Badan Intelijen dari masa ke masa

SELAIN TNI dan Polri, badan intelijen merupakan salah satu alat negara, bukan alat pemerintah atau alat dari rezim tertentu yang sedang berkuasa. Namun dalam kenyataannya, terutama selama rezim Orde Baru berkuasa, badan intelijen lebih terkesan sebagai alat penguasa.

Badan intelijen yang dimiliki negara RI, tidak saja BIN (Badan Intelijen Negara), tetapi ada badan-badan intelijen di bawah kendali TNI, Polri, dan bahkan lembaga sipil lainnya. Pimpinan badan intelijen di tubuh TNI dan Polri, tentu saja dijabat oleh perwira-perwira TNI dan Polri yang masih aktif. Sedangkan badan intelijen di luar TNI-Polri seperti BIN, mengapa lebih sering dijabat oleh para perwira TNI atau purnawirawan TNI.

Menurut berbagai sumber yang berhasil dirangkum oleh badan Litbang Majelis Mujahidin, selama empat dasawarsa lebih, sejak 1965 hingga tahun 2006 ini, kepala badan inteljen selalu dijabat oleh perwira TNI minimal berbintang dua.

Badan Pusat Intelijen (BPI) yang didirikan sejak November 1959 dan pernah dipimpin Dr Subandrio (tokoh PKI), dibubarkan pada tahun 1965. Sejak itu, badan intelijen bernama KIN (Komando Intelijen Negara) di bawah pimpinan Jenderal TNI Soeharto yang saat itu juga menjabat sebagai Menpangab/Menteri bidang Hankam/Ketua Presidium Kabinet Ampera. Namun dalam kesehariannya, KIN dijalankan oleh Mayjen TNI Hertasning, hingga tahun 1967.

Periode 1967-1968, setelah KIN dibubarkan, dibentuk BKI (Badan Kerja Intelijen), yang dipimpin Mayjen TNI Sudirgo. Ternyata, Sudirgo dianggap kekiri-kirian, maka KIN pun dibubarkan, kemudian menjadi BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen Negara), dirintis oleh Letjen TNI Yoga Soegama yang sempat menjalankan lembaga ini selama beberapa bulan (November 1968 hingga Maret 1969).

Letjen TNI Yoga Soegama dikirim ke New York menduduki posisi sebagai orang kedua untuk perwakilan Indonesia di PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dengan pangkat Duta Besar, setelah terjadi peristiwa kehilangan tas berisi dokumen di bandara. Posisi Yoga dilanjutkan oleh Mayjen TNI Sutopo Yuwono (1969-1974). Yoga kembali menduduki posisi Kepala BAKIN (1974-1989), setelah sekitar lima tahun bertugas di New York.

Pasca kepemimpinan Letjen Yoga Soegama, berturut-turut BAKIN dipimpin oleh Letjen TNI Soedibyo (1989-1997), kemudian Mayjen TNI Muthojib (1997-1998), dilanjutkan oleh Mayjen TNI ZA Maulani (1998-1999), dan terakhir Letjen TNI Arie J. Kumaat (1999-2001). Tahun 2001, BAKIN menjadi BIN (Badan Intelijen Negara), dipimpin pertama kali oleh Letjen TNI Purn AM Hendropriyono dan berfungsi menjalankan koordinasi atas seluruh badan intelijen yang ada.

Sejak KIN hingga BIN, Drs. As’ad merupakan orang sipil pertama yang berhasil menduduki posisi cukup tinggi, yaitu sebagai wakil kepala badan intelijen, sejak 1998 hingga masa kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Oleh komunitas politik, Drs. As’ad disebut sebagai orang NU. Ia mulai menduduki jabatan sebagai Waka BAKIN sejak BJ Habibie menggantikan Soeharto sebagai Presiden RI. Drs. As’ad ketika itu mendampingi Mayjen TNI Z.A . Maulani. Ketika Habibie turun dan digantikan Abdurrahman Wahid, Drs As’ad tetap pada posisinya, namun kali ini ia mendampingi Letjen TNI Arie J. Kumaat (Nashara). Pada saat jabatan Presiden RI dipegang Megawati, Kumaat digantikan Letjen TNI Purn Abdullah Makhmud Hendropriyono, kader PDI-P, dan Drs As’ad tetap pada posisinya.

Setelah Megawati tidak lagi menghuni Istana Negara, akibat kalah dalam Pilpres 2004 dan muncul Presiden Susilo Bambang Yudojono (SBY) yang terpilih untuk pertama kalinya melalui pemilihan langsung, AM Hendropriyono yang pernah menjadi atasan SBY melepaskan jabatannya. Posisi Hendro kemudian diisi oleh Letjen TNI Purn Syamsir Siregar. Sementara itu, Drs As’ad tetap awet pada posisinya, entah sampai kapan?

Naik turunnya kepala badan intelijen negara seirama dengan jatuh bangunnya pemimpin puncak lembaga eksekutif (presiden), maka tidaklah keliru bila ada yang menyimpulkan bahwa badan intelijen negara belum menjadi alat negara sepenuhnya, tetapi lebih sering menjadi alat penguasa.

Ali Moertopo dan Ekstrim

Konon Sosok intelijen yang paling dikenal dan licin adalah Ali Moertopo, meski ia belum pernah berhasil menduduki posisi puncak di lembaga intelijen. Ali pertama kali secara resmi berkiprah di dalam lembaga intelijen negara adalah pada tahun 1969 1974, ketika Mayjen TNI Sutopo Yuwono menjabat sebagai Kepala BAKIN, dan Ali Moertopo mendampinginya sebagai Deputy Kepala BAKIN.

Pada tahun 1974-1989, ketika Kepala BAKIN dijabat oleh Letjen TNI Yoga Soegama, Mayjen TNI Ali Moertopo menjabat sebagai Wakil Kepala BAKIN, selama kurang lebih empat tahun (1974-1978). Posisinya kemudian digantikan oleh Mayjen TNI LB Moerdani (1978-1980), yang juga menjabat sebagai Ketua G-I/Intel Hankam. Sebelum 1974, agenda kerja intelijen lebih banyak mengurusi ekstrim kiri (komunis), dwikora (konfrontasi dengan Malaysia), korupsi, pengamanan Pemilu, Timor Timur (yang kala itu masih dijajah Portugis). Baru setelah tahun itu masuklah agenda mengawasi ekstrim kanan khususnya generasi kedua DI/TII-NII.

Sebelum bergabung dengan TNI, Ali Moertopo pernah bergabung dengan tentara “Hizbullah”, salah satu unsur cikal bakal TNI. Danu M. Hasan adalah salah seorang anak buah Ali di Hizbullah. Pada gilirannya, ketika Ali masuk TNI, Danu bergabung ke dalam DI/TII. Danu M. Hasan sempat menjabat Komandeman DI/TII se Jawa. Kelak, pasukan Danu berhasil ditaklukkan oleh Banteng Raiders yang dikomandani Ali Moertopo. Perjalanan berikutnya, pasca penaklukan, terjalinlah hubungan yang lebih serius antara Ali dengan Danu di dalam kerangka “membina mantan DI/TII”. Pada persidangan kasus DI/TII, 1980-an, terungkap bahwa Ali Murtopo secara khusus menugaskan Kolonel Pitut Soeharto untuk menyusup ke golongan Islam, antara lain dengan mengecoh Haji Ismail Pranoto (Hispran) di Jawa Timur. Di Jawa Barat, Pitut “membina” Dodo Kartosoewirjo dan Ateng Djaelani. Namun gagal, kecuali Ateng Djaelani, sehingga di kalangan pimpinan DI dia dianggap pengkhianat.

Pada 1976 muncul kasus Komando Jihad (Komji) yang merupakan muslihat cerdik Ali Moertopo. Menggunakan istilah Islam sebagai perangkap menjebak umat Islam. Pada mulanya, Ali Moertopo mengajak para petinggi DI untuk menghadapi bahaya komunisme dari Utara (Vietnam). Ketika itu Vietnam yang komunis berhasil mengalahkan tentara Amerika (1975). Perang Vietnam berlangsung sejak 1961. Kemenangan komunisme Vietnam, kemudian dijadikan momok dan ancaman bagi Indonesia yang sejak awal Orde Baru sudah menjadi ’sekutu’ AS. Karena, sejak awal 1970-an sudah terlihat kecenderungan bahwa AS akan dikalahkan oleh kekuatan komunis Vietnam.

Dengan alasan menghadapi ancaman komunisme dari utara itulah, petinggi DI pasca wafatnya Imam NII, As-Syahid Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, diminta mengorganisasikan laskar, semacam Pam Swakarsa. Dalam waktu relatif singkat terkumpullah ribuan orang dari seluruh penjuru Nusantara, siap menghadapi bahaya komunisme dari utara.

Semangat membela tanah air dan mempertahankan aqidah Islam dari bahaya komunisme inilah yang menjadi alasan bagi sejumlah orang sehingga mau terlibat. Mereka yang berhasil direkrut pada umumnya rakyat kebanyakan, mulai dari pedagang, guru mengaji, guru sekolah umum, bahkan ada juga prajurit TNI. Walau sudah berhasil merekrut ribuan orang, namun tidak ada satu tetes perbuatan radikal pun yang dilakukan mereka. Tiba-tiba, secara licik mereka semua ditangkap, dan dipenjarakan dengan tuduhan hendak mendirikan Negara Islam Indonesia, dituduh subversif, dan diberi label Komando Jihad.

Gerakan Islam dan Intelijen

Hampir tidak ada lembaga Islam pergerakan di Indonesia yang steril dari penetrasi intelijen. Bahkan sejak awal Orde Baru, hal ini sudah mulai dilakukan. Tidak saja dalam rangka memata-matai, pada beberapa kasus justru menjadi ‘arsitek’ bagi terciptanya anarkisme atau gerakan radikal.

Awal tahun 1970, Ali Moertopo ‘menggarap’ Nur Hasan Ubaidah, sehingga berhasil dinobatkan sebagai “Imam” sebuah kelompok puritan ekstrim kanan yang kemudian terkenal dengan nama Islam Jama’ah (IJ). Salah satu ajarannya adalah mengkafirkan orang Islam di luar komunitasnya. Untuk menghindari protes massa akibat ajaran sesat yang dikembangkannya, Lembaga ini berganti nama menjadi Lemkari, kemudian berganti lagi menjadi LDII hingga kini. Jenderal TNI Purn Rudini mantan KASAD yang kemudian menjadi Mendagri, ketika itu berada di belakang perubahan nama dari IJ menjadi Lemkari, dan menjadi salah satu unsur pendukung GOLKAR terutama sejak Pemilu 1971. Oleh MUI, IJ atau Lemkari atau Darul Hadits dinyatakan sebagai aliran sesat. Bahkan Kejaksaan Agung telah mengeluarkan pelarangan di tahun 1971, melalui Surat Keputusan Jaksa Agung RI No: Kep-089/D.A./10/1971.

Meski tidak berhasil memproduksi berbagai tindakan radikal, setidaknya Ali Moertopo –kemudian dilanjutkan oleh Rudini– melalui Nur Hasan Ubaidah dan Islam Jama’ah-nya telah berhasil mendiskreditkan Islam sebagai sosok yang menakutkan, pemecah belah, bahkan sumber anarkisme.

Pada tahun 1978, intelijen berhasil membina dan menyusupkan Hasan Baw, mahasiswa IAIN Jogjakarta, ke dalam gerakan Warman, yang terkenal dengan serangkaian aksi radikalnya dengan sebutan Teror Warman di Jawa Tengah.

Tahun 1981 Najamuddin disusupkan ke dalam gerakan Jama’ah Imran di Cimahi, Jawa Barat. Najamuddin pula lah yang merancang aksi anarkis berupa penyerbuan Polsek Cicendo, bahkan merancang aksi pembajakan pesawat Garuda. Peristiwa ini dikenal dengan kasus “Pembajakan Woyla”. Salah seorang “sutradara” pembajakan Woyla adalah Mulyani (belakangan lebih dikenal dengan nama A. Yani Wahid, kini almarhum). Sebagai “sutradara” ia tidak ikut dalam aksi pembajakan, namun segala persiapan pembajakan berada di tangannya.

Semasa hidupnya, almarhum berkawan karib dengan AM Hendropriyono, bahkan ia menjadi motor penggerak di dalam mencetuskan konsep *ishlah* untuk kasus Lampung Berdarah. Selain itu, almarhum juga pernah menjadi staf Menkopolkam semasa dijabat Jenderal SBY. Bahkan almarhum ikut pula mensukseskan SBY hingga mencapai puncak sebagai Presiden RI.

Stigmatisasi ala Komando Jihad, juga terjadi pada kelompok pengajian pimpinan Imran bin Zein ini. Sebagai sebuah kelompok, pemuda-pemuda bersemangat kala itu sama sekali tidak menyebut dirinya sebagai Jama’ah Imran. Barulah setelah pecah kasus penyerbuan Polsek Cicendo dan Pembajakan Woyla, kelompok ini diberi label Jama’ah Imran oleh aparat berwenang.

Sekalipun pada tahun 1983 Ali Moertopo mati mendadak di Gedung Dewan Pers (jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat), namun kebijakan rekayasa intelijennya tetap berlanjut. Tahun 1986, gerakan Usrah pimpinan Ibnu Thayib kesusupan Syahroni dan Syafki, mantan preman blok M, yang menyebabkan timbulnya sebuah peristiwa berdarah, sehingga, membawa tokoh-tokoh kelompok ini masuk bui. Tahun 1988, Ibnu Thayib diberi ‘order’ sebagai umpan yang ternyata meleset, karena umpan itu tidak digubris. Tetapi, kemudian ‘ditelan’ oleh Nur Hidayat, seorang mantan karateka Nasional yang pernah menjadi bagian dari gerakan Usrah Ibnu Thayib. Lalu, pada Februari 1989, terjadilah tragedi yang terkenal dengan Lampung Berdarah di dusun Talangsari III, desa Rajabasa Lama, Lampung Tengah. Pembantaian yang menyebabkan tewasnya ratusan orang, termasuk anak-anak dan wanita, dipimpin langsung oleh AM Hendropriyono, Komandan Korem 043 Garuda Hitam, Lampung kala itu.

Pada tahun 1994, di Pandeglang terjadi penangkapan besar-besaran terhadap 800 lebih jamaah NII KW-9. Mereka yang ditangkap aparat itu adalah mantan anggota NII KW-9 pimpinan Abu Toto alias Panji Gumilang. Di hadapan aparat mereka mengaku baru saja melepaskan diri dari keanggotaan NII KW-9, serta menjelaskan bahwa pimpinan mereka adalah Abu Toto. Mereka semua akhirnya dijebloskan ke penjara dengan masa tahanan paling rendah 2-3 minggu, namun sosok yang bernama Abu Toto sama sekali tidak disentuh aparat.

Siapa Abu Toto? Menurut Mohammad Soebari, Mantan Kabag Keuangan DPR RI dan tokoh elite KW-9, di tahun 1980 ketika elite NII KW-9 ditangkap Ali Moertopo, Abu Toto kabur ke Sabah sambil membawa lari uang jamaah sebanyak dua miliar rupiah. Toto muncul kembali sekitar tahun 1988-1989 dan bergabung dengan Karim Hasan yang secara ideologis sudah berbeda dengan Soebari. Toto berhasil meyakinkan Karim Hasan yang secara aqidah sudah menyimpang itu untuk ‘kembali’ kepada NII. Padahal, di tahun 1983, Karim Hasan sudah menyatakan keluar dari NII faksi Adah Djaelani.

Tahun 1992, H. Rais Ahmad yang ketika itu menjabat sebagai pimpinan NII KW-9 ditangkap aparat. Namun, Toto yang juga petinggi KW-9 tidak tersentuh aparat. H. Rais akhirnya mendekam di tahanan hingga 1997 tanpa proses peradilan, hingga akhir hayatnya. Setelah H Rais ditangkap (1992), Toto pun leluasa mengambil tongkat estafet kepemimpinan NII KW-9 yang terus melanggengkan doktrin sesat ala Lembaga Kerasulan yang disebarkan Karim Hasan, hingga kini.

Seluruh peristiwa penangkapan jamaah NII KW-9 di tahun 1992 dan 1994, adalah atas laporan Toto sendiri. Menurut sumber dari kalangan pergerakan, sudah sejak 1986 Toto direkrut aparat, disuruh pulang dari pelariannya, kemudian ‘membangun kembali NII’ setelah sebelumnya masuk ke dalam lingkaran Karim Hasan, tokoh sekte Lembaga Kerasulan.

Pada tanggal 27 Agustus 1999, masyarakat pergerakan dikejutkan oleh sebuah pemberitaan berkenaan dengan diresmikannya sebuah pesantren oleh presiden BJ Habibie, di Indramayu. Pesantren termegah di Asia Tenggara itu bernama Ma’had Al-Zaytun, yang dipimpin oleh Syaikh Al-Ma’had AS Panji Gumilang.

Yang membuat kalangan pergerakan terkejut bukanlah kemegahan pesantren yangvberdiri di tengah-tengah kemiskinan rakyat sekitarnya, tetapi terutama tertuju kepada sosok yang bernama AS Panji Gumilang, yang tak lain adalah Abu Toto, alias Toto Salam, yang pernah memfitnah H Rais (1992) hingga masuk penjara, yang pernah melaporkan 800 lebih jamaahnya sendiri (jamaah NII KW-9) sehinga ditangkap aparat (tahun 1994), karena mereka melepaskan keanggotaannya di KW-9 dan tidak mengakui kepemimpinan Toto.

Tanggal 5 Juli 2004, masyarakat kembali dikejutkan oleh pemberitaan seputar pilpres putaran pertama, yaitu ketika Al-Zaytun berubah sementara menjadi ‘TPS Khusus’ yang menampung puluhan ribu suara (24.878 jiwa) untuk mendukung capres Jenderal Wiranto. Ketika itu, puluhan armada TNI-AD hilir-mudik mengangkut ribuan orang dari luar Indramayu yang akan memberikan suaranya di TPS Khusus tersebut. Sayangnya kemudian hasil dari TPS Khusus ini dianulir.

Pada Pemilu Legislatif 5 April 2004, terdapat sekitar 11.563 pemilih yang tersebar di 39 TPS Khusus Al-Zaytun, hampir seluruhnya (92,84 persen) diberikan kepada PKPB pimpinan Jenderal Hartono dan Mbak Tutut. Selebihnya (618 suara) diberikan kepada Partai Golkar pimpinan Akbar Tanjung.

Dari fakta-fakta ini, adalah masuk akal bila muncul wacana atau bahkan kesimpulan tentang kedekatan (atau bahkan keterkaitan) antara Toto alias Panji Gumilang dengan petinggi militer Orde Baru, Partai Golkar mesin politik Orde Baru, dan tokoh Orde Baru lainnya, termasuk intelejen. Pada 14 Mei 2003, Jenderal Hendropriyono dalam kapasitasnya sebagai Kepala BIN (Badan Intelejen Negara), atas nama Presiden Megawati, memenuhi undangan Panji Gumilang untuk menancapkan patok pertama bangunan gedung pembelajaran yang diberi nama *Gedung Doktor Insinyur Haji Ahmad Soekarno*. Kehadiran Jenderal Hendropriyono ketika itu, diikuti hampir seluruh pejabat tinggi BIN.

Sebelumnya, sekitar akhir 1999, ZA Maulani Kepala BAKIN saat itu pernah membawa pesan AS Panji Gumilang kepada Al Chaidar untuk tidak menerbitkan buku yang mengupas sepak terjang Toto Salam dan keberadaan Al-Zaytun. Beberapa bulan sebelum buku tersebut terbit, Al Chaidar diajak oleh Zaenal Muttaqin, Pemred Sabili kala itu ke rumah makan Sate Pancoran. Ternyata di tempat itu sudah menanti ZA Maulani. Al Chaidar mau menghentikan rencana penerbitan buku tersebut dengan imbalan satu miliar rupiah. Nampaknya tidak ada kesepakatan di antara mereka, dan sebagaimana telah sama-sama diketahui, buku tersebut terbit perdana pada Januari 2000, berjudul *Sepak Terjang KW9 Abu Toto*, dan hampir setiap bulan mengalami cetak ulang.

Zaenal Muttaqin, mantan aktivis Tarbiyah (Ikhwanul Muslimin) ini memang dikenal dekat dengan kalangan jenderal, seperti ZA Maulani, Muchdi PR (terakhir menjabat sebagai salah satu Deputy BIN di bawah Hendropriyono), Letjen Prabowo Subianto, Brigjen Adityawarman Thaha, Mayjen Kivlan Zein yang oleh Abdurrahman Wahid pernah disebut dengan julukan “Mayjen K” ketika kasus Ambon pertama kali meledak.

Sebelum kasus penimbunan senjata oleh Brigjen Koesmayadi diungkap oleh KSAD Jenderal TNI Djoko Santoso (29 Juni 2006), beberapa tahun sebelumnya sejumlah aktivis Islam pernah melaporkan kepada aparat kepolisian tentang adanya timbunan senjata di Al-Zaytun, pada sebuah tempat yang dinamakan bunker. Laporan itu baru ditindak-lanjuti aparat kepolisian beberapa bulan kemudian, setelah ratusan senjata itu dipindahkan ke tempat lain, dan bunker tempat penyimpanan senjata sudah berubah fungsi. Senjata-senjata itu milik seorang jenderal aktif yang sangat berpengaruh pada masanya.

Dari fakta-fakta di atas, nampaknya sulit untuk mencegah bila ada yang menyimpulkan bahwa Toto adalah sosok yang disusupkan ke dalam gerakan Islam, dengan proyek mercusuarnya berupa Ma’had Al-Zaytun. Namun, kebijakan susup-menyusup agaknya tidak berhenti sampai di situ. Salah satu tokohnya adalah Haris. Pada tahun 2000 ketika sejumlah tokoh Islam pro Syari’at menyelenggarakan Kongres Mujahidin pertama pada 5-7 Agustus, sosok Haris sudah ambil bagian dengan peranan yang cukup signifikan, sehingga ia bisa menjalin kontak ke kalangan tokoh Islam. Sebelum berkiprah di Kongres Mujahidin, sosok Haris sudah lebih dulu malang-melintang di berbagai gerakan Islam, menyusup melalui “pintu gerbang”-nya yaitu Ustadz Rani Yunsih, salah seorang tokoh Islam pergerakan, kini almarhum.

Belakangan diketahui, Haris mengaku ditugasi untuk aktif mengarahkan agar rekomendasi yang ditelurkan Kongres Mujahidin adalah institusi bernama “Jama’ah Islamiyah”. Namun gagal, karena Kongres ternyata melahirkan lembaga tansiq bernama Majelis Mujahidin, hingga sekarang.

Jadi, melalui jejak intel penyusup ini, diketahui bahwa sejak awal memang sudah ada kekuatan yang berusaha mewujudkan JI di Indonesia secara formal. Bahkan hingga kini, masih tetap ada keinginan untuk mengkaitkan antara MM dengan JI. Antara lain sebagaimana analisa yang dibangun Maftuh dan kawan-kawan melalui buku berjudul ” *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopaedia*”.

Ketika pecah tragedi WTC 11 September 2001, Haris –perwira menengah sebuah angkatan yang bekerja untuk badan intelijen, dan disusupkan ke MM– mengatakan, bahwa MM aman. Maksudnya jauh dari tindakan radikal apalagi terorisme. Sebagai sosok yang pandai bergaul, Haris pasti tahu persis siapa Ustadz Ba’asyir, terutama ketidak terkaitannya dengan JI, termasuk *track record* Ustadz Ba’asyir yang tidak pernah terkait tindak kekerasan. Itu semua tentu sudah dilaporkan Haris kepada institusinya.

Sosok Haris sebenarnya bisa dijadikan bukti, bahwa Ustadz Ba’asyir sama sekali jauh dari apa yang dituduhkan kepada beliau selama ini. Namun, mengapa beliau tetap saja ditahan? Nampaknya, aparat penegak hukum termasuk aparat intelijen, ketika itu sekadar melaksanakan order, mengikuti kehendak Presiden AS, George Walker Bush. Terbukti, ketika pemerintah SBY membebaskan Ba’asyir, yang paling sewot dan ribut justru PM Australia, Jhon Howard, sekutu AS.

Salah satu bukti adanya kepentingan asing yang berupaya mengkait-kaitkan Majelis Mujahidin dengan kegiatan terorisme, bisa diperoleh dari pengakuan Asep Rahmatan Kusuma, yang pengakuannya pernah dipublikasikan majalah berita mingguan GATRA.

Pada GATRA edisi 4 Januari 2006, Rahmatan mengakui bahwa ia pernah diperintah oleh CIA untuk mengirimkan anggota MM naik bus dari Garut ke Bandung pukul 05.00. Kelak, pada bus itu akan ditaruh bahan peledak. Sehingga, saat bus dihadang, ada orang MM yang diringkus. Menurut Asep Rahmatan Kusuma, ini merupakan rekayasa untuk menjebak anggota MM. Namun, “Alhamdulillah” rekayasa jahat itu gagal alias tidak berhasil.

Penyusupan agen intel ke dalam tubuh Majelis Mujahidin memang tidak selalu bertujuan untuk menjebak. Sebagaimana dilakukan oleh mantan Komandan Laskar Kristus Evangelist Wilayah Indonesia Timur, Andronikus Kaparang, M.Th, alias Lalu Muhammad Hasan alias Ihsan, yang menyusup ke MM dengan tujuan melacak mata rantai hubungan Majelis Mujahidin dengan Al Qaidah pimpinan Usamah bin Ladin. Juga, menelusuri sumber dana, dan kemungkinan keterlibatan Majelis Mujahidin dalam permusuhan dengan umat Kristen. Namun, Andronikus tidak menemukan keterlibatan Majelis Mujahidin atas kecurigaannya tersebut.

Pengakuan ini disampaikan Andronikus pada tanggal 9 Juli 2006, di Markaz Pusat Majelis Mujahidin, Jogjakarta. Memperalat Negara Sebagai institusi Islam yang berjuang bagi diterapkannya Syari’at Islam di lembaga negara, tanpa harus kehilangan kewaspadaan seorang mujahid, kehadiran agen intel ke dalam tubuh Majelis Mujahidin, bukanlah peristiwa yang terlalu mencekam. Selama ia hanya berusaha memastikan ada-tidaknya keterkaitan MM dengan aneka aksi terorisme yang pernah terjadi di Indonesia, maka penyusupan itu hanyalah sia-sia belaka. Karena, pasti sang agen tidak akan pernah menemukan bukti-bukti yang signifikan. Majelis Mujahidin hanya khawatir, bila kehadiran agen intel tadi tidak sekadar menggali informasi, tetapi melakukan serangkaian jebakan dan rekayasa untuk mengadu domba, menjebak, memfitnah, atau membenturkan MM dengan penguasa, dengan mengaitkan aksi radikal maupun terorisme yang pernah atau akan terjadi.

Sebagai instistusi dakwah dan jihad, bagi Majelis mujahidin, intel juga manusia, yang menjadi objek da’wah bagi pentingnya penegakan Syari’ah Islam di Indonesia. Sejauh gerakan Islam konsekuen menjadikan Syari’at Islam sebagai parameter utama dalam mengawal setiap aktivitas, program, termasuk pola berpikir tokoh-tokohnya, tidak ada hal yang harus dikhawatirkan. Harus dihilangkan cara pandang sebagai orang kalah, yaitu merasa menjadi korban konspirasi, merasa diperalat pihak lain, atau dijebak ideologi tertentu. Mengapa kita tidak berpikir sebaliknya, memposisikan gerakan Islam sebagai agen perubahan, bukan sebagai obyek penderita. Sehingga, bergaul dengan siapa saja, tidak seharusnya membuat kita kehilangan apa pun jua.

Menurut Al-Qur’an, Islam senantiasa bersikap bersahabat dengan siapa saja yang suka berbersahabat, berdamai dengan siapa saja yang ingin damai, dan juga siap melawan terhadap siapa saja yang mengusiknya. Melawan siapa saja yang mencetuskan fitnah, termasuk mereka yang tidak membiarkan pemikiran Islam berkembang bebas, atau orang yang hendak memaksakan ideologi tertentu pada kaum Muslimin. Siap melawan, baik melalui perang intelektual, taktik dan strategi, maupun menggunakan sarana fisik. Karena, kekuatan Syari’ah Islam pada seorang Muslim adalah jaminan bagi keselamatan jiwanya, hartanya, dan kehormatannya. Manakala komitmen pada Syari’ah Islam melemah, kaum Muslimin akan mudah menjadi sasaran pertumpahan darah, dan adu domba. Harta kekayaan serta kehormatan mereka akan menjadi obyek penjarahan musuh-musuhnya.

Aktivitas dakwah dan jihad, menyeru penegakan Syari’ah Islam, tidaklah bertentangan dengan konstitusi negara. Juga, sama sekali tidak berpotensi menimbulkan disintegrasi. Hasil penyusupan Haris dan Andronikus, seharusnya sudah bisa menjadi kontribusi berharga bagi badan intelijen untuk sampai pada sebuah kesimpulan, bahwa Majelis Mujahidin sama sekali tidak terkait dan tidak bisa dikait-kaitkan, apapun alasannya, dengan radikalisme dan terorisme. Kalau badan intelijen merupakan alat negara, akan lebih produktif bila aktivitasnya ditujukan untuk memata-matai berbagai tindakan yang berpotensi merugikan negara, seperti *illegal logging* (pembalakan liar), prostitusi, peredaran narkoba, penjualan bayi, preman, perkosaan, uang palsu, penyelundupan BBM, penambangan pasir liar, korupsi, penyelewengan dana BLBI yang mencapai triliunan rupiah, penimbunan senjata (dan jual-beli senjata organik kepada pihak-pihak yang tidak layak).

Masih sangat banyak jagat persoalan yang seharusnya menjadi objek badan intelijen ketimbang memata-matai MM, ataupun gerakan Islam lainnya, yang menyerukan kepada penegakan Syari’ah Islam. Sebagai alat negara, badan intelijen seharusnya bisa menemukan sebab-sebab mengapa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, misalnya, bisa direbut oleh Malaysia. Apa sebenarnya yang telah dilakukan aparat terkait sehingga kedua pulau itu bisa lepas begitu saja? Namun, jika kerja intelijen cuma mengobok-obok Majelis Mujahidin, padahal di luar sana banyak pihak sedang melakukan aneka kegiatan yang berpotensi menghancurkan NKRI, maka jawab lah pertanyaan ini: Benarkah intelijen sebagai alat negara, atau cuma memperalat negara guna kepentingan politik rezim yang berkuasa? Atau, untuk memuaskan negara asing seperti AS dan sekutunya, sehingga pemerintah bisa mendapat kucuran dana pinjaman (hutang) yang akan membebani generasi mendatang? Jika hanya itu, “masya Allah”, betapa nista dan tidak berdayanya akal sehat sebagian aparat di negeri ini.

Matinya Nurani Penguasa

Diatas Tanahmu terhampar keindahan yang mengundang banyak wisatawan mancanegara

diperut bumimu berlimpah kekayaan, tapi sayang negeri ini sedang tersandera oleh ketamakan para pemegang kekuasaan, berjuta rakyat hidup dalam kemiskinan, bencana demi bencana yang terus melanda, kejahatan merajalela, kemaksiatan jadi hal yang dilumrahkan, pesta-pora pejabat diatas penderitaan rakyat jelata, bukti telah matinya hati nurani!. Indonesia negerinya para perampok yang merampok uang negara dengan tameng legitimasi dan legalitas hukum, dengan berjuta dalih yang mengelabui mata rakyat awam.
Rencana kenaikan gaji 20% gaji para pejabat, tembok istana yang menghabiskan anggaran milyaran rupiah, pesawat kepresiden, persoalan Century yang kini menjadi bola liar, hanya sekelumit masalah yang membuka tabir penguasa.
Kalau bukan telah mati hati nuraninya, lalu disebut apakah sikap bebal penguasa atas kondisi riil rakyatnya?, takkan disegani Indonesia dengan pesawat kepresidenan, takkan menjadi jaminan birokrasi menjadi baik pelayanannya dengan kenaikan gaji, takkan aman istana dari rongrongan dengan tembok tinggi yang akan dibangun, takkan pernah baik perekonomian , selama wajah ketamakan masih menjadi wajah para penguasa.
Tinggal tunggu saja runtuhnya singgasana penguasa, rakyat kan kembali merangsek, rakyat kan kembali meradang dan kembali menumbangkan penguasa jika nurani tak lagi coba dihidupkan kembali!!!.Ingatlah penguasa dengan cerita “semut & gajah” !, jangan anggap kami bisa dikendalikan oleh ketamakanmu, jangan pula merasa aman dengan semua kebobrokan yang telah kalian lakukan, saatnya akan tiba sang “semut” menggigit seluruh tubuhmu hingga menemui ajal atas kekuasaanmu.
Senyum manismu tak lagi kami butuhkan, karena kini kutahu itu senyum kebusukan, tutur katamu tak lagi bisa membius karena kami tahu itu penuh tipu dan muslihat, hanya satu yang kami mau hai penguasa akuilah kebobrokanmu selama ini dan serahkan kembali mandat yang telah kami berikan kepadamu!.“Satu hati, satu kata, satu langkah untuk meminta pertanggung-jawaban penguasa atas mandat yang telah disalah gunakan”

Ada satu kisah yang seharusnya diingat oleh para penyelenggara negara…
barang kali para pembaca sudah sangat hapal dengan kisah ini….“Ditengah samudra ada suatu Kapal yang memuat ribuan penumpang….para penumpang terdiri dari berbagai kelas mulai dari kelas VIP yang terdiri dari Para pejabat negara, kelas eksekutif terdiri dari para pengusaha, kelas Bisnis terdiri dari para pengusaha kecil dan kelas ekonomi terdiri dari rakyat jelata dengan jumlah paling banyak….Penempatan kelas dalam kapal tersebut diatur sesuai kelasnya yaitu kelas VIP di lantai paling atas dengan fasilitas sangat mewah, kelas eksekutif dilantai bawahnya dengan fasilitas memadai, kelas bisnis di lantai bawahnya lagi dengan fasilitas cukup sedangkan kelas ekonomi berada di dek paling bawah dengan fasilitas serba kekurangan.dalam perjalanannya… masing-masing kelas tidak saling mengenal apalagi kelas ekonomi, mereka dianggap sampah…Aktifitas yang terjadi di kelas ekonomipun sama sekali tidak dipantau,…. mereka yang duduk dan menempati kelas atas seolah lupa bahwa ada penumpang ekonomi di bawahnya… mereka hidup berfoya-foya dan bersenang-senang padahal mereka hanya yang hidup mewah ini menaiki kapal hanya bertujuan untuk wisata, sedangkan para penumpang ekonomi memiliki tujuan untuk bertemu sanak keluarganya yang jauh….. ketika kapal sudah sampai di tengah samudra…. para penumpang ekonomi kehabisan air untuk keperluan mandi dan makan minum sementara penumpang VIP tetap saja berfoya-foya dengan segala fasilitas wah….karena keadaan yang semakin menderita,…. para penumpang kelas ekonomi berinisistif membuat lobang di dasar kapal sebesar jari kelingking untuk sekedar bisa mengambil air laut demi keperluan sehari-hari….keadaan ini sebenarnya diketahui oleh para penumpang kelas VIP dan kelas Eksekutif…. tetapi mereka hanya berpikir “biarlah kalo lobangnya hanya sebesar jari kelingking mereka pikir masih aman.keadaan ini berlangsung terus menerus…., bahkan banyak penumpang kelas ekonomi yang lain berinisiatif membuat lobang sendiri agar tidak berebut di satu lobang….
keadaan selanjutnya silahkan anda tebak sendiri…. kira-kira apa akibat yang akan terjadi dari hal ini…..

INILAH GAMBARAN YANG SEDANG TERJADI DI NEGERI INI…..
KETIKA PARA PEJABAT DAN PARA KONGLOMERAT ASIK HIDUP DALAM KEMEWAHAN….
MEREKA MELUPAKAN RAKYAT JELATA YANG HIDUP DALAM KEMISKINAN…
MEREKA TIDAK PEDULI DENGAN GEJOLAK-GEJOLAK KECIL DI MASYARAKAT..
MEREKA HANYA MENGANGGAP ITU HAL YANG BIASA….
MAKA TUNGGULAH KAPAN KIRA-KIRA KAPAL INI AKAN TENGGELAM….

PDIP, Golkar, dan PKS Diuntungkan Oleh Isu Pemakzulan

Jakarta - detikNews ; Wacana pemakzulan yang mulai gencar diberitakan menjelang laporan akhir pansus pada 4 Februari nanti semakin menghangatkan konstelasi politik nasional. PDIP, Golkar, dan PKS diprediksi akan diuntungkan dengan isu tersebut.

"Menurut saya, selain PDI Perjuangan, Golkar dan PKS paling berkepentingan untuk menghembuskan isu impeachment. Bagi PDI Perjuangan isu impeachment penting untuk meruntuhkan legitimasi SBY dan Demokrat dan mendongkrak pamor PDIP di 2014," kata pengamat politik dari Charta Politika Arya Fernandes kepada detikcom, Minggu (31/2/2010).
Arya mengatakan, paling tidak ada tiga skenario pemakzulan yang tengah disiapkan.Skenario pertama, pemakzulan SBY-Boediono. Skenario ini akan sulit dilakukan pasalnya komitmen partai koalisi untuk mempertahankan SBY hingga akhir jabatan.

"Sementara bagi PDIP ini juga akan kesulitan, karena SBY telah "menjinakkan" beberapa faksi di PDIP dengan mendukung Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR," imbuhnya.
Menurut Arya, bila skenario pertama gagal dilakukan, skenario kedua telah dipersiapkan yaitu memakzulkan Boediono. PKS cukup berkepentingan untuk menggolkan ini. Pasalnya dilatarbelakangi oleh kekecewaan PKS karena pemilihan Boediono sebagai Wakil Presiden."Padahal, sebelumnya calon PKS telah digadang-gadang sebagai Cawapres. Apalagi, PKS telah menyetor sejumlah nama Cawapres kepada SBY pasca-pilpres lalu. Tentu pemilihan Boediono sebagai Wapres menjadi pukulan telak bagi PKS," kata Arya.
Selain PKS, Arya melanjutkan, posisi wapres ini juga diperebutkan oleh Golkar dan PDIP. Pasalnya, posisi wapres ini akan sangat menguntungkan pada 2014 karena
hingga kini belum muncul kandidat yang kuat untuk capres, dan posisi wapres akan sangat menentukan sebagai kandidat terkuat pada 2014 nanti.

"Tendensi untuk menggusur Boediono ini mulai terbaca beberapa hari belakangan ini. Bila ini berhasil persikutan tiga partai inilah yang bakal seru untuk memikat hati SBY,"imbuhnya.
PDIP, menurut Arya tampaknya juga tertarik untuk posisi ini. Tapi mungkin PDIP bakal kesulitan karena harus berhadapan dengan sikap Megawati yang "menolak" bergabung dengan SBY.
"Bila skenario pemakzulkan (impeachment) Boediono gagal, saya kira Golkar dan PKS telah menyiapkan skenario lanjutan untuk mewacanakan reshuffle kabinet. Saya kira, skenario ini tak terlalu menguntungkan bagi PDIP," jelasnya.
(mpr/mad)

Grand Design Amerika Serikat Terhadap Papua

Grand Design Amerika Serikat Terhadap Papua

Pengantar

Sebuah artikel yang cukup menarik ditulis oleh seorang pengagum Adolf Hitler. Penulis mengaku sangat tertarik dengan dunia intelijen dan pernah atau masih sedang mencoba menembus lembaga intelijen di Indonesia. Seorang muda yang kreatif dan berhasil mendapatkan coretan bocoran analisa intelijen berkat kecerdikannya.

Saya rasa cukup adil untuk mempercayai pengakuannya telah berhasil memperoleh sejumlah tulisan analisa intelijen dari kantor BIN. Mengapa saya percaya? tidak lain karena saya tahu persis kelemahan BIN yang bisa diibaratkan gudang analisa yang sangat rahasia namun dipelihara bagaikan tempat sampah. Dokumen berserakan tanpa ada prosedur penghancuran atau penyimpanan yang memadai, anggota-anggotanya yang oleh penulis (Abwehrmeister) disebut sebagai punggawa pejaten pada umumnya sudah melupakan prinsip internal security dan cenderung semborono. Kondisi inilah yang memudahkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kelemahan tersebut untuk tujuan yang macam-macam.

Saya jadi ingat perbincangan dengan mantan Kepala BAKIN (KABAKIN) almarhum Letjen (purn) Z.A. Maulani ketika beliau masih bertugas di kantor Sekretariat Wakil Presiden. Menurut beliau laporan BAKIN seperti garbage in garbage out. Menyedihkan sekali bukan?
Isi sebuah laporan intelijen barangkali biasa saja dan bersifat rutin, tetapi karena ia dibuat oleh lembaga intelijen maka tidak selayaknya diperlakukan seperti kertas bungkus pisang gorang.

Tentu perspektif di atas tidak bersifat general, karena masih ada junior-junior saya yang sekarang naik dalam level eselon 1 dan 2 yang benar-benar menjaga prinsip internal security dan berhasil menjalankan tugas dengan begitu baiknya. Untuk figur-figur yang tegas dan punya komitmen tinggi dalam tugas maka tidak ada celah bagi kesembronoan. Dari sisi unsur militer juga demikian ada yang sangat profesional dan ada yang sembrono. Mudah membedakannya unsur militer yang masuk BIN hanya ada dua macam, pertama adalah mereka yang sangat dibutuhkan karena kemampuannya dan kedua adalah mereka yang mengemis segala cara kepada Kepala BIN agar diberikan jabatan karena di militer karirnya tamat.

Kebobrokan organisasi BIN maupun BAIS inilah yang melahirkan seorang Senopati Wirang yang harus menanggung MALU menuliskan BLOG I-I berdasarkan pada pengalaman pahit bertahun-tahun. Pernah saya menulis surat kaleng kepada Presiden Suharto...hasilnya malah pembersihan organisasi dan ancaman-ancaman. Memang saya bukan Ksatria yang terang-terangan menantang sistem, tetapi apalah artinya perjuangan satu suara yang lemah ini. Saya sudah menyaksikan banyak korban berjatuhan bahkan seorang sahabat ada yang sampai di Penjara dan seorang Jenderal Yoga Soegama hanya sempat minta maaf di depan mayatnya setelah sahabat saya sakit sekian lama. Setidaknya sejak saya bergabung dengan Intelijen Tempur, Intelijen Strategis dan Intelijen Sipil dan sampai masa akhir hidup saya ini belum ada yang menyadari siapa saya.

Ah pengantarnya jadi terlalu banyak, habis saya kesal dengan sistem pengamanan yang amat sangat buruk di institusi intelijen Indonesia.


Silahkan disimak artikel dari seseorang yang sangat memimpikan dirinya menjadi seorang agen intelijen.
------------------------------------------------------------------------------------------------

GRAND DESIGN AMERIKA SERIKAT TERHADAP PAPUA
oleh: ABWEHRMEISTER
Menarik kita amati perkembangan kasus Papua, yang diawali dari kasus Abepura (yang menuntut ditinjau ulangnya kontrak karya antara PT.Freeport Indonesia dan pemerintah RI) dan kasus pemberian visa tinggal sementara oleh Australia bagi puluhan orang aktivis Papua Merdeka yang menyatakan adanya genocide di Papua. Mari kita coba mengamati secara lebih seksama kedua kasus tersebut.

1. Tuntutan peninjauan ulang kontrak karya antara pemerintah RI dan PT.Freeport Indonesia.
Hal ini mulai mendapat perhatian publik setelah terjadi demo besar-besaran oleh sebagian besar unsur masyarakat Papua (baik di Papua maupun di Jakarta) yang menelan korban dari aparat dan dari masyarakat. Mereka menuntut di tinjau ulangnya kontrak karya pengolahan Sumber Daya Alam yang dilakukan PT.Freeport Indonesia, sebuah perusahaan Amerika Serikat. Tuntutan ini dikarenakan selama ini PT.Freeport Indonesia dinilai lalai dalam menangani masalah lingkungan hidup dan PT.Freeport Indonesia dirasa tidak memberi dampak positif secara signifikan kepada masyarakat asli Papua. Hal ini diperkuat oleh adanya laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia yang menyatakan bahwa (pada intinya) telah terjadi degradasi/penurunan kualitas lingkungan hidup di Papua, yang apabila dibiarkan terus menerus akan sangat merugikan Indonesia. Beberapa tokoh politisi dan parlemen Indonesia belakangan angkat bicara dan mengakomodir keinginan masyarakat Papua melalui parlemen. DPR mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kontrak karyanya dengan PT.Freeport Indonesia. Hanya sayang sikap DPR ini hanya melalui pernyataan-pernyataan tokohnya secara parsial, bukan sikap resmi DPR secara institusional sebagai lembaga parlemen Indonesia. Tanpa perlu menjadi seorang expert, kita bisa melihat adanya gangguan terhadap kepentingan Amerika Serikat di Indonesia. Bisa dibayangkan berapa besar kerugian yang dialami PT.Freeport Indonesia (baca: Amerika Serikat) apabila peninjauan ulang kontrak karya tersebut benar-benar terjadi. Sebenarnya peninjauan ulang kontrak kerja sama merupakan HAK Indonesia sebagai negara yang berdaulat penuh atas Papua. Ditinjau dari segi hukum (tentunya hukum Indonesia), pembaruan suatu perjanjian dimungkinkan untuk dilakukan sebelum habis masa berlaku perjanjian tersebut apabila ada hal-hal yang secara prinsipil melanggar UU. Ketentuan ini bisa kita lihat dari pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW) yang menyatakan sebagai berikut :”semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.”
Dari uraian pasal tersebut diatas nampak jelas bahwa suatu perikatan hukum (baca: perjanjian) dapat ditarik kembali (atau diperbarui) apabila mendapat kesepakatan dari kedua belah pihak dan atau pelanggaran terhadap UU yang berlaku. Dalam hal ini UU No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Posisi pemerintah dalam hal ini sebenarnya sangat kuat baik secara de facto maupun secara de jure. Pemerintah tidak perlu takut terhadap pencitraan buruk Indonesia di luar negeri. Saya yakin banyak putera-puteri Indonesia yang ahli dalam bidang komunikasi dan pencitraan diri. Masih banyak investor asing lain yang mau menanamkan modalnya di Papua. Dalam kasus ini PT.Freeport Indonesia (baca:Amerika Serikat) jelas-jelas merasa terancam dan merasa terusik posisinya di Indonesia. Logikanya, pasti mereka akan memberikan reaksi yang kita tidak tahu entah apa. Melihat arah kebijakan luar negeri AS yang kental nuansa kapitalisme (baca: kolonialisme) yang dilatar belakangi sumber daya alam (Irak, Blok Cepu, Amerika Latin),bisa dipastikan mereka akan mempertahankan kepentingannya dengan segala cara. Pengalaman kita pada masa pemerintahan Soekarno, dimana AS berencana untuk menduduki Indonesia melalui skenarionya membumi hanguskan CALTEX di Riau untuk kemudian mendarat dan menguasai Indonesia. Kejadian itu pada masa pemberontakan PRRI-PERMESTA pada zaman pemerintahan Soekarno. Saya merasa bersyukur skenario tersebut gagal total dan akhirnya mencoreng muka AS. Bukan tidak mungkin AS akan mempertahankan kepentingannya dengan cara-cara yang sama atau sama sekali baru yang tidak kita duga sebelumnya. Kita harus dapat mengantisipasi potensi-potensi ancaman dimasa datang. Untuk tujuan itulah tulisan ini saya buat.


2. Kasus pemberian visa tinggal sementara oleh Australia terhadap aktivis separatisme Papua.
Kasus ini membuat hubungan bilateral Indonesia – Australia kembali memanas. Indonesia menarik kembali dubesnya, sementara dubes Australia dipanggil Menlu RI untuk menjelaskan sikap pemerintahan Australia. Untuk yang kesekian kalinya hubungan Indonesia – Australia menegang. Masih segar dalam benak rakyat Indonesia bagaimana peran aktif Australia dalam kasus lepasnya Timor-Timur dari pangkuan ibu pertiwi. Belakangan diketahui bahwa motif utama Australia dalam mensponsori kemerdekaan Timor-timur adalah celah timor yang ditengarai kaya akan minyak. Sobat kental AS ini nampaknya telah belajar banyak dari sohibnya itu. Pemberian suaka dan visa tinggal tersebut jelas-jelas tidak mencerminkan sikap dukungan Australia terhadap kedaulatan wilayah NKRI, seperti yang selama ini berulang kali mereka utarakan kepada berbagai media dunia. Sikap mereka ini menunjukkan bahwa mereka memberi dukungan kepada elemen-elemen separatisme di Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari adanya dukungan berupa moril dan materiil dari berbagai parpol Australia terhadap pihak separatis Papua (sebagaimana tercantum dalam temuan data dan fakta yang dibawa oleh tim parlemen Indonesia yang akan sowan ke Australia). Terlebih lagi kita memiliki pengalaman pahit pada masa lalu dalam kasus lepas nya Timor-Timur dari NKRI. Apakah kita akan jatuh dalam lubang yang sama untuk yang kedua kalinya? Saya yakin bahwa ini adalah suatu skenario yang disusun bersama antara Australia dan AS dengan tujuan untuk mengambil alih sumber daya alam yang terdapat di Papua. Indikasinya adalah Australia begitu mengekspos penindasan yang dialami oleh para aktivis separatisme Papua (versi mereka tentunya). Bahkan mereka menuduh telah terjadi genocide di bumi Papua. Ini adalah suatu tuduhan serius yang tidak berdasar. Serius karena istilah genocide merupakan salah satu pelanggaran HAM berat, setara dengan yang dilakukan oleh NAZI Jerman. Tidak berdasar karena tuduhan tersebut tanpa disertai data, fakta dan bukti yang kuat dan meyakinkan. Ini adalah bagian dari skenario panjang AS dan Australia untuk merebut sumber daya alam Indonesia. Selama ini Amerika dikenal sebagai agresor yang mengabaikan norma-norma apapun dalam menjaga kepentingannya diberbagai penjuru dunia. Tidak perlu legitimasi, tidak perlu ada bukti yang kuat, dan sering kali mengabaikan PBB.
3. Alternatif penyelesaian masalah.
Berkali-kali Australia menginjak-injak harga diri dan martabat bangsa Indonesia. Penangkapan nelayan Indonesia, pelanggaran kedaulatan Indonesia di udara oleh AU Australia (boleh tanyakan pada saudara-saudara kita di AURI), lepasnya Tim-tim dari NKRI, pemasangan instalasi rudal yang dapat menjangkau wilayah NKRI, dan sekarang dukungan secara terang-terangan terhadap elemen separatisme Papua (pihak parlemen Indonesia dan kalangan intelijen pasti tahu lebih banyak). Kita semua pasti mahfum bahwa kita tidak bisa berharap banyak dari PBB. Sudah banyak kejadian yang menunjukkan bahwa PBB tidak memihak kepada rasa keadilan masyarakat internasional dan didalam tubuh PBB sendiri ada perbedaan perlakuan terhadap negara-negara anggotanya. Masih adanya hak veto bagi beberapa negara menunjukkan hal ini. Padahal hak veto tersebut sangat tidak relevan dan sangat mencederai asas persamaan kedudukan negara-negara yang berdaulat di dunia. Tidak akan pernah tercapai susunan dunia yang adil, merata dan sejahtera bila PBB (sebagai organisasi internasional yang utama) masih tidak berubah. Sikap Indonesia yang menarik kembali duta besarnya di Australia mencerminkan adanya perhatian yang serius dari pemerintah RI. Kita harus menata ulang kembali hubungan bilateral kita dengan Australia. Saya menyarankan beberapa alternatif penyelesaian disini, yaitu :
§ Secara eksternal
- Melakukan komunikasi bilateral dengan Australia melalui saluran diplomatik secara lebih intensif dan komprehensif dalam konteks Papua
- Mencari dukungan dalam berbagai forum internasional terhadap keutuhan kedaulatan wilayah NKRI (negara-negara Asia-Afrika, ASEAN, PBB,dll)
- Memberikan penjelasan kepada masyarakat internasional bahwa apa yang terjadi di Papua adalah murni masalah intern dalam negeri Indonesia, bahwa tidak ada peristiwa pelanggaran HAM berat (genocide) yang terjadi di bumi Papua seperti yang dituduhkan para aktivis separatisme Papua, bahwa apa yang dilakukan Australia adalah bentuk sikap bermusuhan dan melegalisasi tuduhan pelanggaran HAM berat di Indonesia, bahwa sikap Australia tersebut merupakan suatu bentuk ancaman terhadap kedaulatan sah suatu negara yang dapat menimpa negara mana saja di dunia dan merupakan preseden buruk dimasa datang.
§ Secara internal
- Melakukan pengusutan tuntas terhadap kasus kerusuhan Abepura, Papua.
- Merangkul semua elemen masyarakat Papua untuk bersama-sama mencari solusi yang terbaik bagi bangsa dan negara RI (hal ini lebih sulit dalam hal implementasi di lapangan).
- Mencari bukti keterlibatan asing dalam kasus Papua.
- Para pemimpin bangsa ini agar tidak serta merta mengeluarkan pernyataan yang bersifat tuduhan yang menyudutkan saudara sebangsa sendiri (politisasi). Akan lebih baik jika kita memfokuskan perhatian dan stamina kita untuk mengantisipasi ancaman dari luar. Kasus ini adalah murni masalah harga diri dan martabat Indonesia, tidak perlu kita larut dalam kepentingan politik sesaat.
- Melakukan pemberdayaan intelijen nasional baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini sangat penting artinya untuk menangkal ancaman-ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Sebagai contoh, pembentukan aturan hukum yang jelas bagi kalangan intelijen nasional lebih urgent ketimbang RUU APP misalnya.

Akhir kata, semoga tulisan ini dapat, paling tidak, menimbulkan kesadaran berbangsa dan semoga dalam tataran lebih luas dapat memberikan alternatif wawasan dalam menanggapi sikap Australia. Semoga Tuhan YME melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Amin !!

Korupsi Lebih Mudah Diungkap daripada Maling Jemuran"

JAKARTA - Komjen Pol Susno Duadji menyatakan tidak sulit untuk mendeteksi adanya korupsi dalam satu kasus. Dia bahkan menyebut lebih mudah mengetahuinya ketimbang maling jemuran.

Pernyataan itu disampaikan saat menjawab pertanyaan anggota Pansus Hak Angket Bank Century, Bambang Soesatyo.

Bambang menanyakan sebelum Kapolri memerintahkan untuk menelusuri dan menangkap pemilik Bank Century Robert Tantular, kepolisian sudah memiliki indikasi ke arah kasus korupsi.

“Belum tahu, tapi untuk kasus korupsi tidak sulit untuk mendeteksinya, dibanding dengan maling jemuran,” papar Susno saat rapat Pansus di Gedung DPR, Senayam, Jakarta, Rabu (20/1/2010).

Dia menjelaskan, kalau maling jemuran indikasinya banyak, bisa ditiup angin, dicuri pemulung, dan lain-lain. “Tapi untuk kasus korupsi itu orang dekat dan orang yang berkuasa yang melakukannya,” tandas mantan Kabareskrim itu.

Pertanyaan itu disampaikan anggota Pansus untuk memastikan apakah penangkapan Robert didasarkan atas bukti hukum yang kuat atau semata-mata karena perintah Wakil Presiden saat itu, Jusuf Kalla.

Pada kesempatan itu Susno menegaskan indikasi ke arah korupsi sudah ada. Pasal terhadapnya pun dikenakan setelah melakukan pendalaman dalam pemeriksaan. Penangkapan itu juga dilakukan untuk mencegah Robert melarikan diri ke luar negeri.(hri)

Sekitar 20 anggota Taliban serbu Kabul

Ibukota Afghanistan menjadi ajang baku tembak dan ledakan akibat serangan yang diduga dilakukan oleh pasukan Taliban.
Pertempuran terjadi di dekat Hotel Serena dan istana presiden dalam serangan yang menurut Taliban melibatkan 20 pejuang mereka.
Situs internet Taliban mengatakan serbuan tersebut memang sengaja diarahkan kepada istana presiden dan Hotel Serena, satu-satunya hotel bintang lima di Kabul.
Para pejabat Afghanistan mengatakan lima orang terbunuh dalam peristiwa ini, sedangkan Presiden Hamid Karzai mengatakan kondisi keamanan sudah pulih.
Wartawan BBC Allan Little yang berada di Kabul mengatakan tentara pemerintah Afghanistan telah mengambil posisi di sejumlah gedung, dan pertempuran tampaknya bergeser ke arah selatan kota itu.
Dia mengatakan mendengar paling tidak dua ledakan.
Sementara itu seorang pembom bunuh diri meledakkan diri dalam sebuah mobil di dekat gedung kementrian pendidikan, laporan-laporan sementara menyebutkan terdapat korban jiwa dalam serangan ini.
Ledakan yang lebih kecil terjadi di daerah sekitar bioskop Pamir.
Bukan kebetulan
Hampir pada waktu yang sama sebagian anggota kabinet disumpah sekitar 100 meter dari lokasi serangan
Daoud Sultanzoy
Seorang anggota parlemen Afghanistan Daoud Sultanzoy mengatakan dia mendapat laporan bahwa para pelaku serangan telah berpindah dan mengambil alih sebuah bangunan yang terletak 500 meter atau 800 meter di selatan daerah yang sebelumnya mereka kuasai.
Sebelumnya pasukan internasional yang dipimpin Nato, Isaf, mengatakan pihaknya bekerjasama erat dengan pasukan Afghanistan untuk mengendalikan situasi.
Jumlah korban belum diketahui dengan pasti tetapi saksi mata melihat sejumlah orang yang terluka diangkut dalam ambulans.
Serangan Taliban atas kota Kabul bukan sekali ini terjadi.
Oktober lalu lima staf PBB terbunuh dalam serbuan terhadap sebuah wisma tamu PBB. Hotel Serena juga menjadi sasaran serangan.
Wartawan BBC di Kabul mengatakan keberhasilan Taliban menembus kawasan yang dijaga ketat di Kabul akan mencemaskan pasukan keamanan, meskipun mereka mengatakan berhasil mencegah banyak upaya serangan yang lain.
Serangan ini terjadi pada saat sebagian anggota kabinet Presiden Karzai sedang disumpah.
Daoud Sultanzoy mengatakan serangan yang terjadi jam 10 waktu setempat itu bukan kebetulan.
"Hampir pada waktu yang sama sebagian anggota kabinet disumpah sekitar 100 meter dari lokasi serangan," kata Sultanzoy.
Banyak posisi kabinet masih kosong karena parlemen sudah dua kali menolak sejumlah calon menteri yang diajukan Presiden Karzai.

Polri Segera Deportasi Buronan CIA

Jakarta - Bob Marshal, buronan Central Inteligence Agency (CIA) yang ditangkap petugas imigrasi Bogor pada 15 Januari 2008 lalu saat ini masih mendekam di rutan Mabes Polri. Dalam waktu dekat Bob segera dideportasi ke negeri asalnya Amerika Serikat.

"Ya, (Bob) itu masih di proses oleh Set NCB (Sekretariat National Central Bureau Interpol Indonesia) karena ini kan berhubungan dengan warga negara asing," ujar Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Ito Sumardi, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (15/1/20).

Ito menjelaskan, perintah pengembalian Bob telah diterima Mabes Polri dari pemerintah AS. Bob adalah orang yang memiliki catatan buruk dan menjadi buronan CIA selama ini oleh karenanya diperintahkan untuk ditangkap.

"Ya kan ada red notice dari pemerintah Amerika jadi kita tangkap," ujarnya.

Bob merupakan warga negara Amerika yang ditangkap oleh pihak imigrasi Bogor saat hendak membuat paspor. Ia ditangkap 15 Januari 2008 lalu.

Marshal dijerat dua pasal sekaligus karena melanggar UU No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yakni, Pasal 48 yang menyebutkan, tersangka ketika masuk Indonesia tanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Sedangkan pelanggaran lainnya, yakni terhadap Pasal 53 UU No 9, bahwa tersangka tidak dapat menunjukan atau tidak memiliki paspor dan izin tinggal yang sah di Indonesia.Atas pelanggaran itu tersangka dapat diancam hukuman enam tahun penjara dan dideportasi setelah tersangka menjalani proses hukum di Indonesia."Dia memiliki 40 paspor," tambah Ito.

Bob pertama kali masuk ke Indonesia sekitar bulan Desember tahun 2007 melalui Batam dari Johor Malaysia dengan menggunakan perahu bersama tujuh imigran gelap lainnya pada malam hari, ketika petugas patroli perairan Indonesia terlengah

Marshal semula diduga sebagai pelaku pemalsuan paspor. Namun berdasarkan hasil penyelidikan Polri menyimpulkan Marshal adalah anggota CIA sekaligus buron CIA yang diburu sejak tahun 1974. Berdasarkan informasi yang dihimpun, di Amerika dan London dia merupakan tersangka dalam kasus penjulan senjata api ilegal. Hingga saat ini belum diketahui motif Marshal masuk ke Indonesia.

Pengalihan Bisnis T.N.I Terlaksana apabila ada Dana Cadangan Pengganti .. !

TNI belum lepas bisnisnya

TNI dilaporkan belum bisa melepaskan diri dari kegiatan bisnisnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikatakan telah gagal melepaskan "kerajaan bisnisnya" seperti diperintahkan peraturan Presiden tahun 2004 untuk meningkatkan peran sipil dalam membangun demokrasi, kebablasan atau sengaja untuk Lebih mengkebiri TNI
' APAKAH TNI DIPAKSA LEPASKAN KERAJAAN BISNISNYA AGAR TNI TIDAK MEMPUNYAI DANA CADANGAN STRATEGIS KETIKA DARURAT PERANG ? Karena Jelas organisasi TNI adalah organisasi Pemerintah R.I yang Paling solid ini diakui oleh Dunia dan Nasionalisme para Prajurit TNI adalah yang Terbaik dari seluruh komponen Bangsa Indonesia ini penting untuk menjaga dan membela Keutuhan Negara Indonesia

Namun Laporan Human Rights Watch (HRW) menyebutkan langkah yang telah diambil "tidak cukup" dan menyebabkan militer Indonesia tidak bisa mempertanggungjawabkan bisnisnya kepada pemerintah. "Sungguh disayangkan meskipun sudah ada ketentuan DPR, pemerintah tidak memiliki rencana mengambil alih kepemilikan atau manajemen dari bisnis itu," kata peneliti dan penulis laporan itu Lisa Misol seperti dikutip kantor berita AFP. "Janji untuk memonitor dari dekat tidak cukup baik," lanjutnya.
Menurut HRW, bisnis militer "memberikan kontribusi bagi kejahatan dan korupsi, menghambat profesionalisme militer dan mengganggu fungsi militer itu sendiri." Aneh analisa HRW kali ini .!!
Meskipun peraturan Presiden tahun 2004 menyebutkan agar TNI melepaskan bisnisnya pada akhir tahun 2009, sejumlah jenderal dikatakan masih menguasai 23 yayasan, lebih dari 1.000 koperasi dan 15 perusahaan. HRW menambahkan, "Kebijakan baru juga tidak menangani pertanggungjawaban pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan bisnis militer. " HRW mengambil contoh penembakan para pengunjuk rasa oleh personil militer.Menurut HRW, tahun 2007 di Pasuruan anggota Angkatan Laut menembak mati empat warga desa yang memprotes pengambilan lahan yang dilakukan beberapa puluh tahun silam.
Bernilai dua triliun Verifikasi Tim Pelaksana Timnas Pengalihan Bisnis TNI yang dilakukan bulan November 2008 menemukan bisnis TNI bernilai Rp.2 triliun, ditambah tanah dan bangunan. Sebagian besar bisnis yang dilakukan TNI tersebut berupa yayasan dan koperasi. Mantan ketua tim pelaksana Timnas Pengalihan Bisnis TNI, Erry Riyana Hardjapamekas, mengatakan bisnis TNI meliputi 23 yayasan dengan 53 perusahaan di bawahnya, dan 1.068 koperasi dengan dua perusahaan. Selain bisnis dalam bentuk yayasan dan koperasi, TNI juga memiliki 16.000 hektar tanah, serta 3.400 kavling tanah dan bangunan, maupun hampir 7.000 unit bangunan.

Tim Nasional Pengalihan Bisnis TNI dibentuk berdasarkan keputusan presiden dan berakhir masa tugasnya pada Bulan Oktober 2009.
Mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan meski berdasarkan Peraturan Presiden semua aktivitas bisnis TNI sudah berada di bawah kendali pemerintah namun proses ini belum sepenuhnya usai.

Dana Darurat Perang
" Seyogyanya Sebelum Bisnis TNI diambil Alih Pemerintah ,Maka Pemerintah Harus Menyiapkan Dana Darurat Perang diluar Dana APBN serta juga diluar dana Pembelian Alutsita yaitu Deposito Dana Darurat Perang untuk operasional Militer Strategis minimal 10 Milyard dollar Amerika Dalam bentuk valas dan rupiah yang disimpan oleh para Administratur Keuangan dari ketiga Angkatan TNI, yang dapat dicairkan oleh Para Panglima dari ke3 Angkatan TNI setelah disetujui PANGAB Apabila dikemudian hari Indonesia di intervensi negara negara sekitar maka dana tersebut dapat membiayai Operasional Tempur TNI selama 120 hari dalam keadaan Darurat Perang tanpa harus TNI meminta - minta dari depkeu & Dephan ,tanpa harus mengemis persetujuan DPR .Sekarang mampukah Presiden Susilo Bimbang Yudhoyono bersama Dephan & Tim Pelaksana Timnas Pengalihan Bisnis TNI Merealisasikannya Dana tersebut sebelum Bisnis TNI diambil Alih ???

Gus Dur Di daulat sebagai Bapak Tionghoa

SOLO – Jasa Abdurrahman Wahid alias Gus Dur memperjuangkan hak warga Tionghoa begitu membekas. Atas jasa Gus Dur itu, masyarakat keturunan di Surakarta menyatakan siap mendaulatnya sebagai Bapak Tionghoa.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Perkumpulan Masyarakat Surakarta (PMS) Sumartono di sekretariat PMS di wilayah Jebres, Senin (4/1/2010).

Menurut dia, penghargaan untuk Gus Dur itu dilakukan karena besarnya jasa Gus Dur terhadap warga Tionghoa di mana Gus Dur mengakui agama Konghucu sebagai salah satu aliran kepercayaan di Indonesia.

Gus Dur juga berperan menghapus diskriminasi yang selama ini diterima oleh warga Tionghoa. “Gus Dur memperbolehkan kesenian barongsai, untuk dipertontonkan kepada khalayak umum, sehingga kesenian barongsai sejajar dengan wayang kulit dan wayang orang di Jawa,” katanya.

Selain itu, Gus Dur juga memperbolehkan diajarkannya bahasa China di sekolah-sekolah warga keturunan.

Selain akan mendaulat Gus Dur sebagai Bapak Tionghoa, PMS juga akan mendukung pemberian gelar pahlawan nasional kepada Gus Dur.

“Untuk itu PMS akan membantu pengumpulan bukti-bukti tentang Gus Dur,” jelasnya.

Menara Tertinggi di Dunia resmi dioperasikan

Beberapa tahun terakhir Dubai menyedot perhatian dunia dengan berita tentang pulau-pulau buatan, gedung berputar serta hotel berbintang tujuh. Hari Senin ini gedung tertinggi di dunia, Burj Dubai, mulai dioperasikan.

Tingginya sekitar dua kali Empire State Building di New York AS, dan bisa dilihat sejauh jarak 95 km sementara bagian luarnya ditutup dengan panel kaca 26.000 buah, yang menyilaukan pandangan di tengah terik matahari padang pasir setempat.
Rancangan bangunan ini belum pernah ada baik secara teknik maupun logistik sebelumnya, bukan cuma terkait ketinggiannya tetapi juga karena Dubai sangat terpengaruh oleh kecepatan angin dan dekat dengan patahan bumi."Anda tahu bagaimana mengakalinya tapi anda selalu bertanya-tanya apakah cara itu benar-benar bisa diterapkan," Mohamed Ali Alabbar, Direktur Emaar, pengembang pembangunan Burj Dubai menjelaskan pada BBC.
"Kami pernah dua kali kena sambaran petir, gempa besar terjadi tahun lalu dengan sumber gempa di Iran, lalu ada juga macam-macam angin yang menimpa saat kami tengah membangun. Hasilnya bagus dan saya salut pada para perancang dan profesional yang mendirikan gedung ini."

Bergeser dari barat ke timur

Salah satu perusahaan di belakang Burj adalah perusahaan pengelola angin asal Kanada RWDI. Angin kencang di daratan Dubai bisa berhembus dengan kecepatan 50km per jam. Di puncak gedung, kekuatannya bisa naik menjadi tiga kali lipat.Wayne Boulton, manajer tim pengelola angin RWDI di Timur Tengah, menjelaskan bagaimana mereka menguji ketahanan menara itu terhadap goncangan angin. " Kami membangun sebuah model dengan skala tertentu dan meletakkannya dalam sebuah lorong angin," kata Boulton. "Di dalam terowongan ini kami bisa menguji berbagai jenis kecepatan angin dan dari berbagai arah. Kami bisa uji tekanan yang dihasilkan pada permukaan menara dibawah kondisi normal serta dibawah situasi ekstrim."
Dengan tinggi sekitar 800 meter, Burj Dubai dengan mudah mematahkan rekor bangunan tertinggi sebelumnya, menara Taipei 101 di Taiwan, setinggi 508 meter. Dua puluh tahun terakhir terjadi pergeseran pembangunan gedung pencakar langit dari Barat ke Timur. Empat dari lima gedung tertinggi di dunia terdapat di Asia dan Timur Tengah

Gajah Putih ?

Dubai adalah kota dengan predikat paling, dimana semuanya harus merupakan paling besar atau paling bagus. Namun seperti banyak gedung dengan gelar tertinggi lainnya, Burj Dubai direncanakan dan dibangun pada masa keemasan ekenomi, sementara selesai pada saat kejatuhan sektor properti. Gedung Empire State diselesaikan ditengah Depresi Besar AS tahun 1930an sementara menara Petronas di Malaysia selesai tahun 1990an sekitar terjadinya krisis keuangan Asia. . Kenyataan ini membawa orang bertanya-tanya apakah pemecah rekor bangunan tertinggi di dunia ini merupakan gajah putih, perumpamaan untuk barang yang nampak mewah dan indah dari luar namun justru menjadi beban besar bagi pemiliknya. Mohamed Ali Alabbar membantah keras.
"Sampai hari ini kami sudah menjual 90% menara ini dan kami perkirakan akan 90% terisi," katanya. "Kami beruntung sudah mendapat laba sekitar 10%. Mulanya kami pikir impas saja sudah cukup, karena kami bisa mendapat banyak uang dengan menggarap lahan sekitar Burj Dubai yang luasnya mencapai 500 hektar."Fakta bahwa pengembang membukukan keuntungan sebesar US$1,5 miliar dari investasinya terjadi akibat pembelian lahan dilakukan dengan melepas saham bukan secara tunai, dan sebagian besar apartemen dan unit perkantorannya dijual sebelum harga properti ambruk..Investor sudah menyerahkan sekitar 80% nilai apartamen dan kantor tersebut dan akan menggenapi pembayaran 20% saat menempatinya

Skenario Kosovo Untuk Papua Barat Lepas dari Indonesia

Skenario Kosovo Yugoslavia Untuk Papua Merdeka

Penulis : Hendrajit (Penulis adalah Direktur Eksekutif Global Future Institute-GFI)

Ini bukan rumor ini bukan gosip. Sebuah sumber di lingkungan Departemen Luar Negeri Amerika mengungkap adanya usaha intensif dari beberapa anggota kongres dari Partai Demokrat Amerika kepada Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk membantu proses ke arah kemerdekaan Papua secara bertahap.

Menarik juga informasi ini jika benar. Karena dengan tampilnya Presiden Barrack Obama di tahta kepresidenan Gedung Putih, praktis politik luar negeri Amerika amat diwarnai oleh haluan Partai Demokrat yang memang sangat mengedepankan soal hak-hak asasi manusia. Karena itu tidak heran jika Obama dan beberapa politisi Demokrat yang punya agenda memerdekakan Papua lepas dari Indonesia, sepertinya memang akan diberi angin.Irian Barat harus Lepas dari Negara Indonesia sebelum 2014

Beberapa fakta lapangan mendukung informasi sumber kami di Departemen Luar Negeri tersebut. Betapa tidak. Dalam dua bulan terakhir ini, US House of Representatives, telah mengagendakan agar DPR Amerika tersebut mengeluarkan rancangan FOREIGN RELATION AUTHORIZATION ACT (FRAA) yahg secara spesifik memuat referensi khusus mengenai Papua.agar kepentingan dan nama Perusahaan Multinasional Freport tidak akan jadi catatan sejarah terburuk dalam Perusakan lingkungan dan budaya di Dunia atas exploitasi Rakus Freport Di Irian Barat ,Maka Indonesia harus jadi kambing hitam.

Kalau RUU ini lolos, berarti ada beberapa elemen strategis di Washington yang memang berencana mendukung sebuah opsi untuk memerdekakan Papua secara bertahap. Dan ini berarti, sarana dan perangkat yang akan dimainkan Amerika dalam menggolkan opsi ini adalah, melalui operasi intelijen yang bersifat tertutup dan memanfaatkan jaringan bawah tanah yang sudah dibina CIA maupun intelijen Departemen Luar Negeri Amerika. Bukan melalui sarana invasi militer seperti yang dilakukan George W. Bush di Irak dan Afghanistan.

Karena itu, Departemen Luar Negeri RI haruslah siap dari sekarang untuk mengantisipasi skenario baru Amerika dalam menciptakan aksi destabilisasi di Papua. Berarti, Departemen Luar Negeri harus mulai menyadari bahwa Amerika tidak akan lagi sekadar menyerukan berbagai elemen di TNI maupun kepolisian untuk menghentikan adanya pelanggaran- pelanggaran HAM oleh aparat keamanan.

Undang-Undang Foreign Relation Authorization Act (FRAA) Pintu Masuk Menuju Papua Merdeka

Kalau RUU FRAA ini lolos di kongres Amerika, maka Amerika akan menindaklanjuti UU FRAA ini melalui serangkaian operasi politik dan diplomasi yang target akhirnya adalah meyakinkan pihak Indonesia untuk melepaskan, atau setidaknya mengkondisikan adanya otonomi khusus bagi Papua, untuk selanjutnya memberi kesempatan kepada warga Papua untuk menentukan nasibnya sendiri.

Skenario semacam ini jelasnya sangat berbahaya dari segi keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan sialnya kita juga lemah di fron diplomasi maupun fron intelijen. Padahal, skema di balik dukungan Obama dan Demokrat melalui UU FRAA, justru diplomasi dan intelijen menjadi strategi dan sarana yang dimainkan Washington untuk menggolkan kemerdekaan Papua.

Karena itu, kita harus mewaspadai beberapa kasus kerusuhan yang meletus di Papua, bahkan ketika pemilihan presiden 8 Juli 2009 lalu sedang berlangsung.

Mari kita kilas balik barang sejenak. 13 Mei 2009, terjadi provokasi paling dramatis, ketika beberapa elemen OPM menguasai lapangan terbang perintis Kapeso, Memberamo, yang dipimpin oleh disertir tentara, Decky Embiri. Meski demikian, berkat kesigapan aparat TNI, pada 20 Juni 2009 berhasil dipukul mundur.

Namun provokasi OPM nampaknya tidak sampai di situ saja. 24 Juni 2009, OPM menyerang konvoi kendaraan polisi menuju Pos Polisi Tingginambut. Konvoi diserang di kampung Kanoba, Puncak Senyum, Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya. Anehnya, kejadian ini hanya 50 meter dari pos milik TNI

Dalam kejadian di Tingginambut ini, seorang anggota Brimob Polda Papua tewas tertembak. Singkat cerita, inilah sekelumit kisah bagaimana sepanjang tahun 2009 ini OPM telah melakukan penyerangan di kawasan Tingginambut hingga tujuh kali serangan.

Namun TNI + POLRI Akhirnya berhasil Menangkap beberapa anggota dari Gerakan Pengacau Keamanan Papua hingga tewasnya Kelly Kwalik, Panglima Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) Wilayah Timika, pertengahan desember 2009

Jika kita cermati melalui manuver politik politisi Demokrat menggolkan RUU FRAA di Washington dengan kejadian kerusuhan berantai di Papua, bisa dipastikan kedua kejadian tersebut berkaitan satu sama lain.

Dalam teori operasi intelijen, serentetan kerusuhan yang dipicu oleh OPM dengan memprovokasi TNI dan Polri, maka tujuannya tiada lain untuk menciptakan suasana chaos dan meningkatnya polarisasi terbuka antara TNI-Polri dan OPM yang dicitrakan sebagai pejuang kemerdekaan.

Skenario semacam ini sebenarnya bukan jurus baru bagi Amerika mengingat hal ini sudah dilakukan mantan Presiden Bill Clinton ketika mendukung gerakan Kosovo merdeka lepas dari Serbia, dan bahkan juga mendukung terbentuknya Kosovo Liberation Army (KLA).

Seperti halnya ketika Clinton mendukung KLA, Obama sekarang nampaknya hendak mencitrakan OPM sebagai entitas politik yang masih eksis di Papua dengan adanya serangkaian kerusuhan yang dipicu oleh OPM sepanjang 2009 ini.

Lucunya, beberapa elemen LSM asing di Papua, akan menyorot setiap serangan balasan TNI dan Polri terhadap ulah OPM memicu kerusuhan, sebagai tindakan melanggar HAM.

Tapi sebenarnya ini skenario kuno yang mana aparat intelijen kita seperti BIN maupun BAIS seharusnya sudah tahu hal akan dimainkan Amerika ketika Obama yang kebetulan sama-sama dari partai Demokrat, tampil terpilih sebagai Presiden Amerika.

Isu-isu HAM, memang menjadi ”jualan politik” Amerika agar Australia mendukung kemerdekaan Papua. Karena melalui sarana itu pula Washington akan memiliki dalih untuk mengintervensi penyelesaian internal konflik di Papua. Dengan Operasi Milter Australia Bersama Selandia baru & Papua New Guinea berkedok Pelanggaran HAM dan Demi Stabilitas Kawasan Melanesia,Sesungguhnya Mereka incar Hasil- hasil Tambang di Papua

Di sinilah sisi rawan UU FRAA jika nantinya lolos di kongres. Sebab dalam salah satu klausulnya, mengharuskan Departemen Luar Negeri Amerika melaporkan kepada kongres Amerika terkait pelanggaran- pelanggaran HAM di Papua. Setelah Merdeka Freport akan hengkang namun anak Perusahaan Freport yang ada di Sidney Australia melanjutkan exploitasi perusakan Gunung Jaya Wijaya dengan cara yang humanis

Apakah TNI bersama Seluruh Rakyat Indonesia Raya Mampu Melawan Mereka ? Yakinlah Kita Mampu karena Kami 40 juta Pemuda -Pemudi Indonesia Siap Bersama - sama TNI Pasti Mampu Menghalau Para Agresor dari Irian Barat yang Mutlak Bagian dari Wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
Jayalah Indonesia Raya . Merdeka

Waspadai Operasi Amfibi Australia di tahun 2010

TNI Harus Fokus Waspadai Operasi Amfibi Australia

Tahun 2010 Saatnya Pejabat Teras TNI Mewaspadai Australia atas Manuver Angkatan Laut Australia di Indonesia Timur akhir 2009 menyikapi kondisi rawan Sosial Politik di Maluku dan Irian saat ini Australia sedang mencari landasan dasar hokum bila Angkatan Bersenjata Australia melakukan operasi militer masuk ke Papua atas nama HAM di Papua Barat ,
Pada 27-29 Januari 2010, Royal Australian Navy melalui Seapower Centre akan mengadakan Seapower Conference 2010. Dalam konferensi bertema Combined and Joint Operations From The Sea, topik yang akan dibahas adalah operasi amfibi. Tentu bagi kita bangsa Indonesia yang berbatasan langsung dengan Australia, menjadi pertanyaan mengapa temanya dipilih soal tersebut ? Apakah TNI mapu membaca sinyal2 tsb
Jawabannya tidak akan sulit untuk ditemukan bila kita memahami kebijakan pertahanan Australia. Negeri yang dilahirkan oleh para narapidana itu menjadi kawasan di sebelah utara sebagai wilayah kepentingannya melalui istilah direct approach. Sebab mustahil ancaman dan tantangan terhadap negeri di mana kaum Aborigin tersingkir di tanah leluhur mereka sendiri muncul dari wilayah selatan yang berupa kawasan kutub yang penghuninya lebih banyak binatang daripada manusia. Untuk mengendalikan direct approach, kebijakan pertahanan Canberra mirip dengan induknya di Washington, yakni berperang sejauh mungkin di luar wilayah kedaulatan nya.
Oleh karena itu, sangat jelas ada korelasi antara pengadaan kapal perusak berkemampuan peperangan udara kelas Hobart, kapal LHD kelas Canberra dan rencana pembangunan 12 kapal selam baru. Semua kekuatan itu akan diproyeksikan ke wilayah direct approach Australia yang berada di kawasan utara. Proyeksi kekuatan bukan sekedar untuk kepentingan operasi HADR dan merespon langsung serangan terhadap Australia, tetapi meliputi pula pengendalian perairan di sebelah utara dan juga menciptakan stabilitas apabila ada pergolakan politik dan komunal yang akan terjadi di wilayah utara Australia ,jangan boleh Kita di injak kedaulatan untuk kedua kali
Karena Australia tidak mempunyai pasukan Marinir, maka yang akan difungsikan sebagai pasukan pendarat adalah Angkatan Darat. Seperti dinyatakan dalam Buku Putih Pertahanan Australia, kekuatan darat negeri itu akan diproyeksikan pada wilayah pantai dari perairan direct approach untuk menjamin dasar Hukum & keamanan navigasi kapal perang Angkatan Laut Australia dalam Melaksanakan operasi Militer .
Dengan kata lain, Indonesia Jangan naif memandang pembangunan kemampuan operasi amfibi Australia semata-mata untuk HADR seperti yang ditunjukkan di Aceh pada 2004 dan Padang pada 2009. Indonesia jangan pernah melupakan kasus Timor-Timur 1999, di mana Australia melaksanakan proyeksi kekuatan atas nama stabilitas kawasan. Kasus serupa bisa pula terjadi di Papua dan atau Maluku atau wilayah lainnya di sekitar ALKI II dan III. Indonesia jangan pula terlalu naif bahwa negeri turunan para narapidana itu akan memegang teguh Perjanjian Lombok, sebab AMS pun mereka injak-injak pada 1999 dengan meng atas nama kan stabilitas kawasan. Saatnya TNI siap Menghadapi Kemungkinan yg Terburuk yang miungkin terjadi …. !
Kembali kepada tema dalam Seapower Conference 2010, tema itu dirancang bukan tanpa preseden dan maksud tertentu. Tema itu berada dalam bingkai kepentingan nasional Australia. Pertanyaannya, apakah bingkai kepentingan nasional Australia sejalan dengan bingkai kepentingan nasional Indonesia? Waspadalah

Pemimpin yang Konsisten Akan Demokrasi & Pluralisme

JAKARTA 30 Des. – Staf pribadi Gus Dur, Adhi Massardi mendatangi rumah duka di Jalan warung Silah Nomor 10 Ciganjur, Jakarta Selatan, malam ini.
Dia mengatakan, dirinya diminta pihak keluarga untuk ikut menyemayamkan jenazah mantan Presiden RI keempat itu. Namun penyemayaman belum diketahui, apakah di rumah atau di Masjid Jami Almunawarah.

“Belum tahu, belum dapat informasi dari warga, apa di masjid atau di rumah,” ungkap Adhi Massardi, Rabu (30/12/2009).
Dia mengungkapkan, sembilan tahun mengenal Gus Dur, di mana tokoh bangsa ini sebagai pribadi yang konsisten akan demokrasi dan pluralisme, memerhatikan nasib bangsa dan kesejahteraan.
Menurut Adhi, terakhir bertemu Gus Dur pada hari Minggu lalu, “Saya tadi sempat bertemu dengan Goerge Junus yang rencananya akan memberikan bukunya ke Gus Dur. Tapi bukunya belum sempat dikasih, Gus Dur keburu meninggal,” tuturnya.
Kondisi kesehatan Gus Dur drop ketika tengah berziarah ke makam Ibu Nyai Fatah di Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang.
Sebelum ke Jombang, Gus Dur terlebih dulu menyempatkan diri bersilaturrahmi ke kediaman KH Mustofa Bisri di Rembang, Jawa Tengah. Kamis 24 Desember lalu, Gus Dur sempat dilarikan ke RS Swadana Jombang namun kemudian dibawa ke RSCM, Jumat 25 Desember 2009 Gus Dur dirawat lantaran kadar gula darahnya turun. Selain itu di RSCM, Gus Dur juga menjalani operasi pencabutan gigi.

Menurut Yusuf Misbach, anggota tim dokter RSCM kondisi kritis Gus Dur akibat komplikasi penyakit yang dideritanya. “Ini berkaitan dengan penyakit diabetes, ginjal, struk dan jantung,” paparnya. Dia menambahkan, sempat dilakukan tindakan medis secara intensif, namun keadaan kian memburuk. Sekira pukul 18.15 WIB, mengalami kondisi kritis sebelum akhirnya dinyatakan wafat sekira pukul 18.45 WIB.
(ram)

TNI A.L saatnya sekarang Berpikir Tentang Network-Centric Warfare

Berpikir Tentang Network-Centric Warfare

Australia pada November 2009 telah menerbitkan dokumen berjudul NCW Roadmap 2009. Dokumen itu merupakan revisi dari NCW Roadmap 2007. Salah satu alasan penerbitan revisi itu adalah penyesuaian terhadap Buku Putih Pertahanan 2009 Defending Australia in the Asia Pacific Century: Force 2030. Berdasarkan NCW Roadmap 2009, beberapa target mengalami revisi, semisal networked maritime task group yang harusnya memasuki tahap initial operating capability pada 2011 menjadi 2014. Begitu pula dengan networked fleet dari 2014 menjadi 2016, sementara full operational capability-nya ditargetkan pada 2019.
Apa yang bisa dijadikan pelajaran bagi Indonesia dari semua hal tersebut? Arus utama dalam operasi militer di dunia masa kini adalah NCW. Meskipun Indonesia masih tertinggal, namun belum terlambat untuk mulai berpikir soal NCW sejak sekarang. Soal realisasinya baru bisa dimulai pada 2030 atau 2040, itu bukan masalah. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali, sebab apabila Indonesia tidak melakukan sama sekali berarti akan semakin ketinggalan pada 15-20 tahun ke depan.
Dinamika keamanan ke depan tetap tidak dapat mengabaikan peran aktor negara. Dengan demikian, peluang adanya benturan kepentingan nasional antara Indonesia dengan Australia di masa depan masih terbuka lebar. Artinya, kekuatan militer Indonesia nanti akan berhadap dengan kekuatan militer yang menerapkan NCW. Lalu bagaimana menghadapi kekuatan tersebut?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, silakan mendalami apa yang dimaksud dengan NCW. Dari pendalaman itu, dapat direka apa saja yang harus disiapkan oleh Indonesia ke depan.

Jenazah Kwalik Dibungkus Bendera Bintang Kejora

Sabtu, 19 Desember 2009 | 14:47 WIB

TIMIKA, KOMPAS.com — Peti jenazah Kelly Kwalik, Panglima Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) Wilayah Timika, Sabtu (19/12/2009) siang sekitar pukul 15.30 WIT tiba di Kantor DPRD Mimika, Papua.

Dari Timika dilaporkan, peti jenazah Kelly Kwalik dibawa ke Kantor DPRD Mimika menggunakan mobil jenazah milik Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) setelah semalam diinapkan di rumah sakit itu.

Setelah tiba di pintu gerbang DPRD Mimika, jenazah Kelly Kwalik diserahkan oleh Direskrim Polda Papua Kombes Petrus Waine mewakili Polri kepada DPRD Mimika yang diterima oleh Ketua Sementara Trifena Tinal BSc. Selanjutnya, jenazah diserahkan kepada keluarga yang langsung mengusungnya menuju tempat persemayaman sementara di pintu masuk Kantor DPRD Mimika.

Peti jenazah Kelly Kwalik dibungkus dengan Bendera Bintang Kejora yang dijaga oleh empat anggota Satgas Papua. Juru Bicara warga, Hans Magal, mengimbau warga pendukung Kelly agar menerima jenazah pemimpin mereka dengan tertib.

Massa menyambut kedatangan jenazah Kelly Kwalik dengan menggelar waita atau tarian adat masyarakat pegunungan Papua sambil berteriak-teriak.

Suasana di sekitar Kantor DPRD Mimika cukup kondusif. Massa saat ini masih menunggu kehadiran Presidium Dewan Adat Papua (DAP) untuk membicarakan prosesi pemakaman Kelly Kwalik.

Jenazah Kelly Kwalik sesuai rencana akan dimakamkan di dekat Bandara Mozes Kilangin Timika sesuai hasil

Pengkhianatan di Ring-1 SBY ?

Jakarta 10/12 - Ini refleksi bagian keempat tentang pemerintahan Soeharto. Pelajaran pentingnya, bahwa orang-orang di Ring-1 Presiden seperti pisau bermata dua: tajam untuk menikam lawan, juga mematikan jika terkena badan sendiri.

Tulisan ini dibuat setelah tiga tulisan dipublikasikan, pada saat kebatinan bangsa Indonesia sedang tertuju pada arus besar. Yaitu: gerakan massa memperingati Hari Anti Korupsi se-Dunia, 9 Desember 2009.

Tulisan ini juga dibuat berdasarkan analisa dan informasi yang diperoleh dari lapangan, berdasarkan perkembangan situasi politik harian. Baik yang terpola di media atau yang muncul dalam gerakan massa, yang diolah melalui proses intelektual di Media Institute, Jakarta.

Kesimpulan dari tiga tulisan sebelumnya menunjukkan, bahwa Ali Moertopo dengan Komando Operasi Khususnya, telah membawa kepemimpinan Pak Harto ke dalam konflik kepentingan yang mengerikan.

Kekuasaan dibangun melalui benturan antar-kelompok, rekayasa peristiwa, sampai pada transaksi kekuasaan untuk kepentingan penimbunan kekayaan pribadi atau kelompok.

Nah, yang patut dicermati adalah: ketika terjadi eskalasi tinggi konflik yang mengarah pada posisi Kepresidenan SBY, beberapa figur muncul. Yaitu, figur yang sebenarnya bukan orang yang tidak kenal sama sekali dengan SBY. Tapi, orang yang pernah satu pemikiran, satu arus gerakan, dan mungkin satu forum.

Perhatikan saja pergerakan dua isu besar, yang menguras energi publik secara nasional: yaitu pembenturan antara KPK Vs Polri. Sebagai isu turunan, muncullah blasting issue memperbesar tagline Cicak Vs Buaya.

Juga, bagaimana Tim-8 dan Bibit-Chandra menjadi selebiti yang high rate, sehingga mengalami episode anti-klimaks ketika Bibit-Chandra kembali menjadi pimpinan KPK.

Kemudian, bagaimana Hari Anti Korupsi, 9 Desember 2009, menjadi begitu penting bagi banyak elemen gerakan. Sehingga, selebrasinya harus membuat prosesi turun ke jalan dalam bentuk aksi demonstrasi. Lalu, anti-klimaks ketika massa yang turun dalam aksi itu, tidak mencapai kuota yang digembar-gemborkan.

Dua amunisi politik: Cicak Vs Buaya dan Aksi 9/12, pada akhirnya hanya menjadi Low Explosive Political Pressure. Ya, tekanan politik berdaya ledak rendah. Tidak sampai menjadi gerakan institusional, yang bisa menggoyang konstitusi, yaitu melakukan pergantian kepemimpinan nasional.

Kenapa?

Dalam pelajaran politik praktis, ada 5-M yang harus dipenuhi untuk melakukan political pressure atau political bargaining. 5-M itu adalah Man, Money, Machine, Management and Motive.

Dua isu besar; Cicak-Buaya dan Aksi 9/12, yang membuat Presiden SBY harus pidato berkali-kali dalam suasana yang tegang, jelas tidak dipersiapkan untuk penggulingan kekuasaan.

Nah, pertanyaannya: kenapa isu ini terus di-drilling? Juga, siapa yang berpotensi melakukannya?

Jawabannya sederhana saja, yaitu orang-orang yang selama ini merasa diuntungkan oleh SBY, dan sekarang ini sudah tidak bisa lagi mendapatkan keuntungan itu. Mereka, tentu saja, adalah orang-orang yang selama ini berada di Ring-1 kekuasaan SBY dan posisinya di Ring-1 kekuasaan itu sebagai motif pribadi.

Kenapa?

Karena, orang-orang itulah yang memenuhi kriteria 5-M untuk membuat gerakan politik, yang intelectual segmented seperti kasus Bibit-Chandra dan Hari Anti Korupsi 9/12 harus menjadi besar. Orang biasa seperti saya, masih belum memenuhi unsur itu.[bersambung]disadur ;im sumarsono

Hasil Studi otak :Ternyata wanita emosional

Pria dan wanita merespon secara berbeda terhadap bahaya, demikian studi yang dilakukan terhadap otak.Satu tim dari Krakow di Polandia menggunakan "functional magnetic resonance imaging" (fMRI) untuk mengakses kegiatan otak saat 40 relawan diperlihatkan berbagai gambar. Kaum pria menunjukkan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan tindakan yang harus mereka ambil untuk menghindar atau menghadapi bahaya.
Namun studi yang dipaparkan kepada Masyarakat Radiologi di Amerika Utara menemukan aktivitas di pusat-pusat emosional di otak perempuan.
Para peneliti dari Rumah Sakit Universitas Jagiellonian melakukan pemindaian terhadap 21 pria dan 19 wanita.
Monitor otak Kegiatan otak dimonitor sementara relawan itu diperlihatkan citra objek dan gambar dari kehidupan masyarakat biasa yang dirancang untuk menimbulkan tingkat emosional yang berbeda. Citra itu diperlihatkan dua kali.Pertama kalinya hanya gambar-gambar negatif yang diperlihatkan.Untuk kedua kalinya, hanya diperlihatkan gambar-gambar positif.Ketika melihat gambar-gambar negatif, kaum wanita memperlihatkan kegiatan yang lebih kuat dan intenstif di thalamus kiri.Daerah ini yang merelay sensor informasi ke pusat-pusat otak untuk rasa sakit dan kenikmatan.Kaum pria menunjukkan kegiatan di kawasan otak yang disebut insula kiri yang memainkan peran penting dalam mengendalikan fungsi syaraf tidak sadar seperti pernafasan, detak jantung dan pencernaan. Pada intinya, kegiatan di kawasan ini utamanya untuk tubuh akan lari dari bahaya atau menghadapinya.

Suhu global akan meningkat 4'C Setiap Tahun

Kenaikan suhu didasarkan studi dengan proyeksi fosil minyak
Berdasarkan perkiraan dalam percepatan pemanasan global, para ilmuwan Inggris mengatakan suhu rata-rata global akan naik 4’C pada 2060.Sebuah studi yang dilakukan oleh Kantor Meteorologi Inggris menggunakan proyeksi fosil minyak, yang mencerminkan kecenderungan selama 20 tahun belakangan.Model komputer yang mereka kembangkan juga menggunakan faktor baru berupa bagaimana karbon dioksida diserap oleh laut dan hutan. Hasil temuan mereka, yang dipresentasikan dalam konperensi di Universitas Oxford akhir September, memperkirakan kenaikan suhu rata-rata 4’C.
Tingkat kenaikan itu, yang diukur dari jaman pra-industri akan dicapai 2070, dengan kemungkinan lebih cepat, yaitu Tahun 2060. Richard Betts, dari Kantor Meteorologi, mengaku kaget dengan perhitungan tersebut karena kenaikan berlangsung dalam jangkauan umur manusia.
"Jika emisi gas rumah kaca tidak segera dipotong maka kita akan melihat perubahan iklim besar-besaran dalam masa hidup kita,” tambahnya.
Variasi meluas
PRAKIRAAN KENAIKAN
Akhir Abad 21
• Kutub Utara naik 15'C
• Afrika bagian Selatan 10'c
• Kawasan Afrika lain 7'C
Model komputer yang digunakan menemukan variasi yang meluas, dengan Artik atau Kutub Utara menghadapi kenaikan sampai 15’C pada akhir abad ini. Sementara itu sebagian dari wilayah Selatan Afrika bisa mengalami kenaikan 10’C, dan kawasan lain Afrika sekitar 7’ C atau lebih.Dalam perkiraan 2007, Panel Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim, IPPC, mengatakan kenaikan rata-rata pada akhir abad antara 1,8' C hingga 4'C, walaupun tidak menutup tingkat kenaikan yang lebih tinggi.Kantor Meteorologi Inggris menegaskan bahwa model yang mereka bangun menekankan adanya ketidakpastian peran siklus karbon dalam perkiraan mereka.Negara-negara penghasil emisi besar dan negara maju punya komitmen untuk mempertahankan kenaikan suhu global rata-rata 2’C per tahun dalam waktu 40 tahun ke depan, yang dianggap sebagai titik berbahaya dalam perubahan iklim.
Sumber : BBC London

Kelelahan, Hasan Tiro Dirawat Inap Malam ini di RS Zainoel Abidin

Banda Aceh - Tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Hasan Tiro dilarikan ke RS Zainoel Abidin, Banda Aceh, Sabtu (5/12/2009). Dia sempat dirawat di ruang ICU dan dibantu alat pernafasan. Lelaki berumur 84 tahun yang lama mengasingkan diri di Swedia itu kelelahan.

Beberapa mantan tokoh GAM sore tadi menjenguk Hasan Tiro. Menurut Hasbi Abdullah, yang saat ini menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), kondisi Tiro sudah membaik.

Hingga saat ini, Hasan Tiro masih terus menjalani perawatan dan diinfus. Sejumlah orang dekat dan keluarganya menjaga Tiro di RS. Belum diketahui secara jelas sakit yang diderita Hasan Tiro. Namun, diduga dia kelelahan.

Tiro berada di Aceh sejak Oktober 2009. Selama di Aceh, Hasan Tiro memiliki banyak aktivitas, bertemu para tokoh dan pejabat pemerintah, termasuk pulang ke kampung halamannya.

Tolak RPP Penyadapan: Babak Baru Upaya Melemahkan KPK

Awal Desember 2009

Terkait dengan rncana penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Penyadapan di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata dilakukan Konferensi Pers dengan tema: MENOLAK RPP PENYADAPAN sebagai bentuk Pelemahan KPK Gaya Baru. Narasumber: Emerson Yuntho, Wakil Koordinator ICW dan Febri Diansyah, Peneliti Hukum ICW. Dibawah ini ada RILIS MEDIA yang disampaikan tadi siang, dan di attachmen ada 13 persoalan hukum dalam RPP Penyadapan tersebut dan Berkas RPP Tata Cara Intersepsi per: 6 Oktober 2009.

Point Kritis Penyadapan
RPP Penyadapan

PERNYATAAN PERS
TOLAK RPP PENYADAPAN: BABAK BARU UPAYA MELEMAHKAN KPK

Pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informasi saat ini tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai tata cara penyadapan bagi penegak hukum (atau disebut RPP tentang Tata Cara Intersepsi). Pemerintah beralasan bahwa Rancangan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menertibkan kewenangan penyadapan karena sekarang patut dicurigai antar instansi saling melakukan penyadapan. RPP ini ditargetkan selesai enam bulan ke depan.

Gagasan atau ide pengaturan penyadapan ini muncul ketika KPK sedang dilemahkan dan dikriminalisasi. Padahal KPK dinilai relatif lebih berhasil menuntaskan kasus korupsi yang melibatkan banyak aktor yang berasal dari kalangan eksekutif, legislative, yudikatif dan swasta. Prestasi ini tentu tidak bisa dilepaskan dari kewenangan luar biasa yang dimililikinya, khususnya “melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan mulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan” (Pasal 12 ayat (1) huruf a). Dengan kewenangan penyadapan tersebut, terbukti sejumlah koruptor berhasil dijerat dan tertangkap tangan oleh KPK. Sebut saja kasus korupsi yang melibatkan Mulyana W Kusumah, Artalyta Suryani, Al Amin Nasution, dan masih banyak lainnnya. Bahkan dugaan adanya Mafia Peradilan dan rekayasa hukum pada kasus Bibit dan Candra juga terungkap dalam persidangan MK. Bayangkan jika kewenangan penyadapan ini dipangkas dan dikontrol oleh penguasa yang diragukan komitmen pemberantasan korupsinya?

Inisiatif Menkominfo ini juga menimbulkan kesan bahwa ada upaya pemerintah untuk mengebiri kewenangan KPK. Apalagi ide ini muncul tidak lama setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membuka rekaman hasil penyadapan antara Anggodo dengan sejumlah kalangan. Penyadapan yang dilakukan oleh KPK pada akhirnya mengungkapkan fakta dugaan rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK.

Kesesatan Hukum
Selain mengancam pemberantasan korupsi, substansi RPP tersebut juga dinilai menyalahi konsep hukum dan tata negara Indonesi. Bahkan, MK melalui salah satu putusannya menyatakan bahwa kewenangan penyadapan KPK sudah konstitusional. Atau kalaupun perlu diatur, harus dilakukan secara hati-hati, tidak berakibat melemahkan KPK dan diatur setingkat Undang-undang. Sehingga, jika RPP ini dipaksakan, kita bisa katakan, ada upaya sadar melawan putusan Mahkamah Konstitusi.

Ide RPP ini juga tidak populis, ketika publik menginginkan KPK diperkuat dan bukan justru membatasi. Pada sisi lain kami mempertanyakan komitmen Menkoinfo Republik Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi dan dukungan terhadap KPK.

Penyusunan regulasi ini juga harus dimaknai sebagai babak baru pelemahan KPK, setelah upaya melemahkan KPK melalui permohonan permohonan uji materiil (judicial review) di MK dan kriminalisasi pimpinan KPK mengalami kegagalan. Hanya koruptor dan pendukungnya yang terganggu dengan upaya penyadapan KPK dan tidak menginginkan KPK menjadi lebih kuat.

Pemerintah juga tidak perlu menerbitkan PP tentang Penyadapan. UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur secara tegas larangan penyadapan yang dilakukan selain untuk kepentingan penegakan hukum.

Dalam Pasal 31 ayat (1) UU 11 tahun 2008, lanjutnya, yang mengatur BAB VII tentang Perbuatan Yang Dilarang adalah termasuk setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

Dan dalam ayat (2) menyebutkan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik. Dalam UU tersebut, juga Pasal 47 juga mengatur mengenai sanksi dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Dengan demikian tata cara penyadapan diserahkan kembali pada UU yang berlaku.Ketentuan Penyadapan KPK diatur dalm UU KPK dan aturan turunan di internal KPK.

Selain itu jika dicermati kembali secara subtansi RPP Penyadapan (intersepsi) yang disusun oleh Depkominfo memiliki sejumlah kelemahan atau persoalan (Terlampir). Beberapa diantaranya adalah adanya keharusan izin atau penetapan Ketua Pengadilan ketika melakukan penyadapan. Proses izin atau penetapan Ketua Pengadilan sebagai syarat dalam melakukan penyadapan menjadikan proses menjadi sangat birorkartis dan berlarut-larut. Keberhasilan KPK (dibandingkan dengan Kejaksaan dan Kepolisian) selama ini karena tidak mengalami hambatan terkait dengan proses perizinan mulai dari pemeriksaan anggota dewan atau kepala daerah hingga membuka rekening perbankan seorang tersangka.

Untuk kondisi praktek mafia peradilan yang masih marak di pengadilan maka proses izin atau penetapan ini berpotensi menjadi “dagangan” oknum Ketua Pengadilan. Pertanyaan mendasar lainnya adalah ketika KPK ingin menyadap Hakim atau Ketua Pengadilan atau pejabat pengadilan bahkan pimpinan MA apakah izinnya akan keluar atau …?

Pada intinya RPP yang ada justru mempersempit ruang KPK, memperpanjang birokrasi sehingga proses menjadi berlarut-larut, potensial terjadi kebocoran mulai dari tahap permintaan hingga hasil penyadapan, membuka peluang praktek korupsi diperadilan, pembentukan Pusat Intersepsi Nasional dan Dewan Intersepsi Nasional memberikan peluang adanya intervensi dan membuat proses penegakan hukum menjadi tidak efektif dan cenderung gagal. KPK adalah institusi yang paling dirugikan dari terbitnya regulasi ini dan berdampak pada upaya pemberantasan korupsi akan mengalami kemunduran.

Menjebak SBY
Kami berpendapat, RPP yang nantinya akan ditandatangani Presiden SBYdapat dikategorikan sebagai langkah yang berpotensi menjebak Presiden jika substansi RPP justru mengandung kesesatan hukum dan melemahkan pemberantasan korupsi. Meskipun insiatif RPP berasal dari Menkominfo, akan tetapi PP tersebut tetaplah akan dilihat sebagai kerja Presiden SBY. Dan, jika PP itu justru mengkebiri KPK, maka diperkirakan pemerintah akan kembali tergoncang seperti saat ini. Karena masyarakat Indonesia sudah sangat sadar efek korupsi yang sangat buruk bagi kehidupan, sedangkan institusi yang mulai berhasil adalah KPK. Ketika lembaga ini mulai sangat dicintai rakyat, maka segala pihak yang mencoba melemahkan dan mengkebiri kewenangan pamungkasnya akan menjadi musuh pemberantasan korupsi. Musuh dari harapan rakyat Indonesia yang ingin koruptor dijerat dan dihukum seberat-beratnya.

Karena itulah, jika Presiden SBY masih berkomitmen dengan penguatan KPK dan pemberantasan korupsi, maka RPP ini harus dihentikan. Dan perlu ada teguran dan sanksi terhadap pihak yang mencoba menyerang pemberantasan korupsi. KPK seharusnya diperkuat, bukan dipreteli upaya-upaya melemahkan kewenangannya. Jika KPK lemah, koruptorlah pihak yang paling diuntungkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka kami menyatakan:

1.Mengingatkan Presiden SBY agar tidak terjebak dengan agenda pelemahan KPK dan Pemberantasan Korupsi.
2.Menolak RPP tentang Penyadapan (Tata Cara Intersepsi). Proses ini dinilai harus dibaca sebagai masih terusnya terjadi upaya pelemahan KPK.
3.Proses atau mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh KPK tetap mengacu pada UU KPK yang saat ini berlaku, dengan tetap mendoorong penerapan standar operasional procedure (SOP) dan check and balance internal yang ketat serta adanya audit secara regular.

Saatnya Kita Renungkan Bersama wahai Para Wakil Rakyat