Dengan mendekatnya operasi militer besar-besaran Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) terhadap kelompok militan Taliban di Provinsi Kandahar, perbedaan pendapat antarpejabat militer dan politik AS terus mengemuka. Friksi itu semakin jelas menyusul pengunduran diri Panglima Militer di Afghanistan, Jenderal Stanley McChrystal yang disetujui oleh Presiden AS, Barack Obama.
Pernyataan McChrystal dalam wawancaranya dengan Majalah Rolling Stone mencerminkan adanya persilangan pendapat serius antarpejabat militer dan politik AS. Hasil wawancara itu juga membuat McChrystal harus mengundurkan diri dari jabatannya. Obama yang juga kebakaran jenggot karena pernyataan McChrystal itu, spontan menyetujui pengunduran diri Panglima Militer di Afghanistan itu. Masalah Afghanistan adalah di antara masalah yang diperselisihkan antarpejabat militer dan politik di AS.
Dalam wawancaranya dengan Rolling Stone, McChrystal ketika menjawab pertanyaan terkait kesangsian Wakil Presiden AS, Joe Biden, akan strategi perang Afghanistan, mengatakan, "Siapakah Biden itu? Apakah dia adalah wakil presiden AS?
Panglima Perang di Afghanistan juga menyinggung penentangan Duta Besar AS di Afghanistan, Karl W. Eikenberry, terhadap kebijakan penambahan pasukan dan logistik di negara ini, dan menuding diplomat Gedung Putih ini sebagai pengkhianat.
McChrystal dalam menjelaskan pengkhianatan Duta Besar AS di Afghanistan, mengatakan, pada tahun 2009, diplomat Gedung Putih ini mempertanyakan kebijakan penambahan pasukan di negara ini. Menurutnya, langkah Eikenberry sengaja ditempuh untuk menjaga namanya dalam sejarah. Dengan cara itu, Eikenberry ingin menjelaskan bahwa dirinya jauh hari, sudah mengingatkan akan kekalahan AS di Afghanistan. Ini adalah upaya lepas tangan dari segala kekeliruan kebijakan AS di Afghanistan.
Obama Bersandiwara
Pemublikasian hasil wawancara dengan McChrystal membuat para pejabat Washington, termasuk Obama, kebakaran jenggot. Karena pernyataan McChrystal yang dinilai menghina sejumlah pejabat Washington itu, Panglima Militer di Afghanistan ini dipanggil di Gedung Putih. Hari Rabu lalu. Dalam pemanggilan itu, McChrystal di Gedung Putih tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan terkait pernyataannya, kepada Barack Obama.
Bersamaan dengan pengunduran diri McChrystal, muncul sebuah analisa bahwa Panglima Militer di Afghanistan tidak akan mampu mempertahankan jabatannya meski sudah menjelaskan dengan argumentasi yang baik. Sebab, para pejabat militer AS mendesak McChrystal supaya dicopot dari jabatannya. Untuk itu, Obama sengaja menampilkan pemanggilan sandiwara kepada McChrystal sehingga pengunduran Panglima Militer di Afghanistan ini terkesan tidak sepihak dari Gedung Putih.
Beberapa menit setelah pemanggilan McChrystal di Gedung Putih, Obama dalam penjelasannya di hadapan para wartawan menunjukkan adanya perbedaan pendapat antarpejabat militer dan politik di Washington tanpa memperhatikan hasil perang Afghanistan, bahkan hal ini menjadi alat untuk menentukan strategi perang dan memetik kemenangan di negara ini.
Lebih lanjut Obama menjelaskan bahwa langkah McChrystal dapat membahayakan Amerika dan melemahkan kontrol non-militer di negara yang bersistem demokrasi. Sejumlah pengamat menilai pengunduran diri McChrystal sebagai pesan bagi para pejabat militer dan politik. Pesan itu ingin menyampaikan bahwa hanya para pejabat politik yang dapat menentukan strategi perang di Afghanistan, sedangkan para pejabat militer hanya menjadi pelaksana kebijakan Washington.
Evaluasi Washington Tidak Valid
Dalam kondisi seperti ini, laporan inspektur khusus untuk urusan konstruksi di Afghanistan, Arnold Fields, menjelaskan kekeliruan metode evaluasi Gedung Putih dalam mengukur kemampuan pasukan lokal Afghanistan. Ini juga menunjukkan bahwa janji Washington untuk meningkatkan kemampuan militer dan polisi Afghanistan tidak terealisasi.
Berdasarkan laporan Fields, metode evaluasi yang dijadikan tolok ukur utama Gedung Putih dalam lima tahun terakhir ini adalah cacat, dan bahkan tidak valid. Berdasarkan laporan tersebut, para pejabat AS mengkhawatirkan penempatan pasukan lokal Afghanistan di front terdepan untuk menghadapi kelompok militan Afghanistan.
Dari sisi lain, para pejabat AS tidak hanya terlilit oleh perselisihan pendapat soal perang di Afghanistan, termasuk masalah mendahulukan strategi serangan udara atau darat, tapi juga terjebak pada perselisihan pendapat dengan pemerintah Afghanistan dalam memerangi kelompok radikal di negara ini. Perselisihan ini menyebabkan perang terhadap kelompok radikal tidak efektif.
Para pejabat Afghanistan bersandarkan pada hasil operasi bersama di Helmand yang digelar beberapa bulan lalu, juga mengkhawatirkan dampak yang sama dalam operasi bersama di Kandahar. Mengingat bahwa pasukan asing tidak dapat menundukkan kelompok militan dalam operasi militer di kota kecil seperti Marjah dan Nade Ali di Provinsi Helmand, maka pemerintah Afghanistan menyimpulkan bahwa operasi berskala luas di Provinsi Kandahar akan berdampak lebih buruk dibandingkan dengan operasi militer di dua kota yang sekupnya lebih kecil.
Menurut prediksi para pejabat pemerintah Afghanistan, operasi militer dalam skala luas di Kandahar, selain hanya menghasilkan upaya minimal dalam menangkap kelompok militan Taliban, juga akan menelantarkan ratusan keluarga Afghanistan dan menelan banyak korban bagi warga negara ini. Inilah dampak-dampak negatif jika pasukan AS tetap melancarkan serangan terhadap kawasan Kandahar setelah gagal di Helmand.

K.P.K Dulu Cicak, Kini Kura-kura

OBROLAN yang dibuka dengan gelak tawa itu berubah murung. "Sekarang status saya tidak jelas, tersangka atau bukan," kata Chandra M. Hamzah, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, awal Juli lalu.
Hadir dalam diskusi dengan jurnalis dan komunitas narablog di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ia didampingi Bibit Samad Rianto, sesama Wakil Ketua KPK. Keduanya dijadikan tersangka oleh polisi sejak September tahun lalu, dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang. "Kami sendirian, kanan-kiri ada koruptor," kata Bibit.
Chandra mengakui berlarut-larutnya kasus itu mem pengaruhi kinerja KPK. "Bohong kalau dibilang kami tidak terpengaruh." Dia lalu membeberkan angka-angka penyelesaian kasus di lembaganya sepanjang 2009. "Ada penurunan jumlah penyelidikan dan penyidikan," katanya terus terang.

Di bawah tekanan publik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebetulnya telah memerintahkan Jaksa Agung menghentikan kasus Chandra dan Bibit, yang diduga menjadi korban rekayasa. Jaksa Agung Hendarman Supandji pun mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) pada akhir November 2009.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Juni lalu, mementahkan lagi penyelesaian itu. Mengabulkan gugatan pengusaha Anggodo Widjojo atas penerbitan surat penghen tian penuntutan, hakim meminta kasus itu dilimpahkan ke pengadilan. "Enam bulan setelah keluarnya penghentian penuntutan, ternyata masalah kami belum tuntas juga," kata Chandra.

Buntut putusan itu kini terasa. Sampai pekan lalu, sejumlah kasus kakap yang di atas kertas sudah bisa berlanjut, tak terdengar lagi gaungnya. Kasus cek pelawat dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia mandek. Kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di sejumlah provinsi juga tak terdengar.
Sejumlah pegawai KPK, diam-diam ataupun terang-terangan, mengaku kehilangan arah. "Tak ada kepemimpin an di sini," kata satu pegawai. Situasi diperparah oleh kepergian para pemimpin di level menengah. Satu demi satu mereka memilih mengundurkan diri dan pindah ke lembaga lain.

Maret lalu, keluar pula Chesna Anwar (Direktur Pengawasan Internal) dan Budi Ibrahim (Direktur Pengolah an Informasi dan Data). Sebelumnya, Lambok Hutauruk (Direktur Gratifi kasi) dan Roni Ihram Maulana (Direktur Monitoring) sudah angkat kaki. Dua polisi yang kinerjanya dinilai baik, Bambang Wirdayatmo (Direktur Penyidikan) dan Ahmad Wiagus (Direktur Pengaduan Masyarakat), juga sudah "cabut". Sampai pekan lalu, pengganti empat posisi direktur belum dilantik.

"Jelas ada krisis di KPK," kata Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Benny K. Harman akhir pekan lalu. "Kalau tak segera ditangani, lembaga itu bisa-bisa jadi macan ompong."

PELEMBAMAN KPK berawal dari penangkapan sang ketua, Antasari Azhar, Mei tahun lalu. Dia dituduh terlibat pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, Direktur PT Putra Rajawali Banjaran. Ketika ditahan polisi, Antasari membuat testimoni mengenai dugaan peme rasan yang dilaporkan pengusaha Anggoro Widjojo, adik kandung Anggodo.

Testimoni inilah yang dipakai polisi mengejar Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Menggunakan peng akuan Ary Muladi, kolega Anggodo yang mengatakan telah menyerahkan sejumlah uang kepada pemimpin KPK, polisi menetapkan Bibit dan Chandra sebagai tersangka. Padahal pengakuan Ary kepada polisi itu telah dicabut.

Kasus Antasari dan dua pemimpin lainnya membuat KPK luluh-lantak. Apalagi ruang kerja pemimpin jantung dari semua operasi KPK sempat digeledah. Sejumlah pegawai pun bolak-balik diperiksa polisi. "Kami waktu itu tidak bisa bekerja, karena terus-menerus diperiksa," kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar, Kamis pekan lalu.

Pukulan terakhir datang dari pembatalan SKPP dalam kasus Bibit dan Chandra. Sepekan setelah putusan Pengadilan Tinggi Jakarta itu di umumkan, Wakil Ketua KPK M. Jasin mengumumkan kebijakan baru lembaganya. "Hal-hal penting yang ber kait an dengan penandatanganan surat ditangani saya dan Pak Haryono Umar," kata Jasin. Keputusan itu, kata dia, diambil untuk menghindari polemik. "Ini demi keamanan dan keabsahan setiap tindakan KPK."

Sumber Tempo mengatakan keputusan internal itu sempat disesalkan. "Seharusnya tidak perlu diumumkan begitu," katanya. Dalam satu diskusi, Bibit dan Chandra juga berulang-ulang menegaskan posisi mereka tetap sah sebagai pemimpin KPK. "Keputusan Presiden yang membatalkan nonaktifnya kami berdua belum dicabut," kata Bibit. Namun mereka setuju tidak lagi menandatangani berkas perkara.

Keputusan inilah yang dituding sebagai pangkal mandeknya sejumlah kasus korupsi yang ditangani KPK. Latar belakang Haryono dan Jasin sebagai akuntan dan birokrat memang membuat keduanya bertanggung jawab di bidang pencegahan, bukan penindak an. Selama ini, yang menjadi motor di bidang penindakan memang Bibit dan Chandra.

Walhasil, dalam beberapa gelar per kara, meski penyidik sudah menyatakan alat bukti lengkap, keputusan pemimpin bisa mementahkan semua. "Kalau memang dua pemimpin setuju, dan dua yang lain belum, ya statusnya ditunda," kata Haryono. "Kami minta penyidik melakukan pendalaman lagi." Namun dia membantah ada pelembaman kerja KPK dalam satu bulan terakhir. "Semua tetap kenceng kok," katanya menjamin
Sumber: Tempo Interaktif

Invisible Government dan Operasi Siluman Amerika Serikat di Dunia

Terpilihnya Obama sebagai presiden AS ke-44 disebut-sebut memberikan harapan baru bagi dunia karena akan menghentikan kebijakan ekspansionis AS. Namun kenyataannya, setelah setahun berlalu, sikap Obama masih tak jauh berbeda dengan para presiden pendahulunya. Obama tetap melanjutkan perang di Irak dan Afghanistan, bahkan ada rencana memperluasnya ke Yaman, dan tetap bersikap konfrontatif terhadap Iran.Korea , China dan sengaja menciptakan Konflik di Asia Tenggara Agar dapat Mengontrol Sumber2 Ekonomi Dunia

Hal ini terjadi karena sesungguhnya ada invisible government yang mengatur strategi kebijakan luar negeri AS. Dimulai dari tahun 1800-an, pebisnis Samuel Russel mulai merajut jaringan yang kelak menguasai arena politik AS. Misalnya, bisnis Russel ini menggandeng Warren Delano, yang kelak punya cucu bernama Franklin Roosevelt dan menjadi Presiden AS ke 32. Keturunan Russel mendirikan asosiasi alumni Universitas Yale, yang dikenal dengan nama Skull dan Bones, yang dianggotai nama-nama terkenal seperti Prescott Bush, yang kemudian, anaknya Bush Sr dan cucunya Bush Junior menjadi presiden AS, ada juga keturunan Rockefeller, yang kemudian menguasai saham di berbagai perusahaan transnasional, dan banyak tokoh lainnya, yang kemudian dalam perkembangan sejarah AS menjadi pemain kunci penentu kebijakan AS. Tokoh-tokoh ini, hampir semuanya adalah juga pemilik modal besar (kapitalis) dan memiliki perusahaan transnasional. Sebagian besar dari jaringan ini bersekutu dalam sebuah lembaga yang disebut Dewan Hubungan Luar Negeri (The Council of Foreign Relations) yang menjadi perancang utama kebijakan strategi luar negeri AS, siapapun presiden yang terpilih.

Karena itu, upaya mengenali watak dasar kebijakan politik AS adalah juga upaya untuk mengenali watak dasar kapitalis. Tujuan utama para kapitalis mengakumulasi modal. Mereka akan mencari pasar seluas-luasnya dan bahan baku semurah-murahnya. Jika ada negara-negara yang menolak membuka pasar atau menyediakan bahan baku murah, Presiden AS akan turun tangan untuk menekan pemimpin negara itu, kalau perlu, presiden AS akan berupaya melakukan kudeta atau bahkan, perang. Hal ini terjadi berulang-ulang dalam sejarah dunia kontemporer. Sejak tahun 1945 hingga kini,
tercatat sekitar 40 kepala negara dunia yang digulingkan oleh AS, baik secara langsung maupun tidak langsung. Umumnya mereka yang digulingkan itu adalah para pemimpin yang berupaya melakukan kebijakan-kebijakan nasionalis yang mengancam kepentingan korporasi AS.

Misalnya, pada tahun 1953, CIA mendalangi penggulingan Perdana Menteri Iran, Mossadegh, yang menasionalisasi perusahaan minyak Iran yang dikuasai Inggris. Inggris lalu bekerja sama dengan AS untuk mengkudeta Mossadegh, dan minyak Iran pun kemudian dikuasai oleh tiga pihak, AS, Inggris, Iran, meskipun pembagian labanya dilakukan secara tertutup, sehingga tidak diketahui pasti berapa banyak Iran menerima hasil minyak. Dan sudah hampir pasti, labanya jauh lebih banyak jatuh ke AS dan Inggris. Kalau tidak, tentulah rakyat Iran tidak akan sedemikian marah dan akhirnya bangkit ber-revolusi menggulingkan Shah Iran dan memutus hubungan diplomatik dengan AS.

Indonesia pun tak luput dari operasi siluman AS setelah Presiden Soekarno memperlihatkan sikap netral dalam perang dingin AS-Soviet dan bahkan berniat menasionalisasi beberapa perusahaan AS di Indonesia.1965 Sukarno terguling, Hanya dua tahun setelah Sukarno terguling Pada tahun 1967, diadakan Indonesian Investment Conferencedi Swiss yang membagi-bagi sumber daya alam Indonesia untuk dikelola perusahaan-perusahaan asing. Konferensi ini dihadiri oleh para pebisnis besar dan terkuat di dunia, misalnya David Rockefeller, dan para pemilik perusahaan-perusahaan transnasional, seperti General Motors, British Lyeland, ICI, British American Tobacco, Lehman Brothers, American Express, Siemens, dan lain-lain.

Keberadaan invisible government ini pula yang bisa memberi jawaban, mengapa AS tetap meneruskan perang di Afghanistan dan Irak, padahal sangat membebani keuangan negara. Pada era Bush, defisit APBN telah mencapai US$ 454,8 Milyar gara-gara membiayai perang. Pada era Obama, defisit semakin meningkat mencapai 1 trilyun dolar. Ketika dana negara dihabiskan untuk perang, tak heran bila kini ada 40 juta rakyat AS yang hidup di bawah garis kemiskinan dan 10% menjadi pengangguran. Sebaliknya, para kapitalis dan pebisnis yang menjadi invisible government justru meraup keuntungan besar dari perang,misalnya dari penjualan senjata dan fasilitas perang, serta konsesi penambangan minyak dan gas di Irak.

Hal ini diungkapkan Dina Y. Sulaeman, pengamat politik Timur Tengah, dalam bedah buku "Tangan-Tangan AS: Operasi Siluman AS di Pelbagai Negara" yang dilangsungkan di Museum Asia Afrika Bandung, 20 Juli 2010. Acara yang diselenggarakan oleh Asia Afrika Reading Club dan Global Future Institute ini mendapatkan sambutan antusias dari berbagai kalangan, akademisi, guru-guru SMA bidang IPS, mahasiswa Ilmu Sejarah dan Hubungan Internasional, dan masyarakat umum. Sebagian hadirin menanyakan solusi konkrit agar Indonesia bisa melepaskan diri dari cengkeraman AS. Menurut Dina Y. Sulaeman yang juga penulis buku Obama Revealed ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah upaya penyadaran tentang hakikat dan watak politik imperialisme AS sehingga kelak muncul kesadaran publik untuk bangkit dan mampu memilih pemimpin yang independen.


Beranikah Indonesia Mencontoh Iran ?
Sementara itu, penulis buku "Tangan-Tangan AS", Hendrajit, yang juga Direktur Global Future Institute, menyatakan bahwa independensi suatu bangsa di hadapan hegemoni AS bisa diraih melalui tiga komponen yaitu kuatnya independensi pemimpin bangsa, dukungan masyarakat terhadap pemimpin, dan ketahanan nasional. Iran pasca revolusi bisa dijadikan salah satu contoh bangsa yang memiliki ketiga komponen tersebut sehingga terus mampu bertahan di hadapan ambisi hegemoni AS, bahkan tetap meraih banyak kemajuan di berbagai bidang.

PT.Freeport Curi Uranium Papua

Suatu berita mengejutkan soal PT Freeport Indonesia (FI). Kabarnya perusahaan tambang raksasa itu dilaporkan memproduksi serta mengekspor uranium sejak delapan bulan silam.Tindakan PT. Freeport Indonesia (FI) yang telah melenceng jauh dari kontrak karyanya ini, bukan merupakan hal yang baru, pasalnya perusahaan raksasa ini hanya diketahui menambang tembaga, sedangkan emas, batu bara dan bahan tambang non migas lainnya baru diketahui publik pada tahun 1990-an.

Kali ini, sebagaimana diberitakan Harian Bintang Papua, perusahaan Amerika yang sudah beroperasi di Papua sejak tahun 1964 itu kembali mengulang sejarah dengan melakukan penambangan Uranium tanpa sepengetahuan Pemerintah, dan publik Papua. Hal ini membuat DPR Papua naik pitam, pasalnya dari hasil tambang yang dikeruk perusahaan raksasa dunia itu, pemerintah dan rakyat Papua hanya kebagian Rp30 miliar.

Freeport diduga menggali bahan baku uranium secara diam-diam sejak delapan bulan silam. Hal itu diungkap oleh Yan Permenas Mandenas S.Sos, Ketua Fraksi Pikiran Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua kepada ANTARA di Jayapura, Selasa (13/7), di ruang kerjanya. Ia menjelaskan, "Kegiatan ini dilakukan secara tersembunyi dan telah berlangsung cukup lama"

Anggota Komisi C DPR Papua itu menambahkan, Freeport telah mencuri hasil kekayaan masyarakat Papua dan membohongi pemerintah dengan hasil tambang yang disalurkan lewat jaringan pipa-pipa bawah tanah. "Ini namanya pencuri, PT Freeport sudah lakukan pencurian, karena diam-diam memproduksi Uranium yang tidak ada dalam kontrak kerja".

Informasi ini menurutnya, didapatkan dari sejumlah masyarakat dan karyawan Freeport di Timika. Dijelaskannya, "Selain karyawan dan masyarakat, saya juga mendapat laporan dari sumber yang dapat dipercaya".

Hal ini sangat disayangkan mengingat pajak yang didapatkan dari perusahaan emas terbesar didunia ini, hanya berjumlah Rp30 milyar pada tahun lalu. Mandenas juga mengeluhkan, bahwa dewan belum bisa bergerak karena terkendala masalah klasik, yaitu belum ada alokasi dana untuk turun ke lapangan.

Menyinggung, tindakan DPRP terhadap penambangan liar tersebut, Yan mengatakan, walaupun PT FI berada di wilayah pemerintah Provinsi Papua, namun Pemerintah Provinsi dan DPRP tidak bisa mengambil tindakan yang legal terhadap perusahaan raksasa tersebut.

Ia menjelaskan, "Kalau untuk PT Freeport ini birokrasinya terlalu panjang dan berbelit-belit, kami susah masuk ke sana, kan semua mineral tambang itu dikirim lewat pipa-pipa, siapa yang tahu, tidak adakan, apalagi akses kesana tidak gampang".

Namun, sambung Yan, DPRP tidak hilang akal, tinjauan ke lokasi penambangan akan tetap dilakukan sambil menunggu pengurusan birokrasi untuk meninjau lokasi penambangan perusahan tersebut.

Papua, Tanah Rebutan Tiga Negara Asing

Menurut penulusuran Lia Suntoso, peneliti The Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta, Papua merupakan daerah yang kini menjadi perebutan antara tiga kekuasaan. Yang satu adalah negara adidaya Amerika Serikat, dua lainnya Inggris dan Australia. Ini semua berawal dari keberadaan Freeport di Papua yang memulai operasi pada tahun 1967. Kini, gejolak politik di sana sudah bergerak terlalu jauh dari inti permasalahan sesungguhnya. Pelanggaran HAM, pencemaran lingkungan, dan korupsi yang merajalela di tanah Papua seringkali membuat kita lupa untuk mengkaji ulang apa sebenarnya yang membuat harga Papua begitu mahal bagi NKRI.

Potensi tanah Papua memang tidak diragukan lagi. Dan, sebagian besar saham Freeport Indonesia dimiliki oleh Freeport McMoran Copper & Gold Inc, dan sisanya dimiliki oleh raksasa pertambangan Inggris/Australia Rio Tinto; Rio Tinto sendiri hak 40% atas pemberdayaan Grasberg (laporan tahunan Freeport dapat diakses melalui www.fcx.com; situs Rio Tinto adalah www.riotinto.com).

Selain keberadaan Freeport yang memberi keuntungan besar, apa menariknya Papua bagi ketiga negara tersebut, dan kalau perlu dipisahkan dari NKRI? Secara kebetulan, UU Investasi Asing pertama di Indonesia, UU Nomor 1 (1967) Pasal 6 ayat (1-h) mencatat pembangkitan tenaga atom sebagai salah satu bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara penguasaan penuh karena bidang ini dianggap penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Masalahnya, jurnal berbagai scientific community mencatat bahwa kekayaan alam di Papua belum sepenuhnya tereksplorasi, termasuk di antaranya adalah tambang uranium.

Amerika Serikat kebakaran jenggot melihat program nuklir di Libia, Iran, atau Korea Utara, meskipun pada kenyataannya AS merupakan konsumen uranium terbesar dunia saat ini --yang tidak memiliki sumber daya alam yang signifikan atau setidaknya belum mau terbuka mengenai potensi bahan baku nuklir di dataran Amerika sendiri.

Karena itu, Amerika Serikat dan Inggris, sebagai sekutu dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan, pasti akan sangat dipermudah dengan terdapatnya, sekecil apa pun, sumber uranium di Papua. Atau sebaliknya, keberadaan nuklir akan sangat menaikkan harga atau global positioning Indonesia di mata dunia.

Apabila dihubungkan dengan pergerakan politik internasional, disinyalir tolak-menolak antara negara-negara nuklir dan non-nuklir terlihat sangat jelas. Melihat betapa pentingnya peran nuklir dalam diplomasi pada saat ini, perang atas Papua mungkin saja merupakan produk tarik-menarik antara Amerika dan Inggris, dan Australia, dengan Australia yang memiliki posisi lebih kuat dan nothing to lose dalam konteks ini.

Berbagai teori geologi pecahan lempeng menyebut benua Australia, Pulau Papua (Papua Nugini dan Irian Jaya), dan Timor Timur adalah satu daratan. Jelas bukan mustahil Papua adalah sumber potensial, readily available, uranium bagi Amerika Serikat. Uranium terbentuk dalam supernova, jauh sebelum zaman Pangaea. Berlanjut dengan terpisahnya lempeng Australia yang sekarang dikenal sebagai benua Australia dan Pulau Papua, endapan mineral yang terkandung dalam lempeng tersebut kemungkinan besar sama.

Di daerah yang begitu miskin, mungkin rakyat Papua sendiri tidak menyadari apa yang berada di bawah kaki mereka. Karena itu, sudah waktunya, ada atau tidaknya kekayaan alam yang tersembunyi, pemerintah kita melakukan survei untuk memperjelas kepentingan-kepentingan luar negeri yang dapat dikatakan tendensius seputar Papua, untuk mempertahankan aset negara, sesuai dengan versi asli UU Nomor 1 (1967).

Selama ini banyak kekayaan alam yang seharusnya dapat menjadi pemasukan negara dan dapat mensejahterakan rakyat diambil alih oleh pihak asing. Mereka cenderung mengeksploitasi sumber daya alam kita untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Potensi alam Indonesia sangat melimpah. Seharusnya kita menyadari itu dan berusaha untuk mengelola sumber daya alam tersebut dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain itu apabila kita dapat mengelola potensi alam kita sendiri secara bijaksana tentu hal tersebut akan berdampak pada membaiknya perekonomian Indonesia. Sudah saatnya berubah.

“Teak Iron II” 17-31 Juli,2010

Bandung,
(An/Jumat 16 Juli,2010)

TNI-AU bersama US Air Force akan menggelar latihan bersama dengan sandi “Teak Iron II” di Lanud Husein Sastranegara Kota Bandung, 17-31 Juli 2010.

Kewajiban Aparat TNI-AU + TNI-AD Menjaga Rahasia Militer RI serta Rahasia Industri Militer di Jawa Barat

“Latihan bersama kali ini merupakan yang kedua kalinya digelar di Lanud Husein Sastranegara ini. Latihan bersama kali ini fokus pada distribusi logistik dan penerjunan personil,” ujar Komandan Lanud Husein Sastranegara, Kolonel (Pnb) Asep Adang Supriyadi di Bandung, Jumat.

Sebanyak 110 personil US Air Force dan 155 personil TNI-AU dengan dukungan tiga unit pesawat Hercules, akan terlibat dalam latihan bersama kedua angkatan perang tersebut.

Latihan bersama ini diadakan untuk menjalin kerjasama dan saling memberi pengalaman masing-masing saat menjalankan tugas di lapangan. Selain itu menjalin hubungan yang lebih erat lagi, terutama dalam melakukan teknik penerbangan penerjunan personil.

“Penerjunan akan dilakukan di kawasan Lanud Sulaeman Margahayu Bandung yang menjadi `droping zone`,” kata Asep Adang.

Menurut dia, latihan bersama yang akan berlangsung hampir setengah bulan itu juga akan diisi dengan berbagai kegiatan latihan militer lainnya terkait dengan operasi penerjunan, intelijen dan pengamanan.

latihan bersama TNI-AU dan US Air Force yang pertama digelar pada 29 September 2009 lalu yang juga mengerahkan pesawat angkut militer jenis Hercules dilanjutkan Latihan bersama ke 2 “Teak Iron II" ada 110 personil US Air Force dan 155 personil TNI-AU dengan dukungan tiga unit pesawat Hercules ,” kata Danlanud Husein Sastranegara menambahkan.

Selama lima belas hari Latihan Militer Gabungan US Airforce & TNI-AU dengan sandi Operasi “Teak Iron II”
Maka Kewajiban Aparat TNI-AU + TNI-AD Menjaga Rahasia Militer RI serta Rahasia Industri Militer di Jawa Barat Dengan mewaspadai Sistem Penginderaan US AIR FORCE agar tidak Bocor ke US AIR FORCE,segera samarkan Produk industri Militer dan Mampu Rahasiakan titik2 Instalasi Radar serta Artileri anti serangan udara di Bandung dan daerah daerah sekitarnya

Amerika ingin meng update data Pertahanan Udara & Industri TNI yang dalam waktu setahun berkembang pesat didasari info sumber terpecaya pada “operation Teak Iron II” 2010 Pihak US AIR FORCE ditugaskan mendapatkan data militer terbaru dan data Produk Industri Militer di Bandung dan sekitarnya

Harap di ingat Bandung dan sekitarnya adalah Sentra Industri Militer TNI serta Instalasi Radar & Rudal di Bandung adalah Pusat Pertahanan Udara terpenting dalam melindungi Jakarta sebagai Pusat Pemerintahan NKRI Apabila terjadi Serangan Udara dari Negara Agresor Asing(Antara/16/7)

Serangan Balik Mafia

Wed 14 Jul 2010

Sejak Presiden SBY menegaskan perjuangan melawan korupsi, perlawanan balik tak pernah henti bermunculan. Tepat setelah Presiden mengeluarkan Inpres percepatan pemberantasan korupsi, ada saja pihak yang meminta agar moratorium pemberantasan korupsi dihentikan. Alasannya, menimbulkan kegoncangan politik dan menghambat tumbuhnya investasi. Tentu saja Presiden menolak tegas usulan demikian. Upaya pemberantasan korupsi harus jalan terus, "the show must go on". Demikian penegasan Presiden.

Namun koruptor tak kenal henti terus berusaha mematahkan perjuangan antikorupsi. Fenomena "corruptors fight back" itulah yang terus menguat, seiring dengan makin gencarnya pemberantasan korupsi, termasuk pemberantasan mafia hukum, "mafia fight back". Koruptor dan mafia hukum melakukan serangan balik bersamaan adalah suatu keniscayaan. Pelaku korupsi biasanya imun dari hukuman, karena mereka bisa membeli oknum aparat hukum. Maka, tidak heran kalau koruptor dan onum mafia peradilan akan berkongsi untuk melawan gerakan antikorupsi dan antimafia hukum, karena zona kenyamanannya (comfort zone) sama, dan kepentingan mereka sama-sama terganggu.

Dalam beberapa kesempatan, saya sampaikan bahwa ada modus perlawanan dilakukan koruptor dan mafioso hukum. Pertama, dengan menguji materi (judicial review) dasar hukum suatu lembaga antikorupsi dan antimafia. Undang-undang KPK sudah diuji berulangkali di Mahkamah Konstitusi. Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum saat ini sedang diuji Keputusan Presiden-nya di Mahkamah Agung. Di masa lalu, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) bubar, karena dasar hukum pembentukannya dibatalkan oleh MA.

Modus kedua adalah melalui pelemahan aturan pembentukannya melalui proses legislasi (legislative review). Melalui modus ini, dasar hukum suatu lembaga antikorupsi dilemahkan atau bahkan di likuidasi. Misalnya, dulu ada Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), yang akhirnya bubar - menjadi satu dengan KPK, setelah dasar hukumnya diubah.

Modus ketiga adalah dengan dengan mengkriminalisasi pejuang antikorupsi. Persoalan yang sedang dihadapi oleh Antasari , Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah - tiga pimpinan KPK - kabarnya adalah salah satu contoh kriminalisasi demikian. Tidak berbeda, nasib yang dialami oleh Komjen Susno Duaji & Sri Mulyani Indrawati - mantan Kabareskrim yang bongkar kasus Gayus di Tahan dan mantan Menteri Keuangan, yang akhirnya harus meninggalkan kabinet karena dikriminalkan secara politis. Padahal Mbak Ani adalah salah seorang yang berjasa menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi global di tahun 2008-2009.

Modus keempat adalah serangan fisik langsung kepada pejuang antikorupsi. Apa yang dialami oleh Tama Satrya Langkun adalah contoh terkini dari modus terakhir ini. Cara dan intimidasi kekerasan demikian tentu tidak dapat dibenarkan sama sekali. Tidak ada satu alasanpun yang dapat membenarkan tindakan barbarian demikian.

Negeri ini tentu tidak boleh kalah dengan mafia, tidak boleh menyerah dengan para mafioso. Perjuangan antikorupsi dan antimafia hukum adalah perjuangan yang terus digaungkan dan dilakukan. Serangan balik semacam apapun tidak boleh menjadi alasan mundur dari ikhtiar pemberantasan korupsi. Justru serangan balik demikian akan menjadi suplemen penambah energi perlawanan. Semua serangan balik itu harus dilihat sebagai bagian dari konsekuensi perjuangan. Tidaklah mungkin jika para koruptor ataupun para mafioso diam saja, tidak melawan, pada saat kenyamanannya terganggu.

Maka, setiap serangan balik harus dikonversi menjadi penambah semangat perjuangan. Terbukti, ketika serangan pada Tama dilakukan, maka konsolidasi gerakan antikorupsi justru makin kokoh. RS Asri tempat Tama dirawat menjadi meeting point bagi para tokoh antikorupsi menyuarakan keprihatinan dan perlawanannya. Presiden SBY sendiri menyempatkan diri untuk hadir langsung dan membesuk Tama. Kedatangan Presiden tentulah penguatan pesan antikorupsi. Dalam ruang perawatan Tama, Presiden SBY meneguhkan semangat juang Tama, para aktivis ICW dan semua saja pegiat antikorupsi untuk terus maju melawan koruptor. Presiden mengatakan, "Kita tidak boleh surut selangkahpun. Tidak boleh menyerah".

Perjuangan melawan korupsi, memberantas mafia hukum, tentulah bukan pekerjaan mudah. Bukan perjuangan sesaat. Energi marathon jangka panjang, harus disiapkan. Keputus asaan, pesimisme dan sejenisnya tidak boleh diberi ruang. Sebaliknya kesiapan fisik, mental dan optimisme adalah prasyarat utama keberhasilan perjuangan. Akhirnya, kepada para koruptor kepada para mafioso, sekali lagi kita teriakkan kita tidak akan menyerah. Selama hayat masih dikandung badan, maka perjuangan untuk menghadirkan Indonesia yang lebih bersih dan lebihj antimafia hukum akan terus kita wujudkan. Keep on fighting for the better Inddonesia. (*)

Perusahaan Israel Masuk Indonesia ? Bisa Dapat Izin

Meski Amdocs sudah dianggap perusahaan Israel di Irlandia, namun Kementerian Komunikasi dan Informatika tak lantas percaya dengan kabar tersebut. Mereka tetap berpegang pada pernyataan Kedubes Amerika Serikat.

Seperti diketahui, langkah bisnis Amdocs terjegal di ranah telekomunikasi Irlandia. Hal ini terjadi setelah sejumlah politisi di negeri itu mencium adanya keterkaitan penyedia billing system tersebut dengan zionis Israel.

Para politisi yang melontarkan ajakan boikot ini beberapa di antaranya adalah Proinsias De Rossa MEP, Chris Andrews TD dan Cllr. Richard Boyd Barrett. Mereka menggalang petisi yang ditujukan kepada Eircom, operator telekomunikasi incumbent di Irlandia, dan mendesak operator tersebut untuk tidak menandatangani proposal kerjasama dari sebuah konsorsium yang di dalamnya beranggotakan Amdocs.

Alasan boikot ini sederhana. Yakni sebagai rasa simpati kepada Palestina dan sikap protes mereka atas tindakan Israel yang dianggap sudah keterlaluan. Dukungan petisi ini kemudian dikumpulkan oleh Ireland Palestine Solidarity Campaign (IPSC) dan Irish Anti War Movement (IAWM).

Menanggapi isu tersebut, Kepala Humas dan Pusat Informasi Kementerian Kominfo, Gatot S. Dewa Broto kepada detikINET, Jumat (9/7/2010) berkelit bahwa Amdocs adalah perusahaan AS sebagaimana yang ditegaskan oleh Dubes AS di Jakarta. Gatot menjelaskan bahwa sesuai dengan keterangan Kedubes AS yang sudah memberi klarifikasi soal Amdocs secara langsung ke Menkominfo, Amdocs adalah perusahaan AS.

Selain itu, lanjut Gatot, Kominfo juga sudah memanggil Telkomsel terkait isu ini sekitar dua minggu yang lalu. Operator yang identik dengan warna merah itu diminta untuk memberi klarifikasi soal keterkaitan Amdocs dan Israel. Ia menambahkan, menurut Telkomsel, Amdocs adalah perusahaan Amerika.

Seperti diketahui, ketika tengah turut serta dalam tender pengadaan perangkat billing systemTelkomsel beberapa waktu lalu, Amdocs gencar dikabarkan berbau Israel.

Menkominfo Tifatul Sembiring bahkan sempat menegaskan kepada para pemain di industri telekomunikasi Tanah Air agar tidak melakukan kerja sama bisnis dengan perusahaan asal Israel. Jika ketahuan, sanksi pencabutan izin mengintai mereka.

Tifatul kala itu menyatakan, "Israel tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Lantas bagaimana kita bisa kerja sama bisnis dengan mereka".

Menurut Gatot, sebenarnya pelarangan menggandeng perusahaan asal Israel di industri telekomunikasi Indonesia sudah diatur dalam Pasal 21 UU Telekomunikasi.

Pasal tersebut kurang lebih berbunyi, penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum, melanggar kesusilaan, dan menggangu keamanan.

Gatot menjelaskan, "Untuk kerja sama dengan perusahaan Israel sendiri sudah jelas dilarang karena mengancam keamanan. Jika ada yang melanggar sanksinya berat, bisa dilakukan pencabutan izin".

Namun ketika isu kian panas, Kedubes AS langsung turun tangan untuk memberi klarifikasi. Tak tanggung-tanggung, Duta Besar AS Cameron Hume turun langsung untuk menjelaskan duduk perkara tersebut ke Menkominfo.

Kepada mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera ini, Dubes AS menjelaskan bahwa Amdocs adalah perusahaan yang tercatat di bursa New York dan berdomisili di Missouri, Amerika Serikat.

Setelah klarifikasi tersebut, Tifatul pun percaya sehingga mengizinkan Amdocs memasuki bisnis telekomunikasi Indonesia. Ia menegaskan, "Amdocs adalah perusahaan Amerika. Saya menerima surat-surat tentang perusahaan itu dari Dubes AS".

Amdocs merupakan penyedia perangkat lunak dan layanan terkait billing, manajemen hubungan pelanggan dan sistem pendukung operasi. Namun menurut laporan situs swp.ie, Amdocs merupakan salah satu pemain kunci bagi perekonomian Israel dan mendukung pemerintahan negara zionis tersebut.

Perusahaan lain yang sempat dikabarkan berbau Israel dan mau masuk ke Indonesia adalah Convergys dan Alvarion. Convergys sebelumnya adalah penyedia operating system dan billing system di sejumlah operator seperti Telkomsel. Sementara Alvarion yang sempat ingin digandeng oleh PT. Abhimata Cipta Abadi untuk perangkat Wimax di spektrum 3,3 GHz, belakangan juga disangkutpautkan dengan Sitra Wimax milik First Media di pita 2,3 GHz.

Menyikapi beredarnya isu tersebut, petinggi Convergys akhirnya buka suara soal kepemilikan dan basis negara asal perusahaan itu dibentuk. Penyedia billing system software ini mengaku tak memiliki sangkut-paut dengan negara Israel. Surat pernyataan klarifikasi yang ditandatangani Alan Koay, Director Client Management Asean Convergys yang berbasis di Singapura, membantah semua rumor yang menyebutkan perusahaannya memiliki afiliasi dengan negara Yahudi tersebut. /(Detiknews)

Paskhas Kembali Menguji Coba Rudal QW-3

GARUT - Pasukan Khas TNI Angkatan Udara (Paskhasau) menggelar uji coba rudal anti pesawat jenis QW-3 di Instalasi Uji Terbang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) yang berada di Cilauteureun, Desa Pamalayan, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (8/7).

Rudal yang diujicoba sebanyak empat buah. Sasaran tembaknya adalah beberapa pesawat yang menggunakan remote control. Tujuan kegiatan ini untuk mengetahui ketepatan maksimal sasaran tembak. “Hasil uji coba tadi cukup berhasil karena tepat mengenai sasaran,” ujar Kepala Penerangan Pasukan Khas TNI AU Lanud Sulaeman, Letnan Kolonel Sus Ahmad Nairiza, kepada Tempo.

Menurut Nairiza, rudal buatan Cina ini adalah salah satu rudal anti pesawat portabel generasi terbaru. Rudal ini memiliki bobot sekitar 16 kilogram, panjang 1,5 meter dan berdiameter 71 milimeter. Peluru kendalai ini dapat menembak sasaran maksimal dengan jarak sekitar 15 kilometer.

Rudal ini juga memiliki anti jamming atau tidak terpengaruh oleh panas lain. Sasaran tembaknnya langsung mencari sumber panas yang berasal dari pesawat. “Rudal ini tahan terhadap flare yang diluncurkan oleh pesawat sasaran,” ujar Nairiza. Namun, dia tidak dapat memastikan berapa banyak rudal ini akan dimiliki oleh TNI AU. “Saya tidak tahu itu kebijakan pimpinan,” katanya.

Sumber : TEMPOINTERAKTIF.COM

Teror ke Kantor Tempo

Selasa, 6 Juli 2010 17:22 WIB

ITULAH yang terjadi Selasa dini hari. Dua orang yang tidak dikenal melemparkan bom molotov ke Kantor Majalah Tempo di Jl. Proklamasi, Jakarta. Bom molotov itu tidak sempat membakar gedung karena berhasil dipadamkan petugas keamanan.

Aksi teror ke kantor media massa memberikan pencitraan buruk terhadap pembangunan demokrasi di negara kita. Itu simbolisasi bagi pemberangusan terhadap kebebasan berekspresi.

Untuk itulah kita pantas mengecamnya. Bagaimana tidak sukanya kita terhadap pemberitaan media massa, maka tidak bisa kita bersikap seperti itu. Ada banyak jalur yang bisa dipakai ketika kita diperlakukan tidak adil oleh media massa.

Media massa tidak kebal terhadap hukum. Media massa tidak tutup telinga kepada segala macam kritik. Media massa terbuka terhadap segala koreksi bagi perbaikan kinerja mereka.

Media massa tidak bekerja atas dasar suka atau tidak suka. Media massa bukan bekerja hanya untuk memuaskan keinginan para pengelolanya. Mereka hadir untuk memerjuangkan kepentingan masyarakat.

Kritik dan koreksi dibuat bukan atas dasar tidak suka. Kritik dan koreksi dilakukan untuk mengingatkan yang mapan, menghibur yang papa. Media massa bukan memerjuangkan kepentingan yang besar. Mereka hadir untuk menyuarakan mereka yang terpinggirkan, mereka yang termarjinalkan.

Kritik media massa memang sering kali dirasakan sangat keras. Tetapi semua itu dilakukan bukan atas dasar kebencian. Media massa bertugas untuk mengingatkan seraya memberi kesempatan kepada mereka yang diingatkan untuk memerbaiki kesalahannya.

Bisa jadi dalam menjalankan tugasnya itui, media massa salah dalam melakukan penilaian. Atas segala kesalahan yang terjadi, sekali lagi media massa terbuka untuk koreksi. Media massa akan selalu memerbaiki kesalahan profesional yang dilakukan. Bahkan bukan mustahil atas kesalahan yang fatal, media massa akan meminta maaf.

Media massa yang profesional diatur oleh prinsip-prinsip jurnalistik dan kode etik yang jelas. Mereka tidak akan pernah menabrak rambu-rambu yang sudah digariskan ketika menjalankan tugas jurnalistik.

Kita tidak tahu siapa yang melakukan teror terhadap Tempo. Kita tidak tahu apakah teror ini ada koinsidensinya dengan laporan terbaru majalah itu yang sempat menghebohkan. Tempo baru saja mengangkat isu rekening gendut para jenderal polisi.

Saat menghadiri peringatan HUT Ke-64 Polri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan bahwa terhadap berbagai kritik tajam yang harus diterima Polri, sepantasnya itu dipakai sebagai bahan koreksi. Seluruh jajaran Polri diminta untuk tetap mengedepankan sikap rasional, bukan sikap emosional dalam menanggapi kritik sekeras apa pun.

Laporan tentang rekening gendut para jenderal polisi yang dibuat Tempo pasti bukan dimaksudkan untuk menghancurkan institusi Polri. Tempo sendiri berkepentingan bagi hadirnya institusi Polri yang bisa diandalkan untuk menciptakan ketenangan dan ketenteraman.

Buktinya, ketika sekarang Tempo dihadapkan kepada aksi teror, mereka meminta bantuan polisi. Institusi yang pertama-tama dimintai pertolongan untuk mengungkap kasus teror tersebut adalah polisi.

Tidak ada satu pun di antara kita yang tidak membutuhkan polisi. Negara ini pasti akan chaos ketika tidak ada polisi. Kita sudah merasakan ketika terjadi krisis di tahun 1998 dan polisi tidak ada di mana-mana. Keamanan dan ketertiban langsung hilang dan kita tiba-tiba hidup dalam kecemasan.

Polisi harus menunjukkan dirinya profesional. Aksi teror yang dihadapi Tempo harus bisa diungkap agar polisi tidak dituduh sebagai pelaku teror. Kita harus menuntaskan kasus ini agar kekerasan tidak terus menjadi ciri bangsa ini dan pembangunan demokrasi di negara kita tidak terganggu

Aliran Janggal Rekening Jenderal

MEMEGANG saku kemeja lengan panjang batiknya, Komisaris Jenderal Ito Sumardi bertanya, "Berapa gaji jenderal bintang tiga seperti saya?" Sambil tersenyum, Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia itu menjawab sendiri pertanyaannya, "Hanya sembilan juta rupiah, sudah termasuk berbagai tunjangan."
Ito menambahkan, Kepala Kepolisian RI, pejabat tertinggi di institusi itu, bergaji hanya sekitar Rp 23 juta, sudah termasuk aneka tunjangan. Buat biaya penanganan kasus, ia melanjutkan, polisi hanya memperoleh anggaran Rp 20 juta per perkara. Setiap kepolisian sektor-unit kepolisian di tingkat kecamatan-hanya diberi anggaran dua perkara per tahun. "Selebihnya harus cari anggaran sendiri," kata Inspektur Jenderal Dikdik Mulyana, Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal, yang mendampingi Ito ketika wawancara dengan Tempo, Jumat pekan lalu.
Bukan sedang mengeluh, Ito menyampaikan "urusan dapur" pejabat kepolisian itu buat menangkis tudingan terhadap sejumlah perwira yang diduga memiliki rekening mencurigakan. Dokumen yang memuat lalu lintas keuangan petinggi Polri itu beredar di tangan para perwira polisi dan jadi bahan gunjingan di Trunojoyo-Markas Besar Kepolisian. Disebut-sebut dokumen itu adalah ringkasan atas laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Soal ini, juru bicara Pusat Pelaporan, Natsir Kongah, tak mau berkomentar. "Saya tidak bisa memberikan konfirmasi karena itu kewenangan penyidik," katanya, Kamis pekan lalu.
Menurut salinan dokumen itu, enam perwira tinggi serta sejumlah perwira menengah melakukan "transaksi yang tidak sesuai profil" alias melampaui gaji bulanan mereka. Transaksi paling besar dilakukan pada rekening milik Inspektur Jenderal Budi Gunawan, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Pada 2006, melalui rekening pribadi dan rekening anaknya, mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri itu mendapatkan setoran Rp 54 miliar, antara lain, dari sebuah perusahaan properti.
Daftar yang sama memuat, antara lain, nama Komisaris Jenderal Susno Duadji, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal yang kini ditahan sebagai tersangka kasus korupsi. Ada pula Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Mathius Salempang, mantan Kepala Korps Brigade Mobil Inspektur Jenderal Sylvanus Yulian Wenas, Inspektur Jenderal Bambang Suparno, Komisaris Besar Edward Syah Pernong, juga Komisaris Umar Leha.
Dimintai konfirmasi soal nama-nama jenderal polisi pemilik rekening itu, Ito Sumardi secara tidak langsung membenarkan. Menurut dia, perwira-perwira itu termasuk dalam daftar 21 perwira pemilik rekening mencurigakan. Ia mengatakan telah menerima perintah Kepala Kepolisian Jenderal Bambang Hendarso Danuri buat melakukan klarifikasi terhadap para perwira tersebut. "Ini pembuktian terbalik, jadi menjadi beban mereka untuk menjelaskan asal-usul transaksinya," katanya.
Cerita soal rekening janggal milik jenderal kepolisian juga pernah muncul pada akhir Juli 2005. Ketika itu, 15 petinggi kepolisian diduga memiliki rekening tak wajar. Termuat dalam dokumen yang diserahkan Kepala PPATK Yunus Husein kepada Jenderal Sutanto, Kepala Kepolisian ketika itu, sejumlah petinggi kepolisian diduga menerima aliran dana dalam jumlah besar dan dari sumber yang tak wajar. Sebuah rekening bahkan dikabarkan menampung dana Rp 800 miliar. Namun kasus ini hilang dibawa angin.
II
BANGUNAN itu terlihat paling besar dibanding sekitarnya. Terletak di Jalan M. Kahfi I, Jagakarsa, Jakarta Selatan, satu rumah utama, tiga rumah tambahan, plus satu bangunan untuk petugas keamanan berdiri di tanah seluas 3.000 meter persegi.
Di halaman rumah terpajang ukiran berbentuk aksara "B" setinggi dua meter. Air kolam renang yang cukup luas di halaman belakang berkilau memantulkan sinar matahari. Para tetangga menyebut bangunan itu sebagai "rumah Pak Kapolda". Inilah rumah Inspektur Jenderal Badrodin Haiti, yang pernah menjadi Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
Badrodin, yang kini menjabat Kepala Divisi Pembinaan Hukum Kepolisian, adalah satu di antara sejumlah perwira yang melakukan transaksi mencurigakan. Menurut sumber Tempo, Badrodin membeli polis asuransi PT Prudential Life Assurance dengan premi Rp 1,1 miliar. Disebutkan dana tunai pembayaran premi berasal dari pihak ketiga.
Menjadi Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Medan pada 2000 hingga 2003, Badrodin juga menarik tunai Rp 700 juta di Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Bukit Barisan, Medan, pada Mei 2006. Transaksi ini, kata sumber tadi, dinilai "tidak sesuai profilnya". Sebab, penghasilan Badrodin setiap bulan berkisar Rp 22 juta, terdiri atas Rp 6 juta gaji, Rp 6 juta penghasilan dari bisnis, dan Rp 10 juta dari kegiatan investasi.
Hasil analisis rekening Badrodin juga memuat adanya setoran dana rutin Rp 50 juta setiap bulan pada periode Januari 2004-Juli 2005. Ada pula setoran dana Rp 120-343 juta. Dalam laporan itu disebutkan setoran-setoran tidak memiliki underlying transaction yang jelas.
Dimintai konfirmasi, Badrodin Haiti mengaku tidak berwenang menjawab. "Itu sepenuhnya kewenangan Kepala Badan Reserse Kriminal," katanya. Komisaris Jenderal Ito Sumardi menyatakan timnya masih menunggu sejumlah dokumen pelengkap dari Badrodin.
Keanehan juga terdapat pada rekening Wenas, Bambang Suparno, Mathius Salempang, dan Susno Duadji serta sejumlah perwira menengah. Indikasi di rekening Wenas muncul pada 2005, ketika ia menjabat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. Pada 9 Agustus, isi rekening Wenas mengalir berpindah Rp 10,007 miliar ke rekening seseorang yang mengaku sebagai Direktur PT Hinroyal Golden Wing. Sejak pertama kali membuka rekening, transaksi perbankan Wenas hanya berupa transfer masuk dari pihak lain tanpa ada transaksi usaha (lihat "Rekening dalam Sorotan").
"Profil" Wenas cukup mentereng. Rumahnya di Perumahan Areman Baru, Tugu, mewah, di atas tanah seribu meter persegi. Sejak tiga tahun lalu, keluarga Wenas pindah ke sebuah rumah di Perumahan Pesona Khayangan, Depok. Tempo, yang menyambangi rumah Wenas di perumahan elite di Depok, Kamis pekan lalu, melihat dua Toyota Alphard dan satu sedan Toyota Camry terparkir di halaman rumah.
Kepada Tempo yang mewawancarainya, Wenas menolak tuduhan melakukan transaksi ilegal melalui rekeningnya. "Semua itu tidak benar," katanya. "Dana itu bukan milik saya."
Susno Duadji, yang getol membongkar praktek mafia hukum di institusinya, ternyata juga memiliki transaksi mencurigakan. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri ini disebutkan menerima kiriman dana dari seorang pengacara berinisial JS Rp 2,62 miliar. Ia juga menerima kiriman dana dari seorang pengusaha berinisial AS dan IZM (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu). Selama periode 2007-2009, Susno telah menerima kiriman fulus dari tiga orang itu Rp 3,97 miliar. Terkait dengan aliran dana ini, Markas Besar Polri telah menetapkan JS sebagai tersangka.
Muhammad Assegaf, kuasa hukum Susno, menyatakan tidak pernah membahas soal transaksi mencurigakan punya kliennya. Di berbagai kesempatan sebelum ditahan, Susno berkali-kali membantah melakukan transaksi yang melanggar aturan. "Semua transaksi itu perdata," katanya.
l l l
TAK hanya perwira tinggi, transaksi yang membuat mata terbelalak pun dilakukan polisi dengan pangkat di bawahnya. Contohnya Umar Leha, terakhir berpangkat komisaris besar dan pernah 12 tahun bertugas sebagai Kepala Seksi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Samsat Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.
Menurut sumber Tempo, Umar pada Juni 2005 memiliki dana Rp 4,5 miliar. Duit disimpan dalam bentuk reksa dana dan deposito di Bank Mandiri. Sumber dana, menurut analisis transaksinya, diduga berasal dari setoran-setoran terkait dengan pengurusan STNK.
Di Makassar, Umar memiliki dua rumah besar dan empat mobil. Dua tahun lalu perwira pertama polisi ini mencalonkan diri dalam pemilihan Bupati Enrekang, Sulawesi Selatan. Untuk itu, ia mengundurkan diri dari kepolisian dengan pangkat terakhir ajun komisaris besar polisi. Pada pemilihan kepala daerah, ia gagal.
Soal tudingan bermain saat masih berdinas, Umar membantahnya. Dia mengaku tidak pernah mengelola langsung uang negara dari pengurusan STNK. "Apalagi mengambilnya," ujarnya. "Saya benar-benar tidak berani menyalahgunakan amanah itu."
Rekening Edward Syah Pernong, Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang, pun mengundang curiga. Menurut sumber Tempo, ketika menjabat Kepala Kepolisian Resor Jakarta Barat, ia menerima setoran Rp 470 juta dan Rp 442 juta pada Agustus dan September 2005 dari Deutsche Bank. Pada 15 September 2005, dia menutup rekening dengan saldo terakhir Rp 5,39 miliar. Edward mempersoalkan asal-usul data itu. "Data itu bohong. Itu fitnah," katanya kepada wartawan Tempo, Sohirin, di Semarang, Kamis pekan lalu. Ito Sumardi menyatakan tak mempersoalkan kekayaan Edward. "Dia raja Lampung, kebun sawitnya luas," kata Ito.
Kendati dibantah dari pelbagai penjuru, anggota Komisi Kepolisian, Adnan Pandupradja, menilai laporan dugaan transaksi mencurigakan harus mendapat perhatian serius dari Kepala Kepolisian. Tanpa kejelasan pengusutan rekening-rekening itu, kata dia, citra kepolisian akan semakin terpuruk.
Neta S. Pane, Ketua Indonesia Police Watch, mendorong upaya pembuktian terbalik dari perwira yang memiliki rekening mencurigakan. Sebab, ia menyatakan jenderal yang memiliki kekayaan melimpah patut dipertanyakan. Ia menambahkan, "Jika hidup hanya dari gaji, sampai kiamat mereka tidak akan pernah bisa kaya."

Setri Yasra, Wahyu Dhyatmika, Cheta Nilawaty, Tia Hapsari (Jakarta), Abdul Rahman (Makassar)

Australia Dipimpin Perdana Menteri Perempuan

SEBUAH kejutan politik terjadi di Australia. Perdana Menteri Kevin Rudd secara tiba-tiba memutuskan untuk meletakkan jabatannya. Sebagai penggantinya tampil Wakil PM Julia Gillard yang sekaligus menjadi pemimpin Partai Buruh dan akan maju sebagai calon PM dalam pemilihan umum bulan Oktober mendatang.

Dalam sistem parlementer, pemilu bisa dilakukan setiap saat oleh mereka yang memegang tampuk kekuasaan. Pemilu bisa dipercepat dari jadwal yang seharusnya apabila dinilai dukungan politik sedang berpihak kepada mereka yang sedang berkuasa.

Pergantian PM Australia itu sendiri dilakukan setelah Kevin Rudd menetapkan bahwa pemilu akan dilakukan bulan Oktober. Namun ternyata popularitas Rudd menurun drastis menyusul kebijakan perpajakan dan pengelolaan lingkungan yang dinilai tidak sejalan dengan apa yang diharapkan rakyat Australia.

Untuk menyelamatkan nasib Partai Buruh, maka pilihan pahit itu terpaksa diambil. Pimpinan Partai Buruh sepakat untuk menunjuk Gillard sebagai ketua partai yang baru dan otomatis menggeser Rudd dari kursi perdana menteri.
<
Tantangan yang segera dihadapi Gillard adalah bagaimana merumuskan kebijakan yang lebih prorakyat. Gillard harus mengembalikan hati rakyat Australia yang sempat menurun menyusul berbagai kebijakan yang diambil Rudd. Hal ini penting untuk menjaga dominasi Partai Buruh pada pemilu bulan Oktober mendatang.

Begitulah cara bekerjanya politik. Memang orientasinya adalah kekuasaan. Tetapi kekuasaan itu harus dilaksanakan untuk kesejahteraan rakyat. Apabila kekuasaan itu tidak dipakai untuk kepentingan rakyat, maka partai yang berkuasa akan ditinggal oleh rakyat.

Pada kasus Australia terlihat kuatnya kesadaran berpolitik dari masyarakat. Mereka tahu betul bahwa ketika mereka memberikan suaranya, maka harapannya adalah pemerintah yang berkuasa akan memerhatikan kepentingan mereka. Ketika janji itu tidak direalisasikan, maka mereka segera menarik dukungannya.

Partai politik sangat takut untuk kehilangan kepercayaan dari rakyat. Karena kehilangan kepercayaan itu otomatis berarti kehilangan kekuasaan. Ketika mereka tidak berkuasa maka terbataslah kesempatan untuk menyejahterakan masyarakat.

Seberapa jauh Gillard akan mampu menyelamatkan Partai Buruh, penentuan akan diketahui pada pemilu mendatang. Empat bulan ini merupakan waktu bagi dirinya untuk menunjukkan kemampuannya untuk memimpin negeri tersebut.

Kebijakan yang ditunggu pertama-tama tentunya diperuntukkan untuk kepentingan dalam negeri. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah kebijakan luar negeri, terutama yang berkaitan dengan keterlibatan Australia dengan Perang Irak maupun hubungan dengan negara tetangga.

Itu merupakan isu yang tidak kalah sensitif karena masyarakat Australia merasa menjadi korban dari kebijakan Amerika Serikat di Irak. Banyak warga yang harus kehilangan sanak keluarganya karena tewas di sana. Itulah salah satu yang menyebabkan Partai Konservatif kehilangan kekuasaannya dan simpati mengalir ke Kevin Rudd pada Pemilu tahun 2007.

Semua warga Australia tentunya berharap Gillard bisa membawa kehidupan mereka menjadi lebih baik. Mereka berharap bahwa ada perempuan PM yang mampu memimpin Australia dan memajukan negeri itu.

Seperti halnya Menlu AS Hillary Clinton, PM Gillard dikenal sebagai perempuan yang cerdas dan anggota parlemen yang kritis. Latar belakang pendidikan hukum serta profesinya sebagai pengacara membentuk dirinya sebagai tokoh muda yang cemerlang.

Di usianya yang belum 50 tahun, Gillard pantas menjadi harapan baru Australia. Kesempatan itu sudah ada di tangan dan tinggal dibuktikan saja. Gillard sudah menyiapkan semua itu. Ia sudah meminta rakyat Australia melupakan segala perbedaan dan kini bersama-sama memajukan negara. Kita tunggu saja hasil kerjanya.

Indonesia Dalam Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat 2010

Belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, Indonesia disebut dalam dokumen Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat. Kini dalam Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat 2010, Indonesia disebut satu kali dalam dokumen itu. Hanya segelintir negara di dunia yang disebut dalam strategi keamanan nasional tersebut dan Indonesia adalah satu di antaranya.

Penyebutan Indonesia dalam dokumen yang diterbitkan oleh administrasi Obama tidak dalam konotasi negatif, sebaliknya berada dalam bingkai positif.
Kalimat lengkapnya di hal.3 adalah sebagai berikut
“We are working to build deeper and more effective partnerships with other key centers of influence—includ­ing China, India, and Russia, as well as increasingly influential nations such as Brazil, South Africa, and Indonesia—so that we can cooperate on issues of bilateral and global concern, with the recognition that power, in an interconnected world, is no longer a zero sum game”. Selanjutnya soal emerging centers of influence dielaborasi di hal.44 di dokumen Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat

Yang mana Indonesia dianggap menjadi mitra yang semakin penting (bagi Amerika Serikat) dalam berbagai isu dunia, termasuk keamanan maritim di dalamnya
Mungkin sebagian pihak gembira di Indonesia dengan penyebutan itu, namun akan lebih bijaksana bila menyikapinya dengan introspeksi diri. Substansi dari introspeksi diri tersebut adalah Indonesia akan lebih diperhitungkan oleh Amerika Serikat dibandingkan saat ini apabila mempunyai kekuatan militer, khususnya Angkatan Laut, yang lebih kuat guna menjaga keamanan nasionalnya dan sekaligus mengamankan stabilitas keamanan kawasan. Indonesia bisa menjadi “mitra”

Amerika Serikat di kawasan ini bila mempunyai Angkatan Laut yang kuat dengan sistem senjata yang lebih modern dan mampu interoperable dengan negara-negara lain.Menjaga stabilitas keamanan kawasan sama artinya dengan “membantu” Amerika Serikat menjaga stabilitas. Dengan “membantu” Amerika Serikat, Uwak Sam tidak punya alasan untuk banyak “cawe-cawe” di Asia Tenggara. Indonesia harus memainkan peran itu, sebab dua pertiga kawasan Asia Tenggara adalah wilayah Indonesia, bukan wilayah Negeri Tukang Klaim ataupun wilayah negeri penampung koruptor asal Indonesia.

Penyebutan Indonesia dalam Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat hendaknya tidak diterjemahkan pula sebagai keberhasilan soft power. Penyebutan itu karena ada seorang berdarah Indonesia yang melakukan proses naturalisasi kewarganegaraan dan menjadi anggota tim penyusun dokumen tersebut. Kalau ada klaim bahwa penyebutan itu adalah keberhasilan soft power, nampaknya itu sebuah kesalahan besar.

RI-Malaysia Akan Selesaikan Masalah Perbatasan

Pemerintah Indonesia dan Malaysia berkomitmen menyelesaikan masalah perbatasan wilayah kedua negara dan kerjasama penanggulangan kejahatan lintas batas.
Komitmen itu merupakan salah satu kesepakatan dwipihak antara Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Menlu Malaysia Dato Sri Anifah Aman di Gedung Pancasila, Kamis.
Indonesia dan Malaysia memiliki sejumlah pekerjaan rumah terkait perbatasan antara lain Ambalat, dan kejahatan lintas batas terkait perdagangan kayu ilegal dan penyelundupan manusia.Anifah Aman mengunjungi Jakarta pada 16-17 Juni 2010 untuk menindaklanjuti kesepakatan pertemuan ke-7 Konsultasi Tahunan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Malaysia di Putrajaya pada 18 Mei 2010.
Kedua Menlu membahas pula revitalisasi empat kelompok kerja di bawah payung pertemuan Komisi Bersama untuk Kerjasama Dwipihak pada tingkat Menlu, yakni di bidang politik, keamanan dan perbatasan, ekonomi, sosial-budaya dan ketenagakerjaan.
Kedua Menlu sepakat melaksanakan pertemuan Komisi Bersama pada kuartal keempat tahun 2010 di Malaysia.
Menyangkut bidang ketenagakerjaan, kedua Menlu sepakat merevisi MoU mengenai rekrutmen dan penempatan TKI guna memberikan perlindungan yang lebih baik lagi bagi WNI, khususnya TKI di Malaysia.
Selain itu, dibahas pula tindaklanjut dari upaya Pemerintah RI untuk memastikan ketersediaan pendidikan yang layak bagi anak-anak TKI, khususnya di wilayah Sabah dan pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Malaysia.
Selain isu bilateral, kedua Menlu juga telah membahas secara khusus masalah di Gaza dan proses perdamaian di Timur Tengah, pasca insiden penyerangan pasukan Israel terhadap relawan kemanusiaan kapal Mavi Marmara.

Kapal Okeanos Explorer dari (NOAA) ANGKATAN LAUT AMERIKA SERIKAT

Kapal riset Amerika Serikat (AS) Okeanos Explorer dari National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA) mulai memasuki wilayah perairan Indonesia di Jakarta Utara pada Jumat (18/06).

"Dijadwalkan kapal ini akan bersama-sama kapal Republik Indonesia (RI) dari BPPT, Baruna Jaya IV, melakukan eksplorasi kolaboratif di laut dalam perairan Sangihe-Talaud, Sulawesi Utara," kata Ketua Corporate Branding and Marine Communication, Conservation International (CI) Indonesia Elshinta Suyoso-Marsden di Jakarta, Kamis.

Kegiatan ini, kata dia, merupakan bagian dari kerjasama kemitraan jangka panjang RI-AS untuk bersama memajukan Ilmu Kelautan, Teknologi, dan Pendidikan yang penting bagi ekonomi dan lingkungan bagi kehidupan di bumi ini.

Eksplorasi bersama ini merepresentasikan berbagai inisiatif yang pertama kalinya dilakukan oleh kedua negara yang memiliki persamaan karakteristik yaitu memiliki wilayah laut yang sangat luas di dunia, ujar Elshinta.

Pada ekspedisi internasional Okeanos Explorer untuk pertama kalinya ini akan bersama-sama dilakukan eksplorasi wilayah laut dalam yang belum pernah disibak kerahasiaannya ini selama sekitar dua bulan.

Okeanos juga akan mengirimkan berbagai data yang diperoleh dari penjelajahan laut dalam itu secara seketika (real time) berupa tampilan gambar-gambar hidup dan data lainnya secara langsung kepada para pakar, peneliti dan ilmuwan yang menonton dari kedua Pusat Komando Penelitian (Expedition Command Center/ ECC) di Jakarta dan Seattle, AS.

Peresmian ECC akan dilakukan oleh Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta disaksikan oleh Dubes AS untuk Indonesia dan para mitra peneliti dari institusi riset ilmiah lainnya.

Diharapkan eksplorasi ini dapat menghasilkan penemuan baru, memetakan dasar laut, memahami lokasi gunung bawah laut dari sisi geologi, biologi dan spesies.

Para Ilmuwan yang diperkirakan akan berpartisipasi dalam ekspedisi ilmiah tersebut (data Kementerian Ristek 2009) antara lain Sugiharto Wirasantosa, Budi Sulistyo dari BRKP, KKP, Yusuf Surachman Djajadihardja dan Ridwan Djamaluddin dari BPPT.

Kemudian Haryadi Permana dari Pusat Penelitian Geoteknologi, LIPI, Noorsalam Nganro, Hasanuddin Abidin, dan Sofyan Hadi dari Institut Teknologi Bandung, Hamdan Abidin dari Pusat survei Geologi, Kementerian ESDM, Dede Yuliadi dari Dishidros Mabes TNI AL dan Iswinardi dari Ditwilhan, Kemenhan.

Sedangkan tujuh ilmuwan AS diantaranya Stephen Randolph Hammond sebagai Chief Scientist dari NOAA; Russell Eugene Brainard, Adjuct Faculty dari Coral reef Ecosystem Division, NOAA; Patricia Barb Fryer, Planetary Scientist dari University of Hawaii, Hawaii Institute of Geophysics and Planetology, James Francis Holden dari Dept. of Microbiology, University of Massachussets.

Timothy Mitchell shank dari Biology Dept, Woods Hole Oceanographyc Institution, Verena Julia Tunniciffe, Professor dari Dept. of Biology, School of Earth & Ocean Sciences, University of Victoria, Canada, dan Laurence alan Mayer, Professor dari Hydrographic Center University of New Hampshire.

KRITERIA YANG BAGAIMANAKAH KEPEMIMPINAN YANG TANGGUH ?

Baru-baru ini ada seorang Menteri yang dikenal berintegritas mundur dari Kabinet Indonesia Bersatu. Banyak yang mengaguminya sebagai pemimpin langka di negeri ini. Sebagian lain menyayangkan keputusan itu, meski sebagian lain memafhuminya, namun ada pula yang mencibirnya.

Tak apa. Keputusan seseorang tidak mungkin memuaskan semua pihak. Tugas utama pemimpin adalah mengambil keputusan yang disertai keyakinannya, selain ia juga mampu berkomunikasi dan membangun tim efektif. Sejarah yang akan menguji keputusan sang Menteri itu kelak.

Setelah mundur, sang Menteri mencurahkan isi hatinya pada sebuah forum seminar yang diliput media luas. Menurut media, alasan utama pengunduran dirinya lantaran ia merasa tidak diterima lagi oleh sistem dan lingkungan politik negeri ini.

Pendek kata, boleh jadi menurutnya sistem dan lingkungan politik negeri ini "buruk" atau ia merasa bila situasi di negeri ini bukan lagi "pertarungannya", melainkan tanggungjawab pemimpin yang lebih tinggi lagi, wallahu'alam.

Seandainya ada kesempatan menyampaikan saran, alangkah bijaknya bila beliau dapat menahan diri agar "suhu" politik mendingin, sebab hal yang baik bila disampaikan pada waktu yang tidak tepat, dapat menjadi bahan perdebatan yang belum tentu produktif.

Sungguhpun demikian, alangkah bijaknya pula bila kita dapat mengormati keputusan dan pandangannya itu. Rekam jejaknya yang berani mengambil keputusan dengan asumsi yang dipahaminya adalah kisah tentang contoh pengambilan keputusan pemimpin sejati pada situasi lingkungan finansial global yang tak dapat diduga.

Keputusannya untuk menyelamatkan sebuah bank kecil yang ditujukan untuk menghindari dampak buruk yang lebih besar, sehingga belakangan ekonomi negeri ini kini membaik memang menjadi bahan perdebatan apakah berdampak sistemik atau tidak.

Perdebatan itu entah sampai kapan akan berakhir. Para politisi dan ekonom pun berbeda pendapat, meskipun Perbanas dan para bankir membenarkan keputusan sang Menteri.

Saya tak bermaksud mengulas lebih jauh keputusan sang Menteri itu. Kisah ini mengingatkan saya pada kisah-kisah para pemimpin tangguh, yang mampu membuat perbedaan, tanpa bermaksud membuat perbandingan dengan sang Menteri. Rakyat lah yang akan menilai. Sebab mereka punya hati dan pikirannya sendiri.

Seorang teman berujar, ada kebebasan memilih untuk bersikap dan bertindak, ada pilihan atau keputusan sulit yang harus diambil, dan tentu saja ada risiko yang harus ditanggung setelahnya. Setiap orang bebas meletakkan dirinya dalam sejarah.

Para pakar kepemimpinan mengajak kita untuk tetap memiliki imaginasi yang baik meski boleh jadi kita hidup pada lingkungan buruk.

Imaginasi baik yang disertai ikhtiar dan disiplin untuk melakukan yang terbaik, disertai pada kayakinan pada pertolongan Sang Maha Kuasa adalah kunci sukses yang sering kita dengar tentang kisah para pemimpin besar.

Seseorang yang melakukan sesuatu yang disertai imaginasi kebaikan akan menjadikan dirinya sebagai pribadi yang menempatkan sistem atau lingkungan sekitar sebagai bagian dari pendukung misi hidupnya, "seburuk" apapun lingkungan itu.

Lingkungan yang "buruk" itu sejatinya adalah medan latihan penempaan lahirnya pemimpin yang lebih tangguh.

Kisah-kisah keberhasilan pemimpin tangguh sering melintasi sekat ruang dan waktu, bahkan agama dan keyakinan sekalipun. Sebagai contoh, kepemimpinan Muhammad Yunus menjadi inspirasi dimana-mana. Budi pekerti Bunda Teresa juga telah menjadi pelajaran tentang kekuatan niat baik dan dahsyatnya pelayanan. Demikian pula, Mahatma Gandhi dikagumi dimana-mana.

Konsep Ketuhanan yang berbeda dalam berbagai agama yang diyakini para penganutnya hendaknya tidak membatasi kita untuk berbagi pelajaran tentang rahasia keberhasilan kepemimpinan yang tangguh, bukan?

Sebagai seorang Muslim, tentu saya meyakini bila Sang Maha Kuasa senantiasa memberikan hamba-Nya untuk berkesempatan memilih dan mengubah keadaan yang dihadapinya. Dia Maha Tahu akan kemampuan makhluk paling sempurna ciptaan-Nya untuk dapat melakukan pilihan-pilihan terpuji di hadapan-Nya.

Ibarat sebuah pagelaran musik berkelas dunia, kreasi dan stamina manusia terpuji itu semakin kuat dalam dalam mengatur irama atau lagu yang diinginkannya.

Ia adalah manusia merdeka, lantaran sikap dan tindakannya tidak disandera oleh kondisi lingkungan sekitarnya.

Bagaikan seorang maestro, ia mampu mengkonfigurasikan kombinasi semua alat musik dan pemain-pemain yang tersedia menjadi persembahan yang tetap indah di hadapan siapapun yang mendengarkannya.

Tentunya, ia pun punya pilihan lain untuk menyerah atau berhenti memimpin pagelaran itu, lantaran sebagian alat musik dan kualifikasi pemain-pemainnya tidak seperti yang ia harapkan.

Namun, ia tidak melakukan hal itu, sebab ia yakin, situasi yang dihadapinya telah disediakan oleh sang pemilik hajat pagelaran musik, yang tahu kemampuan sang maestro itu.

Sahabatku yang baik, ilustrasi pagelaran musik itu adalah tentang kehidupan kita. Kehidupan yang kita hadapi adalah rangkaian situasi yang hadir di hadapan kita, meski boleh jadi kita sering tidak mengharapkannya.

Meski kita tidak punya kebebasan sepenuhnya memilih situasi yang dihadapi, bukankah kita punya kebebasan untuk merespon atau bersikap atas situasi yang kita hadapi itu, bukan?.

Sang Maha Kuasa lebih tahu kemampuan manusia ciptaan-Nya, bila memilih tindakan sebagai manusia terpuji.

Saat kita berdoa dengan sepenuh hati agar dijauhkan dari semua masalah, seringkali justru masalah datang, yang membuat kita makin tangguh lantaran kita mampu mengatasinya, bukan?

Kekuatan Keyakinan
Kekuatan keyakinan adalah harta tak ternilai yang kita miliki.

Mengapa bila kita yakin bisa melakukan sesuatu, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, biasanya kemudahan dan berbagai "kebetulan" terjadi? Demikian sebaliknya, bukan?.

Secara sains, ahli fisika, Prof. Yohannes Surya, membuktikan hal itu. Berbagai keberhasilan para siswa-siswi Indonesia meraih juara Olimpiade Sains dan Matematika beberapa tahun ini dapat dijelaskan dari perspektif ilmu fisika.

Ketika impian membawa nama baik negeri, kesungguh-sungguhan, disiplin, pikiran positif dan totalitas bertemu, maka secara fisika, semua lingkungan serentak memberikan "kemudahan" dan menjadi energi besar yang mendukung keberhasilan proyek kemanusiaan itu. Ia menyebutnya sebagai gerakan Semesta Mendukung atau "Mestakung".

Dalam sebuah perbincangan dengan Prof. Yohannes Surya pada awal tahun 2008, saya memperoleh gambaran menarik bahwa persiapan, pengiriman dan pelaksanaan beberapa tim Olimpiade yang dipimpinnnya tidak difasilitasi oleh ketersediaan sumberdaya dan logistik yang melimpah.

Malah menurutnya, kesiapan sumberdaya dan logistik sering terpenuhi secara minimal pada saat-saat terakhir menjelang keberangkatan.

Prof. Yohannes Surya dan rekan-rekan selain menggalang dukungan Pemerintah, juga para sponsor dan dukungan perorangan yang peduli tentang kualitas dan prestasi anak bangsanya.

Menurutnya, memang tidak mudah melakukan ikhtiar itu, namun ia punya keyakinan kuat bila gerakan kebaikan ini akan sampai pada tujuannya. Selain terus memompa semangat diri dan timnya, ia juga terus mempompa semangat para siswa-siswinya.

Mereka semua memiliki kepribadian kuat sembari terus membangun jejaring dukungan.

Kisah keberhasilan Tim Olimpiade ini membuktikan bahwa manusia sejatinya memiliki kekuatan yang luar biasa bila ia memiliki kepribadian yang kuat yang dibangun atas imaginasinya tentang kebaikan pada masa depan, disiplin, ketekunan, prasangka positif dan senantiasa terbuka untuk terus mengasah kemampuan setiap hari.

Dengan kekuatan kepribadian itu, maka lingkungan buruk apapun, sekali lagi, adalah medan latihan dan penempaan diri.

Kisah luar biasa ini sesungguhnya adalah pengulangan atas berbagai sejarah masa lalu.

Ketangguhan Pemimpin Masa Lalu
Pada masa lalu banyak tokoh perubahan mampu mengubah keadaan buruk untuk menjadi karya yang menyejarah.

Sejarah keberhasilan negeri ini menjadi pelaku utama perlawanan negara-negara terjajah terhadap kolonialisme (1945-1955) juga membuktikan hal itu. Kita sering melupakannya.

Setelah Konperensi Asia-Afrika yang digagas Indonesia pada tahun 1955 di Bandung, makin banyak negara-negara terjajah memerdekakan diri. Konperensi itu telah menjadi inspirasi besar bagai bangsa-bangsa lain.

Seokarno, Hatta, Sjahrir, Natsir, Agus Salim dan para pendiri Republik lainnya adalah para manusia biasa yang memiliki kekuatan keyakinan dan tindakan-tindakan yang luar biasa.

Kekuatan kepribadian juga telah membuktikan dahsyatnya perlawanan Pangeran Diponegoro, Tjut Nyak Dhien, Teuku Umar, Pattimura, Kyai Maja, Sultan Hasanudin, Maulana Yusuf dan para Pahlawan Nasional kita lainnya terhadap penjajah Belanda pada masa lalu, melalui kemampuannya menggalang dukungan Rakyat yang dipimpinnya.

Maukah kita belajar dari para pemimpin besar itu? Jangan lupakan sejarah, atau "jas merah" kata Seokarno pada tahun 1967.

Kisah paling fenomenal bagi saya adalah ketangguhan kepribadian seorang pribadi mempesona, Nabi Muhammad SAW. Kekuatan kepribadiannya mampu membekalinya untuk mengatasi berbagai situasi buruk yang dihadapinya pada empat belas abad silam.

Kekuatan kepribadian itu bahkan dipupuk sejak sebelum Beliau diangkat jadi Rasul pada usia 40 tahun.

Sejak muda, rekam jekaknya adalah manusia terpercaya, Al Amien. Siapapun yang berbisnis dengannya merasa mendapat pelayanan terbaik.

Keunikan sekaligus kelebihannya dalam berbisnis ialah ia senantisa menguraikan lengkap kelebihan dan kekurangan produk yang dibawanya, disertai kesantunannya dalam berbisnis.

Semua perilaku itu telah teruji telah menjadikannya sebagai manusia yang dikagumi (the most admired business person) oleh siapa saja pada masa itu.

Demikian mempesonanya, para investor yang berasal dari kaum Nasrani dan Yahudi justru memintanya untuk mengelola bisnis mereka.

Muhammad SAW sejak muda terus memupuk karakternya sebagai pribadi yang jujur (shidiq), amanah (mampu menjaga kepercayaan), fathonah (memiliki kompetensi unggul) dan tabligh (kuat bersilaturahmi).

Dengan bekal kepribadian yang kuat itu, Nabi Muhammad SAW mampu menghadapi berbagai lingkungan buruk yang dihadapainya.

Kisah perlakukan buruk warga Taif dan Suku Quraisy adalah latihan yang menempa pribadi Muhammad SAW yang justru semakin kuat dan pejal.

Sahabatku yang baik, sekali lagi, tulisan ini tidak untuk membandingkan kisah-kisah besar masa silam dengan saat ini. Namun, tak ada salahnya bukan kita belajar terus dari sejarah dan kisah masa silam ini agar dapat menjadi sumber kearifan bagi kita untuk menjadi para pemimpin tangguh, lantaran sejarah terus berulang?

Saya selalu ingat kata-kata bijak "nahkoda hebat selalu terlatih dari kemampuannya mengatasi berbagai badai yang ganas".

Komitmen untuk menegakkan kejujuran, keadilan, ketekunan, keberanian, membangun kompetensi, melakukan pelayanan terbaik, menjaga kepercayaan teman atau mitra, serta menjaga silaturahmi adalah nilai-nilai yang sejatinya dapat memperkuat kekuatan kepribadian kita sebagai manusia merdeka, bukan?

Sebab dengan bekal semua kekuatan itu, semua badai yang datang justru menjadi kesempatan untuk menempa kualitas kepemimpinan diri kita agar terus naik kelas, bukan? Wallahu'lam. (***)

*) Praktisi Manajemen,

' INDONESIA RAYA ' Adalah Negara Anti Diskriminasi Suku &.Ras

Beberapa waktu lalu seorang sahabat Blog I-I yang mengaku berasal dari rumpun bangsa Melanesia menyampaikan surat kepada saya tentang masih kuatnya diskriminasi di Indonesia. Yang bersangkutan menyampaikan bahwa di Papua telah lama berkembang perasaan berbeda karena dibedakan dalam benak dan hati anak-anak Papua, akibatnya mereka tidak merasa sebagai bagian dari kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa baik yang menginduk pada suku bangsa Melayu Tua, Melayu Muda, Chinese, India, Arab, maupun Melanesia.

Mengapa hal itu bisa terjadi?


Menjadi tugas intelijen dan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pengkajian secara serius dan segera mengambil langkah-langkah yang efektif dalam membangun identitas keIndonesiaan secara bermartabat dan berdasarkan pada keiklashan dan pemabngunan moral-spirit bangsa yang egaliter tanpa membedakan ras dan suku bangsa.

Bangsa Indonesia didalamnya masih menyimpan potensi besar rasisme dimana antar suku bangsa saling memiliki prasangka dan sikap diskriminasi. Orang Jawa misalnya sering dihina dengan sebutan Jawa koek dan menjadi bahan banyolan di Jakarta, Orang Padang dilabelkan dengan sikap kikir (padang bengkok), orang Batak dengan kekasarannya, orang Betawi yang kampungan, orang papua dengan kebodohan dan hinaan lainnya, dst..dst. Sadarkah kita bahwa semua sikap saling menghina tersebut telah mengoyak persaudaraan kita dalam kebangsaan Indonesia.

Benar bila dikatakan tidak ada bangsa Indonesia, yang ada hanya kumpulan suku-suku bangsa yang secara iklash bersatu membentuk satu bangsa baru Indonesia, hampir sama dengan Amerika yang sebenarnya merupakan kumpulan bangsa imigran dari berbagai benua di dunia.

Bahaya laten dari diskriminasi antar suku bangsa jauh lebih besar dari pada laten komunis ataupun radikalisme agama, karena taruhannya adalah pecahnya Republik Indonesia menjadi negara-negara kecil yang lemah. Oleh karena itu, perlu dibangun sejak dini bagaimana sesungguhnya potret bangsa Indonesia yang ideal dan kita harapkan bersama.

Bangsa Indonesia yang beraneka suku bangsa harus dibangun atas dasar kesamaan derajat sebagai umat manusia. Kita lahir setara sebagai manusia terlepas dari latar belakang etnisitas yang melekat sebagai keturunan dari orang tua kita. Prinsip ini harus ditanamkan sejak usia dini di sekolah dasar dan diperkuat hingga dewasa melalui peraturan yang menjamin bahwa perlakuan diskriminatif melanggar hukum positif di Indonesia.

Sebagai sebuah negara demokratis, sikap anti diskriminasi adalah sejalan. Bahkan dari kacamata adat istiadat maupun agama yang dipeluk di seluruh Nusantara, penghargaan terhadap kemanusiaan yang tidak membedakan latar belakang suku juga sejalan. Lalu dimana letak kesalahan kita sebagai anak bangsa?

Terjadinya pengkotak-kotakan dalam hubungan sosial dan kuatnya penanaman rasa berbeda diantara kita telah melahirkan batasan dalam hubungan sosial yang sehat. Kita hampir selalu menyimpan prasangka terhadap sesama saudara bangsa kita. Padahal kita semua pada saat yang bersamaan mendambakan persaudaraan yang tulus dalam membangun Indonesia Raya.

Setelah kita membangun prinsip-prinsip anti diskriminasi di sekolah dasar dan lanjutan, serta menciptakan koridor hukum yang melindungi kita semua dari tindakan diskriminatif, maka diperlukan pula sebuah tata kelola sosial, ekonomoi dan hukum yang menjamin bahwa prkatek diskriminatif tidak akan dapat berkembang. Hal itu mencakup pendidikan publik melalui berbagai media yang dilakukan secara terus-menerus, bukankah kita memiliki Kementerian Kominfo yang seharusnya melakukan kegiatan tersebut?

Pada tingkat masyarakat, gerakan civil society yang turut memperkuat pondasi anti diskriminasi perlu didukung oleh berbagai pihak termasuk pemerintah. Hal ini akan secara efektif menembus sekat-sekat perbedaan. Namun prosesnya tidak boleh dipaksakan melainkan berjalan secara wajar, normal dan bertahap untuk menghindari resistensi yang bersifat kekerasan atau provokasi tertentu dengan memperkuat isu perbedaan.

Keluhan di propinsi lain dalam isu diskriminasi relatif telah mulai menghilang, namun di Papua tampaknya hal ini masih cukup besar dan kita semua wajib membuka mata dan memperhatikan apa yang terjadi di Papua. Perbedaan fisik yang cukup menyolok seringkali menimbulkan "rasa" berbeda, hal inilah yang harus kita proses dalam persaudaraan sejati demi masa depan kita sebagai sebuah bangsa yang besar. Apabila "rasa" tersebut tidak dapat diatasi dengan pendidikan, dengan pembangunan komunikasi sehat, dengan proses pembauran yang wajar serta dengan sikap saling menghormati, tentunya kita akan terus terjebak dalam pe"rasa"an berbeda, membedakan dan dibedakan. Kesempatan kepada saudara kita di Papua untuk belajar di propinsi lain dan diperlakukan secara wajar sebagai saudara sebangsa akan mendorong terjadinya penigkatan saling memahami. Namun proses ini tidak dapat terjadi dalam waktu semalam, karena masyarakat begitu luas dan banyak elemennya sehingga, konflik personal kadang kala dikembangkan menjadi konflik yang bersifat antar ras, hal inilah yang harus dihindari. Pengalaman-pengalaman personal tidak dapat menjadi justifikasi terjadinya praktek diskriminasi secara terstruktur, namun berdasarkan pengalaman personal tersebut kita dapat gunakan untuk menghindari terjadinya diskriminasi yang disengaja secara struktural.

Kepada seluruh sahabat Blog I-I di Papua. Jangan takut dan khawatir dalam memperjuangkan kesamaan derajat dengan seluruh komponen bangsa Indonesia.

Semoga bermanfaat.

Ada Kriminalisasi & Ada yang Keliru dalam Kasus Susno Duadji

Mantan Ketua MPR Amien Rais menilai ada kejanggalan dalam kasus yang ditimpakan Polri pada mantan Kabareskrim Polri Komjen Susno Duadji. Hal itu disampaikan Amien saat menerima kedatangan keluarga Susno untuk silaturahim di kediamannya, Perumahan Taman Gandaria Blok C nomor 1, Jakarta, Sabtu (12/6/2010).

"Saya bukan ahli hukum, tapi saya common sense. Tapi, saya tahu bahwa ada sesuatu yang memang keliru (dalam kasus Susno)," katanya.

Dilanjutkannya, ada upaya kriminalisasi, rekayasa hukum, dan demonisasi dalam kasus Susno yang dilakukan oleh pihak-pihak kepolisian dan penguasa.

"Jadi orang yang berjiwa besar, penguasa yang berjiwa besar itu enggak ada salahnya kalau kemudian menarik langkah-langkah yang sudah keliru itu. Supaya kita semua mendapatkan ya satu gambaran penegakan hukum yang tidak kena intervensi politik, yang tidak kena katakanlah demonisasi dan juga kriminalisasi," tuturnya.

Dikatakannya, penyidik dan Polri seakan seperti mencari-cari konteks kesalahan Susno untuk akhirnya menjebloskan Susno ke dalam tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. "Dibuat-buat ceritanya," ucapnya.

Amien pun mengecam sikap Polri yang menangkap paksa Susno di beberapa kali kesempatan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh jenderal bintang tiga itu.

"Saya kira semua orang yang punya hati nurani itu tidak setuju ya. Seorang perwira tinggi Polri itu dicokok, orang Malaysia bilang, diambil saja. Terus orang pesakitan, saya kira mencederai rasa keadilan," kata Amien Rais.

Sumber: Kompas Online

Rezim Neolib

Saya faham betul kegelisahan sahabat Blog I-I yang kecewa dengan artikel yang saya tulis beberapa waktu silam tentang Moral Story dari Sri Mulyani, serta masukan dari Grup Diskusi 77-78 dengan catatan panjang lebar tentang rezim Neolib yang merugikan bangsa dan negara Indonesia.

Satu hal terpenting adalah Blog I-I tidak memback-up argumentasi Rezim Neolib ataupun menyetujui cara pandang yang sangat negatif dari kelompok yang mengaku anti Neolib.

Apa yang Blog I-I ajak dari seluruh sahabat adalah berpikir kritis yang keluar dari jargon politik - ekonomi, serta melangkah pada wilayah strategis dan cara berpikir pragmatis untuk kepentingan bangsa dan negara melalui penentuan taktik yang akan menjadi kebijakan negara dalam mensejahterakan kita semua.

Coba renungkan pandangan saya berikut ini:

Pertama, dalam dunia gagasan boleh-boleh saja kita berbicara tentang nasionalisme ekonomi dan ekonomi kerakyatan. Demikian juga dalam dunia gagasan, kita juga boleh saja mendambakan pasar bebas yang akan mensejahterakan seluruh umat manusia di dunia.
Pada kenyataanya ekonomi selalu bergerak dalam nafsu kepentingan memperoleh keuntungan (the nature of economy). Bila kita bicara tentang kendali negara, nasionalisme ekonomi dan ekonomi untuk rakyat, dalam prakteknya pelaku ekonomi tidak akan peduli dengan semua jargon tersebut, yang akan dipedulikan adalah apakah sebuah investasi akan menguntungkan, apakah perdagangan akan menjanjikan keuntungan, apakah sebuah pasar akan mampu menyedot produk sebanyak-banyaknya, apakah ada resiko kerugian dari sebuah tindakan ekonomi. Begitu sederhananya sehingga seringkali agak mengerikan karena keuntungan adalah segalanya dalam prinsip dasar manusia melakukan kegiatan ekonomi. Pasar bebas dengan berbagai "aturan" yang menguntungkan kelompok kapitalis juga menghembuskan janji kesejahteraan yang lebih luas, namun prakteknya adalah penghisapan ekonomi dari lemah oleh yang kuat dan itulah realitanya.

Kedua, hanya terdapat dua pilihan yaitu ikut dalam perjalanan ekonomi global atau menutup diri dan mengambil kebijakan anti globalisasi (tutup pintu atau konfrontasi kebijakan yang menolak ikut dalam arus ekonomi liberal). Diantara beberapa platform politik dari partai politik, hanya Gerindra yang memiliki platform berbeda dengan ketegasan dalam strategi pembangunan eknominya yang mengambil jargon kerakyatan. Sementara partai politik lainnya cenderung campuran atau bahkan cenderung liberal. Tidak ada yang salah dengan semua konsep dan platform tersebut, karena ujiannya adalah pada saat dihadapkan dengan realita dunia dan kekuatan-kekuatan ekonomi yang ada baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kenyataan bahwa kekuatan ekonomi di dalam negeri dikuasai hanya oleh sekitar 1000-an elit Indonesia tentunya tidak dapat diabaikan bukan. Bahkan meskipun fakta telah menunjukkan betapa Aburizal Bakrie melakukan banyak kesalahan di tingkat nasional, kita tidak dapat seenaknya menyingkirkannya dari lingkaran kekuasaan karena Dia salah seorang yang memegang kunci ekonomi Indonesia. Kemudian kenyataan ekonomi global berputar dalam prinsip ekonomi liberal tentunya tidak dapat kita hindarkan. Realita ekonomi mendesak pemerintah Indonesia untuk memilih kebijakan yang tepat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Ketiga, kita sangat ketinggalan dalam perdebatan ideologi ekonomi-politik. Kita juga kurang canggih dalam memahami perkembangan neoliberalisme dan sosialisme. Akibatnya kita terjebak dalam kebiasaan labeling yang cenderung melahirkan sentimen negatif. Padahal saya yakin kita semua ingin memajukan bangsa dan negara. Di dunia Barat, perdebatan antara sosialisme dan liberalisme telah begitu kompleksnya sehingga semakin sulit mencari batasannya dalam realita sehari-hari. Hal itulah yang menyebabkan lengkapnya diskursus atau perdebatan antara kelompok kaum kanan (liberal) dan kiri (sosialis), sehingga lahir kelompok kiri tengah dan kanan tengah yang semakin memperkaya khasanah perdebatan dalam penyusunan kebijakan ekonomi-politik suatu negara. Perbedaannya dengan perdebatan yang dilakukan di Indonesia adalah adanya kemauan seluruh pihak untuk saling mendengarkan dan mencari jalan yang terbaik untuk negara. Tradisi tersebut tampaknya kurang kuat di Indonesia.

Keempat, saya sangat menghormati pihak-pihak yang kritis dan mengembangkan analisa yang mengkritisi pemerintah dan seyogyanyalah pemerintah mau mendengarkan. Namun kritikan tersebut harus dibangun dalam semangat kemajuan Indonesia dan bukan menghancurkan sendi-sendi yang ada, karena kita akan semakin ketinggalan. Kepada pemerintah, janganlah terlalu alergi terhadap kritik dan masukan dari masyarakat khususnya yang bersifat ilmiah dan penelitian terhadap bahaya terlalu larutnya Indonesia dalam faham liberalisme ekonomi, karena fakta-fakta di dalam negeri telah tampak ketidakseimbangan dalam pembangunan ekonomi, dimana kelompok ekonomi lemah semakin tersingkir dengan masuknya gurita ekonomi khususnya di bidang retail.

Kelima, kebijakan pemerintah apapun bentuknya baik yang bersifat proteksi ekonomi wong cilik, maupun yang pro-pengusaha besar seyogyanya telah melalui proses evaluasi yang seksama sehingga akan dapat mencapai manfaat terbesar dan bukan dikendalikan oleh elit-elit tertentu sehingga miskin visi kebangsaan.

Semoga catatan saya ini dapat mengklarifikasi posisi Blog I-I dalam perdebatan tentang Rezim Neolib.

Habib Ali al Habsyi dan Romo Vicensius Kirjito Jadi Penerima Maarif Award 2010

TEMPO . Habib Ali al Habsyi dari Kalimantan Selatan dan Romo Vicensius Kirjito dari Magelang, Jawa Tengah ditetapkan sebagai penerima Maarif Award 2010 oleh dewan juri. Kedua tokoh ini dinilai konsisten berjuang dalam bidangnya.Habib Ali Al Habsyi dinilai keyakinannya telah menjadi common denominator,Sedangkan Romo Vicentus mampu merespon kemiskinan ekologi.

Pemberian award itu diberikan Kamis (10/6) malam di Gedung Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki Jakarta. Penghargaan diberikan langsung Pendiri Maarif Institute, Ahmad Safii Maarif.

"Dewan Juri menemukan kenyakinan beragama telah menjadi common denominator bagi Habib Ali Al Habsyi dan Romo Vicensius Kirjito dalam merespon kemiskinan dan ekologi. Meskipun, keduanya berasal dari latar belakang yang berbeda" kata Clara Joewono, Sekretaris dewan juri Maarif Award 2010.Panitia, kata Clara Joewono mengatakan telah menelurusi rekam jejak sejumlah kandidat yang sangat potensial di beberapa daerah. Dan hanya dua aktivis akar rumput itu yang dinilai dewan juri layak memenuhi kualifikasi utama sebagai penerima Award.

Rompo Ismartomo yang juga sebagai anggota dewan juri menambahkan bahwa karakter penghargaan Maarif Award 2010, mengedepankan kerja-kerja kemanusiaan di akar rumput dengan berpijak pada keyakinan yang bersifat iunklusif sekaligus memberdayakan. Dan hal tersebut dapat ditemukan pada dua sosok aktivis lokal asal Kalimantan Selatan dan Jawa Tengah itu.

Dewan juri melakukan proses seleksi dan kajian mendalam untuk Maarif Award 2010 terhadap rekam jejak sejumlah kandidat sejak beberap awaktu dan akhirnya sampai pada tahapan final.

Profile Data

Habib Ali Al Habsy
Lahir di Barabai
15 September 1966
Alumnus Ekonomi Unlam
Banjarmasih 1991
Aktivis pemberdayaan masyarakat 1987
Mendirikan NGO Lembaga Wahana Muda (Lewin) 1990


Romo V Kirjito
Lahir di Kulon Progo
18 November 1953

Jadi Pastor Paroki St. Maria Magelang tahun 2000
Memperjuangkan air bersih di kaki Gunung Merapi
Mengobarkan semangat perlawanan masyarakat Merapi terhadap upaya perusakan lingkungan hidup dengan cara damai

Beredar Nama Warga Negara Indonesia Diduga Tewas di Gaza

Senin, 31 Mei 2010 | 23:56 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta -Kabar tewasnya satu orang warga negara Indonesia di perairan Tel Aviv, dalam aksi penghadangan bantuan menuju jalur Gaza oleh tentara Israel, semakin santer. Meski kantor Medical Emergency Rescue Comitee atau Mer-C di Jakarta belum membenarkan kabar tewasnya WNI tersebut, namun nama korban yang diduga tewas terkena berondongan peluru tentara Israel itu telah beredar.

“Memang beredar kabar tentang tewasnya seorang WNI tersebut. Tapi kebenaran kabar itu belum dapat dikonformasi, nama dan identitas korban pun belum kami dapat, terima kasih,” ujar salah seorang anggota Mer-C, dr Riza kepada TEMPO, Senin (31/5), di Jakarta.

Namun, sumber TEMPO mengatakan, seorang korban yang diduga tewas itu ialah bekas wartawan bernama Wisnu. “Kabarnya namanya Wisnu, eks wartawan yang dikabarkan tewas. Istrinya juga bekas wartawan salah satu surat kabar berbahasa asing di Indonesia,” ungkap sumber tersebut. Namun kembali, sumber tersebut menyatakan kabar tersebut masih simpang siur. “Masih belum terkonfirmasi secara pasti.”

Sementara pihak Mer-C melalui Ketua Presidium MER-C, dr. Sarbini Abdul Murad mengutuk keras aksi Israel tersebut. “Dunia wajib mengutuk serangan Israel terhadap relawan kemanusiaan yang berada di kapal Mavi Marmara,” tegasnya seperti dikutip situs Mer-C. Serangan Israel tersebut dilakukan sekitar pukul 4 dinihari waktu setempat. Israel menyerang dengan menggunakan helikopter dan sejumlah pasukannya diturunkan di kapal “Mavi Marmara”.

Jumlah korban diperkirakan akan terus bertambah karena pasukan Israel masih menguasai kapal bantuan “Mavi Marmara” yang mengangkut sekitar 500 lebih relawan dan aktifis kemanusiaan dari berbagai Negara. “Hingga saat ini, kami masih belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai identitas relawan yang menjadi korban karena hubungan komunikasi yang masih terputus dengan Tim MER-C yang berada di kapal tersebut,” ungkap Sarbini.