Batas Kepercayaan Rakyat ...............!

"Seluruh pemerintahan tak lebih dari kekuasaan dalam kepercayaan." Kesahihan ungkapan John Dryden tersebut menemukan pembuktiannya dalam drama rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
 
Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM berulang kali terjadi, tapi jarang yang ditarik-ulur berkepanjangan dan menuai gelombang aksi penolakan publik atas rencana pemerintah mengucurkan subsidi kepada rakyat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) atau Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
 
Bagaimanapun juga, masalah kenaikan harga merupakan perkara lumrah yang dialami masyarakat sehari-hari, mulai dari kenaikan harga sembako, pupuk, dan lain-lain. Dengan segala kesulitan yang melilitnya, rakyat kecil jarang berteriak menyerukan perlawanan. Selain itu, masalah pemberian subsidi kepada rakyat miskin juga normalnya merupakan kemestian yang patut mendapat dukungan publik.
 
Mengapa kali ini, meski pemerintah telah mengerahkan justifikasi para ahli dengan dalil-dalil ekonominya yang tampak hebat di atas kertas, terjadi gelombang aksi yang meragukan kejujuran pemerintah? Alasannya, di balik pro-kontra rencana kenaikan harga BBM itu terdapat kesenjangan dalam ukuran "kebenaran". Pemerintah hanya sibuk mengargumentasikan "kebenaran tipis" tentang defisit minyak dan potensi defisit keuangan negara.
 
Sedangkan, para demonstran mempertanyakan "kebenaran tebal" tentang mengapa kita menjadi defisit minyak dan apakah benar menaikkan harga BBM menjadi satu-satunya pilihan untuk menutupi defisit anggaran. Mengapa pula mengucurkan subsidi BLSM dalam momen menjelang pemilihan umum?
 
Ketidakmampuan pemerintah menjawab serangkaian pertanyaan tentang "kebenaran tebal" tersebut memberi penjelasan ikutan tentang kerasnya penolakan publik bahwa penentuan batas harga BBM kali ini menyentuh ambang batas kepercayaan publik kepada pemerintah. Dengan kata lain, aksi-aksi penolakan ini bukan sekadar menolak kenaikan harga dan pemberian subsidi, tapi mencerminkan akumulasi ketidakpercayaan publik pada kemampuan pemerintah untuk menjawab persoalan-persoalan riil yang dihadapi rakyat bawah.
 
Dari drama ketegangan di seputar rencana kenaikan harga BBM kali ini, kita bisa melihat perbedaan antara kepalsuan dan kesejatian. Pemerintah yang kerap mendengungkan keberhasilan perekonomian, lewat rekayasa statistika, justru berteriak menghadapi kenyataan potensi defisit keuangan negara. Pemerintah sebagai pemenang pemilu yang fantastis justru seperti ragu dengan kemenangannya, sehingga berbagai kebijakan yang diambilnya harus meminta belas kasih partai-partai koalisi, yang pada akhirnya tunduk pada formula "pemain besar" dalam koalisi.
 
Pemerintah yang kerap memanjakan kepentingan-kepentingan elitis demi mengompensasikan kelemahan kekuasaannya, yang harus dibayar mahal oleh penderitaan rakyat dan kedaulatan negara dalam jangka panjang.
 
Di dalam samudera kepalsuan politik seperti itu, kita bersyukur masih ada kekuatan lain yang bisa memandu bangsa ini keluar dari kegelapan dan kepelikan. Ketika pelbagai argumen pro-kontra didedahkan di ruang publik, dan masing-masing argumen terkesan memiliki rasionalitasnya, pilihan mana yang harus diambil pada akhirnya harus memperhatikan suara kejujuran dari arus bawah. Gelombang aksi mahasiswa, buruh, dan rakyat miskin lainnya yang muncul di berbagai kota besar dan kecil dalam skala nasional adalah suara kesejatian yang terus menggugat kepalsuan.
 
Perjalanan jatuh-bangunnya kekuasaan di Indonesia memberi pelajaran, sekuat apa pun rekayasa kepalsuan, pada akhirnya akan jebol oleh gelombang arus balik kesejatian. Mengelabui rakyat, dengan pura-pura menolong rakyat, tapi sejatinya demi kepentingan elitis, hanya akan menambah amunisi kepada arus kesejatian untuk bergerak lebih jauh, membongkar berbagai kepalsuan yang disembunyikan.
 
Menaikkan harga BBM adalah jalan termudah bagi pemerintah yang tak mau berkeringat. Namun, jika kita mau mengambil jalan kejujuran, mengabdi pada keselamatan dan kesejahteraan bangsa, penentangan arus bawah atas kenaikan harga BBM itu bisa menjadi momentum bagi perombakan tata kelola negara secara mendasar. Kita harus berani mengambil langkah-langkah yang sulit karena kebahagiaan adil makmur itu hanya akan datang setelah berani melakukan pengorbanan dan kerja keras. (Yudi Latif)
 
Kekerasan versus Kekerasan
 
Unjuk rasa belum juga beringsut dari paradigma lama sebagai arena unjuk kekerasan. Demonstran masih saja gemar pamer kekerasan, aparat kepolisian pun tetap riang gembira mempertontonkan keberingasan.
 
Paradigma itu pula yang kental mewarnai gelombang demonstrasi menolak penaikan harga BBM bersubsidi dalam beberapa hari terakhir. Demonstrasi yang berpuncak pada Senin (17/6), bertepatan dengan Rapat Paripurna DPR untuk mengesahkan APBN-P 2013, lagi-lagi menjadi suguhan menyesakkan.
 
Demonstrasi yang semestinya berlangsung damai beralih menjadi pentas kekerasan. Seperti yang sudah-sudah, sebagian demonstran kelebihan hormon dan nafsu kekerasan. Mereka seperti terjerat prinsip bahwa tanpa kekerasan, demonstrasi belum afdal.
 
Membakar ban bekas di tengah jalan dan melempari petugas seakan menjadi menu wajib yang tak boleh absen dalam unjuk rasa. Pengunjuk rasa juga masih gemar mengganggu hak orang lain. Di Bekasi, misalnya, buruh merazia sejumlah pabrik dan memaksa sesama pekerja turun ke jalan. Di Tangerang, pendemo sempat menghambat arus lalu lintas menuju Bandara Soekarno-Hatta.
 
Sama halnya di Jakarta dan Makassar, pendemo merangsek ke jalan-jalan utama yang berimbas pada kemacetan luar biasa. Di Medan, demonstran bahkan merusak salah satu hotel berbintang dan restoran cepat saji.
 
Lebih celaka lagi, demonstrasi telah menjelma sebagai arena pertarungan antaranak bangsa. Di banyak tempat, demonstran dan polisi bentrok. Polisi yang semestinya mengamankan unjuk rasa malah larut dalam tindak kekerasan.
 
Di Ternate, Maluku Utara, dan di Jambi, enam mahasiswa dan dua pewarta bahkan bertumbangan akibat kegarangan aparat. Dengan dalih kewalahan menghadapi demonstran, polisi begitu gampang melepaskan tembakan gas air mata, bahkan diduga juga mengumbar peluru tajam.
 
Tak seorang pun di Republik ini melarang orang berdemonstrasi untuk menyampaikan aspirasi. Namun, setiap orang berhak menuntut demonstrasi yang damai tanpa kekerasan.
 
Kita tidak meragukan para demonstran mengusung misi mulia. Mereka turun ke jalan menolak penaikan harga BBM bersubsidi semata-mata untuk membela rakyat.
 
Namun, kita juga harus melontarkan kritik sebab sebagian demonstran masih menempuh cara-cara kekerasan dalam berdemo. Tentu saja berdemonstrasi untuk membela rakyat dengan mengganggu kepentingan rakyat amat tidak tepat. Demonstrasi untuk menarik simpati, tetapi dengan mengedepankan kekerasan justru menimbulkan antipati.
 

Kita juga patut menggugat aparat kepolisian yang masih bertindak amatiran. Insiden di Ternate dan Jambi ialah bukti yang mustahil disangkal bahwa polisi belum profesional menangani demonstrasi.
 
Kenapa mereka garang menghadapi mahasiswa dan demonstran, tetapi selalu lunglai ketika menyikapi aksi ormas tertentu?
 
Tidak ada satu pun rakyat di negeri ini yang menyukai kekerasan. Hanya kesantunan para demonstran dan aparat kepolisian yang bisa membuat demonstrasi benar-benar menjadi pemanis demokrasi. (IRIB Indonesia/ROL/Metrotvnews)

AS Dikritik Karena Bersikap Lunak Terhadap Isu Minoritas di Indonesia

WASHINGTON — Pemerintah Amerika Serikat memperlihatkan kekhawatiran  terhadap peningkatan serangan terhadap umat agama minoritas di Indonesia, namun kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh Washington mengecilkan persoalan itu karena ingin membina hubungan yang lebih kuat dengan Indonesia.

Laporan mengenai kekerasan dan diskriminasi terhadap umat Kristen dan sekte Islam Syiah dan Ahmadiyah meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Komisi Tom Lantos untuk Hak Asasi Manusia, komisi bipartisan pada Kongres AS yang bertugas memonitor hak asasi manusia, mengadakan sidang di gedung Kongres untuk mengevaluasi situasi di Indonesia.

Salah satu ketua komisi tersebut, James P. McGovern, mengutip angka-angka dari lembaga nirlaba Indonesia yang memonitor kebebasan beragama, Setara Institute, yang menunjukkan bahwa ada 264 serangan dengan kekerasan terhadap kelompok minoritas agama pada 2012, naik dari 216 serangan pada 2010.

Pejabat senior Departemen Luar Negeri AS, Dan Baer, mengutarakan kekhawatiran akan serangan-serangan tersebut tanggapan pemerintah Indonesia yang tidak efektif, dengan mengatakan bahwa hal tersebut mengancam rusaknya reputasi Indonesia untuk toleransi beragama. Ia juga mengacu pada “tren yang mengkhawatirkan” dalam penutupan gereja-gereja, termasuk 50 gereja pada 2012, dan masjid-masjid Ahmadiyah. Ia menyerukan tindakan polisi yang lebih tegas dan reformasi hukum untuk memperlihatkan perlindungan terhadap semua minoritas.

Namun lembaga hak asasi manusia Human Rights Watch mengkritik tanggapan AS, dengan mengatakan bahwa pemerintah AS telah menolak mengakui secara publik apa yang oleh para pejabatnya diakui secara tertutup, bahwa penyiksaan terkait agama memburuk di Indonesia.

“Militan Islam semakin sering menggerakkan massa untuk menyerang kelompok minoritas agama dengan kekebalan hukum hampir total,” ujar John Sifton, direktur advokasi kelompok itu untuk Asia.

Minggu lalu, Departemen Luar Negeri AS meluncurkan laporan tahunan yang menyatakan bahwa rasa hormat pemerintah Indonesia untuk kebebasan beragama tidak berubah secara signifikan selama 2012.

“Hubungan AS dengan Indonesia sangat kuat, namun hubungan terkait hak asasi manusia kehilangan arti,” ujar T. Kumar, direktur advokasi internasional untuk Amnesty International USA.

Ia mendesak pemerintahan Obama untuk mengupayakan pembebasan lebih dari 70 tahanan politik dan penerbitan laporan pencarian fakta yang diperintahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk kematian aktivis Munir Said Thalib karena diracun arsenik pada 2004.

Aktivis-aktivis hak asasi manusia menduga pemerintah Indonesia ingin menyimpan laporan itu karena dapat melibatkan intelijen Indonesia.

Pemerintah Obama telah memberi tekanan yang lebih pada kepentingan diplomasi dan keamanan di wilayah Asia Pasifik dan mengatakan perlindungan kebebasan individual adalah kunci kebijakannya. Sebagai bagian dari langkah ini, AS telah mempererat ikatan dengan Indonesia, yang ingin memiliki peran lebih menonjol di panggung dunia.

Bagian dari ikatan ini adalah perluasan kerja sama di antara dua militer. Pada 2010, AS mengembalikan beberapa bantuan untuk Komando Pasukan Khusus (Kopassus), yang dibekukan selama satu dekade karena catatan hak asasi manusianya.

Dan Baer mengatakan pelanggaran-pelanggaran oleh militer Indonesia tidak lagi tersebar luas, namun permintaan tanggung jawab untuk kekerasan yang dilakukan terbatas. Ia mengatakan AS dengan hati-hati mengamati bagaimana Indonesia menangani kasus-kasus 11 anggota Kopassus yang ditahan karena serangan di sebuah penjara pada Maret lalu, dimana empat narapidana tewas dibunuh.

Angkatan Darat Indonesia telah mengakui bahwa tentara ada di belakang pembunuhan yang dilakukan sebagai balas dendam atas pembunuhan seorang anggota Kopassus di sebuah kafe beberapa hari sebelumnya.

Pemerintah Indonesia menanggapi kritik mengenai catatan kebebasan beragamanya dengan mengatakan bahwa kerukunan beragama masih kuat, dan tidak adil untuk menggeneralisir semua serangan terhadap minoritas dihubungkan dengan intoleransi. (AP/Matthew Pennington)

Team Independen, Para Pakar ilmu Geoteknik dan Pertambangan bawah tanah Indonesia dan Internasional menyelidiki Penyebab KasusTerowongan runtuh.Pertambangan Emas PT. Freeport ditutup

Di penghujung Bulan Mei 2013  ketika tengah berlangsungnya Penyelidikan Team investigasi yang dilakukan pemerintah Indonesia terkait peristiwa longsor di ruang pelatihan area Tambang Big Gossan di PT Freeport Indonesia pada 14 Mei 2013 lalu, kecelakaan kerja kembali terjadi di perusahaan tersebut. Kecelakaan terbaru ini terjadi di wilayah pertambangan bawah tanah PT Freeport Indonesia, tepatnya di lokasi tambang Deep Orezone (DOZ). Juru bicara PT Freeport Indonesia Daisy Primayanti, Jum’at (31/5), menjelaskan kepada VOA bahwa kecelakaan itu terjadi saat dilakukan kegiatan pemeliharaan di areal pertambangan. Seorang pekerja terpaksa menjalani perawatan akibat tertimbun materi biji basah (wet muck) bersama truk yang di tumpanginya. Pihak Freeport tengah melakukan investigasi terkait insiden tersebut.
"Tadi siang (Jum’at 31/5) tepatnya jam 13.30 Waktu Indonesia Timur, terjadi kecelakaan terhadap rekan kerja kita pengendara truk yang sedang melakukan perawatan di area tambang kita di kompleks Deep Orezone (DOZ). Rekan kita itu tertimpa material biji basah, kayak lumpur gitu. Yang bersangkutan segera kita larikan ke rumah sakit dan tengah menjalani perawatan," demikian keterangan Daisy Primayanti.

 
 "Ini murni kecelakaan dan tidak ada kaitan dengan insiden kecelakaan pada 14 Mei lalu. Kecelakaan kali ini juga tidak terjadi akibat ketidak stabilan tambang. Bukan itu penyebabnya," tambahnya.Daisy Primayanti memastikan PT Freeport Indonesia hingga kini masih menghentikan aktifitas pertambangan bawah tanahnya. Investigasi dari pemerintah Indonesia terkait peristiwa longsor di ruang pelatihan area Tambang Big Gossan di PT Freeport Indonesia pada 14 Mei 2013 lalu, masih terus berlangsung. "Aktifitas penambangan di bawah tanah belum kembali berlangsung. Yang ada saat ini adalah aktifitas perawatan dan perbaikan. Investigasi 'kan tengah berjalan. Kegiatan operasional penambangan tentunya menunggu hasil investigasi dan melihat pertimbangan-pertimbangan dari tim investigasi," jelas Daisy.  Sebelumnya pada hari Selasa  14 Mei 2013 lalu, atap fasilitas pelatihan tambang bawah tanah Freeport di area Big Gossan Timika Papua runtuh menimpa 38 orang pekerja  Freeport yang mengikuti pelatihan di fasilitas tersebut. Proses evakuasi korban insiden runtuhnya terowongan tersebut baru selesai pada 21 Mei lalu.Akibat insiden ini, sebanyak 28 orang pekerja tewas tertimbun runtuhan terowongan, lima pekerja mengalami luka berat dan lima pekerja lainnya mengalami luka ringan. Tim investigasi bentukan Pemerintah, kini tengah bekerja untuk mengetahui penyebab runtuhnya atap kelas tersebut.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan rapat mendadak Senin (20/5) di kantor Presiden Jakarta, terkait peristiwa longsor di terowongan Big Gossan Mil 74 kawasan pertambangan PT Frepoort Indonesia di Papua. Presiden menginstruksikan kepada Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Serta jajaran terkait termasuk PT Freeport Indonesia untuk segera melakukan investigasi terkait peristiwa itu.“Kita akan laksanakan investigasi secara menyeluruh apa yang menyebabkan… apakah bencana alam? Apakah karena faktor teknologi? Atau ada faktor kelalaian petugas dan sebagainya. Harus ketemu,” ujarnya.“Sebagaimana yang telah saya sampaikan kepada PT Freeport Indonesia dan jajaran Kementrian ESDM, Kementrian Tenaga Kerja dan Ttransmigrasi dan pihak terkait lainnya, agar sekali lagi melakukan pengecekan terhadap semua usaha tambang kita. Bukan cuma Freeport tetapi juga Aneka Tambang dan lainnya. Cek sekali lagi apakah masih dalam keadaaan aman kuat dan diduga tidak mengalami permasalahan apapun.”Presiden Yudhoyono sebelumnya memerintahkan jajaran kementerian terkait untuk segera berangkat ke lokasi, namun PT Freeport Indonesia meminta agar kehadiran pejabat pemerintah di lokasi ditunda dulu sampai proses evakuasi selesai dilakukan.Presiden mengatakan telah berkomunikasi dengan pihak Freeport terkait proses evakuasi para korban yang masih terus berlangsung. Ia juga mengapresiasi keputusan Freeport untuk menghentikan sementara aktivitas penambangan selama proses evakuasi korban berlangsung. 

"Keberadaan Freeport harus di evaluasi dari segi keamanan kerja yang jelas-jelas tidak aman. Kemudian dari prinsip kehati-hatian, karena kalau tekhnologi yang dimiliki Freeport sampai sekarang tidak bisa memastikan jaminan keamanan, maka harusnya pemerintah melakukan penghentian tambang bawah tanah oleh Freeport. Dan pada 1 Juni, kita bersama-sama dengan serikat buruh (akan) melakukan aksi ke kantor kementrian ESDM untuk memastikan hal itu termasuk soal penyelidikan oleh tim independen," papar Pius Ginting. Divisi Kampanye Tambang dan Energi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi Nasional) Pius Ginting kepada VOA menjelaskan beberapa lembaga swadaya masyarakat dan aktivis perburuhan akan melakukan  aksi besar-besaran di kantor Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jakarta, pada 1 Juni 2013. Aksi tersebut akan menuntut pemerintah agar mengevaluasi keberadaan PT Freeport Indonesia khususnya menyangkut aktifitas tambang bawah tanah dan keselamatan pekerjanya.

Sementara itu, dari kantor berita Reuters mengutip keterangan dari seorang pejabat serikat buruh, melaporkan seorang pekerja tewas setelah sebuah terowongan di tambang PT Freeport Indonesia longsor Jumat (31/5). Peristiwa tersebut membuat p pekerja didesak berhenti bekerja di tambang tembaga terbesar kedua itu.Pejabat serikat pekerja Virgo Solossa mengatakan bahwa seorang pekerja tewas setelah “sebuah terowongan bawah tanah longsor di daerah produksi ”
Freeport menghentikan operasi di kompleks Grasberg di Papua pada 15 Mei, sehari setelah 38 pekerja terperangkap dalam terowongan di luar daerah operasi utama mereka.Perusahaan itu menyatakan  bahwa mereka telah memulihkan operasi di tambang, yang juga mengandung cadangan emas terbesar dunia. Serikat pekerja telah menekankan bahwa mereka tidak akan kembali bekerja sampai semua hasil Team investigasi atas kecelakaan pada 14 Mei dan 31 Mei 2013 dituntaskan.,,!

Tambang terbuka di Grasberg biasanya memproduksi sekitar 140.000 ton bijih Tembaga berkadar Emas dan Uranium setiap hari, sementara operasi tambang dari bawah tanah menghasilkan 80.000 ton

“Kecelakaan terakhir ini menunjukkan bagaimana arogannya manajemen Freeport setelah mereka memaksa diri dan para pekerja kembali bekerja dan memulai aktivitas produksi,” ujar Solossa. “Itulah sebabnya serikat pekerja meminta semua pekerja berhenti bekerja sama sekali di semua daerah pertambangan Freeport,” tambahnya. Serikat pekerja itu mewakili sekitar 18.000 dari 24.000 pekerja tambang.

 














Para pekerja tambang di Papua Barat mempertanyakan standar keselamatan di tambang emas dan tembaga raksasa di mana sebuah fasilitas pelatihan bawah tanah runtuh pekan lalu, menewaskan puluhan penambang. ketika Para pekerja Freeport sedang mengikuti sesi pelatihan keselamatan ketika terowongan yang menuju ke fasilitas pelatihan bawah tanah Freeport  runtuh pada tanggal  14 &31 Mei Ada Sepuluh orang Pekerja  berhasil menyelamatkan diri, lima tewas seketika dan 23 lainnya terperangkap. Walaupun dilakukan upaya penyelamatan yang intensif seminggu ini, tidak ada korban selamat yang ditemukan. Jumlah korban tewas mencapai 28 orang. PT Freeport McMoRan langsung memberikan kompensasi kepada keluarga korban, termasuk memberikan beasiswa bagi anak-anak korban para Pekerja.Tapi pertanyaan tentang bagaimana standar keselamatan kerja pada fasilitas pelatihan bawah tanah itu  masih belum terjawab.hingga saat ini.Pejabat Serikat Pekerja Freeport Virgo Solossa mengatakan kepada VOA perusahaan seharusnya bisa berbuat lebih banyak untuk memastikan standar keselamatan.“(Ketika para pekerja ditanya tentang) apa pesan dan kesan mengikuti kegiatan ini, rata-rata semua peserta yang ikut disitu, menginginkan agar kegiatan annual refresher itu tidak dilakukan di dalam underground, kalau boleh dilakukan di Timika, atau di daerah 68. Semua peserta menginginkan hal itu karena tidak mau agenda (pelatihan keselamatan) itu terjadi di dalam underground. Kita (mengikuti) orientasi tentang safety, tapi tidak berada di tempat yang safe,” ujar Virgo.Dia mengatakan insiden itu seharusnya bisa dihindari jika pusat pelatihan itu dipindahkan ke permukaan tanah seperti yang sudah diminta berulang kali oleh para pekerja. Dia menambahkan Freeport tidak peduli dan tidak pernah menanggapi keluhan itu. 

Tetapi dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Presiden dan CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson mengatakan dia tidak punya alasan untuk meyakini bahwa standar keamanan di fasilitas pelatihan itu tidak layak.Richard mengatakan, "Saya memberitahu Menteri bahwa jika saya berada di sana hari itu, saya akan bergabung dengan para pekerja di tambang itu karena kami tidak khawatir atau takut tentang keamanannya.,itu sebabnya kita perlu memahami mengapa hal ini terjadi. Kami tidak menganggap tempat ini berbahaya. Jika kami punya indikasi akan adanya bahaya, kami tidak akan membiarkan pekerja berada disana. "Adkerson mengatakan bahwa keselamatan dalam semua operasi pertambangan bawah tanah akan ditinjau kembali dan Perusahaan akan transparan  terowongan dekat pertambangan bawah tanah Freeport Indonesia runtuh bulan lalu. Sebanyak 28 pekerja tambang meninggal. Insiden ini memaksa Freeport  menutup semua tambangnya di Papua untuk kepentingan investigasi dan sistem pemeriksaan keselamatan kerja. Tambang Grasberg, pertambangan open-pit tembaga dan emas terbesar sedunia, juga ditutup.  Menurut Richard Adkerson, insiden itu mengakibatkan korban jiwa terbanyak sepanjang sejarah Organisasi Freeport sedunia. Ditegaskan Adkerson, saat ini “kita tidak bisa berspekulasi mengenai penyebab insiden” .Menteri ESDM Jero Wacik juga menegaskan bahwa sebuah tim independen, termasuk pakar ilmu geoteknik dan pertambangan bawah tanah dari Indonesia dan Internasional akan menyelidi apa penyebab dua kali  insiden runtuhnya Terowongan tersebut. 
Sumber :   V.O.A - Andylala Waluyo  - 31.05.2013

25 Tahanan Politik dan Narapidana Politik Papua menandatangani surat pernyataan tentang penolakan grasi Presiden

Sebanyak 25 tahanan dan narapidana kasus makar yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura menolak rencana pemberian grasi dari pemerintah Indonesia kepada mereka pada Agustus nanti.

Koordinator Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua Peneas Lokbere kepada VOA menegaskan, para tahanan politik itu menandatangani surat pernyataan yang ditujukan langsung ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tentang penolakan grasi tersebut.

“Saya pikir itu tidak tepat. Ini sebuah penghinaan bagi bangsa Papua. Pemerintah Indonesia memberikan grasi, tapi akar pasal makar tetap terus melekat terhadap orang Papua. Kapanpun dan siapapun akan terus menghadapi ancaman penerapan pasal makar ini. Mereka dipenjara dengan hukuman berkisar 15 sampai 20 tahun penjara. Padahal mereka tidak mengorbankan kepentingan banyak orang tapi mereka dipenjara dengan hukuman yang sangat tinggi,” ujarnya.

“Bahkan ada juga para tahanan yang mengalami penyiksaan di penjara seperti Ferdinand Pakaya di LP Abepura. Mata sebelah kanannya mengalami rusak permanen. Ia dipukul oleh petugas LP Abepura. Jadi para tahanan politik papua membuat petisi menolak rencana Presiden Indonesia memberikan grasi kepada mereka.”

Pemerintah Indonesia, tambah Peneas, sebaiknya tidak mengeluarkan grasi terhadap para tahanan politik Papua, tapi membebaskan secara murni tanpa syarat apapun.

Aktivis National Papua Solidarity (NAPAS) Elias Patege mengatakan solusi terbaik dari permasalahan masalah Papua yang berlarut-larut ini adalah dialog damai dengan di mediasi oleh pihak ketiga. Pemerintah, tambahnya, secara bertahap sudah harus mengurangi jumlah militer di Papua.

“Solusi yang ditawarkan oleh rakyat Papua adalah dialog yang di mediasi oleh pihak yang netral. Dimana melalui dialog itu merumuskan, menetapkan apa solusi kedepan atas konflik politik yang sudah terjadi sejak 50 tahun yang lalu. Pemerintah harus punya niat yang baik untuk menyelesaikan konflik Papua secara komprehensif dan tidak secara parsial. Dimana saat ini secara sepihak pemerintah menerapkan kesejahteraan tapi disisi lain juga menerapkan pengiriman militer yang terus meningkat,” ujarnya.

Elias menambahkan, dari data yang dihimpun NAPAS, pada akhir Mei 2013, terdapat 76 orang tahanan politik di lembaga pemasyarakatan di Papua. Dalam minggu pertama Mei, menurutnya, tampak peningkatan jumlah penangkapan demonstrasi karena aktivitas mereka pada 1 Mei 2013 dalam memperingati 50 tahun pemindahan administrasi Papua ke Indonesia.

Dari data NAPAS, ujar Elias, telah terjadi penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan berkenaan dengan aktivitas dalam peringatan tersebut. Tiga orang aktivis meninggal dunia di Sorong, 36 orang ditangkap -- 30 orang diantaranya masih ditahan dan diduga mengalami penyiksaan di Timika dan Jayapura.

Dalam rilis yang diterima VOA, sebanyak 25 tapol/napol menandatangani surat pernyataan tentang penolakan grasi tersebut. Salah satu tahanan politik Filep Karma menuliskan bahwa mereka menolak grasi tersebut karena tidak membutuhkan dibebaskan dari penjara, tetapi menuntut pembebasan bangsa Papua dari penjajahan negara kolonial Republik Indonesia.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Darah Papua menyebutkan, Agustus mendatang sebanyak 50an tapol/napol akan mendapatkan grasi dari pemerintah pusat. Grasi tersebut merupakan salah satu poin dari 20 point tentang otonomi khusus plus.

Pemerintah hingga kini belum berkomentar soal penolakan grasi dari para tapol Papua ini. Namun juru bicara presiden Julian Aldrin Pasha usai pertemuan Presiden dengan Gubernur Papua Mei lalu memastikan, pemerintah tetap berkomitmen menyelesaikan masalah Papua dengan jalan damai.

“Karena tentu pandangan Presiden, semangat yang ada di pemerintahan daerah Papua saat ini dengan semangat yang ada di sebagian besar masyarakat Indonesia itu sama, yaitu ingin agar penyelesaian solusi damai tercipta dui Papua yang lebih bermartabat dan lebih berkeadilan. Ini yang sedang diupayakan bersama,” ujarnya.

Aroma Mark-Up Bantuan 1000 Kapal Inka Mina Pemerintah pada Nelayan , Terbukti Belum Beroperasi, Kapal Bantuan DKP Rp 1,3 M Didaratkan

Harapan membuncah di dada Dahli Sirait begitu kelompok nelayan yang dipimpinnya, Forum Komunikasi Nelayan Indonesia, menerima bantuan kapal Inka Mina 64. Secara fisik, kapal penangkap ikan berbobot 30 gross ton (GT) itu tampak cantik dan kokoh.
 
"Benar, seperti kapal baru keluar dari galangan," ujar pria berusia 36 tahun itu.Dengan kapal berbobot sebesar itu, ia berharap dapat bersaing dengan kapal nelayan asing saat melaut.
 
Bagi para nelayan di Tanjung Balai (juga di seluruh perairan Indonesia), kapal-kapal asing merupakan momok yang menakutkan. Maklum, dengan bobot kapal yang rata-rata di atas 10 GT Harapan membuncah di dada Dahli Sirait begitu kelompok nelayan yang dipimpinnya, Forum Komunikasi Nelayan Indonesia, menerima bantuan kapal Inka Mina 64. Secara fisik, kapal penangkap ikan berbobot 30 gross ton (GT) itu tampak cantik dan kokoh.(bahkan ada yang mencapai 1.000 GT), kapal-kapal asing itu jelas bukan saingan kapal nelayan lokal, yang bobotnya paling banter 6-8 GT.
 
"Apo lagi maunyo dikato? Saat menjaring ikan di perairan Indonesia saja sudah kalah bersaing dengan kapal nelayan asing. Kalau kapal kita 35-45 GT, bisa awak bilang lawanlah kapal nelayan asing tuh," kata Ahmad, rekan Dahli.
 
Wajar jika para nelayan antusias ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2010 meluncurkan program bantuan 1.000 kapal berbobot di atas 30 GT untuk para nelayan. Program yang beken dengan nama Inka Mina itu (diambil dari nama kapal yang dibuat) menyedot dana APBN Rp 1,5 trilyun. Program ini rencananya terealisasi seluruhnya pada 2014.Untuk setiap kapal, negara menganggarkan dana Rp 1,5 milyar. Uang sebesar itu digunakan untuk

pembangunan kapal, kelengkapan alat tangkap, serta modal awal bagi kelompok nelayan untuk membeli bahan bakar minyak, dan perbekalan melaut.
 
Jika modal awal masih belum mencukupi, para nelayan juga dibolehkan bermitra dengan pemodal, dengan pola bagi hasil tangkapan. Lewat program ini, pemerintah berharap, produksi perikanan tangkap nasional meningkat.
 
Sayangnya, harapan itu kandas begitu kapal yang diharapkan datang. Pertengahan 2012, kelompok Dahli menerima kapal Inka Mina bernomor lambung 64 dengan bobot 35 GT dan alat tangkap berupa jaring pukat cincin (purse sein).
 
Meski sekilas terlihat bagus, setelah diteliti, ternyata kapal itu tidak seperti yang diharapkan. "Bahannya dari kayu sembarang saja seperti kayu cempedak," kata Dahli. Padahal, kayu untuk bahan kapal seharusnya menggunakan kayu ulin, meranti, atau bengkirai.

Akibatnya, baru sebulan beroperasi, kapal itu langsung "porak-poranda". Tiang kayu penyangga katrol jaring penangkap ikan patah saat dipakai mengangkat ikan. Belum lagi kualitas jaring yang dipakai payah sehingga baru sekali dipakai sudah rusak di sana-sini.
 
"Cepat koyak jaring-jaring pukat ikan itu. Sehingga harus tambal sulam tiap jaring usai digunakan supaya ikan tidak lari saat dijaring," tutur Dahli. Kini kapal itu mangkrak di dermaga, dipakai untuk tempat duduk-duduk dan memancing.
 
Dahli dan para nelayan di kelompoknya jelas jengkel. Sebab, untuk bisa mendapatkan bantuan kapal itu, mereka harus melewati tahap seleksi yang ketat. "Harus diverifikasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di Tanjung Balai, baru dilanjutkan ke Dinas Kelautan dan Perairan di Provinsi Sumatera Utara," ujarnya.
 
Dahli menaksir, harga kapal itu tidak mencapai Rp 1,5 milyar seperti yang dijanjikan. "Dengan kualitas seperti ini,  harganya paling Rp 300 juta," katanya.
 
Rupanya nasib nahas penerima bantuan kapal 30 GT dari KKP itu bukan hanya dialami kelompok Dahli. Hafizal, dari Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bina Nelayan Belawan, bernasib serupa. "Sejak awal mendapat kapal, sudah ada komplain dari kelompok kami soal kualitas kayu," tuturnya. Mesin kapal, yang memakai mesin Yuchai buatan Cina, juga bermasalah.
 
Selain tidak familier, para nelayan pun kerepotan menjaga agar mesin tetap dingin dan tidak ngadat di tengah laut. Satu-satunya pelipur lara bagi nelayan adalah alat komunikasi yang masih bagus, "Alat radio untuk berkomunikasi masih oke," ujarnya.
 
Alhasil, kapal Inka Mina bernomor lambung 56 itu tak pernah melakukan "debut" melaut sama sekali sejak diserahterimakan. Bahkan, saking lamanya mangkrak di dermaga, kapal itu pernah karam. Menurut seorang nelayan, kapal itu buru-buru diperbaiki oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara begitu tahu ada auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang datang melakukan audit ke sana.
 
Berdasarkan dokumen yang diterima GATRA, untuk wilayah Sumatera Utara, kapal Inka Mina yang dialokasikan mencapai 16 kapal. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara, O.K. Zulkarnain, mengatakan bahwa dari jumlah itu, lima unit kapal telah diserahkan pada 2012. "Tahun ini targetnya 11 kapal," katanya. Soal banyaknya kapal yang berkualitas rendah dan tak laik layar, ia mengatakan bahwa masalah itu menjadi tanggung jawab pembuat kapal.
 
Zulkarnain mengatakan, untuk pembangunan kapal, spesifikasi dan berbagai hal lain, seperti penyediaan jaring, jenis kayu, ukuran kapal, dan mesin, sudah ada ketentuannya. "Dituangkanlah itu dalam surat kepada konsultan perencanaan. Sudah tentu ahlinya," ungkap dia. Zulkarnain menduga, banyak pemenang tender yang nakal mengganti speks dengan bahan baku yang lebih murah untuk meraup keuntungan. "Tapi itu dugaan saya saja," ujarnya.
 
Nelayan Indramayu, Jawa Barat, punya pengalaman tersendiri juga. Di wilayah Indramayu, kapal-kapal Inka Mina bukannya melaut, malah dipermak habis oleh para nelayan agar layak dipakai melaut. Saat GATRA berkunjung ke Pelabuhan Karangsong, Indramayu, beberapa nelayan sedang sibuk "mendandani" beberapa kapal Inka Mina yang tengah bersandar.
 
Di kapal Inka Mina 358, misalnya, empat anak buah kapal sedang sibuk merapikan cat lambung kapal. Dua orang lainnya merakit alat pembeku ikan (freezer). Lebih dari setahun kapal itu berada di Pelabuhan Karangsong tanpa melaut sama sekali. KUB Limbangan, sebagai penerima bantuan itu, masih harus bekerja ekstra memperbaiki berbagai kekurangan yang ada serta harus merogoh kocek tidak sedikit untuk membeli jaring dan memasang freezer.
 
Menurut Ono Surono, Ketua Koperasi Mina Sumitra, yang juga mendapat kapal bantuan, untuk membenahi bagian buritan kapal dan melengkapi jaring, biayanya bisa mencapai Rp 500 juta. Semua itu dilakukan agar kapal benar-benar laik layar dan bisa mendapat hasil maksimal.
 
Koperasi Mina Sumitra yang dipimpin Ono termasuk beruntung. Sebab, ketika koperasi mendapat bantuan kapal Inka Mina 38, Ono ngotot agar kapal itu dibuat di Indramayu dengan tukang dan bahan baku disiapkan koperasi sendiri. Tujuannya, agar desainnya sesuai dengan yang diharapkan.
 
Bahkan Ono harus mengeluarkan biaya lebih agar performa Inka Mina untuk koperasinya lebih baik. Misalnya, pemerintah tidak menyebutkan spesifikasi jenis paku, tapi Ono ingin pakunya menggunakan bahan stainless. "Jadi, saya bisa jamin, enam tahun kapal itu tidak masuk galangan," ia menegaskan.
 
Berbeda dengan Inka Mina 121, 122, dan 123 yang tidak dibuat di Indramayu. desainnya tak sesuai dengan kearifan lokal dan kebiasaan nelayan Indramayu dalam menangkap ikan. Kapal Indramayu, kata Ono, cenderung berbentuk ramping dengan lambung membentuk huruf "U". "Sebab, ketika menarik jaring, kapal cenderung diam sehingga keseimbangan terjaga," kata Ono.

 
Ketidaksesuaian desain dengan kearifan lokal dan kebiasaan setempat itu terjadi karena kapal tidak diproduksi di galangan tempat kapal akan diserahkan. Kapal untuk Indramayu, misalnya, dibuat di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Bentuk lambung kapal di Batang, kata Ono, cenderung "V" untuk meningkatkan kecepatan kapal.
 
Secara umum, kapal-kapal Inka Mina memang tidak dibuat di wilayah tempat kapal akan diterimakan. Kapal-kapal untuk wilayah Jambi, misalnya, di buat di Jakarta. Bahkan kapal untuk Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan ada yang dibuat nun jauh di ujung timur Pulau Jawa, persisnya di Banyuwangi, Jawa Timur. Atau kapal untuk Maluku dibuat di galangan kapal di Banten.
 
Alhasil, banyak bentuk kapal yang tidak sesuai dengan kebiasaan nelayan setempat dan perlu dirombak. Inilah yang membuat banyak kelompok nelayan akhirnya harus "bantingan" membenahi kapal. "Banyak yang sampai terjerat utang ratusan juta rupiah," kata seorang nelayan yang enggan disebut namanya.
 
Di sisi lain, dengan kualitas kapal yang tidak bisa diandalkan, banyak kelompok nelayan yang kesulitan menggandeng investor. "Banyak yang takut tekor duluan, mana mau investasi di situ," kata sang nelayan lagi.
 
Alhasil, seperti di Indramayu, banyak kapal yang akhirnya dibiarkan mangkrak begitu saja. Di pelabuhan, kapal Inka Mina 121, 122, dan 123 masih terbungkus terpal dan tak pernah beroperasi. Hanya kapal Inka Mina 357, 358, dan 359 yang bisa berlayar karena dibuat di Indramayu.
 
***
  kapal yang disumbangkan pemerintah pusat untuk kelompok nelayan Pulo Pane bersumber dana dari APBNKapal - kapal tersebut masih berusia satu bulan terpaksa didaratkan di Desa Pulo Pane Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatera Utara
Kenapa tidak? Selain kelompok nelayan tidak memiliki biaya operasional, belum melaut mesin kapal hasil hubah kebanggaan nelayan itu rusak berat alias jim.
“Waktu kita bawa kapal itu dari Mela Kecamatan Tapian Nauli menuju kemari, tiba tiba di perairan Pulo Sorkam datang angin kencang bersama hujan deras. Entah kenapa mesin kapal mati dan tidak bisa hidup lagi. Dari pada kapal tenggelam di tengah laut terpaksa kami tarik dan daratkan kemari memakai pongpong,” Ungkap Ketua Kelompok Nelayan Jaya Kecamatan Sirandorung Cerita suram proyek Inka Mina ini makin lengkap dengan munculnya berbagai kasus di beberapa daerah lain. Kapal Inka Mina 108 di Lampung Barat, yang merupakan proyek pengadaan tahun 2011, misalnya, bernasib nahas lantaran mesinnya cepat panas, terbakar, dan akhirnya tenggelam dalam operasi penangkapan ikan, akhir tahun 2012. Kapal Inka Mina 11 di Buleleng, Bali, yang dibuat pada 2010, karam akibat membentur karang pada Juni 2012. Ditengarai, alat navigasi kapal ini tak berfungsi baik.
 
Dari rencana pengadaan 1.000 kapal sampai tahun 2014, jumlah yang terealisasi sampai tahun lalu baru mencapai 452 kapal. Dari jumlah itu, yang beroperasi baru 215 unit. Sisanya, 237 unit, masih mangkrak di berbagai daerah karena rusak, peralatan tak lengkap, sampai soal izin yang belum keluar.
 
Dugaan adanya mark-up dalam pembuatan kapal-kapal bantuan presiden untuk nelayan itu pun merebak. DPRD Kota Medan, misalnya, menyebut biaya produksi kapal-kapal Inka Mina 56 dan 57 diperkirakan hanya Rp 700 juta. "Padahal, anggaran sebenarnya mencapai Rp 3 milyar. Kami menduga telah terjadi mark-up di sana. Karena itu, instansi terkait kami minta segera melakukan audit,'' kata Sekretaris Komisi D DPRD Medan, Muslim Maksum.
 
Taksiran biaya itu, menurut Muslim, didasarkan pada hasil temuan lapangan oleh pihak DPRD. Selain jenis kayu yang merupakan kayu sembarang, cat kayu dan tali aktrol yang terbuat dari besi stainless biasa juga tidak sesuai dengan standar. "Bahka, bahan peralatan kapal, seperti lampu dan mesin kapal, tidak memadai dan sangat diragukan kualitasnya," ujarnya.
 
Dugaan mark-up juga terjadi pada pembuatan kapal Inka Mina 48 di Sorong, Papua Barat. Kapal yang dibuat dengan biaya Rp 1,5 milyar itu, sejak diserahterimakan kepada nelayan dari Himpunan Kelompok Nelayan Tradisional Kota Sorong tahun 2010, tak pernah dipakai melaut dan hanya menjadi pajangan di dermaga Pelabuhan Rakyat Kota Sorong.
 
Oleh para nelayan, kapal itu dinilai tidak laik laut lantaran konstruksi fiberglass kapal itu tipis, sehingga rentan pecah jika dihantam ombak. Selain itu, peralatan navigasi/komunikasi dan kondisi mesin (diduga mesin bekas) tidak cocok dengan bodi kapal.
 
Penilaian ini sesuai dengan penilaian Kabid Kelaik Lautan Kapal Adpel Sorong, Sahertian Marthin, setelah pelaksanaan pemeriksaan alat navigasi, teknis, radio, dan kontruksi kapal tersebut pada 19 April 2012.
 
Kasus itu sedang diselidiki Kejaksaan Negeri Sorong. Diduga, harga riil pembuatan kapal tersebut hanya Rp 200 juta, sehingga kualitasnya sangat minim. Sedangkan sisa anggaran yang mencapai Rp 1,3 milyar diduga menjadi bancakan berbagai pihak.
 
Di Provinsi Banten, Kejaksaan Tinggi Banten juga sedang menyelidiki dugaan mark-up atas pengadaan beberapa unit Inka Mina tahun 2010-2011, yang diduga merugikan negara Rp 10,4 milyar. Dari hasil pemeriksaan fisik terhadap beberapa kapal, salah satunya Inka Mina 135 oleh tim ahli dari Kementerian Perhubungan, ditemukan beberapa fasilitas kapal memang tidak sesuai dengan dokumen kontrak.
 
Selain bahan kapal, peralatan radio dan navigasi serta peralatan tangkap, ketidaksesuaian juga terjadi pada alat penyelamatan. Jaket pelampung pada kapal, misalnya, hanya terbuat dari bahan styrofoam.
 

Dari sekian banyak kasus, yang telah masuk pengadilan adalah dugaan mark-up pengadaan tujuh unit kapal Inka Mina untuk wilayah Cilacap dan Kebumen, Jawa Tengah. Kasus ini bermula dari temuan potensi kerugian negara pada proyek ini oleh BPK sebesar Rp 12,6 milyar. Kasus ini menyeret Bambang Santoso, kuasa pengguna anggaran perikanan tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, dan Sunar Wibowo, Direktur PT Marintek, yang memenangkan tender pengadaan tersebut, sebagai tersangka.
 
Marintek memenangkan kontrak senilai Rp 10,9 milyar untuk pengadaan kapal itu pada 2011. Dalam perjalanannya, saat tenggat penyerahan habis, proyek itu baru kelar 90%. Namun pihak dinas malah menandatangani dokumen pembayaran seolah-olah pekerjaan sudah selesai 100% dan Marintek menerima pembayaran penuh.
 
Padahal, ada proyek yang belum dikerjakan, yakni fishing trail senilai Rp 168 juta dan dokumen kapal Rp 175 juta. Marintek juga tidak membayar denda keterlambatan proyek selama 18 hari, sebesar Rp 196,9 juta.
 
BPK memang telah menurunkan tim untuk mengaudit pengadaan kapal Inka Mina itu di beberapa provinsi, seperti DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Papua Barat. Hasil temuannya beragam, dari adanya dugaan mark-up hingga proyek fiktif (seperti ditemukan di Maluku yang mengakibatkan negara berpotensi dirugikan Rp 795 juta).
 
Selain itu, ditemukan potensi kelebihan pembayaran dalam proyek Inka Mina, sehingga negara juga berpotensi dirugikan Rp 849 juta. Ada pula temuan kerugian negara Rp 1,03 milyar karena tidak ditagihnya denda keterlambatan pekerjaan kapal Inka Mina.
 
Sumber GATRA di lingkungan KKP menyebutkan, timbulnya potensi kerugian negara yang cukup besar dalam proyek ini sebenarnya tidak lepas dari lemahnya pengendalian yang dilakukan KKP sendiri. Dalam kasus-kasus itu, pihak KKP seperti menimpakan kesalahan kepada pihak dinas di daerah.
"Lho, iya dong, mereka yang tanggung jawab. Sekarang, kalau ada masalah, kami yang balik tanya. Eh, kami sudah kasih anggaran, kok kalian begini? Itu tanggung jawab kalian," kata Menteri KKP, Syarif Cicip Sutardjo, saat ditanya GATRA soal banyaknya penyimpangan dalam proyek Inka Mina ini.
 
Nyatanya, kata sumber itu, pihak pusat tidak bisa lepas tangan soal ini. Soal anggaran, misalnya, ada dugaan pihak dinas di daerah tidak sepenuhnya menerima alokasi Rp 1,5 milyar untuk tiap unit kapal. Kasus yang terjadi di Sumatera Utara dan Sorong, misalnya, mengindikasikan hal itu.
 
Untuk Sorong, diduga pihak dinas hanya menerima dana Rp 200 juta, sehingga kapal dibuat sesuai dengan harga itu. "Itu sesuai dengan pesanan pihak dinas setempat. Pemenang tender hanya mengerjakan sesuai dengan pesanan," kata sumber itu. Demikian pula di Sumatera Utara. Diduga, dana yang dikucurkan tidak penuh, yaitu hanya Rp 300 juta-Rp 700 juta per kapal.
 
Dalam proyek ini juga ada indikasi pemborosan dan aroma KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), kapal untuk provinsi tertentu justru dibuat di provinsi lain. "Ada indikasi KKN tempat galangan yang ditunjuk sesuai dengan kepentingan pihak dinas," katanya. Salah satunya adalah galangan kapal yang digunakan untuk membuat kapal Inka Mina 311, 312, dan 313 untuk Kabupaten Tanjung Jabung, Jambi. Dari dokumen yang diterima GATRA, pemenang tender pembuatan tiga unit kapal itu adalah PT Fibrit Fiberglass, yang beralamat di Jalan Tanjung Sanyang Nomor 5-6, Cawang, Jakarta Timur.
 
Saat wartawan GATRA Sya'bani Takdir mengecek ke alamat itu, ternyata yang didapati adalah perusahaan yang bergerak di bidang jual-beli bahan fiberglass. Perusahaan itu terletak di ujung jalan buntu di sebuah gang sempit yang hanya bisa dilewati satu unit mobil. Meski kecil, perusahaan itu ternyata punya riwayat kerja sama dengan beberapa kementerian.
 
Pada 2009, perusahaan tersebut pernah mendapat tender dari Kementerian Perhubungan untuk pembuatan kapal patroli. Sayangnya, kerja sama itu berujung kasus lantaran diduga ada unsur KKN. Untuk memuluskan proyek itu, PT Fibrite Fiberglass ketahuan memberikan uang pelicin Rp 300 juta kepada pejabat Kementerian Perhubungan.
 
Selain itu, indikasi KKN cukup kuat dalam pengadaan barang untuk keperluan kapal, khususnya mesin. Untuk urusan mesin, merek Yuchai buatan Cina yang digunakan di beberapa kapal Inka Mina dinilai tak berkualitas. Banyak keluhan nelayan soal mesin ini karena mudah panas dan kerap ngadat. Sumber itu menyebutkan, dealer mesin ini, PT Indo Yuchai Machinery, dimiliki kerabat mantan petinggi KKP. "Makanya bisa menang tender, meski mesinnya tak berkualitas," kata sumber itu.
 
Soal menang tender pengadaan mesin kapal Inka Mina, pihak Indo Yuchai Machinery mengakuinya. Semmy dari bagian marketing PT Indo Yuchai Machinery mengatakan, perusahaannya memang mendapat tender pengadaan mesin untuk kapal-kapal Inka Mina. Tetapi ia membantah itu karena KKN. "Tender dilakukan oleh tiap provinsi dan kabupaten/kota. Pihak kami hanya menyediakan surat dukungan sebagai syarat untuk mendapatkan mesin kapal untuk perusahaan pelayaran yang meminta," kata Semmy kepada Umaya Khusniah dari GATRA.
 
Mesin yang sering digunakan di kapal Inka Mina berjenis YC6A170C untuk kapal dengan ukuran 30 GT. Mesin seharga Rp 25 juta itu, kata Semmy, layak pakai dan tidak bermasalah. "Bila dalam perjalanannya mesin mengalami kerusakan, perusahaannya juga menyediakan sparepart aslinya," tutur Semmy. Soal klaim mesin itu boros dan sering ngadat, menurut dia, itu terjadi karena ada oknum penguasaha kapal yang nakal tidak menggunakan mesin secara utuh. "Beberapa bagian mesin diambil dari mesin lain," katanya.
 
Semmy juga membantah tudingan bahwa perusahaan itu dimiliki kerabat petinggi KKP. "Ini yang punya orang Cina Semarang," ungkapnya. Soal kerja sama, Semmy bilang, perusahaan yang berdiri 10 tahun itu sering menang tender di kementerian dan lembaga pemerintah. Selain KKP, ada juga Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, polisi air, Kemenkominfo, dan Kementerian Perhubungan.
 
***
 
Pihak KKP sendiri mengakui bahwa pelaksanaan proyek ini perlu dibenahi di sana-sini. Kepada GATRA, Direktur Kapal Perikanan dan Penangkap Ikan, Muhammad Zaini, mengatakan bahwa pihaknya sudah membenahi pedoman pembangunan kapal Inka Mina untuk tahun 2013. Salah satunya, penetapan kelompok usaha bersama (KUB) nelayan yang akan menerima bantuan. KUB ini akan ikut mengawasi pembangunan kapal.
 
KUB akan menentukan apakah kapal akan dibangun dengan bahan fiber atau kayu. Jenis fiber-nya pun ditentukan oleh KKP, yaitu marine fibreglass, serta kayu jenis awet I-II dan kelas kuat I-II. Termasuk kayu jenis itu adalah merbau, bengkirai, dan keranji. Mesin juga ditetapkan harus mesin laut baru, bukan modifikasi, yang memiliki jaminan purnajual minimal satu tahun serta ketersediaan suku cadang selama lima tahun.
 
Untuk menjamin kesiapan KUB menerima kapal dan beroperasi, pihak KKP menginstruksikan pula agar biaya melaut dicantumkan dalam kontrak. "Biaya melaut harus diberikan melalui cash. Kalau di kontrak Rp 30 juta, ya, kami kasih segitu. Kami masukkan itu di biaya fishing trial. Jadi, sekaligus digunakan untuk modal awal supaya tidak ada kendala lagi untuk memulai usaha," kata Zaini.
 
Ia juga membantah tudingan bahwa dalam proyek ini terjadi banyak penyimpangan anggaran dan mark-up. "Hasil temuan BPK, sangat sedikit yang ditemui karena penyimpangan speks. Yang ada adalah keterlambatan pengiriman atau surat izin melaut," ujar Zaini.
 
Ia menilai, meskipun ada kekurangan, tujuan program ini mulia. Karena itu, pelaksanaannya harus terus didorong. "Program Inka Mina ini, saya berharap, tidak muluk-muluk, 70% saja keberhasilannya. Saya katakan berhasil kalau nelayannya mendapat penghasilan per bulan minimal Rp 2,5 juta. Itu target saya," katanya.

Sumber ( IRIB Indonesia / Gatra / SL / Jaya Pos)