Rabu, Agustus 29, 2012

Aku Curi Uang Milik Rakyat Negeri Ini



Ilustrasi
Ilustrasi

AKU dan Qazi - istriku yang cantik - baru saja menikah. Kami punya tempat tinggal besar nan nyaman. Ya, tentu saja, di Menteng, di mana lagi? Di ibu kota, siapa yang tidak tahu letak kawasan Menteng? Di situlah kini kami berada.

Belum lama juga kami tinggal di sini. Rumah besar yang terletak di simpang Jalan Pontianak dan Jalan Surabaya. Nomornya, 1945. Sebulan silam, rumah ini baru kubeli dari Ibu Sari. Suatu malam aku bertamu ke sana seorang diri saja. Pemiliknya menyebut angka Rp26 miliar. Aku tidak menawar harganya lagi. Esoknya, cepat-cepat kuperintahkan sekretarisku, Nani, untuk mengecek sertifikat rumah itu ke Badan Tanah Nasional. Sertifikatnya ternyata aman, tak ada masalah.

“Padahal banyak sertifikat tanah yang bermasalah di negara kita. Sertifikat dipalsukan, sehingga jadi berganda. Penggandaannya akan berbuntut sengketa antara sertifikat milik rakyat miskin dan sertifikat yang dipunyai pengusaha kaya. Hak milik atas tanah itu menjadi sengketa, lalu selanjutnya membesar sebagai konflik. Sering malah menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Sertifikat bermasalah biasanya digandakan sendiri oleh orang dalam BPN,” Nani berkomentar sambil mentransfer uang bayaran atas pembelian rumah itu ke rekening Ibu Sari.

Sesaat, kupingku yang tipis terasa seperti berdenging-denging begitu mendengar komentar Nani. Tapi tak mengapa, tak jadi soal. Aku bisa menebalkannya kembali. Nani terbiasa berkomentar polos seperti itu, setiap hari. Absahlah rumah di Menteng ini jadi milikku. Begitu mudah aku memilikinya. Begitu mudahnya…

Aha, engkau pasti bertanya-tanya dari mana asal uang yang Rp 26 miliar buat membeli rumah ini, bukan? Tenang saja, semua akan kuceritakan kepadamu, semuanya. Tapi jangan kaget, jangan heran. Ceritanya panjang, namun baiklah kupendekkan saja. Cuma ini rahasia di antara kita. Tak seorang pun boleh tahu mengenai ini cerita.

Mengapa harus jadi rahasia? Soalnya mereka sampai sekarang belum juga mengusik aku. Mereka tidak mengejar namaku sebagai tersangka.
Untunglah, syukurlah.

Misteri ini masih tetap terbuka sedikit belaka. Tanggung kelihatannya di mata. Aku  bisa santai terus. Bersembunyi diam-diam. Sambil menyelinap berfoya-foya dalam nikmatnya gelap ibu kota.

Hanya koran-koran, majalah-majalah, televisi-televisi, dan radio-radio saja yang ternyata “gatal tangan” membeberkan kerugian besar hilangnya uang milik rakyat di negeri ini. Siapa yang mencurinya? Tentu saja, boleh kau terka.

Eh, memang mereka itu ya? Wartawan! Sejenis kumpulan orang sial dan kurang pekerjaan. Mereka memberitakan perkara korupsi dengan kurang ajarnya justru demi uang juga.

Sebagai anak bungsu dari orang yang paling berkuasa di Jakarta, posisiku masih aman tenteram. Tak ada penyelidikan yang diarahkan oleh Komite Pemberangus Korupsi kepadaku. Sebab, kendati begitu, para pengusut toh merasa takut juga dengan bapakku. Hal-ihwal mengenai skandal besar ini masih tertutup rapat di balik meja.

Setahun lalu, ketika orang-orang mulai ribut, aku telah mengelak begitu lihainya dari pandangan publik. Seorang wartawan kecil yang usil, secara sembarangan bertanya, “Apa Anda menerima dana dari proyek Graha Olahragawan?”

Kubantah keras dia. Ini sebenarnya bukan tabiatku yang biasa. Semula aku selalu gagap menjawab wartawan. “Tidak ada itu dan tidak benar semua yang diisukan bahwa saya menerima dana dari kasus yang disebut-sebut selama ini,” ucapku dengan tegasnya membeberkan panjang-lebar di kantor Partai.

Sehari sebelumnya, dalam sidang kasus korupsi proyek itu, terdakwanya bekas bendahara Partai, mengaku pernah dipanggil bapakku ke rumah kami. Panggilan itu ditujukan buat membahas pembagian peranan dan uang yang melibatkan aku, si bendahara, dan seorang kepala departemen.

“Apa yang dikatakan terdakwa dalam sidang kemarin itu tidak benar sama sekali. Sejauh ini pula belum ditemukan bukti-bukti yang bisa menunjukkan keterlibatan diri saya atau pun Partai,” kataku lantang, awalnya. Lalu, kemudian suaraku tergagap lagi. “Ter…terutama orang-orang yang…yang selama ini dituduhkan atau disebut-sebut dalam persidangan, itu tuduhan yang tidak ada buktinya.

“Saya persilakan saja a…agar kasus ini diproses dan saya minta agar diberikan kesempatan kepada pihak pengadilan untuk membuka persidangan yang adil. Soal pemeriksaan rek… rekening petinggi-petinggi Partai gu…guna memperjelas kasus ini, saya katakan kasus ini tidak berkaitan dengan Partai.

“Semua sudah diaudit secara formal dan Badan Pengaudit Keuangan tidak pernah mengatakan bahwa di dalam Partai mengalir dana ter…tertentu dari kasus-kasus ataupun isu-isu yang selama ini berkembang khususnya di media massa. Jadi kami tidak takut karena selama ini kami clear kami tidak ada hubungan dengan dana-dana yang beredar di luar.”

Aku berhasil membuat publik kagum. Tapi banyak juga kalangan yang akhirnya membuang muka. Mungkin mereka jijik melihat perilaku kami sekeluarga yang mencaplok harta kekayaan rakyat seperti gurita raksasa bergentayangan di bawah permukaan laut, memburaikan cairan tinta hitamnya untuk membutakan mata ikan-ikan kecil, setelah itu menyedot habis mereka sebagai mangsa ke dalam nganga mulut kami.

Hanya kakak sulungku saja, satu-satunya yang jauh dari sorotan publik.
Atau apa karena profesinya tentara? Dan aku tak habis pikir: apa hubungan gosip dengan profesi? Istri kakakku, mantan artis berambut panjang, bintang iklan shampoo. Publik sudah bosan menggosipkannya sejak ayahnya – mertua kakakku – yang bekas bankir itu lolos dari jerat hukuman dalam perkara skandal korupsi Bank Sentral Negara dengan jatuhnya vonis yang amat ringan.

Mereka – kakak dan istri artisnya – kini sudah beranak satu. Keponakanku yang lucu. Ketika orang mulai ribut-ribut, beberapa bulan lalu. Pandangan publik kuelakkan lewat kelicinan seekor belut yang berkelit dari genggaman tangan seorang pemburu tua kemudian mencelat kembali ke selokan.

Satu saja cara mudah mengelak gosip: aku menikah. Pesta pernikahanku dengan Qazi, yang – sssttt… ini rahasia ya – sejak awal sesungguhnya tak mau kusunting jadi istri. Dia merajuk, bahkan, sampai melarikan diri ke London sebelum acara lamaran diadakan.

Tapi hari baik itu tiba juga. Kalender dibalik dari bulan tua ke tanggal muda. Pada suatu akhir pekan yang paling indah dalam hidupku, akhirnya aku menikah.

Kuingat persis hingga pada kejadian-kejadian kecilnya. Aku yang gagah mengenakan pakaian adat Palembang duduk berhadapan dengan mertuaku. Kami dipisahkan sebuah meja persegi panjang. Di sebelah meja lainnya, tepat di samping kiri, duduklah saksi dari mempelai perempuan, yaitu Pak Amin. Di seberangnya, saksi dari mempelai laki-laki, entah siapa namanya aku lupa.

Sebelum akad nikah, dibacakan lantunan ayat suci merdu Al Quran.
Berikutnya, khutbah pernikahan. “Ananda saya nikahkan dan kawinkan Ananda dengan anak kandungku Qazi binti Hajata dengan mas kawin keping emas 1.000 gram dan seperangkat alat shalat dengan dibayar tunai!” ujar mertuaku sambil menjabat tanganku.

Nyaris tanpa jeda, sedetik saja, kemudian, kujawab: “Saya terima nikahnya dan kawinnya dengan Qazi dengan mas kawin tersebut, tunai.”

Lafazku tumben tidak gagap, disambut cepat oleh saksi dari kedua belah pihak yang secara berbarengan sama-sama mengucapkan, “Sah!” Ucapan serempak itu mirip koor lagu – suara satu ditingkahi suara dua – telah dilatih sebelum acara.

Setelah bulan madu keliling Eropa, kami pindah ke rumah ini. Sebelum kubeli, kondisi rumah seperti tidak diurus. Rumah yang modelnya bagus nian. Bangunan bercat putih buatan tahun 1930-an. Luasnya 363 meter persegi, sedang lahannya 850 meter persegi. Arsitekturnya bergaya sebuah vila Hindia.

Namun, kami sering tidak saling bicara di rumah. Berdiam-diaman saja, walaupun tinggal berdua. Dia – istriku Qazi – tahu. Akulah biang keladi semua kericuhan ini. Aku bermain kartu dalam proyek yang dibangun di tempat kelahiran mertuaku.

Nama besar mertuaku disegani orang di sana. Padahal, dia hanya orang dusun bukan asli asal kota itu. Mulanya, menurut sebuah cerita, dia merantau dari dusunnya dan mengontrak rumah dekat stasiun kereta. Sejak remaja pula rambutnya sudah putih beruban-uban semua.

Setiap sore, dulu, hobinya mengumpulkan sisa es balok dari pabrik es dekat rumah kontrakannya buat dijual lagi kepada tukang es keliling. Anak-anak kecil di dekat situ biasanya selalu mengolok-oloknya dengan menjerit histeris “Wak Uban!” setiap memergoki kebiasaannya memungut es sisa.

Masalah besarnya baru terjadi tatkala aku terperangkap dalam jaring spionase intel Australia dan berakhir dengan kejadian nahas: ditangkap polisi di Singapura. Gara-gara apalagi, kalau bukan ketahuan mengisap narkotika? Barang laknat itu sudah sejak masa bersekolah jadi teman setiaku. Mengisapnya membuatku menyingkir sejenak dari kenyataan yang riuh-rendahnya tak mampu kutanggungkan.

Aku begitu muak mendengar rumor tentang asal-usul bapakku yang katanya anak haram jadah penguasa terdahulu dari istri seorang Gerwani. Atau tentang bapakku yang pernah menikah dengan istri lain – bukan ibuku – saat menjalani dinas pendidikan tentara.

Dan begitu mengetahui aku ditangkap polisi di Negeri Singa, ibuku langsung jatuh pingsan. Beliau terpaksa dibawa masuk rumah sakit. Sebab kepikiran terus dengan keselamatanku.

Untung saja pengacara kondang yang suka memakai kalung rantai emas berkilau itu berhasil mengeluarkan aku dari kantor polisi. Setelah menjalani pemeriksaan yang amat bertele-tele dibubuhi sebuah negosiasi yang alot! Kebebasanku kelak akan dibayar lunas dengan pengampunan narapidana perempuan asal Australia yang dipenjarakan di Bali.

Beruntung aku tertangkap di Singapura bukan di sebelahnya. Kalau di Negeri Jiran, alamak, entah apa jadinya. Di sana diberlakukan hukuman berat buat para pemakai madat, sampai hukum mati.

Buat menutup isu penangkapanku, kasus korupsi proyek Graha Olahragawan diangkat secara besar-besaran oleh berbagai media massa. Ah, memang, selalu saja ada pengusaha media yang begitu tolol (atau pura-pura bodoh) menangkap umpan di ujung kail bernama “berita panas”, kendati sejatinya hanya sebuah trik sederhana mengalihkan perhatian dari urusan lain.

Para pengusut pun unjuk gigi. Penangkapan demi penangkapan mulai dilakukan. Semua pelakunya orang Partai. Bendahara dan sekretaris sudah dikurung dalam penjara. Kini, mata tajam publik terus mengawasi lekat-lekat sosok ketua Partai yang terkenal alim itu sedang diperiksa.

Kunikmati proses pemeriksaan kasus itu dari koran, majalah, televisi, dan radio yang “gatal mulut-gatal tangan-gatal mata-gatal telinga” untuk ramai-ramai menyingkapkan misteri hilangnya uang milik rakyat negeri ini. Mereka – para wartawan yang kurang ajar itu – bahkan, mengambil berita langsung dari dalam ruang sidang pengadilan!

Setiap pagi aku membaca koran di serambi. Bila mataku letih, kupandang bunga warna-warni yang tumbuh dalam pot-pot di sudut pekarangan. Matahari memancar,  tapi sinarnya terhalang atap model limas yang menaungi serambi. Tak lama membaca, karena aku tidak suka dengan kegiatan yang hanya membuang waktu – aku melangkah masuk melewati kusen beserta daun pintu terbuka yang terbuat dari kayu jati yang tak pernah diganti sejak pertama rumah ini berdiri.

Pemiliknya semula mulai menghuni rumah ini pada tahun 1950-an, saat beberapa bulan menikah dengan seorang pengusaha. Pengusaha itu mendapat rumah ini dari orang Belanda setelah mengantongi vestigingbewijs atau surat izin perumahan. Tapi Si Belanda itu bukan pemilik pertama. Pemilik aslinya orang Belanda lain. Sebelumnya, oleh Si Belanda pertama, rumah ini sempat dijual kepada orang Swiss.

Rumah beserta isinya itu kini sudah jadi milikku. Di ruang tamu banyak perabot antik. Nuansa suasana tempo dulu kental sekali. Ada lampu teplok kuno yang masih dapat menyala. Ada pula sofa dengan ukiran indah dari zaman Daendels. Bangunan rumah hampir tidak berubah dari aslinya. Model jendela luar di sekeliling kusennya dihiasi ornamen.

Sementara itu, dari ruang tengah, di televisi terdengar suara penyiar membaca berita, menyebutkan bahwa namaku semakin melambung, membubung jauh sampai ke langit tinggi percaturan politik. Seorang tokoh muda yang cemerlang di antara tokoh-tokoh politik tua renta.

Sudah bukan saatnya lagi aku bermain di belakang layar. Siapa yang bisa melawan si bungsu putra mahkota penguasa?

Bermiliar-miliar rupiah dana sudah kukantongi. Akulah pencuri uang milik rakyat negeri ini buat modal mencalonkan diri sebagai penguasa nanti. Dua tahun lagi aku akan tambah hebat beraksi. Tentu saja, yakinlah…

Kuraih kunci mobil di atas meja dekat layar kaca. Bergegas aku berjalan ke garasi. Dengan anak kunci itu, kubuka pintu sedan Porsche kesayanganku. Aku duduk menghenyakkan pantatku ke bangku sopir. Hari Minggu begini paling enak menyetir sendiri daripada disopiri karena arus lalu lintas lebih lengang dari hari biasa. Kugulirkan roda menuju kantor Partai.

Sesampai di sana aku bilang kepada Nani agar dia mengatur jumpa pers, siang nanti. Tapi acara belum dimulai, lagi-lagi muncul wartawan usil itu!

Sambil cengar-cengir, dia menyapa “Selamat pagi!” sebagai basa-basi.
Lalu langsung menodongkan alat perekam, menembakku dengan pertanyaan klise. Ia minta pendapatku soal pengampunan Dascy, narapidana perempuan asal Australia yang dipenjarakan dalam kasus kepemilikan narkoba di Bali.

Dascy sebelumnya dihukum 30 tahun penjara setelah tertangkap tangan membawa 2 kg daun kering cannabis sativa. Hukuman penjara telah dijalaninya selama 7 tahun. Kini, langit kebebasan terbentang di atas kepala berambut pirang si mata biru asal Australia.

“Bagaimana komentar Bapak?” wartawan kecilku mendesak.

Dalam sebuah bayangan yang tulus, komentarku akan berbunyi lancar:
“Yang sedang berada dalam masalah besar sebenarnya saya sendiri. Enam bulan lalu, karena mengisap narkoba, saya tertangkap polisi di Singapura. Saya berhasil dibebaskan dari sana bukan berdasarkan hak kekebalan diplomatik, melainkan dengan balasan pengampunan si Dascy ini.”

Tapi dia bukan wartawan yang pintar, kukira. Kupikir, lelaki muda mirip anak kecil di hadapanku ini takkan mampu menyimpan jawaban off-the-record semacam itu sebagai sebuah rahasia besar sampai mati.

“Pengampunan ini, ter…terlepas dari diberikan kepada siapa – sekali lagi saya tekankan: ‘ter…terlepas dari diberikan ke…kepada siapa pun’, merupakan perbuatan yang baik. Menunjukkan pada orang lain bah…bahwa kita berbuat baik kepada warga negara lain akan berpengaruh ba…baik pula bagi warga negara kita sendiri yang…yang sedang mengalami kasus hukum di negara lain.”

Terakhir, sebelum pergi, aku berusaha serius. Kupintarkan nalar si wartawan itu dengan data statistik. “Saat ini,” kataku, “ada 2…200 lebih WNI yang sudah diselamatkan da…dari dakwaan pembunuhan, narkoba, dan kejahatan berat lainnya yang kasusnya ter…terjadi di negara lain.”

Kuberi dia senyum kecil. Wartawan itu tak bisa menghentikan langkahku lagi.

Masuk kantor Partai, kuayunkan kakiku ke ruangan kerja pribadiku.
Kukunci pintu, setelah kukatakan kepada Nani, jangan mengganggu dulu:
“Aku mau belajar.”

Ya, biasa, di kantor, aku belajar terus supaya makin cerdas. Hari ini pelajaran sejarah tampaknya menarik. Kurogoh saku, kugenggam sekepal sejarah itu: di Jepang pada 1893 Nagai Nagayoshi pertama kali membuat metamfetamin. Barang ini sekarang terkenal dengan singkatan “meth”.
Obat praktis bagi kasus parah gangguan hiperaktivitas kekurangan perhatian. Crystal Meth atau metamfetamin berbentuk kristal dapat diisap lewat pipa.

Aku tak pernah henti-henti belajar. Kuisap asap sejarah Nagayoshi. Aku tak mau berhenti!

Padahal kalau mau menyetop semua kekacauan ini, maka harus kuhentikan sendiri, sekarang juga. Sebab kalau nanti sampai publik tahu siapa sebenarnya aku, mungkin semuanya sudah basi. Sudah basi...***
 
Penulis Arpan Rachman

Sabtu, Agustus 11, 2012

Waspadai stabilitas di Laut Cina Selatan


Menlu Indonesia Marty Natalegawa dan Menlu Cina Yang Jiechi sepakat untuk mengedepankan diplomasi dalam menyelesaikan sengketa laut Cina Selatan, yang dipertikaikan Cina dan sejumlah negara ASEAN.
Hal itu ditegaskan Marty dan Yang Jiechi usai menandatangani kerjasama bilateral di Kementrian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (10/08) soreKerjasama itu, lanjutnya, untuk mengimplementasikan secara penuh dan efektif Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea.
"(Yaitu) membangun rasa saling percaya, meningkatkan kerjasama, memelihara perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan," tambahnya.
Semua itu, imbuh Yan, didasarkan atas "konsensus bagi diadopsinya suatu code of conduct di Laut China Selatan".

Diplomasi  Indonesia

Sementara, Menlu Marty Natalegawa dalam wawancara terpisah dengan wartawan, mengatakan, negara-negara ASEAN dan Cina dituntut untuk menciptakan kondisi kondusif bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut Cina selatan.
Menlu Marty Natalewaga menyatakan, Cina sepakat mengutamakan pendekatan diplomatik untuk menyelesaikan sengketa di Laut CIna Selatan.
KAPAL INDUK ANGKATAN LAUT CHINA
Setelah Komisi Militer Cina menyetujui pendirian garnisun militer di kawasan sengketa di Laut Cina Selatan.
Media pemerintah China  hari Minggu (22/07) menyebutkan garnisun ini akan didirikan di wilayah pemukiman Sansha, di salah pulau di Kepulauan Paracel, yang juga diklaim sebagai milik Taiwan dan Vietnam.
Cina telah mengerahkan militer di Laut Cina Selatan dan keputusan terbaru ini makin mengukuhkan upaya Cina mendapatkan kedaulatan.

Kantor berita resmi Xinhua memberitakan, garnisun di Sansha memiliki misi memobilisasi pertahanan negara, menjaga, dan mendukung layanan warga setempat di saat terjadi bencana.
Garnisun ini juga akan melakukan berbagai misi militer, kata Xinhua.
Sansha tidak memiliki banyak penduduk namun wilayah administratif Sansha meliputi kawasan perairan luas di Laut Cina Selatan yang diklaim Cina.
Media nasional Cina mengkritik AS karena dianggap "membuat keributan" di Laut Cina Selatan, dua hari setelah Beijing memanggil seorang diplomat AS terkait isu tersebut.
Diprotes Vietnam
Cina mengambil alih Kepulauan Paracels secara penuh pada 1974 setelah terlibat sengketa laut dengan Vietnam.Keputusan Cina meningkatkan status
administratif Sansha diprotes oleh Vietnam.
Vietnam menyebut tindakan Cina melanggar hukum dan melanggar wilayah distrik yang masuk wilayah mereka.
Beberapa hari lalu ratusan orang di Hanoi menggelar aksi protes menentang langkah Cina mengembangkan wilayah Sansha.Perairan dan pulau-pulau di Laut China Selatan Kep. Spartlay di laut Cina Selatan diyakini memiliki cadangan minyak dan gas besar dan menjadi sengketa Cina, Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia, dan Taiwan.
Upaya Filipina untuk mendapatkan hak kedaulatan ekslusif dan otoritas untuk mengeksplorasi dan eksploitasi sumber alam di wilayah itu diluar negara lain. Tidak ada keraguan dan sengketa mengenai hak tersebut."
Cina mengklaim wilayah Laut Cina Selatan, yang juga diklaim oleh Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei dan Malaysia.Diperkirakan wilayah laut Cina Selatan yang menjadi sengketa itu mengandung minyak dan gas yang besar.
Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan antara sejumlah negara menajam, menyusul peningkatan aktivitas maritim Cina di wilayah itu.

Hubungan antara Cina dan Filipina menurun menyusul sengketa wilayah di Scarborough Shoul
Media nasional Cina mengkritik AS karena dianggap "membuat keributan" di Laut Cina Selatan, dua hari setelah Beijing memanggil seorang diplomat AS terkait isu tersebut.
Satu komentar meminta AS untuk "tutup mulut" menyangkut subyek itu, sedangkan yang lain mengatakan AS "layak mendapat kutukan."
Respon itu datang setelah Departemen Luar Negeri AS mengatakan mereka memantau "dari dekat" meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan.
AS juga menyampaikan kekhawatiran akan langkah Cina untuk memiliterisasi pulau sengketa tersebut. "Cina meningkatkan level administratif akan Kota Sansha dan mengirim garnisun militer baru ke area yang disengketakan berlawanan dengan upaya diplomatik kolaborasi untuk menyelesaikan perbedaan dan meningkatkan ketegangan di wilayah itu," kata juru bicara Patrick Ventrell dalam pernyataan hari Jumat.
Kota Sansha terletak di Pulau Woody di kepulauan Paracel, yang dikendalikan Cina sejak pertempuran 1974 dengan Vietnam. Taiwan juga mengklaim kepulauan itu, yang populasinya hanya ribuan orang dan sebagian besar adalah nelayan.
Juni lalu, kota itu dinyatakan sebagai basis administratif Cina untuk seluruh wilayah Laut Cina Selatan, termasuk teritori Kepulauan Spratly dan Scarborough Shoal.
'Penghasutan'
Beijing memanggil wakil duta besar AS Robert Wang hari Sabtu lalu untuk menyatakan "ketidakpuasan besar" terhadap pernyataan AS.
Dan hari ini sebuah komentar di edisi luar negeri People's Daily, media yang menjadi corong Partai Komunis, membawa nada yang sangat tajam pada AS.
"Pernyataan AS membingungkan semua pihak, membuat publik salah paham, mengirim sinyal yang salah dan harus dikritik," kata komentar tersebut. "Kita dapat berteriak bersama-sama kepada AS: Tutup mulut."
China Daily, dalam editorialnya juga menuduh AS sebagai "pembuat keributan."
"Jika Gedung Putih tertarik untuk memperbaiki perdamaian di Laut Cina Selatan, mereka harus meminta para pembuat keributan agar tidak berulah. Kebenarannya adalah, AS telah menghasut negara-negara lain yang terlibat konflik dan mempersenjatai mereka, pada saat yang sama menyalahkan Cina karena langkah-langkah defensif."
Cina mengklaim wilayah Laut Cina Selatan tersebut, sekaligus area yang diklaim oleh Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei dan Malaysia.
Konflik kepemilikan itu dipicu dugaan adanya cadangan minyak dan gas dalam jumlah besar di wilayah tersebut.
Tahun lalu hubungan antara Beijing dan Manila serta Hanoi rusak akibat konflik Laut Cina Selatan.
Bulan lalu, Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (Asean) untuk pertama kalinya gagal melahirkan pernyataan bersama terkait masalah itu.

Sengketa ini membuat pertemuan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) pekan lalu gagal menelurkan komunike bersama untuk pertama kalinya dalam sejarah organisasi tersebut.

Kamis, Juli 26, 2012

Rakyat Indonesia Tolak Renovasi Kedubes Amerika Serikat

Kedutaan Besar AS di Jakarta yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan akan melakukan modernisasi kawasan. Langkah itu dilakukan dalam upaya meningkatkan pelayanan.

Gedung Kedutaan Besar ini sendiri akan tetap berada di lokasinya yang sekarang, yaitu di Jalan Medan Merdeka Selatan. Hal ini sebagai bagian dari keinginan Amerika Serikat untuk tetap melestarikan dan meningkatkan kedekatannya dengan kawasan alun-alun kota yang memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi ini.

Proyek senilai $450 juta ini juga akan membuka lapangan perkerjaan baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia. Proses pembangunan ini direncanakan akan berlangsung selama lima tahun dan akan melibatkan lebih dari 5.000 pekerja dari Indonesia. Proyek ini dijadwalkan rampung tahun 2017.

Kedutaan Besar baru di Jakarta ini akan menggunakan standar tertinggi dalam hal rancangan, tata ruang dan keramahan lingkungan, selain untuk mendukung hubungan khusus antara AS dan Indonesia. Kompleks Kedutaan Besar ini dirancang untuk memberikan citra keterbukaan dan transparansi. Tim perancang proyek ini telah melakukan beberapa kali kunjungan ke Indonesia selama kurun lima tahun terakhir ini untuk meneliti mengenai arsitektur, rancangan, dan budaya Indonesia, serta berkonsultasi dengan para ahli-ahli di Indonesia agar dapat memasukkan elemen-elemen budaya ke dalam rancangan tersebut. Dalam rancangan yang inovatif ini, dinding-dinding kaca akan menggantikan dinding-dinding batu yang biasanya digunakan oleh Kedutaan-Kedutaan Besar AS.

Dinding pelindung matahari dan dinding penutup yang mengitari gedung ini terinspirasi dari desain tekstil yang sangat dipengaruhi oleh tradisi-tradisi kuat dalam seni dan budaya Indonesia. Tekstur-tekstur serta pola-pola tersebut diambil dari budaya Indonesia untuk dijalin kedalam satu tema dengan rancangan tata ruang dan interior  sehingga memberikan gedung ini sebuah atmosfir yang mudah dikenal, ramah dan nyaman bagi para pengunjung Kedutaan.

Kompleks yang terdiri dari beberapa bangunan ini akan digunakan oleh para staf Kedutaan Besar AS dan Misi AS untuk ASEAN dengan ruang kerja seluas 36.000 meter persegi. Rencana gedung ini akan meliputi gedung utama dengan 10 lantai, gedung parkir, gedung-gedung penunjang, ruang tunggu konsuler, tiga pintu gerbang dan restorasi sebuah gedung bersejarah di kompleks ini. Sebagai salah satu bagian dari proyek ini, Amerika Serikat akan merelokasi dan merestorasi sebuah gedung bersejarah yang digunakan oleh delegasi Republik Indonesia selama negosiasinya dengan pihak Belanda tahun 1949.

Gedung ini memiliki nilai historis tinggi bagi Indonesia karena pernah menjadi kantor Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Menurut Dubes Marciel, modernisasi kawasan kedubes ini menantang, karena meskipun pembangunan tengah berjalan, kegiatan kedubes harus tetap berjalan. Selain itu, pihak kedubes juga berusaha menegaskan atmosfir terbuka yang menjadi ciri kedubes sejak berdiri pada 1949.

"Meskipun jadi lebih terbuka, namun tetap ada pengamanan. Anda tentu saja tidak bisa melenggang bebas masuk ke dalam area kedutaan besar negara manapun tanpa adanya pengamanan," ujar Dubes Marciel.

Apakah gedung ini ramah lingkungan? Dilapangan terbukti AS adalah negara penyumbang emisi terbesar selain Cina juga AS adalah satu-satunya negara yang melepaskan dua bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Termasuk perusahaan-perusahaannya merupakan salah satu negara yang paling banyak menyebabkan kerusakan di muka bumi seperti Freeport.

Gedung itu nantinya juga untuk menampung misi AS untuk ASEAN. Dengan mempekerjakan 5000 tenaga kerja dari Indonesia tidak bisa dianggap keuntungan bagi Indonesia, maka itu hanya sesaat dan sangat kecil jika dibandingkan dengan kerugian dan ancaman ke depan yang harus dihadapi negeri ini.

Kedutaan AS di manapun juga menjalankan fungsi intelijen. Bahkan fungsi ini termasuk salah satu fungsi utama. Sejumlah kawat diplomatik yang dibongkar oleh Wikileaks berisi tentang berbagai informasi tentang negara tuan rumah termasuk kawat diplomatik dari kedubes dan konsul AS di Indonesia hanya menegaskan berjalannya fungsi itu. Karena itu, kedubes AS sebenarnya juga menjadi "markas" intelijen AS di setiap negara tuan rumah.

Tak jarang juga menjalankan peran intervensi dan kontrol. Dubes AS bisa jadi tak ubahnya seorang gubernur jenderal yang seara riil mengontrol dan memerintah negeri dimana dia ditugaskan.  Karena itu makin besar kedutaan itu hanya menjadi sinyal makin besarnya semua peran dan fungsi itu dijalankan terhadap negara tuan rumah.

Belajar Dari Kedubes AS di Irak dan Pakistan

Gedung kedubes AS di Jakarta, pembangunannya direncanakan menghabiskan dana USD 450 juta (sekitar Rp 4,2 triliun). Gedung utamanya nantinya akan memiliki luas 36.000 meter persegi atau 3,6 ha.  Bangunan sebesar itu tentu bisa menampung ribuan personel.  Dengan ukuran sebesar itu, nanti kedubes AS di Jakarta akan menjadi kedubes AS terbesar ketiga di dunia setelah kedubes AS di Irak dan Pakistan.

Kedubes AS di Irak
Kedubes AS di Irak berada di jantung kota Baghdad, dibuka pada Januari 2009 menempati area seluas 104 acre atau sekitar 42,087 ha.  Luas itu sama dengan enam kali luas gedung PBB di New York, 80 kali luas lapangan  bola, hampir setengah luas Kebun Raya Bogor dan hampir sama luasnya dengan kota Vatikan.

Kedubes yang dibangun oleh kontraktor asal Kuwait, First Kuwaiti Trading & Contracting, menelan biaya sekitar USD 750 juta - USD 1 miliar. Kompleks yang ada di tepian sungai Tigris itu terdiri dari 21 bangunan lengkap layaknya sebuah kota kecil, memiliki pasukan pertahanan, memiliki sumber tenaga dan air sendiri, dilengkapi berbagai sarana termasuk saran kesehatan, tempat belanja, gym, theater, pub, sarana olah raga, sampai kolam renang standar olimpiade.

Kompleks sebesar itu bisa menampung 16.000 personel baik sipil maupun militer. Didalamnya sebanyak 2000 orang diplomat berkantor.  Juga didukung oleh ribuan marinir, dan personel sipil.  Sejak proses pembangunannya sudah melibatkan militer dan FBI.  Juru Bicara Departemen Justin Higgins pada saat pembangunannya mencatat bahwa sejumlah besar non diplomat bekerja dalam misi pembangunan -ratusan personel militer, lusinan agen FBI, disamping perwakilan dari Departemen Pertanian, Perdagangan dan departemen AS lainnya.

Dalam laporan Komisi Hubungan Luar Negeri Senat AS disebutkan, bahwa kedubes AS di Baghdad akan memiliki sumur air, pembangkit listrik dan fasilitas pengolahan limbah. Sistem akan 100 persen mandiri dalam hal fasilitas kota. Dalam hal keamanan disebutkan, bahwa keamanan akan dijaga oleh marinir AS, dengan perimeter area tidak bisa kembali, dengan struktur yang 2,5 kali standar, lima pintu masuk berkeamanan tinggi ditambah pintu masuk dan pintu keluar darurat (The Associated Press, 14 April  2006). Pada Februari 2012, akibat tekanan defisit, pemerintah AS memangkas sejumlah personel di kedubes AS di Baghdad menjadi sekitar setengahnya saja.

Kedubes AS di Pakistan
Kedubes AS di Pakistan berada di jantung kota Islamabad.  Mulai dibangun tahun 2009 menempati area seluas 7,2 ha. Direncanakan pembangunannya menghabiskan biaya USD 1 miliar. Kedubes AS di Pakistan ini akan menjadi kedubes AS terbesar kedua setelah kedubes AS di Irak.

Kedubes bisa akan bisa menampung ribuan personel.  Pada tahun 2009, AS menambah 1000 orang personel sebagai tambahan terhadap 750 personel yang sudah ada.  Asia The Dawn harian berbahasa Inggris di Pakistan menyebutkan bahwa, "apa yang kelihatan untuk lebih diwaspadai adalah staf tambahan itu mencakup 350 orang marinir AS.  Disamping itu, Pejabat Amerika menekan Islamabad untukmengijinkan impor ratusan kendaraan tempur pengangkut pasukan milik Dyncorp -kontraktor keamanan AS. Dengan deskripsi seperti itu tak heran Asia Times menyebut kedubes AS di Pakistan tiu layaknya pangkalan militer dalam bentuk kedubes.

Melihat kedua kedubes AS terbesar itu ternyata keduanya juga dijadikan "markas" militer AS. Maka gedung kedubes yang akan dibangun nanti dengan luas bangunan utama 3,6 ha itu yang jelas akan berfungsi sebagai "markas" intelijen yang mengumpulkan berbaga informasi yang berguna bagi kepentingan AS. Selain itu, bukan mustahil pula akan menjadi semacam "markas" kecil militer AS.  Hal itu mungkin saja, tanpa melihat seberapa besar kemungkinannya. Apalagi untuk memasukkan peralatan yang diperlukan bisa berlindung pada stempel diplomatik sehingga tidak perlu ribet melalui pemeriksaan kepabeanan.

Keberadaan gedung baru kedubes AS nanti tidak mendatangkan manfaat dan keuntungan bagi negeri ini. Sebaliknya, justru akan memperdalam intervensi dan mengokohkan penjajahan AS.  "Pembangunan gedung kedubes AS yang baru itu harus ditolak," ujar jubir HTI .

Gedung yang dibangun AS adalah berikut markas satuan pengaman laut Marine Security Guard Quarters (MSGQ) dengan embel-embel fasilitas rahasia dan personil keamanan yang diperlukan (Secret Facility and Personnel Security Clearances Required). Ini mengindikasikan secara jelas apa yang akan dibangun dari gedung 10 lantai ini. Dan gedung ini letaknya tidak jauh dari Istana Negara.

Hal ini dapat di lihat pada salinan kontrak rancang-bangun pembangunan kedutaan besar Amerika di Indonesia Department of State 2012 Design-Build Contract for US Embassy Jakarta, Indonesia .Project Description (Secret Facility and Personnel Security Clearances Required) SAQMMA-12-R0061, Jakarta, Indonesia NEC. The project will consist of design and construction services including a New Office Building (NOB) with attached Marine Security Guard Quarters (MSGQ).

Hasil survei terkait pembangunan gedung baru adalah dari total voters: 588 orang.

Amerika Serikat berencana membangun gedung baru Kedubes AS senilai $450 juta di Jakarta, yang akan rampung tahun 2017. Bagaimana sikap anda ?

1. Tolak, karena AS adalah negara muhariban fi'lan, yang memerangi kaum Muslim di Pakistan, Afghanistan, Irak, Yaman dan berbagai negeri lain (95%, 560 Votes).

2. Terima, karena akan membuka lapangan pekerjaan (5000 pekerja) dan sebagai salah satu simbol komitmen Kemitraan Komprehensif negara demokrasi (3%, 20 Votes).

3.Abstain, tidak mengerti harus bersikap bagaimana (1%, 8 Votes).

Dari hasil survei ini menunjukan bahwa pembangunan Kedubes AS di Jakarta Makin Memperkokoh Intervensi dan Penjajahan AS di Indonesia. (Kompasiana / SL)
Oleh: Rachmad Yuliadi Nasir

Minggu, Juli 15, 2012

Jerry Gray Mualaf yang Cinta Indonesia


Di antara banyak kalangan yang mencoba mengungkap skenario AS atas Indonesia, Jerry D. Gray, mantan anggota militer Angkatan Udara AS, secara spesifik cukup konsisten untuk terus menelanjangi kejahatan AS. Jerry aktif menuangkan analisis terkait kejahatan AS, melalui seminar, diskusi ataupun tulisan-tulisan kritis.


Sejak berakhirnya perang dingin, Amerika Serikat menempatkan diri dalam posisi hegemoni tunggal. Untuk mewujudkan hegemoni atas dunia, AS membangun sistem politik, ekonomi, dan militer yang harus ditaati oleh negara ataupun entitas bukan negara di seluruh dunia. AS ingin melibatkan seluruh dunia dalam agenda global ala AS. Sebagai konsekuensi, AS akan memerangi pihak manapun yang menentang agenda global tersebut.

Disukai ataupun tidak, Indonesia, dengan segala kelebihan yang dimiliki tentu saja menjadi incaran AS. Berbagai skenario terkait upaya AS untuk menguasai RI telah diungkap oleh banyak kalangan.

Di antara banyak kalangan yang mencoba mengungkap skenario AS atas Indonesia, Jerry D. Gray, mantan anggota militer Angkatan Udara AS, secara spesifik cukup konsisten untuk terus menelanjangi kejahatan AS. Jerry aktif menuangkan analisis terkait kejahatan AS, melalui seminar, diskusi ataupun tulisan-tulisan kritis.

Di mata Jerry, Pemerintahan AS adalah pemerintahan yang paling jahat di dunia. Kendati pemimpinnya sudah berganti, tidak terjadi perubahan. Semua presiden AS pasca John F Kennedy menjadi anggota Council on Foreign Relations (CFR). CFR tidak sekedar mengendalikan CIA, tapi juga berkuasa mengontrol Departemen Luar Negeri AS. CFR mempunyai kewenangan untuk menggodok kebijakan luar negeri AS. Di era kepresidenan Bill Clinton, 100 anggota CFR diangkat sebagai duta besar AS di berbagai negara untuk menyebarluaskan propaganda federalisme dan globalisme.

Jerry D Gray, yang bergabung dengan USAF sejak 1978-1982, merasakan langsung kejahatan pemerintah AS. Sebagai anggota militer AS, Jerry mengaku telah menjadi korban eksperimen vaksin pendongkrak agresifitas.

Tidak sekedar menebar wacana, Jerry D Gray, yang masuk ke Indonesia sejak 1985, telah memantapkan niatnya untuk menjadi warga negara Indonesia. Jerry atau Haji Abdurrahman mengenal Indonesia setelah sebelumnya bekerja di Arab Saudi sejak 1982. Dengan pengalaman sebagai ahli mekanik pesawat terbang, alumni Hickam Air Force dan A & P Hawai University ini dipercaya untuk menjadi ahli mekanik pesawat pribadi Raja Fahd.

Saat berada di Jeddah, Jerry leluasa mengembangkan kemampuan khususnya, yakni menyelam dan aktivitas dokumentasi bawah air. Puluhan sertifikasi internasional di bidang olah raga selam telah diraih Jerry. Tak heran jika Jerry dikenal sebagai master instruktur selam yang diakui internasional.

Profesi instruktur selam inilah yang pada akhirnya membawa Jerry masuk ke Indonesia. Jerry menempati posisi rangking tertinggi instruktur selam di Indonesia. Selama di Indonesia Jerry juga berhasil mengabadikan keindahan panorama bawah laut Indonesia, baik dalam format foto ataupun video.

Ketika tragedi berdarah “Mei 1998” pecah, Jerry diminta CNBC Asia untuk menjadi juru kamera freelance. Dari dokumentasi “Tragedi Mei” itulah Jerry semakin memantapkan niatnya untuk mengabdi sebagai warga negara Indonesia. “Pada kerusuhan Mei 1998, di mana semua orang asing meninggalkan Jakarta dan Indonesia, saya sudah merasa sebagai warga negara Indonesia. Saya baru tersadar bahwa saya cinta Indonesia,” ungkap Jerry.

Kecintaan terhadap Islam dan Indonesia itulah yang mendorong Jerry D Gray untuk mengambil posisi berseberangan dengan AS dan pendukungnya. Dengan pengalaman, kamampuan dan analisis yang tajam, Jerry pun aktif membongkar kebobrokan AS dan sekutunya. Hasil riset dan analisis itu dituangkan dalam sejumlah buku yang hampir semuanya membongkar konspirasi AS dan sekutunya. Di antaranya, “The Real Truth 911”, “American Shadow Government”, “Demokrasi Barbar ala Amerika”, “Deadly Mist”, dan “Rasulullah is My Doctor”. 

Secara khusus, dalam buku Deadly Mist, Jerry dengan berani membongkar upaya AS merusak kesehatan manusia. Disebutkan bahwa penyakit mematikan seperti flu burung, SARS, dan AIDS adalah hasil rekayasa Amerika Serikat. Dengan fakta yang diambil langsung, Jerry membuktikan adanya upaya penyebaran virus penyakit dengan menggunakan pesawat terbang di atas langit Jakarta dan sekitarnya.

Langkah berani yang diambil Jerry bukan tanpa resiko. Sebagai “pengkhianat” AS, berbagai ancaman pembunuhan fisik hingga pembunuhan karakter sering dihadapi Jerry D Gray. Tak hanya itu, sebelum menjadi WNI, pihak Kedubes AS di Jakarta memandang Jerry D Gray sebagai sosok yang membahayakan AS. Berikut kutipan wawancaranya dengan INTELIJEN pada Oktober 2010 di Jakarta.     
  

Pemerintah RI Pro AS

Apa pertimbangan Anda menjadi WNI dan mengambil posisi menentang Pemerintahan AS?

Saya malu menjadi warga negara AS, ratusan juta orang telah menjadi korban kejahatan Pemerintahan AS, bahkan dari warga negara AS sendiri. Saya salah satu korban dari kejahatan AS. Indonesia adalah bangsa yang besar yang harus dipertahankan. Saya sangat mengenal dan memahami Indonesia. Saya mantan tentara AS yang menjadi musuh AS sendiri.

Untuk Indonesia, saya rela lepaskan kewarganegaraan AS, kolega, keluarga, dan bahkan karir dan masa depan saya. Kehidupan di AS memang menawarkan materi yang jauh lebih besar, tetapi saya lebih suka hidup di Indonesia daripada di AS.

Saya ingin menyumbangkan pemikiran saya kepada bangsa Indonesia tentang perlunya nasionalisme yang kuat, karena saya tahu Indonesia menjadi target AS dan Israel.  Indonesia harus memiliki fighting spirit. Mengapa orang Indonesia bangga bisa kuliah di Harvard, saya sendiri tidak melihat keunggulan Harvard.

Saya siap dengan segala resikonya. Sejak buku “The Real Truth 911” diterbitkan, saya mendapat informasi dari kalangan intelijen di Indonesia, bahwa saya telah dijadikan target pembunuhan agen CIA. Saya sangat berhati-hati dengan kemungkinan kecelakaan di jalanan ataupun ancaman racun di makanan.

Di setiap acara yang sifatnya terbuka dan memprovokasi kebencian terhadap AS, misalnya seminar atau bedah buku, saya selalu diawasi agen-agen CIA yang menyamar. Saya juga pernah diintimidasi di konsulat jenderal untuk mengungkapkan kegiatan dan aktivitas saya.

Sejauhmana upaya AS dan sekutunya dalam menguasai Indonesia?

Agar bisa menguasai Indonesia dan bahkan dunia, AS berupaya untuk melemahkan Indonesia. Salah satunya adalah dengan merusak kesehatan bangsa Indonesia. Secara sistematis, upaya pelemahan itu dilakukan dengan cara yang halus dan kasar. Secara sistematis dengan bantuan promosi dan publikasi media, rakyat Indonesia dicokol dengan obat-obatan, vaksin, imunisasi dan makanan yang sebenarnya membahayakan kesehatan.

Bagi saya, program imunisasi dan vaksinasi adalah kejahatan luar biasa yang dilakukan WHO. Indonesia telah menjadi korban konspirasi AS dan WHO ini. Terungkap fakta bahwa negara Kuba menjadi negara paling sehat di dunia karena menolak program imunisasi WHO.

Berdasarkan fakta, 95 persen penduduk Jakarta dan sekitarnya telah mendapatkan vaksin cacar, tetapi faktanya, ribuan penduduk Jakarta terkena cacar. Sekitar 90 persen vaksi ataupun obat di apotik tidak menyembuhkan. Semuanya berorientasi bisnis dan bahkan merupakan bagian dari upaya population control.

Promosi anti biotik cukup gencar, padahal sekitar 85 persen pasien di rumah sakit tidak perlu antibiotik. Pada 2009, industri farmasi di AS berhasil menjual antibiotik lebih dari 1500 ton anti biotik, dengan total keuntungan di atas US$ 247 miliar.

Selain vaksin, dalam industri makanan ada kejahatan industri yang merusak kesehatan manusia. Zat-zat berbahaya seperti vetsin dan pemanis buatan aspartam, digunakan oleh produsen makanan dan minuman, dan bahkan obat-obatan.

Anda melihat adanya upaya pihak asing untuk memperlemah Indonesia dengan cara yang lebih radikal, misalnya penggunaan senjata biologi?

AS memiliki program populatian control. Sejak awal Presiden Jimmy Carter telah menyetujui adanya program pengurangan minimum dua miliar manusia dari negara ketiga. Setelah persetujuan itu AIDS menjadi epidemik. Setelah itu, Kongres AS menyetujui dana riset sebesar US$ 10 juta yang akan digunakan untuk memproduksi virus mematikan seperti halnya AIDSDia setuju, pada 1978, AIDS jadi epidemik. Program itu tidak lain merupakan program produksi senjata biologi untuk population control.

Di Indonesia, agen asing akan memperlemah kesehatan rakyat Indonesia agar fighting spirit bangsa melemah. Saat ini perlu diwaspadai adanya upaya penyemprotan debu ethylene bromide dan micro fiber di langit dengan menggunakan pesawat udara. Dalam beberapa kesempatan dibuktikan bahwa sejumlah pesawat telah meninggalkan chemical trails (chemtrails) di langit Jakarta dan sekitarnya. Berbeda dengan contrails yang dikeluarkan pesawat jet, chemtrails bisa ditumpangi dengan virus-virus atau zat-zat berbahaya. Misalnya bromium yang dicampur dengan virus influenza. Bromium diarahkan untuk memunculkan luka di saluran pernafasan. Dengan adanya luka, virus influenza mudah mengendap di saluran pernafasan.

Awal september 2010, di langit Jakarta, terlihat chemtrails yang disemprotkan oleh pesawat tanker jet yang diduga milik Angkatan Udara AS. Penyemprotan dilakukan hingga empat kali. Beberapa hari setelah penyemprotan terakhir, pasien dengan keluhan infeksi pernafasan melonjak naik hingga 400 persen di Jakarta.

Semua pihak harus mewaspadai semprotan yang dilakukan di awal bulan Ramadhan 2009. Jelas-jelas ini ditujukan untuk melemahkan umat Islam, di mana di awal puasa memiliki kondisi fisik yang lemah.

Jika memang hal tersebut membahayakan kesehatan manusia apa upaya yang telah Anda lakukan terkait serangan itu?Saya sudah presentasikan penelitian tentang semprotan chemtrails di langit Jakarta kepada penasehat intelijen salah satu calon Wakil Presiden RI menjelang Pilpres 2009. Saya sampaikan rekaman detil lokasi, waktu, tempat dan jenis pesawat.

Saya telah sebutkan bahwa jenis pesawat itu adalah tanker jet milik UA AS. Harus dipertanyakan, siapa yang memberikan ijin sehingga pesawat militer ini terbang di bawah awan, atau sekitar 4-5 ribu meter. Chemtrails keluar bukan dari mesin tetapi dari dua lobang di bawah sayap pesawat. Setelah insiden semprotan itu sebagian penduduk Jakarta terkena sindrom gangguan pernafasan dan demam.

Seharusnya, dengan akses yang ada, detil pesawat dan waktu penerbangan bisa dicocokkan dengan data Bandara Soekarno Hatta. Di sisi lain, ahli analisis udara juga perlu dilibatkan untuk menganalisa sample chemtrails yang tertinggal di gedung-gedung tinggi. Mungkin karena melihat adanya konspirasi internasional, tokoh politik itu tidak mau campur tangan.

Sebagai Anda melihat adanya pembiaran terkait upaya pihak asing merusak kesehatan rakyat Indonesia untuk melemahkan Indonesia baik secara halus ataupun kasar?Bagi saya, Menkes Siti Fadilah Supari adalah national hero yang harus dipertahankan untuk membendung upaya jahat AS dan sekutunya di bidang kesehatan. Siti Fadilah tidak melontarkan spekulasi tetapi menyodorkan bukti. Misalnya dalam konspirasi virus flu burung di Indonesia. Siti Fadilah ketika menjabat telah mengeluarkan tiga jenis imunisasi anak dari daftar wajib imunisasi yang dikeluarkan WHO.

Siti Fadilah Supari harus dikembalikan ke Depkes, atau minimal tokoh yang sehaluan dengan sikap Siti Fadilah. Ironisnya, Siti Fadilah digantikan oleh Menkes yang dikenal dekat dengan AS dan WHO. Pemerintah Indonesia saat ini terlalu pro AS. Lebih ironis lagi, vaksin miningitis untuk jamaah haji Indonesia terbukti menggunakan enzim babi. Bahkan dalam vaksin ini diduga menggunakan zat khusus hasil aborsi.

Biodata        
         Nama:
Jerry Duane Gray

Tempat/Tgl Lahir:
Wiesbaden, Jerman, 24 September 1960

Agama:
Islam

Pendidikan:
- Pendidikan dasar dan menengah , Iowa
- Sekolah Pemeliharaan Pesawat Terbang, Texas
- Engineer Pesawat Udara, Hawaii University

Karir:
- USAF (1978-1982)
- Hickam Air Force
- New Saudi Mechanic (1982-1984)
- Master Instruktur Selam, Jeddah (1984)
- Master Instruktur Selam, Indonesia (1985)
- Underwater Cameraman (1982-)
- Cameraman, Televisi CNBC Asia (1998)
- Cameraman pertama, Metro TV
- Jurnalis freelance media internasional

Sumber :www.intelijen.co.id

Kamis, Juli 05, 2012

Lembaga Asing Intervensi Produk UU bersama DPR di fasilitasi Pemerintah

Tiga lembaga yang berbasis di Amerika Serikat (AS) tercatat paling banyak menjadi konsultan pemerintah dalam merancang 72 undang-undang (UU) yang disinyalir Badan Intelijen Nasional (BIN) disusupi kepentingan asing. Ketiga lembaga tersebut adalah World Bank (Bank Dunia), International Monetary Fund (IMF), dan United States Agency for International Development (USAID). “Ketiganya terlibat sebagai konsultan, karena memberikan pinjaman kepada pemerintah untuk sejumlah program di bidang politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Makanya, mereka bisa menyusupkan kepentingan asing dalam penyusunan UU di bidang-bidang tersebut,” kata Anggota DPR dari FPDI-P Eva Kusuma Sundari kepada. Menurut dia, Bank Dunia antara lain terlibat sebagai konsultan dalam sejumlah program pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berbasis masyarakat. Keterlibatan Bank Dunia tersebut, membuat pemerintah mengubah sejumlah UU antara lain UU Pendidikan Nasional (No 20 Tahun 2003), UU Kesehatan (No 23 Tahun 1992), UU Kelistrikan No 20 Tahun 2002, dan UU Sumber Daya Air (No 7 Tahun 2004).

Konsultasi Bank Dunia yang menyusup ke UU Pendidikan melahirkan program bantuan operasional sekolah (BOS) yang dibiayai utang luar negeri, begitu juga dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. “Tapi pemerintah punya utang cukup besar ke Bank Dunia melalui anak usahanya IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) dan IDA (International Development Association) untuk membiayai program BOS dan PNPM Mandiri,” ujar Eva. Dari data yang dihimpun SP, pinjaman IBRD untuk Indonesia berjangka waktu 20 tahun dengan masa tenggang (grace period) 5 tahun. Pada 2007, Bank Dunia menginvestasikan US$ 1,16 miliar di Indonesia untuk 28 proyek di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan berbasis masyarakat lainnya, di mana US$ 771 juta dolar  merupakan pinjaman IBRD dan US$ 389 juta dolar pinjaman IDA. Untuk 2008-2010, pinjaman dari IBRA untuk membiayai program BOS sekitar US$ 600 juta.

Era Pemerintahan SBY yang sangat pro-neoliberal, dikeluarkan lagi UU No 25/2007 tentang PMA. Dalam UU PMA yang baru ini, modal asing tidak lagi dibatasi—bisa 100%. Hak guna usaha bisa 94 tahun dan, jika waktunya sudah habis, bisa diperpanjang 35 tahun lagi. Lebih tragis lagi: tidak ada lagi perlakuan berbeda antara modal asing dan domestik.Akibatnya, sebagian besar sumber daya alam dan sektor ekonomi strategis dikuasai asing. Akhirnya, seperti diperingatkan Bung Karno, sebagian besar keuntungan mengalir keluar, sedangkan rakyat ditinggal kering-kerontang. Konon, rakyat Indonesia hanya menikmati 10% dari keuntungan ekonomi, sedangkan 90%nya dibawa oleh pihak asing keluar. ;
Sekarang terbukti sudah bahwa intervensi asing atas kedaulatan nasional Indonesia
Sebut saja: UU nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas. Banyak pihak, khususnya kalangan peneliti, sudah membuktikan bahwa UU ini dibuat dengan sokongan lembaga-lembaga asing. Yang terakhir disebut-sebut mendanai pembuatan UU ini adalah United States Agency for International Development (USAID)  Dokumen yang diserahkan itu adalah Program Reformasi Sektor Energi yang diambil dari situs USAID. Di sana disebutkan bahwa USAID membiayai perbantuan teknis dan pelatihan (technical assistance and training) dalam mengimplementasikan UU Migas, Kelistrikan, dan Energi Geotermal. Dalam dokumen itu juga tertulis, ”These laws were drafted with USAID assistance (UU ini dirancang dengan bantuan USAID).”Dana yang dialirkan USAID untuk pembahasan UU Migas dan turunannya, selama kurun waktu 2004 - 2007adalah 21,1 juta dollar AS atau sekitar Rp 200 miliar.Namun, ke mana saja dana itu mengalir, menurut Zulkifli, belum bisa memastikannya. ”Dana itu dikeluarkan ke mana ?  
Terindikasi ada Praktek Suap alias jual beli Pasal Undang undang di DPR RI
Masih Banyak lagi Produk Undang undang yang sarat kepentingan Asing diantaranya  :
1. Perundang-undangan yang membolehkan pihak asing menguasai kekayaan alam nasional: UU nomor 22 tahun 2011 tentang migas, UU nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara, UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal asing, dan UU nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air, UU No.18/2004 tentang Perkebunan, UU No.19/2004 tentang Kehutanan, RUU pengadaan tanah, dan lain-lain.
Dampaknya: modal asing mengusai kekayaan alam nasional di sektor migas (85-90%),  kekayaan batubara (75%),  mineral (89%), perkebunan (50%), dan lain-lain. Akibatnya: 90% keuntungan ekonomi mengalir keluar, dan hanya 10% yang dibagi-bagi di dalam negeri.
2. Perundang-undangan yang menyebabkan asset strategis dan menguasai hajat hidup rakyat dikuasai asing: UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN (RUU perubahan UU BUMN 2011), Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang No. 17/2008 tentang Pelayaran, UU perbankan No. 10 Tahun 1998 (diperbaharui tahun 2009) UU Badan Penyelenggara Jaminan sosial, UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), RUU Perguruan Tinggi, RUU Pangan, dan lain-lain.
Dampaknya: privatisasi sejumlah perusahaan strategis yang melayani kebutuhan dasar rakyat, seperti perusahaan listrik, telekomunikasi, penyedia air minum, industri baja, industri penerbangan, dan lain-lain. Ini juga disertai dengan privatisasi layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain sebagainya. Akibatnya: rakyat harus membayar sangat mahal setiap layanan kebutuhan dasarnya.
3. Perundang-undangan yang melegitimasi politik upah murah: UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Dampaknya: pemberlakukan pasar tenaga kerja yang fleksibel, pemberlakuan sistim kontrak dan outsourcing, dan lain-lain.
4. Perundang-undangan yang mengesahkan agenda perdagangan bebas: UU No 38 Tahun 2008 tentang pengesahan piagam ASEAN, UU perdagangan, UU kawasan ekonomi khusus (KEK), dan lain-lain.
Sebagian besar UU itu jelas bertentangan dengan kepentingan nasional; juga bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Akan tetapi, semua Produk UU itu berhasil diundangkan karena adanya keterlibatan pihak-pihak di dalam negeri sebagai penyokongnya: pemerintahan komprador (SBY-Budiono), sebagian kekuatan politik di parlemen, sebagian intelektual, dan LSM tertentu.

Ketua DPR Marzuki Ali mengatakan, perlu pembuktian untuk memastikan apa memang ada 72 UU yang dianggap membawa kepentingan asing. Jika tidak ada bukti, maka sulit menuduh bahwa UU itu merupakan pesanan asing. “Harus ada pembuktian untuk menyatakan itu. Jangan hanya asumsi dan katanya,” kata Marzuki . Ia mengaku, belum mendapat laporan mengenai hal tersebut. Dia juga tidak mau berkomentar lebih jauh jika belum ada pembuktian sebagai titipan asing. Sebuah lembaga swadaya masyarakat asing diketahui berkantor di Gedung DPR RI, Jakarta. United Nations Development Programme (UNDP) itulah LSM yang berkantor gedung parlemen Indonesia.                                                                                    
 Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengungkap telah terjadi praktik jual beli pasal di DPR.Pemerintah menyatakan tidak terlibat dalam kasus itu. "Tidak ada ya. Kita tidak tahu ada jual beli pasal," kata Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham Wicipto Setiadi saat dihubungi. Wicipto mengatakan, ia sudah sering terlibat dalam pembuatan undang-undang. Pasalnya, ia pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Perundang-Undangan hingga saat ini menjabat sebagai BPHN. Namun, tidak pernah ia mendengar ada praktik jual beli pasal di DPR.Menurut dia, dalam merancang undang-undang, DPR memang membutuhkan waktu lama. DPR harus melakukan kajian akademis. Namun, dalam perancangan itu, tidak pernah sekalipun ada indikasi jual beli pasal yang melibatkan pemerintah. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengungkapkan ada 406 kali pengujian undang-undang ke MK sejak 2003 hingga 9 November 2011 di mana 97 di antaranya dikabulkan karena inkonstitusional. Mahfud menilai buruknya legislasi ini terjadi karena ada praktik jual beli kepentingan dalam pembuatan UU.

LSM Asing berkantor di gedung Sekretariat Jenderal DPR, lantai 7 dan di lantai 3 gedung DPD RI.  Namun, untuk di gedung Sekjen logo UNDP berwarna biru sudah hilang, sementara di DPD masih terpampang dengan jelas. Menurut Ketua DPP Partai Golkar, Firman Subagyo dirinya mengaku kaget atas keberadaan kantor UNDP tersebut. "Saya kaget kalau ada NGO asing, ini kan gedung negara kita menyimpan dokumen negara yang sangat penting. Kalau ada NGO asing di gedung wakil rakyat, waduh ini luar biasa,"Firman juga curiga NGO tersebut merupakan bagian dari CIA. Padahal ketika dirinya masuk gedung parlemen di luar negeri diperiksa secara detil oleh pihak keamanan disana, bahkan dilarang memotret.Karena itu, ia mempertanyakan siapa yang mengizinkan NGO tersebut. Untuk diketahui, UNDP sendiri merupakan salah satu NGO asing yang berada di bawah PBB.60 UU Indonesia Dipengaruhi Perusahaan dan LSM Asing. Setidaknya ada 60 produk perundangan Indonesia yang dipengaruhi kepentingan perusahaan asing dan sangat merugikan kepentingan nasional.Begitu disampaikan anggota Komisi IV DPR RI Siswono Yudhohusodo di Gedung DPR Senayan,. Dia mencontohkan, UU sumber daya air dan sejumlah perundangan yang mengatur praktik perbankan.Karenanya, dia meminta agar Seluruh Eleman Rakyat  mewaspadai segala kepentingan tertentu yang ditargetkan oleh lembaga asing, baik perusahaan maupun LSM asing seperti Greenpeace.Dia juga mengatakan, data yang disampaikan Greenpeace mengenai kerusakan hutan Indonesia, misalnya, harus diwaspadai karena bisa jadi merupakan bagian dari skenario asing menyudutkan perekonomian nasional Indonesia. "Data tersebut jelas-jelas berorientasi kepada kepentingan perusahaan luar negeri. Pemerintah jangan mudah percaya info-info itu,” katanya. Dia juga mengatakan, bukan baru kali ini LSM asing itu memiliki agenda terselubung. Dari pengalaman yang lalu, demikian Siswono, LSM asing bahkan sudah berhasil mempengaruhi sampai tingkat perundang-undangan tadi.

 72 UU Diintervensi Asing Pengamat dari Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur, Bambang Budiono menyebutkan 72 undang-undang di Indonesia diintervensi asing. "Hal itu membuat Pancasila dikepung dua ideologi fundamentalisme yakni fundamentalisme pasar dan fundamentalisme agama," kata dosen Fisip Unair ini di Surabaya,. Ia mengemukakan hal tersebut dalam seminar tentang Pancasila bertajuk "Indonesia Menuju Negara Paripurna" yang diselenggarakan Universitas Narotama (Unnar) Surabaya untuk memperingati wafatnya penggali Pancasila, Soekarno. Menurut antropolog itu, kepungan tersebut terlihat dari adanya 75 persen pertambangan, 50,6 persen perbankan, 70 persen jaringan telekomunikasi, dan 65 persen agroindustri di Indonesia yang sudah dikuasai asing. "Kepemilikan asing itu antara lain 70 persen jaringan telekomunikasi yang dimiliki Kuwait, sedangkan agroindustri antara lain 65 persen kecap dikuasai AS, delapan persen sawit dikuasai Singapura, dan 12 persen sawit dikuasai Malaysia," katanya. Selain itu, 100 persen teh dan makanan ringan merek tertentu juga dimiliki Inggris, kemudian 74 persen minuman ringan dikuasai Prancis."Hal tersebut terjadi, karena kepemilikan asing itu masuk dalam 72 UU dengan kompensasi utang dan bantuan teknis kepada Indonesia, di antaranya UU minyak dan gas, UU telekomunikasi, UU listrik, UU sumberdaya air, dan sebagainya," katanya. Bahkan, kata dia, ada badan asing yang berkantor di DPR untuk mengawali UU tersebut. "Tidak hanya itu, pendidikan dan kesehatan juga dimasuki. Sekarang 49 persen pemain asing sudah diizinkan masuk pendidikan, dan juga swastanisasi rumah sakit," katanya. Oleh karena itu, kata mantan Direktur Pusham Unair ini, pertumbuhan ekonomi hanya diwaspadai, karena keuntungan dari pertumbuhan tersebut bukan menjadi milik Indonesia, melainkan milik kalangan asing.

"Kalau mau selamat, solusinya adalah kembali kepada Pancasila yang digali Bung Karno, tetapi solusi itu tidak mudah, sebab fundamentalisme sudah mengepung kita," katanya. Sementara itu, Presiden The Soekarno Center Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Weda, pembicara lain dalam seminar ini mengatakan Pancasila dalam pandangan Soekarno adalah berdaulat secara politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam seni budaya."Bung Karno mengatakan revolusi belum selesai, tetapi maksudnya adalah revolusi karakter terkait kemandirian politik, ekonomi, dan seni budaya, tetapi revolusi itu pula yang membuat Bung Karno jatuh, karena negara lain ingin menjajah Indonesia secara politik, ekonomi, dan budaya," kata Rektor Universitas Mahendradatta, Bali itu

Pengikut dari 5 benua

Arsip Blog