Kedutaan Besar AS di Jakarta yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka
Selatan akan melakukan modernisasi kawasan. Langkah itu dilakukan dalam upaya
meningkatkan pelayanan.
Gedung Kedutaan Besar ini
sendiri akan tetap berada di lokasinya yang sekarang, yaitu di Jalan
Medan Merdeka Selatan. Hal ini sebagai bagian dari keinginan Amerika
Serikat untuk tetap melestarikan dan meningkatkan kedekatannya dengan
kawasan alun-alun kota yang memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi
ini.
Proyek senilai $450 juta ini juga akan membuka
lapangan perkerjaan baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia. Proses
pembangunan ini direncanakan akan berlangsung selama lima tahun dan akan
melibatkan lebih dari 5.000 pekerja dari Indonesia. Proyek ini
dijadwalkan rampung tahun 2017.
Kedutaan Besar baru di
Jakarta ini akan menggunakan standar tertinggi dalam hal rancangan,
tata ruang dan keramahan lingkungan, selain untuk mendukung hubungan
khusus antara AS dan Indonesia. Kompleks Kedutaan Besar ini dirancang
untuk memberikan citra keterbukaan dan transparansi. Tim perancang
proyek ini telah melakukan beberapa kali kunjungan ke Indonesia selama
kurun lima tahun terakhir ini untuk meneliti mengenai arsitektur,
rancangan, dan budaya Indonesia, serta berkonsultasi dengan para
ahli-ahli di Indonesia agar dapat memasukkan elemen-elemen budaya ke
dalam rancangan tersebut. Dalam rancangan yang inovatif ini,
dinding-dinding kaca akan menggantikan dinding-dinding batu yang
biasanya digunakan oleh Kedutaan-Kedutaan Besar AS.
Dinding pelindung matahari dan dinding penutup yang mengitari gedung ini
terinspirasi dari desain tekstil yang sangat dipengaruhi oleh
tradisi-tradisi kuat dalam seni dan budaya Indonesia. Tekstur-tekstur
serta pola-pola tersebut diambil dari budaya Indonesia untuk dijalin
kedalam satu tema dengan rancangan tata ruang dan interior sehingga
memberikan gedung ini sebuah atmosfir yang mudah dikenal, ramah dan
nyaman bagi para pengunjung Kedutaan.
Kompleks yang
terdiri dari beberapa bangunan ini akan digunakan oleh para staf
Kedutaan Besar AS dan Misi AS untuk ASEAN dengan ruang kerja seluas
36.000 meter persegi. Rencana gedung ini akan meliputi gedung utama
dengan 10 lantai, gedung parkir, gedung-gedung penunjang, ruang tunggu
konsuler, tiga pintu gerbang dan restorasi sebuah gedung bersejarah di
kompleks ini. Sebagai salah satu bagian dari proyek ini, Amerika Serikat
akan merelokasi dan merestorasi sebuah gedung bersejarah yang digunakan
oleh delegasi Republik Indonesia selama negosiasinya dengan pihak
Belanda tahun 1949.
Gedung ini memiliki nilai historis
tinggi bagi Indonesia karena pernah menjadi kantor Perdana Menteri
Sutan Sjahrir. Menurut Dubes Marciel, modernisasi kawasan kedubes ini
menantang, karena meskipun pembangunan tengah berjalan, kegiatan kedubes
harus tetap berjalan. Selain itu, pihak kedubes juga berusaha
menegaskan atmosfir terbuka yang menjadi ciri kedubes sejak berdiri pada
1949.
"Meskipun jadi lebih terbuka, namun tetap ada
pengamanan. Anda tentu saja tidak bisa melenggang bebas masuk ke dalam
area kedutaan besar negara manapun tanpa adanya pengamanan," ujar Dubes
Marciel.
Apakah gedung ini ramah lingkungan?
Dilapangan terbukti AS adalah negara penyumbang emisi terbesar selain
Cina juga AS adalah satu-satunya negara yang melepaskan dua bom atom di
Hiroshima dan Nagasaki. Termasuk perusahaan-perusahaannya merupakan
salah satu negara yang paling banyak menyebabkan kerusakan di muka bumi
seperti Freeport.
Gedung itu nantinya juga untuk
menampung misi AS untuk ASEAN. Dengan mempekerjakan 5000 tenaga kerja
dari Indonesia tidak bisa dianggap keuntungan bagi Indonesia, maka itu
hanya sesaat dan sangat kecil jika dibandingkan dengan kerugian dan
ancaman ke depan yang harus dihadapi negeri ini.
Kedutaan AS di manapun juga menjalankan fungsi intelijen. Bahkan fungsi
ini termasuk salah satu fungsi utama. Sejumlah kawat diplomatik yang
dibongkar oleh Wikileaks berisi tentang berbagai informasi tentang
negara tuan rumah termasuk kawat diplomatik dari kedubes dan konsul AS
di Indonesia hanya menegaskan berjalannya fungsi itu. Karena itu,
kedubes AS sebenarnya juga menjadi "markas" intelijen AS di setiap
negara tuan rumah.
Tak jarang juga menjalankan peran
intervensi dan kontrol. Dubes AS bisa jadi tak ubahnya seorang gubernur
jenderal yang seara riil mengontrol dan memerintah negeri dimana dia
ditugaskan. Karena itu makin besar kedutaan itu hanya menjadi sinyal
makin besarnya semua peran dan fungsi itu dijalankan terhadap negara
tuan rumah.
Belajar Dari Kedubes AS di Irak dan Pakistan
Gedung kedubes AS di Jakarta, pembangunannya direncanakan menghabiskan
dana USD 450 juta (sekitar Rp 4,2 triliun). Gedung utamanya nantinya
akan memiliki luas 36.000 meter persegi atau 3,6 ha. Bangunan sebesar
itu tentu bisa menampung ribuan personel. Dengan ukuran sebesar itu,
nanti kedubes AS di Jakarta akan menjadi kedubes AS terbesar ketiga di
dunia setelah kedubes AS di Irak dan Pakistan.
Kedubes AS di Irak
Kedubes AS di Irak berada di jantung kota Baghdad, dibuka pada Januari
2009 menempati area seluas 104 acre atau sekitar 42,087 ha. Luas itu
sama dengan enam kali luas gedung PBB di New York, 80 kali luas
lapangan bola, hampir setengah luas Kebun Raya Bogor dan hampir sama
luasnya dengan kota Vatikan.
Kedubes yang dibangun
oleh kontraktor asal Kuwait, First Kuwaiti Trading & Contracting,
menelan biaya sekitar USD 750 juta - USD 1 miliar. Kompleks yang ada di
tepian sungai Tigris itu terdiri dari 21 bangunan lengkap layaknya
sebuah kota kecil, memiliki pasukan pertahanan, memiliki sumber tenaga
dan air sendiri, dilengkapi berbagai sarana termasuk saran kesehatan,
tempat belanja, gym, theater, pub, sarana olah raga, sampai kolam renang
standar olimpiade.
Kompleks sebesar itu bisa
menampung 16.000 personel baik sipil maupun militer. Didalamnya sebanyak
2000 orang diplomat berkantor. Juga didukung oleh ribuan marinir, dan
personel sipil. Sejak proses pembangunannya sudah melibatkan militer
dan FBI. Juru Bicara Departemen Justin Higgins pada saat pembangunannya
mencatat bahwa sejumlah besar non diplomat bekerja dalam misi
pembangunan -ratusan personel militer, lusinan agen FBI, disamping
perwakilan dari Departemen Pertanian, Perdagangan dan departemen AS
lainnya.
Dalam laporan Komisi Hubungan Luar Negeri
Senat AS disebutkan, bahwa kedubes AS di Baghdad akan memiliki sumur
air, pembangkit listrik dan fasilitas pengolahan limbah. Sistem akan 100
persen mandiri dalam hal fasilitas kota. Dalam hal keamanan disebutkan,
bahwa keamanan akan dijaga oleh marinir AS, dengan perimeter area tidak
bisa kembali, dengan struktur yang 2,5 kali standar, lima pintu masuk
berkeamanan tinggi ditambah pintu masuk dan pintu keluar darurat (The
Associated Press, 14 April 2006). Pada Februari 2012, akibat tekanan
defisit, pemerintah AS memangkas sejumlah personel di kedubes AS di
Baghdad menjadi sekitar setengahnya saja.
Kedubes AS di Pakistan
Kedubes AS di Pakistan berada di jantung kota Islamabad. Mulai
dibangun tahun 2009 menempati area seluas 7,2 ha. Direncanakan
pembangunannya menghabiskan biaya USD 1 miliar. Kedubes AS di Pakistan
ini akan menjadi kedubes AS terbesar kedua setelah kedubes AS di Irak.
Kedubes bisa akan bisa menampung ribuan personel. Pada tahun 2009, AS
menambah 1000 orang personel sebagai tambahan terhadap 750 personel yang
sudah ada. Asia The Dawn harian berbahasa Inggris di Pakistan
menyebutkan bahwa, "apa yang kelihatan untuk lebih diwaspadai adalah
staf tambahan itu mencakup 350 orang marinir AS. Disamping itu, Pejabat
Amerika menekan Islamabad untukmengijinkan impor ratusan kendaraan
tempur pengangkut pasukan milik Dyncorp -kontraktor keamanan AS. Dengan
deskripsi seperti itu tak heran Asia Times menyebut kedubes AS di
Pakistan tiu layaknya pangkalan militer dalam bentuk kedubes.
Melihat kedua kedubes AS terbesar itu ternyata keduanya juga dijadikan
"markas" militer AS. Maka gedung kedubes yang akan dibangun nanti dengan
luas bangunan utama 3,6 ha itu yang jelas akan berfungsi sebagai
"markas" intelijen yang mengumpulkan berbaga informasi yang berguna bagi
kepentingan AS. Selain itu, bukan mustahil pula akan menjadi semacam
"markas" kecil militer AS. Hal itu mungkin saja, tanpa melihat seberapa
besar kemungkinannya. Apalagi untuk memasukkan peralatan yang
diperlukan bisa berlindung pada stempel diplomatik sehingga tidak perlu
ribet melalui pemeriksaan kepabeanan.
Keberadaan
gedung baru kedubes AS nanti tidak mendatangkan manfaat dan keuntungan
bagi negeri ini. Sebaliknya, justru akan memperdalam intervensi dan
mengokohkan penjajahan AS. "Pembangunan gedung kedubes AS yang baru itu
harus ditolak," ujar jubir HTI .
Gedung yang dibangun
AS adalah berikut markas satuan pengaman laut Marine Security Guard
Quarters (MSGQ) dengan embel-embel fasilitas rahasia dan personil
keamanan yang diperlukan (Secret Facility and Personnel Security
Clearances Required). Ini mengindikasikan secara jelas apa yang akan
dibangun dari gedung 10 lantai ini. Dan gedung ini letaknya tidak jauh
dari Istana Negara.
Hal ini dapat di lihat pada
salinan kontrak rancang-bangun pembangunan kedutaan besar Amerika di
Indonesia Department of State 2012 Design-Build Contract for US Embassy
Jakarta, Indonesia .Project Description (Secret Facility and Personnel
Security Clearances Required) SAQMMA-12-R0061, Jakarta, Indonesia NEC.
The project will consist of design and construction services including a
New Office Building (NOB) with attached Marine Security Guard Quarters
(MSGQ).
Hasil survei terkait pembangunan gedung baru adalah dari total voters: 588 orang.
Amerika Serikat berencana membangun gedung baru Kedubes AS senilai $450
juta di Jakarta, yang akan rampung tahun 2017. Bagaimana sikap anda ?
1. Tolak, karena AS adalah negara muhariban fi'lan, yang memerangi kaum
Muslim di Pakistan, Afghanistan, Irak, Yaman dan berbagai negeri lain
(95%, 560 Votes).
2. Terima, karena akan membuka
lapangan pekerjaan (5000 pekerja) dan sebagai salah satu simbol komitmen
Kemitraan Komprehensif negara demokrasi (3%, 20 Votes).
3.Abstain, tidak mengerti harus bersikap bagaimana (1%, 8 Votes).
Dari hasil survei ini menunjukan bahwa pembangunan Kedubes AS di
Jakarta Makin Memperkokoh Intervensi dan Penjajahan AS di Indonesia.
(Kompasiana / SL)
Oleh: Rachmad Yuliadi Nasir
Kamis, Juli 26, 2012
Minggu, Juli 15, 2012
Jerry Gray Mualaf yang Cinta Indonesia
|
Di
antara banyak kalangan yang mencoba mengungkap skenario AS atas
Indonesia, Jerry D. Gray, mantan anggota militer Angkatan Udara AS,
secara spesifik cukup konsisten untuk terus menelanjangi kejahatan AS.
Jerry aktif menuangkan analisis terkait kejahatan AS, melalui seminar,
diskusi ataupun tulisan-tulisan kritis.
|
Sejak
berakhirnya perang dingin, Amerika Serikat menempatkan diri dalam
posisi hegemoni tunggal. Untuk mewujudkan hegemoni atas dunia, AS
membangun sistem politik, ekonomi, dan militer yang harus ditaati oleh
negara ataupun entitas bukan negara di seluruh dunia. AS ingin
melibatkan seluruh dunia dalam agenda global ala AS. Sebagai
konsekuensi, AS akan memerangi pihak manapun yang menentang agenda
global tersebut.
Disukai ataupun tidak, Indonesia, dengan segala kelebihan yang dimiliki tentu saja menjadi incaran AS. Berbagai skenario terkait upaya AS untuk menguasai RI telah diungkap oleh banyak kalangan. Di antara banyak kalangan yang mencoba mengungkap skenario AS atas Indonesia, Jerry D. Gray, mantan anggota militer Angkatan Udara AS, secara spesifik cukup konsisten untuk terus menelanjangi kejahatan AS. Jerry aktif menuangkan analisis terkait kejahatan AS, melalui seminar, diskusi ataupun tulisan-tulisan kritis. Di mata Jerry, Pemerintahan AS adalah pemerintahan yang paling jahat di dunia. Kendati pemimpinnya sudah berganti, tidak terjadi perubahan. Semua presiden AS pasca John F Kennedy menjadi anggota Council on Foreign Relations (CFR). CFR tidak sekedar mengendalikan CIA, tapi juga berkuasa mengontrol Departemen Luar Negeri AS. CFR mempunyai kewenangan untuk menggodok kebijakan luar negeri AS. Di era kepresidenan Bill Clinton, 100 anggota CFR diangkat sebagai duta besar AS di berbagai negara untuk menyebarluaskan propaganda federalisme dan globalisme. Jerry D Gray, yang bergabung dengan USAF sejak 1978-1982, merasakan langsung kejahatan pemerintah AS. Sebagai anggota militer AS, Jerry mengaku telah menjadi korban eksperimen vaksin pendongkrak agresifitas. Tidak sekedar menebar wacana, Jerry D Gray, yang masuk ke Indonesia sejak 1985, telah memantapkan niatnya untuk menjadi warga negara Indonesia. Jerry atau Haji Abdurrahman mengenal Indonesia setelah sebelumnya bekerja di Arab Saudi sejak 1982. Dengan pengalaman sebagai ahli mekanik pesawat terbang, alumni Hickam Air Force dan A & P Hawai University ini dipercaya untuk menjadi ahli mekanik pesawat pribadi Raja Fahd. Saat berada di Jeddah, Jerry leluasa mengembangkan kemampuan khususnya, yakni menyelam dan aktivitas dokumentasi bawah air. Puluhan sertifikasi internasional di bidang olah raga selam telah diraih Jerry. Tak heran jika Jerry dikenal sebagai master instruktur selam yang diakui internasional. Profesi instruktur selam inilah yang pada akhirnya membawa Jerry masuk ke Indonesia. Jerry menempati posisi rangking tertinggi instruktur selam di Indonesia. Selama di Indonesia Jerry juga berhasil mengabadikan keindahan panorama bawah laut Indonesia, baik dalam format foto ataupun video. Ketika tragedi berdarah “Mei 1998” pecah, Jerry diminta CNBC Asia untuk menjadi juru kamera freelance. Dari dokumentasi “Tragedi Mei” itulah Jerry semakin memantapkan niatnya untuk mengabdi sebagai warga negara Indonesia. “Pada kerusuhan Mei 1998, di mana semua orang asing meninggalkan Jakarta dan Indonesia, saya sudah merasa sebagai warga negara Indonesia. Saya baru tersadar bahwa saya cinta Indonesia,” ungkap Jerry. Kecintaan terhadap Islam dan Indonesia itulah yang mendorong Jerry D Gray untuk mengambil posisi berseberangan dengan AS dan pendukungnya. Dengan pengalaman, kamampuan dan analisis yang tajam, Jerry pun aktif membongkar kebobrokan AS dan sekutunya. Hasil riset dan analisis itu dituangkan dalam sejumlah buku yang hampir semuanya membongkar konspirasi AS dan sekutunya. Di antaranya, “The Real Truth 911”, “American Shadow Government”, “Demokrasi Barbar ala Amerika”, “Deadly Mist”, dan “Rasulullah is My Doctor”. Secara khusus, dalam buku Deadly Mist, Jerry dengan berani membongkar upaya AS merusak kesehatan manusia. Disebutkan bahwa penyakit mematikan seperti flu burung, SARS, dan AIDS adalah hasil rekayasa Amerika Serikat. Dengan fakta yang diambil langsung, Jerry membuktikan adanya upaya penyebaran virus penyakit dengan menggunakan pesawat terbang di atas langit Jakarta dan sekitarnya. Langkah berani yang diambil Jerry bukan tanpa resiko. Sebagai “pengkhianat” AS, berbagai ancaman pembunuhan fisik hingga pembunuhan karakter sering dihadapi Jerry D Gray. Tak hanya itu, sebelum menjadi WNI, pihak Kedubes AS di Jakarta memandang Jerry D Gray sebagai sosok yang membahayakan AS. Berikut kutipan wawancaranya dengan INTELIJEN pada Oktober 2010 di Jakarta. Pemerintah RI Pro AS Apa pertimbangan Anda menjadi WNI dan mengambil posisi menentang Pemerintahan AS? Saya malu menjadi warga negara AS, ratusan juta orang telah menjadi korban kejahatan Pemerintahan AS, bahkan dari warga negara AS sendiri. Saya salah satu korban dari kejahatan AS. Indonesia adalah bangsa yang besar yang harus dipertahankan. Saya sangat mengenal dan memahami Indonesia. Saya mantan tentara AS yang menjadi musuh AS sendiri. Untuk Indonesia, saya rela lepaskan kewarganegaraan AS, kolega, keluarga, dan bahkan karir dan masa depan saya. Kehidupan di AS memang menawarkan materi yang jauh lebih besar, tetapi saya lebih suka hidup di Indonesia daripada di AS. Saya ingin menyumbangkan pemikiran saya kepada bangsa Indonesia tentang perlunya nasionalisme yang kuat, karena saya tahu Indonesia menjadi target AS dan Israel. Indonesia harus memiliki fighting spirit. Mengapa orang Indonesia bangga bisa kuliah di Harvard, saya sendiri tidak melihat keunggulan Harvard. Saya siap dengan segala resikonya. Sejak buku “The Real Truth 911” diterbitkan, saya mendapat informasi dari kalangan intelijen di Indonesia, bahwa saya telah dijadikan target pembunuhan agen CIA. Saya sangat berhati-hati dengan kemungkinan kecelakaan di jalanan ataupun ancaman racun di makanan. Di setiap acara yang sifatnya terbuka dan memprovokasi kebencian terhadap AS, misalnya seminar atau bedah buku, saya selalu diawasi agen-agen CIA yang menyamar. Saya juga pernah diintimidasi di konsulat jenderal untuk mengungkapkan kegiatan dan aktivitas saya. Sejauhmana upaya AS dan sekutunya dalam menguasai Indonesia? Agar bisa menguasai Indonesia dan bahkan dunia, AS berupaya untuk melemahkan Indonesia. Salah satunya adalah dengan merusak kesehatan bangsa Indonesia. Secara sistematis, upaya pelemahan itu dilakukan dengan cara yang halus dan kasar. Secara sistematis dengan bantuan promosi dan publikasi media, rakyat Indonesia dicokol dengan obat-obatan, vaksin, imunisasi dan makanan yang sebenarnya membahayakan kesehatan. Bagi saya, program imunisasi dan vaksinasi adalah kejahatan luar biasa yang dilakukan WHO. Indonesia telah menjadi korban konspirasi AS dan WHO ini. Terungkap fakta bahwa negara Kuba menjadi negara paling sehat di dunia karena menolak program imunisasi WHO. Berdasarkan fakta, 95 persen penduduk Jakarta dan sekitarnya telah mendapatkan vaksin cacar, tetapi faktanya, ribuan penduduk Jakarta terkena cacar. Sekitar 90 persen vaksi ataupun obat di apotik tidak menyembuhkan. Semuanya berorientasi bisnis dan bahkan merupakan bagian dari upaya population control. Promosi anti biotik cukup gencar, padahal sekitar 85 persen pasien di rumah sakit tidak perlu antibiotik. Pada 2009, industri farmasi di AS berhasil menjual antibiotik lebih dari 1500 ton anti biotik, dengan total keuntungan di atas US$ 247 miliar. Selain vaksin, dalam industri makanan ada kejahatan industri yang merusak kesehatan manusia. Zat-zat berbahaya seperti vetsin dan pemanis buatan aspartam, digunakan oleh produsen makanan dan minuman, dan bahkan obat-obatan. Anda melihat adanya upaya pihak asing untuk memperlemah Indonesia dengan cara yang lebih radikal, misalnya penggunaan senjata biologi? AS memiliki program populatian control. Sejak awal Presiden Jimmy Carter telah menyetujui adanya program pengurangan minimum dua miliar manusia dari negara ketiga. Setelah persetujuan itu AIDS menjadi epidemik. Setelah itu, Kongres AS menyetujui dana riset sebesar US$ 10 juta yang akan digunakan untuk memproduksi virus mematikan seperti halnya AIDSDia setuju, pada 1978, AIDS jadi epidemik. Program itu tidak lain merupakan program produksi senjata biologi untuk population control. Di Indonesia, agen asing akan memperlemah kesehatan rakyat Indonesia agar fighting spirit bangsa melemah. Saat ini perlu diwaspadai adanya upaya penyemprotan debu ethylene bromide dan micro fiber di langit dengan menggunakan pesawat udara. Dalam beberapa kesempatan dibuktikan bahwa sejumlah pesawat telah meninggalkan chemical trails (chemtrails) di langit Jakarta dan sekitarnya. Berbeda dengan contrails yang dikeluarkan pesawat jet, chemtrails bisa ditumpangi dengan virus-virus atau zat-zat berbahaya. Misalnya bromium yang dicampur dengan virus influenza. Bromium diarahkan untuk memunculkan luka di saluran pernafasan. Dengan adanya luka, virus influenza mudah mengendap di saluran pernafasan. Awal september 2010, di langit Jakarta, terlihat chemtrails yang disemprotkan oleh pesawat tanker jet yang diduga milik Angkatan Udara AS. Penyemprotan dilakukan hingga empat kali. Beberapa hari setelah penyemprotan terakhir, pasien dengan keluhan infeksi pernafasan melonjak naik hingga 400 persen di Jakarta. Semua pihak harus mewaspadai semprotan yang dilakukan di awal bulan Ramadhan 2009. Jelas-jelas ini ditujukan untuk melemahkan umat Islam, di mana di awal puasa memiliki kondisi fisik yang lemah. Jika memang hal tersebut membahayakan kesehatan manusia apa upaya yang telah Anda lakukan terkait serangan itu?Saya sudah presentasikan penelitian tentang semprotan chemtrails di langit Jakarta kepada penasehat intelijen salah satu calon Wakil Presiden RI menjelang Pilpres 2009. Saya sampaikan rekaman detil lokasi, waktu, tempat dan jenis pesawat. Saya telah sebutkan bahwa jenis pesawat itu adalah tanker jet milik UA AS. Harus dipertanyakan, siapa yang memberikan ijin sehingga pesawat militer ini terbang di bawah awan, atau sekitar 4-5 ribu meter. Chemtrails keluar bukan dari mesin tetapi dari dua lobang di bawah sayap pesawat. Setelah insiden semprotan itu sebagian penduduk Jakarta terkena sindrom gangguan pernafasan dan demam. Seharusnya, dengan akses yang ada, detil pesawat dan waktu penerbangan bisa dicocokkan dengan data Bandara Soekarno Hatta. Di sisi lain, ahli analisis udara juga perlu dilibatkan untuk menganalisa sample chemtrails yang tertinggal di gedung-gedung tinggi. Mungkin karena melihat adanya konspirasi internasional, tokoh politik itu tidak mau campur tangan. Sebagai Anda melihat adanya pembiaran terkait upaya pihak asing merusak kesehatan rakyat Indonesia untuk melemahkan Indonesia baik secara halus ataupun kasar?Bagi saya, Menkes Siti Fadilah Supari adalah national hero yang harus dipertahankan untuk membendung upaya jahat AS dan sekutunya di bidang kesehatan. Siti Fadilah tidak melontarkan spekulasi tetapi menyodorkan bukti. Misalnya dalam konspirasi virus flu burung di Indonesia. Siti Fadilah ketika menjabat telah mengeluarkan tiga jenis imunisasi anak dari daftar wajib imunisasi yang dikeluarkan WHO. Siti Fadilah Supari harus dikembalikan ke Depkes, atau minimal tokoh yang sehaluan dengan sikap Siti Fadilah. Ironisnya, Siti Fadilah digantikan oleh Menkes yang dikenal dekat dengan AS dan WHO. Pemerintah Indonesia saat ini terlalu pro AS. Lebih ironis lagi, vaksin miningitis untuk jamaah haji Indonesia terbukti menggunakan enzim babi. Bahkan dalam vaksin ini diduga menggunakan zat khusus hasil aborsi. Biodata Nama: Jerry Duane Gray Tempat/Tgl Lahir: Wiesbaden, Jerman, 24 September 1960 Agama: Islam Pendidikan: - Pendidikan dasar dan menengah , Iowa - Sekolah Pemeliharaan Pesawat Terbang, Texas - Engineer Pesawat Udara, Hawaii University Karir: - USAF (1978-1982) - Hickam Air Force - New Saudi Mechanic (1982-1984) - Master Instruktur Selam, Jeddah (1984) - Master Instruktur Selam, Indonesia (1985) - Underwater Cameraman (1982-) - Cameraman, Televisi CNBC Asia (1998) - Cameraman pertama, Metro TV - Jurnalis freelance media internasional |
Kamis, Juli 05, 2012
Lembaga Asing Intervensi Produk UU bersama DPR di fasilitasi Pemerintah
Tiga lembaga yang berbasis di Amerika Serikat (AS) tercatat paling banyak menjadi konsultan pemerintah dalam merancang 72 undang-undang (UU) yang disinyalir Badan Intelijen Nasional (BIN) disusupi kepentingan asing. Ketiga lembaga tersebut adalah World Bank (Bank Dunia), International Monetary Fund (IMF), dan United States Agency for International Development (USAID).
“Ketiganya terlibat sebagai konsultan, karena memberikan pinjaman kepada pemerintah untuk sejumlah program di bidang politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Makanya, mereka bisa menyusupkan kepentingan asing dalam penyusunan UU di bidang-bidang tersebut,” kata Anggota DPR dari FPDI-P Eva Kusuma Sundari kepada.
Menurut dia, Bank Dunia antara lain terlibat sebagai konsultan dalam sejumlah program pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berbasis masyarakat. Keterlibatan Bank Dunia tersebut, membuat pemerintah mengubah sejumlah UU antara lain UU Pendidikan Nasional (No 20 Tahun 2003), UU Kesehatan (No 23 Tahun 1992), UU Kelistrikan No 20 Tahun 2002, dan UU Sumber Daya Air (No 7 Tahun 2004).
Konsultasi Bank Dunia yang menyusup ke UU Pendidikan melahirkan program bantuan operasional sekolah (BOS) yang dibiayai utang luar negeri, begitu juga dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
“Tapi pemerintah punya utang cukup besar ke Bank Dunia melalui anak usahanya IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) dan IDA (International Development Association) untuk membiayai program BOS dan PNPM Mandiri,” ujar Eva.
Dari data yang dihimpun SP, pinjaman IBRD untuk Indonesia berjangka waktu 20 tahun dengan masa tenggang (grace period) 5 tahun. Pada 2007, Bank Dunia menginvestasikan US$ 1,16 miliar di Indonesia untuk 28 proyek di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan berbasis masyarakat lainnya, di mana US$ 771 juta dolar merupakan pinjaman IBRD dan US$ 389 juta dolar pinjaman IDA. Untuk 2008-2010, pinjaman dari IBRA untuk membiayai program BOS sekitar US$ 600 juta.
Era Pemerintahan SBY yang sangat pro-neoliberal, dikeluarkan lagi UU No 25/2007 tentang PMA. Dalam UU PMA yang baru ini, modal asing tidak lagi dibatasi—bisa 100%. Hak guna usaha bisa 94 tahun dan, jika waktunya sudah habis, bisa diperpanjang 35 tahun lagi. Lebih tragis lagi: tidak ada lagi perlakuan berbeda antara modal asing dan domestik.Akibatnya, sebagian besar sumber daya alam dan sektor ekonomi strategis dikuasai asing. Akhirnya, seperti diperingatkan Bung Karno, sebagian besar keuntungan mengalir keluar, sedangkan rakyat ditinggal kering-kerontang. Konon, rakyat Indonesia hanya menikmati 10% dari keuntungan ekonomi, sedangkan 90%nya dibawa oleh pihak asing keluar. ;
Sebut saja: UU nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas. Banyak pihak,
khususnya kalangan peneliti, sudah membuktikan bahwa UU ini dibuat
dengan sokongan lembaga-lembaga asing. Yang terakhir disebut-sebut
mendanai pembuatan UU ini adalah United States Agency for International Development (USAID) Dokumen yang diserahkan itu adalah Program Reformasi Sektor Energi yang
diambil dari situs USAID. Di sana disebutkan bahwa USAID membiayai
perbantuan teknis dan pelatihan (technical assistance and training)
dalam mengimplementasikan UU Migas, Kelistrikan, dan Energi Geotermal. Dalam dokumen itu juga tertulis, ”These laws were drafted with USAID assistance (UU ini dirancang dengan bantuan USAID).”Dana yang dialirkan USAID untuk pembahasan UU Migas dan turunannya, selama kurun waktu 2004 - 2007adalah 21,1 juta dollar AS atau sekitar Rp 200 miliar.Namun, ke mana saja dana itu mengalir, menurut Zulkifli, belum bisa memastikannya. ”Dana itu dikeluarkan ke mana ?
1. Perundang-undangan yang membolehkan pihak asing menguasai kekayaan alam nasional: UU nomor 22 tahun 2011 tentang migas, UU nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara, UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal asing, dan UU nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air, UU No.18/2004 tentang Perkebunan, UU No.19/2004 tentang Kehutanan, RUU pengadaan tanah, dan lain-lain.
Dampaknya: modal asing mengusai kekayaan alam nasional di sektor migas (85-90%), kekayaan batubara (75%), mineral (89%), perkebunan (50%), dan lain-lain. Akibatnya: 90% keuntungan ekonomi mengalir keluar, dan hanya 10% yang dibagi-bagi di dalam negeri.
2. Perundang-undangan yang menyebabkan asset strategis dan menguasai hajat hidup rakyat dikuasai asing: UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN (RUU perubahan UU BUMN 2011), Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang No. 17/2008 tentang Pelayaran, UU perbankan No. 10 Tahun 1998 (diperbaharui tahun 2009) UU Badan Penyelenggara Jaminan sosial, UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), RUU Perguruan Tinggi, RUU Pangan, dan lain-lain.
Dampaknya: privatisasi sejumlah perusahaan strategis yang melayani kebutuhan dasar rakyat, seperti perusahaan listrik, telekomunikasi, penyedia air minum, industri baja, industri penerbangan, dan lain-lain. Ini juga disertai dengan privatisasi layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain sebagainya. Akibatnya: rakyat harus membayar sangat mahal setiap layanan kebutuhan dasarnya.
3. Perundang-undangan yang melegitimasi politik upah murah: UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Dampaknya: pemberlakukan pasar tenaga kerja yang fleksibel, pemberlakuan sistim kontrak dan outsourcing, dan lain-lain.
4. Perundang-undangan yang mengesahkan agenda perdagangan bebas: UU No 38 Tahun 2008 tentang pengesahan piagam ASEAN, UU perdagangan, UU kawasan ekonomi khusus (KEK), dan lain-lain.
Sebagian besar UU itu jelas bertentangan dengan kepentingan nasional; juga bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Akan tetapi, semua Produk UU itu berhasil diundangkan karena adanya keterlibatan pihak-pihak di dalam negeri sebagai penyokongnya: pemerintahan komprador (SBY-Budiono), sebagian kekuatan politik di parlemen, sebagian intelektual, dan LSM tertentu.
Ketua DPR Marzuki Ali mengatakan, perlu pembuktian untuk memastikan apa memang ada 72 UU yang dianggap membawa kepentingan asing. Jika tidak ada bukti, maka sulit menuduh bahwa UU itu merupakan pesanan asing. “Harus ada pembuktian untuk menyatakan itu. Jangan hanya asumsi dan katanya,” kata Marzuki . Ia mengaku, belum mendapat laporan mengenai hal tersebut. Dia juga tidak mau berkomentar lebih jauh jika belum ada pembuktian sebagai titipan asing. Sebuah lembaga swadaya masyarakat asing diketahui berkantor di Gedung DPR RI, Jakarta. United Nations Development Programme (UNDP) itulah LSM yang berkantor gedung parlemen Indonesia.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengungkap telah terjadi praktik jual beli pasal di DPR.Pemerintah menyatakan tidak terlibat dalam kasus itu. "Tidak ada ya. Kita tidak tahu ada jual beli pasal," kata Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham Wicipto Setiadi saat dihubungi. Wicipto mengatakan, ia sudah sering terlibat dalam pembuatan undang-undang. Pasalnya, ia pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Perundang-Undangan hingga saat ini menjabat sebagai BPHN. Namun, tidak pernah ia mendengar ada praktik jual beli pasal di DPR.Menurut dia, dalam merancang undang-undang, DPR memang membutuhkan waktu lama. DPR harus melakukan kajian akademis. Namun, dalam perancangan itu, tidak pernah sekalipun ada indikasi jual beli pasal yang melibatkan pemerintah. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengungkapkan ada 406 kali pengujian undang-undang ke MK sejak 2003 hingga 9 November 2011 di mana 97 di antaranya dikabulkan karena inkonstitusional. Mahfud menilai buruknya legislasi ini terjadi karena ada praktik jual beli kepentingan dalam pembuatan UU.
LSM Asing berkantor di gedung Sekretariat Jenderal DPR, lantai 7 dan di lantai 3 gedung DPD RI. Namun, untuk di gedung Sekjen logo UNDP berwarna biru sudah hilang, sementara di DPD masih terpampang dengan jelas. Menurut Ketua DPP Partai Golkar, Firman Subagyo dirinya mengaku kaget atas keberadaan kantor UNDP tersebut. "Saya kaget kalau ada NGO asing, ini kan gedung negara kita menyimpan dokumen negara yang sangat penting. Kalau ada NGO asing di gedung wakil rakyat, waduh ini luar biasa,"Firman juga curiga NGO tersebut merupakan bagian dari CIA. Padahal ketika dirinya masuk gedung parlemen di luar negeri diperiksa secara detil oleh pihak keamanan disana, bahkan dilarang memotret.Karena itu, ia mempertanyakan siapa yang mengizinkan NGO tersebut. Untuk diketahui, UNDP sendiri merupakan salah satu NGO asing yang berada di bawah PBB.60 UU Indonesia Dipengaruhi Perusahaan dan LSM Asing. Setidaknya ada 60 produk perundangan Indonesia yang dipengaruhi kepentingan perusahaan asing dan sangat merugikan kepentingan nasional.Begitu disampaikan anggota Komisi IV DPR RI Siswono Yudhohusodo di Gedung DPR Senayan,. Dia mencontohkan, UU sumber daya air dan sejumlah perundangan yang mengatur praktik perbankan.Karenanya, dia meminta agar Seluruh Eleman Rakyat mewaspadai segala kepentingan tertentu yang ditargetkan oleh lembaga asing, baik perusahaan maupun LSM asing seperti Greenpeace.Dia juga mengatakan, data yang disampaikan Greenpeace mengenai kerusakan hutan Indonesia, misalnya, harus diwaspadai karena bisa jadi merupakan bagian dari skenario asing menyudutkan perekonomian nasional Indonesia. "Data tersebut jelas-jelas berorientasi kepada kepentingan perusahaan luar negeri. Pemerintah jangan mudah percaya info-info itu,” katanya. Dia juga mengatakan, bukan baru kali ini LSM asing itu memiliki agenda terselubung. Dari pengalaman yang lalu, demikian Siswono, LSM asing bahkan sudah berhasil mempengaruhi sampai tingkat perundang-undangan tadi.
72 UU Diintervensi Asing Pengamat dari Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur, Bambang Budiono menyebutkan 72 undang-undang di Indonesia diintervensi asing. "Hal itu membuat Pancasila dikepung dua ideologi fundamentalisme yakni fundamentalisme pasar dan fundamentalisme agama," kata dosen Fisip Unair ini di Surabaya,. Ia mengemukakan hal tersebut dalam seminar tentang Pancasila bertajuk "Indonesia Menuju Negara Paripurna" yang diselenggarakan Universitas Narotama (Unnar) Surabaya untuk memperingati wafatnya penggali Pancasila, Soekarno. Menurut antropolog itu, kepungan tersebut terlihat dari adanya 75 persen pertambangan, 50,6 persen perbankan, 70 persen jaringan telekomunikasi, dan 65 persen agroindustri di Indonesia yang sudah dikuasai asing. "Kepemilikan asing itu antara lain 70 persen jaringan telekomunikasi yang dimiliki Kuwait, sedangkan agroindustri antara lain 65 persen kecap dikuasai AS, delapan persen sawit dikuasai Singapura, dan 12 persen sawit dikuasai Malaysia," katanya. Selain itu, 100 persen teh dan makanan ringan merek tertentu juga dimiliki Inggris, kemudian 74 persen minuman ringan dikuasai Prancis."Hal tersebut terjadi, karena kepemilikan asing itu masuk dalam 72 UU dengan kompensasi utang dan bantuan teknis kepada Indonesia, di antaranya UU minyak dan gas, UU telekomunikasi, UU listrik, UU sumberdaya air, dan sebagainya," katanya. Bahkan, kata dia, ada badan asing yang berkantor di DPR untuk mengawali UU tersebut. "Tidak hanya itu, pendidikan dan kesehatan juga dimasuki. Sekarang 49 persen pemain asing sudah diizinkan masuk pendidikan, dan juga swastanisasi rumah sakit," katanya. Oleh karena itu, kata mantan Direktur Pusham Unair ini, pertumbuhan ekonomi hanya diwaspadai, karena keuntungan dari pertumbuhan tersebut bukan menjadi milik Indonesia, melainkan milik kalangan asing.
"Kalau mau selamat, solusinya adalah kembali kepada Pancasila yang digali Bung Karno, tetapi solusi itu tidak mudah, sebab fundamentalisme sudah mengepung kita," katanya. Sementara itu, Presiden The Soekarno Center Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Weda, pembicara lain dalam seminar ini mengatakan Pancasila dalam pandangan Soekarno adalah berdaulat secara politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam seni budaya."Bung Karno mengatakan revolusi belum selesai, tetapi maksudnya adalah revolusi karakter terkait kemandirian politik, ekonomi, dan seni budaya, tetapi revolusi itu pula yang membuat Bung Karno jatuh, karena negara lain ingin menjajah Indonesia secara politik, ekonomi, dan budaya," kata Rektor Universitas Mahendradatta, Bali itu
Konsultasi Bank Dunia yang menyusup ke UU Pendidikan melahirkan program bantuan operasional sekolah (BOS) yang dibiayai utang luar negeri, begitu juga dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
“Tapi pemerintah punya utang cukup besar ke Bank Dunia melalui anak usahanya IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) dan IDA (International Development Association) untuk membiayai program BOS dan PNPM Mandiri,” ujar Eva.
Dari data yang dihimpun SP, pinjaman IBRD untuk Indonesia berjangka waktu 20 tahun dengan masa tenggang (grace period) 5 tahun. Pada 2007, Bank Dunia menginvestasikan US$ 1,16 miliar di Indonesia untuk 28 proyek di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan berbasis masyarakat lainnya, di mana US$ 771 juta dolar merupakan pinjaman IBRD dan US$ 389 juta dolar pinjaman IDA. Untuk 2008-2010, pinjaman dari IBRA untuk membiayai program BOS sekitar US$ 600 juta.Era Pemerintahan SBY yang sangat pro-neoliberal, dikeluarkan lagi UU No 25/2007 tentang PMA. Dalam UU PMA yang baru ini, modal asing tidak lagi dibatasi—bisa 100%. Hak guna usaha bisa 94 tahun dan, jika waktunya sudah habis, bisa diperpanjang 35 tahun lagi. Lebih tragis lagi: tidak ada lagi perlakuan berbeda antara modal asing dan domestik.Akibatnya, sebagian besar sumber daya alam dan sektor ekonomi strategis dikuasai asing. Akhirnya, seperti diperingatkan Bung Karno, sebagian besar keuntungan mengalir keluar, sedangkan rakyat ditinggal kering-kerontang. Konon, rakyat Indonesia hanya menikmati 10% dari keuntungan ekonomi, sedangkan 90%nya dibawa oleh pihak asing keluar. ;
Sekarang terbukti sudah bahwa intervensi asing atas kedaulatan nasional Indonesia
Sebut saja: UU nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas. Banyak pihak,
khususnya kalangan peneliti, sudah membuktikan bahwa UU ini dibuat
dengan sokongan lembaga-lembaga asing. Yang terakhir disebut-sebut
mendanai pembuatan UU ini adalah United States Agency for International Development (USAID) Dokumen yang diserahkan itu adalah Program Reformasi Sektor Energi yang
diambil dari situs USAID. Di sana disebutkan bahwa USAID membiayai
perbantuan teknis dan pelatihan (technical assistance and training)
dalam mengimplementasikan UU Migas, Kelistrikan, dan Energi Geotermal. Dalam dokumen itu juga tertulis, ”These laws were drafted with USAID assistance (UU ini dirancang dengan bantuan USAID).”Dana yang dialirkan USAID untuk pembahasan UU Migas dan turunannya, selama kurun waktu 2004 - 2007adalah 21,1 juta dollar AS atau sekitar Rp 200 miliar.Namun, ke mana saja dana itu mengalir, menurut Zulkifli, belum bisa memastikannya. ”Dana itu dikeluarkan ke mana ? Terindikasi ada Praktek Suap alias jual beli Pasal Undang undang di DPR RIMasih Banyak lagi Produk Undang undang yang sarat kepentingan Asing diantaranya :
1. Perundang-undangan yang membolehkan pihak asing menguasai kekayaan alam nasional: UU nomor 22 tahun 2011 tentang migas, UU nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara, UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal asing, dan UU nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air, UU No.18/2004 tentang Perkebunan, UU No.19/2004 tentang Kehutanan, RUU pengadaan tanah, dan lain-lain.
Dampaknya: modal asing mengusai kekayaan alam nasional di sektor migas (85-90%), kekayaan batubara (75%), mineral (89%), perkebunan (50%), dan lain-lain. Akibatnya: 90% keuntungan ekonomi mengalir keluar, dan hanya 10% yang dibagi-bagi di dalam negeri.
2. Perundang-undangan yang menyebabkan asset strategis dan menguasai hajat hidup rakyat dikuasai asing: UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN (RUU perubahan UU BUMN 2011), Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang No. 17/2008 tentang Pelayaran, UU perbankan No. 10 Tahun 1998 (diperbaharui tahun 2009) UU Badan Penyelenggara Jaminan sosial, UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), RUU Perguruan Tinggi, RUU Pangan, dan lain-lain.
Dampaknya: privatisasi sejumlah perusahaan strategis yang melayani kebutuhan dasar rakyat, seperti perusahaan listrik, telekomunikasi, penyedia air minum, industri baja, industri penerbangan, dan lain-lain. Ini juga disertai dengan privatisasi layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain sebagainya. Akibatnya: rakyat harus membayar sangat mahal setiap layanan kebutuhan dasarnya.
3. Perundang-undangan yang melegitimasi politik upah murah: UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Dampaknya: pemberlakukan pasar tenaga kerja yang fleksibel, pemberlakuan sistim kontrak dan outsourcing, dan lain-lain.
4. Perundang-undangan yang mengesahkan agenda perdagangan bebas: UU No 38 Tahun 2008 tentang pengesahan piagam ASEAN, UU perdagangan, UU kawasan ekonomi khusus (KEK), dan lain-lain.
Sebagian besar UU itu jelas bertentangan dengan kepentingan nasional; juga bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Akan tetapi, semua Produk UU itu berhasil diundangkan karena adanya keterlibatan pihak-pihak di dalam negeri sebagai penyokongnya: pemerintahan komprador (SBY-Budiono), sebagian kekuatan politik di parlemen, sebagian intelektual, dan LSM tertentu.
Ketua DPR Marzuki Ali mengatakan, perlu pembuktian untuk memastikan apa memang ada 72 UU yang dianggap membawa kepentingan asing. Jika tidak ada bukti, maka sulit menuduh bahwa UU itu merupakan pesanan asing. “Harus ada pembuktian untuk menyatakan itu. Jangan hanya asumsi dan katanya,” kata Marzuki . Ia mengaku, belum mendapat laporan mengenai hal tersebut. Dia juga tidak mau berkomentar lebih jauh jika belum ada pembuktian sebagai titipan asing. Sebuah lembaga swadaya masyarakat asing diketahui berkantor di Gedung DPR RI, Jakarta. United Nations Development Programme (UNDP) itulah LSM yang berkantor gedung parlemen Indonesia.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengungkap telah terjadi praktik jual beli pasal di DPR.Pemerintah menyatakan tidak terlibat dalam kasus itu. "Tidak ada ya. Kita tidak tahu ada jual beli pasal," kata Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham Wicipto Setiadi saat dihubungi. Wicipto mengatakan, ia sudah sering terlibat dalam pembuatan undang-undang. Pasalnya, ia pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Perundang-Undangan hingga saat ini menjabat sebagai BPHN. Namun, tidak pernah ia mendengar ada praktik jual beli pasal di DPR.Menurut dia, dalam merancang undang-undang, DPR memang membutuhkan waktu lama. DPR harus melakukan kajian akademis. Namun, dalam perancangan itu, tidak pernah sekalipun ada indikasi jual beli pasal yang melibatkan pemerintah. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengungkapkan ada 406 kali pengujian undang-undang ke MK sejak 2003 hingga 9 November 2011 di mana 97 di antaranya dikabulkan karena inkonstitusional. Mahfud menilai buruknya legislasi ini terjadi karena ada praktik jual beli kepentingan dalam pembuatan UU.
LSM Asing berkantor di gedung Sekretariat Jenderal DPR, lantai 7 dan di lantai 3 gedung DPD RI. Namun, untuk di gedung Sekjen logo UNDP berwarna biru sudah hilang, sementara di DPD masih terpampang dengan jelas. Menurut Ketua DPP Partai Golkar, Firman Subagyo dirinya mengaku kaget atas keberadaan kantor UNDP tersebut. "Saya kaget kalau ada NGO asing, ini kan gedung negara kita menyimpan dokumen negara yang sangat penting. Kalau ada NGO asing di gedung wakil rakyat, waduh ini luar biasa,"Firman juga curiga NGO tersebut merupakan bagian dari CIA. Padahal ketika dirinya masuk gedung parlemen di luar negeri diperiksa secara detil oleh pihak keamanan disana, bahkan dilarang memotret.Karena itu, ia mempertanyakan siapa yang mengizinkan NGO tersebut. Untuk diketahui, UNDP sendiri merupakan salah satu NGO asing yang berada di bawah PBB.60 UU Indonesia Dipengaruhi Perusahaan dan LSM Asing. Setidaknya ada 60 produk perundangan Indonesia yang dipengaruhi kepentingan perusahaan asing dan sangat merugikan kepentingan nasional.Begitu disampaikan anggota Komisi IV DPR RI Siswono Yudhohusodo di Gedung DPR Senayan,. Dia mencontohkan, UU sumber daya air dan sejumlah perundangan yang mengatur praktik perbankan.Karenanya, dia meminta agar Seluruh Eleman Rakyat mewaspadai segala kepentingan tertentu yang ditargetkan oleh lembaga asing, baik perusahaan maupun LSM asing seperti Greenpeace.Dia juga mengatakan, data yang disampaikan Greenpeace mengenai kerusakan hutan Indonesia, misalnya, harus diwaspadai karena bisa jadi merupakan bagian dari skenario asing menyudutkan perekonomian nasional Indonesia. "Data tersebut jelas-jelas berorientasi kepada kepentingan perusahaan luar negeri. Pemerintah jangan mudah percaya info-info itu,” katanya. Dia juga mengatakan, bukan baru kali ini LSM asing itu memiliki agenda terselubung. Dari pengalaman yang lalu, demikian Siswono, LSM asing bahkan sudah berhasil mempengaruhi sampai tingkat perundang-undangan tadi.
72 UU Diintervensi Asing Pengamat dari Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur, Bambang Budiono menyebutkan 72 undang-undang di Indonesia diintervensi asing. "Hal itu membuat Pancasila dikepung dua ideologi fundamentalisme yakni fundamentalisme pasar dan fundamentalisme agama," kata dosen Fisip Unair ini di Surabaya,. Ia mengemukakan hal tersebut dalam seminar tentang Pancasila bertajuk "Indonesia Menuju Negara Paripurna" yang diselenggarakan Universitas Narotama (Unnar) Surabaya untuk memperingati wafatnya penggali Pancasila, Soekarno. Menurut antropolog itu, kepungan tersebut terlihat dari adanya 75 persen pertambangan, 50,6 persen perbankan, 70 persen jaringan telekomunikasi, dan 65 persen agroindustri di Indonesia yang sudah dikuasai asing. "Kepemilikan asing itu antara lain 70 persen jaringan telekomunikasi yang dimiliki Kuwait, sedangkan agroindustri antara lain 65 persen kecap dikuasai AS, delapan persen sawit dikuasai Singapura, dan 12 persen sawit dikuasai Malaysia," katanya. Selain itu, 100 persen teh dan makanan ringan merek tertentu juga dimiliki Inggris, kemudian 74 persen minuman ringan dikuasai Prancis."Hal tersebut terjadi, karena kepemilikan asing itu masuk dalam 72 UU dengan kompensasi utang dan bantuan teknis kepada Indonesia, di antaranya UU minyak dan gas, UU telekomunikasi, UU listrik, UU sumberdaya air, dan sebagainya," katanya. Bahkan, kata dia, ada badan asing yang berkantor di DPR untuk mengawali UU tersebut. "Tidak hanya itu, pendidikan dan kesehatan juga dimasuki. Sekarang 49 persen pemain asing sudah diizinkan masuk pendidikan, dan juga swastanisasi rumah sakit," katanya. Oleh karena itu, kata mantan Direktur Pusham Unair ini, pertumbuhan ekonomi hanya diwaspadai, karena keuntungan dari pertumbuhan tersebut bukan menjadi milik Indonesia, melainkan milik kalangan asing.
"Kalau mau selamat, solusinya adalah kembali kepada Pancasila yang digali Bung Karno, tetapi solusi itu tidak mudah, sebab fundamentalisme sudah mengepung kita," katanya. Sementara itu, Presiden The Soekarno Center Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Weda, pembicara lain dalam seminar ini mengatakan Pancasila dalam pandangan Soekarno adalah berdaulat secara politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam seni budaya."Bung Karno mengatakan revolusi belum selesai, tetapi maksudnya adalah revolusi karakter terkait kemandirian politik, ekonomi, dan seni budaya, tetapi revolusi itu pula yang membuat Bung Karno jatuh, karena negara lain ingin menjajah Indonesia secara politik, ekonomi, dan budaya," kata Rektor Universitas Mahendradatta, Bali itu
Sabtu, Juni 30, 2012
Reaktor Nuklir Kini Lebih Maju - The Future Of Nuclear Power
Teknologi PLTN terus berkembang. Tak seperti di Chernobyl, PLTN kini makin tangguh terkena gempa besar dan mampu mengantisipasi keteledoran manusia sebagai operatornya. Namun, kasus Fukushima menunjukkan, masih ada kelemahan pada desain sistem pengaman atau keselamatannya.
PLTN di Pulau Honshu telah teruji menghadapi guncangan gempa tektonik
berkekuatan 8,9 skala Richter. Semua reaktor (46 buah), yang beroperasi umumnya
bertipe Boiling Water Reactor (BWR) dan Pressurized Water Reactor (PWR), mampu
merespons gempa kuat dengan mematikan secara otomatis reaksi fisi nuklir di
dalamnya. "Yang BWR meliputi Mark I dan Mark III, masing-masing 30 persen.
Selebihnya ABWR (Advanced BWR)," kata Mohammad Dhandhang Purwadi, Kepala
Bidang Pengembangan Reaktor Badan Tenaga Nuklir Nasional.
Semua sistem pendingin di reaktor-reaktor itu juga mampu menjalankan unit cadangan pendingin reaktor pascagempa, kecuali tiga unit PLTN di Fukushima Daiichi.
Semua sistem pendingin di reaktor-reaktor itu juga mampu menjalankan unit cadangan pendingin reaktor pascagempa, kecuali tiga unit PLTN di Fukushima Daiichi.
Argumen
yang muncul atas kegagalan itu, Fukushima Daiichi menggunakan BWR generasi
pertama (Mark I) yang mulai beroperasi tahun 1970-an. PLTN itu sudah tergolong
usang.Generasi awal PLTN umumnya memiliki umur operasi sekitar 30 tahun.
Generasi yang lebih baru dirancang untuk bisa dioperasikan selama 40-60 tahun.
Setelah habis masa operasinya, PLTN harus dimatikan reaktornya secara permanen.
Dalam
perkembangan, muncul sekitar tujuh tipe PLTN, yaitu Reaktor Air Mendidih (BWR),
Reaktor Air Bertekanan (PWR), Reaktor Air Berat Bertekanan (Pressurized Heavy
Water Reactor/PHWR), Reaktor Grafit Berpendingin Air (Light Water Graphite
Reactor/LWGR), Reaktor Pembiak Cepat (Fast Breeder Reactor/FBR), dan Pebble Bed
Reactor (PBR).Di antara 7 reaktor itu, tipe PBR terbanyak digunakan, mencapai
70 persen jumlah yang ada di dunia. BWR yang kedua terbanyak. Dua tipe reaktor
itu terus mengalami pengembangan, terutama pada peningkatan sistem keamanannya.
Kini, reaktor BWR telah lahir tiga sampai empat generasi baru.
BWR
Mark I masih menggunakan sistem pompa pendingin yang bergantung pada pasokan
listrik. Di generasi kedua, BWR Mark II dan ABWR, tak diperlukan listrik untuk
memompa air pendingin karena menggunakan termosifon, yaitu sistem pertukaran
panas secara pasif berdasarkan sirkulasi alamiah.BWR yang digunakan di Jepang adalah
tipe Mark I, III, IV, dan ABWR. ABWR berukuran lebih besar dan memiliki sistem
pembungkus bahan bakar yang dapat menahan tekanan alami lebih baik dari
generasi awal.
Dibandingkan
dengan PWR dan PHWR, tipe BWR tidak lebih baik dari segi desain sistem
pengaman. Keunggulannya lebih pada harga yang relatif lebih murah dan ukuran
lebih kecil.Pada BWR, reaksi fisi inti atom menggunakan uranium alam yang
diperkaya dari 0,7 persen menjadi 3-5 persen. Adapun PWR dan PHWR menggunakan
uranium alam.
PWR
menggunakan dua siklus pendinginan reaktor. Siklus pertama diberi tekanan
tinggi untuk menghindari pendidihan air pendingin dalam reaktor dan saluran
siklus pertama. Prinsip kerja PWR sama dengan PHWR. Bedanya, PHWR tidak
menggunakan air biasa (H0), tapi air berat (oksida deuterium/DO).
Pada
teknologi PLTN yang baru, semua sistem sudah bekerja pasif, tidak bergantung
pada pasokan listrik. Sistem ini menggunakan cerobong tinggi untuk pengaturan
udara ke atas membentuk sirkulasi alami.Pada ABWR, ruang pengungkung yang besar
(50 kali lebih besar) memungkinkan pendinginan lebih baik
Titik lemah
Semua sistem yang diciptakan manusia, termasuk PLTN, memang tidak sempurna, selalu ada sisi lemah, apalagi bila berhadapan dengan kekuatan alam yang tak terduga.
Semua sistem yang diciptakan manusia, termasuk PLTN, memang tidak sempurna, selalu ada sisi lemah, apalagi bila berhadapan dengan kekuatan alam yang tak terduga.
PLTN Fissi
Thorium Paling Aman - Thorium
Reactor .
PLTN berbasis thorium adalah satu-satunya energi alternatif untuk menggantikan sumber fosil. Jumlah cadangan Thorium di bumi 10x lebih banyak dibanding uranium. Cukup banyak thorium untuk 1000 tahun dengan pemakaian energi 10x lebih banyak dibanding sekarang.
PLTN berbasis thorium adalah satu-satunya energi alternatif untuk menggantikan sumber fosil. Jumlah cadangan Thorium di bumi 10x lebih banyak dibanding uranium. Cukup banyak thorium untuk 1000 tahun dengan pemakaian energi 10x lebih banyak dibanding sekarang.
Liquid Fluoride Thorium Reactor (LFTR) adalah
reaktor generasi ke-4 yang sangat aman secara intrinsik dan dapat diproduksi
dengan murah dan cepat. Reaktor Modular kecil berkapasitas 100MW dapat
dipasang di mana saja, dan tidak memerlukan banyak lahan (konsep pembangkit
listrik tersebar). Cukup dengan diameter 2m, tinggi 3 m, dan tahan gempa.
Praktis tidak
menghasilkan limbah nuklir. Tidak menghasilkan Plutonium, tidak dapat dipakai
untuk membuat senjata nuklir. Thorium tidak meledak seperti uranium. PLTN
dengan bahan bakar (BB) berbasis thorium
makin menarik perhatian dunia apalagi bila dikaitkan dengan kecelakaan nuklir
di Fukushima akhir-akhir ini. Tanggal 25
Januari 2011, beberapa minggu sebelum gempa dan tsunami yang merusak PLTN
Fukushima di Jepang, China
mengumumkan
ambisinya untuk membangun PLTN thorium dalam jangka waktu 20 tahun. China
berambisi meningkatkan sumber energinya via PLTN, dan pilihannya jatuh kepada
PLTN berbasis thorium, dengan jenis reaktor yang disebut oleh China dengan
istilah TMSR (Thorium
Molten-Salt Reactor), Reaktor Garam Cair Thorium. Seperti diketahui,
Reaktor Thorium Fluorida Cair (LFTR = the
Liquid Fluoride Thorium Reactor, yang disebut 'Lifter') adalah
reaktor generasi IV yang menggunakan garam
cair sebagai BB sekaligus sebagai pendingin reaktor.
BB berbasis thorium dalam bentuk garam
cair tidak memerlukan fabrikasi BB, sehingga struktur reaktor menjadi sederhana, derajad
bakar (burn-up) merata, BB cair dapat diganti dengan BB
segar dan diproses-ulang secara online
sekaligus racun netron Xe-135 dan Kr-83 dapat dibuang secara ajeg/kontinyu.
Sementara, produk fissi lainnya, misalnya molebdinum dan iodine (setelah
melalui proses ekstraksi) dapat digunakan untuk keperluan medis. Akibatnya,
reaktor thorium dapat terus menerus menyala sampai tua dengan derajad bakar tak
terbatas.
PLTN
berbasis thorium lebih aman, karena Th-232 harus
dibombardir oleh sumber netron lambat dari luar secara
kontinyu (bisa via akselerator / sinar foton / inti plutonium seperti yang
dikembangkan di India) untuk mengubahnya menjadi U-233 agar dapat melakukan
reaksi fissi, karena tidak mempunyai reaksi rantai, dan tidak cukup netron
untuk melanjutkan reaksi fissi. Bila sumber netron disingkirkan, reaktor akan
mati. Bila reaktor mengalami kelebihan
panas (seperti di Fukushima), sumbat kecil di bawah bejana pengungkung
reaktor akan meleleh
dan larutan garam thorium mengucur ke bawah akibat gaya berat ke tangki bawah
tanah yang telah disediakan, dan hal itu tidak memerlukan komputer atau pompa
listrik yang bisa saja lumpuh oleh tsunami. Reaktor berbasis thorium mampu
menyelamatkan dirinya sendiri. Reaktor beroperasi
pada tekanan atmosferik, tidak ada gas hidrogen yang dapat meledak, lebih
bersih, lebih murah dengan limbah nuklir yang dihasilkan lebih sedikit.
![]() |
Thorium crystal |
Aspek
menarik lain dari thorium pemancar alpha ini adalah tidak memerlukan proses
pemisahan isotop (uranium memerlukan proses ini untuk memperoleh bahan fissil
U-235 dari 0,7 % menjadi 3-5 % yang menelan biaya cukup besar), dan U-233 yang
diperoleh tidak dengan mudah dapat dibuat senjata nuklir karena adanya
kontaminan U-232. Oleh karena itu, PLTN berbasis thorium dengan BB jenis garam
cair cocok untuk negara berkembang seperti Indonesia, sekaligus menghapus
kecurigaan negara maju, karena pengguna PLTN berbasis thorium sulit membuat
senjata nuklir. Sebaliknya, PLTN uranium di dunia memproduksi isotop plutonium
yang bila diproses-ulang, Pu-239 dapat digunakan sebagai senjata nuklir.
Di
sisi lain, thorium tersedia cukup melimpah di Indonesia (di dunia, thorium 3-4 kali lebih melimpah
dibanding uranium) dan murah, karena monasit
(yang mengandung thorium sekitar 0,26-14,9%) sudah ada sebagai produk samping
tambang timah di Babel. Indonesia tidak perlu lagi berhubungan dengan kartel
uranium yang dapat memainkan harga uranium sesuka hati. Lagi pula, limbah
monasit membawa pula produk samping yang berupa logam tanah jarang (di
antaranya adalah Y, La, Ce, Pr, Nd) yang harganya cukup mahal.
Energi
yang dilepaskan oleh thorium ketika melakukan reaksi fissi cukup mengesankan.
Dr. Rubbia,
pemenang nobel Fisika
1984 mengatakan bahwa satu ton logam thorium menghasilkan energi setara dengan
200 ton uranium (alam) atau 3.500.000 ton batu bara. Reaktor thorium dapat
mengkonsumsi limbahnya sendiri dan menggunakan Plutonium sebagai sumber netron
sekaligus mengurangi jumlah plutonium yang diproduksi oleh PLTN uranium,
sehingga reaktor thorium dianggap pula berfungsi sebagai pembersih
lingkungan.
Sesungguhnya
AS sudah tahu potensi thorium yang menarik itu sejak tahun 1940an, tetapi
kebutuhan senjata nuklir uranium dan plutonium pada saat itu menyebabkan
teknologi uranium dan plutonium diprioritaskan lebih dulu, dan teknologi
thorium yang dimilikinya disimpan dulu. Dana yang dikeluarkan oleh Amerika dan
Eropa untuk mengembangkan teknologi BB nuklir uranium dan plutonium begitu
besar, sehingga mereka tidak ingin melepaskan begitu saja teknologi itu untuk
beralih ke thorium. Purwarupa pembiak garam molten pertama pernah dibangun di
Oak Ridge (7,4
MW), AS pada tahun 1950 yang beroperasi th 1965 hingga 1969. Perusahaan
Amerika, Thorium
Power (sekarang Ltbridge)
yang melakukan riset intensif dan bekerja pada desain nuklir berbasis thorium
membuktikan bahwa BB berbasis thorium dapat digunakan di reaktor LWR dan jenis
reaktor lainnya tanpa perubahan desain reaktor yang berarti.
India
sekarang memimpin dunia dalam perancangan reaktor nuklir berbasis thorium.
Sebuah reaktor mini 30
kW dengan BB berbasis thorium telah sukses dioperasikan di reaktor Kamini di Kalpakkam,
India. Kesuksesan itu mendorong India untuk memasang BB berbasis thorium pada
PLTN-nya. PLTN Kakrapar-1,
di kota Surat, Gujarat, adalah reaktor yang pertama kali menggunakan BB
berbasis thorium di dunia, dan menggunakan akselerator
plutonium dalam teras reaktor. Percobaan menggunakan 500 kg thorium pada
Kakrapar-1 dan Kakrapar-2 dilakukan pada tahun 1995. Kakrapar-1 mencapai
operasi daya penuh selama 300 hari, dan Kakrapar-2 mencapai operasi daya penuh
selama 100 hari.
PLTN berbasis thorium 300 MW Kakrapar-1 menggunakan reaktor maju air berat bertekanan (AHWR) beroperasi tahun 2011. Dalam desain itu, bahan bakar di bagian tengah teras berupa 30 batang oksida Th-233/U-233 yang dikelilingi oleh 24 batang oksida Th-233/Pu-239. Konfigurasi itu cukup menyediakan U-233 yang mandiri dengan menghasilkan keluaran tenaga nuklir sebesar 60%, yang diharapkan beroperasi selama 100 tahun. India menggunakan thorium pula pada 5 reaktor lainnya, yaitu di Kakrapar-2, Kaiga-1, Kaiga-2, Rajasthan-3 (Rawatbhata-3), dan Rajasthan-4.
PLTN berbasis thorium 300 MW Kakrapar-1 menggunakan reaktor maju air berat bertekanan (AHWR) beroperasi tahun 2011. Dalam desain itu, bahan bakar di bagian tengah teras berupa 30 batang oksida Th-233/U-233 yang dikelilingi oleh 24 batang oksida Th-233/Pu-239. Konfigurasi itu cukup menyediakan U-233 yang mandiri dengan menghasilkan keluaran tenaga nuklir sebesar 60%, yang diharapkan beroperasi selama 100 tahun. India menggunakan thorium pula pada 5 reaktor lainnya, yaitu di Kakrapar-2, Kaiga-1, Kaiga-2, Rajasthan-3 (Rawatbhata-3), dan Rajasthan-4.
Di
sisi lain, reaktor garam cair thorium, LFTR menggunakan campuran garam ThF4-U233F4
yang disirkulasikan melalui teras reaktor dan penukar panas yang memanasi
gas Helium sebagai media hingga 930C dan gas He tersebut diumpankan ke turbin
gas dan balik ke penukar panas dalam siklus
tertutup. Turbin akan menggerakkan generator listrik.
Hasil-hasil penelitian India mendorong Amerika, Rusia (Institut Kurchatov Moskow), dan baru-baru ini Norwegia dan Polandia untuk melakukan penelitian lebih dalam. Penelitian yang melibatkan thorium di Julich (Jerman), Winfrith (UK), dan Peach Bottom (AS) dihidupkan kembali yang sebelumnya sudah pernah mereka lakukan.
Hasil-hasil penelitian India mendorong Amerika, Rusia (Institut Kurchatov Moskow), dan baru-baru ini Norwegia dan Polandia untuk melakukan penelitian lebih dalam. Penelitian yang melibatkan thorium di Julich (Jerman), Winfrith (UK), dan Peach Bottom (AS) dihidupkan kembali yang sebelumnya sudah pernah mereka lakukan.
India
berencana 30% kebutuhan listriknya berasal dari PLTN berbasis thorium pada
tahun 2050 nanti. Hal itu memungkinkan, karena India memiliki sekitar 25%
cadangan thorium dunia, yaitu 300.000-650.000
ton.
Perusahaan
swasta ThEMS
(Thorium Energy & Molten-Salt Technology Inc) bertujuan pula untuk
memproduksi listrik menggunakan reaktor thorium kecil (10 kW) dalam 5 tahun ke
depan. ThEMS bertujuan menjual listriknya sekitar 11 UScent per kWh (6,8 p/kWh)
jauh lebih murah ketimbang feed-in tariff Inggris yang berkisar antara
34,5 p/kWh untuk turbin angin kecil hingga 41,3 p/kWh untuk instalasi
surya.
Bila
Indonesia memilih untuk memiliki PLTN berbasis thorium, misalnya dengan BB
jenis garam cair thorium seperti yang diadopsi China, sudah saatnya para
staf/operator di reaktor riset/PLTN terlibat pula dalam penelitian bersama-sama
(termasuk diklat) dengan bangsa lain untuk menguasai teknologi BB thorium.
Mereka juga sedang berlomba-lomba mencari angka-angka yang diperlukan dalam
pengoperasian reaktor mini/riset dan PLTN dengan BB berbasis thorium Deposit
thorium yang ditemukan di Kepulauan Bangka Belitung (Babel) diperkirakan mampu
memasok kebutuhan bahan bakar bagi 10 Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
berdaya masing-masing 1.000 MW selama lebih dari 100 tahun. "Karena itu
kami sedang meneliti lebih detil deposit unsur radioaktif ini," kata
Peneliti Badan Tenaga Nuklir Nasional Dr Muhamad Subekti M.Eng seusai
"Dialog "PLTN: Solusi di Balik Kontroversi" di Fakultas MIPA
Universitas Indonesia di Depok,
Jumat, Juni 22, 2012
Indonesia Negara dalam Bahaya
JAKARTA - Kondisi bangsa akhir-akhir ini membuat rakyat makin apatis menjalani kehidupan sehari-hari. Berbagai rupa masalah bangsa dan kerakyatan menjadi potret kegagalan pemimpin negara membawa negara menuju cita-cita sebagai negara yang berdaulat adil dan makmur. Namun Menurut Penilaian Lembaga The Fund for Peace (FFP)
Bahwa Indonesia Negara Gagal , yang benar Indonesia adalah Negara Auto Pilot
Hal tersebut disampaikan oleh politikus PDI Perjuangan Dewi Aryani kepada wartawan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/6/2012).
Mnurut dia, headline salah satu media swasta hari ini menjadi puncak berita derita utama bahwa Indonesia memang benar menuju negara gagal. Media tersebut menyebutkan bahwa dalam Indeks Negara Gagal (Failed States Index/FSI) 2012 yang dipublikasikan di Washington DC, Amerika Serikat, Senin (18/6) kemarin, Indonesia menduduki peringkat ke-63 dari 178 negara. Dalam posisi tersebut, Indonesia masuk kategori negara-negara yang dalam bahaya (in danger) menuju negara gagal."Kita sudah dalam posisi terjerat oleh ketergantungan. Kedaulatan di berbagai bidang tergerus oleh kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara. Indikasinya antara lain Pemerintah "tidak hadir" alias auto pilot, Hukum belum jadi panglima dan harga keadilan mahal, Pendidikan dan kesehatan tidak terjangkau mayoritas rakyat, Intoleransi menguat termasuk politisasi terhadap intoleransi. Kita tidak punya intelligence minded sehingga national interest tergadai, social distrust dan social disobey terjadi dimana mana," ungkap anggota Komisi VII DPR RI itu .Ketergantungan paling nyata kata dia, sudah terjadi diberbagai sektor. Seperti ketergantungan dalam sektor kebutuhan pangan, energi, bahkan dalam pemanfaatan APBN juga tidak dirasakan oleh masyarakat. "Ketergantungan dan jeratan yang sangat nyata diantaranya berbagai impor bahan primer Food and Energy, minyak dan gas, hingga penggunaan dan pemanfaatan APBN tidak efektif dan efisien. Dalam bidang ekonomi, keadilan ekonomi di pasar modal tidak nampak dilihat dari kondisi dimana saham-saham BUMN yang go publik rakyat Indonesia tidak merasakan memiliki manfaatnya," jelasnya. Oleh sebab itu dia mendesak pemerintah agar segera melangkah-langkah untuk mengatasi ketertekanan dalam berbagai sektor tersebut. Sebab jika tidak Republik Indonesia sebagai negara kaya raya nantinya hanya tinggal sejarahnya saja."Peran pemerintah memberikan kebutuhan dasar untuk rakyat sangat memprihatinkan. Berbagai tekanan psikologis terus berlangsung mulai dari soal kenaikan harga bbm,kenaikan harga listrik, ketakutan PHK buruh di berbagai sektor, dan sebagainya. Hendaknya pemimpin menyadari hal ini, kita sudah berada di ujung tanduk. Jangan sampai NKRI tinggal sejarah saja nantinya", tandas Dewi.
Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PKS Indra mengaku, tidak kaget dengan rilis yang dikeluarkan The Fund for Peace (FFP) yang menempatkan Indonesia pada urutan ke-63 dari 178 negara dan memasukkan Indonesia dalam kelompok negara-negara gagal di dunia."Apabila kita lihat dan telaah secara seksama, memang dalam beberapa tahun terakhir pemerintah telah gagal menjalankan peran dan kewajibanya," ungkap Indra melalui pesan telefon genggam kepada wartawan, Kamis (21/6/2012).Menurutnya, Indonesia diliputi berbagai masalah yang tidak terselesaikan dengan baik dan terjadi hampir di berbagai bidang. Indra mencontohkan, di bidang penegakan hukum dan HAM saja rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum masih jauh dari harapan sebagai akibat prilaku menyingpang para penegak hukum. "Law enforcement atas peraturan perundang-undangan yang ada begitu lemah dan tebang pilih. Hukum hanya tajam ke bawah. Selain itu perilaku korup dan kasus korupsi terus marak merambah diseluruh lini," jelasnya.Pemerintah kerapkali diakui Indra gagal memberikan perlindungan dan pembelaan atas hak masyarakat, terutama masyarakat kecil dari tindakan perampasan hak dan kesewenang-wenangan para pemodal atau kapitalis, yang akhirnya membuat masyarakat frustasi dan berujung pada tindakan anarkisme dan konflik berkepanjangan.Lebih lanjut, Indra mengatakan, di bidang lainnya pun pemerintah tidak mampu berbuat banyak. Sehingga, sangat wajar dan tepat apabila FFP memasukkan Indonesia dalam kelompok negara-negara gagal di dunia.
"Tentunya rilis FFP harus jadi cambuk bagi pemerintah dan seluruh elemen bangsa untuk bisa berbuat dan berkontribusi lebih optimal lagi. Sehingga tujuan negara bisa benar-benar tercapai dan Indonesia tidak lagi disebut sebagai negara gagal," simpulnya.
Salah satu penyebab Indonesia dalam keadaan bahaya memeng diprediksi Indonesia akan terpecah belah di tahun 2015 karena adanya konspirasi global , ada grand strategy global untuk menghancurkankeutuhan Indonesia. Ada skenario tingkat tinggi yang ingin menghancurkan Indonesia atau bahkan menghilangkan nama Indonesia sebagai negara bangsa, tegasnya. Ketergantungan pada PihakAsing paling nyata sudah terjadi diberbagai sektor. Seperti ketergantungan dalam sektor kebutuhan pangan, energi, bahkan dalam pemanfaatan APBN sebagai stimulator ekonomi juga tidak dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. "Ketergantungan pada impor dan jeratan yang sangat nyata diantaranya berbagai bahan primer Food / impor kedelai dan gandum di bidang Energy, Impor Miyak dan system Distribusi yang Amburadul Bahan bakar minyak dan gas, hingga penggunaan dan pemanfaatan APBN tidak efektif dan efisien. Dalam bidang ekonomi, keadilan ekonomi di pasar modal tidak nampak dilihat dari kondisi dimana saham-saham BUMN yang go publik rakyat Indonesia tidak merasakan
memiliki manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung ini adalah sebagian hasil kerja sistematis dari Konspirasi global , mereka terus bergerak dan bekerja secara cerdas dengan menggunakan kekuatan canggih melalui penetrasi ekonomi , budaya, baik penyesatan opini rakyat melalui media , arus investasi, berbagai tema kampanye indah seperti demokratisasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, modernisasi, kebebasan pers, kemakmuran, kesejahteraan, semakin banyaknya aset penting dan berharga yang dikuasai invetor asing di bawah kendali organisasi keuangan internasional. Sementara di bidang kebudayaan, ditandai dengan begitu derasnya kebudayaan global memengaruhi gaya hidup kalangan muda. sampai pada mimpi-mimpi indah lewat bisnis obat-obatan terlarang dengan segmen generasi muda agar Pemuda pemudi Indonesia menjadi pasif dam pudarnya nya semangat Nasionalisme
Namun, menurut mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, Indonesia sama sekali tidak dalam situasi menuju negara gagal.Justru, menurutnya, skor indeks Indonesia terus membaik sejak 2005 lalu. "Tidak fair menyatakan kita menuju negara gagal, tanpa melihat bahwa skor indeks negara gagal kita justru terus membaik, sehingga di tahun 2012 ada pada skor 80,6 yang merupakan skor terbaik Indonesia sejak indeks negara gagal dirilis di tahun 2005," kata Denny dalam keterangan tertulis yang diterima Wartawan, Kamis (21/6/2012). Kata dia, untuk menyimpulkan kemana arah Indonesia, berdasarkan hasil survei Fund for Peace harus dilakukan dengan analisis yang lebih menyeluruh. Menurutnya, tidak fair menilai Indonesia menuju negara gagal dengan hanya mendasarkan pada peringkat kita yang turun hanya satu di tahun 2012, tanpa melihat bagaimana peringkat Indonesia cenderung terus membaik di tahun sebelumnya sejak tahun 2005."Melihat keseluruhan survei sejak 2005, akan terlihat jelas bahwa skor kita terus membaik, dari tahun ke tahun, setelah sempat memburuk pada skor 89,2 di tahun 2006, skor Indonesia terus naik menjadi 84,4 tahun 2007, 83,3 tahun 2008, 84,1 2009, 83,1 tahun 2010, 81,6 tahun 2011 dan terakhir 80,6 tahun 2012," ujarnya.Diakuinya, peringkat ke-63 di 2012 memang penurunan dibandingkan peringkat 64 di 2011. Namun, tambah dia, tetap jauh lebih baik dari peringkat terburuk ke-32 di 2006, 55 di 2007, 60 di 2008, 62 di 2009, dan 61 di 2010.Melihat kecenderungan peringkat sejak 2005, dan skor yang terus membaik, sehingga indeks negara gagal kita di 2012 berada pada angka 80,6, kata Denny, merupakan nilai indeks tertinggi sejak survei diadakan oleh Fund for Peace."Maka dengan tetap harus waspada dan bekerja lebih keras, Alhamdulillah, kesimpulannya kita bukan mendekat, tetapi makin jauh dari negara gagal berdasarkan hasil survei Fund for Peace tersebut,"Ujar Denny Indrayana
Terkait hal tersebut, Menkopolhukam Djoko Suyanto angkat bicara. Ia membantah jika Indonesia dianggap sebagai negara yang gagal.“Indikator gagal itu seperti apa?, negara yang pemerintahannya berjalan dengan baik, (mulai dari presiden, gubernur, bupati dan walikota),” kata Djoko dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Rabu (20/6/2012). Orang tidak melihat itu semua, lanjut Djoko, dan yang justru malah mengeluh dan sinikal itu mestinya bersyukur dengan keadaan real yang ada dan bersama sama memperbaiki apa yang kurang.“Karena melupakan nikmat yang telah mereka rasakan,” tukasnya. Sebelumnya Djoko mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,5 %. Saat ini Indonesia juga memiliki cadangan devisa lebih dari $115 miyard. Demokrasi yang mekar, kebebasan media dan check and ballances dilakukan dengan baik. APBN 1400 Triliun dan ada program yang dilaksanakan semua lembaga. ” tegas Menkopolhukam Djoko Suyanto
Ketua DPR Marzuki Alie mengakui masih adanya kesenjangan ekonomi di masyarakat. Namun, menurutnya, hal ini tidak bisa jadi patokan hingga Indonesia masuk dalam kategori negara gagal.
"Memang ada kesenjangan, ini tugas kita semua bahwa ada orang miskin bagaimana kita bersama-sama mengatasi kemiskinan. Tapi jangan seolah seperti yang sudah dilakukan selama reformasi ini seolah-olah tidak ada sama sekali dan lebih percaya orang luar negeri," kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/6/2012). pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat baik dan mendapat apresiasi oleh negara eropa dan negara yang tergabung dalam G-20. Dari segi keamanan juga relatif lebih aman. Jika dulu Indonesia kerap mendapat teror bom, namun menurutnya saat ini relatif tidak ada. "Ekonomi kita tumbuh, hak rakyat dipenuhi, hak rakyat berupa pendidikan sudah meningkat sampai menengah ke atas, kita juga sudah sesuaikan BPJS tentang jaminan sosial di mana pada 2013 masyarakat Indonesia akan dilayani kesehatan tidak terbatas wilayah tapi seluruh Indonesia. Jadi banyak sekali kemajuan yang kita apresiasi," ungkapnya Dia berharap, masyarakat bangga karena Indonesia sebagai bangsa bisa mandiri meski diakuinya belum sempurna. Kata dia, membangun negara besar yang wilayahnya terpencar-pencar tidak semudah membalikkan telapak tangan."Kita ini harus mengerti ada yang enggak senang Indonesia maju. Ini namanya dunia," ungkap Ketua DPR Marzuki Alie
Seperti yang diberitakan DPR mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara lugas dan terbuka menyikapi posisi Indonesia yang kembali memburuk dalam Daftar Indeks Negara Gagal 2012. Indonesia masuk kategori negara-negara yang dalam bahaya (in danger) menuju negara gagal. "Pemerintah perlu bersikap apa adanya sehingga rakyat akan memberikan dukungan dan partisipasinya untuk bersama-sama memperbaiki keadaan. Dukungan dan partisipasi publik ini penting sekali mengingat tiga indikator untuk menyusun FSI (Failed States Index) 2012 itu sangat terkait dengan perilaku sosial budaya masyarakat, yaitu tekanan demografis, protes kelompok-kelompok minoritas di masyarakat, dan penegakan hak asasi manusia," kata Wakil Ketua MPR Hadjriyanto Y Thohari kepada wartawan Rabu (20/6/2012).Seharusnya kata dia, pemerintah membeberkan semua permasalahan yang menyangkut ketiga indikator tersebut, dan ke depan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan apa yang harus dilakukan masyarakat. Di era keterbukaan seperti sekarang ini seyogyanya semua permasalahan juga harus dibuka saja agar masyarakat sadar sehingga permasalahan dapat dipecahkan bersama secara partisipatif."Tekanan demografi dalam bentuk ledakan demografis misalnya, kan sangat menuntut kesadaran rakyat untuk sama-sama mengendalikan ledakan jumlah penduduk yang implikasinya memang sangat besar dan berat bagi perekonomian nasional itu. Tidak lah mungkin program pengendalian penduduk dapat dilakukan seperti program KB di masa lalu yang sarat dengan pemaksaan. Semuanya harus tumbuh dari kesadaran bersama," papar Wakil Ketua MPR Hadjriyanto Y Thohari
.
Namun Pengamat politik, Fadjroel Rahman, menilai, berkembangnya iklim demokrasi di Tanah Air sangat dipengaruhi program yang diusung, bukan oleh sosok pemimpinnya. "Masyarakat harus medidik dirinya melalui program yang ada, bukan hanya sekadar melihat sosoknya. Sudah terbukti bahwa Indonesia dinilai menjadi negara urutan ke-63 sebagai negara gagal," katanya dalam sebuah diskusi di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (21/6/2012). Hal ini, kata mantan aktivis 1998 ini, karena masyarakat Indonesia masih gemar melihat figur dan simbol dalam memilih seorang pemimpin ketimbang melihat program.“Jangan melihat ganteng, santun atau berkumis, lihatlah program dan lihat
track record-nya," ujar peneliti Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG) ini. Jika publik memaksakan memilih pemimpin berdasarkan penilaian figur, kata Fadjroel, dampaknya akan banyak program yang sejatinya dibuat oleh orang lain dan dijalankan oleh sosok yang tidak kompeten dalam menjalankan program tersebut. “Dan masyarakat kecewanya sampai 600 persen,” ujarnya.Karena itu, dia kembali mengingatkan agar masyarakat terus mendidik diri dalam memilih calon pemimpin harus melihat dari programnya, tidak lagi melihat sosoknya. “Karena tidak semua sosok yang populis itu membuat program-program yang original," tutupnya.
.
Salah satu penyebab Indonesia dalam keadaan bahaya memeng diprediksi Indonesia akan terpecah belah di tahun 2015 karena adanya konspirasi global , ada grand strategy global untuk menghancurkankeutuhan Indonesia. Ada skenario tingkat tinggi yang ingin menghancurkan Indonesia atau bahkan menghilangkan nama Indonesia sebagai negara bangsa, tegasnya. Ketergantungan pada PihakAsing paling nyata sudah terjadi diberbagai sektor. Seperti ketergantungan dalam sektor kebutuhan pangan, energi, bahkan dalam pemanfaatan APBN sebagai stimulator ekonomi juga tidak dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. "Ketergantungan pada impor dan jeratan yang sangat nyata diantaranya berbagai bahan primer Food / impor kedelai dan gandum di bidang Energy, Impor Miyak dan system Distribusi yang Amburadul Bahan bakar minyak dan gas, hingga penggunaan dan pemanfaatan APBN tidak efektif dan efisien. Dalam bidang ekonomi, keadilan ekonomi di pasar modal tidak nampak dilihat dari kondisi dimana saham-saham BUMN yang go publik rakyat Indonesia tidak merasakan
memiliki manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung ini adalah sebagian hasil kerja sistematis dari Konspirasi global , mereka terus bergerak dan bekerja secara cerdas dengan menggunakan kekuatan canggih melalui penetrasi ekonomi , budaya, baik penyesatan opini rakyat melalui media , arus investasi, berbagai tema kampanye indah seperti demokratisasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, modernisasi, kebebasan pers, kemakmuran, kesejahteraan, semakin banyaknya aset penting dan berharga yang dikuasai invetor asing di bawah kendali organisasi keuangan internasional. Sementara di bidang kebudayaan, ditandai dengan begitu derasnya kebudayaan global memengaruhi gaya hidup kalangan muda. sampai pada mimpi-mimpi indah lewat bisnis obat-obatan terlarang dengan segmen generasi muda agar Pemuda pemudi Indonesia menjadi pasif dam pudarnya nya semangat Nasionalisme Namun, menurut mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, Indonesia sama sekali tidak dalam situasi menuju negara gagal.Justru, menurutnya, skor indeks Indonesia terus membaik sejak 2005 lalu. "Tidak fair menyatakan kita menuju negara gagal, tanpa melihat bahwa skor indeks negara gagal kita justru terus membaik, sehingga di tahun 2012 ada pada skor 80,6 yang merupakan skor terbaik Indonesia sejak indeks negara gagal dirilis di tahun 2005," kata Denny dalam keterangan tertulis yang diterima Wartawan, Kamis (21/6/2012). Kata dia, untuk menyimpulkan kemana arah Indonesia, berdasarkan hasil survei Fund for Peace harus dilakukan dengan analisis yang lebih menyeluruh. Menurutnya, tidak fair menilai Indonesia menuju negara gagal dengan hanya mendasarkan pada peringkat kita yang turun hanya satu di tahun 2012, tanpa melihat bagaimana peringkat Indonesia cenderung terus membaik di tahun sebelumnya sejak tahun 2005."Melihat keseluruhan survei sejak 2005, akan terlihat jelas bahwa skor kita terus membaik, dari tahun ke tahun, setelah sempat memburuk pada skor 89,2 di tahun 2006, skor Indonesia terus naik menjadi 84,4 tahun 2007, 83,3 tahun 2008, 84,1 2009, 83,1 tahun 2010, 81,6 tahun 2011 dan terakhir 80,6 tahun 2012," ujarnya.Diakuinya, peringkat ke-63 di 2012 memang penurunan dibandingkan peringkat 64 di 2011. Namun, tambah dia, tetap jauh lebih baik dari peringkat terburuk ke-32 di 2006, 55 di 2007, 60 di 2008, 62 di 2009, dan 61 di 2010.Melihat kecenderungan peringkat sejak 2005, dan skor yang terus membaik, sehingga indeks negara gagal kita di 2012 berada pada angka 80,6, kata Denny, merupakan nilai indeks tertinggi sejak survei diadakan oleh Fund for Peace."Maka dengan tetap harus waspada dan bekerja lebih keras, Alhamdulillah, kesimpulannya kita bukan mendekat, tetapi makin jauh dari negara gagal berdasarkan hasil survei Fund for Peace tersebut,"Ujar Denny Indrayana
![]() |
| Para Bocah mengemis di Nusa Tenggara Timur |
Namun Pengamat politik, Fadjroel Rahman, menilai, berkembangnya iklim demokrasi di Tanah Air sangat dipengaruhi program yang diusung, bukan oleh sosok pemimpinnya. "Masyarakat harus medidik dirinya melalui program yang ada, bukan hanya sekadar melihat sosoknya. Sudah terbukti bahwa Indonesia dinilai menjadi negara urutan ke-63 sebagai negara gagal," katanya dalam sebuah diskusi di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (21/6/2012). Hal ini, kata mantan aktivis 1998 ini, karena masyarakat Indonesia masih gemar melihat figur dan simbol dalam memilih seorang pemimpin ketimbang melihat program.“Jangan melihat ganteng, santun atau berkumis, lihatlah program dan lihat
![]() |
| Bangkitlah Garudaku |
Minggu, Juni 10, 2012
JFK, Indonesia, CIA and Freeport.
namun kiprahnya di negeri ini sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya. Dalam tulisannya, Lisa Pease mendapatkan temuan jika Freeport Sulphur, demikian nama perusahaan itu awalnya, nyaris bangkrut berkeping-keping ketika terjadi pergantian kekuasaan di Kuba tahun 1959.
Saat itu Fidel Castro berhasil menghancurkan rezim diktator Batista. Oleh Castro, seluruh perusahaan asing di negeri itu dinasionalisasikan. Freeport Sulphur yang baru saja hendak melakukan pengapalan nikel produksi perdananya terkena imbasnya. Ketegangan terjadi. Menurut Lisa Pease, berkali-kali CEO Freeport Sulphur merencanakan upaya pembunuhan terhadap Castro, namun berkali-kali pula menemui kegagalan.
Ditengah situasi yang penuh ketidakpastian, pada Agustus 1959, Forbes Wilson yang menjabat sebagai Direktur Freeport Sulphur melakukan pertemuan dengan Direktur pelaksana East Borneo Company, Jan van Gruisen. Dalam pertemuan itu Gruisen bercerita jika dirinya menemukan sebuah laporan penelitian atas Gunung Ersberg (Gunung Tembaga) di Irian Barat yang ditulis Jean Jaques Dozy di tahun 1936. Uniknya, laporan itu sebenarnya sudah dianggap tidak berguna dan tersimpan selama bertahun-tahun begitu saja di perpustakaan Belanda.
Dari udara, tanah disekujur gunung tersebut berkilauan ditimpa sinar matahari.
Wilson juga mendapatkan temuan yang nyaris membuatnya gila. Karena selain dipenuhi bijih tembaga, gunung tersebut ternyata juga dipenuhi bijih emas dan perak!! Menurut Wilson, seharusnya gunung tersebut diberi nama GOLD MOUNTAIN, bukan Gunung Tembaga. Sebagai seorang pakar pertambangan, Wilson memperkirakan jika Freeport akan untung besar dalam waktu tiga tahun sudah kembali modal. Pimpinan Freeport Sulphur ini pun bergerak dengan cepat. Pada 1 Februari 1960, Freeport Sulphur meneken kerjasama dengan East Borneo Company untuk mengeksplorasi gunung tersebut.
Namun lagi-lagi Freeport Sulphur mengalami kenyataan yang hampir sama dengan yang pernah dialaminya di Kuba. Perubahan eskalasi politik atas tanah Irian Barat tengah mengancam. Hubungan Indonesia dan Belanda telah memanas dan Soekarno malah mulai menerjunkan pasukannya di Irian Barat.
Tadinya Wilson ingin meminta bantuan kepada Presiden AS John Fitzgerald Kennedy agar mendinginkan Irian Barat. Namun ironisnya, JFK malah spertinya mendukung Soekarno. Kennedy mengancam Belanda, akan menghentikan bantuan Marshall Plan jika ngotot mempertahankan Irian Barat. Belanda yang saat itu memerlukan bantuan dana segar untuk membangun kembali negerinya dari puing-puing kehancuran akibat Perang Dunia II terpaksa mengalah dan mundur dari Irian Barat.
Ketika itu sepertinya Belanda tidak tahu jika Gunung Ersberg sesungguhnya mengandung banyak emas, bukan tembaga. Sebab jika saja Belanda mengetahui fakta sesungguhnya, maka nilai bantuan Marshall Plan yang diterimanya dari AS tidak ada apa-apanya dibanding nilai emas yang ada di gunung tersebut.
Dampak dari sikap Belanda untuk mundur dari Irian Barat menyebabkan perjanjian kerjasama dengan East Borneo Company mentah kembali. Para pemimpin Freeport jelas marah besar. Apalagi mendengar Kennedy akan menyiapkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar 11 juta AS dengan melibatkan IMF dan Bank Dunia. Semua ini jelas harus dihentikan!
Segalanya berubah seratus delapan puluh derajat ketika Presiden Kennedy tewas ditembak pada 22 November 1963. Banyak kalangan menyatakan penembakan Kennedy merupakan sebuah konspirasi besar menyangkut kepentingan kaum Globalis yang hendak mempertahankan hegemoninya atas kebijakan politik di Amerika.
Presiden Johnson yang menggantikan Kennedy mengambil sikap yang bertolak belakang dengan pendahulunya. Johnson malah mengurangi bantuan ekonomi kepada Indonesia, kecuali kepada militernya. Salah seorang tokoh di belakang keberhasilan Johnson, termasuk dalam kampanye pemilihan presiden AS tahun 1964, adalah Augustus C.Long, salah seorang anggota dewan direksi Freeport.
Tokoh yang satu ini memang punya kepentingan besar atas Indonesia. Selain kaitannya dengan Freeport, Long juga memimpin Texaco, yang membawahi Caltex (patungan dengan Standard Oil of California). Soekarno pada tahun 1961 memutuskan kebijakan baru kontrak perminyakan yang mengharuskan 60 persen labanya diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Caltex sebagai salah satu dari tiga operator perminyakan di Indonesia jelas sangat terpukul oleh kebijakan Soekarno ini.
Augustus C.Long amat marah terhadap Soekarno dan amat berkepentingan agar orang ini disingkirkan secepatnya. Mungkin suatu kebetulan yang ajaib. Augustus C.Long juga aktif di Presbysterian Hospital di NY dimana dia pernah dua kali menjadi presidennya (1961-1962). Sudah bukan rahasia umum lagi jika tempat ini merupakan salah satu simpul pertemuan tokoh CIA.
Lisa Pease dengan cermat menelusuri riwayat kehidupan tokoh ini. Antara tahun 1964 sampai 1970, Long pensiun sementara sebagai pemimpin Texaco. Apa saja yang dilakukan orang ini dalam masa itu yang di Indonesia dikenal sebagai masa yang paling krusial.
Pease mendapatkan data jika pada Maret 1965, Augustus C.Long terpilih sebagai Direktur Chemical Bank, salah satu perusahaan Rockefeller. Augustus 1965, Long diangkat menjadi anggota dewan penasehat intelejen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri. Badan ini memiliki pengaruh sangat besar untuk menentukan operasi rahasia AS di Negara-negara tertentu. Long diyakini salah satu tokoh yang merancang kudeta terhadap Soekarno, yang dilakukan AS dengan menggerakkan sejumlah perwira Angkatan Darat yang disebutnya sebagai Our Local Army Friend.
Salah satu bukti sebuah telegram rahasia Cinpac 342, 21 Januari 1965, pukul 21.48, yang menyatakan jika kelompok Jendral Suharto akan mendesak angkatan darat agar mengambil-alih kekuasaan tanpa menunggu Soekarno berhalangan. Mantan pejabat CIA Ralph Mc Gehee juga pernah bersaksi jika hal itu benar adanya.
Awal November 1965, satu bulan setelah tragedi terbunuhnya sejumlah perwira loyalis Soekarno, Forbes Wilson mendapat telpon dari Ketua Dewan Direktur Freeport, Langbourne Williams, yang menanyakan apakah Freeport sudah siap mengekplorasi gunung emas di Irian Barat. Wilson jelas kaget. Ketika itu Soekarno masih sah sebagai presiden Indonesia bahkan hingga 1967, lalu darimana Williams yakin gunung emas di Irian Barat akan jatuh ke tangan Freeport?
Lisa Pease mendapatkan jawabannya. Para petinggi Freeport ternyata sudah mempunyai kontak dengan tokoh penting di dalam lingkaran elit Indonesia. Mereka adalah Menteri Pertambangan dan Perminyakan Ibnu Soetowo dan Julius Tahija. Orang yang terakhir ini berperan sebagai penghubung antara Ibnu Soetowo dengan Freeport. Ibnu Soetowo sendiri sangat berpengaruh di dalam angkatan darat karena dialah yang menutup seluruh anggaran operasional mereka.
Sebab itulah, ketika UU no 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang draftnya dirancang di Jenewa-Swiss yang didektekan Rockefeller, disahkan tahun 1967,
maka perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Suharto adalah Freeport!. Inilah kali pertama kontrak pertambangan yang baru dibuat. Jika di zaman Soekarno kontrak-kontrak dengan perusahaan asing selalu menguntungkan Indonesia, maka sejak Suharto berkuasa, kontrak-kontrak seperti itu malah merugikan Indonesia.
Untuk membangun konstruksi pertambangan emasnya itu, Freeport mengandeng Bechtel, perusahaan AS yang banyak mempekerjakan pentolan CIA. Direktur CIA John McCone memiliki saham di Bechtel, sedangkan mantan Direktur CIA Richards Helms bekerja sebagai konsultan internasional di tahun 1978.
Tahun 1980, Freeport menggandeng McMoran milik â€Å“Jim Bob†Moffet dan menjadi perusahaan raksasa dunia dengan laba lebih dari 1,5 miliar dollar AS pertahun.
Tahun 1996, seorang eksekutif Freeport-McMoran, George A.Maley, menulis sebuah buku berjudul â€Å“Grasberg†setelab 384 halaman dan memaparkan jika tambang emas di Irian Barat itu memiliki deposit terbesar di dunia, sedangkan untuk bijih tembaganya menempati urutan ketiga terbesar didunia.
Maley menulis, data tahun 1995 menunjukkan jika di areal ini tersimpan cadangan bijih tembaga sebesar 40,3 miliar dollar AS dan masih akan menguntungkan 45 tahun ke depan. Ironisnya, Maley dengan bangga juga menulis jika biaya produksi tambang emas dan tembaga terbesar di dunia yang ada di Irian Barat itu merupakan yang termurah di dunia!!
Istilah Kota Tembagapura itu sebenarnya menyesatkan dan salah. Seharusnya EMASPURA. Karena gunung tersebut memang gunung emas, walau juga mengandung tembaga. Karena kandungan emas dan tembaga terserak di permukaan tanah, maka Freeport tinggal memungutinya dan kemudian baru menggalinya dengan sangat mudah. Freeport sama sekali tidak mau kehilangan emasnya itu dan membangun pipa-pipa raksasa dan kuat dari Grasberg-Tembagapura sepanjang 100 kilometer langsung menuju ke Laut Arafuru dimana telah menunggu kapal-kapal besar yang akan mengangkut emas dan tembaga itu ke Amerika. Ini sungguh-sungguh perampokan besar yang direstui oleh pemerintah Indonesia sampai sekarang!!!
Kesaksian seorang reporter CNN yang diizinkan meliput areal tambang emas Freeport dari udara. Dengan helikopter ia meliput gunung emas tersebut yang ditahun 1990-an sudah berubah menjadi lembah yang dalam. Semua emas, perak, dan tembaga yang ada digunung tersebut telah dibawa kabur ke Amerika, meninggalkan limbah beracun yang mencemari sungai-sungai dan tanah-tanah orang Papua yang sampai detik ini masih saja hidup bagai di zaman batu.
Freeport merupakan ladang uang haram bagi para pejabat negeri ini, yang dari sipil maupun militer. Sejak 1967 sampai sekarang, tambang emas terbesar di dunia itu menjadi tambang pribadi mereka untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya. Freeport McMoran sendiri telah menganggarkan dana untuk itu yang
walau jumlahnya sangat besar bagi kita, namun bagi mereka terbilang kecil karena jumlah laba dari tambang itu memang sangat dahsyat. Jika Indonesia mau mandiri, sektor inilah yang harus dibereskan terlebih dahulu. 
Langganan:
Postingan (Atom)












