Senjata kimia Intelijen - 2011

AS mengerahkan pesawat -pesawat Intelijen tanpa awak untuk menembakkan misil-misil yang mengandung zat kimia sangat berbahaya Ke Pakistan sejak April hingga Juni 2011 ini berdasarkan hasil visum dan penelitan para Dokter dan sejumlah pakar di Pakistan menyatakan bahwa Terbukti AS menggunakan senjata kimia dalam serangan udara dengan menggunakan pesawat tanpa awak ke wilayah negara itu. Ini terlihat dari kondisi para korban serangan, yang kebanyakan dari kalangan warga sipil. banyak korban luka yang menderita berbagai gangguan penyakit di bagian kulit, optik kondisinya dibilang hidup tidak, mati juga tidak akibat komplikasi penyakit yang disebabkan oleh material kimia berbahaya yang terkandung dalam misil-misil tersebut.

Dalam Operasi Serangan Ke barat laut Pakitan Peran Intelijen Kesehatan Amerika (NCMI) terbukti cukup dominan dalam kurun 10 tahun terakhir N.C.M.I telah Kembangkan Senjata Biologis Aneka Tipe dan telah sukses membangun Pabrik khusus Produk Farmasi Anti Virus Seperti lazimnya skema kapitalisme global, Amerika kali ini nampaknya melirik sektor kesehatan untuk melayani dua agenda strategisnya.

Terciptanya senjata biologis aneka tipe sekaligus obat anti virus dari mewabahnya aneka penyakit akibat penyebaran virus yang tak terduga.Semuanya ditujukan agar Amerika tetap tampil sebagai satu-satunya pemegang monopoli di bidang industri pertahanan maupun farmasi.

Dari Peristiwa Serangan Teroris Jepang Maret 1995 ,Serangan teroris dengan senjata kimia pada kereta bawah tanah Tokyo datang sebagai kejutan besar bagi banyak spesialis dalam terorisme dunia lalu Pada akhir 2001, teror spora antraks dalam surat-surat dikirimkan melalui US Postal mengakibatkan teror ketakutan Masyarakat Amerika lebih dari morbiditas yang sebenarnya. dan Isu pengembangan persenjataan Kimia dan nuklir yang semakin gencar di Iran Mesir, Lybia dan Korea Utara nampaknya telah dijadikan dalih Pemerintah Amerika Serikat, utamanya Pentagon, sebagai dalih untuk menggalakkan penelitian dan pengembangan persenjataan mikro-biologis dan toksikologi di bawah kendali Departemen Pertahanan. Perkembangan terkini menginformasikan bahwa Amerika telah menghimpun segala sumber daya Ilmu Pengetahuan untuk pengembangan tipe baru persenjataan biologis berskala global yang belum ada tandingannnya.

Kebijakan resmi pemerintahan Gedung Putih telah menggeser fokus sasaran strategisnya ke arah suatu kemungkinan potensi penggunaan berbagai tipe penggunaan senjata yang memiliki daya rusak secara biologis terhadap umat manusia. Yang lebih parahnya lagi, pengembangan senjata biologis tipe baru tersebut kabarnya bertumpu pada orientasi untuk menghancurkan etnik atau ras bangsa tertentu.

Senjata Intelijen (weapons intelligence)adalah fungsi penting keberhasilan operasi dalam Kancah perang komunitas intelijen global, Dengan dalih untuk perang melawan ancaman terorisme berskala global, dalam 10 tahun terakhir Departemen Pertahanan Amerika telah menggalakkan penelitian dan pengembangan berbagai tipe senjata biologis, khususnya terkait senjata biologis tipe biopathogen yang kabarnya punya daya rusak yang cukup berbahaya.

Arah dan dana dari proyek penelitian dan pengembangan tersebut ternyata tidak sama sekali tidak terkait secara langsung dengan skala ancaman bio-terorisme yang jadi dalih pihak Pentagon untuk pengembangan senjata mematikan tersebut

Sekadar informasi, anggaran dana proyek pengembangan senjata biologis ini ternyata mencapai lebih dari 6 miliar dolar AS pada 2010. Sejak 2001. Gedung Putih telah menghabiskan dana sebesar 54,4 miliar dolar AS, yang mana 15 miliar dolar AS di antaranya telah digunakan oleh pihak Pentagon dan Departemen Keamanan Dalam Negeri (Departmen of Homeland Security).

Dengan kata lain, anggaran sebesar 54,4 miliar dolar AS tersebut telah digunakan untuk proyek penelitian dan pengembangan senjata biologis(BSL-4 biolaboratories maupun tipe biolaboratories tipe BSL-3. Dan proyek ini sejatinya bersifat sangat rahasia (classified). Dengan demikian sampai detik ini pihak Pentagon Dan Homeland Security Department berhasil menyembunyikan skala yang sesungguhnya dari potensi bahaya senjata biologis tipe Biopathogen yang kabarnya cukup mematikan tersebut.

Yang lebih mencemaskan lagi, pihak Pentagon telah meneliti kemungkinan modifikasi genetika dari mikro-organisme yang diklaim Amerika telah digunakan oleh para teroris seperti Al Qaeda. Namun menurut para ahli dari European Center for Disease Prevention (ECDC), kemungkinan seperti yang digembar-gemborkan pihak Amerika tersebut sama sekali tidak berdasar.

Menurut para pakar ECDC, para teroris dalam aksinya lebih sering memilih mikro-organisme yang tidak sulit untuk diserap oleh lingkungan dan mudah dari segi proses dan sarana transportasi yang digunakan seperti lewat Virus Antrax, infeksi yang diakibatkan oleh wabah demam Berdarah , wabah penyakit pes maupun flu.

Dengan demikian masuk akal jika proyek macam ini yang seharusnya di bawah penanganan departemen kesehatan, di Amerika justru ditangani oleh Departemen Pertahanan. Masih ingat kasus Namru-2 AS di Indonesia pada 2008 lalu? Ketika akhirnya terbongkar oleh Menteri Kesehatan Sioti Fadila Supari, ternyata markas NAMRU-2 AS yang berlokasi di Jakarta Pusat tersebut, di atas permukaan memang merupakan kerjasama Departemen Kesehatan dan Departemen Kesehatan Amerika. Tapi ternyata diam-diam dijadikan markas intelijen angkatan laut Amerika untuk mengembangkan senjata biologis. Alhasil, proyek NAMRU-2 AS semasa Siti Fadila Supari menjabat Menteri Kesehatan, telah dihentikan.

Agaknya, proyek ini oleh Amerika telah dimiliterisasi pada skala luas karena dengan pertimbangan untuk menciptakan superioritas persenjataan biologis yang belum bisa ditandingi oleh dua musuh potensialnya yaitu Rusia dan Republik Rakyat Cina.

Karena itu Amerika meneciptakan struktur kemiliteran dalam proyek ini dengan masing masing fungsi di dalamnya. Salah satu bukti adalah ketika poada 2008 lalu, pemerintah Amerika membentuk apa yang kemudian dikenal dengan National Center for Medical Intelligence (NCMI). Adapun salah satu tugasnya adalah untuk memperoleh dan menganalisis baik informasi terbuka maupun yang bersifat rahasia berkaitan dengan sitem, struktur dan fungsi pertahanan biologis(bio-defense) dari negara-negara lain. Bisa jadi, kasus terbongkarnya NAMRU-2 AS di Indonesia pada 2008 lalu, merupakan salah satu dari skema yang telah digariskan oleh pihak Washington tersebut.

Bahkan melalui struktur NCMI ini, Amerika bisa mendeteksi bagaimana cara dan sarana yang ditempuh negara-negara lain, termasuk Indonesia, berkaitan dengan mekanisme perlindungan jika menghadapi ancaman dan daya rusak biologis tersebut(Bio-protection). Bukan itu saja. NCMI juga dimaksudkan agar Amerika bisa mendeteksi riset-riset pengembangan bidang apa saja yang sedang dilakukan oleh negara-negara lain. Sekaligus untuk memperoleh virus aneka rupa di negera-negara tersebut yang kiranya bisa dikembangkan menjadi senjata biologis pemusnah missal. Untuk kemudian dikirim ke San Alamo, Amerika Serikat.

Beberapa informasi yang berhasil dihimpun tim riset Global Future Institute menunjukkan bahwa Amerika sedang berencana menciptakan berbagai upaya berkaitan dengan bio-teknologi dengan sistem produksi yang flexible sehingga bisa menghasilkan berbagai vaksin dan obat-obat anti virus yang belum pernah tersedia sebelumnya.



Bahkan, Defense Advanced Research Agency (DARPA), telah meluncurkan program 3 tahunan pengembangan Ilmu Pengetahuan bernama Prophecy, dengan tujuan untuk memprediksi evolusi berbagai virus, untuk menciptakan berbagai produk obat-obatan baru. Sehingga jika terjadi wabah penyebaran penyakit akibat adanya virus-virus berbahaya seperti Flu Burung di Indonesia dan beberapa negara ASEAN beberapa waktu lalu,

beberapa perusahaan-perusahaan raksasa bidang farmasi di Amerika, akan menjadi satu-satunya produsen di dunia yang memiliki resep tersebut, sekaligus pemegang monopoli perdagangan obat-obatan tersebut di seluruh dunia.

Sumber:http:/FNA/fas.org/irp/threat/Hendrajit

Pangkalan Militer Amerika Ancam Keamanan Nasional Dan Regional

Keputusan Amerika Serikat untuk membangun pangkalan militer di Singapura, menurut para pakar sebagai penyempurnaan kebijakan ekspansionis militeristik negara adidaya itu di dunia. Padahal, kebijakan itu selain mendapat penentangan luas pada tingkat global, juga menuai protes dari rakyat Amerika sendiri.

Menteri Pertahanan AS, Robert Gates mengatakan, Washington perlu membangun pangkalan militer di Singapura untuk mendukung kapal-kapal perangnya di kawasan. Dalam kunjungannya ke Singapura untuk menghadiri Konferensi Keamanan Asia, yang digelar oleh International Institute for Strategic Studies (IISS), Gates menilai pembangunan pangkalan di Singapura sebagai bagian dari program pengokohan kemampuan militer AS di Laut China Selatan dan Laut Pasifik.

Termasuk dalam program tersebut, AS akan menempatkan sejumlah armada kapal tempur cepat yang khusus untuk operasi di perairan dangkal. Kapal-kapal tersebut akan menjadi generasi pertama kapal perang AS, yang akan ditempatkan secara permanen di negara kecil Asia Tenggara itu. Menurut sumber-sumber Kementerian Pertahanan Singapura, AS berencana mengirim satu atau dua kapal tempur tipe "Litoral" ke Singapura. Kapal tersebut memiliki panjang 400 kaki, dengan kecepatan tinggi, dan cocok untuk misi di perairan dangkal seperti Indonesia , Vietnam , Malaysia dan Filipina

Ini Akan Sangat Berbahaya Buat Keutuhan Indonesia Apabila dikemudian Hari, Demi Pulihnya Ekonomi Amerika maka Doktrin kontrol Militer AS Pada Sumber - sumber daya Alam Potesial Di Asia Tenggara Khususnya Indonesia ,Kelak Pemerintah AS dengan Meng atas Nama kan HAM + Demokrasi ,Militer Amerika membantu secara militer Gerakan Separatis seperti Aceh , Sumatera , Bangka Ataupun Daerah2 Lainnya ingin Memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia , ini penting untuk kebangkitan Ekonomi AS & Pemulihan Ekonomi sesuai Doktrin Milter AS Berkewajiban mengontrol Sumber2 Daya Mineral di Nusantara dan Kep.Spartlay yang sangat potensial dan melimpah

AS kembali mengandalkan kekuatan militer untuk melawan pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Timur, khususnya Cina, yang mengalami pertumbuhan cepat. Keunggulan AS di bidang militer, telah mendorong Washington untuk memanfaatkan instrumen ini dalam menghadapi para penentangnya di kawasan.

Intervensi nyata AS dalam sengketa wilayah di negara-negara Asia, terlebih sengketa kepulauan antara Cina dan Jepang atau Vietnam dan Filipina, dapat ditafsirkan sebagai kebijakan Washington untuk memanaskan suasana di kawasan. Tujuan lain AS adalah untuk memperkuat kehadiran militernya di perairan di sekitar Cina.

Pembangunan pangkalan militer AS di Singapura tentu saja akan mewujudkan impian negara itu untuk menguasai Selat Malaka, sebagai jalur strategis pelayaran internasional. Pasca peristiwa 11 September dengan alasan memerangi terorisme dan menjamin keamanan pelayaran Selat Malaka, AS ingin menempatkan pasukannya di kawasan paling sibuk itu. Namun, rencana tersebut mendapat penentangan dari negara-negara sekitar Selat Malaka, termasuk Indonesia dan Malaysia.

Akhirnya, AS berhasil merangkul Singapura dengan alasan untuk menjamin pelayaran kapal-kapal di Selat Malaka. Menurut para pengamat politik, keputusan itu akan memperuncing perlombaan senjata dengan Cina, sebagai dua negara yang saling berseteru. Dampaknya, stabilitas kawasan akan terganggu dan negara-negara regional akhirnya harus menanggung biaya hegemoni Militer AS Seperti Yang terjadi di Negara Negara Teluk Di Timur Tengah . (RM/NA)

Inilah Demokrat dan Korupsi

Kompas Kmarin, Sabtu 4 Juni 2011, menurunkan berita yang mengutip pernyataan pengamat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti, soal nasib parta Demokrat pada pemilu mendatang.

Nama Partai Demokrat yang sudah dua kali memenangi perolehan suara terbanyak pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 dan 2009 lalu tampaknya hanya tinggal kenangan untuk Pemilu 2014.

Usai menghadiri diskusi "Indonesiaku Dibelenggu Korupsi" di Warung Daun, Jalan Woltermonginsidi, Jakarta Selatan, Ikrar mengatakan, dengan berbagai problema politik di partai itu akhir-akhir ini, kecil kemungkinan Demokrat akan kembali memperoleh kemenangan.

Dikatakannya, "Kalau menurut saya, maaf kata, dari awal saya berani mengatakan bahwa Demokrat is finish. Finish dalam arti kata, dia (Demokrat) akan sulit membangun suatu kemenangan politik pada 2014. Karena biar bagaimanapun, citra itu akan sangat sulit dibangun."

Apalagi, lanjut dia, Demokrat juga tak bisa menunjukkan moto partainya yang antikorupsi dan berjanji memberantas korupsi. Hal itu mudah terlihat dari sejumlah kasus korupsi yang disebut-sebut ternyata dimainkan oleh kader Demokrat sendiri, salah satunya adalah Muhammad Nazaruddin.

Borok partai bernuansa biru itu semakin terlihat, mengingat Nazaruddin diduga terlibat dalam kasus dugaan suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan. Belum selesai kasus itu, Nazaruddin juga dilaporkan melakukan percobaan suap kepada Sekjen Mahkamah Konstitusi Janedjri M Gaffar serta kasus pelecehan seksual dan kasus penipuan yang dilakukannya pada 2005.

Kehancuran Demokrat juga semakin terlihat ketika masalah Nazaruddin bergulir dan menimbulkan konflik internal partai tersebut.

Inilah Sebab Mengapa Korupsi Marak

Masih terkait pernyataan Ikrar, dalam diskusi "Indonesiaku Dibelenggu Korupsi", Antara melaporkan.

Ikrar Nusa Bhakti menilai kultur politik di Indonesia sudah tercemar korupsi, dengan ditandai banyaknya praktik korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah.

Menurutnya, "Pelaku korupsi di Indonesia sudah tidak malu dan tidak takut melakukan korupsi. Pejabat dan politisi yang sudah ketahuan melakukan korupsi tidak ada yang mudur dari jabatannya."

Menurut Ikrar, kalau di Jepang pejabat dan politisi yang ketahuan korupsi langsung mundur dari jabatannya.

Bahkan, masih kata Ikrar, ada pejabat di Jepang yang hanya menerima 50.000 yen atau sekitar Rp5 juta saat kampanye, kemudian dituduh korupsi, ia pun langsung mundur dari jabatannya.

Lebih lanjut dijelaskannya "Di Indonesia untuk menjadi pejabat dan politisi biayanya sudah sangat mahal, sehingga mendorong pejabat dan politisi berperilaku korup."

Ikrar mensitir, pernyataan politisi dari PDI Perjuangan, Pramono Anung, yang pernah mengatakan, untuk menjadi anggota DPR RI biayanya bisa mencapai Rp5 miliar.

Sementara itu, aktivis LSM ICW, Ade Irawan, mengatakan, praktik korupsi yang dilakukan pejabat dan politisi modusnya bermacam-macam di antaranya melakukan "mark up" APBN atau APBD.

Politisi, kata Ade, juga melakukan korupsi dengan cara kompromi dalam penyusunan anggaran baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Kompromi tersebut bukan dilakukan di DPR tapi dilakukan secara personal di luar sehingga sulit dilacak," katanya.

Indonesia, Negara Terbaik untuk Berbisnis

Indonesia saat ini merupakan tempat terbaik di dunia untuk merealisasi ide-ide bisnis. Begitu asumsi dua lembaga internasional, The GlobalScan dan PIPA, yang melakukan survei untuk media Inggris BBC.

Angka persentase yang ditunjukkan menakjubkan. Dalam hampir semua pertanyaan survei yang dilakukan lembaga The GlobalScan di Inggris dan Program on Policy Attitudes PIPA di Washington, Indonesia keluar di peringkat atas. Misalnya saja, pada pertanyaan apakah inovasi dan kreativitas dihargai di Indonesia, 85% dari 1.000 responden Indonesia yang ikut survei menjawab "Ya”. Indonesia juga berada di peringkat atas pada pertanyaan apakah orang yang memulai bisnis baru, dihargai.

Sekitar 24.500 responden dari 24 negara memberikan masukan seputar optimisme ekonomi dan penghargaan terhadap budaya pengusaha. Pertanyaan yang diajukan meliputi seberapa mudah memulai bisnis baru di negaranya, apakah usahawan dihargai, dan apakah orang-orang yang memiliki ide bagus bisa merealisasinya tanpa banyak hambatan. Dalam daftar indeks yang dibuat berdasarkan survei itu, Indonesia mendapat rating tertinggi dengan 2,81.

Sedikit lebih baik daripada Amerika Serikat, seperti dikatakan Direktur Riset Global Scan, Sam Mountford, "Kebanyakan negara yang berada di peringkat atas dalam hasil riset ini adalah ekonomi-ekonomi termaju di dunia. Selain Indonesia, di jajaran atas itu ada Amerika Serikat, Kanada, Australia, jadi negara-negara industri. Karena itu sangat menarik bahwa Indonesia berhasil keluar dengan persentasi yang lebih baik daripada negara-negara itu. Kitapun bisa berasumsi bahwa ada sesuatu yang berjalan dengan baik."

Sam Mountford menduga upaya liberalisasi ekonomi dan pemangkasan pita merah administrasi menyumbang banyak untuk jawaban-jawaban positif itu. "Banyak negara-negara berkembang yang telah berusaha mengurangi pita merah penghambat itu secara substansial."

Tapi ia melihat banyak faktor lain. Karena gambarannya sedikit berbeda, pada pertanyaan apakah banyak yang memiliki ide baru untuk memulai usaha. Dalam hal ini, Indonesia tersaingi oleh Cina yang berada di posisi pertama untuk Asia. Juga dalam ide untuk memperbaiki kehidupan dalam komunitas, Cina berada di tempat pertama disusul oleh India dengan 51%, kemudian Filipina dan Australia. Indonesia berada di posisi ke lima.

Namun ketimbang di Eropa, ia melihat bahwa ekonomi di negara-negara Asia Tenggara lebih digerakkan dari bawah. Dalam hal ini Mountford menimbang kemungkinan alasan lain untuk tingginya angka pengusaha baru di negara berkembang, "Banyak negara Eropa yang memiliki jaringan keamanan sosial yang kuat dan memiliki industri besar. Sementara banyak pemerintah negara berkembang belum berhasil mengimplementasikan infrastruktur seperti itu. Bila seseorang tidak bisa mendapatkan pekerjaan dengan majikan yang baik, maka ia akan terpaksa kreatif dan memulai usaha sendiri, karena mereka tidak punya alternatif lain."

Tapi tentunya betapa membanggakan, seandainya indikasi yang terkumpul merupakan kenyataan di lapangan dan Indonesia memang memiliki tingkat keramahan tertinggi untuk ide-ide bisnis baru.

Edith Koesoemawiria

Perpecahan ' Dilema Serius Ketua Pembina menyikapi Kader kader Partai Demokrat yang korup

Ketua Dewan Pembina / Pendiri Partai Demokrat Bpk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak fair saat menyikapi kasus-kasus yang melibatkan kader Demokrat.
Ketua Pembina SBY nampaknya masih mencoba melindungi kader yang terlibat kasus Sesmenpora seperti Nazaruddin dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng.walau fakta hukum berbeda Demikian Media Indonesia melaporkan.

"Saya jadi bertanya-tanya kalau sikapnya terhadap kadernya saja tidak fair, bagaimana dengan sikapnya terhadap kader partai lainnya?" ujar Ikrar saat ditemui di gedung DPD Ri, Jakarta, Rabu (18/5).Pengamat politik LIPI Ikrar Nusa Bakti menegaskan

Selain itu, Demokrat saat ini dalam kondisi yang sangat labil. Internal dalam Demokrat terjadi sikut-sikutan. Dirinya menilai, antara kubu dalam demokrat sedang saling menuding.

Ikrar mencontohkan, kubu Andi Malarangeng menuding kubu Anas Urbaningrum (Angelina Sondakh dan Nazaruddin adalah pendukung Anas Urbaningrum dalam kongres PD beberap waktu lalu, red).

"Ini justru memperlihatkan betapa bobroknya, labil dan lemahnya kesatuan dalam Partai Demokrat dalam menghadapi persoalan korupsi di Kemenpora ini," paparnya.

Ikrar melanjutkan, seharusnya kasus Nazaruddin dijadikan momentum oleh SBY dan Demokrat untuk membersihkan nama. Kasus tersebut semestinya digunakan oleh kader-kader PD untuk membongkar dan memberangus korupsi secara sistematis.

"Sayangnya ini tidak dimanfaatkan untuk memberangus korupsi sistemik dengan sistematis. Kalau mau memberangus seharusnya Andi Malarangeng disidik untuk mengetahui juga kemana aliran dananya," tegasnya.

Dirinya pun melihat tidak mungkin jika Andi tidak tahu kasus ini sebelumnya dan mengatakan tidak terlibat.

"Yah dia katakan tidak tahu atau tahu, dia adalah menteri yang gagal. Kalau tidak tahu dia gagal karena tidak tahu ada permainan itu yang saya yakin tidak mungkin tidak tahu. Kalau tahu berarti dia terlibat dan tentunya harus mempertanggungjawabkannya. Asumsi saya tidak mungkin dia tidak tahu, karena ada aturan presiden bahwa menteri harus tahu jika ada penggunaan APBN di atas Rp50 miliar," tuturnya.

Sementara, Andi Malarangeng menjelaskan, dirinya tidak takut bila memang KPK ingin memeriksa dirinya. "Sejak awal saya siap bekerja sama penuh dengan KPK menuntaskan kasus ini," ujar Andi.

Menurut Andi, perannya di Kemenpora memastikan seluruh kerja organisasi kementerian terutama untuk persiapan SEA Games berjalan dengan baik. "Dan semua persoalan-persoalan tidak menjadi hambatan bagi Kementerian," tandasnya.

Partai Demokrat; Pecah atau Tidak?

Partai Demokrat menunjukkan perpecahan. Partai milik SBY ini tidak mampu menunjukkan konsistensi pernyataan presiden dalam penegakan hukum.

Dualisme sikap di tubuh Partai Demokrat atas kasus yang melilit Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin menunjukkan perpecahan internal.

Pengamat Politik Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi menyatakan perbedaan ini menunjukkan perbedan tajam dalam tubuh partai.

"Justru indikasi perbedaan tajam ini bukan dari luar tetapi oleh pihak dalam," ujarnya ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (18/5).

Pendapat tegas Ketua DPP Partai Demokrat Kastorius Sinaga yang memberikan dua opsi terhadap Nazaruddin, yakni pemecatan atau pengunduran diri, justru dibantah oleh Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul.

Perbedaan ini menunjukkan jauhnya manajemen yang solid di internal Partai Demokrat. Ditambah lagi munculnya Tim Pencari Fakta (TPF) DPP Partai Demokrat menunjukkan buruknya proses penegakan kode etik di dalam tubuh Partai Demokrat.

TPF justru hadir untuk membantah proses yang berjalan melalui dewan Kehormatan Partai Demokrat terhadap Nazaruddin. "Tidak ada konsistensi dalam partai politik ini dengan sikap Presiden Yudhoyono, selaku Ketua Dewan Pembina, yang meminta penegakan hukum tanpa pandang bulu," tegasnya.

Ia memperingatkan dua tokoh Partai Demokrat, Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum untuk bersikap awas mengendalikan konflik internal. Karena konflik ini tengah dipertontonkan kepada publik.

Apapun sikap Partai Demokrat menjadi perhatian publik.Burhanuddin berharap KPK dapat mengambil langkah tegas dan cepat dalam menyikapi polemik ini. Ia tak mau KPK terpengaruh atas jabatan Nazaruddin di dalam Partai Demokrat.

"Kira-kira sekarang sudah tiga pekan sejak penangkapan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olah Raga (Sesmenpora). Harusnya KPK tak perlu perhatikan konflik internal Partai Demokrat, langsung saja ditindak maka jawabannya ada disana," tegasnya.

Namun demikian, Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) yang juga kader Partai Demokrat (PD), Andi Mallarangeng, membantah internal PD mengalami perpecahan usai mencuatnya kasus suap Sesmenpora. Kasus suap tersebut menyeret nama kader partai ini.

"Nggak ada urusannya dengan itu. Partai Demokrat selalu solid," kata Andi saat ditemui di Gedung Nusantara I sebelum rapat dengan Komisi X pada Rabu (18/5).

Andi mengatakan, kalaupun ada persoalan yang harus diselesaikan di internal partai, ada mekanisme yang berjalan. "Semua kader tahu mekanisme organisasi partai seperti apa. Ada unit di partai yang punya tanggung jawab," katanya.

Untuk kasus suap Sesmenpora misalnya, ada unit Dewan Kehormatan yang memproses dan saat ini masih bekerja untuk hal tersebut. "Silakan Dewan Kehormatan melakukan tugasnya," katanya. Ia sendiri pun berharap semua persoalan ini bisa tuntas sehingga kebenaran itu bisa benar-benar terlihat.
(Media Indonesia/Republika/Micom/AHF)

The President’s Nightmare

Although he was careful lest he should gloat,
The president told the death of an ugly old goat
Afterwards, he went to his chambers to sleep
And began to dream when his REM was deep


In his dream, Osama was captured, not killed
At first, the president was thoroughly thrilled
That day had been delayed for ten long years
Osama as a captive first put an end to his fears

He imagined what the consequences might be
It could be more horrible than he wanted to see
Almost as if he were actually very wide awake,
Mr. Obama mused, what direction will this take?

Will the man just sit in the martyrs’ chair?
Having now been captured may put him there
What developments can we expect to ensue?
Will acts of violence his imprisonment renew?

What if insistent demands for the zealot’s release
Are the price his followers demand for peace?
How many deaths of innocents would be enough
To decide that holding him is just far too tough?

Most likely bin Laden we will hold for a while
But how soon, if ever, will he be put on trial?
If convicted, what punishment will we decide?
Shall he be put to death or in prison long reside?

The president kept dreaming in utter dismay
He didn’t know what to the nation best to say
As he was about to give in to most total grief
Realizing ‘twas a dream gave him such relief

By Elton Camp

NII dan Pembiaran Pemerintah

Dalam beberapa hari ini, media massa Indonesia banyak menyoroti tentang kasus NII (Negara Islam Indonesia) dan muncul berbagai reaksi tentang hal ini. Antara Jumat (29/4) menyebutkan. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Samarinda, Kalimantan Timur, KH Zaini Naim, mensinyalir, gerakan Negara Islam Indonesia NII di kota itu sudah ada sejak lima tahun silam atau pada 2006.
Dikatakannya, "MUI Samarinda empat hingga lima tahun yang lalu sudah mendeteksi adanya upaya untuk merekrut orang masuk ke NII."

Perkembangan NII di Samarinda tegasnya sulit dideteksi karena penyebarannya dilakukan secara berpindah. Gerakan NII di Samarinda lanjut Zaini Naim, tidak dilakukan di kampus tetapi di luar dan di mushalla.

Ia menduga, gerakan NII juga terkait dengan keberadaan Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat.
Antara News (30/4) juga menurunkan laporan tentang sikap yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu yang menilai keberadaan kelompok yang menamakan diri Negara Islam Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Menurutnya, "Keberadaan NII harus kita perangi bersama karena menciderai nilai dari dasar negara Indonesia yaitu UUD 1945 dan Pancasila,"
Ralahalu mengajak, seluruh komponen bangsa di daerah ini meningkatkan kewaspadaan terhadap kegiatan-kegiatan yang mengarah pada gerakan yang bertentangan dengan NKRI.

Sikap serupa juga ditunjukkan Bupati Lebak H Mulyadi Jayabaya yang menegaskan gerakan Negera Islam Indonesia (NII) yang saat ini meresahkan masyarakat harus diberantas tuntas hingga ke akar-akarnya karena bisa melakukan perbuatan makar dan memecah persatuan dan kesatuan bangsa.

Ia mengatakan, selama ini gerakan NII sangat meresahkan masyarakat juga bisa menimbulkan kekacauan, terlebih mereka sudah melakukan tindakan kriminal dengan cara penipuan, pemerasan, dan penculikan.

Sebagian besar korban gerakan NII adalah mahasiswa dan pelajar.

Gerakan NII sangat membahayakan juga bisa melakukan perbuatan melawan pemerintah yang sah atau makar.

Sengaja Dibiarkan

Sebelumnya, menurut pemberitaan Kompas.com edisi Kamis (28/4), Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyatakan, kembali mencuatnya pergerakan kelompok Negara Islam Indonesia (NII) karena adanya pengabaian dan pembiaran oleh negara. Menurutnya, isu NII sudah ada sejak lebih kurang 20 tahun lalu. Namun, negara tidak hadir untuk menyelesaikan masalah ini. Padahal, Majelis Ulama Indonesia telah menurunkan fatwa ini sejak dulu, tetapi pemerintah tetap tak bisa menyelesaikannya.

Pembiaran inilah yang, menurutnya, membuat kelompok NII dengan mudah menyebar, bahkan sampai ke sekolah menengah atas dan di perguruan tinggi. Din menilai negara tidak mampu untuk memutus mata rantai dari kelompok NII ini.

Sikap Din itu seiring dengan ungkapan Peneliti Setara Institute Ismail Hasani yang mensinyalir, mencuatnya kembali gerakan Negara Islam Indonesia (NII) memunculkan dugaan bahwa intelijen tak bekerja hingga tuntas untuk menelusuri akar-akar radikalisme. Ia menduga, ada sisi politis dari oknum intelijen yang memang membiarkan kelompok radikal berkembang dan eksis dengan menyisakan satu orang anggotanya untuk menjaga aktivitas gerakan tersebut.

Detikcom hari ini juga menurunkan berita yang sama mengenai NII. Menurut mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi, pemerintah RI tidaklah sulit dan tidak butuh waktu lama dalam menumpas NII KW 9. Sebab pemerintah sangat mengetahui soal NII.

Dikatakannya kepada wartawan Jumat malam (20/4), "Yang dilakukan NII KW 9 sudah membahayakan negara, dan sesungguhnya pemerintah tidak boleh membiarkannya karena sudah jelas bertentangan dengan ideologi negara dan bertentangan dengan konstitusi."

Saat ini, kata Hasyim, rakyat Indonesia menunggu sikap negara yang tegas. Bagaimana pun sumbernya (NII, Red) harus ditutup, begitu juga dengan muaranya. Bagi para pelaku yang mengajar dan merekrut anggota baru NII KW 9, maka mereka harus berhadapan dengan hukum.

Hasyim juga menilai, selama ini ada kecenderungan pembiaran. Tindakan hukum hanya diberlakukan bagi yang pengebom dan tindakan kriminal lainnya. Padahal, itu hanya kasuistis tetapi akar dari pergeseran bangsa menjadi negara agama, belum ada langka-langka konkret yang dilakukan pemerintah.

Ajaran NII

Kini kita simak laporan dari Kompas.com hari ini yang menguak siapa sebenarnya NII dari mulut Mantan Menteri Peningkatan Produksi Negara Islam Indonesia, Imam Supriyanto. Dikatakannya, Islam yang sebenarnya bukanlah ajaran yang dulu diajarkan oleh organisasinya tersebut. Imam Supriyanto kini telah resmi keluar dari Negara Islam Indonesia (NII).

Imam menuturkan kepada Tribunnews.com bahwa banyak ajaran sesat dan menyimpang dari NII. Shalat lima waktu, misalnya, dianggap bukanlah kewajiban untuk dijalankan. Padahal, dalam Islam, hukum shalat lima waktu adalah wajib.

"Shalat ketika itu saya anggap hanyalah ritual, tidak wajib. Yang wajib adalah mencari sedekah, infak, sana-sini. Dengan cara apa pun, infak harus saya dapat karena mereka yang bukan NII akan kami anggap bukan Islam dan halal hartanya (untuk dimiliki)," cerita Imam.

Dari yang dia ceritakan itu kemudian terungkap bahwa para petinggi NII ternyata gemar minum red wine (anggur merah). Meminum anggur merah itu menurutnya dianggap halal karena dianggap sebagai tanaman yang banyak di surga.

"Kami meminum red wine karena anggur adalah tanaman yang menghiasi surga. Itu pemahaman kami dulu. Alhamdulillah, saya diberi petunjuk oleh Allah SWT, keluar dari NII," ungkap Imam.

Sebelumnya, Imam juga mengungkap aset NII dalam berbagai bentuk, mulai dari uang tunai, obligasi, hingga emas. Ia mengaitkan NII dengan Pondok Pesantrean Al Zaytun di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

"Saya berdosa kalau tak menyampaikan apa adanya. Jangan sampai ada yang mengikuti langkah salah saya ini," aku Imam.

Kini, Imam mengaku harus meniti perjalanan hidupnya dari awal lagi. Imam yang tinggal di Purwakarta kini menjadi petani untuk menghidupi istri dan keenam anaknya. (ANT/MZ)

KENAPA REZIM KHADAFI DISERANG NATO NAMUN PARA PEROMPAK SOMALIA TIDAK DIBASMI

Rakyat Indonesia hari - hari ini sedang dirudung keprihatinan karena belasan pelautnya tengah disandera pembajak Somalia. Dalam sebuah berita online tentang perompak Somalia, ada seorang komentator yang bertanya, "Mengapa negara-negara Barat mau bersepakat menyerbu Libya, tetapi tidak ada tindakan yang mereka ambil untuk mengamankan Teluk Aden?

Sungguh sebuah pertanyaan yang kritis. Ya, mengapa perompak Somalia ‘dibiarkan' sedemikian merajalela? Masa sih AS dan NATO dengan persenjataan mereka yang sangat canggih tak mampu menumpas pembajak laut dari sebuah negara sangat-sangat miskin, Somalia?

Dulu saya pernah menulis mengenai indikasi ‘pembiaran' perompak Somalia itu, dengan mengutip analisis William Engdahl dari Global Research. Singkatnya begini, AS yang melancarkan serangan ke Yaman dengan alasan ‘mengejar Al Qaeda', sesungguhnya menghendaki perubahan rezim di sana. Yaman berbatasan dengan Arab Saudi di utara, Laut Merah di Barat, Teluk Aden dan Laut Arab di selatan, di seberang Teluk Aden ada Somalia, Jibouti. Di sebelah Jibouti berderet Eritrea, Sudan, dan Mesir. Dengan demikian, semua negara itu (Arab Saudi, Mesir, Somalia, Jibouti, Eritrea, Sudan, dan Yaman saling berhadapan dengan Selat Mandab (Bab el Mandab) yang super-strategis.Tanker-tanker minyak dari Teluk Persia harus lewat ke Selat Mandab, baru kemudian melewati Kanal Suez, dan menuju Mediterania.

Menurut Engdahl, jika AS punya alasan yang diterima opini publik internasional untuk memiliterisasi Selat Mandab, AS akan punya kartu truf di hadapan Uni Eropa dan China bila mereka ‘berani' di hadapan AS. Suplai energi China dan Eropa sangat bergantung dari Selat Mandab. Bahkan Selat Mandab bisa dipakai AS untuk menekan Arab Saudi agar tetap melakukan transaksi dalam dollar Amerika (sebagaimana pernah diberitakan media, Arab Saudi dan beberapa negara -termasuk Iran-pernah melontarkan keinginan untuk melakukan transaksi tidak dengan dollar). Engdahl juga menyebutkan adanya informasi dari Washington bahwa ada sumber minyak yang luar biasa besar di Yaman, yang sama sekali belum dieksplorasi.

Engdahl kemudian menyoroti kasus bajak laut Somalia yang membuat kacau di Selat Mandab selama dua tahun terakhir. Pertanyaannya: bagaimana mungkin bajak laut dari Somalia, sebuah negara yang berada di nomor teratas dalam list ‘negara gagal' (failed state) sampai punya senjata dan logistik yang canggih, sampai-sampai dalam dua tahun terakhir mampu membajak 80 kapal dari berbagai negara? Bahkan pembajak Somalia itu memakai gaya-gaya penjahat di negara maju: menelpon langsung kantor koran Times di Inggris, memberitahukan bahwa mereka sudah membajak. Saat ini, tercatat ada 56 kapal asing yang masih berada dalam ‘tawanan' pembajak Somalia beserta 800-an awak kapalnya. Selain kapal Indonesia "Sinar Kudus", ada kapal FV NN Iran yang ditawan sejak 2 Maret 2009 bersama 29 krunya.

Merajalelanya perompak Somalia di Selat Mandab memberi alasan kepada AS untuk menaruh kapal perangnya di sana. Pemerintah Mesir, Sudan, Jibouti, Eritrea, Somalia, Arab Saudi, sudah terkooptasi oleh AS sehingga diperkirakan tidak akan memberikan reaksi negatif bagi militerisasi AS di Selat Mandab. Kini, masih ada satu negara di sekeliling Selat Mandab yang masih perlu ditaklukkan: Yaman.
Pemerintah Yaman memang pro-AS, tapi masalahnya, Presiden Ali Abdullah Saleh tidak cukup kuat untuk mengontrol negaranya, karena itulah dia harus ‘digulingkan'. Aksi-aksi protes di Yaman saat ini, karenanya, sangat bersesuaian dengan keinginan AS.

Analisis Engdahl ini terasa klop dengan laporan dari AFP yang merilis pernyataan dari pejabat Interpol. Menurut mereka, aksi-aksi pembajakan di lepas laut Somalia dikontrol oleh sindikat kriminal, termasuk orang-orang asing (non-Somalia) yang tergiur oleh kesempatan untuk mendapatkan uang tebusan multi-juta dollar. Para pembajak itu memiliki senjata-senjata dan alat pendeteksi yang sangat canggih sehingga mereka mampu melakukan pembajakan di perairan dengan jarak yang sangat jauh, bahkan mencapai 1.200 nautical mil (=1380,935 mil) di lepas pantai Somalia. Mick Palmer, pejabat Interpol dari Australia, menyatakan bahwa ada bukti yang jelas, yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kecanggihan perlengkapan yang dimiliki para pembajak. "Jadi mereka mendapatkan bantuan yang sangat canggih dalam mendeteksi keberadaan kapal-kapal perdagangan besar," kata Palmer.

Tak heran bila Jean-Michel Louboutin, direktur eksekutif kepolisian di Interpol yang berbasis di Prancis menegaskan, "Ini adalah kejahatan yang terorganisasi."

Lebih jauh lagi, pejabat Interpol itu menjelaskan bahwa pembajak laut Somalia sebenarnya hanya mendapatkan sebagian kecil dari uang tebusan. Rata-rata, setiap dua juta dollar yang mereka dapatkan sebagai uang tebusan, hanya 10.000 dollar yang masuk ke kantong mereka. Sisanya, masuk ke kantong sindikat kriminal. Setengah juta dollar akan diambil oleh orang yang menghantarkan tebusan (biasanya diantarkan dengan helikopter yang mendarat di atas kapal yang dibajak), dan setengah juta dollar lagi diambil oleh negosiator.
Dengan tegas Palmer menyatakan, "Ini adalah sebuah industri besar. Besar sekali uang yang bisa dihasilkan dari pembajakan. Tetapi, para pembajak itu sendiri, banyak di antara mereka adalah remaja miskin, hanya mendapat sebagian kecil saja dari uang itu."
Jadi, bila kita kembali ke pertanyaan yang diajukan komentator di atas, setelah membaca uraian artikel ini, menurut Anda, apa jawabannya?[]

U.S.A PELANGGAR HAM ATAU PEMBELA HAM

Departemen Luar Negeri AS setiap tahun, mempublikasikan laporan pelanggaran hak asasi manusia negara-negara dunia. AS mengklaim diri sebagai pemimpin dunia. Dengan laporan seperti ini, AS ingin diakui sebagai super power di dunia. Yang menjadi pertanyaan, mengapa hak asasi manusia mendapat perhatian besar sedemikian rupa dari Washington? Puluhan pakar dikerahkan untuk mempublikasi laporan tahunan hak asasi manusia (HAM) di seluruh dunia. Mengapa AS yang berkekuatan besar dari sisi militer dan ekonomi, masih membutuhkan kebijakan yang mengesankan sebagai pembela HAM di dunia?

Kecenderungan semacam ini sebenarnya muncul setelah hancurnya kekuatan Timur. AS setelah perang dingin, kehilangan Uni Soviet yang juga musuh terbesar di dunia yang secara tidak langsung melegalkan intervensi AS di berbagai negara. Setelah berakhirnya perang dingin, AS tidak memproduksi produk domestik bruto terbesar, tidak menganggarkan anggaran terbesar militer dan gudang senjata, serta tidak mempunyai hak untuk mengintervensi negara-negara.

Mau tidak mau, Washington dituntut untuk menjustifikasi superioritasnya di hadapan masyarakat dunia. Karena inilah, AS mengklaim sebagai pembela HAM dan demokrasi, bahkan klaim itu sengaja dimunculkan lebih kentara dibanding periode perang dingin.

Pelanggaran HAM di AS

Pada faktanya, hak asasi manusia adalah isu penting bagi kebijakan AS. Dari laporan itu, negara yang menjadi pendukung AS atau bukan dapat diketahui dengan baik. Laporan tahunan HAM yang dirilis Deplu AS juga dijadikan sebagai sikap AS atas negara-negara di dunia. Tak diragukan lagi, Republik Islam Iran menjadi pelanggan tetap dalam laporan pelanggaran HAM yang dirilis Deplu AS.

Iran disinggung sebanyak 80 halaman dalam laporan tahunan HAM yang dirilis Deplu AS. Pemublikasian pelanggaran HAM oleh Deplu AS dapat dikatakan sebagai tindakan pengulangan rutin. Akan tetapi perilisan itu kini kurang menjadi perhatian di dunia menyusul pelanggaran HAM AS di negeri sendiri dan negara-negara lain.

Pelanggaran HAM oleh AS sudah menjadi rahasia umum. Meski demikian, AS tetap tak malu diri dengan terus merilis daftar nama-nama negara yang diklaim sebagai pelanggar HAM. Iran, Rusia, Cina dan sejumlah negara lain penentang kebijakan Washington menjadi pelanggan tetap dalam daftar nama pelanggar HAM yang dibuat oleh AS. Bahkan klaim pelanggaran negara-negara itu dijabarkan secara detail.

Sejumlah media AS juga mengakui perilisan daftar nama negara pelanggar HAM sebagai alat Washington untuk menyudutkan negara-negara yang dianggap melawan kebijakan Gedung Putih. Buletin Foreign Policy yang juga termasuk media terkemuka di AS mempertanyakan klaim-klaim AS yang menuding Iran sebagai palanggra HAM. Dalam buletin itu disinggung bahwa AS tak memperhatikan hak manusia yang paling mendasar. Hal itu terjadi pada tindakan tentara AS yang dikirim ke negara-negara lain. Buletin juga menyebut pemberlakuan sanksi atas Iran sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang nyata oleh AS.

Media terkemuka AS itu juga menyinggung kejahatan-kejahatan AS seperti serangan militer ke dua negara, penculikan, penyiksaan atas ribuan tahanan di Guantanamo, Begram dan Abu Ghraib. Sumber yang sama juga menyebutkan kasus 15 tentara AS yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM dan penyiksaan terhadap para tahanan. Dilaporkan, "Dari 15 tentara hanya satu orang yang dinyatakan sebagai pelanggar hak asasi manusia dan penyiksa para tahanan. Pengadilan juga hanya menyatakan tiga dari semua tentara yang tersangka sebagai pihak yang bersalah, sedangkan sisanya dinyatakan bebas."

Koran lainnya yang mengungkap kriminalitas dan pelanggaran hak asasi manusia AS adalah Washington Post. Koran itu menyebutkan, sejumlah tentara AS membantai warga sipil Afghanistan yang tak bersalah. Bahkan disebutkan bahwa mereka membantai warga tak berdosa di Afghanistan dengan maksud hiburan. Ini benar-benar pelanggaran hak asasi manusia yang sama sekali tak dapat ditolerir. Yang lebih menyeramkan lagi, sejumlah tentara AS setelah membantai warga-warga sipil yang tak berdosa, memotong-motong jasad mereka.

Masih mengenai kekejian AS, Washington Post juga mengungkap bahwa AS benar-benar memanfaatkan Peristiwa 11 September dengan menangkapi semua pihak yang hanya dicurigai sebagai teroris. Mereka diculk dan dijebloskan ke penjara-penjara rahasia. Tak dapat dipungkiri, pembuatan penjara-penjara rahasia merupakan pelanggaran nyata. Para warga yang hanya sebatas dicurigai sebagai teroris langsung dipenjarakan tanpa prosedur pengadilan. Ini semua dilakukan oleh AS yang mengklaim sebagai pendukung HAM. Lebih dari itu, penyiksaan para tahanan di penjara-penjara rahasia menjadi skandal tersendiri bagi AS.

Obama dan HAM

Banyak skandal pelanggaran HAM yang dilakukan oleh AS. Sebagian pelanggaran HAM itu disebutkan dalam buku biografi Mantan Presiden AS, George W.Bush. Setelah itu, Barack Obama muncul sebagai Presiden AS yang menang dalam pemilu setelah mengangkat slogan-slogan pemanis yang di antaranya adalah penutupan penjara-penjara rahasia dan pengadilan atas para pelaku penyiksa di masa pemerintah Bush. Namun setelah Obama duduk di kursi kepresidenan, slogan yang disuarakan hanya sebatas janji tanpa realisasi.

Beberapa lama setelah menjadi Presiden AS, Obama menyatakan bahwa tidak ada pengusutan hukum bagi para perwira yang terlibat dalam kekerasan interogasi dan penangkapan para warga yang dicurigai teroris. Menurut pandangan Obama, para perwira hanya melakukan ketetapan dan instruksi yang ada. Untuk itu mereka tidak dapat diadili." Lebih lanjut, Obama mengatakan, "Menghabiskan waktu untuk mengecam masa lalu, tak akan menyelesaikan masalah."

Dalam laporan Kementerian Kehakiman AS disebutkan bahwa menelanjangi secara paksa, memukul perut dan muka, mencampur aduk makanan, membenturkan ke tembok buatan, mengikat dengan ikatan yang menyakitkan, menggunakan serangga dalam mengintimidasi para tahanan, mengeksekusi adalah hal -hal yang dikategorikan sebagai palanggaran hak asasi manusia. Akan tetapi menggunakan cara penyiksaan terburuk untuk interogasi terhadap tersangka tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia."

Iranphobia

Departemen Luar Negeri AS merilis laporan tahunan pelanggaran hak asasi manusia dan menjadikan Iran sebagai negara yang disorot secara khusus dalam laporan itu. AS sengaja melakukan itu dengan beberapa tujuan. Di antara tujuannya adalah Iranphobia di tingkat kawasan. Dengan cara ini, pengaruh Revolusi Islam Iran dapat diantisipasi di tengah gejolak kebangkitan rakyat di kawasan.

Tak diragukan lagi, kebangkitan rakyat secara serentak di kawasan merupakan kegagalan total politik AS. Apalagi AS selama ini dikenal sebagai sahabat dekat rezim-rezim penindas. Dengan kebangkitan rakyat di kawasan, AS benar-benar dihadapkan pada kondisi yang membingungkan. Pada saat yang sama, rezim-rezim penindas di kawasan adalah pihak-pihak yang menguntungkan kebijakan Washington.

Kebencian masyarakat atas AS bahkan dapat dipastikan sebagai faktor kebangkitaan rakyat di kawasan. Di Mesir, masyarakat menolak intervensi AS yang selalu merugikan kepentingan bangsa. Hal itu ditunjukkan rakyat Mesir dengan tetap berada di Bundaran Al Tahrir selama Hosni Mubarak yang juga antek utama AS di kawasan, tak diadili dan dihukum. Di Bahrain, masyarakat tetap menuntut demokrasi di negara mereka yang malah dihabisi oleh rezim Al Khalifa dan Saudi. Semua itu menunjukkan bahwa AS akan terkucilkan di kawasan, bahkan dunia. Selamat tinggal AS. (IRIB/AR/NA)

Belajar dari Jepang , Sekarang kita Bangun Pusat Listrik Tenaga Nuklir Yang Aman

Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta mengatakan masyarakat tidak perlu paranoid dengan rencana pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).Seperti diberitakan Antara, Gusti usai membuka Rapar Koordinasi Regional (Rakoreg) Jawa di Yogyakarta, Senin (21/3) menuturkan, "PLTN ini perlu kita siapkan karena nanti energi fosil yang kita gunakan untuk pembangkit listrik akan habis".
Menurut dia, masyarakat tidak perlu takut dengan PLTN karena energi yang dihasilkan lebih bersih untuk lingkungan dibandingkan emisi batubara dan murah dibandingkan energi lain, meskipun investasi awal cukup besar.Ia menyarankan untuk saat ini energi yang aman dari sumberdaya alam lainnya seperti batubara, panas bumi dan air masih bisa digunakan, meskipun PLTN juga perlu dipersiapkan.

Gusti menjelaskan, dalam pembangunan PLTN yang harus diperhatikan yaitu bahan bakunya harus dipersiapkan, dan kesiapan untuk mengolahnya serta adanya tenaga ahli. Tempat pembangunan PLTN juga harus dipilih yang aman dari bencana alam.Dia menambahkan,” yang terpenting adalah menyiapkan mental masyarakat secara psikologis untuk menerima PLTN karena saat ini masyarakat trauma dengan nuklir terutama setelah berita kebocoran PLTN Fukushima, Jepang, akibat bencana gempa dan tsunami."Masyarakat kita sudah takut duluan, mereka tidak sadar bahwa di Indonesia sudah ada tiga reaktor nuklir meskipun bukan untuk PLTN tapi untuk penelitian," tambahnya.Dalam pembangunan reaktor nuklir, pengamanan juga menjadi hal utama yang dipikirkan yaitu lima lapis pengaman”, Ujar.Menteri Lingkungan Hidup

Hal paling penting adalah penyimpanan limbah nuklir yang harus hati-hati karena biasanya yang menimbulkan radiasi adalah limbahnya."Hal-hal yang harus disiapkan adalah persiapan dari segi fisik dan mental masyarakat," kata Gusti.
Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mensyaratkan bahwa jika ada kegiatan yang memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan maka harus memiliki Amdal.
Sebelum PLTN dibangun membutuhkan Amdal dan masyarakat berkesempatan untuk protes jika tidak setuju pembangunan tersebut lewat Amdal, kata dia.


Tidak hanya gempa dan sapuan tsunami, Jepang kini terancam bencana radiasi nuklir. Dalam empat hari, tiga reaktor di instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima Dai-ichi meledak. Sementara, unit reaktor keempat sempat terbakar hebat. Akibatnya sungguh mengerikan. Zat radioaktif kadar tinggi melalangbuana ke udara, bahkan hingga ratusan kilometer jauhnya. Sampai ke Tokyo.Ironisnya, momentum tersebut justru dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk menebar ketakutan lebih jauh soal bahaya nuklir. Bahkan tiba-tiba gerakan anti-nuklir menyeruak kembali di Indonesia.

Pakar fisika nuklir dari Tsukuba Jepang, Iwan Kurniawan menilai, rencana pembangunan PLTN di Indonesia tidak harus dibatalkan.Karena Indonesia dinilai Sangat siap untuk menangani masalah jika terjadi kebocoran nuklir.

"Kita Mungkin nggak sanggup. Bencana di Aceh [tsunami] dan Yogyakarta [letusan Gunung Merapi] saja tidak sanggup ditangani. Itu debunya, wedhus gembel, kelihatan. Kalau nuklir tidak terlihat," ujar Iwan dalam diskusi bertajuk 'Gerakan Anti PLTN di Indonesia' di Jakarta, Rabu 16 Maret 2011.Dari sisi teknologi, Iwan menegaskan, Jepang sangat jauh berada di atas Indonesia. Namun, saat menghadapi masalah kehancuran PLTN-nya saat ini, Jepang kewalahan. Apalagi Indonesia, yang menurut Iwan, tidak menguasai teknologi, khususnya nuklir. "Pengalaman kita adalah membeli. Jangan harap bisa menguasai teknologinya jika terus membeli. Indonesia tidak pernah mengembangkan teknologi apapun, tidak melakukan riset, maunya beli Kecuali kita mempersiapkan Tenaga Ahli Nuklir dengan cepat dan mau mengembangkan Riset2 ," tuturnya. Jika didasari untuk pembangkit tenaga listrik, Iwan menyatakan, pemerintah harus lebih kreatif lagi untuk mencari sumber daya lain pengganti minyak. Menurutnya, bio diesel dan bio fuel sangat tepat dijadikan sumber energi listrik,Walau untuk nuklir Harus Tetap dikembangkan demi diversifikasi sumber Energi

Senada, aktivis Greenpeace, Nurhidayati menyatakan, banyak yang memuji standar keselamatan, kedisiplinan dan kesiagaan bencana Jepang. Juga teknologinya. Itu saja masih kebobolan. "Bagaimana masyarakat bisa yakin bahwa, apa yang diterapkan Indonesia akan lebih baik atau setidaknya pada tingkatan penanggulangan yang sama?" katanya.

Perlukah tenaga nuklir dipertahankan?
Sebagaimana diberitakan Vivanews, Profesor Nuklir dan Teknik Radiasi di George W Woodruff School of Georgia Institute of Technology. Glenn E. Sjoden menulis opininya kepada CNN. Disadur dari CNN, Sjoden berpendapat perlu membuat tenaga nuklir yang aman.Menurutnya, saat ini tidak ada energi alternatif selain non fosil yang dapat menciptakan energi besar untuk memenuhi kebutuhan dunia selain dari tenaga nuklir.Perlu dicatat, reaktor di Daiichi telah didesan sebagai reaktor modern, tidak mempunyai pendingin aktif yang dibutuhkan, dan panas dari peluruhan akan dihilangkan melalui mekanisme pendinginan konveksi otomatis yang terdapat di semua desain reaktor modern. Namun hanya bagian unit yang lebih tua memerlukan pendinginan aktif untuk menghilangkan panas peluruhan.

Penggunaan air laut menandakan reaktor tidak akan pernah lagi menghasilkan daya listrik yang berguna untuk Jepang. Pasalnya air laut mengakibatkan kerosi yang membuat pembangkit tidak bisa dioperasikan. Secara keseluruhan, langkah ini memberikan kontribusi namun juga merusak sistem pembangkit.
Selanjutnya adanya radiasi yang disebarkan ke publik dalam dosis tinggi memunculkan spekulasi dan kepanikan.

Membuat tenaga nuklir yang aman

Sjoden menilai adanya kejadian di Jepang ini perlu menjadi perenungan banyak pihak, terutama kebenaran bahwa tidak ada tenaga alternatif selain fosil yang dapat membuat daya besar untuk memenuhi kebutuhan tenaga selain dari nuklir.
Tentu bisa menggunakan angin matahari,tenaga air, biomassa dan sejenisnya. Namun, secara kolektif, energi alternatif itu akan digunakan 20 persen dari kebutuhan energi. Untuk menjaga pemanasan global, listrik yang bersih, menghilangkan pemadaman listrik, hal itu dapat dilakukan dengan tenaga nuklir modern yang pasif aman dengan desain terbaru.

Lalu bagaimana dengan masalah sampah nuklir? di Prancis selama 40 tahun penggunaan nuklir tidak ada masalah sampah energi. Sebagian negara mendaur ulang bahan bakar yang digunakan, karena 95 persen bahan bakar dapat didaur ulang kembali ke reaktor dan digunakan lagi. Membuat tenaga nuklir merupakan sumber energi yang paling "hijau",
"Kita perlu mengambil jeda. Sebagai peristiwa di Jepang tentu besar, dan kita perlu merenungkan bersama cara-cara untuk meningkatkan di semua tingkat. Namun, saya percaya kita perlu cerdas dan melanjutkan misi tenaga nuklir untuk masa depan yang berkelanjutan" tulis Sjoden

Sikap Indonesia
Pemerintah Indonesia memastikan penggunaan pembangkit tenaga listrik nulkir (PLTN) merupakan opsi terakhir yang akan ditempuh. Pemerintah akan lebih mengandalkan sumber energi lain untuk menambah pasokan listrik nasional.
"Saya hanya ingin sampaikan ada atau tidak ada gempa di Jepang, pemerintah Indonesia menempatkan nuklir sebagai pilihan terakhir," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa usai Pembukaan Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu, 16 Maret 2011.Indonesia, lanjut Hatta, belum sepenuhnya memanfaatkan penggunaan energi alternatif untuk pembangkit listrik. Selain itu, pilihan untuk menggunakan energi campuran juga masih menjadi pilihan pemerintah untuk menambah daya listrik nasional."Kalau tidak ada energi lain, sepanjang kita punya energi alternatif, atau energi mix, PLTN itu letaknya dipilihan akhir. Dengan tidak menutup diri, tapi itu pilihan terakhir," katanya.

Untuk mendorong penambahan daya listrik nasional, pemerintah mengaku akan mempercepat penyediaan gas, diantaranya dengan membangun LNG Receiving Terminal.Indonesia sebelumnya juga pernah mewacanakan pembangunan PLTN untuk mengatasi krisis energi nasional. Awalnya, pemerintah berencana membangun PLTN di Semenanjung Muria, Jawa Tengah. Namun hingga saat ini rencana tersebut tidak pernah terealisasi.

Pilih Dampak dari Tetangga atau Negeri Sendiri ?
Berbeda dengan pemerintah pusat yang lebih berhati-hati, DPRD Kepulauan Bangka Belitung justru lebih agresif dan berani soal rencana pembangunan PLTN.
Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung Ismiryadi menegaskan rencana PLTN di provinsi itu harus terus berjalan. Indonesia harus memilih dampak dari PLTN di Bangka Belitung atau di Singapura.Seperti dikutip harian Kompas, Ismiryadi mengatakan, saat ini beberapa negara tetangga Indonesia sedang merencanakan pembangunan PLTN. Malaysia dan Vietnam sudah mengungkapkan rencana pembangunan PLTN."Kalau ada apa-apa dengan PLTN di sana, apa ada jaminan dampaknya tidak sampai ke Indonesia? Kalau masih ada dampaknya, kenapa tidak dibangun sendiri di sini. Pilih dampak dari Babel atau dari negara tetangga?" ujarnya di Pangkal Pinang, Kamis (17/3).,Kebocoran reaktor PLTN Fukushima Daiichi, Jepang Bukan alasan menghentikan rencana PLTN di Babel. Jika alasannya adalah kekkhawatiran bocor akibat gempa, seharusnya malah dicari cara membangun PLTN tahan gempa. "Apalagi studi kelayakan menunjukkan Babel relatif aman dari gempa," ujar Ketua DPRD Bangka Belitung Ismiryadi

Sumber : (Antara , CNN, Vivanews )

Apa Target dan Motif Bom Buku .....?

Teror bom kembali menghantui Jakarta. Kali ini bom yang dibungkus dalam sebuah buku menjadi modus terorisme baru. Setelah berbagai teror yang dilakukan, melalui bom di hotel-hotel, tempat wisata di Bali dan beberapa tempat ibadah, kini ada tiga paket bom yang sama beredar pada hari yang sama dan ditujukan kepada orang yang berbeda.

Paket bom pertama ditujukan kepada aktivis Jaringan Islam Liberal Ulil Abshar-Abdall. Bom yang dibukungkus dalam sebuah buku itu dikirim ke Komunitas Utan Kayu di Jalan Utan Kayu Nomor 68 H, Jakarta. Paket diterima pukul 10.00.
Naas, sore hari bom itu meledak saat hendak dijinakkan Kasat Reskrim Polrestro Jakarta Timur Kompol Dodi Rahmawan. Lima orang terluka, termasuk Dodi yang tangan kirinya putus.
Bom kedua beredar sore hari. Sekitar pukul 16.00, seseorang mendatangi rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Yapto S Soerjosoemarno dan menyerahkan sebuah bungkusan kepada petugas keamanan di rumah itu. Yapto yang tiba di rumah pada pukul 19.00 curiga dengan paket tersebut dan menghubungi polisi. Paket itu ternyata berisi bom dan berhasil dijinakkan dengan cara diledakkan oleh tim Gegana.

Selanjutnya Bom ketiga, sekitar pukul 21.30, paket bom juga dikirim ke Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), Jakarta. Paket bom ditujukan kepada Kepala Pelaksana Harian BNN Komjen Pol Gorries Mere. Pasukan Gegana menjinakkan bom dengan cara meledakkannya.Gorries sendiri selama ini juga dikenal sebagai tokoh penting dalam sepak terjang Densus 88, unit pasukan anti-teroris Polri dalam memberangus gerakan terorisme di Indonesia. Menurut Ketua Tim Advokasi FUI, Munarman, selain sebagai Kepala BNN, Gories juga sempat menjadi Komandan Satgas Anti Bom. Ia bertanggungjawab langsung kepada Kapolri. Satgas Anti Bom inilah yang paling berperan dalam menyiksa dan membunuhi para tersangka aktivis Islam yang dituduh sebagai teroris.

Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Boy Rafli Amar mengatakan, paket buku berisi bom yang dikirimkan ke tiga tempat kemarin memiliki kemiripan. Judul buku, nama, maupun alamat pengirim sama.
"Semua sama," kata Boy saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/3/2011), ketika ditanya apakah ada kemiripan ketiga paket bom.Dikatakan Boy, kesamaan lain adalah bahan peledak dimasukkan ke dalam ketiga buku yang dibolongi bagian tengahnya. Meski modus ketiganya sama, kata Boy, pihaknya belum bisa menyimpulkan bahwa pelakunya sama. "Masih dalam penyelidikan," kata dia.



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta aparat keamanan untuk segera mengusut dan menemukan pelaku teror bom paket, sehingga ketentaraman dan keamanan masyarakat segera pulih."Aparat keamanan bekerja, saya akan tegur (bila ada yang lalai-red), tidak ada yang lebih penting bagi masyarakat kita selain rasa aman. Segera ungkap, bekerja dengan penuh, serius dan bisa mengungkap," kata Presiden saat membuka sidang kabinet di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (17/3) siang.

Kepala negara juga meminta agar aparat intelijen, baik dari Badan Intelejen Negara (BIN) dan kepolisian serta jajaran TNI, termasuk komando teritorial untuk bekerja lebih keras mencegah aksi teror dan mengungkap pelakunya. "Jajaran intelijen, BIN dan kepolisian, jajaran TNI komando teritorial bekerja lebih keras untuk ungkap pelaku kejahatan. Jangan berikan ruang apapun kepada siapapun yang akan merobek situasi keamanan yang telah kita jaga dan pulihkan," katanya, menegaskan.

Presiden mengatakan teror paket bom yang terjadi beberapa hari lalu hendaknya tidak dianggap biasa karena aparat keamanan harus lakukan apapun untuk melindungi masyarakat.
"Jangan tidak diantisipasi, tidak dilakukan kegiatan intelijen. Dengan demikian, setiap saat kita bisa hadapi kejadian. Barangkali yang selama ini melakukan teror mengubah taktik. Kita tidak boleh kalah dan kehilangan inisiatif," katanya.

Kepala Negara mengatakan, ia melihat ada sisi kecerobohan petugas dan meminta agar hal serupa tidak terjadi lagi, sehingga tidak ada lagi ledakan bom saat proses penjinakan barang yang diduga bom. "Tunjukkan bahwa petugas kita profesional, jangan anggap ringan situasi. Motif bisa macam-macam," tegasnya.

Presiden menegaskan,"kita juga mendapat kiriman berita (yang mengatakan-red) SBY tidak bisa jaga keamanan. Pada kelompok seperti itu, bila tidak suka sama saya jangan korbankan rakyat." (Ant/Ogi)
Menurut catatan Kompas.com, ini adalah paket bom pertama di Indonesia dalam bentuk buku. Buku setebal 412 halaman dengan judul "Mereka Harus Dibunuh karena Dosa-dosa Mereka terhadap Islam dan Kaum Muslimin" dilobangi bagian tengahnya dan disisipi bom.
Pengirimnya tertulis Drs. Sulaiman Azhar, Lc Alamat: Jl Bahagia Gg Panser No 29 Ciomas Bogor Telp 0813 3222 0579. Polisi tidak menemukan alamat yang dimaksud. Nomor telepon yang tercantum pun tidak bisa dihubungi.

Apa Motifnya..?
Terpisah, pengamat intelijen Wawan Purwanto mengaku, sulit untuk menganalisa bom buku tersebut, meski sasarannya bukanlah orang yang aneh untuk diancam pembunuhan, Ulil Absar Abdalla, salah satu pentolan Jaringan Islam Liberal (JIL) yang selama ini juga menjadi sasaran ancaman pembunuhan.
"Ini memang agak rumit," kata Wawan Purwanto kepada tribunnews.com, Selasa malam (15/3/2011) kemarin.
Menurutnya, untuk menganalisis motif dari pengiriman bom yang akhirnya menyebabkan tangan seorang polisi terancam diamputasi ini, perlu kajian dari berbagai aspek. Apalagi, berbagai permasalahan terjadi di negeri ini.
"Tapi kalau pengalihan isu, terhadap isu yang mengguncang pemerintahan saat ini saya tidak yakin," ujarnya seraya menyesalkan, banyak masalah sosial yang kandas untuk diselesaikan secara tuntas.
"Sekarang banyak terjadi masalah sosial di negeri ini, masalah sentimen agama seperti tidak pernah bisa diselesaikan," ungkapnya.Dia menambahkan, pihaknya masih mendalami masalah yang sempat memanas di Indonesia. Sebut misalkan saja, soal Ahmadiyah yang belum tuntas.

"Demikian juga dengan kasus Abubakar Ba'asyir, kemungkinannya masih banyak. Saat ini kita sedang menelisik, kenapa Ulil yang menjadi sasaran, dan motifnya apa," imbuhnya.
Sementara itu menanggapi paket bom yang dikirim ke kediaman Ketua Pemuda Pancasila Japto S Soerjosoemarno di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, sekitar pukul 21.00 WIB dinilai bermotif pengacauan.

Benang merah apa yang membuat Aktivis Islam Liberal Ulil Abshar Abdalla,Ketua badan anti narkoba Gories Mere dan politikus pendukung mantan presiden Soeharto, Yapto Soerjosoemarno, menjadi target teror bom berkedok buku ?Hermawan Sulistyo, menjelaskan ;

Kalau Ulil, sudah jelas, aktivitasnya selalu membuat gerah kelompok Islam fundamentalis. Gories Mere merupakan figur penting dalam pemberantasan teroris mengatasnamakan Islam."Kalau Yapto ada dua kemungkinan. Dia dianggap mewakili Yahudi. Yapto kan keturunan Belanda-Yahudi. Atau dia dipakai untuk merancukan pola, namun tanpa disadari ternyata ia punya link Yahudi," kata Hermawan Sulistyo.

Individu
Target-target individu dipilih karena dana operasi kelompok teroris kian minim, serta untuk mendapatkan bahan-bahan peledak dalam jumlah besar makin sulit.
"Sekarang ini anda beli sulfur belerang 10 - 20 Kg saja sudah ditanya untuk apa," ujarnya.Peneliti terorisme itu ragu jika peralihan dari target massa ke target indvidu karena ungkapan tokoh radikal Abu Bakar Baasyir. Ia sebelum ini pernah menyatakan warga Indonesia secara umum bukanlah musuh, tetapi hanya orang-orang tertentu.

Teror
Gerakan teroris selalu berupaya menimbulkan rasa takut publik dengan menyerang sasaran-sasaran besar. Tujuan tak akan tercapai jika pola teror diubah menjadi serangan terhadap individu. Karena itu Hermawan yakin pengalihan target lebih disebabkan oleh pelaku kekurangan dana dan bahan peledak.Sel-sel teroris di Indonesia diperkirakan masih banyak dan hidup, sekalipun mereka semakin terjepit. Artinya pisau pun jadi untuk menjalankan ide-ide kekerasan mereka?
"Iya, betul sekali, bukan lantas mereka berhenti," tandas Hermawan Sulistyo.


Pengamat terorisme Mardigu Wowiek Parsantyo mengatakan, kapasitas Japto tidak memenuhi kualitas sebagai target utama gerakan terorisme.
"Target teroris itu kepala negara, orang asing, kelompok yang memusuhi teroris. Misalnya Ulil dan Gories Mere, kalau bom Japto ini hanya sekadar untuk mengacak saja. Ini sangat cerdik untuk mengecoh Polisi," ujarnya kepada INILAH.COM, Rabu (16/3/2011).Menurut Mardigu, pelaku sengaja mengirim paket bom ke kediaman Yapto agar menyulitkan Kepolisian dalam melakukan pelacakan dan analisa pengusutan.
"Itulah mengapa saya bilang teror ini memenuhi teori Carver karena sangat tertata rapih, dan juga memiliki strategi bagus," ujarnya.

Seperti diberitakan, selain teror bom Utan Kayu dan BNN, Polisi juga mendapat laporan teror bom di kediaman Ketua Pemuda Pancasila Japto S Soerjosoemarno di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, ke Polda Metro Jaya, sekitar pukul 21.00 WIB.
Terlepas dari siapa sebenarnya, Japto S Soerjosoemarno. Yang jelas dua target lain bom buku Jakarta, Ulil dan Gorries punya relevansi yang jelas dengan isu radikalisme Islam. Apalagi dengan carut-marutnya isu kekerasan terhadap Ahmadiyah, rasa-rasanya rangkaian teror bom buku ini cukup ampuh dieksploitasi untuk menyegarkan kembali isu terorisme dan ancaman kelompok-kelompok Islam yang dituding sebagai teroris dan ekstrimis.

Jangan Spekulatif!

Menyikapi maraknya teror bom buku di Jakarta, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Arsyad Mbai meminta semua pihak untuk tidak menganalisis terlalu jauh siapa di balik peristiwa meledaknya bom di kawasan Utan Kayu, Jakarta Timur, atau keterkaitannya dengan jaringan tertentu, sebelum ada bukti.Seperti dikutip Antara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) setelah mengikuti rapat bersama dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto, di Jakarta, Selasa (15/3) mengatakan "Jangan dulu jauh menganalisis, bukti belum jelas... Biarkan polisi bekerja mencari fakta yang obyketif".


Rapat bersama tersebut dihadiri Menko Polhukam, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutanto di Gedung Kementerian Polhukam.Ia meminta masyarakat untuk tidak membuat kesimpulan sendiri sehingga kemudian saling menuduh, mencurigai antarkelompok masyarakat dan berujung pada konflik horisontal maupun vertikal.
Dia menjelaskan, saat ini aparat yang bertugas sedang berusaha memastikan jenis bom, rangkaian dan teknik pembuatannya yang menjadi petunjuk untuk melakukan penyidikan lanjutan.

Menko Polhukam Djoko Suyanto telah meminta pada semua pihak untuk tidak membuat kesimpulan terlalu dini terkait dengan peristiwa meledaknya bom tersebut. Djoko mengatakan aparat kepolisian sedang melakukan penyidikan dan penyelidikan terkait kasus tersebut. Aparat, ujarnya, sedang bekerja sekuat tenaga untuk mencari dan menemukan pelaku serta motif dari tindakan mengirim paket bom tersebut. Ia mengatakan apabila bukti yang diterima sudah lengkap maka akan segera diproses di pengadilan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Koruptor ! Versi Pers Australia dan Wikileaks

Wikileaks kembali merilis surat kabel yang mengungkapkan bahwa Amerika Serikat mengetahui perihal keterlibatan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus korupsi serta kekerasan yang ia lakukan demi mempertahankan kekuasaan politik.

Seperti dilansir The Age yang berbasis di Australia, Jumat (11/3), dalam dokumen tersebut, SBY telah secara pribadi turut campur untuk mempengaruhi jaksa dan hakim dalam rangka melindungi tokoh-tokoh politik yang melakukan korupsi. Ia juga dilaporkan kerap menggunakan agen rahasia Indonesia untuk memata-matai beberapa saingan politik serta beberapa staf pentingnya.

Staf wikileaks secara eksklusif mengatakan kepada reporter The Age, bahwa pada 2004, SBY turut campur tangan dalam kasus Taufiq Kiemas yang merupakan suami mantan presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri.

Dilaporkan, Kiemas telah menggunakan kekuasaan politik istrinya yang memimpin partai terbesar ke dua di Indonesia untuk melindungi dirinya dari tuntutan hukum yang menjeratnya. Hal itu disebut dalam dokumen Wikileaks sebagai korupsi legendaris selama masa jabatan sang istri.

Dokumen tersebut juga menuturkan perihal mantan wakil presiden di masa SBY yang membayar jutaan dolar untuk dapat mengendalikan partai politik terbesar di Indonesia. Juga menyebutkan bahwa istri presiden SBY dan keluarganya hanya memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan koneksi politik.

Berita ini dilansir bersamaan dengan waktu kunjungan Wakil Presiden Boediono ke Australia.Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa membantah informasi Wikileaks yang dilansir harian Australia,The Age dan Sydney Morning Herald, perihal keterlibatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus korupsi demi mempertahankan kekuasaan politik.

Dalam pernyataan resmi yang diselenggarakan Jumat (11/3) pukul 10.00, Natalegawa mengatakan, semua yang dimuat dalam berita tersebut sama sekali tanpa dasar. "Informasi yang dilansir harian The Age dan Sydney Morning Herald itu sama sekali tanpa dasar apapun, atau singkatnya sama sekali tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya," kata Natalegawa dalam pidato singkatnya.

Dalam dokumen tersebut, SBY telah secara pribadi turut campur untuk mempengaruhi jaksa dan hakim dalam rangka melindungi tokoh-tokoh politik yang melakukan korupsi. Ia juga dilaporkan kerap menggunakan agen rahasia Indonesia untuk memata-matai beberapa saingan politik serta beberapa staf pentingnya.

Dokumen itu juga menuturkan perihal mantan wakil presiden di masa SBY yang membayar jutaan dolar untuk dapat mengendalikan partai politik terbesar di Indonesia. Juga menyebutkan bahwa istri presiden SBY dan keluarganya hanya memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan koneksi politik. [Baca: Wikileaks: SBY Terlibat Korupsi]
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah membaca isi harian The Age pada Kamis malam. "Beliau sangat kaget, tidak menyangka. Kita melihat sendiri berita tersebut sangat tidak akurat dan disajikan secara sembrono," kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Jakarta, Jumat (11/3).

Dalam pemberitaan The Age dan Sydney Morning Herald, Presiden Yudhoyono disebut menyalahgunakan kekuasaan. Informasi itu bersumber dari WikiLeaks yang memuat bocoran nota diplomatik Amerika Serikat.

Menurut Julian, pihak Istana Kepresidenan akan menyiapkan langkah-langkah untuk merespons pemberitaan di kedua media tersebut. Dia membantah jika Yudhoyono disebut berperilaku koruptif.

Julian menyebutkan opsi, antara lain memberikan hak jawab di dua media cetak tersebut. Selain itu meminta Kementerian Luar Negeri untuk klarifikasi dari Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta karena sumber yang digunakan Wikileaks adalah nota diplomasi antara Kedubes AS di Jakarta dengan Washington.

"Karena ini telah dipublikasi secara luas oleh dua surat kabar di Australia, tentu akan dilakukan respons terkait pemberitaan. Belum bisa disampaikan bentuknya seperti apa, apakah akan hak jawab atau disiapkan langkah lain," tuturnya.

Julian mengatakan pihak Istana Kepresidenan sama sekali tidak bisa menemukan kebenaran dalam pemberitaan tersebut. Apalagi pemberitaan itu sama sekali tidak berdasarkan fakta.

Sumber Wikileaks yang dirujuk oleh The Age dan Sydney Morning Herald pun, lanjut dia, sebenarnya masih perlu diverifikasi kebenarannya. "Kita tahu sendiri bahwa institusi Wikileaks ini membuat banyak sekali berita di hampir seluruh negara di dunia dengan kredibilitas yang sulit dipertanggungjawabkan," ujar Julian.(Ant/ULF)

Manuver HADR buktikan lah TNI AL Mampu

Saatnya TNI bersama sama badan penanggulangan bencana mencontoh dan mau belajar srta berlatih kemampuan inti manuver US navy guna menjawab kesiagaan kita dalam menghadapi dan dan menanggulangi bencana bencana yang mungkin terjadi di tahun 2011 Dalam strategi maritim Amerika Serikat, salah satu kemampuan inti yang harus dipunyai oleh Angkatan Laut Amerika Serikat adalah HADR. Tidak perlu diulas lagi mengapa HADR kini menjadi bagian penting dalam kemampuan inti U.S. Navy. Yang sebaiknya perlu diketahui adalah sifat operasi HADR yang dianut oleh kekuatan laut terkuat di dunia tersebut.

U.S. Navy membagi operasi HADR dalam dua kategori. Pertama, proactive HADR. Kedua, reactive HADR. Apa beda antara kedua kategori tersebut?
Proactive HADR adalah operasi HADR yang rutin digelar selama ini tanpa harus menunggu ada bencana alam atau tidak. Misalnya Pacific Partnership untuk di kawasan Pasifik dan Continuing Promise bagi kawasan hemisphere. Kalau di Indonesia dapat disetarakan dengan Ops SBJ yang secara rutin digelar oleh kekuatan laut Indonesia.
Reactive HADR adalah operasi HADR yang digelar untuk merespon suatu bencana alam. Misalnya Unified Assistance yang digelar guna menjawab bencana gempa dan tsunami di sekitar Samudera India pada 26 Desember 2004. Untuk tingkat Indonesia, dapat disetarakan dengan operasi-operasi yang digelar untuk merespon bencana gempa dan tsunami di Aceh pada 26 Desember 2004, dan ketika banjir dahsyat di Wasior pada 3 Oktober 2010.

Berangkat dari konsep operasi yang sudah matang, bukan suatu hal yang mengherankan kalau Angkatan Laut Amerika Serikat senantiasa siap menggelar operasi HADR, apapun kategori operasinya. Tingkat kesiapan Angkatan Laut Amerika Serikat memang tinggi, sehingga dapat merespon bencana dalam waktu kurang dari 24 jam. Hal ini masih menjadi tantangan di Indonesia, di mana respon terhadap bencana seringkali melebihi 24 jam.

Kepada Jaajaran Pimpinan TNI AL dan seluruh Prajurit TNI AL " Rakyat INDONESIA Memohon Pada TNI AL untuk mampu Secara Prima Manuver HADR dalam antisipasi Bencana yang mungkin terjadi di Tahun 201i " Saatnya setelah 6 tahun Kita belajar dari US Navy manuver HADR jelas Terlihat dan TNI.AL mulai mengenal Manuver HADR 26 desember 2004 peristiwa Tsunami DI Nanggroe Aceh Darussalam . Demi Bangsaku buktikan lah TNI AL Mampu >JALESVEVA JAYAMAHE

IAEA Siap Bantu bangun PLTN di Indonesia

Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) As Natio Lasman, mengungkapkan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia sudah semakin mendesak. Pasalnya, selain tuntutan pasokan listrik yang cukup sumber energi fosil seperti minyak dan batubara juga semakin langka.
“Mulai tahun 2010 Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) selalu siap membantu negara-negara yang berkeinginan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), termasuk Indonesia.
Kini Pemerintah mulai melakukan sosialisasi pemanfaatan energi nuklir secara lebih intensif,” katanya di sela-sela Executive Meeting Bidang Kesehatan dengan tema “Program Proteksi Radiasi dan Keamanan Sumber Radioaktif” yang dibuka Menristek Suharna Surapranata,kamis 30 desember 2010

Untuk menghasilkan energi pembangkit listrik, kebutuhan bahan bakar fosil sangat besar. Tahun 2009 saja dibutuhkan sekitar 26 juta ton batu bara.Namun Jika menggunakan energi nuklir bahan yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Sebab untuk menghasilkan energi setara 3.000 ton batu bara hanya dibutuhkan 1 kg uranium.

Negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia rencananya sudah akan menggunakan PLTN pada tahun 2016 dan 2017. Sementara di Indonesia sampai saat ini masih banyak pro dan kontra soal pembangunan PLTN.
Penggunaan energi listrik untuk bidang kesehatan dan industri di Indoesia sebenarnya sudah cukup lama. Namun untuk bidang perlistrikan masih ada sejumlah pihak yang mengaku khawatir. Padahal risiko pembangunan PLTN sebenarnya tidaklah seperti yang dibayangkan selama ini. Umumnya jika berbicara tenaga nuklir orang akan langsung terbayang pada bom Hirosima dan Nagasaki.“Jika mulai menggunakan PLTN diharapkan kedepan kita tidak akan ada lagi mendengar keluhan kekurangan pasokan listrik atau pasokan listrik secara bergantian.”Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) selalu siap membantu negara-negara yang berkeinginan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), termasuk Indonesia.

"Tentang rencana pembangunan PLTN pertama di Indonesia sesungguhnya kita tidak perlu ragu lagi untuk melangkah karena dunia bahu-membahu dalam membantu negara-negara yang berkeinginan membangun PLTN," kata Konsultan pada Seksi Pengembangan Teknologi Nuklir IAEA, Jupiter S. Pane di Austria, dalam wawancara dengan surat elektronik, Kamis.IAEA telah membentuk suatu tim khusus yang disebut Integrated Nuclear infrastructure Group (INIG) yang tugasnya khusus untuk membantu negara-negara berkembang secara sistematis dalam merencanakan pembangunan PLTN-nya, ujar Jupiter Pane.INIG, lanjut Jupiter S Pane, telah membantu membahas status kesiapan infrastruktur negara-negara yang akan membangun PLTN seperti Jordania, Vietnam, Indonesia, dan Thailand melalui Misi INIR (Integrated Nuclear Infrastructure Review).

Hal ini, lanjut dia, terkait dengan fakta bahwa 60 negara berkembang telah menunjukkan keinginannya untuk membangun PLTN dan diperkirakan 15-30 PLTN akan dibangun sebelum tahun 2030, seperti disampaikan Direktur jenderal IAEA pada Konferensi Umum ke-54.Review status kesiapan infrastruktur Indonesia fase 1 telah dilakukan pada pertengahan Oktober 2009, dan hasilnya menunjukkan kesiapan Indonesia untuk melanjutkan persiapan ke fase 2.
Fase 2 itu yaitu melakukan persiapan untuk menyusun spesifikasi lelang (Bid Information Specification) sambil memperkuat ke 19 isu infrastruktur nuklir.

Namun sebelum melangkah pada pekerjaan tersebut harus ada keputusan "Go Nuclear" dari pemerintah terlebih dahulu serta tingkat penerimaan masyarakat yang cukup, ujarnya.Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia harus dimulai karena biaya modal PLTN jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan pembangkit listrik lainnya.Demikian disampaikan DR Budi Sudarsono, ketua Masyarakat Peduli Energi dan Lingkungan, dalam diskusi terbuka "Pro dan Kontra masalah PLTN di Indonesia, dalam aspek keekonomian", di YTKI, Jakarta,

"Untuk di Indonesia, menurut Studi Beehtel tahun 1985 biaya modal PLTN di Jawa lebih kecil (rendah) dibanding biaya modal PLTN di Amerika Serikat," tukasnya.
Bukan itu saja menurutnya, dengan PLTN biayanya juga jauh lebih rendah dibanding dengan Pembangkit Listrik bertenaga Batubara, Minyak, maupun Gas dan Panas Bumi.

"Pilihan nuklir, karena biaya pembangkitan terendah," tambahnya.Dia memaparkan data WNA, ditunjukkan bahwa total biaya untuk 1 kilogram Uranium adalah sekitar USD 2555. "Pada pembakaran 45 ribu mWd/t menghasilkan 3.600.000 kWh. Jadi ongkos bahan bakarnya adalah 0,71 sen/kWh," bebernya.
(Poskota/Republika)

WikiLeaks ada koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri AS dalam merilis dokumen-dokumen tersebut."

Media-media Amerika Serikat mengungkap bahwa pemerintah Washington sebagai aktor utama kebocoran dokumen-dokumen di situs WikiLeaks. Koran Jomhouri Eslami cetakan Tehran, Senin (6/12) menulis, "Di tengah kegusaran para pejabat AS atas bocornya sejumlah kawat diplomatik di situs WikiLeaks, sejumlah pemimpin redaksi senior majalah Newsweek menegaskan bahwa ada koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri AS dalam merilis dokumen-dokumen tersebut."

Menurut keterangan mereka, pemerintah Barack Obama memberi pertimbangan dalam menyeleksi dokumen itu dan juga mempublikasikan, membesar-besarkan atau membatalkan publikasi konten tertentu. Padahal tanpa pengakuan ini juga terlihat ada gerakan terorganisir yang menargetkan tujuan-tujuan tertentu.

Pernyataan eksplisit dari orang-orang yang terlibat menerbitkan dokumen-dokumen tersebut membuktikan bahwa para pejabat Washington selain tidak gusar atas perilisan itu, tapi malah berusaha mengeksploitasi momen itu untuk tujuan tertentu dan progam politik.

Menurut koran Jomhouri Eslami, Perdana Menteri rezim Zionis Israel Benyamin Netanyahu menyambut langkah WikiLeaks dan mengatakan, "Untungnya semua dokumen itu tidak ada yang anti Israel dan Tel Aviv sama sekali tidak mengkhawatirkan publikasi dokumen-dokumen tersebut."

Situs WikiLeaks juga mengkonfirmasikan publikasi empat juta dokumen rahasia pemerintah AS dalam waktu dekat. Sambutan luar biasa Netanyahu adalah bukti bahwa ia yakin bahwa dokumen-dokumen berikutnya juga sama sekali tidak akan mengancam kepentingan Israel.

Ini berarti para pejabat Israel yakin bahwa informasi-informasi yang akan dibocorkan sudah difilter secara rapi dan komunitas Intejen Israel ikut mengontrol Wikikeaks karena mustahil bila tidak ada informasi tentang Israel yang bocor.

Tapi masalah yang lebih penting dari itu adalah perilaku Washington yang mencurigakan terhadap kebocoran dokumen-dokumen rahasia dalam jumlah besar, tulis Jomhouri Eslami.

Para pejabat Amerika dan dinas-dinas intelijen sebelumnya menunjukkan aksi intensitas setinggi mungkin terhadap tersangka dan bahkan mereka yang entah bagaimana bisa mengakses informasi rahasia, sementara sekarang dengan volume besar informasi yang bocor, pemerintah AS tidak menunjukkan reaksi yang sesuai dengan dimensi bahaya dan kerugian yang mereka derita.

Pejabat Washington hingga kini belum menunjukkan reaksi kerasnya atas kebocoran empat juta dokumen rahasia milik lembaga diplomasi AS. (/RM/SL)

Indonesia sekarang krisis kepemimpinan

JAKARTA - Indonesia sudah mulai kehilangan martabat bangsa karena kepemimpinan yang juga kehilangan kredibilitas. Krisis ini diakibatkan ketidakjelasan dan ketidaktegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam memimpin negeri ini.Secara tegas, hal itu dikatakan mantan KSAD, Jenderal (pur) Ryamizard Ryacudu, menanggapi berbagai permasalahan yang dihadai bangsa, belakangan ini. Menurutnya, SBY terlalu memikirkan diri sendiri melalui pencitraan diri yang berlebihan.
"Sudah terlalu banyak orang yang kecewa karena cara SBY memimpin belakangan ini. Sudah tidak jelas lagi kepentingan nasional kita," tegas Ryamizard, kepada Waspada Online, siang ini.
Ryamizard menilai, SBY sudah kehilangan arah dan lepas kendali dalam memimpin Indonesia. Banyak kebijakan dan keputusan salah dari SBY, menurutnya, sehingga rakyat sudah mulai gerah dan hilang kepercayaannya terhadap presiden.

"Indonesia sekarang krisis kepemimpinan. Karena SBY terlalu sibuk mencitrakan diri dengan cara yang kurang elok, maka rakyat mulai merasa SBY sudah tidak pantas lagi memimpin," katanya.
"Jangan tunggu sampai rakyat betul-betul marah dan hilang kendali. Sehingga terjadi pergerakan-pergerakan yang tidak diinginkan. Tidak menutup kemungkinan rakyat akan berontak karena amarah yang tidak lagi bisa ditahan," tegas Ryamizard.
Selain Ryamizard, seorang mantan KSAD lainnya melontarkan nada serupa. Situasi dan kondisi di tengah masyarakat semakin berantakan, tidak menentu, dan lepas kontrol. "Karena presiden menganggap tidak ada masalah, presiden menganggap semua baik-baik saja. Padahal sebenarnya berantakan," kata Jenderal (pur) Tyasno Sudarto, kepada Waspada Online.


Salah satu permasalahan utama yang dihadapi negeri ini, menurut Tyasno, adalah kepemimpinan yang tidak lagi mengedepankan kepentingan rakyat. "Kepemimpinan kita sekarang bermasalah. Disini kita bisa melihat bahwa SBY tidak pro rakyat, dia hanya mementingkan kepentingan kelompok, kepentingan golongannya saja tanpa memikirkan bagaimana rakyatnya di luar sana," kata Tyasno.
"Untuk menjadi pemimpin yang baik itu, seorang presiden harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Dan harus merakyat dalam arti memikirkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadinya. Nah ini tidak dia lakukan," katanya.
Selain itu, Tyasno menilai SBY bahkan berdusta kepada rakyat. "Jangan bohong! Presiden itu tidak boleh mengucapkan dusta pada rakyatnya. Yang kita lihat sekarang kan presiden tak mau mengakui kesalahan, itu salah satu bagian dari kebohongan," kata Tyasno lagi.
Presiden juga diminta untuk memperbaiki sistem yang sudah lepas kontrol dan tidak terkendali. "Perbaiki sistem yang sudah rusak. Kan sistem kita sekarang ini tumpang tindih, akhirnya tidak efektif lagi untuk menjalankan yang dinamakan demokrasi. Yang saya lihat, pemerintah membiarkan rakyatnya mencari solusi sendiri atas permasalahan yang timbul. Tanpa ada arahan dari pemerintah, tidak ada kepedulian," Tyasno menegaskan.

DIAN SITUMORANG & AVIAN TUMENGKOL-WASPADA ONLINE