Bangkitnya Kembali Semangat Persatuan Indonesia

Hendrikus Colijn mantan Menteri Urusan Daerah Jajahan, kemudian Perdana Menteri Belanda. Veteran perang Aceh dan bekas ajudan Gubernur Jenderal van Heutz. Sekitar tahun 1927 – 1928, pernah mengeluarkan pamflet yang menyebut Kesatuan Indonesia sebagai suatu konsep kosong. Katanya, masing-masing pulau dan daerah Indonesia ini adalah etnis yang terpisah-pisah sehingga masa depan jajahan ini tak mungkin tampa dibagi dalam wilayah-wilayah.. Tapi Tuhan yang Maha Esa berkehendak lain .Bukan suatu kebetulan, bahwa pernyataan Colijn tersebut malah memunculkan Kongres Pemuda yang kedua pada tgl 28 Oktober 1928 di Batavia,dimana diikrarkan Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa menjadi  cikal bakal Bangsa Indonesia menuju Indonesia Merdeka  Peristiwa ini kita kenang sebagai hari Sumpah Pemuda.84 tahun silam 

28 Oktober 2012 Semangat Sumpah Pemuda yang menghormati Pluralisme mulai bangkit kembali.
Suara lonceng berdentang kencang berasal dari sebuah gereja. Tidak lama kemudian, adzan maghrib pun berkumandang dari sisi yang lain. Suara keduanya pun berhenti setelah seolah-olah saling bersahutan. Kondisi seperti ini lumrah terjadi setiap harinya di Manado, Sulawesi Utara. Kota dengan mayoritas penduduk memeluk agama Kristen ini, kedua terbanyak adalah agama Islam, banyak ditemukan gereja maupun masjid di beberapa titik kota. Namun, keduanya tampak bebas menjalankan ibadahnya masing-masing tanpa khawatir terganggu satu sama lain.
 
Semangat pluralisme tersebut yang tampak ingin diusung dalam Saresehan dan Dialog Nasional Lintas Agama yang dihelat oleh Garda Pemuda Nasional Wilayah Demokrat Sulawesi Utara (GP Nasdem Sulut). Dalam rangka merayakan hari sumpah pemuda yang jatuh pada 28 Oktober 2012 ini, pas sekali digelar di Manado untuk menciptakan simbol pluralisme.
 
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah GP Nasdem Sulut, Hendrik Kawilarang Luntungan, mengutarakan acara ini digelar dalam rangka merespon kondisi bangsa saat ini yang dianggapnya sudah melenceng dari cita-cita pendiri bangsa dan semangat sumpah pemuda. Menurut Rully, biasa ia disapa, tingkat kerukunan ummat beragama di tanah air saat ini sudah mulai menurun. Di beberapa daerah, konflik antar warga kerap terjadi. "Kondisi ini terjadi karena pemimpin negara ini tidak bisa bertindak tegas," kata Rully kepada Taufiqurrohman dari GATRA di sela-sela acara di Hotel Aryaduta, Manado, 27 Oktober lalu.
 
Kondisi tersebut sebenarnya masih dapat diperbaiki. Buktinya, lanjut Rully, Indonesia masih memiliki beberapa daerah yang "kental" menjunjung tinggi pluralisme. Sebut saja Bali dan Yogyakarta yang masyarakatnya hidup damai berdampingan dan kerap menjadi daerah tujuan wisata. Tampaknya itu pula yang diinginkan Rully terhadap Manado, untuk menjadi salah satu daerah yang menjunjung tinggi pluralisme.
 
Rully menjelaskan, meski penduduk Sulut mayoritas nasrani, namun dipimpin oleh seorang gubernur yang beragama Islam dan tetap mampu menjaga kerukunan antar ummat beragama di daerahnya. GP Nasdem Sulut, menurutnya, menginginkan kondisi seperti ini diterapkan dalam konteks bernegara. "Indonesia bukan negara agama, tapi bangsa yang hidup dengan keberagaman," katanya.
 
Dengan menggerakkan pemuda, Rully mencoba untuk melakukan perubahan terhadap Indonesia yang menurutnya saat ini memiliki kerentanan terjadinya disintegrasi kebangsaan. "Harus ada gerakan dari pemuda dalam melakukan perubahan," tandasnya.
 
Cendekiawan muslim, Azyumardi Azra, yang turut hadir dalam saresehan yang mengusung tema kerukunan Indonesia dari Sulawesi Utara untuk Indonesia, menilai kerukunan bangsa justru terancam akibat sistem demokrasi yang dianut Indonesia. Menurutnya, demokrasi di Indonesia terlampau liberal sehingga berpotensi merusak tatanan kerukunan bangsa. "Selama sistem politik kita seperti ini, kita harus siap menghadapi ketidakrukunan itu dimana-mana," katanya.
 
Sementara itu, rohaniawan Katolik, Franz Magnis Suseno, mengatakan, kerukunan ummat beragama menjadi salah satu tantangan baru bagi pemuda Indonesia. Setiap generasi harus bisa mengevaluasi konsep kerukunan. Menurut Romo Magnis, biasa Franz akrab disapa, kerukunan tidak akan pernah tercapai 100%. Meskipun begitu, seluruh elemen bangsa harus belajar bagaimana mengelola perbedaan, baik perbedaan agama dan etnik, maupun perbedaan pendapat dan kepentingan. "Kita harus belajar bahwa perbedaan itu wajar," ujarnya.
 
Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan di Jakarta, Minggu, (28/10) menegaskan, peringatan Sumpah Pemuda ke-84 harus dijadikan momentum kaum muda memperkuat jiwa nasionalimse guna meyingkirkan cengkeraman pengaruh asing,  khusus bidang ekonomi dan budaya individualistik yang mengancam martabat kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia.
 
Menurutnya, hal itu harus dilakukan kaum muda karena saat ini pengaruh dan kiprah pihak asing dalam perekonomian Indonesia sudah menjadi kaidah umum dan biasa, sehingga meletakkan bangunan ekonomi nasional ke dalam dinamika kapitalistime-neoliberalistik, yang sekaligus dapat mengubur cita-cita berikut asas perekonomian rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.
 
"Dengan merajalelanya dampak cengkeraman dan peruntungan asing ini, maka mandat kesejahteraan rakyat akan tetap tergerus, alias selamanya dalam potensi pemiskinan yang juga diakibatkan ketidakberdayaan negara dan pemerintah dalam melawan agenda asing," beber Syahganda.
 
Ia menyebutkan, bentuk-bentuk usaha asing menguasai perekonomian atau kekayaan tanah air, semata-mata demi memperkaya jaringan pihak luar, seperti pengerukan tambang emas, ladang perkebunan, dan sebagainya. Ironisnya, pihak asing ini malah dipelihara oleh pemegang kekuasaan meski menelantarkan dan menghina kedaulatan ekonomi rakyat. "Di luar itu, kita juga selalu takluk pada pasar produk asing dan kesulitan memasarkan produk sendiri karena tidak tegaknya nasionalisme kita," tandasnya.
 
Anggota dewan pengarah Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) Pusat itu mengungkapkan, fenomena arus gaya hidup masyarakat luas juga menciptakan rasa keprihatinan berbangsa, akibat dominannya penyerapan budaya asing serba hedonis-materialistik yang sengaja difasilitasi melalui berbagai corak, baik langsung ataupun tidak yang bertujuan menggulung nilai-nilai asli keindonesiaan untuk digantikan budaya asing yang penuh kekebasan individu.
 
"Kita menyaksikan, bahwa budaya kesederhaan, malu terhadap kehidupan rakyat yang masih miskin, dan peran solidaritas sosial, kini menjadi terdesak secara hebat oleh budaya impor yang mengutamakan egoisme maupun kepuasan diri sendiri," tandas Syahganda.
 
 Atas dasar itu, imbuhnya, komponen kepemudaan Indonesia harus peka mencermati arus perjalanan bangsa yang mulai goyah sendi-sendinya, baik ekonomi ataupun moralitas budayanya. Kaum muda harus segera bangun dan mengubah kekeliuran yang tengah mendera bangsa secara tidak terhormat itu. "Pemuda Indonesia tidak boleh diam, mengingat keberadaan pemuda pada masa lalu acapkali berjuang untuk menegakkan kehormatan bangsa, oleh karena perjuangan menegaskan kedaulatan nasional, akan selalu hadir untuk disongsong oleh kaum muda," ungkapnya.
 
Ia berharap jatidiri pemuda Indonesia tak boleh redup untuk tampil mengukuhkan terciptanya bangunan keindonesiaan yang dipercaya rakyat, yakni dengan mengubah haluan dari kepentingan asing kepada nasionalisme bangsa yang menghormati basis kedaulatan ekonomi dan warisan budayanya sendiri.
 
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menilai, sikap kebhinekaan dan saling menghormati perbedaan kian luntur dari rakyat Indonesia pada peringatan sumpah pemuda yang ke-84 yang merupakan salah satu pemersatu bangsa tanpa memandang Suku Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). "Sangat prihatin, bahwa pada dekade belakangan ini, sikap saling menghormati dan merayakan perbedaan dalam masyarakat meluntur dan hampir punah. Padahal, cikal bakal negara bangsa Indonesia, dimulai salah satunya melalui Sumpah Pemuda," nilai Ketua Komnas Perempuan, Yuniyanti Chuzaifah di Jakarta, Minggu, (28/10).
 
Padahal, imbuh Yuniyanti, 84 tahun silam, pada pernyataan Sumpah Pemuda,  para pemuda termasuk pemudi dari berbagai latar belakang etnis, agama, geografis, dan ragam bahasa, meneguhkan sebuah janji menjadi satu kesatuan untuk mengedepankan kepentingan bangsa Indonesia dengan menghormati keberagaman yang ada di nusantara Indonesia saat itu.
 
"Sumpah Pemuda adalah sebuah tekad membangun visi dan fondasi berbangsa untuk melupakan ego mayoritas-minoritas dan menepiskan kepentingan lokal, organisasional, etnis, agama dan lain-lain, bersiteguh bersama menentang ketidakadilan, diskriminasi, dehumanisasi, eksploitasi yang saat itu mewujud dalam bentuk kolonialisme," paparnya.
 
Dipaparkan, Spirit Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 itu, juga beriring dan disusul 2 bulan kemudian dengan terjadinya Kongres Wanita Indonesia Pertama, 22 Desember 1928, dengan spirit yang sama, bahwa keberagaman bisa menjadi kekuatan untuk menjadikan nusantara merdeka dari penindasan dalam bentuk apapun dan menggeliat bukan hanya penindasan terhadap bangsa Indonesia, tetapi melangkah satu tahap lagi untuk menentang penindasan terhadap perempuan yang kerap tenggelam dalam agenda nasionalisme yang lebih besar.
 
 Berbahasa satu, Berbangsa satu, dan Bertanah air satu,  Jelas bukan dimaksudkan untuk  penyeragaman, tetapi justru bersatu dalam keberagaman. Dari janji ini, lahirlah Indonesia yang hari ini dihuni oleh lebih 207 juta penduduk dari lebih 300 kelompok etnis dengan lebih dari 800 bahasa lokal dan dialek.
 
"Janji ini kembali dikuatkan lewat amandemen konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan diperteguh dengan jaminan bagi pemenuhan hak-hak asasi manusia," pungkasnya.    (Gustaf /Gatra.}

Setelah Gelombang Unjuk Rasa Buruh terbesar tahun ini ,Presiden SBY Perintahkan Pelajari Penghapusan Outsourcing

Aksi mogok kerja para buruh berlangsung sejak Rabu pagi hingga petang di hampir di seluruh kota di Indonesia, khususnya wilayah Jabodetabek. Untuk di Jakarta aksi buruh di sekitar Pulogadung, Kawasan Berikat Nasional Cakung dan Tanjung Priok. Untuk di Bekasi di antaranya di Cibitung, Tambun, Bantar Gebang, dan kawasan industri EJIP Cikarang, serta Karawang dan Tangerang. 

Buruh Indonesia khususnya wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) hari Rabu (3/10) melakukan aksi mogok massal menuntut upah layak dan penghapusan sistem outsourcing.Terkait tuntutan para buruh itu, Presiden Yudhoyono pada Kamis (4/10) menginstruksikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar agar mempelajari tuntutan dari para buruh.

Sekitar 3800 buruh yang baik yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama sama elemen organisasi  buruh lainnya ikut dalam aksi demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia menuntut dihapuskannya upah murah dan sistem alih daya (outsourcing), atau pemindahan pekerjaan (operasi) dari satu perusahaan ke perusahaan lain.

                        Para buruh menuntut adanya moratorium penggunaan pekerja alih daya (outsourcing) melalui pencabutan seluruh ijin penyelenggara praktik tersebut selain rute long march Aksi Buruh kali ini mulai Dari  Bundaran Hotel Indonesia, buruh melanjutkan aksi dengan berjalan kaki menuju Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Istana Negara, Kementerian Keuangan, dan diakhiri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Gedung DPR  juga  serentak para buruh ber unjuk rasa  juga diseluruh kawasan industri Jabodetabek  . Meski demikian aksi ini berlangsung aman dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian.

serempak  aksi unjuk rasa ini diikuti oleh   Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia bersama sama elemen buruh lainya & Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menyatakan aksi ini juga dilakukan serentak di 15 provinsi  di Indonesia. Iqbal menyatakan para buruh menuntut adanya moratorium penggunaan pekerja alih daya sebelum  akhir tahun 2012 selama enam bulan  dimulai pembekuan dan pencabutan seluruh ijin usaha  penyelenggara alih daya. Seluruh Perusahaan  yang melakukan usaha  yang mempekerjakan Pekerja/ buruh , mulai yahun 2013 tidak boleh lagimenerima tenaka kerja outsourhing  dan  menandatangani kontrak kerja outsourching dengan kantor2 Penyelangara alih daya  

Selain itu, ujar Iqbal, buruh juga meminta pemerintah menindaklanjuti keputusan akhir Mahkamah Konstitusi tentang pekerja alih daya dengan membuat Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) yang melarang penggunaan pekerja alih daya.
Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha kepada VoA menagatakan Presiden Yudhoyono mengikuti dan mendengar aspirasi para buruh yang berunjuk rasa dan menggelar mogok nasional di beberapa kota besar di Indonesia khususnya di Jabodetabek. Presiden menurut Julian,  telah memerintahkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, untuk memfasilitasi apa yang dirasakan buruh selama ini, terutama yang menyangkut isu mengenai outsourcing.

Walau ada Pernyataan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan bahwa tenaga kerja alih daya tidak bisa dihapus karena selain sudah dituangkan dalam undang-undang, hal itu terkait efisiensi anggaran, waktu dan produktivitas.
Menurut Menko Hatta Rajasa ; Pemerintah, pengusaha dan perusahaan alih daya telah menyepakati sistem tersebut, seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan. Sistem alih daya juga sudah diberlakukan sejak lama dan diterapkan oleh banyak negara, tambahnya.Namun Hatta mengakui banyak pihak yang menyalahgunakan undang-undang tersebut sehingga buruh pun sering bereaksi.“Yang dikeluhkan itu adalah perusahaan-perusahaan tertentu yang memanfaatkan sistem itu sehingga seakan-akan kontrak bisa terus menerus dalam waktu yang panjang. Padahal itu tidak boleh dalam undang-undang kita,” ujar Hatta pada wartawan di Jakarta, Kamis (4/10).“Jadi asal bisa melaksanakan undang-undang secara konsisten, kawan-kawan buruh itu ok kok. Alih daya itu diperlukan untuk yang betul-betul musiman, tapi jangan dimanfaatkan kemudian diberlakukan kontrak, lalu perpanjang lagi, perpanjang lagi sehingga menimbulkan ketidakpastian.”

Dalam Tuntuntun  aksi unjuk rasa ini  Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia bersama sama elemen buruh lainya & Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menyatakan aksi ini juga dilakukan serentak di 15 provinsi  di Indonesia. Iqbal menyatakan para buruh menuntut adanya moratorium penggunaan pekerja alih daya sebelum  akhir tahun 2012 selama enam bulan  dimulai pembekuan dan pencabutan seluruh ijin usaha  penyelenggara alih daya. Seluruh Perusahaan  yang melakukan usaha  yang mempekerjakan Pekerja/ buruh , mulai yahun 2013 tidak boleh lagimenerima tenaka kerja outsourhing  dan  menandatangani kontrak kerja outsourching dengan kantor - kantor  Penyelangara alih daya  
Selain itu, ujar Iqbal, buruh juga meminta pemerintah menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pekerja alih daya dengan membuat Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) yang melarang penggunaan pekerja alih daya.

Akhirnya  Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha dalam Konferensi Perss nya  mengatakan "Presiden mengapresiasi aksi yang dilakukan para buruh. Apa yang menjadi aspirasi, harapan atau keinginan dari para buruh yang mereka suarakan, itutentu akan direspon oleh pemerintah. Bapak Presiden telah menginstruksikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk berupaya seoptimal dan semaksimal mungkin memfasilitasi apa yang menjadi harapan dari para buruh. Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki suatu instrument yang bisa memfasilitasi dan mengatur apa yang diharapkan para buruh untuk direalisasikan. Tentu ini akan dilaksanakan. Apakah itu dalam bentuk peraturan di tingkat kementrian atau hal lain. Sehingga salah satu issue seperti soal outsourcing bisa didiskusikan dalam bentuk dialog yang melibatkan serikat pekerja dan pengusaha dalam lembaga kerjasama tri partit untuk benar-benar bisa merumuskan hasil yang bisa diterima oleh semua pihak," papar Julian.

Julian menambahkan, Presiden juga mengingatkan agar para buruh tidak melakukan pemaksaan terhadap sesama buruh yang tidak ingin ikut berdemonstrasi. Termasuk menjaga agar demonstrasi yang berlangsung tidak terprovokasi menjadi anarkis sehingga berdampak pada perekonomian nasional.

"Di beberapa tempat, apakah itu di pabrik atau tempat-tempat usaha di mana baanyak juga para buruhnya yang tidak ingin berdemonstrasi tapi dipaksa untuk melakukan demo dan diancam untuk disweaping dan sebagainya. Nah ini hal-hal yang perlu diingatkan kepada mereka, bahwa sesuatu itu seharusnya tidak seperti itu. Ini juga menjadi perhatian dari bapak presiden bahwa sebaiknya kita juga memperjatikan kebebasan dari mereka yang memilih untuk tetap bekerja. Disamping itu Presiden menginginkan agar jangan sampai aksi-aksi seperti ini kemudian terpancing oleh provokasi yang menjurus pada tindakan anarkis karena ini tidak menguntungkan bagi kita. Bilamana aksi yang seperti ini terjadi tentu dampaknya bukan hanya merugikan bagi mereka sendiri dan tempat mereka bekerja, tapi secara keseluruhan perekonomian nasional bisa terganggu," ujar Julian.

Anggota badan pekerja Majelis Pekerja Buruh Indonesia Subiyanto kepada VoA berharap, instruksi Presiden kepada Menakertrans, tidak hanya sekedar wacana. Untuk itu tegasnya, para buruh akan kembali melakukan mogok kerja, jika dalam waktu 7 hari kedepan, Pemerintah tidak mengabulkan permintaan para buruh.

Subiyanto mengatakan, "Kita sudah dapat informasi resmi dari Kepresidenan, bahwa Presiden SBY sudah memberikan instruksi kepada Menakertrans untuk segera memenuhi tuntutan buruh. Nah kita lihat respon itu, kita berikan kesempatan 7 hari. Kalo 7 hari ke depan hanya wacana lagi yang disampaikan pada kami, kami akan evaluasi dan kami akan mogok lagi dalam skala besar kalo Pemerintah tidak serius."

Aksi mogok kerja para buruh berlangsung sejak Rabu pagi hingga petang di hampir di seluruh kota di Indonesia, khususnya wilayah Jabodetabek. Untuk di Jakarta aksi buruh di sekitar Pulogadung, Kawasan Berikat Nasional Cakung dan Tanjung Priok. Untuk di Bekasi di antaranya di Cibitung, Tambun, Bantar Gebang, dan kawasan industri EJIP Cikarang, serta Karawang dan Tangerang. Meski demikian aksi ini berlangsung aman dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian.