TNI Wajib mencontoh Keberhasilan Industri Militer Iran,

Michael Mullen, Kepala Staf Gabungan Militer Amerika Jum'at hari ini (03/9) menyatakan ‎bahwa musuh utama yang dihadapi AS saat ini bukan Iran tapi beban ekonomi Amerika membiayai $ 700 milyard US untuk Anggaran Milter Amerika yang membuat ekonomi Amerika terpuruk sekedar berkelit Malu karena Iran telah berhasil cemerlang melawan sanksi dan embargo militer Barat karena secara mandiri industri militer Iran berhasil membuat Dunia berdecak kagum. Pernyataan Resmi yang Jujur justru datang dari Badan Intelejen AS (CIA) mengakui bahwa ‎opsi menyerang Iran berarti bencana bagi AS. Karena kepentingan AS secara ‎langsung akan terancam, jika Israel dan Iran berperang.

TNI Wajib mencontoh Keberhasilan Industri Militer Iran, Hasil Sanks Militer Amerika Serikat dan Kroni kroni nya ini dibuktikan dalam beberapa hari terakhir ini, Iran juga mengejutkan kembali dunia dengan memamerkan kesuksesannya di bidang industri pertahanan militer. Jet pembom tanpa awak produksi dalam negeri Iran bernama Karrar, dipamerkan di Universitas Industri Malek Ashtar, bertepatan dengan peringatan Hari Industri Pertahanan. Pameran jet pembom itu disaksikan oleh Presiden, Republik Islam Iran, Mahmoud Ahmadinejad.

Karrar adalah pesawat tanpa awak jarak jauh pertama milik Iran yang mampu mencapai target jarak jauh dengan membawa bahan peledak yang cukup berat. Ini adalah kesuksesan teknologi Iran yang menakjubkan karena selama ini, hanya dua negara yang mampu membuat jet tanpa awak dengan teknologi tinggi. Kedua negara itu adalah AS dan Perancis. Selain itu, Rezim Zionis Israel juga memproduksi pesawat tanpa awak dengan bantuan AS.

Iran juga sudah memulai pembuatan pesawat tanpa awak sejak militer Rezim Saddam Husein menyerang Iran pada dekade 80-an. Hingga kini, Iran sudah membuat berbagai jenis pesawat tanpa awak.

Jet tanpa awak Karrar mempunyai spesifikasi luar biasa. Motor turbojet Karrar dapat mencapai kecepatan hingga 1000 km perjam dengan ketinggian yang luar biasa. Jet tanpa awak Karrar ini mempunyai panjang empat meter yang juga dapat membawa berbagai jenis bom dan roket. Empat jenis roket yang diangkut Karrar dapat menghancurkan target dari jarak 1000 km dan bomnya juga dapat meratakan posisi musuh dengan daya destruktif yang luar biasa.

Dalam acara yang yang memamerkan jet Karrar tersebut, Presiden Republik Islam Iran, Mahmoud Ahmadinejad menyampaikan pesan perdamaian dan menyatakan bahwa jet tanpa awak ini dibuat untuk mengantisipasi kemungkinan serangan musuh. Ia menegaskan, "Republik Islam Iran tidak dapat diam dalam menyikapi kezaliman dan ketidakadilan. Untuk itu, Iran harus mencapai tingkat kemajuan dan ketangguhan yang membuat para musuh pesimis." Dengan demikian, Ahmadinejad menegaskan bahwa Karrar itu berfungsi sebagai senjata defensif yang menahan serangan musuh.

Keberhasilan jet tempur tanpa awak yang dibuat Iran, spontan mendapat reaksi dari berbagai media asing. Koran Perancis, Le Parisien, menyinggung acara yang memamerkan jet tempur Karrar menulis, "Iran menunjukkan kemampuannya menghadapi kemungkinan segala serangan atas situs-situs nuklirnya." Koran itu juga menambahkan, Iran akhir-akhir ini menunjukkan berbagai keberhasilannya di bidang industri militer, khususnya di bidang sistem rudal, pesawat tanpa awak, kapal cepat dan kapal selam."

Koran Al-Quds Al-Arabi juga menulis, "Awal tahun ini, AS menyatakan kekhawatirannya atas program dalam pembuatan pesawat tanpa awak Republik Islam Iran. Menurut laporan koran itu, Iran dengan membuat jet tanpa awak Karrar, bergabung dengan negara-negara pembuat pesawat tanpa awak di dunia.

Rudal dan Kapal Perang

Keberhasilan lainnya yang membuat dunia tercengang adalah rudal baru Qiam dari darat ke darat. Rudal ini menjadi koleksi terbaru rudal Iran. Rudal baru Qiam itu diumumkan dua hari sebelum dipamerkannya jet tanpa awak Karrar. Spesifikasi unggul Qiam ini adalah tidak memiliki sayap sirip yang dapat meningkatkan kecepatan dan membidik target dengan jitu. Ketua Badan Industri Penerbangan Kementerian Pertahanan Republik Islam Iran, Brigjen Sayid Mehdi Farahi menyatakan, "Rudal balistik Qiam dapat diluncurkan dengan menggunakan berbagai launcher khusus."


Rudal Qiam juga dapat menghantam berbagai macam target di berbagai jarak sesuai dengan misi yang ditentukan. Bahkan menurut Brigjen Farahi, "Dapat dikatakan bahwa pengalaman 25 tahun industri pertahanan dan penerbangan Iran, telah teringkas dalam rudal Qiyam." Lebih dari itu, rudal Qiam juga berfungsi sebagai anti-radar.

Bersamaan dengan uji coba rudal Qiam, Iran juga menguji rudal generasi ketiga Fateh 110. Rudal balistik ini diproduksi untuk pertama kali pada tahun 2002. Kini, rudal ini dengan kejituan luar biasa dapat membidik target. Selain itu, rudal Fateh 110 menggunakan bahan bakar padat.

Dalam beberapa hari terakhir ini, dua kapal terbaru Iran, Dzulfiqar dan Seraj diproduksi massal. Dua kapal cepat itu berfungsi sebagai penangkal serangan musuh. Dalam manuver militer beberapa bulan lalu, kedua kapal itu mampu menampilkan manuver dengan sempurna. Kedua kapal itu mempunyai kecepatan tinggi dan memiliki daya bidik yang luar biasa.

Menteri Pertahanan Republik Islam Iran, Brigjen Ahmad Vahidi dalam acara peresmian pabrik yang memproduksi kapal-kapal cepat Seraj 1 dan generasi baru kapal Dzulfiqar, hari Senin (23/8), mengatakan, "Kapal Seraj 1 didesain sebagai kapal cepat destroyer yang dilengkapi rudal untuk wilayah panas." Ia juga menjelaskan, "Organ kapal Seraj 1 adalah fiberglass yang juga dilengkapi dengan alat-alat komunikasi dan radar pendeteksi." Vahidi menambahkan, "Kapal Seraj 1 didesain sedemikian rupa sehingga suara akibat kecepatan tinggi kapal ini tidak masuk dalam kabin kapal."

Adapun mengenai kapal Dzulfiqar, Ahmad Vahidi menjelaskan, "Kapal ini didesain sebagai kapal operasi yang dapat menyerang kapal-kapal musuh dengan cepat. Kapal itu juga dilengkapi roket dan senjata lainnya." Ia menambahkan, "Kecepatan tinggi dan manuver cepat adalah spesifikasi khusus yang dimiliki kapal Dzulfiqar."

Panglima Angkatan Laut Pasdaran Republik Islam Iran, Ali Fadavi, setelah peresmian pabrik kapal Seraj dan Dzulfiqar, menyatakan, "Di bidang kapal cepat pelempar roket, tidak ada negara di dunia yang mempunyai kekuatan seperti ini." Ia juga menegaskan, "Rata-rata kecepatan kapal cepat Iran lebih cepat dua kali lipat dibanding kapal-kapal cepat AS."

Iran tidak hanya berhasil membuat kapal-kapal kelas menengah, tapi juga mampu membuat kapal selam dengan kecanggihan yang menakjubkan. Empat kapal selam modern Ghadir produksi Perindustrian Maritim Kementerian Pertahanan Iran, Ahad siang (8/8) secara resmi bergabung dengan armada Angkatan Laut Iran. Kapal selam Ghadir sepenuhnya produk dalam negeri dan termasuk tipe kapal selam ringan yang memiliki kemampuan manuver khusus. Ghadir didesain khusus untuk laut dangkal di Teluk Persia sehingga membuat kapal selam ini gesit bermanuver.

Terkait hal ini, Panglima Angkatan Laut Republik Islam Iran, Habibullah Sayyari, kepada televisi Iran, menjelaskan teknologi pembuatan kapal selam yang hanya dimiliki oleh beberapa negara. Dikatakannya, seluruh fase pembuatan kapal selam itu sepenuhnya dilakukan di Iran dan kemampuan itu dicapai berkat usaha dan kreatifitas ilmuan lokal.

Industri Militer Iran Bukan Ancaman

Dengan berbagai keberhasilan di bidang militer, Republik Islam Iran menekankan bahwa semua pembuatan senjata militer itu bertujuan untuk kepentingan membela diri dari segala kemungkinan serangan musuh. Para musuh dalam tiga dekade terakhir ini, mengggunakan berbagai cara untuk menekan Republik Islam Iran. Sementara itu, Iran selalu menekankan persahabatan dengan negara-negara tetangga. Iran pun menunjukkan iktikad baik itu melalui berbagai kerjasama politik, ekonomi dan militer.
Pada awal bulan Agustus lalu, Menteri Pertahanan Republik Islam Iran berkunjung ke Oman guna menandatangani kerjasama pertahanan. Berdasarkan kerjasama tersebut, kedua pihak siap melakukan transaksi, bahkan siap menggelar manuver militer bersama. Sebelum itu, Iran juga menandatangani kerjasama militer dengan Qatar. Kerjasama yang sama juga ditandatangani oleh Iran dan Tajikistan. Kedua pihak sepakat mengembangkan kerjasama pertahanan, pendidikan dan teknis.

Salah satu aspek penting dari inovasi-inovasi baru di bidang militer adalah hasil karya lokal. Semua senjata militer itu dibuat atas hasil karya para pakar lokal. Hal yang menarik, inovasi baru itu muncul di tengah sanksi dan embargo terhadap Republik Islam Iran. Untuk itu, sanksi sama sekali tidak berpengaruh pada Iran, bahkan membuat negara ini kian independen. Terkait sanksi, Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran atau Rahbar, Ayatollah Al-Udzma Sayid Ali Khamenei mengatakan, "Para pejabat Iran telah mengambil keputusan yang tepat dalam menyikapi sanksi sepihak AS dan Eropa. Insya-Allah, dengan kekuatan persatuan dan solidaritas, sanksi berubah menjadi peluang."

Michael Mullen, Kepala Staf Gabungan Militer Amerika Jum'at hari ini (03/9) melakukan kunjungan ke Turki. Lawatan ini diberitakan oleh CNN Turki dan menyebutkan bahwa Michael Mullen dalam lawatan tersebut melakukan pertemuan dengan para pejabat Turki guna melakukan perundingan. Kedua pihak akan membicarakan soal pemindahan pasukan dan persenjataan militer Amerika dari Irak melewati teritorial Turki.

Sementara itu, baru-baru ini pemerintah Turki menyatakan bahwa perundingan soal pemindahan pasukan Amerika dan perlengkapan militer mereka dari Irak melewati Turki terus berlanjut.

Kunjungan Mullen ini dilakukan saat hubungan Ankara-Washington mengalami ketegangan. Semuanya bermula ketika Dewan Keamanan PBB menggelar voting terkait sanksi terhadap Iran. Dalam voting itu Turki menyatakan menolak diberlakukannya sanksi terhadap Iran. Amerika kontan menyatakan akan meninjau kembali hubungannya dengan Turki.

Sekaitan dengan hal ini, surat kabar Israel Yediot Ahoronoth menulis, para senator dari kubu Republik mengritik hubungan Amerika dengan Turki pasca dukungan negara itu terhadap program nuklir sipil Iran. Ketidaksukaan ini semakin memuncak pasca munculnya friksi yang lebar antara Turki dan Israel akibat serangan brutal militer Zionis Israel terhadap konvoi kapal bantuan kemanusiaan untuk Gaza.

Akhir bulan lalu, surat kabar Financial Times menulis, Barack Obama telah mengeluarkan peringatan kepada Turki agar sedikit mengendorkan sikapnya terhadap Israel. Bila hal itu tidak dilakukan, Washington akan mengakhiri kerjasama militer dengan negara ini.

Sesuai dengan berita yang dilansir Kantor Berita Turki Anatoli menyebutkan, sebuah delegasi Turki yang dipimpin oleh Deputi Menteri Luar Negeri Turki baru-baru ini melawat AS. Dalam kunjungan itu delegasi Turki berusaha meyakinkan Washington bahwa ketegangan yang terjadi dengan Israel tidak akan mempengaruhi hubungan persahabatan Turki-AS. Koran Zaman juga menyebut lawatan itu untuk menepis kesalahpahaman yang muncul dalam hubungan dengan Zionis Israel dalam beberapa bulan terakhir.

Namun demikian, televisi Perancis secara transparan menyatakan, Amerika tidak akan membiarkan Turki tersiksa. Karena bagaimanapun juga Turki memiliki peran penting di Timur Tengah. Tapi tampaknya Amerika sendiri membutuhkan Turki di Irak, termasuk soal penarikan mundur pasukannya dari negeri itu yang harus melewati Turki. Masalah ini tentu saja menjadi kendala tersendiri bagi AS dan Washington harus serius memikirkan peninjauan kembali hubungannya dengan Turki. (IRIB/SL/MF)

Kepala Staf Angkatan Bersenjata Amerika Serikat Michael Mullen menyatakan ‎bahwa masalah utama yang dihadapi AS saat ini bukan Iran, tapi lonjakan utang ‎negara dan carut-marut ekonomi dalam negeri.‎

Situs Antiwar melaporkan, Mullen dalam statemennya yang disampaikan di Detroit ‎menyebut ancaman terbesar bagi keamanan nasional AS adalah utang. ‎Ditegaskannya, kebutuhan militer berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi.‎

Mereaksi statemen Presiden AS, Barack Obama yang mengklaim pajak sebesar ‎‎600 milyar dolar akan menutupi utang tahun 2012, Mullen mengatakan, dana ini ‎hanya cukup untuk menutupi anggaran setahun Pentagon.‎

Selama perang tujuh tahun di Irak, Washington telah mengucurkan dana lebih dari ‎satu triliun dolar. Baru-baru ini koran Financial Times dalam laporannya menulis, ‎warga AS mengkhawatirkan terulangnya kembali krisis ekonomi, dan mereka lebih ‎memilih mendepositokan uangnya di bank dari pada untuk konsumsi. Federal ‎Reserve memprediksi memburuknya kondisi ekonomi di Negeri Paman Sam itu. ‎

Di saat Kepala Staf Angkatan Bersenjata AS menegaskan Iran bukan ancaman ‎utama negara ini, situs rezim Zionis Israel, Debkafile menulis, Obama tahu ‎kekuatan militer Iran tidak bisa dianggap remeh dan kini tidak ada cara lain untuk ‎menghalangi kemajuan program nuklir sipil Tehran.‎

Bross Riddle, orang terdekat Obama di Badan Intelejen AS (CIA) mengakui bahwa ‎opsi menyerang Iran berarti bencana bagi AS. Karena kepentingan AS secara ‎langsung akan terancam, jika Israel dan Iran berperang.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Republik Islam Iran, Ramin Mehmanparast mengatakan, para petinggi Amerika Serikat (AS) tidak memiliki kesiapan untuk berdialog langsung membicarakan masalah dunia dengan Iran.

Seperti dilaporkan Kantor berita ISNA, Mehmanparast Sabtu (28/8) di kota suci Qom menandaskan, "Apa yang kita saksikan saat ini menujukkan bahwa para petinggi AS tidak siap untuk berdialog membicarakan problematika dunia.

"Jika Iran diberi kesempatan untuk berdialog secara langsung dan tanpa sensor dengan AS maka dapat dipastikan masyarakat dunia akan berpihak kepada Iran," demikian ungkap Mehmanparast.

Menyinggung usulan Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad untuk berdialog langsung dengan Presiden AS, Barack Obama, Mehmanparast mengatakan, Ahmadinejad meyatakan kesiapannya untuk berdialog langsung dengan Obama membicarakan masalah internasional saat ini dan memberikan pandangan Iran dalam mengatasi hal tersebut. Dan pernyataan Ahmadinejad ini menuai reaksi beragam dari petinggi AS.

Mehmanparast menambahkan, perang lunak adalah opsi utama musuh Iran saat ini. Menurutnya, dalam perang ini media memainkan peran utama dan mendapat suntikan dana yang besar khususnya dari Rezim Zionis Israel.

Seraya mengingatkan peran penting media dan dampaknya, Mehmanparast menyatakan, media harus berhati-hati sehingga tidak jatuh ke pihak lain dan terperosok ke dalam tindakan tak manusiawi dengan melakukan aksi serangan dan propaganda sehingga mereka dipertanyakan oleh berbagai pihak. (ISNA/MF/RM)

HUT ke 53 Malaysia Kobarkan Patriotisme

Malaysia hari ini, Selasa (31/8), merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-53 dengan penuh semangat dan suka cita. Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak menyerukan peningkatan kekuatan kedaulatan negara dan mengobarkan semangat patriotisme kepada seluruh rakyatnya.

Peringatan Hari Nasional Malaysia itu dilangsungkan di Stadion Putra Bukit Jalil yang dihadiri para petinggi pemerintahan. Hadir di antaranya Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan istrinya Datin Seri Rosmah Mansor, Wakil Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan istri Puan Sri Norainee Abdul Rahman, mantan Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad dan jajaran kabinet. Mereka mengenakan batik Malaysia yang dibuat khusus. Tak ketinggalan hadir Raja Malaysia, Yang Dipertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin dan Permaisuri Agong Tuanku Nur Zahirah.

Dalam acara yang dihadiri lebih dari 10 ribu orang itu, Najib menyatakan pemerintah Malaysia siap menghadapi segala macam ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Pihaknya sangat serius mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsanya. "Dalam kerangka instrumen legal maupun berdasarkan kekuatan dari diri kita sendiri," tegasnya yang disambut tepuk tangan ribuan hadirin.

Najib juga meminta rakyatnya terus menjaga persatuan dan kesatuan nasional sebagai tiang untuk stabilitas dan perdamaian bangsa guna menciptakan masa depan yang lebih cemerlang. "Daya juang bangsa ini harus terus kita pertahankan demi hari depan anak-anak kita," seru Najib sembari mengingatkan agar persatuan yang telah utuh jangan sampai terpecah.

Najib melanjutkan, agar semua yang sudah dicapai dan dibangun selama ini tidak hancur maka seluruh elemen bangsanya wajib menjaga perdamaian dan stabilitas negara.

Pada kesempatan itu ia juga mengingatkan kepada seluruh elemen bangsanya bahwa Malaysia adalah tanah air tempat rakyatnya lahir, dibesarkan dan sebagai tempat tinggal untuk mendapatkan kebahagiaan hingga akhir hayat.

Seruan Najib tersebut menggelorakan semangat ribuan pengunjung yang hadir. Dengan semangat patriotik mereka meneriakkan "Merdeka" yang menggema di area stadion.

Para penonton juga dibuat terpesona dengan beragam penampilan atraksi yang menggambarkan berbagai inisiatif pemerintah dan rencana transformasi nasional untuk menuju keberhasilan nasional dan model ekonomi baru.

Perayaan yang berlangsung sangat meriah itu juga mempertunjukkan parade angkatan bersenjata, termasuk dengan anggota unit anti-terorisme dan pasukan yang melakukan operasi penyelamatan sandera.

BERNAMA l

Amerika Serikat terbukti intervensi Indonesia

>



Intervensi sejumlah lembaga asing terutama Amerika Serikat atas berbagai kebijakan Indonesia ternyata bukan isapan jempol belaka.

Baru-baru ini, anggota DPR dari FPDI-P, Eva Kusuma Sundari membongkar keterlibatan tiga lembaga yang berbasis di Amerika Serikat dalam mengintervensi kebijakan pemerintah Republik Indonesia.

Lembaga AS disinyalir oleh Badan Intelijen Nasional (BIN) tercatat paling banyak menjadi konsultan pemerintah Indonesia dalam merancang 72 undang-undang (UU) Rancangan Undang undang telah telah jelas jelas disusupi kepentingan asing. Ketiga lembaga tersebut adalah World Bank (Bank Dunia), International Monetary Fund (IMF), dan United States Agency for International Development (USAID).

Eva mengatakan, “Ketiganya terlibat sebagai konsultan, karena memberikan pinjaman kepada pemerintah untuk sejumlah program di bidang politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Makanya, mereka bisa menyusupkan kepentingan asing dalam penyusunan UU di bidang-bidang tersebut,”

Menurut dia, Bank Dunia antara lain terlibat sebagai konsultan dalam sejumlah program pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berbasis masyarakat.

Keterlibatan Bank Dunia tersebut, membuat pemerintah mengubah sejumlah UU antara lain UU Pendidikan Nasional (No 20 Tahun 2003), UU Kesehatan (No 23 Tahun 1992), UU Kelistrikan No 20 Tahun 2002, dan UU Sumber Daya Air (No 7 Tahun 2004).

Konsultasi Bank Dunia yang menyusup ke UU Pendidikan melahirkan program bantuan operasional sekolah (BOS) yang dibiayai utang luar negeri, begitu juga dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

“Tapi pemerintah punya utang cukup besar ke Bank Dunia melalui anak usahanya IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) dan IDA (International Development Association) untuk membiayai program BOS dan PNPM Mandiri,” ujar Eva.

Dari data yang dihimpun Suara Pembaharuan, pinjaman IBRD untuk Indonesia berjangka waktu 20 tahun dengan masa tenggang 5 tahun. Pada 2007, Bank Dunia menginvestasikan US$ 1,16 miliar di Indonesia untuk 28 proyek di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan berbasis masyarakat lainnya, di mana US$ 771 juta dolar merupakan pinjaman IBRD dan US$ 389 juta dolar pinjaman IDA. Untuk 2008-2010, pinjaman dari IBRA untuk membiayai program BOS sekitar US$ 600 juta.

Sementara itu, di UU Sumber Daya Air, bentuk penyusupan kepentingan asing dalam bentuk pemberian izin kepada pihak asing untuk menjadi operator atau pengelola, sehingga mematikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Di UU Kelistrikan, Bank Dunia mengarahkan pengelolaan listrik oleh pihak swasta atau dikelola oleh masing-masing daerah.

Eva mengungkapkan, IMF menyusupkan kepentingan melalui UU BUMN (No 19 Tahun 2003) dan UU Penanaman Modal Asing (No 25 Tahun 2007). “Dengan menerima bantuan IMF, pemerintah harus mengikuti ketentuan seperti privatisasi BUMN dan membuka kesempatan penanaman modal asing di usaha strategis yang seharusnya dikuasai negara,” kata Eva.

Sedangkan, keterlibatan USAID antara lain, pada UU Migas (No 22 Tahun 2001), UU Pemilu (No 10 Tahun 2008), dan UU Perbankan yang kini tengah digodok pemerintah untuk direvisi. Selama masa reformasi, USAID antara lain menjadi konsultan dan membantu pemerintah dalam bidang pendidikan pemilih serta penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan umum. Di sektor keuangan, membantu usaha restrukturisasi perbankan, pengembangan perangkat ekonomi makro yang baru, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan ekonomi.
Eva menilai, dengan keterlibatan USAID dengan membantu pelaksanaan pemilu dan pengembangan demokrasi, telah menyusupkan paham liberalisme dalam mekanisme pemilihan secara langsung, yang terkesan demokratis tapi ternyata rawan politik uang.

Dia menegaskan, menyusupnya kepentingan asing pada sejumlah UU telah merusak tatanan politik, ekonomi dan sosial-budaya. Meski berbeda lembaga, tapi syarat-syarat yang diajukan Bank Dunia, IMF, dan USAID secara substansi sama. Eva menuturkan, “Syaratnya, membuka pasar bebas, tidak boleh ada proteksi, pemain lokal dirugikan, free competitions dan membuat standarisasi yang membebani petani dan rakyat kecil.” (suara pembaharuan/PH)

Dicari Pemimpin Yang Punya Nyali

Indonesia harus lebih berani menjaga kedaulatannya sesuai aturan hukum internasional, kata Koordinator Staf Ahli Menteri Pertahanan Agus Brotosusilo di Jakarta, Selasa 24 Agustus.
"Meski belum ada keputusan final bahwa sebuah titik atau wilayah itu merupakan bagian wilayah RI,
kita harus berani mempertahankan dan menjaganya, sampai ada keputusan final secara internasional," ujar Agus Brotosusilo, ketika ditemui di ruang kerjanya.Dia mencontohkan insiden Tanjung Berakit. "Jika kita yakin Tanjung Berakit itu milik Indonesia, ya kita klaim dulu, kita pertahankan dan kita jaga. Sampai ada keputusan final tentang status wilayah itu, apakah Indonesia atau Malaysia," katanya."Kita harus bisa buktikan keyakinan itu, dengan pengetahuan tentang hukum laut internasional dan sarana prasarana memadai, seperti GPS atau alat komunikasi satelit dari masing-masing penjaga wilayah perairan kita. Kalau kita sudah tidak yakin, bagaimana kita mau mempertahankannya?" tutur Agus.
Wilayah Kepulauan Riau Kepri yang lebih dari 90 persen lautan, sering kali jadi sasaran kegiatan pencurian ikan, mulai dari perairan Pulau Pisang di sekitar Pulau Tokong Hiu, Karimun hingga perairan antara Selat Malaka dan Bengkalis . Termasuk perairan Natuna -sekitar Pulau Bone dan Kijang, serta Tanjung Berakit, Kabupaten Bintan yang terakhir kali menjadi lahan jarahan tujuh nelayan Malaysia yang sempat memanaskan lagi hubungan bilateral Indonesia-Malaysia.Agus mengatakan, sengketa wilayah laut antara Indonesia dan beberapa negara seperti Malaysia, bisa terjadi di landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)."Sengketa dengan Malaysia seringkali terjadi karena negeri jiran itu kerap menggunakan hukum laut tahun 1979 untuk menetapkan batas wilayah lautnya,

sedangkan kita mengacu pada Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, meski Malaysia ikut dalam konvensi tersebut," ungkapnya.Tentang mungkinkah Indonesia menggugat Malaysia yang tidak "mentaati" Konvensi Hukum Laut 1982, Agus mengatakan, hal itu mungkin saja dilakukan."Tetapi jika hingga ke Mahkamah Internasional menggugat memakan waktu lama dan biaya besar. Langkah yang paling efisien ya melalui perundingan. Tetapi sebelum berunding, kita harus yakin dulu dengan klaim kita atas suatu wilayah, sesuai hukum berlaku. Kalau kita tidak yakin dan tidak berani yaaa...percuma," ujar Agus.Selain itu, Indonesia juga harus membenahi koordinasi antarinstansi terkait dalam penanganan wilayah laut yang berbatasan dengan negara lain."Pemahaman yang baik tentang hukukm internasional, sarana prasarana yang memadai dan koordinasi yang solid dalam pengelolaan perbatasan laut, menjadi kunci utama Indonesia untuk lebih berani mempertahankan dan menjaga kedaulatan kita," katanya.

Sikap arogan Malaysia terhadap Indonesia dikarenakan dua hal, yaitu faktor ekonomi dan persenjataan militer.

Menurut pemerhati pertahanan Ade Daud Nasution, dari segi persenjataan militer Tentara Diraja Malaysia (TDM) jauh lebih maju ketimbang persenjataan milik TNI. "Senjata organik mereka sudah M-4 sama dengan tentara Amerika Serikat dan Inggris, sementara TNI masih pakai SS-1 dan SS-2 yang tidak kompatibel di medan berat," ujar Ade Dalam persenjataan udara, saat ini Malaysia memiliki squadron F-18 Hornet yang merupakan pesawat terbaru Amerika Serikat. Sedangkan Angkatan Udara (AU) masih mengandalkan F-16 yang sudah usang, adapun pesawat Sukhoi buatan Rusia belum mencapai satu squadron."Malaysia juga punya tank dan rudal di Johor daerah perbatasan, sementara kita tidak punya tank baru. Yang ada hanya Anoa tanpa altileri. Angkatan Laut Malaysia juga punya banyak kapal selam tipe besar bukan bekas seperti yang kita punya," jelas Ade. Oleh karena itu, Ade melihat sangatlah wajar Malaysia bisa membarter tujuh nelayannya yang ditangkap oleh Indonesia dengan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)."Malaysia lebih kaya daripada kita, apalagi persenjataannya lebih lengkap wajar saja kalau belagu dan menganggap Indonesia sebelah mata," terang Ade. Sebelumnya diberitakan, tiga petugas pengawas perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ditahan Polisi Malaysia saat sedang mengamankan kapal nelayan Malaysia yang mencuri ikan di Perairan Bintan, Jumat (13/8) malam. Ketiganya dibebaskan pemerintah Malaysia setelah sebelumnya pemerintah Indonesia membebaskan nelayan Malaysia.

Proses " Operasi Menjinakan Indonesia " dimulai ketika Tesis Militer dan Sosiologi Kepemimpinan Indonesia menjadi Pembicaraan Gedung Putih awal tahun 90 an ketika Suharto tidak menepati Janjinya turun Tahta setelah 25 tahun menjadi Presiden Indonesia & lahir kekuatan Ekonomi islam di Negara yang rakyatnya Mayoritas Islam serta kemampuan Indonesia dalam Industri berteknologi telah berhasil membangun Reaktor Nuklir Terbesar di Asia Tenggara telah membuat gerah Australia serta menganggu Kepentingan Amerika Di Indonesia belajar dari sejarah Masa Bung Karno maka secara sistematis dimulai Operasi Menjinakan Indonesia Besrsamaan Waktunya dengan Operasi Tirai Bambu mmenghadapi RRC agar singkatnya pembahasan tulisan ini dimulai ketika TNI tidak sigap dan terlihat takut ketika Pasukan Australia dengan Kapal dan Pesawat Tempurnya bolak balik masuk ke wilayah Indonesia membawa logistik untuk Fretelin tanpa ada Perlawanan dari ABRI padahal waktu itu referendum Timor timur belum disetujui Pemerintah Indonesia yang sedang mendapat tekanan PBB dan Ketika BJ habibie mulai terobsesi bujukan Eropa agar referendum Timor timur segera dilaksanakan Pihak ABRI tidak Menolak keinginan Habibie secara resmi dan pada Pemerintahan Gusdur & Mega yang sedang menghadapi dilema Multi Krisis maka beberapa utusan khusus Negara Asing berdatangan KeIndonesia dengan Program Indonesia Bebas dari Krisis multi dimensi baik Krisis ekonomi,konflik Horisontal antar Agama & gejolak Gerakan Separatis

Operasi Menjinakan Indonesia Masuk secara Nyata ke Indonesia dibungkus Indahnya Azas Demokrasi & HAM Yang Ikut ituangkan dalam Kesepakatan dengan IMF : diminta Agar Dominasi kekuatan Militer Baik Persenjataa + Jumlah Personel Militer Harus DiPangkas demi azas Penghematan dan Sentra2 Industri Bertekhnolgi tinngi dibatasi,Proyek - Proyek Pembangunan yang bernilai besar ditunda untuk waktu yang tidak terbatas dan Pada ranah Politik Praktis maka Azas Ideologi Tunggal Pancasila dihapus dan Doktrin Dwifungsi ABRI segera dihapus dengan diperbolehkan adanya Sistem Multi Partai yang bebas dengan Ideologi masing2, Untuk itu Pemerintah dan Parlemen Indonesia berkewajiban menjalankan rencana pemulihan Ekonomi sesuai detail Rancangan IMF dan Bank Dunia Apabila Pemerintah dan segenap Rakyat Indonesia tidak dapat mencapai Target Prestasi sesuai sasaran Program Pemulihan maka dalam waktu kurang dari Tiga tahun Indonesia akan hancur Chaos atau terjadi perang saudara di Indonesia di ramalkan Indonesia pecah menjadi tiga Negara atau lebih Seperti Yugoslavia dan Uni Soviet yang hanya tinggal kenangan Sejarah Peradaban Dunia, Negara Kepulauan Republik Indonesia Mungkin akan dibagi menjadi beberapa Negara bagian perserikatan agar lepas dari Krisis Moneter

Mengingat Banyaknya Pelanggaran HAM oleh ABRI Serta Indonesia tidak menganut azas demokrasi sesuai standard dunia dampak krisis Multi Dimensi telah sangat menganggu stabilitas Kawasan dan stabilitas Politik & Ekonomi Negara Industri Maju Maka Krisis di Indonesia menjadi ancaman serius masyarakat Ekonomi Dunia harus segera di revisi sesuai kemampuan Ekonomi masing masing Wilayah di Indonesia

Namun Apabila Para Pemimpin Indonesia masa itu Ingin Negara Kepulauan Indonesia Raya tetap utuh hanya akan tetap terwujud bila Pemerintah dan Parlemen Indonesia saat itu bersedia menjalankan rancangan IMF sesuai Rencana Pemulihan ekonomi& demokrasi hasil Rancangan Lembaga Dunia atas Inisiatif lobby Amerika Seikat dan sekutu2nya

Apa jadinya sebuah bangsa seperti Indonesia bila saat ini kita tak lagi memiliki Sosok kepemimpinan yang berani karena benar melawan eksploitasi yang merugikan rakyat & Negara Serta Pemimpin yang tegas Melawan siapapun yang terbukti melanggar wilayah kedaulatan Negara namun kenyataan yang saat ini terjadi ;jelas Indonesia telah kehilangan otoritas di wilayah kedaulatan Negara Indonesia,ditambah ketidak adilan menjadi keseharian , korupsi tumbuh subur dimana-mana, rakyat melarat dan yang paling mengerikan adalah Ternyata kita telah lebih dari 10 X dilecehkan bangsa lain

Karena ternyata Para Pemimpin kita hanyalah boneka Asing yang bila mendapat restu Negara Asing baru dapat ikut dalam PEMILU rakyat Namun Melalui kampanye Pencitraan Lewat Media ditambah metode politik uang yang terselubung yayasan atau LSM karena banyak kejanggalan metode seleksi pencalonan oleh KPU sampai D.P.T Pemilihan umum mulai dari PEMILU Anggota Parlemen dan Pemilihan Pemimpin Pemerintahan baik di Pusat maupun di Daerah - daerah yang Berpontensi Ekonomi, kaya Sumber daya Alam

Lobby Perusahaan-perusahaan Trans Nasional berhasil mereka mulai secara impiris ikut membuat Rancangan Perundang – undangan dan mempersiapkan beberapa kader baik untuk PEMILU Pemimpin Pusat dan Pilkada Pemimpin daerah demi kelangsungan hidup Perusahaan-Perusahaan Trans Nasional para Calon Pemimpin harus dapat memperjuangkan Kepentingan Perusahan Trans Nasional diterima Lobby Perusahan Trans Nasional dan kepentingan Politik Amerika Serikat dan Para sekutunya
Ini Adalah sebagian kecil bukti nyata selama hampir lebih satu Dasawarsa Indonesia Dirancang paksa untuk Patuh mengikuti Rancangan Negara Adi Kuasa & kroni 2 nya Indonesia Raya akan tetap Utuh 20 tahun kedepan walau Kenyataanya Rakyat dan Negara Jadi Sapi Perahan

Mungkin inilah gambaran nyata bangsa kita Indonesia hari ini di mata Rakyat & Pemerintah Malaysia. Sebab jelas Indonesia telah kehilangan otoritas di wilayah kedaulatan Negara Indonesia,ditambah ketidak adilan menjadi keseharian , korupsi tumbuh subur dimana-mana, rakyat melarat dan yang paling mengerikan adalah Ternyata kita telah lebih dari 10 X dilecehkan bangsa lain dalam kurun Januari 2009 - Agustus 2010 Tanpa sebutir pelurupun ditembakan dari Senjata Tentara Nasional Indonesia , sebagai Penanggung Jawab Keamanan dan Penjaga kedaulatan Negara Indonesia Raya

Bagaimana tidak, kasus penangkapan nelayan warga Malaysia yg menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia,yang berbuntut insiden penculikan penembakan adalah hal yang tak pernah kita harapkan. Padahal, sudah terang-terangan ketujuh nelayan Malaysia melakukan pencurian di wilayah perairan Indonesia, sebelah utara pulau Bintan, Jumat 13 Agustus lalu (Kompas 17/8). Bukannya menunjukkan rasa malu dan bersalah, polisi Malaysia malah menghadang ketiga petugas patroli laut kita dengan melakukan tembakan peringatan. Rasanya tak ada lagi segan bangsa Malaysia kepada bangsa ini. Sebuah bangsa Melayu yang dulu pernah mengenyam pendidikan dari bangsa Indonesia kini mereka mulai berani mengusik nyali bangsa ini.Bukan kali ini saja, ambil contoh Ambalat. Malaysia mengklaim bahwa pulau Ambalat bukan milik Indonesia dengan dalih bahwa Ambalat tidak sah menurut hukum internasional sebagai bagian batas teritorial Indonesia dan mereka klaim,itu milik Malaysia.

Mengapa mereka berani melecehkan bangsa kita?
Malaysia melecehkan kita mungkin karena mereka tahu tingkat kemampuan patroli kita di Indonesia bagian timur. Mereka tahu kemampuan TNI AL kita lemah di situ dan sebagian besar kekuatan kita ada di darat, sehingga mereka berani membuat-apa yang disebut military skirmishes (perang kecil-kecilan)-untuk mengetes kemampuan kita.

Mengambil Sikap Tegas

Melihat kenyataan ini, amat perlu pemerintah menyikapinya dengan serius, terkhususnya kementerian luar negeri dan menteri pertahanan. Pemerintah harus mengambil sikap tegas, tidak cukup hanya dengan memberikan peringatan seperti nota diplomatik, masih perlu disertai dengan kebijakan tegas yang mampu memberi efek jera kepada setiap nelayan bangsa lain jika terbukti melakukan pelanggaran wilayah. Di sisi lain, pemerintah perlu memberi kekuatan kepada para petugas patroli laut kita, supaya mereka merasa diayomi dan mendapat dukungan penuh dari negara.
Insiden Jumat (13/8) lalu, sesungguhnya tidak membuktikan bahwa postur tubuh pertahanan kita hari ini melemah, hanya saja pemerintah selama ini tidak berani mengambil sikap tegas atas apa yang dilakukan Malaysia kepada kita.
Memang, untuk negara seluas Indonesia dari Sabang sampai Merauke, rentang efektif kemampuan untuk menangkal, mencegah, dan menindak memang butuh energi besar. Tetapi bukan berarti negara ini sedang benar-benar tidak berdaya. Meminjam pendapat Mike Murdock (1996) yang mengatakan bahwa senjata yang dipilih musuh anda merupakan tanda rasa takutnya kepada anda. Maka, uji nyali yang ditawarkan Malaysia kepada kita tak lain hanyalah sebuah gertak sambal yang menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang kuat. Oleh sebab itu, otoritas dan kewibawaan bangsa ini perlu dipertahankan. Tanpa otoritas, yang ada hanya ketidakteraturan, tanpa kewibawaan, negara tiada. Disinilah pemerintah perlu membangun otoritas dan kewibawaannya di mata bangsa lain dan perlakuan Arogan Tentara Malaysia yang seperti ini layak ditanggapi secara serius.
Dalam keadaan seperti saat ini, rasanya perlu merenungkan kembali apa yang pernah diungkapkan oleh Juwono Sudarsono, mantan Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Bersatu periode 2004-2009 (Kompas, 2/8), mengatakan bahwa the best defense is social justice (solusi terbaik pertahanan kita adalah keadilan sosial weight Menurut beliau, makin banyak orang terangkat dari kemiskinan, makin banyak orang tidak tertarik pada radikalisme, apakah sekuler atau agama.


Berharap membangun pertahanan yang kuat tanpa membangun keadilan sosial ibarat membangun rumah di atas pasir, rapuh. Sejatinya, rumah pertahanan harus dibangun diatas batu keadilan dan kesejahteraan rakyat. Disinilah pemerintah perlu serius mengurus masalah penduduk dan wilayahya. Kesejahteraan rakyat harus terus ditingkatkan. Pemerintah dan semua pihak perlu bekerja keras, bila perlu sampai berdedeh-dedeh berdarah-darah demi kesejahteraan rakyat. Anggaran pertahanan yang masih minim memang menjadi kendala besar. Membangun rumah pertahanan dengan menelisik dari dalam wajah asli bangsa ini style, rupa korupsi yang kian sistematis, mafia hukum, inefisiensi anggaran dan inefisiensi birokrasi serta budaya melayani diri sendiri harus ditelanjangi. Pemerintah harus bekerja keras menyelenggarakan pemerintahan dengan benar-benar, meminimalkan disfungsi serta mengutamakan efisiensi. Kesenjangan ekonomi dan sosial yang sangat mencolok, angka kemiskinan dan pengangguran amat tinggi sampai hari ini, menjadi pertanda rapuhnya pertahanan kita. Keadilan sosial yang bernafaskan kemanusiaan masih jauh dari harapan. Bangsa sebesar Indonesia ini belum bisa duduk sama rata, berdiri sama tinggi dengan Malaysia, bahkan kita harus merelakan saudara - saudara kita menjadi kuli (TKI) di Malaysia.

Saya ingin menutup tulisan ini dengan mempertanyakan kembali Apakah Indonesia mampu ? untuk berani karena benar dalam menjaga Kedaulatan Indonesia menghadapi Gangguan bukan hanya dengan Malaysia di Sumatra dan Kalimantan , Sulawesi tapi juga Menghadapi Negara Negara seperti : Australia , Amerika Serikat , Papua New Guinea mulai dari Aceh , N.T.T sampai Irian Barat dan Juga China di Kepulauan Natuna
Dimana dan kemana etos kepemimpinan untuk Berani, Jujur & tegas wahai Para Elit Pemimpin Bangsa Indonesia baik yang di Pusat dan daerah ? Kita berharap. Pemimpin negeri ini membuka mata terhadap keadaan rakyat serta berani berbuat demi kehormatan Indonesia. Jangan sampai bangsa kita dilecehkan lagi oleh bangsa lain di masa datang Amin..!
***(ANTARA/DetikNews/Kompas/Gustaf)

Peringatan Proklamasi Ke 65 diPulau Terluar " Kisar

Selasa.17 Agustus 2010, Pulau Kisar — Simulasi pembebasan pulau terluar oleh pasukan Batalyon marinir Pertahanan pangkalan (Yonmarhanlan) IX Lantamal Kupang Nusa Tenggara Timur mewarnai peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke-65 tingkat provinsi Maluku, di Pulau Kisar, Maluku Barat Daya,

Wartawan ANTARA yang meliput langsung di lokasi upacara melaporkan, peringatan detik-detik proklamasi di salah satu dari delapan pulau terluar di Maluku itu dipimpin Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu dan dihadiri Wakil Menteri Perindustrian, Aleks Retraubun, Dirjen Pengembangan Sumber Daya laut Kementrian Kelautan dan Perikanan, Adji Sularso, Pangdam XVI/Pattimura, Majen TNI. Syarifudin Hatta, Kapolda Maluku Brigjen Pol Totoy Herawan Indra.

Hadir pula Penjabat Bupati MBD Angky Renjaan serta anggota DPRD Maluku dan Maluku Barat Daya, juga tokoh agama termasuk Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM), Jhon Ruhulesin, Uskup Diosis Amboina Mgr. P.C. Mandagi, dan Sekretaris MUI Maluku Ibnu Alwan.
Selain itu, pengurus dan anggota OKP lintas agama, KNPI, dan ribuan warga pulau Kisar. Semua mengikuti dengan seksama jalannya upacara detik-detik Proklamasi tersebut, yang untuk pertama kalinya dilaksanakan di Maluku Barat Daya, sejak kabupaten ini dimekarkan dari Maluku Tengara Barat (MTB) pada 18 september 2008.

Aksi pembebasan

Dalam peringatan HUT Proklamasi tersebut diskenariokan bahwa Pulau Kisar sebagai pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Australia dan Timor Leste diserang kelompok musuh yang ingin mengusai wilayah itu dan melepaskannya dari pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pasukan elit TNI-AL itu pun kemudian diterjunkan untuk menumpas musuh dan merebut kembali pulau tersebut, melalui jalur laut dan mendarat di lapangan pantai Uhun, Desa Purpura, Pulau Kisar.

Pengiriman pasukan elit itu dipandang perlu dilakukan karena saat bersamaan Gubernur Maluku bersama sejumlah pejabat TNI/Polri dan tokoh agama sedang berada di daerah itu untuk menghadiri peringatan detik-detik Proklamasi, juga terancam keselamatannya.

Dengan menggunakan sejumlah peralatan tempur pasukkan elit itu mendarat di pesisir pulau Kisar, tetapi mereka dihadang tembakan beruntun musuh yang bersembunyi di perbukitan batu sepanjang bibir pantai Pulau Kisar.
Aksi kontak tembak pun tidak dapat dielakkan dan korban jiwa pun berjatuhan, serta dengan semangat juang yang tinggi musuh dapat dilumpuhkan dan Bendera Merah-Putih dapat direbut kembali.

Bendera tersebut kemudian diserahkan oleh pasukan Yonmarhanlan kepada Gubernur Karel Albert Ralahalu untuk di tancapkan diatas pulau itu, sebagai bentuk kekuasaan negara atas wilayah itu.
Dengan diaksikan ribuan warga Gubernur Ralahalu didampingi Kapolda Herawan Indra, Pangdam Syafruddin Hatta serta tiokoh agama dan pemuka masyarakat dan pemuda, menancap bendera merah putih di pesisir pantai itu dan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti pulau pulau terluar.

Acara detik-detik proklamasi brlangsung meriah dan diisi pelepasan ribuan balon merah-putih oleh pasukan berkuda yang umumnya merupakan masyarakat setempat.
Sedangkan pengibaran duplikat bendera Merah Putih dilakukan siswa-siswi SMU Negeri I Pulau Pulau Terselatan dan yang dipercayakan pembawa duplikat bendera untuk dikibarkan yakni Cindy Lokarleky.

Komitmen NKRI

Gubernur Ralahalu dalam kesempatan itu, menegaskan, ditunjuknya Pulau Kisar sebagai lokasi peringatan HUT Proklamasi tahun 2010, sebagai bentuk komitmen pemerintah dan masyarakat di Maluku termasuk di Pulau Kisar sebagai poulau terluar untuk tetap berada dalam bingkai NKRI.

“Ini wujud komitmen bersama untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI termasuk di wilayah perbatasan dengan Australia dan Timor Leste ini,” katanya.

Simulasi yang dilakukan pun menurutnya, sebagai bentuk kesiapan aparat keamanan untuk mengantisipasi berbagai gangguan yang datang dan akan berdampak memisahkan wilayah NKRI.Menurut Ralahalu,
penetapan Kisar sebagai lokasi peringatan HUT Kemerdekaan ke-65 di sela-sela peringatan detik-detik Proklamasi tingkat provinsi Maluku juga menandai berakhirnya kegiatan pelayaran bertaraf internasional Sail Banda, selain bentuk perhatian pemerintah pusat dan daerah terhadap keberadaan masyarakat di wilayah terluar.

“Pemerintah pusat dan provinsi Maluku serius memperhatikan masa depan dan kesejahteraan anak bangsa di wilayah pulau-pulau terluar dalam bingkai NKRI,” kata Ralahalu. ANTARA Maluku

BATAN sudah Mampu bangun PLTN aman Lingkungan ; Reaktor Berteknologi CANDU {Canadian Deuterium Uranium}

Selama ini,Ditengah krisis energi yang terus melanda negeri ini, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)berusaha menawarkan energy solutif untuk berbagai masalah saat ini, yaitu dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Bahkan, Badan Tenaga Atom Internasionalpun mengatakan bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang siap membangun PLTN. pandangan masyarakat Indonesia terhadap energi nuklir dapat dikatakan buruk. Berbagai penolakan masayarakat muncul ketika ada rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Ini terjadi bukan tanpa alasan, masyarakat belum sepenuhnya paham tentang energi nuklir.

Bahkan ketika mendengar kata “nuklir”, benak sebagian masyarakat Indonesia pasti langsung tertuju pada bom dan bayangan buruk lainnya. Namun, menurut berbagai penelitian membuktikan bahwa nuklir bisa digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Terbukti dari banyaknya negara maju dan berkembang yang mulai menjadikan nuklir sebagai sumber tenaga utama pembangkit listrik.

Dalam seminar yang bertemakan \'Menuju Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir untuk Mempercepat Kesejahteraan Bangsa\', dibahas secara detail fakta yang menyebutkan bahwa nuklir tidak seberbahaya yang seperti di kira.

“Dalam mengembangkan energi, aspek yang harus diperhatikan adalah sosial, ekonomi dan lingkungan, tidak bisa meninggalkan salah satunya,” papar Prof Muhtasor PhD, selaku Dewan Energi Nasional. Muhtasor juga menjelaskan pemerintah sudah mencanangkan pembangunan Pembangkit Listrik tenaga Nuklir (PLTN) 2015 mendatang.

Di negara-negara tetangga pun sudah menerapkan teknologi serupa. Seperti China, Korea Selatan juga India. Lagi pula, Muhtasor melanjutkan, Indonesia punya potensi besar untuk mensuplai kebutuhan nuklir Indonesia.

Senada dengan Muhtasor, Dr Taswanda Taryo MSc Eng, Deputi BATAN, mengungkapakan cadangan uranium Indonesia masih ada sampai 230 tahun mendatang. “Belum lagi recyclenya, masih punya waktu berabad-abad,” tuturnya.

Faktor yang dinilai bahaya dalam berdirinya PLTN adalah reaktornya, akan tetapi dapat diminimalisir dengan air yang menjadi pendingin dari reaksi nuklir tersebut. “Dan isu bahwa nuklir menyumbang climate change, nuklir hanya menyumbang sedikit sekali CO2,” tambah Taswanda.

Selain mendatangkan pembicara dari BATAN dan ITS, seminar nasional yang berjalan seharian itu juga mendatangkan pakar nuklir dari Kanada, Ian Love. Petinggi AECL (Atomic Energi of Canada Limited) ini membawakan materi Rencana Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Terkini.

Dalam presentasi singkatnya, pria berkebangsaan Skotlandia ini memaparkan teknologi Candu Reaktor. Sistem pembangkit listrik yang menggunakan uranium dan heavy water (deuterium oksida). “Sistem ini sudah digunakan di Canada 1950, dan bisa diterapkan di Indonesia,” ungkapnya. (fz/rik/nrf)

Soal Kerjasama Militer 2010, Sjafrie Bantah Didikte Amerika

Kementerian pertahanan membantah adanya syarat yang sifatnya mendikte dalam kerjasama militer antara Indonesia dengan Amerika Serikat. "Tidak ada syarat apapun," ujar Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Samsoeddin di Jakarta, Rabu (11/8).

Sebelumnya beredar kabar soal adanya perjanjian dibalik kerjasama militer antara Indonesia dan Amerika. Disebutkan bahwa Amerika akan memberikan bantuan kepada Indonesia di bidang militer, asalkan ada beberapa perwira yang dianggap bermasalah dikeluarkan dari kesatuan kopassus. Atau dengan kata lain Indonesia disuruh benahi urusan hukum para tentara yang terkait isu pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Terhadap kabar itu, Sjarfrie juga berani memastikan jika itu hanyalah isu belaka. "Kami tidak mau didikte Amerika," ujarnya.

Menurut Sjafrie, naskah kerjasama awal itu sebenarnya antardepartemen dari dua negara. Naskah itu kemudian diturunkan lagi hingga ke tingkat satuan militer. Termasuk diantaranya, dua pasukan elit dua negara.

Menurut Sjafrie, soal tentara dan pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan urusan rumah tangga masing-masing negara. Sehingga tidak bisa dicampuri. Solusinya itu adalah penyelesaian secara hukum positif di negara Indonesia. "Hal itu sudah dianggap selesai dan jelas," ujarnya.

Lalu Sjafrie menjelaskan bentuk kerjasama antara militer Amerika dan militer Indonesia. Menurutnya kerjasama itu bersifat universal, soal sharing informasi, teknis militer , taktis militer. "latihan bersama itu paling bisa dilakukan," ujarnya.

selain itu, kata Sjafrie, ada pula program pertukaran perwira, siswa. hal itu dilakukan untuk menimba ilmu kemiliteran lebih baik dari sisi kedua negara. Dia berharap program ini tideak terfokus pada pertukaran perwira senior. Namun sebaliknya, kata dia, program justru harus menyentuh perwira junior. "Mereka pemimpin masa depan," ujarnya.Nickmatulhuda-TEMPO >

Indonesia Membutuhkan Segera Pesawat Udara Amphibi

BANDUNG - Pesawat Udara yang dapat Tinggal landas dan Mendarat di Perairan Laut Tenang sangat dibutuhkan oleh Rakyat dan aparat Negara Indonesia namun kita Dibius oleh banyak Propaganda Asing agar Takut akan laut Sehingga Lebih mudah untuk mereka mengatur kedaulatan Laut Negara Kepulauan Republik Indonesia

Pesawat amfibi berkapasitas 12 penumpang yang akan menjadi lini produksi baru PT Dirgantara Indonesia (DI) di luar produksi yang sudah digarap mulai mendapat sambutan hangat dari pasar dalam negeri.

Saat ini, BUMN strategis itu tengah getol melakukan roadshow guna menawarkan pesawat hasil produksi di bawah lisensi pabrikan Dornier Seawings, Jerman ke pemerintah-pemerintah daerah. Dalam dua bulan terakhir, pabrikan pesawat yang berbasis di Bandung itu menyasar kawasan Indonesia timur.

Kawasan itu dinilai cocok dengan karakteristik pesawat yang dapat menghubungkan antar-kepulauan dan daerah terpencil. "Di Manado, pesawat itu mendapat respon positif, tapi mereka mempertimbangkan dulu segi pendanaannya. Bulan ini kami melakukannya di Mataram," kata Jubir PT DI, Rakhendi Triyatna saat dihubungi di Bandung,

Menurut dia, roadshow itu akan dilakukan selama dua tahun. Sebagai tahap awal, proses pemasaran itu akan digulirkan selama empat bulan ke depan sejak April lalu. Estimasi PT DI, Indonesia membutuhkan sedikitnya 500 pesawat jenis tersebut dalam lima sampai sepuluh tahun mendatang.

Pesawat itu dapat mendarat dan terbang dengan landasan air seperti laut di samping landasan konvesional. Keberadaannya yang bersifat multifungsi seperti untuk kelancaran fungsi pemerintahan, bisnis, hingga pariwisata dianggap bakal mampu menggerakan roda ekonomi kawasan.

"Desainnya milik Dornier. Begitu ada pesanan, kami tinggal memproduksinya. Satu unit bisa diselesaikan antara 1 sampai 1,5 tahun. Hampir keseluruhan pemda kami garap dalam pemasaran ini. Tak menutup kemungkinan kementerian tertentu menjadi sasaran," jelasnya dalam satu kesempatan.

Dengan keyakinan itu, pabrik pesawat nasional tersebut yakin pesawat multiguna tersebut yang dapat pula difungsikan sebagai angkutan kargo bakal mendapatkan pasar di Tanah Air. Meski demikian, Rakhendi enggan menyebutkan berapa harga yang dilepas bagi satu unit pesawat amfibi yang dikendalikan dua kru itu ke konsumen.

Sebenarnya hal ini sudah dilakukan sejak lama pasca Proklamasi Kemerdekaan dengan berdirinya Indonesian Airways dan kemudian dilakukan TNI-AU oleh DAUM (Djawatan Angkutan Udara Militer) untuk menghubungkan daerah-daerah terisolir di Indonesia. Salah satu jenis pesawat yang menjadi andalan adalah PBY5A Catalina (amphibi) RI-006 dengan pilot James Fleming dan Abdul Fatah. Lucunya setelah 63 tahun Indonesia merdeka tipe amphibi sudah jarang terlihat lagi di bandara, palingan Cessna Caravan milik sebuah perusahaan charter swasta nasional selebihnya capungnya MAF.

Singkat kata singkat cerita, masih banyak tempat-tempat yang berpotensi di tanah air namun keterbatasan alat transportasi menyebabkan mandeknya laju pembangunan ditanah air, yang akhirnya berakibat mandeknya potensi pendapatan masyarakat pula. Penerbangan perintis yang mblusuk (masuk sampai ujungnya dunia) adalah jawaban yang reasonable pada kondisi keuangan negeri kita yang tidak kunjung membaik. Bukan ngejek, kenyataannya transporasi air baik sungai, danau dan penyebrangan maupun pelayaran antar pulau memakan waktu yang lama. Apalagi jalan darat dimasa krisis yang nggak selesai-selesai ini. Hanya saja dibutuhkan inovasi usaha dengan mengganti avtur/avgas dengan mogas (Pertamax Plus) atau solar karena harga avtur/avgas yang makin tinggi toh sudah banyak pabrikan ternama yang memproduksi mesin yang certified untuk kebutuhan ini.

Jika saja pemda atau pengusaha angkutan udara jeli, Twin Otter DHC-6 dapat dipasangi float untuk kebutuhan operasi amphibi. Siapa sih yang menyangsikan keandalan Twin Otter untuk nyari duit? Selain payloadnya lumayan, berang-berang ini lincah untuk mblusuk ke airstrip yang nggak punya final sekalipun macam di Ilu- Irian Jaya. Tanyakan saja salah satu penerbang Twin Otter yang sekarang terbang di Qatar dengan A330. Dengan float tidak akan mengurangi kelincahan pesawat ini untuk beroperasi seperti biasanya. Ditambah lagi jika mau memodifikasi dapurpacu dengan certified biofuel engine dari jarak/jelantah yang kini ditawarkan di internet, maka biaya operasional akan makin ditekan, hanya saja bau exhaustnya akan bervariasi dari ayam goreng sampai ikan asin (just kidding). Namun, sekarang bisnisman mana yang percaya ide kreatif namun “gila” seperti ini.


Penulis pernah menulis di tabloid lokal Lampung membahas peluang-peluang bisnis dengan amphibian namun tidak ada minat sama sekali dari pebisnis lokal. Suatu yang patut disayangkan karena Lampung adalah melting pot Indonesia sejati karena mayoritas bermukim suku Jawa, Bali, Lampung, Bugis dan Jaseng (Jawa Serang - sebutan warga Lampung yang berasal dari Banten) dan suku-suku Indonesia lainnya yang merupakan faktor pendukung untuk pariwisata. Selain itu penduduk Lampung banyak yang berpenghasilan tinggi terutama dari perkebunan kopi, nanas dan pisang, dan perikanan. Tingginya penghasilan tidak dibarengi dengan mobilitas yang baik sehingga pemerataan didaerah pedalaman tidak baik, sudah rahasia umum jika petani kopi Lampung memiliki kulkas, TV besar dan barang mewah lain padahal tidak terjangkau listrik. Alhasil kulkas mereka hanya digunakan untuk lemari pakaian, ini kenyataan!

Rasanya under estimate jika orang mengatakan penduduk pedalaman tidak mampu menggunakan jasa transportasi udara, karena kelihatannya tidak hanya di Sumatera saja penduduk pedalaman memiliki kemampuan finansial cukup. Di Kalimantan dan Irian sudah dibuktikan oleh penerbangan-penerbangan misi yang melayani rute pedalaman. Berhubung Indonesia memiliki topografi yang didominasi perairan daripada daratan maka amphibi-lah yang bisa memenuhi tantangan alamiah di negara kita. Ditambah dengan sarana pendukung yang relatif lebih murah daripada bandara biasa rasanya jawaban untuk membuka isolasi pedalaman amphibian adalah jawaban yang pas untuk Indonesia. Yang harus dicermati adalah pemilihan pesawat yang tepat agar pengusaha bisa untung dan tetap memenuhi standar kelaikan penerbangan.


Pesawat amphibi selain bisa untuk transportasi orang dan barang juga andal dijadikan pemadam kebakaran, baik kelas emprit seperti CL-45 dari Bombardier Kanada atau Be-12 “Tchaika” dari Rusia. Khusus untuk Tchaika selain dapat untuk melayani angkutan sipil pesawat ini masih digunakan untuk pemadam kebakaran dan patroli maritim anti kapal selam jarak sedang oleh negara bekas Uni Sovyet. Toh ketika penulis surfing di web Beriev, mereka masih memproduksi tipe ini. Dan kini Beriev memproduksi Be-112 yang katanya cocok untuk perintis dengan 27 penumpang, MTOW 11 ton maximal payload 2.350 kg, masih katanya, ground/water takeoff roll 860m sedangkan landing roll 515m. Jika menggunakan 2хРТ6А-67R Be-112 bisa dikebut sampai 230 knots sedangkan economic cruise 205 knots, kayaknya bisa dicoba untuk Pemda yang memiliki banyak daerah terpencil namun masih terbatas dananya untuk menyediakan jalan propinsi atau kabupaten. Repotnya, membuka pikiran birokrat di daerah untuk menggunakan moda transport ini entah karena pola pikir yang masih tradisional dan cenderung berbelit-belit, tahu toh maksudnya? Padahal dengan membuka isolasi akan menambah Pendapatan Asli Daerah bersangkutan sekaligus mensejahterakan warga setempat. Kerjasama operasi mungkin bisa jadi solusi yang pas jika Pemda belum memiliki AOC untuk CASR 135 atau 121. Selain itu toh jika personil Pemda selama ini menggunakan pesawat untuk perjalanan dinas dengan pesawat komersial reguler, cara ini menghemat Biaya Perjalanan Dinas.

Sedangkan diatas kelas itu pemerintah Indonesia pernah menggunakan Be-200 untuk memadamkam kebakaran di Sumatera dan Kalimantan. Daripada menyewa terus dari luar negeri, Pemda bisa memiliki secara patungan atau menyewakan pada Pemda lain yang memiliki kerawanan yang sama. Keunggulan amphibian fire fighter ini adalah turn over yang singkat mulai mengeduk 12 m3 (12 ton) air dan menyiramkannya kemudian mengeduk lagi. Air yang disiramkan diambil dari perairan pantai maupun sungai yang banyak terdapat di tanah air. Pendek kata sortie per hari yang mampu dilakukan jauh lebih banyak daripada fire fighter non amphibi seperti yang digunakan di negara Paman Sam seperti yang pernah penulis lihat saat commercial training di California. Perlu ada pesawat ginian karena dongkol juga setiap terbang saat kemarau selalu berurusan dengan jarak pandang yang terbatas karena asap.

Penulis tertarik dengan jenis Be-200 karena konfigurasinya yang sewaktu-waktu bisa diubah menjadi pesawat berpenumpang sekitar 75 orang katanya. Dengan 2 mesin jetnya jenis ini lumayan untuk jadi pengganti pesawat legendaris Garuda seperti F-28 atau sekelas diatasnya yaitu DC-9. Keunggulan pesawat yang multi role sepertinya tidak menjadi perhatian para pembuat keputusan, entah kenapa, tapi mudah-mudahan ada alasan terbaik sehingga mereka tidak memilih pesawat multi role. Apalagi jika operator dibawah CASR 135 alias charteran, mereka bisa switch konfigurasi pesawatnya menjadi apapun pesanan pengguna jasanya. Namun kok kayaknya dari negara-negara barat (terutama Amerika) penulis belum pernah mendengar tipe yang sekelas, apakah eksperimen mereka tertinggal atau nggak interest dengan amphibi karena runway yang begitu banyak dinegaranya?

Masih dari kelas amphibi Rusia, ada wahana Ekranoplane yang menggunakan ground effect untuk mengangkat badan pesawat sehingga melayang diatas ombak. Ekranoplane tipe Orlenok dengan payload 140 ton (majalah Angkasa No.11, 1998) agaknya bisa dipertimbangkan penggunaannya, selain itu ada kelas Lun yang payload-nya 400 ton saat butuh raksasa pengangkut. Lebih dari itu mungkin militer kita bisa mempertimbangkan penggunaan “monster Laut Kaspi” yang panjangnya 100m dan payload 554 ton dengan speed 500km/jam untuk memanggul 6 rudal permukaan-permukaan 3M80 ‘Moskit’. Ketimbang Jetfoil yang masih menyentuh air saat jelajah, pasti keunggulan speednya jauh unggul karena menggunakan ground effect. Dengan kecepatan yang tinggi dan daya angkut yang besar wahana ini cocok dijadikan platform pencegat / Marine Patrol Aircraft / Vessel militer Indonesia.


Mungkin wahana Ekranoplane ini bisa mengefisienkan semua ongkos mulai investasi hingga operasional sehingga jadi andalan untuk PT. ASDP bahkan PELNI ketimbang bikin jembatan antar pulau yang ambisius. Toh negeri maju macam Inggris masih menggunakan Hovercraft untuk mengarungi selatnya. Ironisnya ada pegawai pemerintahan yang mengatakan hal ini sulit dilakukan, karena efesiensi biaya berarti sulit untuk dijadikan lahan korupsi. Sebel juga tiap wacana efesiensi yang baru ada dipikiran saja, sudah ada wacana tolakan dari kalangan birokrasi. Harus kembali diingat karena Indonesia adalah negara kepulauan, pola pikir kita harus sesuai dengan kondisi negeri kita. Bagaimana kita mengarungi dan menjaga lautan kita jika wahana yang digunakan ibaratnya masih berupa sampan atau sepeda air?

Mungkin kebanyakan owner usaha transportasi kita masih terpengaruh visi dari negara asing yang kondisinya berbeda dengan Indonesia yang negara kepulauan, atau jangan-jangan cuma penulis yang terlampau idealis dan tidak membumi sehingga tidak memiliki visi yang pas dengan keadaan Indonesia saat ini? Untuk transportasi Indonesia penulis rasa motto TNI-AL dan TNI-AU digabungkan saja menjadi “Di laut dan angkasa tanah air kita jaya”. Jayalah Indonesiaku, bangkitlah Segera dari keterpurukan ketidak Mampuan Negara Kita yang berkelanjutan.

Konstelasi Penguasaan Pasar Rudal Dunia

Rudal merupakan salah satu sistem senjata utama Pertanyaannya kini, siapa saja penguasa pangsa pasar rudal dunia saat ini? Sebanyak 70 persen pasar rudal dunia dikuasai oleh Amerika Serikat , Inggris bersama { Uni Eropa} Mereka Trio Produsen Utama Rudal Dunia :1. MBDA, 2. Raytheon dan 3. Lockheed Martin. Sisanya sebesar 30 persen dibagi-bagi oleh negara-negara lain, termasuk negara-negara yang tengah tumbuh menjadi kekuatan ekonomi dan militer dunia. Misalnya Rusia, Cina, India, Israel Korea Utara ,Jepang dan lain sebagainya.

Konstelasi itu mempunyai implikasi terhadap pembangunan kekuatan Rudal Indonesia, khususnya pengadaan rudal permukaan ke permukaan dan permukaan ke udara. Indonesia tidak mempunyai pilihan banyak dalam belanja rudal di Pasar internasional. Negeri ini juga tidak akan punya pangsa pasar yang besar apabila memaksakan diri membuat rudal sendiri berdasarkan semangat kemandirian tanpa berhitung pada faktor ekonomi yaitu skala keekonomian. Sebab tidak mungkin semua rudal yang dibuat di dalam negeri mampu diserap oleh militer negeri ini, kecuali kebijakan pemerintah Indonesia meniru Uncle Sam yaitu menggelar petualangan militer kemana-mana.

Dari tiga besar penguasa pangsa pasar rudal dunia tersebut, Indonesia dalam hal ini TNI merupakan pengguna setia rudal buatan MBDA. Di luar tiga besar itu, kekuatan Rudal Indonesia juga mengadopsi rudal buatan Rusia dan Cina. Dari ketiga pemasok suplai rudal bagi Indonesia, perlu senantiasa diwaspadai rudal buatan MBDA karena dapat kelancaran dukungan suku cadangnya tergantung sikap politik Uni Eropa. MBDA adalah produsen rudal milik negara-negara Uni Eropa yang menyatukan beberapa industri rudal yang telah eksis sebelumnya seperti Aerospatiale.

Walaupun sistem senjata rudal TNI tidak tergantung pada rudal buatan Amerika Serikat, akan tetapi hendaknya tetap diwaspadai soal adanya komponen buatan Amerika Serikat pada rudal buatan MBDA. Secara politik, Amerika Serikat masih mempunyai kemampuan menekan Uni Eropa, meskipun dalam satu dekade ini secara perlahan organisasi supranasional negara-negara itu terus berupaya membangun kemandirian politik yang berjarak dengan Washington.

Ibukota Republik Indonesia Pindah DiLuar Pulau Jawa

Wacana pemindahan ibukota dari Jakarta ke kota lainnya sudah dibahas sejak beberapa waktu lalu. Hari ini, Kompas menyoroti masalah tersebut yang menarik untuk diikuti dalam rubrik opini dengan judul Pindahkan Ibu Kota. Tulisan memberikan tiga usulan untuk mengatasi berbagai masalah khususnya kemacetan yang menimbulkan kerugian materi dan non materi yang sangat besar saat ini. Kami ajak Anda mengikuti opini yang ditulis oleh A SONNY KERAF Mantan Menteri Lingkingan Hidup & Sekarang Pemerhati Lingkungan Hidup, Dosen Universitas Atma Jaya Jakarta ini.

Pindahkan Ibukota Republik Indonesia Keluar Pulau Jawa

Kemacetan Jakarta dan sekitarnya, yang menjadi sorotan utama Kompas dalam beberapa hari terakhir, kiranya tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomis (Kompas, 26/0710). Kerugian yang dialami juga menyangkut kerugian sosial dan psikis. Karena Secara psikis, Jakarta sangat tidak sehat, bukan saja karena terjadi polusi yang parah, melainkan juga karena kemacetan di jalan raya menimbulkan berbagai tekanan psikologis atau stres.Demikian pula, secara sosial, kemacetan di jalan membuat relasi sosial menjadi penuh konflik, tidak saja di antara para pengendara di jalan, tetapi juga berdampak sampai ke kantor dan rumah tangga. Hubungan sosial penuh ketegangan akibat beban psikis yang dialami di jalan.
Oleh karena itu, sesungguhnya Jakarta bukan hanya sebuah kota yang sangat tidak ramah lingkungan, melainkan juga sangat tidak ramah secara sosial dan psikis. Dengan kondisi seperti itu, kiranya pembenahan transportasi umum, termasuk perluasan, penambahan, dan keterpaduan atau sinergi transportasi umum tidak akan banyak membawa hasil memadai. Itu hanya solusi jangka pendek sementara.
Yang dibutuhkan untuk jangka panjang adalah terobosan lebih radikal dan revolusioner. Kami mengusulkan tiga solusi. Sembari membenahi transportasi umum dan solusi lain yang bersifat tambal sulam, kendati sangat perlu, ketiga solusi harus segera diputuskan pemerintah pusat.

Pindahkan ibu kota

Usul pertama, pindahkan ibu kota. Ini usul dan langkah paling radikal. Banyak negara melakukan itu dan berhasil mengatasi kemacetan di ibu kota negaranya. Bung Karno, presiden pertama, telah berpikiran visioner menyiapkan Palangkaraya,Kalimantan Tengah, sebagai calon ibu kota RI sejak 1960-an.Melanjutkan visi Bung Karno, sebaiknya ibu kota baru berada di luar Jawa, khususnya di Indonesia bagian timur.Ada banyak keuntungan positif untuk itu.
Pertama, pemindahan ibu kota jangan dilihat sebagai beban ekonomi karena besarnya dana yang dialokasikan. Ini harus dilihat sebagai peluang ekonomi yang sangat menggiurkan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang yang akan mengerjakan persiapan, pembangunan, dan relokasi ibu kota tersebut. Akan dibutuhkan waktu 5-10 tahun untuk realisasi, dan itu peluang ekonomi yang sangat baik.
Kedua, dari segi politik, pemindahan ibu kota ke luar Jawa dan Indonesia bagian timur (IBT) akan serta-merta menggeser episentrum pembangunan nasional dari Jawa dan Indonesia bagian barat (IBB). Ini akan menjadi sebuah langkah dan peluang pemerataan pembangunan ke IBT untuk memberi kesempatan lebih besar bagi berkembangnya wilayah luar Jawa, khususnya IBT.Ketiga, selain untuk mengatasi kemacetan di Jakarta dan sekitarnya, ini sekaligus menjadi peluang untuk membangun sebuah ibu kota baru dengan tata ruang, jaringan, dan pola transportasi yang jauh lebih ramah lingkungan, ramah secara sosial dan psikis, atau jauh lebih manusiawi.
Kita bangun ibu kota baru dengan sistem transportasi multimoda yang ramah lingkungan, nyaman, aman, dan mudah dijangkau. Kita bangun sebuah ibu kota baru dengan hutan kota yang asri, tempat-tempat rekreasi umum yang ramah secara sosial, dengan berbagai fungsi sosial yang futuristik untuk kehidupan modern, tetapi dengan warna etnik yang khas.
Pilihan di Kalimantan lebih diutamakan mengingat Kalimantan bebas dari pusat gempa.
Penyebaran kementerian
Usul kedua yang jauh lebih moderat, semua kementerian disebar ke beberapa wilayah RI sesuai dengan kondisi provinsi kita. Ambil saja sebagai contoh, Kementerian Kehutanan di Kalimantan atau Papua. Kementerian Kelautan dan Perikanan di Ambon. Kementerian Perindustrian di Surabaya. Kementerian Pendidikan di Yogyakarta.
Kemudian Kementerian Pariwisata di Bali. Kementerian Perdagangan di Jakarta atau Batam. Kementerian ESDM di Kalimantan atau Sumatera. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal di IBT agar benar-benar fokus pekerjaannya lebih diarahkan untuk pembangunan daerah tertinggal di IBT, dan seterusnya.
Cara ini akan menarik banyak pihak untuk mendesentralisasikan usaha atau minimal kantor pusatnya mengikuti kantor kementerian untuk memudahkan kegiatan usahanya. Maka, tak lagi semua perusahaan berkantor pusat di Jakarta.
Dari segi tata kelola pemerintahan, tidak ada banyak kendala karena berbagai rapat kabinet bisa dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi komunikasi modern.
Pembatasan
Kalau usulan kedua masih dianggap merepotkan karena berbagai kendala teknis menyangkut koordinasi lintas kementerian, usul ketiga yang sangat soft adalah pembatasan pembangunan di beberapa bidang. Namun, ini merupakan sebuah keharusan paling minim yang tidak boleh tidak segera dilaksanakan.
Tepatnya, usul ini berupa larangan bagi pembangunan baru untuk minimal tiga bidang. Pertama, tidak boleh ada lagi penambahan pembangunan mal atau pusat perbelanjaan baru di Jakarta. Apabila perlu, tidak boleh ada lagi penambahan mal baru di Jabodetabek. Dengan larangan ini, tidak akan ada lagi penambahan urbanisasi tenaga kerja baru ke Jakarta untuk bekerja di pusat-pusat perbelanjaan dan pertokoan tersebut.
Kedua, tidak boleh ada lagi hotel baru dibangun di Jakarta. Dengan otonomi daerah, seharusnya berbagai kegiatan pemerintahan telah dilaksanakan di daerah. Oleh karena itu, seharusnya daerahlah yang didorong membangun hotel baru sejalan dengan bergeraknya uang ke daerah.
Ketiga, sudah saatnya pembangunan universitas baru dilarang di Jakarta dan sekitarnya. Dengan jalan itu, pemerintah berketetapan untuk mengembangkan universitas baru, negeri dan swasta, yang berkualitas dan murah di daerah. Tenaga-tenaga dosen muda di daerah diberi kesempatan memperoleh pendidikan lanjutan di luar negeri untuk kembali mengajar di daerah.
Sementara dosen-dosen berkualitas di Jawa diberi kesempatan mengajar di daerah dan tidak perlu berpusat di Jakarta atau Jawa. Dengan jalan ini, putra-putra daerah, para calon mahasiswa, bisa mendapat peluang memperoleh pendidikan tinggi di daerahnya sekaligus mengabdi di daerahnya setelah lulus kelak.
Ketiga usulan mengandaikan persoalan kemacetan Jakarta harus diputuskan pada level pemerintah pusat, presiden dan kabinet, dengan melibatkan DPR. Ini harus menjadi sebuah keputusan politik nasional yang akan sangat menentukan nasib Jakarta dan nasib bangsa seluruhnya ke depan.
*A SONNY KERAF Pemerhati Lingkungan Hidup, Dosen Universitas Atma Jaya Jakarta (Kompas/AHF)

SBY Jamu Soros di Istana Tampaksiring

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi beberapa menteri menerima George Soros di Istana Tampaksiring, Bali, Senin 26 Juli 2010 kemarin. Kepada Duta Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Lingkungan itu, Presiden memperkenalkan Istana Tampaksiring sebagai salah satu istana yang paling indah di Indonesia.

Sebelum memulai pertemuan ini, Presiden sempat menyinggung bahwa pertemuannya dengan George Soros membahas soal perubahan iklim. Seperti diketahui, Soros adalah duta PBB untuk masalah lingkungan. Ia baru saja dari Kalimantan untuk melihat kondisi hutan di sana.

Menteri yang mendampingi SBY dalam pertemuan ini adalah Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Gusti Hatta, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Menbudpar Jero wacik, dan Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha.

Seperti dilansir laman Presiden, Pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan George Soros mendiskusikan temuan Soros selama berkeliling ke sejumlah hutan di Indonesia. Agus Purnomo, Staf Khusus Presiden bidang Perubahan Iklim menjelaskan Soros juga menanyakan kemajuan yang sudah dicapai dalam penerapan Letter of Intent antara Indonesia dan Norwegia.

Soros, ujar Agus, sudah mendatangi Aceh dan Kaliantan Tengah untuk melihat kondisi hutan di sana. “Soros juga melihat lahan gambut, dan besok ke Kaltim, lusa ke Papua,”‘ Agus menjelaskan.

Menurut Agus, SBY dan Soros masih akan bertemu kembali pada Kamis malam atau Jumat pagi untuk mendengarkan tambahan dari pengamatannya.

Presiden meminta agar berbagai langkah yang saat ini sedang disiapkan dikonsolidasi. “Supaya pemerintah memiliki satu lembar data yang mendalam dan sederhana mengenai apa yang sudah dan yang akan dilakukan dalam waktu dekat,” Agus menambahkan.

Ketika ditanya apakah ada kejanggalan dalam catatan perjalanan Soros, Agus menjawab tidak ada. “Bagi dia, ini sifatnya lebih pada belajar dari permasalahan hutan di Indonesia.”

“Dia paham betul bahwa untuk mencegah deforestrasi diperlukan modal untuk menghidupkan ekonomi,” kata Agus.

Agus menambahkan bahwa secara keseluruhan hasil pertemuan tersebut positif, menyenangkan, dan menambah manfaat.

vivanews.com

Dokumen Bocor, Ratusan Informan Amerika Terancam

Kabul – Ratusan warga sipil Afganistan yang menjadi informan militer Amerika Serikat terancam akibat bocornya 90 ribu dokumen perang Afganistan.

Dalam dokumen yang dipublikasikan situs Wikileaks terdapat banyak nama, yang dalam beberapa kasus mencantumkan nama individu informan.

Misalnya dalam dokumen terdapat laporan wawancara militer terhadap seseorang yang berpotensi membangkang dari kelompok Taliban. Nama militan itu ditulis lengkap dengan nama ayahnya dan desa tempat ia tinggal.

“Kebocoran ini membuat banyak nyawa dan integritas warga Afganistan terancam,” kata petugas senior di kementrian luar negeri Afganistan seperti dilaporkan hari ini, Rabu 928/7). “Amerika bertanggung jawab secara moral dan hukum atas kerugian yang dialami individu akibat kebocoran itu, terutama mereka yang namanya disebut.

Masih kata pejabat yang namanya dirahasiakan itu, kebocoran ini juga akan membatasi akses internasional dan Amerika ke depannya untuk tak mensensor pandangan warga Afganistan.

Salah seorang bekas pejabat intelijen bahkan yakin Taliban bisa saja melancarkan serangan balas dendam kepada pengkhianat dalam beberapa hari mendatang.

Situs Wikileaks mempublikasikan dokumen laporan perang Afganistan dari 2004 sampai 2010 sejak Ahad lalu. Namun mengenai nama-nama informan Amerika, pendiri Wikileaks Julian Assange mengklaim telah memindahkan informasi-informasi yang sifatnya sensitif.

Dengan mendekatnya operasi militer besar-besaran Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) terhadap kelompok militan Taliban di Provinsi Kandahar, perbedaan pendapat antarpejabat militer dan politik AS terus mengemuka. Friksi itu semakin jelas menyusul pengunduran diri Panglima Militer di Afghanistan, Jenderal Stanley McChrystal yang disetujui oleh Presiden AS, Barack Obama.
Pernyataan McChrystal dalam wawancaranya dengan Majalah Rolling Stone mencerminkan adanya persilangan pendapat serius antarpejabat militer dan politik AS. Hasil wawancara itu juga membuat McChrystal harus mengundurkan diri dari jabatannya. Obama yang juga kebakaran jenggot karena pernyataan McChrystal itu, spontan menyetujui pengunduran diri Panglima Militer di Afghanistan itu. Masalah Afghanistan adalah di antara masalah yang diperselisihkan antarpejabat militer dan politik di AS.
Dalam wawancaranya dengan Rolling Stone, McChrystal ketika menjawab pertanyaan terkait kesangsian Wakil Presiden AS, Joe Biden, akan strategi perang Afghanistan, mengatakan, "Siapakah Biden itu? Apakah dia adalah wakil presiden AS?
Panglima Perang di Afghanistan juga menyinggung penentangan Duta Besar AS di Afghanistan, Karl W. Eikenberry, terhadap kebijakan penambahan pasukan dan logistik di negara ini, dan menuding diplomat Gedung Putih ini sebagai pengkhianat.
McChrystal dalam menjelaskan pengkhianatan Duta Besar AS di Afghanistan, mengatakan, pada tahun 2009, diplomat Gedung Putih ini mempertanyakan kebijakan penambahan pasukan di negara ini. Menurutnya, langkah Eikenberry sengaja ditempuh untuk menjaga namanya dalam sejarah. Dengan cara itu, Eikenberry ingin menjelaskan bahwa dirinya jauh hari, sudah mengingatkan akan kekalahan AS di Afghanistan. Ini adalah upaya lepas tangan dari segala kekeliruan kebijakan AS di Afghanistan.
Obama Bersandiwara
Pemublikasian hasil wawancara dengan McChrystal membuat para pejabat Washington, termasuk Obama, kebakaran jenggot. Karena pernyataan McChrystal yang dinilai menghina sejumlah pejabat Washington itu, Panglima Militer di Afghanistan ini dipanggil di Gedung Putih. Hari Rabu lalu. Dalam pemanggilan itu, McChrystal di Gedung Putih tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan terkait pernyataannya, kepada Barack Obama.
Bersamaan dengan pengunduran diri McChrystal, muncul sebuah analisa bahwa Panglima Militer di Afghanistan tidak akan mampu mempertahankan jabatannya meski sudah menjelaskan dengan argumentasi yang baik. Sebab, para pejabat militer AS mendesak McChrystal supaya dicopot dari jabatannya. Untuk itu, Obama sengaja menampilkan pemanggilan sandiwara kepada McChrystal sehingga pengunduran Panglima Militer di Afghanistan ini terkesan tidak sepihak dari Gedung Putih.
Beberapa menit setelah pemanggilan McChrystal di Gedung Putih, Obama dalam penjelasannya di hadapan para wartawan menunjukkan adanya perbedaan pendapat antarpejabat militer dan politik di Washington tanpa memperhatikan hasil perang Afghanistan, bahkan hal ini menjadi alat untuk menentukan strategi perang dan memetik kemenangan di negara ini.
Lebih lanjut Obama menjelaskan bahwa langkah McChrystal dapat membahayakan Amerika dan melemahkan kontrol non-militer di negara yang bersistem demokrasi. Sejumlah pengamat menilai pengunduran diri McChrystal sebagai pesan bagi para pejabat militer dan politik. Pesan itu ingin menyampaikan bahwa hanya para pejabat politik yang dapat menentukan strategi perang di Afghanistan, sedangkan para pejabat militer hanya menjadi pelaksana kebijakan Washington.
Evaluasi Washington Tidak Valid
Dalam kondisi seperti ini, laporan inspektur khusus untuk urusan konstruksi di Afghanistan, Arnold Fields, menjelaskan kekeliruan metode evaluasi Gedung Putih dalam mengukur kemampuan pasukan lokal Afghanistan. Ini juga menunjukkan bahwa janji Washington untuk meningkatkan kemampuan militer dan polisi Afghanistan tidak terealisasi.
Berdasarkan laporan Fields, metode evaluasi yang dijadikan tolok ukur utama Gedung Putih dalam lima tahun terakhir ini adalah cacat, dan bahkan tidak valid. Berdasarkan laporan tersebut, para pejabat AS mengkhawatirkan penempatan pasukan lokal Afghanistan di front terdepan untuk menghadapi kelompok militan Afghanistan.
Dari sisi lain, para pejabat AS tidak hanya terlilit oleh perselisihan pendapat soal perang di Afghanistan, termasuk masalah mendahulukan strategi serangan udara atau darat, tapi juga terjebak pada perselisihan pendapat dengan pemerintah Afghanistan dalam memerangi kelompok radikal di negara ini. Perselisihan ini menyebabkan perang terhadap kelompok radikal tidak efektif.
Para pejabat Afghanistan bersandarkan pada hasil operasi bersama di Helmand yang digelar beberapa bulan lalu, juga mengkhawatirkan dampak yang sama dalam operasi bersama di Kandahar. Mengingat bahwa pasukan asing tidak dapat menundukkan kelompok militan dalam operasi militer di kota kecil seperti Marjah dan Nade Ali di Provinsi Helmand, maka pemerintah Afghanistan menyimpulkan bahwa operasi berskala luas di Provinsi Kandahar akan berdampak lebih buruk dibandingkan dengan operasi militer di dua kota yang sekupnya lebih kecil.
Menurut prediksi para pejabat pemerintah Afghanistan, operasi militer dalam skala luas di Kandahar, selain hanya menghasilkan upaya minimal dalam menangkap kelompok militan Taliban, juga akan menelantarkan ratusan keluarga Afghanistan dan menelan banyak korban bagi warga negara ini. Inilah dampak-dampak negatif jika pasukan AS tetap melancarkan serangan terhadap kawasan Kandahar setelah gagal di Helmand.

K.P.K Dulu Cicak, Kini Kura-kura

OBROLAN yang dibuka dengan gelak tawa itu berubah murung. "Sekarang status saya tidak jelas, tersangka atau bukan," kata Chandra M. Hamzah, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, awal Juli lalu.
Hadir dalam diskusi dengan jurnalis dan komunitas narablog di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ia didampingi Bibit Samad Rianto, sesama Wakil Ketua KPK. Keduanya dijadikan tersangka oleh polisi sejak September tahun lalu, dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang. "Kami sendirian, kanan-kiri ada koruptor," kata Bibit.
Chandra mengakui berlarut-larutnya kasus itu mem pengaruhi kinerja KPK. "Bohong kalau dibilang kami tidak terpengaruh." Dia lalu membeberkan angka-angka penyelesaian kasus di lembaganya sepanjang 2009. "Ada penurunan jumlah penyelidikan dan penyidikan," katanya terus terang.

Di bawah tekanan publik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebetulnya telah memerintahkan Jaksa Agung menghentikan kasus Chandra dan Bibit, yang diduga menjadi korban rekayasa. Jaksa Agung Hendarman Supandji pun mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) pada akhir November 2009.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Juni lalu, mementahkan lagi penyelesaian itu. Mengabulkan gugatan pengusaha Anggodo Widjojo atas penerbitan surat penghen tian penuntutan, hakim meminta kasus itu dilimpahkan ke pengadilan. "Enam bulan setelah keluarnya penghentian penuntutan, ternyata masalah kami belum tuntas juga," kata Chandra.

Buntut putusan itu kini terasa. Sampai pekan lalu, sejumlah kasus kakap yang di atas kertas sudah bisa berlanjut, tak terdengar lagi gaungnya. Kasus cek pelawat dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia mandek. Kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di sejumlah provinsi juga tak terdengar.
Sejumlah pegawai KPK, diam-diam ataupun terang-terangan, mengaku kehilangan arah. "Tak ada kepemimpin an di sini," kata satu pegawai. Situasi diperparah oleh kepergian para pemimpin di level menengah. Satu demi satu mereka memilih mengundurkan diri dan pindah ke lembaga lain.

Maret lalu, keluar pula Chesna Anwar (Direktur Pengawasan Internal) dan Budi Ibrahim (Direktur Pengolah an Informasi dan Data). Sebelumnya, Lambok Hutauruk (Direktur Gratifi kasi) dan Roni Ihram Maulana (Direktur Monitoring) sudah angkat kaki. Dua polisi yang kinerjanya dinilai baik, Bambang Wirdayatmo (Direktur Penyidikan) dan Ahmad Wiagus (Direktur Pengaduan Masyarakat), juga sudah "cabut". Sampai pekan lalu, pengganti empat posisi direktur belum dilantik.

"Jelas ada krisis di KPK," kata Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Benny K. Harman akhir pekan lalu. "Kalau tak segera ditangani, lembaga itu bisa-bisa jadi macan ompong."

PELEMBAMAN KPK berawal dari penangkapan sang ketua, Antasari Azhar, Mei tahun lalu. Dia dituduh terlibat pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, Direktur PT Putra Rajawali Banjaran. Ketika ditahan polisi, Antasari membuat testimoni mengenai dugaan peme rasan yang dilaporkan pengusaha Anggoro Widjojo, adik kandung Anggodo.

Testimoni inilah yang dipakai polisi mengejar Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Menggunakan peng akuan Ary Muladi, kolega Anggodo yang mengatakan telah menyerahkan sejumlah uang kepada pemimpin KPK, polisi menetapkan Bibit dan Chandra sebagai tersangka. Padahal pengakuan Ary kepada polisi itu telah dicabut.

Kasus Antasari dan dua pemimpin lainnya membuat KPK luluh-lantak. Apalagi ruang kerja pemimpin jantung dari semua operasi KPK sempat digeledah. Sejumlah pegawai pun bolak-balik diperiksa polisi. "Kami waktu itu tidak bisa bekerja, karena terus-menerus diperiksa," kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar, Kamis pekan lalu.

Pukulan terakhir datang dari pembatalan SKPP dalam kasus Bibit dan Chandra. Sepekan setelah putusan Pengadilan Tinggi Jakarta itu di umumkan, Wakil Ketua KPK M. Jasin mengumumkan kebijakan baru lembaganya. "Hal-hal penting yang ber kait an dengan penandatanganan surat ditangani saya dan Pak Haryono Umar," kata Jasin. Keputusan itu, kata dia, diambil untuk menghindari polemik. "Ini demi keamanan dan keabsahan setiap tindakan KPK."

Sumber Tempo mengatakan keputusan internal itu sempat disesalkan. "Seharusnya tidak perlu diumumkan begitu," katanya. Dalam satu diskusi, Bibit dan Chandra juga berulang-ulang menegaskan posisi mereka tetap sah sebagai pemimpin KPK. "Keputusan Presiden yang membatalkan nonaktifnya kami berdua belum dicabut," kata Bibit. Namun mereka setuju tidak lagi menandatangani berkas perkara.

Keputusan inilah yang dituding sebagai pangkal mandeknya sejumlah kasus korupsi yang ditangani KPK. Latar belakang Haryono dan Jasin sebagai akuntan dan birokrat memang membuat keduanya bertanggung jawab di bidang pencegahan, bukan penindak an. Selama ini, yang menjadi motor di bidang penindakan memang Bibit dan Chandra.

Walhasil, dalam beberapa gelar per kara, meski penyidik sudah menyatakan alat bukti lengkap, keputusan pemimpin bisa mementahkan semua. "Kalau memang dua pemimpin setuju, dan dua yang lain belum, ya statusnya ditunda," kata Haryono. "Kami minta penyidik melakukan pendalaman lagi." Namun dia membantah ada pelembaman kerja KPK dalam satu bulan terakhir. "Semua tetap kenceng kok," katanya menjamin
Sumber: Tempo Interaktif

Invisible Government dan Operasi Siluman Amerika Serikat di Dunia

Terpilihnya Obama sebagai presiden AS ke-44 disebut-sebut memberikan harapan baru bagi dunia karena akan menghentikan kebijakan ekspansionis AS. Namun kenyataannya, setelah setahun berlalu, sikap Obama masih tak jauh berbeda dengan para presiden pendahulunya. Obama tetap melanjutkan perang di Irak dan Afghanistan, bahkan ada rencana memperluasnya ke Yaman, dan tetap bersikap konfrontatif terhadap Iran.Korea , China dan sengaja menciptakan Konflik di Asia Tenggara Agar dapat Mengontrol Sumber2 Ekonomi Dunia

Hal ini terjadi karena sesungguhnya ada invisible government yang mengatur strategi kebijakan luar negeri AS. Dimulai dari tahun 1800-an, pebisnis Samuel Russel mulai merajut jaringan yang kelak menguasai arena politik AS. Misalnya, bisnis Russel ini menggandeng Warren Delano, yang kelak punya cucu bernama Franklin Roosevelt dan menjadi Presiden AS ke 32. Keturunan Russel mendirikan asosiasi alumni Universitas Yale, yang dikenal dengan nama Skull dan Bones, yang dianggotai nama-nama terkenal seperti Prescott Bush, yang kemudian, anaknya Bush Sr dan cucunya Bush Junior menjadi presiden AS, ada juga keturunan Rockefeller, yang kemudian menguasai saham di berbagai perusahaan transnasional, dan banyak tokoh lainnya, yang kemudian dalam perkembangan sejarah AS menjadi pemain kunci penentu kebijakan AS. Tokoh-tokoh ini, hampir semuanya adalah juga pemilik modal besar (kapitalis) dan memiliki perusahaan transnasional. Sebagian besar dari jaringan ini bersekutu dalam sebuah lembaga yang disebut Dewan Hubungan Luar Negeri (The Council of Foreign Relations) yang menjadi perancang utama kebijakan strategi luar negeri AS, siapapun presiden yang terpilih.

Karena itu, upaya mengenali watak dasar kebijakan politik AS adalah juga upaya untuk mengenali watak dasar kapitalis. Tujuan utama para kapitalis mengakumulasi modal. Mereka akan mencari pasar seluas-luasnya dan bahan baku semurah-murahnya. Jika ada negara-negara yang menolak membuka pasar atau menyediakan bahan baku murah, Presiden AS akan turun tangan untuk menekan pemimpin negara itu, kalau perlu, presiden AS akan berupaya melakukan kudeta atau bahkan, perang. Hal ini terjadi berulang-ulang dalam sejarah dunia kontemporer. Sejak tahun 1945 hingga kini,
tercatat sekitar 40 kepala negara dunia yang digulingkan oleh AS, baik secara langsung maupun tidak langsung. Umumnya mereka yang digulingkan itu adalah para pemimpin yang berupaya melakukan kebijakan-kebijakan nasionalis yang mengancam kepentingan korporasi AS.

Misalnya, pada tahun 1953, CIA mendalangi penggulingan Perdana Menteri Iran, Mossadegh, yang menasionalisasi perusahaan minyak Iran yang dikuasai Inggris. Inggris lalu bekerja sama dengan AS untuk mengkudeta Mossadegh, dan minyak Iran pun kemudian dikuasai oleh tiga pihak, AS, Inggris, Iran, meskipun pembagian labanya dilakukan secara tertutup, sehingga tidak diketahui pasti berapa banyak Iran menerima hasil minyak. Dan sudah hampir pasti, labanya jauh lebih banyak jatuh ke AS dan Inggris. Kalau tidak, tentulah rakyat Iran tidak akan sedemikian marah dan akhirnya bangkit ber-revolusi menggulingkan Shah Iran dan memutus hubungan diplomatik dengan AS.

Indonesia pun tak luput dari operasi siluman AS setelah Presiden Soekarno memperlihatkan sikap netral dalam perang dingin AS-Soviet dan bahkan berniat menasionalisasi beberapa perusahaan AS di Indonesia.1965 Sukarno terguling, Hanya dua tahun setelah Sukarno terguling Pada tahun 1967, diadakan Indonesian Investment Conferencedi Swiss yang membagi-bagi sumber daya alam Indonesia untuk dikelola perusahaan-perusahaan asing. Konferensi ini dihadiri oleh para pebisnis besar dan terkuat di dunia, misalnya David Rockefeller, dan para pemilik perusahaan-perusahaan transnasional, seperti General Motors, British Lyeland, ICI, British American Tobacco, Lehman Brothers, American Express, Siemens, dan lain-lain.

Keberadaan invisible government ini pula yang bisa memberi jawaban, mengapa AS tetap meneruskan perang di Afghanistan dan Irak, padahal sangat membebani keuangan negara. Pada era Bush, defisit APBN telah mencapai US$ 454,8 Milyar gara-gara membiayai perang. Pada era Obama, defisit semakin meningkat mencapai 1 trilyun dolar. Ketika dana negara dihabiskan untuk perang, tak heran bila kini ada 40 juta rakyat AS yang hidup di bawah garis kemiskinan dan 10% menjadi pengangguran. Sebaliknya, para kapitalis dan pebisnis yang menjadi invisible government justru meraup keuntungan besar dari perang,misalnya dari penjualan senjata dan fasilitas perang, serta konsesi penambangan minyak dan gas di Irak.

Hal ini diungkapkan Dina Y. Sulaeman, pengamat politik Timur Tengah, dalam bedah buku "Tangan-Tangan AS: Operasi Siluman AS di Pelbagai Negara" yang dilangsungkan di Museum Asia Afrika Bandung, 20 Juli 2010. Acara yang diselenggarakan oleh Asia Afrika Reading Club dan Global Future Institute ini mendapatkan sambutan antusias dari berbagai kalangan, akademisi, guru-guru SMA bidang IPS, mahasiswa Ilmu Sejarah dan Hubungan Internasional, dan masyarakat umum. Sebagian hadirin menanyakan solusi konkrit agar Indonesia bisa melepaskan diri dari cengkeraman AS. Menurut Dina Y. Sulaeman yang juga penulis buku Obama Revealed ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah upaya penyadaran tentang hakikat dan watak politik imperialisme AS sehingga kelak muncul kesadaran publik untuk bangkit dan mampu memilih pemimpin yang independen.


Beranikah Indonesia Mencontoh Iran ?
Sementara itu, penulis buku "Tangan-Tangan AS", Hendrajit, yang juga Direktur Global Future Institute, menyatakan bahwa independensi suatu bangsa di hadapan hegemoni AS bisa diraih melalui tiga komponen yaitu kuatnya independensi pemimpin bangsa, dukungan masyarakat terhadap pemimpin, dan ketahanan nasional. Iran pasca revolusi bisa dijadikan salah satu contoh bangsa yang memiliki ketiga komponen tersebut sehingga terus mampu bertahan di hadapan ambisi hegemoni AS, bahkan tetap meraih banyak kemajuan di berbagai bidang.

PT.Freeport Curi Uranium Papua

Suatu berita mengejutkan soal PT Freeport Indonesia (FI). Kabarnya perusahaan tambang raksasa itu dilaporkan memproduksi serta mengekspor uranium sejak delapan bulan silam.Tindakan PT. Freeport Indonesia (FI) yang telah melenceng jauh dari kontrak karyanya ini, bukan merupakan hal yang baru, pasalnya perusahaan raksasa ini hanya diketahui menambang tembaga, sedangkan emas, batu bara dan bahan tambang non migas lainnya baru diketahui publik pada tahun 1990-an.

Kali ini, sebagaimana diberitakan Harian Bintang Papua, perusahaan Amerika yang sudah beroperasi di Papua sejak tahun 1964 itu kembali mengulang sejarah dengan melakukan penambangan Uranium tanpa sepengetahuan Pemerintah, dan publik Papua. Hal ini membuat DPR Papua naik pitam, pasalnya dari hasil tambang yang dikeruk perusahaan raksasa dunia itu, pemerintah dan rakyat Papua hanya kebagian Rp30 miliar.

Freeport diduga menggali bahan baku uranium secara diam-diam sejak delapan bulan silam. Hal itu diungkap oleh Yan Permenas Mandenas S.Sos, Ketua Fraksi Pikiran Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua kepada ANTARA di Jayapura, Selasa (13/7), di ruang kerjanya. Ia menjelaskan, "Kegiatan ini dilakukan secara tersembunyi dan telah berlangsung cukup lama"

Anggota Komisi C DPR Papua itu menambahkan, Freeport telah mencuri hasil kekayaan masyarakat Papua dan membohongi pemerintah dengan hasil tambang yang disalurkan lewat jaringan pipa-pipa bawah tanah. "Ini namanya pencuri, PT Freeport sudah lakukan pencurian, karena diam-diam memproduksi Uranium yang tidak ada dalam kontrak kerja".

Informasi ini menurutnya, didapatkan dari sejumlah masyarakat dan karyawan Freeport di Timika. Dijelaskannya, "Selain karyawan dan masyarakat, saya juga mendapat laporan dari sumber yang dapat dipercaya".

Hal ini sangat disayangkan mengingat pajak yang didapatkan dari perusahaan emas terbesar didunia ini, hanya berjumlah Rp30 milyar pada tahun lalu. Mandenas juga mengeluhkan, bahwa dewan belum bisa bergerak karena terkendala masalah klasik, yaitu belum ada alokasi dana untuk turun ke lapangan.

Menyinggung, tindakan DPRP terhadap penambangan liar tersebut, Yan mengatakan, walaupun PT FI berada di wilayah pemerintah Provinsi Papua, namun Pemerintah Provinsi dan DPRP tidak bisa mengambil tindakan yang legal terhadap perusahaan raksasa tersebut.

Ia menjelaskan, "Kalau untuk PT Freeport ini birokrasinya terlalu panjang dan berbelit-belit, kami susah masuk ke sana, kan semua mineral tambang itu dikirim lewat pipa-pipa, siapa yang tahu, tidak adakan, apalagi akses kesana tidak gampang".

Namun, sambung Yan, DPRP tidak hilang akal, tinjauan ke lokasi penambangan akan tetap dilakukan sambil menunggu pengurusan birokrasi untuk meninjau lokasi penambangan perusahan tersebut.

Papua, Tanah Rebutan Tiga Negara Asing

Menurut penulusuran Lia Suntoso, peneliti The Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta, Papua merupakan daerah yang kini menjadi perebutan antara tiga kekuasaan. Yang satu adalah negara adidaya Amerika Serikat, dua lainnya Inggris dan Australia. Ini semua berawal dari keberadaan Freeport di Papua yang memulai operasi pada tahun 1967. Kini, gejolak politik di sana sudah bergerak terlalu jauh dari inti permasalahan sesungguhnya. Pelanggaran HAM, pencemaran lingkungan, dan korupsi yang merajalela di tanah Papua seringkali membuat kita lupa untuk mengkaji ulang apa sebenarnya yang membuat harga Papua begitu mahal bagi NKRI.

Potensi tanah Papua memang tidak diragukan lagi. Dan, sebagian besar saham Freeport Indonesia dimiliki oleh Freeport McMoran Copper & Gold Inc, dan sisanya dimiliki oleh raksasa pertambangan Inggris/Australia Rio Tinto; Rio Tinto sendiri hak 40% atas pemberdayaan Grasberg (laporan tahunan Freeport dapat diakses melalui www.fcx.com; situs Rio Tinto adalah www.riotinto.com).

Selain keberadaan Freeport yang memberi keuntungan besar, apa menariknya Papua bagi ketiga negara tersebut, dan kalau perlu dipisahkan dari NKRI? Secara kebetulan, UU Investasi Asing pertama di Indonesia, UU Nomor 1 (1967) Pasal 6 ayat (1-h) mencatat pembangkitan tenaga atom sebagai salah satu bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara penguasaan penuh karena bidang ini dianggap penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Masalahnya, jurnal berbagai scientific community mencatat bahwa kekayaan alam di Papua belum sepenuhnya tereksplorasi, termasuk di antaranya adalah tambang uranium.

Amerika Serikat kebakaran jenggot melihat program nuklir di Libia, Iran, atau Korea Utara, meskipun pada kenyataannya AS merupakan konsumen uranium terbesar dunia saat ini --yang tidak memiliki sumber daya alam yang signifikan atau setidaknya belum mau terbuka mengenai potensi bahan baku nuklir di dataran Amerika sendiri.

Karena itu, Amerika Serikat dan Inggris, sebagai sekutu dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan, pasti akan sangat dipermudah dengan terdapatnya, sekecil apa pun, sumber uranium di Papua. Atau sebaliknya, keberadaan nuklir akan sangat menaikkan harga atau global positioning Indonesia di mata dunia.

Apabila dihubungkan dengan pergerakan politik internasional, disinyalir tolak-menolak antara negara-negara nuklir dan non-nuklir terlihat sangat jelas. Melihat betapa pentingnya peran nuklir dalam diplomasi pada saat ini, perang atas Papua mungkin saja merupakan produk tarik-menarik antara Amerika dan Inggris, dan Australia, dengan Australia yang memiliki posisi lebih kuat dan nothing to lose dalam konteks ini.

Berbagai teori geologi pecahan lempeng menyebut benua Australia, Pulau Papua (Papua Nugini dan Irian Jaya), dan Timor Timur adalah satu daratan. Jelas bukan mustahil Papua adalah sumber potensial, readily available, uranium bagi Amerika Serikat. Uranium terbentuk dalam supernova, jauh sebelum zaman Pangaea. Berlanjut dengan terpisahnya lempeng Australia yang sekarang dikenal sebagai benua Australia dan Pulau Papua, endapan mineral yang terkandung dalam lempeng tersebut kemungkinan besar sama.

Di daerah yang begitu miskin, mungkin rakyat Papua sendiri tidak menyadari apa yang berada di bawah kaki mereka. Karena itu, sudah waktunya, ada atau tidaknya kekayaan alam yang tersembunyi, pemerintah kita melakukan survei untuk memperjelas kepentingan-kepentingan luar negeri yang dapat dikatakan tendensius seputar Papua, untuk mempertahankan aset negara, sesuai dengan versi asli UU Nomor 1 (1967).

Selama ini banyak kekayaan alam yang seharusnya dapat menjadi pemasukan negara dan dapat mensejahterakan rakyat diambil alih oleh pihak asing. Mereka cenderung mengeksploitasi sumber daya alam kita untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Potensi alam Indonesia sangat melimpah. Seharusnya kita menyadari itu dan berusaha untuk mengelola sumber daya alam tersebut dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain itu apabila kita dapat mengelola potensi alam kita sendiri secara bijaksana tentu hal tersebut akan berdampak pada membaiknya perekonomian Indonesia. Sudah saatnya berubah.