Barnabas Seube Gubernur boneka PT. Freeport yang Gagal Sejahterakan Rakyat Papua

JAYAPURA: Pengamat Hukum dan Politik Internasional, yang juga Dosen Hubungan Internasional  FISIP Uncen JAyapura, Marinus Yaung, memprediksikan pada tahun 2013 mendatang, situasi politik di Papua sangat memanas, dan berjalan tidak normal serta menimbulkan persoalan baru.
  Salah satu Faktor penyebabnya adalah pelaksanaan Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur (Pilgub) Provinsi Papua, keputusan KPU dalam mengeliminir Bas-Jhon, itu sangat mengganggu kepentingan asing di Papua, dan akibatnya tahapan Pemilukada berjalan tidak normal, karena adanya tarik menarik antara kepentingan asing tersebut setelah Pilkada langsung mulai digulir di Indonesia, pengusungan paket kepemimpinan di beberapa daerah tidak lagi berdasarkan akuntabilitas dan semangat reformasi, tetapi lebih berdasarkan pertimbangan fanatisme etnik dan agama. Hampir setiap aliansi membangun fanatisme etnik dan agama dalam mengusung kandidatnya, termasuk ketika kompanye. Walaupun salah satu teknik untuk mencari suara dilakukan dengan berbagai cara, tetapi dari kaca mata prinsip demokrasi, aliansi politik yang demikian adalah langkah mundur.yang notabenenya akibat dari keputusan KPU Provinsi Papua yang tidak memperhitungkan dengan baik sebab dan akibatnya.Tentang penetapan calon/kandidat (Cagub dab Cawagub) yang lolos Pilgub, itu betul-betul membawa suatu kondisi yang tidak menguntungkan bagi politik nasional.“Secara generalis ini menguntungkan politik lokal, tapi kalau perhitungan politik nasional/internasonal tidak

Dengan demikian, dirinya bisa menjamin bahwa keputusan KPU dalam mengeliminir Bas-Jhon, itu sangat mengganggu kepentingan asing di Papua, dan akibatnya tahapan Pemilukada berjalan tidak normal, karena adanya tarik menarik antara kepentingan asing tersebut setelah Pilkada langsung mulai digulir di Indonesia, pengusungan paket kepemimpinan di beberapa daerah tidak lagi berdasarkan akuntabilitas dan semangat reformasi, tetapi lebih berdasarkan pertimbangan fanatisme etnik dan agama. Hampir setiap aliansi membangun fanatisme etnik dan agama dalam mengusung kandidatnya, termasuk ketika kompanye. Walaupun salah satu teknik untuk mencari suara dilakukan dengan berbagai cara, tetapi dari kaca mata prinsip demokrasi, aliansi politik yang demikian adalah langkah mundur.

menguntungkan sama sekali,” ungkapnya kepada wartawan dalam keterangan persnya di Café Axel, Jumat, (29/12/2012).

Freeport mendapatkan hak eksklusif penambangan di Timika, Tembagapura. Pada masa itu pula Freeport memperbarui kontrak tambang 30 tahun mereka. Dan bersama sama dengan segenap represi kekuasaan, Freeport merebut seluruh tanah ulayat adat di pegunungan tengah dan selatan Papua. Sementara apa yang didapat rakyat Papua selain tetap miskin dan lapar ? saya yakin banyak orang Indonesia bakalan marah jika tahu bahwa Freeport hanya menyumbang 1 sampai 3 persen dari pendapatannya untuk masuk ke kas negara ini. Lalu kemana 97 % tembaga, emas dan uranium yang dikeruknya selain untuk memakmurkan Freeport dan jaringan jaringannya itu sendiri ? It's sad but true. Freeport tidak hanya mengeruk 97 % kekayaan alam Papua untuk keuntungannya sendiri. Namun Freeport juga menggerus 97 % kearifan budaya lokal di pegunungan tengah dan selatan Papua. Karena bagi penduduk asli Papua, kultur mereka bersumber dari tanah nenek moyang merekaUntuk daerah yang memiliki tambang minyak dan gas, sangatlah mengherankan jika harga BBM seringkali mencapai 15 ribu per liter dan 70 ribu di tingkat eceran. Untuk daerah yang kaya emas, tembaga, dan uranium, sangatlah mengherankan jika Mayoritas suku asli penduduknya masih miskin dan lapar. Bagaimana jadinya manusia jika tanah hilang dan air pun harus bayar. Ia bukan hanya miskin, namun juga tercerabut dari kultur kebudayaan aslinya. Sejak tahun 1971, Freeport Indonesia, masuk ke daerah Amungsal, tanah keramat ini, dan membuka tambang Erstberg. Sejak saat itulah warga suku Amugme disingkirkan ke luar dari wilayah mereka ke wilayah kaki pegunungan.kekejaman Freeport. selain tanah dan kekayaan tanahnya dirampas,Moral masyarakat suku Amugme juga dirusak dengan alkohol dan Prostitusi ! kondisi lingkungan dan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan terus memburuk dan menuai protes akibat berbagai pelanggaran hukum dan HAM, dampak lingkungan serta pemiskinan rakyat sekitar Lokasi Eksplorasi tambang.Lembaga WALHI mengeluarkan laporan yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran terkini mengenai dampak operasi dan kerusakan lingkungan di sekitar lokasi pertambangan PT Freeport Indonesia. Hingga saat ini sulit sekali bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jelas dan menyeluruh mengenai dampak lingkungan kegiatan eksplorasi  pertambangan skala besar di Indonesia.

PT. Freeport Indonesia sendiri adalah sebuah perusahaan pertambangan yang mayoritas sahamnya dimiliki Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.. Perusahaan ini adalah pembayar pajak terbesar kepada Indonesia dan merupakan perusahaan penghasil emas terbesar di dunia melalui tambang Grasberg.PT Freeport Indonesia telah melakukan eksplorasi di dua tempat di Papua, masing-masing tambang Erstberg (dari 1967) dan tambang Grasberg (sejak 1988), di kawasan Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.  PT.Freeport berkembang menjadi perusahaan dengan penghasilan 2,3 miliar dolar AS. Menurut Freeport, keberadaannya memberikan manfaat langsung dan tidak langsung kepada Indonesia sebesar 33 miliar dolar dari tahun 1992–2004. Angka ini hampir sama dengan 2 persen PDB Indonesia. Dengan harga emas mencapai nilai tertinggi dalam 25 tahun terakhir, yaitu 540 dolar per ons, Freeport diperkirakan akan mengisi kas pemerintah sebesar 1 miliar dolar walau ada sebagian besar lagi hasil keuntungan dimanipulasi masuk ke kantong oknum2 korup di Lembaga Pemerintahan RI. 
 Mining International, sebuah majalah perdagangan, menyebut tambang emas Freeport sebagai yang terbesar di dunia (coba bayangin gan kalo tabang ini punya Indonesia, pasti kita udah menjadi salah satu negara terkaya cadangan emasnya si dunia). PT Freeport Indonesia (PTFI) telah memberi kontribusi senilai lebih dari 55 juta dolar AS melalui donasi sukarela, program pengembangan dan investasi dalam masyarakat lainnya selama 2008. Malah kini menciptakan penembak Gelap dan aksi teror yang marak terjadi setelah program tersebut diluncurkan

Freeport-McMoRan Copper Gold Inc. dan PTFI telah meluncurkan Kebijakan Masyarakat baru yang disetujui Dewan Direksi perusahaan pada awal 2009, yang menegaskan komitmen kami untuk melakukan peningkatan berkesinambungan dipihak kami atas evaluasi sosial, interaksi dengan pemangku kepentingan, kemitraan dengan masyarakat serta program pengembangan setempat.

Menurutnya, Kita harus jujur kepada rakyat Papua, bahwa kepentingan internasional, terutama kepentingan para donator dan investor dalam Pilgub ini sangat besar sekali, para investor asing dalam kurung waktu 5 tahun pada pemerintahan Gubernur Basnabas Suebu, itu begitu tertarik melakukan investasi besar-besar di Papua, bahkan lembaga-lembaga donator internasional membuat kantor perwakilannya di Papua, karena ada kepercayaan terhadap kepemimpin Gubernur Barnabas Suebu pada waktu itu. 
Namun, setelah keputusan KPU Papua mengeliminir  calon Gubernur Papua Barnabas Seube dan Jhon Tabo sebagai peserta Pilgub, maka ini akan berpengaruh pada iklim investasi di Papua, sebab kita tahu bersama PNPM Mandiri-Respek, itu donator terbesarnya datang dari Bank Dunia.

Dugaan tindak Korupsi 1.2 Trilyun Barnabas Suebu 

kasus dugaan penyimpangan APBD di daerah paling timur Indonesia itu tahun 2008 hingga 2010 yang merugikan negara senilai Rp1,28 triliun.  keterlibatan mantan Gubernur Papua Barnabas Saebu yang diduga bertanggung jawab dalam penyimpangan dana di Papua Dana Otsus yang di depositokan senilai Rp.1,2 Trilyun di dua Bank di Jayapura yakni Bank Papua dan Bank Mandiri yang dilakukan oleh Mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu,SH dan Kepala BPKAD Provinsi Papua Dr. Achmad Hatary.  
 
PT Freeport Indonesia (PTFI) telah memberi kontribusi senilai lebih dari 55 juta dolar AS melalui donasi sukarela, program pengembangan dan investasi dalam masyarakat lainnya selama 2008. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. dan PTFI telah meluncurkan Kebijakan Masyarakat baru yang disetujui Dewan Direksi perusahaan pada awal 2009, yang menegaskan komitmen kami untuk melakukan peningkatan berkesinambungan dipihak kami atas evaluasi sosial, interaksi dengan pemangku kepentingan, kemitraan dengan masyarakat serta program pengembangan setempat, malah menimbulkan adanya Penembak Gelap serta aksi-aksi Teror dilingkungan Areal Tambang yang  marak terjadi 

Praktek Suap  korupsi diLegalkan PT Freport buat  semacam Program program  keterlibatan pemangku kepentingan mencakup upaya Freeport memberikandana Khusus untuk oknum Gubernur sampai kepala Adat serta Program Khusus Pengamanan Polri+ TNI dibiayai PT Freeport Indonesia .Terbukti PT Freeport telah melakukan tindak Pidana korupsi namun kebal hukum.Maka upaya pemberantasan korupsi di Papua sering tersendat karena orang Papua sendiri tidak punya nyali untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Terkadang rakyat sendiri bingung bagaimana dan lewat jalur mana harus dilaporkan Persoalan utama banyak pejabat di Papua yang kebal dengan hukum. Mereka tidak mudah ditangkap karena mafia korupsi itu diduga melibatkan oknum KPK di Papua. Oleh karena itu, kedepan, harus ada kerja sama untuk membongkar mafia korupsi di tanah Papua.

Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Constan Karma menilai, lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) dari suatu lingkungan yang tidak menghargai kejujuran, memberi kesempatan untuk melakukan kecurangan atau perbuatan korupsi. Selain itu, motivasi dan kesempatan saling berhubungan. Semakin besar kebutuhan ekonomi seseorang yang bekerja di dalam lingkungan organisasi dengan sistem pengendalian intern yang lemah, maka motivasi untuk melakukan kecurangan atau perbuatan korupsi semakin kuat.“Untuk itu, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua dalam pemberantasan korupsi adalah dengan memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang system pengendalian intern pemerintah,” kata Gubernur Papua Constant Karma Dikatakannya, upaya kedua yang telah dilakukan pemerintah Papua untuk memenuhi instruksi Presiden RI nomor 17 tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2012 adalah melalui penandatanganan dokumen pakta integritas oleh Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD Papua yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu

Lembaga lembaga seperti USAID dan lainya  dari Amerika Serikat  telah banyak terlibat dalam membangun demokrasi, HAM dan kehidupan sosial budaya di Papua dengan mengucurkan dana yang begitu besar untuk menuju rakyat yang sejahtera dan makmur, tapi yang namanya bantuan dana USAID dan Bank Dunia masuk dalam kategori dana hibah tetapi dalam politik internasional, dikenal istilah There Is Nothing Such a Free Lunch (tidak ada makan siang gratis), artinya, seluruh dana bantuan asing itu pasti punya kepentingan.

Bangkitnya gerakan perlawanan identitas etnis
Faktor lainnya adalah masyarakat Papua dan pemerintah pusat mengetahui bahwa salah satu faktor utama yang mengganggu dan menghambat seluruh proses investasi pembangunan ekonomi di berbagai Negara dunia adalah bangkitnya gerakan perlawanan identitas etnis dalam berbagai bentuk di dunia dan hampir semua Negara di dunia yang masuk Negara-negara miskin dan terbelakang, terutama Negara di Afrika dan Asia Selatan.Negara-negara di kawasan itu,adalah Negara-Negara yang gerakan perlawanan identitas etnisnya begitu kuat, sedangkan di Papua gerakan perlawanan identitas etnis, kita kenal dengan model semangat primordinal Papua asli dan non Papua asli. Tanpa kita sadari gerakan perlawanan sekelompok orang (terutama tokoh adat, tokoh gereja, dan tokoh pemuda asal Papua) yang secara terang-terangan melalukan loby-loby politik ke luar negeri untuk mendapatkan dukungan lembaga internasional, organisasi gereja, dan anggota parlemen dari negara tertentu.

 Tema kampanye mereka pun dengan mudah dapat diikuti : Papua yang terpinggirkan dari pembangunan Indonesia, pelanggaran HAM, pemusnahan etnis Melanesia (genosida) di Tanah Papua, pengingkaran atas keabsahan PEPERA, perampasan tanah ulayat, dan Otsus yang gagal mensejahterakan masyarakat Papua. Siklus pemunculan tema-tema itu memang sudah diatur sedemikian rupa, untuk menjaga agar gejolak di wilayah Papua tetap aktual. tidak sehat bagi iklim investasi Papua kedepan.walau Penduduk non Papua lebih dari 60% dari total Penduduk Papua .lebih fokus menyoroti kegagalan pembangunan di Tanah Papua, dan bukan kepada tuntutan referendum atau merdeka karena Latar belakang gerakan perlawanan etnis ini akibat dari kebijakan ketidakadilan negara terhadap minoritas etnis di suatau Negara yang sudah sistematis dirancang, seperti dalam bidang sosial, budaya, ekonomi dan hak-hak hidup lainnya, sehingga dalam terminoligi hubungan internasional .  Dengan  keputusan KPU dalam mengeliminir Bas-Jhon, itu sangat mengganggu kepentingan asing di Papua, dan akibatnya tahapan Pemilukada berjalan tidak normal, karena adanya tarik menarik antara kepentingan asing tersebut setelah Pilkada langsung mulai digulir di Indonesia, pengusungan paket kepemimpinan di beberapa daerah tidak lagi berdasarkan akuntabilitas dan semangat reformasi, tetapi lebih berdasarkan pertimbangan fanatisme etnik dan agama. Hampir setiap aliansi membangun fanatisme etnik dan agama dalam mengusung kandidat nya , termasuk ketika kompanye. Walaupun salah satu teknik untuk mencari suara dilakukan dengan berbagai cara, tetapi dari kaca mata prinsip demokrasi, aliansi politik demikian adalah langkah berbahayaJujur saja gerakan politik Papua dan Tetua - tetua  Suku asli Papua itu sesungguhnya  bertujuan hanya untuk menciptakan keadilan dan pemerataan ekonomi dan pembangunan dalam kehidupan bermasyarakat “Jadi gerakan ini tidak punya tujuan untuk memperoleh sebuah posisi kekuasaan//ini yang salah diinterpretasi / diterjemahkan oleh elit politik di Papua/Pemerintah Pusat. Elit Politik yang ada di DPRP, MRP dan Dok 2, harus memperhitungkan kondisi sosial politik dimaksud. Banyak contoh negara di dunia yang tidak memakmurkan rakyat nya maka akan muncul gerakan perlawanan identitas etnis yang terpinggirkan.

Peristiwa sejarah kebangkitan Nasionalisme Bangsa Indonesia yang paling monumental adalah dikumandangkannya Sumpah Pemuda 84 tahun yang lalu dalam Kongres Pemuda II. Pada Kongres yang digelar di Indonesische Clubgebouw di Batavia tanggal 28 Oktober 1928 itu para peserta Kongres berikrar : Bertumpah darah Satu, Berbangsa Satu, Berbahasa Satu : INDONESIA. Di antara peserta kongres Pemuda 1928 itu terdapat dua pemuda dan seorang pemudi dari Tanah Papua. Mereka adalah Abner Ohee, tokoh adat dari Tobati-Enggros, Waena, Orpa Pallo dan Aitai Karubaba dari Serui. Ketiganya diutus oleh Sultan Tidore karena waktu itu, Tanah Papua masuk dalam kerajaan Kesultanan Tidore, sehingga ketiga perwakilan Papua itu menjadi bagian dari kumpulan Young Ambon. Abner Ohee dan Orpa Pallo kemudian menjadi suami-isteri yang salah seorang anaknya bernama Ramses Ohee pelaku sejarah Pepera 1969. Ramses dikenal sebagai seorang Ondoafi dari Waena, Papua, pelaku sejarah Pepera 1969 yang saat ini menjadi Ketua Barisan Merah Putih.

Dari beberapa Fakta sejarah di Papua telah membuktikan sejak sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, di dalam dada orang Papua sudah bersemi Nasionalisme ke-Indonesiaan bersama putra-putri Indonesia dari daerah lainnya.Fakta sejarah kedua, adalah berdirinya sejumlah partai politik di Tanah Papua pasca kemerdekaan Indonesia yang misinya menentang keberadaan penjajah Belanda dan mendukung kemerdekaan Indonesia. Pelaku sejarahnya adalah generasi kedua setelah Abner Ohee. Mereka adalah Silas Papare, Frans Kaisiepo, Samuel Damianus Kawab, Albert Karubuy, Marthen Indy, Yoseph Djohari, Sugoro Atmoprasojo, Lodewijk, Barent Mandatjan dkk.

Hasil sensus BPS 2010 menunjukan Provinsi Termiskin di Indonesia adalah Papua Barat pertama dan kedua adalah Provinsi Papua. Hal ini tidak diimbangi dengan dana ABPN,APBDP,dan APBDK, serta Royalty Migas Bawah Tanah dan Juga Royalty Freeport dan lebih miris lagi Dana Otonomi Khusus yang sejak 2002-2010 sudah sekitar Rp. 28,8 Trilyun digelontorkan ke Papua dan Papua Barat ternyata Dana segedeh itu tidak mampu mengangkat taraf hidup orang asli papua dari kemiskinan menjadi mapan.Berikutnya, untuk politik nasional ada persoalan mendasar yang luput dari perhatian kita bersama,  kembali lagi bahwa elit politik lokal di Papua terutama mereka yang ada di wilayah kabupaten/kota tidak mampu mendistribusikan kekuasaan dengan baik sampai ke tingkat kampung/desa, termasuk tidak mampu mendistribusikan sumber-sumber ekonomi, dan tidak mampu mengelola dan memanejerial SDM yang ada di kampung untuk menciptakan kesejahteraan di kampung-kampung, sehingga hasilnya meski ada anggaran trilyunan beredar di Papua, tapi 80 persen-90 persen masih sangat tertinggal dan miskin.

“Saya mempridiksikan bahwa secara nasional, pemerintah pusat akan mengambil sikap wait and see (menuggu dan melihat) perkembanagan Pilgub kedepan. Disamping itu juga saya mengamati bahwa Cagub dan Cawagub yang maju track rekornya belum diakui secara nasional, terutama dalam kemampuan dalam mendistribusikan kekuasaan, juga belum punya kemammpuan dalam memanejerial dan memberdayakan ekonomi dan elit politik yang ada di kabupaten/kota yang ada di Papua,” 
 
Pembangunan di Papua memang selalu menjadi sorotan publik, baik nusantara atau pun dunia internasional. Pembangunan di Papua selalu tertinggal dari provinsi saudarannya. Walau sudah 9 tahun otonomi khusus (Otsus) di Papua, tetapi tetap saja tidak membawa perubahan berarti bagi masyarakat Papua. Menurut Zack Z Rumpedai, bahwa Papua masih tertinggal jauh. Walau sudah dibagi dua wilayah, dimekarakan menjadi dua provinsi, Papua dan Papua Barat; tetap saja kesejateraan Papua jauh tertinggal. “Data tahun 1999-2007 menunjukkan bahwa jumlah masyarakat miskin di tanah Papua tersebar 25,18 % yang berada di kota dan 74, 82% berda di perkampungan. Berdasarkan data statistik indikator pembangunan Indonesia, bahwa Papua menduduk tingkat kemiskinan terburuk 41, 50% dan melek huruf 75,4%. Selain itu, indeks pembangunan manusia Papua sebesar 61, 5% yang dikategorikan menengah ke bawah. Itu semua karena korupsi para pejabatnya

Strategi terbaik untuk mempercepat pencapaian kemajuan bagi Papua dengan sumber dana yang terukur. Seperti, pembangunan sejumlah infrastruktur di wilayah pedalaman Papua, pembukaan lahan pertanian dan peternakan rakyat, penguatan sistem transportasi terpadu untuk menurunkan tingkat kemahalan, dan desain anggaran dan sistem insentif yang tepat sesuai indeks konstruksi kemahalan. 
 

Beberapa langkah yang sudah ditempuh pemerintah untuk tujuan ini, antara lain sejak TA 2012 ini Presiden SBY melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan luncurkan Program Adik Papua (Afirmatif Dikti Putra-Putri Papua) yang memberikan akses dan kuota beasiswa  kepada putra-putri Papua di Perguruan Tinggi di luar Papua. Presiden SBY juga mendorong pemberian kesempatan dan kuota untuk menjadi anggota TNI dan Polri, sekolah di AKMIL dan AKPOL, sekolah pilot, STAN, STPDN, Sekolah Statistik, dan Sekolah Tinggi Pertanahan. Bahkan Presiden SBY telah mengubah regulasi nasional untuk membuka kesempatan kepada pengusaha-pengusaha asli Papua untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dari APBN dan APBD

 (Perpres No.84/2012).masalah  Papua tak  bisa diselesaikan dengan menghujat dan memberontak. Tapi masalah Papua hanya  bisa  diselesaikan  antara rakyat Papua dan stakeholder demi menjaga persatuan dan kesatuan  didalam  membangun Papua  kedepan yang lebih baik
 laporan mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional FISIP Uncen Jayapura, tentang tujuan, alasan UP4B hadir di Papua selama kurung 1 tahun ini, karena tidak ada kepercayaan pemerintah pusat terhadap elit politik lokal di Papua.
Tentang adanya gerakan separatis yang  menyebabkan situasi keamanan di Papua tak kondusif , lanjutnya, Papua secara keseluruhan dalam keadaan aman dan damai kecuali di sejumlah daerah terjadi gejolak.
Karena itu, pihaknya menghimbau agar pemerintah khususnya aparat keamanan menanganinya secara bijaksana,dengan menggunakan cara cara yang damai, persuasif dan dialog  tanpa kekerasan. Kekerasan harus dicegah, terutama  kekerasan kepada mereka yang  tak bersalah. khusus  tentang masalah yang terjadi di PT Freeport  Indonesia pihaknya menghimbau agar semua pemangku kepentingan bekerjasama untuk  menyelesaikan masalah  ini secara  bijaksana untuk kebaikan semua baik  perusahaan, pemerintah, karyawan dan masyarakat  Papua.“Ibarat seekor sapi, masalahnya  bukan di sapinya tapi masalahnya ada pada keadilan dalam membagi susu sapi tersebut, TNI-Polri dan warga Papua adalah saudara sebangsa yang senasib sepenanggungan, bukan malah dibenturkan. Sekali lagi, kita Seluruh Elemen Indonesia wajib membela hak-hak warga negara Etnis Papua sesuai konsitusi Bangsa Indonesia dan mengedepankan perdamaian, keadilan yang seadil adilnya .