Senin, Juli 18, 2011

Krisis Pangan Akibatkan Satu Milyar Orang Lebih Tidur dalam Keadaan Lapar

Ditemui di sela-sela Festival Indonesia di Washington DC akhir pekan lalu.DR Sri Mulyani – Direktur Pelaksana Bank Dunia Untuk Kawasan Asia mengatakan krisis pangan yang melanda dunia membuat gejolak harga pangan semakin tidak menentu dan menyebabkan sedikitnya 44 juta warga baru masuk ke dalam kelompok “orang miskin” tahun lalu. Bahkan lebih dari satu milyar orang kini terpaksa tidur dalam kondisi kelaparan setiap malam.

Sri Mulyani mengatakan, "Dunia saat ini dalam kondisi menghadapi krisis pangan yang membuat volatilitas atau gejolak harga pangan memang menyebabkan paling tidak 44 juta masyarakat sejak tahun lalu masuk ke dalam kelompok miskin dan lebih dari 1 milyar orang setiap hari tidur dalam kondisi kelaparan”.

Menurut Sri Mulyani data itu juga mencakup warga di kawasan Asia – termasuk Indonesia. Karenanya Bank Dunia sudah menghimbau negara-negara di kawasan Asia untuk melakukan investasi lebih besar pada sektor pertanian dan segera menyelesaikan kendala produksi yang ada sehingga produktivitas pangan bisa dimaksimalkan dan harga bisa stabil kembali.

Menurut Sri Mulyani – Direktur Pelaksana Bank Dunia Untuk Kawasan Asia, Bank Dunia sudah menyiapkan sejumlah program untuk segera mengatasi hal ini.

“Yang dilakukan Bank Dunia adalah menaikkan atau memfokuskan kembali seluruh dukungan kepada negara-negara terutama negara berkembang untuk berinvestasi di sektor pertanian dan mengurangi kendala sisi produksi. Apakah dalam bentuk riset teknologi, produktifitas perlahan atau logistik dan konektivitas. Bank Dunia bersama-sama kelompok G-20 bekerjasa untuk memformulasikan langkah-langkah yang bisa meminimalkan kenaikan harga pangan dan volatilitas tadi," ujar Sri Mulyani.

Akibat semakin tingginya harga pangan secara global, rumah tangga keluarga miskin cenderung memilih makanan murah dan tidak bernutrisi atau terpaksa mengurangi biaya perawatan kesehatan dan pendidikan mereka. Data Bank Dunia menunjukkan di negara-negara miskin dimana orang rata-rata menghabiskan dua per tiga pengeluaran mereka sehari-hari untuk makan maka kenaikan harga pangan berpotensi menjadi tantangan pertumbuhan global dan stabilitas sosial.

Menurut Badan Urusan Logistik Indonesia beras – yang merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia – mulai 11 Juli ini naik 25 persen dari 6.000 rupiah per liter ke kisaran 8.500 hingga 9.000 rupiah per liter. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari banyak warga Indonesia yang mulai beralih ke beras kualitas yang lebih rendah.

Kamis, Juli 14, 2011

Seperti Ini Cara Amerika Melampiaskan Kecemburuannya Terhadap Cina

Kepala Staf Gabungan Militer Amerika Serikat, Mike Mullen, mengakhiri kunjungannya ke Cina dengan tanpa meraih hasil dalam menyelesaikan atau paling tidak mereduksi ketegangan berkepanjangan antara Washington dan Beijing. Bahkan friksi militer dan politik antara Cina terus mengganjal hubungan kedua negara.

IRNA melaporkan, kunjungan itu dilakukan di saat Mullen mengetahui bahwa kehadiran militer Amerika Serikat di perairan selatan Cina telah membuat geram para pejabat tinggi Beijing. Namun Mullen mengatakan, "Amerika Serikat merasa bertanggung jawab untuk hadir di perairan selatan Cina."

Para pejabat Cina menilai pernyataan tersebut merefleksikan watak intervesif Amerika Serikat. Kehadiran militer AS itu juga membuktikan bahwa Washington sama sekali tidak mempertimbangkan protes Beijing sebelumnya atas berbagai manuver yang digelar militer Amerika bersama dengan negara lain di dekat perairan Cina. Amerika sengaja menggelar manuver militer dengan Vietnam dan Filipina di perairan selatan Cina yang hingga kini masih dipersengketakan. Jika para pejabat Cina menilai kehadiran militer Amerika di perairan tersebut sebagai faktor penyulut perselisihan di kawasan, namun tampaknya kunjungan Mullen ke Beijing dimaksudkan untuk mengesankan bahwa Cina-lah yang menjadi biang friksi.

Dalam konferensi persnya di Cina, Mullen mengatakan, "Amerika Serikat mengkhawatirkan perselisihan kawasan laut di selatan Cina yang kaya sumber energi." Sama seperti para pejabat Amerika lainnya, Mullen dengan mudah menjustifikasi manuver militer AS bersama Vietnam dan Filipina dengan menyatakan, "Washington khawatir. Kami termasuk negara yang khawatir dan kekhawatiran tersebut benar. Terjadi banyak peristiwa di kawasan ini yang tidak menyenangkan."


Koran Taipei Times dalam hal ini menulis, "Amerika Serikat mendukung Filipina dalam masalah sengketa laut selatan Cina dan berpendapat bahwa masalah ini sangat penting mengingat wilayah tersebut kaya sumber energi. Namun Cina berpendapat bahwa hanya negara-negara regional yang berhak menyelesaikan masalah ini tanpa campur tangan Amerika."

China Daily menyinggung janji Amerika Serikat dalam mendukung Filipina dalam kasus sengketa perairan selatan Cina itu, menulis, "Negara-Negara ASEAN tidak boleh membiarkan campur tangan pihak asing."

Kepala Staf Gabungan Militer Cina, Chen Bingde, mereaksi pernyataan Mullen dan menyatakan, "Amerika Serikat bersikap dan berkata kontradiktif. Mereka berbicara tentang penyelesaian damai friksi namun mereka menyatakan tidak akan meninggalkan kawasan. Mereka juga menggelar manuver militer. Mereka menurunkan pasukan namun pada saat yang sama berkoar tentang perundingan." Dalam kunjungannya,

Cina menyatakan bahwa Cina adalah kekuatan baru dunia yang terus menguat setiap hari. Perhitungan yang keliru akan mengakibatkan bahaya serius dan lepas kontrol di kawasan." Dengan mengakui bahwa Cina sebagai kekuatan besar yang terus berkembang, Mullen juga berusaha menggiring opini umum bahwa kekuatan baru dengan peritungan keliru itu akan mengancam kawasan dan besarnya kekuatan tersebut juga berbahaya bagi negara lain.Perspektif Mullen itu semakin jelas ketika ia mengatakan bahwa "Kekuatan militer yang lebih besar harus dibarengi dengan tanggung jawab, kerjasama, dan transparansi yang lebih besar. Tanpa itu semua, kekuatan militer tersebut akan berwatak menjajah.

Para pemerhati menilai statemen Mullen itu merefleksikan hebatnya kekhawatiran dan kecemburuan para pejabat tinggi Gedung Putih atas peningkatan kekuatan Cina baik di sektor ekonomi maupun militer.

(IRIB/MZ)

Kamis, Juli 07, 2011

AKSI MOGOK KERJA PARA BURUH PT FREEPORT INDONESIA


Mogok 8000 Buruh PT FREEPORT INDONESIA membuat kegiatan produksi terganggu managment Freeport mengatakan mendapat surat dari DPD SPSI Provinsi Papua yang membekukan kepengurusan yang ada sekarang.Para pekerja menuntut kenaikan gaji dari US$1,8 atau RP 15.000 per jam menjadi US$15 atau Rp 128.000.
Terkait dengan tuntutan pembatalan PHK pemimpin serikat buruh,PT Freeport mengatakan keputusan indisipliner karena tidak bekerja tanpa izin selama lebih lima hari tersebut sudah dicabut dan diganti menjadi pemberian peringatanPT Freeport Indonesia mengatakan ribuan pekerja yang mogok meminta kenaikan gaji .Juru bicara Freeport Ramdani Sirait mengatakan hari Selasa (5/7) bahwa mereka seharusnya menunggu hasil pembicaraan antara manajemen dan wakil buruh.”Manajemen siap untuk memulai perundingan dalam rangka perjanjian kerja bersama antara manajemen dengan karyawan untuk periode 2011/2013. Namun sejauh ini manajemen belum bisa melakukan itu karena belum tahu sebenarnya siapa yang akan mewakili secara sah,” katanya

Aksi Mogok Para buruh di PT Freport Indonesia sangat membuat kita bersama terheran heran Perusahaan Tambang Emas dan uranium dari bumi Papua terkesan alot atau tidak mau memberikan kenaikan gaji buruh beserta bonus mereka kaum buruh wajib Pemerintah bela dan fasilitasi ditambah berita mengejutkan soal PT Freeport Indonesia (FI). Kabarnya para Buruh mengetahui ternyata mereka bekerja selain eksplorasi emas dan temabaga juga mengeksplorasi uranium yang sepintas memang berwarna kuning kehitam hitaman yang dikirim dalam bentuk konsentrat oleh PT Freeport Indonesia(FI)

Perusahaan tambang raksasa itu terbukti telah memproduksi secara illegal serta mengekspor uranium sejak delapan bulan silam.Tindakan PT. Freeport Indonesia (FI) yang telah melenceng jauh dari kontrak karyanya ini, bukan merupakan hal yang baru, pasalnya perusahaan raksasa ini hanya diketahui menambang tembaga, sedangkan emas, batu bara dan bahan tambang non migas lainnya baru diketahui publik pada tahun 1990-an.

Kali ini, sebagaimana diberitakan Harian Bintang Papua, perusahaan Amerika yang sudah beroperasi di Papua sejak tahun 1964 itu kembali mengulang sejarah dengan melakukan penambangan Uranium tanpa sepengetahuan Pemerintah, dan publik Papua. Hal ini membuat DPR Papua naik pitam, pasalnya dari hasil tambang yang dikeruk perusahaan raksasa dunia itu, pemerintah dan rakyat Papua hanya kebagian Rp30 miliar.
Kali ini sebagaimana diberitakan Harian Bintang Papua, perusahaan Amerika yang sudah beroperasi di Papua sejak tahun 1964 itu kembali mengulang sejarah dengan melakukan penambangan Uranium tanpa sepengetahuan Pemerintah, dan publik Papua. Hal ini membuat DPR Papua naik pitam, pasalnya dari hasil tambang yang dikeruk perusahaan raksasa dunia PT Freeport Indonenisa itu, Pemerintah dan rakyat Papua hanya kebagian Rp30 miliar.pertahun

PT Freeport diduga menggali bahan baku uranium secara diam-diam sejak delapan bulan silam. Hal itu diungkap oleh Yan Permenas Mandenas S.Sos, Ketua Fraksi Pikiran Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua kepada ANTARA di Jayapura, Selasa (1/7), di ruang kerjanya. Ia menjelaskan, “Kegiatan ini dilakukan secara tersembunyi dan telah berlangsung cukup lama”

Anggota Komisi C DPR Papua itu menambahkan, Freeport telah mencuri hasil kekayaan masyarakat Papua dan membohongi pemerintah dengan hasil tambang yang disalurkan lewat jaringan pipa-pipa bawah tanah. “Ini namanya pencuri, PT Freeport sudah lakukan pencurian, karena diam-diam memproduksi Uranium yang tidak ada dalam kontrak kerja”.Informasi ini menurutnya, didapatkan dari sejumlah masyarakat dan karyawan Freeport di Timika. Dijelaskannya, “Selain karyawan dan masyarakat, saya juga mendapat laporan dari sumber yang dapat dipercaya”.Hal ini sangat disayangkan mengingat pajak yang didapatkan dari perusahaan emas terbesar didunia ini, hanya berjumlah Rp30 milyar pada tahun lalu. Mandenas juga mengeluhkan, bahwa dewan belum bisa bergerak karena terkendala masalah klasik, yaitu belum ada alokasi dana untuk turun ke lapangan.

Menyinggung, tindakan DPRP terhadap penambangan liar tersebut, Yan mengatakan, walaupun PT FI berada di wilayah pemerintah Provinsi Papua, namun Pemerintah Provinsi dan DPRP tidak bisa mengambil tindakan yang legal terhadap perusahaan raksasa tersebut.Ia menjelaskan, “Kalau untuk PT Freeport ini birokrasinya terlalu panjang dan berbelit-belit, kami susah masuk ke sana, kan semua mineral tambang itu dikirim lewat pipa-pipa, siapa yang tahu, tidak adakan, apalagi akses kesana tidak gampang”.Namun, sambung Yan, DPRP tidak hilang akal, tinjauan ke lokasi penambangan akan tetap dilakukan sambil menunggu pengurusan birokrasi untuk meninjau lokasi penambangan perusahan tersebut.

Sampai sejauh ini Freeport mengatakan Aksi pemogokan pekerja yang rencananya akan berlangsung selama seminggu ini tidak mengganggu produksi perusahaan penghasil emas dan tembaga terbesar dunia ini.”Pengapalan konsentrat dari pelabuhan di Amapare di Mimika masih berjalan sampai saat ini,” kata juru bicara Freeport Ramdani Sirait.Ketika ditanyakan sampai kapan Freeport dapat bertahan dari pengaruh buruk pemogokan 8.000 dari 22.000 keseluruhan karyawan, Freeport mengatakan belum bisa memberikan konfirmasi tentang hal tersebut karena masih perlu melakukan konfirmasi ke bagian operasional.Namun seorang pemimpin serikat pekerja mengatakan kegiatan produksi sejauh ini terganggu.”Ini merupakan perkiraan awal tetapi saya kira dari tingkat operasional 100%, operasi pertambangan sekarang berkurang menjadi di bawah 10% yang hampir sama dengan tidak ada operasi,” kata Virgo Solossa seperti dikutip kantor berita Reuters.

Papua, Tanah Rebutan Tiga Negara Asing

Menurut penulusuran Lia Suntoso, peneliti The Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta, Papua merupakan daerah yang kini menjadi perebutan antara tiga kekuasaan. Yang satu adalah negara adidaya Amerika Serikat, dua lainnya Inggris dan Australia. Ini semua berawal dari keberadaan Freeport di Papua yang memulai operasi pada tahun 1967. Kini, gejolak politik di sana sudah bergerak terlalu jauh dari inti permasalahan sesungguhnya. Pelanggaran HAM, pencemaran lingkungan, dan korupsi yang merajalela di tanah Papua seringkali membuat kita lupa untuk mengkaji ulang apa sebenarnya yang membuat harga Papua begitu mahal bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Potensi tanah Papua memang tidak diragukan lagi. Dan, sebagian besar saham Freeport Indonesia dimiliki oleh Freeport McMoran Copper & Gold Inc, dan sisanya dimiliki oleh raksasa pertambangan Inggris/Australia Rio Tinto; Rio Tinto sendiri hak 40% atas pemberdayaan Grasberg (laporan tahunan Freeport dapat diakses melalui www.fcx.com; situs Rio Tinto adalah www.riotinto.com).

Selain keberadaan Freeport yang memberi keuntungan besar, apa menariknya Papua bagi ketiga negara tersebut, dan kalau perlu dipisahkan dari NKRI? Secara kebetulan, UU Investasi Asing pertama di Indonesia, UU Nomor 1 (1967) Pasal 6 ayat (1-h) mencatat pembangkitan tenaga atom sebagai salah satu bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara penguasaan penuh karena bidang ini dianggap penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Masalahnya, jurnal berbagai scientific community mencatat bahwa kekayaan alam di Papua belum sepenuhnya tereksplorasi, termasuk di antaranya adalah tambang uranium.

Amerika Serikat kebakaran jenggot melihat program nuklir di Libia, Iran, atau Korea Utara, meskipun pada kenyataannya AS merupakan konsumen uranium terbesar dunia saat ini –yang tidak memiliki sumber daya alam yang signifikan atau setidaknya belum mau terbuka mengenai potensi bahan baku nuklir di dataran Amerika sendiri.

Karena itu, Amerika Serikat dan Inggris, sebagai sekutu dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan, pasti akan sangat dipermudah dengan terdapatnya, sekecil apa pun, sumber uranium di Papua. Atau sebaliknya, keberadaan nuklir akan sangat menaikkan harga atau global positioning Indonesia di mata dunia.

Apabila dihubungkan dengan pergerakan politik internasional, disinyalir tolak-menolak antara negara-negara nuklir dan non-nuklir terlihat sangat jelas. Melihat betapa pentingnya peran nuklir dalam diplomasi pada saat ini, perang atas Papua mungkin saja merupakan produk tarik-menarik antara Amerika dan Inggris, dan Australia, dengan Australia yang memiliki posisi lebih kuat dan nothing to lose dalam konteks ini.

Berbagai teori geologi pecahan lempeng menyebut benua Australia, Pulau Papua (Papua Nugini dan Irian Jaya), dan Timor Timur adalah satu daratan. Jelas bukan mustahil Papua adalah sumber potensial, readily available, uranium bagi Amerika Serikat. Uranium terbentuk dalam supernova, jauh sebelum zaman Pangaea. Berlanjut dengan terpisahnya lempeng Australia yang sekarang dikenal sebagai benua Australia dan Pulau Papua, endapan mineral yang terkandung dalam lempeng tersebut kemungkinan besar sama.

Di daerah yang begitu miskin, mungkin rakyat Papua sendiri tidak menyadari apa yang berada di bawah kaki mereka. Karena itu, sudah waktunya, ada atau tidaknya kekayaan alam yang tersembunyi, pemerintah kita melakukan survei untuk memperjelas kepentingan-kepentingan luar negeri yang dapat dikatakan tendensius seputar Papua, untuk mempertahankan aset negara, sesuai dengan versi asli UU Nomor 1 (1967).Selama ini banyak kekayaan alam yang seharusnya dapat menjadi pemasukan negara dan dapat mensejahterakan rakyat diambil alih oleh pihak asing. Mereka cenderung mengeksploitasi sumber daya alam kita untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Potensi alam Indonesia sangat melimpah. Seharusnya kita menyadari itu dan berusaha untuk mengelola sumber daya alam tersebut dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain itu apabila kita dapat mengelola potensi alam kita sendiri secara bijaksana tentu hal tersebut akan berdampak pada membaiknya perekonomian Indonesia. Sudah saatnya berubah.

Minggu, Juli 03, 2011

Indonesia National Security Act

Menhan Purnomo Yusgiantoro mengemukakan Undang Undang Keamanan Nasional (Indonesia National Security Act ) Mutlak dibutuhkan Indonesia segera karena kebutuhan mendesak Negara dan bangsa Indonesia akan Perangkat hukum dalam memelihara dan mempertahankan eksistensi & menjaga Keutuhan Wilayah NKRI
Usai memimpin Sidang ke-3 Komite Kebijakan Industri Pertahanan Pertahanan (KKIP) ia menuturkan,RUU Keamanan Nasional yang telah diserahkan pada parlemen pekan lalu memuat perihal kewenangan penangkapan dan penyadapan oleh unsur keamanan nasional dalam penjelasan pasal 54 huruf e.Menhan menuturkan, kegiatan intelijen tidak semata dilakukan oleh unsur militer dan keamanan,
instansi lain pun memiliki aparat intelijen yang merupakan mata dan telinga untuk menghimpun segala informasi dan sesuatu yang dibutuhkan.

Purnomo mengemukakan, keputusan pemerintah untuk memasukkan kewenangan menangkap dan melakukan penyadapan oleh unsur keamanan nasional dimasukkan dalam RUU Keamanan Nasional didasari perkembangan ancaman yang terjadi.

Undang undang Keamanan Nasional menekankan kepada kemampuan Pemerintah dalam melindungi integritas rakyat dan bangsa Indonesia serta menjaga Keutuhan teritorial negara dari ancaman yang datang dari luar dan dalam negeri Poin Poin penting dan wajib harus ada dalam Rancangan Undang undang keamanan nasional :


• Penggunaan diplomasi untuk bersekutu menggalang Opini Dunia Internasional untuk ikut menjaga keutuhan NKRI dan mengisolasi ancaman Negara-negara Asing yang ingin mencampuri urusan dalam negeri Indonesia

• Penataan Angkatan Bersenjata yang sanggup menjaga Kedaulatan, keamanan dan keutuhan wilayah Indonesia Siap siaga setiap saat untuk menghalau serangan agresi Asing secara efektif dan modern namun tetap dicintai seluruh Rakyat Indonesia

• Implementasi konsep Pertahanan Rakyat Semesta yang bersifat sipil maka seluruh Rakyat Indonesia dari beragam Suku , etnik dan agama mempunyai kesetaraan hak dan kewajiban bela Negara dalam mepertahankan NKRI dan Ideologi Pancasila dan apabila terbukti warga Indonesia yang secara sengaja telah bekerja dan mendapat keuntungan materi dari organisasi Spionase Asing akan dituntut minimal 20 tahun pidana penjara tanpa potong tahanan dan maksimal hukuman mati

• Kesiagaan seluruh Elemen Bangsa Indonesia dalam menghadapi situasi darurat Seperti Perang dengan Negara Asing , Memerangi Gerakan Separatis baik yang bersifat ke daerah an ataupun Gerakan Separatis keagamaan & Jaringan terorisme.

• Pembentukan Dewan Keamanan Nasional bertugas secara menyeluruh mengawasi kegiatan operasi Militer dan operasi intelijen ,serta secara aktif mengawal setiap proses Penyidkan dilakukan oleh POLRI bersama Kejaksaan sampai Proses akhir keputusan sidang pengadilan para tersangka dimana harus terbukti murni karena perbuatan tersangka telah membahayakan Keamanan Negara serta keutuhan NKRI serta menjamin setiap proses tersebut bukan rekayasa demi kepentingan rezim Pemerintah yang sedang berkuasa dan bukan demi kepentingan kelompok sosial politik di Indonesia. Dan memastikan isolasi hak berpolitik dan hak berserikat para mantan terpidana bejalan sesuai Undang undang

• Setiap proses penegakan Hukum Undang undang Keamanan Negara hanya dapat diliput secara transparan oleh media Pers dalam negri baik media cetak dan media elektronik dan kantor Media luar negri / media Asing tidak dapat diperbolehkan melakukan liputan langsung demi menjaga Opini dan citra Indonesia dimata Dunia Internasional apabila terbukti maka Media asing melakukan liputan langsung dan merugikan Negara maka media asing baik media massa biasa maupun media masa dunia maya/ media internet maka kantor Media Asing pra jurnalisnya dilarang beroperasi di Indonesia selama 5 tahun , apabila media internet akan ditutup dan diblokir keberadaannya dalam dunia maya Indonesia selama 5 tahun

• Penggunaan kekuatan intelijen dalam mendeteksi transfer Informasi Rahasia Negara melalui dunia maya adalah mutlak demi untuk mengalahkan atau menghindari berbagai ancaman : Separatisme, Ideologi bangsa dan ancaman spionase negara asing , serta melindungi informasi rahasia Negara

• Penggunaan kekuatan kontra-intelijen guna meminimalisasi infiltrasi operasi intelijen Negara asing beserta organisasi binaan spionase asing serta menangkap para anggota spionase asing demi untuk Melindungi Kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga sumber sumber daya nasional

• Kepastian hukum yang fleksibel namun tetap menjunjung tinggi hak – hak asasi Manusia yang meliputi Pengawasan dengan melibatkan elemen – elemen non Pemerintah mulai dari proses penangkapan sampai dengan selesai menjalani masa hukuman pidana yang ditetapkan oleh Pengadilan para aktor mantan narapidana yang telah menyelesaikan Putusan hukum Pidana boleh ikut memilih Pemilu namun para Mantan Narapidana tidak diperbolehkan ikut menjadi calon yang akan dipilih dalam Pemilu Nasional , PILKADA , serta tidak dapat melakukan kegiatan Politik kemasyarakatan baik mejadi Pembicara Seminar , Penceramah , Juru Kampnye tidak diperbolehkan mejadi Pimpinan maupun anggota organisasi Partai Politik & Organisasi kemasyarakatan atau keagamaan selama kurun Waktu 10 tahun .

Minggu, Juni 19, 2011

Ustadz Abu. Pribadi yang Tegar ,Sederhana dan Lurus

15 Tahun vonis Pengadilan Negeri bagi Ustadz Abu Bakar Ba’asyir, media nasional kian marak membicarakan pribadi beliau. Namun ditengah pemberitaan itu, sosok Ustadz Abu digambarkan sangat menyeramkan. Situasi itu semakin parah dengan nuansa penuh pengawasan tiap kali Ustadz Abu Bakar Ba’asyir mendatangi persidangan.

Sebutan teroris pun kian akrab kita dengar selama proses persidangan. Padahal ditengah itu semua, sosok Ustadz Abu adalah pribadi yang tegar, sederhana, lurus, bahkan sangat lemah lembut.

Sedari kecil Ustadz Abu sudah hidup mandiri. Keterbatasan kedua orang tuanya dalam segi ekonomi dan fisik, tidak menghalanginya untuk tetap tegar di jalan Allah dan memacu diri menuntut ilmu sebagai insan bertauhid. Ya meski harus bersepeda sejauh 26 KM.

Lahir di Desa Pekunden, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang Jawa Timur, sebuah desa di pingiran Kabupaten Jombang-Jawa Timur. Kelahirannya di Jombang disambut sayup-sayup senandung takbir yang terdengar di sudut-sudut desa yang didengungkan anak-anak melalui surau-surau tua di sekitar rumahnya.

Senandung takbir perayaan peringatan keteladanan pengorbanan Bapak Tauhid, Ibrahim ‘alaihissalam yang hendak menyembelih putranya. Ia terlahir pada tanggal 12 Dzulhijjah 1359, dua hari setelah Hari Raya Idul Adha.

Gemuruh takbir yang menggetarkan hati beriringan dengan gemuruh bangsa Indonesia yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya untuk keluar dari penjajahan tentara kafir Belanda dalam suasana serba kekurangan dan keprihatinan.

Tanggal kelahirannya bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 1938. Raut muka syukur dan linangan air mata syukur kedua orang tuanya mengiringi kelahiran sosok Abu Bakar Ba’asyir yang diharapkan meneladani pengorbanan Ibrahim dan semangat patriotisme seorang pejuang dalam mempertahankan prinsip kebenaran dan keislaman. Ia terlahir bersama tiga saudara laki-laki dan tiga saudara perempuan.

Orang tua Abu Bakar Ba’asyir bukanlah seorang yang kaya raya umumnya kebanyakan warga masyarakat keturunan Arab lainnya. Namun, kecintaan terhadap Islam dan ketundukan orang tuanya pada Allah-lah yang menjadikan Abu bakar kecil ini mampu bertahan. Darah keturunan Hadramaut Yaman mengalir deras dalam dirinya. Ayahnya bernama Abud bin Ahmad dari keluarga Bamu’alim Ba’asyir yang membuat Abu Bakar menyandang marga Ba’asyir di belakang nama aslinya.

Kenangan indah bersama sang ayah tak banyak ia rasakan dan ia nikmati. Saat usia 7 tahun, ayahnya harus meninggalkan tawa riang Abu Bakar kecil menuju keharibaan Ilahi. Ayahnya meninggal dunia. Ia menjadi yatim di tengah kehidupan bangsa Indonesia yang masih kacau meskipun telah memperoleh kemerdekaannya.

Di tengah carut marutnya kehidupan bangsa Indonesia, ibunya yang masih buta huruf latin aksara Indonesia mengasuh sendiri Abu Bakar kecil. Ibunya bernama Halimah yang lahir di Indonesia walaupun masih juga berketurunan Yaman dari keluarga Bazargan.

Demi melanjutkan amanat agama dan suaminya, sang Bunda terus menanamkan nilai-nilai keislaman demi kebahagiaan sang putra kelak. Ibundanya yang pandai membaca al-Quran dan seorang muslimah taat beragama selalu mendampingi pendidikan agama sang anak di rumah meskipun Abu Bakar kecil juga tak pernah absen menghadiri pendidikan agama di mushalla kampung tempat tinggalnya.

Tak ingin membiarkan anaknya tertinggal dalam kebodohan, orang tuanya memasukkan Abu Bakar kecil untuk menempuh pendidikan pertamanya di sebuah Madrasah Ibtida’iyah (Sekolah Islam setingkat SD). Namun, dikarenakan situasi konflik revolusi bangsa Indonesia melawan Belanda pada saat itu, sekolahnya harus tertunda dan mengalami jeda. Baru kemudian setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ia dipindahkan ke Sekolah Rakyat (Sekolah umum sederajat SD saat ini).

Selama menjadi siswa di madrasah, Abu Bakar kecil sempat ikut kegiatan gerakan Kepanduan Islam Indonesia (pada masa orde lama yang kemudian difusikan dalam Gerakan Pramuka). Untuk menutup kekurangan sang anak dalam ilmu agama, setiap malamnya, Abu Bakar kecil belajar mengaji dan ilmu agama di mushalla desa tempat tinggalnya. Selain kegiatannya di mushalla, sang bunda masih terus mendampingi langsung pendidikan Abu Bakar kecil di rumah.

Setelah lulus dari Sekolah Rakyat (SR), pendidikannya berlanjut ke jenjang sekolah menengah. Ia bersekolah di sebuah SMP Negeri di kota Jombang yang berjarak 13 Km dari rumah tempat tinggalnya. Setiap hari, perjalanan sejauh minimal 26 Km ia tempuh dengan sepeda.

Semasa SMP ini, Abu Bakar aktif mengikuti kegiatan berorganisasi dalam Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) ranting Mojoagung disamping masih menjadi anggota Gerakan Pramuka.

Menginjak masa remaja setelah merampungkan sekolah di SMP, ia melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA. Saat itu, ia masuk SMA Negeri Surabaya. Kondisi perekonomian Indonesia yang sedang mengalami keterpurukan merata di seluruh lapisan masyarakat membuat pendidikannya di SMA hanya mampu bertahan selama 1 tahun. Kegiatan berorganisasinya pun juga terpaksa harus terhenti. Selanjutnya, ia memutuskan hijrah ke Solo untuk membantu kakaknya yang sedang mengembangkan sebuah perusahaan sarung tenun di Kota Solo.

Hingga pada tahun 1959 M, atas dorongan dan bantuan kedua kakaknya, Salim Ba’asyir dan Ahmad Ba’asyir, ia mendaftar sebagai santri di Pondok Pesantren Darussalam Gontor, sebuah Pondok Pesantren yang terbilang terbaik dan termaju di Indonesia.

Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta’ala, ia berhasil menjadi santri di pondok pesantren tersebut. Di sini, keaktifan berorganisasinya kembali tersalurkan dalam wadah Pelajar Islam Indonesia (PII) cabang Gontor. Impiannya melanjutkan pendidikan yang sempat terhenti membuatnya serasa melihat pelita di tengah buta kegelapan malam.

Empat tahun menjadi santri pondok pesantren Darussalam Gontor, dengan rahmat Allah, ia berhasil lulus dari kelas Mualimin pada tahun 1963 M. Semangatnya untuk menempuh pendidikan masih membara di benaknya sehingga (masih atas bantuan kakaknya), ia melanjutkan studinya di Universitas Al Irsyad jurusan Dakwah di kota Solo selama kurang lebih 3 tahun.

Selama menjadi mahasiswa, ia aktif dalam beberapa organisasi pemuda. Ia menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Solo. Di HMI, dia pernah mendapatkan amanah sebagai ketua Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam (LDMI) -sebuah lembaga semi otonom HMI- cabang Solo di masa Ir. Imaduddin sebagai Ketua Umumnya.

Di organisasi Gerakan Pemuda Islam Indonesia, Abu Bakar Ba’syir pernah mendapatkan amanat dakwah sebagai Ketua pada tahun 1961. Selain itu, di dalam organisasi Pemuda Al Irsyad, ia menjadi sekretaris cabang Solo.

Menginjak usia dewasa, panggilan hati untuk menikah mengarahkannya untuk menyunting seorang muslimah bernama Aisyah binti Abdurrahman Baraja’. Sejak saat itu, keberadaan sang istri selalu menyertai perjuangan dakwahnya. Kesetiaan sang istri tak hanya dibuktikan dengan kata mutiara dan hiasan pujian semata. Namun, keberadaan sang istri, Aisyah Baraja’, dalam perjuangan dakwah terwujud dalam tindakan nyata dan fakta.

Dari rahim istrinya, keduanya memiliki tiga orang anak yang saat ini telah menikah dan masih hidup semuanya. Tiga anaknya terdiri atas 1 orang putri dan 2 orang putra. Mereka adalah Zulfah, Rosyid Ridho dan Abdul Rohim. Perjalanan dakwahnya kemudian berlanjut dengan mendirikan radio dakwah yang di namai radio ABC (Al-Irsyad Broadcasting Center) di gedung Al Irsyad Solo yang hingga kini masih berdiri. Ikut aktif bersama beliau adalah Ustadz Abdullah Sungkar rahimahullah, Ustadz Abdullah Thufail rahimahullah, dan Ustadz Hasan Basri rahimahullah.

Karena terjadi perselisihan faham dengan beberapa pengurus Al-Irsyad terkait acara radio tersebut, maka beliau keluar bersama beberapa pengurus radio ABC dan mendirikan Radio Dakwah Islamiah Surakarta (Radis) yang padat dengan muatan dakwah yang tegas dan menghindari lagu-lagu maksiat. Radis didirikan di komplek masjid Al Mukmin lama yang akhirnya ditutup oleh rezim Orba karena dianggap menentang pemerintah.

Tak cukup hanya dakwah lewat frekuensi udara, beliau mendirikan madrasah diniyah (semacam lembaga non formal yang mengajarkan pendidikan agama Islam yang biasanya diselenggarakan pada sore hari) di komplek masjid Al Mukmin Gading Wetan (saat ini menjadi SMU Islam 1 Surakarta, bukan SMU Al-Islam 1 Surakarta). Pada mulanya, madrasah yang hanya masuk sore hari ini memberikan pendidikan Bahasa Arab dan materi syariat Islam. Selanjutnya, melalui madrasah diniyah inilah, cikal bakal Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki kemudian berdiri hingga sekarang.

Melihat pekembangan madrasah yang pesat dan di dorong oleh amanah yang diamanatkan oleh KH. Zarkasyi (Pendiri Pondok Pesantren Darussalam Gontor), Abu Bakar Ba’asyir berinisiatif mengembangkan madrasah diniyah menjadi pondok pesantren yang saat itu bertempat di Gading Kidul-Surakarta menempati area yang sempit.

Barulah setelah 2 tahun kemudian, Pondok Pesantren Al Mukmin dipindahkan ke tanah yang lebih luas di desa Ngruki yang dibeli dari salah seorang tokoh agama di solo. Desa Ngruki sendiri saat itu masih ”dikuasai” oleh kalangan komunis yang masih cukup kental.

Bersama almarhum Ustadz Abdullah Sungkar, almarhum Ustadz Hasan Basri, almarhum Abdullah Baraja’ , almarhum Ustadz Yoyok Raswadi, dan ustadz Abdul Qahar Haji Daeng Matase. Ustadz Abu Bakar Ba’asyir terus membangun dan mengembangkan pendidikan di pesantern Al-mukmin. Pendukung utama berdirinya pondok pesantren tersebut adalah anggota pengajian-pengajian yang diasuh oleh tokoh-tokoh pendiri, terutama anggota pengajian kuliah zuhur di Masjid Agung Surakarta. Alhamdulillah, hingga sampai saat ini kegiatan pengajian tersebut masih berjalan.

Sejak awal, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir dan teman-temannya mempunyai karakter yang tak enggan menyampaikan kebenaran dimanapun dan apapun keadaan yang harus di hadapinya walaupun harus berhadapan dengan penguasa. Hal inilah yang kemudian membuat pemerintah menjadi gerah.

Karena materi yang disampaikan dianggap menentang rezim saat itu, akhirnya Ustadz Abdullah Sungkar, Ustadz Hasan Basri, dan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir sendiri dipenjara selama 4 tahun tanpa alasan yang jelas hingga akhirnya Ustadz Abdullah Sungkar dan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir kembali divonis hukuman 9 tahun penjara.

Tidak terima dengan keputusan hakim, maka beliau berdua mengajukan banding, hingga diturunkan menjadi 4 tahun sesuai dengan masa tahanan yang sudah dijalani. Tak puas dengan hasilnya, jaksa agung mengajukan kasasi ke MA.

Dua orang ustadz ini seringkali disebut oleh sebagian kalangan sebagai dwi tunggal. Jika orang nasionalis punya Soekarno-Hatta, maka orang-orang pergerakan Islam memiliki Abdullah Sungkar-Abu Bakar Ba’asyir. Setelah bebas, sembari menunggu hasil kasasi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir bersama Ustadz Abdullah Sungkar rahimahullah, tetap melanjutkan aktivitas pendidikan dan dakwah mereka sepertimana semula.

Hal ini menjadikan rezim Orba menekan MA untuk menaikkan masa hukuman menjadi 9 tahun agar menjadi alasan bagi penangkapan mereka kembali. Ketika panggilan dari pengadilan Sukoharjo untuk mendengarkan keputusan pengadilan datang, sang dwitunggal memahami benar maksud dan tujuan licik pemerintah.

Maka setelah berkonsultasi dengan beberapa ulama, mereka berdua memutuskan untuk tidak menghadiri undangan pengadilan tersebut karena hal tersebut adalah dosa. Hingga tidak ada pilihan lain bagi mereka kecuali berhijrah atau tetap di rumah hingga ditangkap oleh polisi. Bagi keduanya, hal demikian adalah lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta’ala daripada datang menyerahkan diri kepada thaghut.

Nampaknya pilihan hijrah-lah yang dipilih, karena jalan ini adalah yang paling baik dari kedua pilihan itu. Berkat pertolongan Allah melalui Pak Muhammad Natsir, mantan Ketua Umum Masyumi dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, mereka berdua berhasil berhijrah ke Malaysia dan menetap di sana. Kemudian, keberadaan mereka disusul oleh keluarga yang kemudian juga turut menetap di sana selama 15 tahun. Selama masa hijrah, beliau tetap bekerja dan berdakwah seperti semula.

Tahun 1998, Allah Subhanahu wa Ta’ala berkehendak meruntuhkan kekuasaan orde baru yang zalim. Kemudian, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir memutuskan kembali ke Indonesia bersama Ustadz Abdullah Sungkar pada tahun 1999. Namun tak berselang lama, tepatnya pada tahun 2000 M, Ustadz Abdullah Sungkar wafat. Kemudian, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir memutuskan kembali ke ponpes Al Mukmin Ngruki meneruskan pendidikan dan dakwah untuk menegakkan cita-cita demi tegaknya syariat Islam di Indonesia.

Dalam rangka mengembangkan dakwah, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir mengikuti kongres umat Islam yang digagas oleh beberpa aktivis dakwah di Yogyakarta, dimana pada kongres tersebut, umat Islam sepakat membuat sebuah wadah untuk kaum muslimin bersatu demi menegakkan kalimah Allah di bumi Indonesia, hingga terbentuklah Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Hasil kongres memutuskan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir diangkat menjadi Amir Ahlul Halli Wal Aqdi MMI atau juga di sebut sebagai Amir MMI.

Tahun 2003, beliau ditangkap lagi oleh pemerintahan Megawati karena dituduh terlibat kegiatan terorisme yang membuatnya divonis 1,5 tahun walaupun tanpa bukti. Anehnya vonis itu di jatuhkan bukan karena keterlibatan dengan terorisme seperti yang selama ini di tuduhkan kepadanya, alias mengalami kriminalisasi.


Arah tuduhan di persidangan berbelok dari urusan terorisme kepada tuduhan makar dan pemalsuan KTP, walau saksi-saksi di persidangan dari kalangan pejabat pemerintah daerah Sukoharjo sendiri menyatakan bahwa tidak ada kejanggalan apapun pada proses pembuatan KTP Ustadz Abu Bakar Ba’asyir.

Tahun 2004, setelah keluar dari pintu penjara salemba, beliau langsung dicegat oleh polisi untuk dijebloskan kembali ke penjara. Lagi-lagi karena tuduhan yang sama. Dia dianggap terlibat kasus bom hotel Marriot. Padahal, saat kejadian Bom Mariott berlangsung, beliau sendiri sedang mendekam di penjara Salemba sejak 1.5 th sebelumnya. Hingga pada saat pemerintahan SBY, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir tetap harus tinggal di penjara hingga 30 bulan karena tekanan pihak asing hingga bulan Juni 2006. Baru Kemudian beliau merasakan kebebasan.


Selanjutnya, aktivitas dakwahnya masih beliau lanjutkan dengan berkeliling ke seluruh Indonesia untuk mensosialisasikan penegakan Syariat Islam di Indonesia. Tak hanya kalangan ulama yang ia datangi, tak kurang dari pemukiman penduduk, perumahan, perkantoran, majelis-majelis taklim, masjid, mushola, pejabat, dan birokrat serta penjara ia datangi bersama beberapa aktivis Islam baik dari Majelis Mujahidin Indonesia maupun yang elemen Islam lainnya.

Kesibukannya berdakwah selepas dari penjara hampir tidak menyisakan waktu di rumah untuk bercengkerama dengan keluarganya, anak-anak, serta cucunya selayaknya orang-orang tua yang telah menikmati masa pensiun.

(pz/risalahjihad/triirawan)

Jumat, Juni 17, 2011

Senjata kimia Intelijen - 2011

AS mengerahkan pesawat -pesawat Intelijen tanpa awak untuk menembakkan misil-misil yang mengandung zat kimia sangat berbahaya Ke Pakistan sejak April hingga Juni 2011 ini berdasarkan hasil visum dan penelitan para Dokter dan sejumlah pakar di Pakistan menyatakan bahwa Terbukti AS menggunakan senjata kimia dalam serangan udara dengan menggunakan pesawat tanpa awak ke wilayah negara itu. Ini terlihat dari kondisi para korban serangan, yang kebanyakan dari kalangan warga sipil. banyak korban luka yang menderita berbagai gangguan penyakit di bagian kulit, optik kondisinya dibilang hidup tidak, mati juga tidak akibat komplikasi penyakit yang disebabkan oleh material kimia berbahaya yang terkandung dalam misil-misil tersebut.

Dalam Operasi Serangan Ke barat laut Pakitan Peran Intelijen Kesehatan Amerika (NCMI) terbukti cukup dominan dalam kurun 10 tahun terakhir N.C.M.I telah Kembangkan Senjata Biologis Aneka Tipe dan telah sukses membangun Pabrik khusus Produk Farmasi Anti Virus Seperti lazimnya skema kapitalisme global, Amerika kali ini nampaknya melirik sektor kesehatan untuk melayani dua agenda strategisnya.

Terciptanya senjata biologis aneka tipe sekaligus obat anti virus dari mewabahnya aneka penyakit akibat penyebaran virus yang tak terduga.Semuanya ditujukan agar Amerika tetap tampil sebagai satu-satunya pemegang monopoli di bidang industri pertahanan maupun farmasi.

Dari Peristiwa Serangan Teroris Jepang Maret 1995 ,Serangan teroris dengan senjata kimia pada kereta bawah tanah Tokyo datang sebagai kejutan besar bagi banyak spesialis dalam terorisme dunia lalu Pada akhir 2001, teror spora antraks dalam surat-surat dikirimkan melalui US Postal mengakibatkan teror ketakutan Masyarakat Amerika lebih dari morbiditas yang sebenarnya. dan Isu pengembangan persenjataan Kimia dan nuklir yang semakin gencar di Iran Mesir, Lybia dan Korea Utara nampaknya telah dijadikan dalih Pemerintah Amerika Serikat, utamanya Pentagon, sebagai dalih untuk menggalakkan penelitian dan pengembangan persenjataan mikro-biologis dan toksikologi di bawah kendali Departemen Pertahanan. Perkembangan terkini menginformasikan bahwa Amerika telah menghimpun segala sumber daya Ilmu Pengetahuan untuk pengembangan tipe baru persenjataan biologis berskala global yang belum ada tandingannnya.

Kebijakan resmi pemerintahan Gedung Putih telah menggeser fokus sasaran strategisnya ke arah suatu kemungkinan potensi penggunaan berbagai tipe penggunaan senjata yang memiliki daya rusak secara biologis terhadap umat manusia. Yang lebih parahnya lagi, pengembangan senjata biologis tipe baru tersebut kabarnya bertumpu pada orientasi untuk menghancurkan etnik atau ras bangsa tertentu.

Senjata Intelijen (weapons intelligence)adalah fungsi penting keberhasilan operasi dalam Kancah perang komunitas intelijen global, Dengan dalih untuk perang melawan ancaman terorisme berskala global, dalam 10 tahun terakhir Departemen Pertahanan Amerika telah menggalakkan penelitian dan pengembangan berbagai tipe senjata biologis, khususnya terkait senjata biologis tipe biopathogen yang kabarnya punya daya rusak yang cukup berbahaya.


Arah dan dana dari proyek penelitian dan pengembangan tersebut ternyata tidak sama sekali tidak terkait secara langsung dengan skala ancaman bio-terorisme yang jadi dalih pihak Pentagon untuk pengembangan senjata mematikan tersebut

Sekadar informasi, anggaran dana proyek pengembangan senjata biologis ini ternyata mencapai lebih dari 6 miliar dolar AS pada 2010. Sejak 2001. Gedung Putih telah menghabiskan dana sebesar 54,4 miliar dolar AS, yang mana 15 miliar dolar AS di antaranya telah digunakan oleh pihak Pentagon dan Departemen Keamanan Dalam Negeri (Departmen of Homeland Security).

Dengan kata lain, anggaran sebesar 54,4 miliar dolar AS tersebut telah digunakan untuk proyek penelitian dan pengembangan senjata biologis(BSL-4 biolaboratories maupun tipe biolaboratories tipe BSL-3. Dan proyek ini sejatinya bersifat sangat rahasia (classified). Dengan demikian sampai detik ini pihak Pentagon Dan Homeland Security Department berhasil menyembunyikan skala yang sesungguhnya dari potensi bahaya senjata biologis tipe Biopathogen yang kabarnya cukup mematikan tersebut.

Yang lebih mencemaskan lagi, pihak Pentagon telah meneliti kemungkinan modifikasi genetika dari mikro-organisme yang diklaim Amerika telah digunakan oleh para teroris seperti Al Qaeda. Namun menurut para ahli dari European Center for Disease Prevention (ECDC), kemungkinan seperti yang digembar-gemborkan pihak Amerika tersebut sama sekali tidak berdasar.

Menurut para pakar ECDC, para teroris dalam aksinya lebih sering memilih mikro-organisme yang tidak sulit untuk diserap oleh lingkungan dan mudah dari segi proses dan sarana transportasi yang digunakan seperti lewat Virus Antrax, infeksi yang diakibatkan oleh wabah demam Berdarah , wabah penyakit pes maupun flu.

Dengan demikian masuk akal jika proyek macam ini yang seharusnya di bawah penanganan departemen kesehatan, di Amerika justru ditangani oleh Departemen Pertahanan. Masih ingat kasus Namru-2 AS di Indonesia pada 2008 lalu? Ketika akhirnya terbongkar oleh Menteri Kesehatan Sioti Fadila Supari, ternyata markas NAMRU-2 AS yang berlokasi di Jakarta Pusat tersebut, di atas permukaan memang merupakan kerjasama Departemen Kesehatan dan Departemen Kesehatan Amerika. Tapi ternyata diam-diam dijadikan markas intelijen angkatan laut Amerika untuk mengembangkan senjata biologis. Alhasil, proyek NAMRU-2 AS semasa Siti Fadila Supari menjabat Menteri Kesehatan, telah dihentikan.

Agaknya, proyek ini oleh Amerika telah dimiliterisasi pada skala luas karena dengan pertimbangan untuk menciptakan superioritas persenjataan biologis yang belum bisa ditandingi oleh dua musuh potensialnya yaitu Rusia dan Republik Rakyat Cina.

Karena itu Amerika meneciptakan struktur kemiliteran dalam proyek ini dengan masing masing fungsi di dalamnya. Salah satu bukti adalah ketika poada 2008 lalu, pemerintah Amerika membentuk apa yang kemudian dikenal dengan National Center for Medical Intelligence (NCMI). Adapun salah satu tugasnya adalah untuk memperoleh dan menganalisis baik informasi terbuka maupun yang bersifat rahasia berkaitan dengan sitem, struktur dan fungsi pertahanan biologis(bio-defense) dari negara-negara lain. Bisa jadi, kasus terbongkarnya NAMRU-2 AS di Indonesia pada 2008 lalu, merupakan salah satu dari skema yang telah digariskan oleh pihak Washington tersebut.

Bahkan melalui struktur NCMI ini, Amerika bisa mendeteksi bagaimana cara dan sarana yang ditempuh negara-negara lain, termasuk Indonesia, berkaitan dengan mekanisme perlindungan jika menghadapi ancaman dan daya rusak biologis tersebut(Bio-protection). Bukan itu saja. NCMI juga dimaksudkan agar Amerika bisa mendeteksi riset-riset pengembangan bidang apa saja yang sedang dilakukan oleh negara-negara lain. Sekaligus untuk memperoleh virus aneka rupa di negera-negara tersebut yang kiranya bisa dikembangkan menjadi senjata biologis pemusnah missal. Untuk kemudian dikirim ke San Alamo, Amerika Serikat.

Beberapa informasi yang berhasil dihimpun tim riset Global Future Institute menunjukkan bahwa Amerika sedang berencana menciptakan berbagai upaya berkaitan dengan bio-teknologi dengan sistem produksi yang flexible sehingga bisa menghasilkan berbagai vaksin dan obat-obat anti virus yang belum pernah tersedia sebelumnya.



Bahkan, Defense Advanced Research Agency (DARPA), telah meluncurkan program 3 tahunan pengembangan Ilmu Pengetahuan bernama Prophecy, dengan tujuan untuk memprediksi evolusi berbagai virus, untuk menciptakan berbagai produk obat-obatan baru. Sehingga jika terjadi wabah penyebaran penyakit akibat adanya virus-virus berbahaya seperti Flu Burung di Indonesia dan beberapa negara ASEAN beberapa waktu lalu,
beberapa perusahaan-perusahaan raksasa bidang farmasi di Amerika, akan menjadi satu-satunya produsen di dunia yang memiliki resep tersebut, sekaligus pemegang monopoli perdagangan obat-obatan tersebut di seluruh dunia.

Sumber:http:/FNA/fas.org/irp/threat/Hendrajit

Minggu, Juni 12, 2011

Pangkalan Militer Amerika Ancam Keamanan Nasional Dan Regional

Keputusan Amerika Serikat untuk membangun pangkalan militer di Singapura, menurut para pakar sebagai penyempurnaan kebijakan ekspansionis militeristik negara adidaya itu di dunia. Padahal, kebijakan itu selain mendapat penentangan luas pada tingkat global, juga menuai protes dari rakyat Amerika sendiri.

Menteri Pertahanan AS, Robert Gates mengatakan, Washington perlu membangun pangkalan militer di Singapura untuk mendukung kapal-kapal perangnya di kawasan. Dalam kunjungannya ke Singapura untuk menghadiri Konferensi Keamanan Asia, yang digelar oleh International Institute for Strategic Studies (IISS), Gates menilai pembangunan pangkalan di Singapura sebagai bagian dari program pengokohan kemampuan militer AS di Laut China Selatan dan Laut Pasifik.

Termasuk dalam program tersebut, AS akan menempatkan sejumlah armada kapal tempur cepat yang khusus untuk operasi di perairan dangkal. Kapal-kapal tersebut akan menjadi generasi pertama kapal perang AS, yang akan ditempatkan secara permanen di negara kecil Asia Tenggara itu. Menurut sumber-sumber Kementerian Pertahanan Singapura, AS berencana mengirim satu atau dua kapal tempur tipe "Litoral" ke Singapura. Kapal tersebut memiliki panjang 400 kaki, dengan kecepatan tinggi, dan cocok untuk misi di perairan dangkal seperti Indonesia , Vietnam , Malaysia dan Filipina

Ini Akan Sangat Berbahaya Buat Keutuhan Indonesia Apabila dikemudian Hari, Demi Pulihnya Ekonomi Amerika maka Doktrin kontrol Militer AS Pada Sumber - sumber daya Alam Potesial Di Asia Tenggara Khususnya Indonesia ,Kelak Pemerintah AS dengan Meng atas Nama kan HAM + Demokrasi ,Militer Amerika membantu secara militer Gerakan Separatis seperti Aceh , Sumatera , Bangka Ataupun Daerah2 Lainnya ingin Memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia , ini penting untuk kebangkitan Ekonomi AS & Pemulihan Ekonomi sesuai Doktrin Milter AS Berkewajiban mengontrol Sumber2 Daya Mineral di Nusantara dan Kep.Spartlay yang sangat potensial dan melimpah

AS kembali mengandalkan kekuatan militer untuk melawan pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Timur, khususnya Cina, yang mengalami pertumbuhan cepat. Keunggulan AS di bidang militer, telah mendorong Washington untuk memanfaatkan instrumen ini dalam menghadapi para penentangnya di kawasan.

Intervensi nyata AS dalam sengketa wilayah di negara-negara Asia, terlebih sengketa kepulauan antara Cina dan Jepang atau Vietnam dan Filipina, dapat ditafsirkan sebagai kebijakan Washington untuk memanaskan suasana di kawasan. Tujuan lain AS adalah untuk memperkuat kehadiran militernya di perairan di sekitar Cina.

Pembangunan pangkalan militer AS di Singapura tentu saja akan mewujudkan impian negara itu untuk menguasai Selat Malaka, sebagai jalur strategis pelayaran internasional. Pasca peristiwa 11 September dengan alasan memerangi terorisme dan menjamin keamanan pelayaran Selat Malaka, AS ingin menempatkan pasukannya di kawasan paling sibuk itu. Namun, rencana tersebut mendapat penentangan dari negara-negara sekitar Selat Malaka, termasuk Indonesia dan Malaysia.

Akhirnya, AS berhasil merangkul Singapura dengan alasan untuk menjamin pelayaran kapal-kapal di Selat Malaka. Menurut para pengamat politik, keputusan itu akan memperuncing perlombaan senjata dengan Cina, sebagai dua negara yang saling berseteru. Dampaknya, stabilitas kawasan akan terganggu dan negara-negara regional akhirnya harus menanggung biaya hegemoni Militer AS Seperti Yang terjadi di Negara Negara Teluk Di Timur Tengah . (RM/NA)

Minggu, Juni 05, 2011

Inilah Demokrat dan Korupsi


Kompas Kmarin, Sabtu 4 Juni 2011, menurunkan berita yang mengutip pernyataan pengamat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti, soal nasib parta Demokrat pada pemilu mendatang.

Nama Partai Demokrat yang sudah dua kali memenangi perolehan suara terbanyak pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 dan 2009 lalu tampaknya hanya tinggal kenangan untuk Pemilu 2014.

Usai menghadiri diskusi "Indonesiaku Dibelenggu Korupsi" di Warung Daun, Jalan Woltermonginsidi, Jakarta Selatan, Ikrar mengatakan, dengan berbagai problema politik di partai itu akhir-akhir ini, kecil kemungkinan Demokrat akan kembali memperoleh kemenangan.

Dikatakannya, "Kalau menurut saya, maaf kata, dari awal saya berani mengatakan bahwa Demokrat is finish. Finish dalam arti kata, dia (Demokrat) akan sulit membangun suatu kemenangan politik pada 2014. Karena biar bagaimanapun, citra itu akan sangat sulit dibangun."

Apalagi, lanjut dia, Demokrat juga tak bisa menunjukkan moto partainya yang antikorupsi dan berjanji memberantas korupsi. Hal itu mudah terlihat dari sejumlah kasus korupsi yang disebut-sebut ternyata dimainkan oleh kader Demokrat sendiri, salah satunya adalah Muhammad Nazaruddin.

Borok partai bernuansa biru itu semakin terlihat, mengingat Nazaruddin diduga terlibat dalam kasus dugaan suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan. Belum selesai kasus itu, Nazaruddin juga dilaporkan melakukan percobaan suap kepada Sekjen Mahkamah Konstitusi Janedjri M Gaffar serta kasus pelecehan seksual dan kasus penipuan yang dilakukannya pada 2005.

Kehancuran Demokrat juga semakin terlihat ketika masalah Nazaruddin bergulir dan menimbulkan konflik internal partai tersebut.

Inilah Sebab Mengapa Korupsi Marak

Masih terkait pernyataan Ikrar, dalam diskusi "Indonesiaku Dibelenggu Korupsi", Antara melaporkan.

Ikrar Nusa Bhakti menilai kultur politik di Indonesia sudah tercemar korupsi, dengan ditandai banyaknya praktik korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah.

Menurutnya, "Pelaku korupsi di Indonesia sudah tidak malu dan tidak takut melakukan korupsi. Pejabat dan politisi yang sudah ketahuan melakukan korupsi tidak ada yang mudur dari jabatannya."

Menurut Ikrar, kalau di Jepang pejabat dan politisi yang ketahuan korupsi langsung mundur dari jabatannya.

Bahkan, masih kata Ikrar, ada pejabat di Jepang yang hanya menerima 50.000 yen atau sekitar Rp5 juta saat kampanye, kemudian dituduh korupsi, ia pun langsung mundur dari jabatannya.

Lebih lanjut dijelaskannya "Di Indonesia untuk menjadi pejabat dan politisi biayanya sudah sangat mahal, sehingga mendorong pejabat dan politisi berperilaku korup."

Ikrar mensitir, pernyataan politisi dari PDI Perjuangan, Pramono Anung, yang pernah mengatakan, untuk menjadi anggota DPR RI biayanya bisa mencapai Rp5 miliar.

Sementara itu, aktivis LSM ICW, Ade Irawan, mengatakan, praktik korupsi yang dilakukan pejabat dan politisi modusnya bermacam-macam di antaranya melakukan "mark up" APBN atau APBD.

Politisi, kata Ade, juga melakukan korupsi dengan cara kompromi dalam penyusunan anggaran baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Kompromi tersebut bukan dilakukan di DPR tapi dilakukan secara personal di luar sehingga sulit dilacak," katanya.

Rabu, Juni 01, 2011

Indonesia, Negara Terbaik untuk Berbisnis

Indonesia saat ini merupakan tempat terbaik di dunia untuk merealisasi ide-ide bisnis. Begitu asumsi dua lembaga internasional, The GlobalScan dan PIPA, yang melakukan survei untuk media Inggris BBC.

Angka persentase yang ditunjukkan menakjubkan. Dalam hampir semua pertanyaan survei yang dilakukan lembaga The GlobalScan di Inggris dan Program on Policy Attitudes PIPA di Washington, Indonesia keluar di peringkat atas. Misalnya saja, pada pertanyaan apakah inovasi dan kreativitas dihargai di Indonesia, 85% dari 1.000 responden Indonesia yang ikut survei menjawab "Ya”. Indonesia juga berada di peringkat atas pada pertanyaan apakah orang yang memulai bisnis baru, dihargai.

Sekitar 24.500 responden dari 24 negara memberikan masukan seputar optimisme ekonomi dan penghargaan terhadap budaya pengusaha. Pertanyaan yang diajukan meliputi seberapa mudah memulai bisnis baru di negaranya, apakah usahawan dihargai, dan apakah orang-orang yang memiliki ide bagus bisa merealisasinya tanpa banyak hambatan. Dalam daftar indeks yang dibuat berdasarkan survei itu, Indonesia mendapat rating tertinggi dengan 2,81.

Sedikit lebih baik daripada Amerika Serikat, seperti dikatakan Direktur Riset Global Scan, Sam Mountford, "Kebanyakan negara yang berada di peringkat atas dalam hasil riset ini adalah ekonomi-ekonomi termaju di dunia. Selain Indonesia, di jajaran atas itu ada Amerika Serikat, Kanada, Australia, jadi negara-negara industri. Karena itu sangat menarik bahwa Indonesia berhasil keluar dengan persentasi yang lebih baik daripada negara-negara itu. Kitapun bisa berasumsi bahwa ada sesuatu yang berjalan dengan baik."

Sam Mountford menduga upaya liberalisasi ekonomi dan pemangkasan pita merah administrasi menyumbang banyak untuk jawaban-jawaban positif itu. "Banyak negara-negara berkembang yang telah berusaha mengurangi pita merah penghambat itu secara substansial."

Tapi ia melihat banyak faktor lain. Karena gambarannya sedikit berbeda, pada pertanyaan apakah banyak yang memiliki ide baru untuk memulai usaha. Dalam hal ini, Indonesia tersaingi oleh Cina yang berada di posisi pertama untuk Asia. Juga dalam ide untuk memperbaiki kehidupan dalam komunitas, Cina berada di tempat pertama disusul oleh India dengan 51%, kemudian Filipina dan Australia. Indonesia berada di posisi ke lima.

Namun ketimbang di Eropa, ia melihat bahwa ekonomi di negara-negara Asia Tenggara lebih digerakkan dari bawah. Dalam hal ini Mountford menimbang kemungkinan alasan lain untuk tingginya angka pengusaha baru di negara berkembang, "Banyak negara Eropa yang memiliki jaringan keamanan sosial yang kuat dan memiliki industri besar. Sementara banyak pemerintah negara berkembang belum berhasil mengimplementasikan infrastruktur seperti itu. Bila seseorang tidak bisa mendapatkan pekerjaan dengan majikan yang baik, maka ia akan terpaksa kreatif dan memulai usaha sendiri, karena mereka tidak punya alternatif lain."

Tapi tentunya betapa membanggakan, seandainya indikasi yang terkumpul merupakan kenyataan di lapangan dan Indonesia memang memiliki tingkat keramahan tertinggi untuk ide-ide bisnis baru.

Edith Koesoemawiria

Jumat, Mei 20, 2011

Perpecahan ' Dilema Serius Ketua Pembina menyikapi Kader kader Partai Demokrat yang korup


Ketua Dewan Pembina / Pendiri Partai Demokrat Bpk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak fair saat menyikapi kasus-kasus yang melibatkan kader Demokrat.
Ketua Pembina SBY nampaknya masih mencoba melindungi kader yang terlibat kasus Sesmenpora seperti Nazaruddin dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng.walau fakta hukum berbeda Demikian Media Indonesia melaporkan.

"Saya jadi bertanya-tanya kalau sikapnya terhadap kadernya saja tidak fair, bagaimana dengan sikapnya terhadap kader partai lainnya?" ujar Ikrar saat ditemui di gedung DPD Ri, Jakarta, Rabu (18/5).Pengamat politik LIPI Ikrar Nusa Bakti menegaskan

Selain itu, Demokrat saat ini dalam kondisi yang sangat labil. Internal dalam Demokrat terjadi sikut-sikutan. Dirinya menilai, antara kubu dalam demokrat sedang saling menuding.

Ikrar mencontohkan, kubu Andi Malarangeng menuding kubu Anas Urbaningrum (Angelina Sondakh dan Nazaruddin adalah pendukung Anas Urbaningrum dalam kongres PD beberap waktu lalu, red).

"Ini justru memperlihatkan betapa bobroknya, labil dan lemahnya kesatuan dalam Partai Demokrat dalam menghadapi persoalan korupsi di Kemenpora ini," paparnya.

Ikrar melanjutkan, seharusnya kasus Nazaruddin dijadikan momentum oleh SBY dan Demokrat untuk membersihkan nama. Kasus tersebut semestinya digunakan oleh kader-kader PD untuk membongkar dan memberangus korupsi secara sistematis.

"Sayangnya ini tidak dimanfaatkan untuk memberangus korupsi sistemik dengan sistematis. Kalau mau memberangus seharusnya Andi Malarangeng disidik untuk mengetahui juga kemana aliran dananya," tegasnya.

Dirinya pun melihat tidak mungkin jika Andi tidak tahu kasus ini sebelumnya dan mengatakan tidak terlibat.

"Yah dia katakan tidak tahu atau tahu, dia adalah menteri yang gagal. Kalau tidak tahu dia gagal karena tidak tahu ada permainan itu yang saya yakin tidak mungkin tidak tahu. Kalau tahu berarti dia terlibat dan tentunya harus mempertanggungjawabkannya. Asumsi saya tidak mungkin dia tidak tahu, karena ada aturan presiden bahwa menteri harus tahu jika ada penggunaan APBN di atas Rp50 miliar," tuturnya.

Sementara, Andi Malarangeng menjelaskan, dirinya tidak takut bila memang KPK ingin memeriksa dirinya. "Sejak awal saya siap bekerja sama penuh dengan KPK menuntaskan kasus ini," ujar Andi.

Menurut Andi, perannya di Kemenpora memastikan seluruh kerja organisasi kementerian terutama untuk persiapan SEA Games berjalan dengan baik. "Dan semua persoalan-persoalan tidak menjadi hambatan bagi Kementerian," tandasnya.

Partai Demokrat; Pecah atau Tidak?

Partai Demokrat menunjukkan perpecahan. Partai milik SBY ini tidak mampu menunjukkan konsistensi pernyataan presiden dalam penegakan hukum.

Dualisme sikap di tubuh Partai Demokrat atas kasus yang melilit Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin menunjukkan perpecahan internal.

Pengamat Politik Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi menyatakan perbedaan ini menunjukkan perbedan tajam dalam tubuh partai.

"Justru indikasi perbedaan tajam ini bukan dari luar tetapi oleh pihak dalam," ujarnya ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (18/5).

Pendapat tegas Ketua DPP Partai Demokrat Kastorius Sinaga yang memberikan dua opsi terhadap Nazaruddin, yakni pemecatan atau pengunduran diri, justru dibantah oleh Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul.

Perbedaan ini menunjukkan jauhnya manajemen yang solid di internal Partai Demokrat. Ditambah lagi munculnya Tim Pencari Fakta (TPF) DPP Partai Demokrat menunjukkan buruknya proses penegakan kode etik di dalam tubuh Partai Demokrat.

TPF justru hadir untuk membantah proses yang berjalan melalui dewan Kehormatan Partai Demokrat terhadap Nazaruddin. "Tidak ada konsistensi dalam partai politik ini dengan sikap Presiden Yudhoyono, selaku Ketua Dewan Pembina, yang meminta penegakan hukum tanpa pandang bulu," tegasnya.

Ia memperingatkan dua tokoh Partai Demokrat, Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum untuk bersikap awas mengendalikan konflik internal. Karena konflik ini tengah dipertontonkan kepada publik.

Apapun sikap Partai Demokrat menjadi perhatian publik.Burhanuddin berharap KPK dapat mengambil langkah tegas dan cepat dalam menyikapi polemik ini. Ia tak mau KPK terpengaruh atas jabatan Nazaruddin di dalam Partai Demokrat.

"Kira-kira sekarang sudah tiga pekan sejak penangkapan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olah Raga (Sesmenpora). Harusnya KPK tak perlu perhatikan konflik internal Partai Demokrat, langsung saja ditindak maka jawabannya ada disana," tegasnya.

Namun demikian, Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) yang juga kader Partai Demokrat (PD), Andi Mallarangeng, membantah internal PD mengalami perpecahan usai mencuatnya kasus suap Sesmenpora. Kasus suap tersebut menyeret nama kader partai ini.

"Nggak ada urusannya dengan itu. Partai Demokrat selalu solid," kata Andi saat ditemui di Gedung Nusantara I sebelum rapat dengan Komisi X pada Rabu (18/5).

Andi mengatakan, kalaupun ada persoalan yang harus diselesaikan di internal partai, ada mekanisme yang berjalan. "Semua kader tahu mekanisme organisasi partai seperti apa. Ada unit di partai yang punya tanggung jawab," katanya.

Untuk kasus suap Sesmenpora misalnya, ada unit Dewan Kehormatan yang memproses dan saat ini masih bekerja untuk hal tersebut. "Silakan Dewan Kehormatan melakukan tugasnya," katanya. Ia sendiri pun berharap semua persoalan ini bisa tuntas sehingga kebenaran itu bisa benar-benar terlihat.
(Media Indonesia/Republika/Micom/AHF)

Jumat, Mei 06, 2011

The President’s Nightmare

Although he was careful lest he should gloat,
The president told the death of an ugly old goat
Afterwards, he went to his chambers to sleep
And began to dream when his REM was deep


In his dream, Osama was captured, not killed
At first, the president was thoroughly thrilled
That day had been delayed for ten long years
Osama as a captive first put an end to his fears

He imagined what the consequences might be
It could be more horrible than he wanted to see
Almost as if he were actually very wide awake,
Mr. Obama mused, what direction will this take?

Will the man just sit in the martyrs’ chair?
Having now been captured may put him there
What developments can we expect to ensue?
Will acts of violence his imprisonment renew?

What if insistent demands for the zealot’s release
Are the price his followers demand for peace?
How many deaths of innocents would be enough
To decide that holding him is just far too tough?

Most likely bin Laden we will hold for a while
But how soon, if ever, will he be put on trial?
If convicted, what punishment will we decide?
Shall he be put to death or in prison long reside?

The president kept dreaming in utter dismay
He didn’t know what to the nation best to say
As he was about to give in to most total grief
Realizing ‘twas a dream gave him such relief
By Elton Camp

Minggu, Mei 01, 2011

NII dan Pembiaran Pemerintah

Dalam beberapa hari ini, media massa Indonesia banyak menyoroti tentang kasus NII (Negara Islam Indonesia) dan muncul berbagai reaksi tentang hal ini. Antara Jumat (29/4) menyebutkan. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Samarinda, Kalimantan Timur, KH Zaini Naim, mensinyalir, gerakan Negara Islam Indonesia NII di kota itu sudah ada sejak lima tahun silam atau pada 2006.
Dikatakannya, "MUI Samarinda empat hingga lima tahun yang lalu sudah mendeteksi adanya upaya untuk merekrut orang masuk ke NII."

Perkembangan NII di Samarinda tegasnya sulit dideteksi karena penyebarannya dilakukan secara berpindah. Gerakan NII di Samarinda lanjut Zaini Naim, tidak dilakukan di kampus tetapi di luar dan di mushalla.

Ia menduga, gerakan NII juga terkait dengan keberadaan Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat.
Antara News (30/4) juga menurunkan laporan tentang sikap yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu yang menilai keberadaan kelompok yang menamakan diri Negara Islam Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Menurutnya, "Keberadaan NII harus kita perangi bersama karena menciderai nilai dari dasar negara Indonesia yaitu UUD 1945 dan Pancasila,"
Ralahalu mengajak, seluruh komponen bangsa di daerah ini meningkatkan kewaspadaan terhadap kegiatan-kegiatan yang mengarah pada gerakan yang bertentangan dengan NKRI.

Sikap serupa juga ditunjukkan Bupati Lebak H Mulyadi Jayabaya yang menegaskan gerakan Negera Islam Indonesia (NII) yang saat ini meresahkan masyarakat harus diberantas tuntas hingga ke akar-akarnya karena bisa melakukan perbuatan makar dan memecah persatuan dan kesatuan bangsa.

Ia mengatakan, selama ini gerakan NII sangat meresahkan masyarakat juga bisa menimbulkan kekacauan, terlebih mereka sudah melakukan tindakan kriminal dengan cara penipuan, pemerasan, dan penculikan.

Sebagian besar korban gerakan NII adalah mahasiswa dan pelajar.

Gerakan NII sangat membahayakan juga bisa melakukan perbuatan melawan pemerintah yang sah atau makar.

Sengaja Dibiarkan

Sebelumnya, menurut pemberitaan Kompas.com edisi Kamis (28/4), Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyatakan, kembali mencuatnya pergerakan kelompok Negara Islam Indonesia (NII) karena adanya pengabaian dan pembiaran oleh negara. Menurutnya, isu NII sudah ada sejak lebih kurang 20 tahun lalu. Namun, negara tidak hadir untuk menyelesaikan masalah ini. Padahal, Majelis Ulama Indonesia telah menurunkan fatwa ini sejak dulu, tetapi pemerintah tetap tak bisa menyelesaikannya.

Pembiaran inilah yang, menurutnya, membuat kelompok NII dengan mudah menyebar, bahkan sampai ke sekolah menengah atas dan di perguruan tinggi. Din menilai negara tidak mampu untuk memutus mata rantai dari kelompok NII ini.

Sikap Din itu seiring dengan ungkapan Peneliti Setara Institute Ismail Hasani yang mensinyalir, mencuatnya kembali gerakan Negara Islam Indonesia (NII) memunculkan dugaan bahwa intelijen tak bekerja hingga tuntas untuk menelusuri akar-akar radikalisme. Ia menduga, ada sisi politis dari oknum intelijen yang memang membiarkan kelompok radikal berkembang dan eksis dengan menyisakan satu orang anggotanya untuk menjaga aktivitas gerakan tersebut.

Detikcom hari ini juga menurunkan berita yang sama mengenai NII. Menurut mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi, pemerintah RI tidaklah sulit dan tidak butuh waktu lama dalam menumpas NII KW 9. Sebab pemerintah sangat mengetahui soal NII.

Dikatakannya kepada wartawan Jumat malam (20/4), "Yang dilakukan NII KW 9 sudah membahayakan negara, dan sesungguhnya pemerintah tidak boleh membiarkannya karena sudah jelas bertentangan dengan ideologi negara dan bertentangan dengan konstitusi."

Saat ini, kata Hasyim, rakyat Indonesia menunggu sikap negara yang tegas. Bagaimana pun sumbernya (NII, Red) harus ditutup, begitu juga dengan muaranya. Bagi para pelaku yang mengajar dan merekrut anggota baru NII KW 9, maka mereka harus berhadapan dengan hukum.

Hasyim juga menilai, selama ini ada kecenderungan pembiaran. Tindakan hukum hanya diberlakukan bagi yang pengebom dan tindakan kriminal lainnya. Padahal, itu hanya kasuistis tetapi akar dari pergeseran bangsa menjadi negara agama, belum ada langka-langka konkret yang dilakukan pemerintah.

Ajaran NII

Kini kita simak laporan dari Kompas.com hari ini yang menguak siapa sebenarnya NII dari mulut Mantan Menteri Peningkatan Produksi Negara Islam Indonesia, Imam Supriyanto. Dikatakannya, Islam yang sebenarnya bukanlah ajaran yang dulu diajarkan oleh organisasinya tersebut. Imam Supriyanto kini telah resmi keluar dari Negara Islam Indonesia (NII).

Imam menuturkan kepada Tribunnews.com bahwa banyak ajaran sesat dan menyimpang dari NII. Shalat lima waktu, misalnya, dianggap bukanlah kewajiban untuk dijalankan. Padahal, dalam Islam, hukum shalat lima waktu adalah wajib.

"Shalat ketika itu saya anggap hanyalah ritual, tidak wajib. Yang wajib adalah mencari sedekah, infak, sana-sini. Dengan cara apa pun, infak harus saya dapat karena mereka yang bukan NII akan kami anggap bukan Islam dan halal hartanya (untuk dimiliki)," cerita Imam.

Dari yang dia ceritakan itu kemudian terungkap bahwa para petinggi NII ternyata gemar minum red wine (anggur merah). Meminum anggur merah itu menurutnya dianggap halal karena dianggap sebagai tanaman yang banyak di surga.

"Kami meminum red wine karena anggur adalah tanaman yang menghiasi surga. Itu pemahaman kami dulu. Alhamdulillah, saya diberi petunjuk oleh Allah SWT, keluar dari NII," ungkap Imam.

Sebelumnya, Imam juga mengungkap aset NII dalam berbagai bentuk, mulai dari uang tunai, obligasi, hingga emas. Ia mengaitkan NII dengan Pondok Pesantrean Al Zaytun di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

"Saya berdosa kalau tak menyampaikan apa adanya. Jangan sampai ada yang mengikuti langkah salah saya ini," aku Imam.

Kini, Imam mengaku harus meniti perjalanan hidupnya dari awal lagi. Imam yang tinggal di Purwakarta kini menjadi petani untuk menghidupi istri dan keenam anaknya. (ANT/MZ)

Selasa, April 26, 2011

KENAPA REZIM KHADAFI DISERANG NATO NAMUN PARA PEROMPAK SOMALIA TIDAK DIBASMI



Rakyat Indonesia hari - hari ini sedang dirudung keprihatinan karena belasan pelautnya tengah disandera pembajak Somalia. Dalam sebuah berita online tentang perompak Somalia, ada seorang komentator yang bertanya, "Mengapa negara-negara Barat mau bersepakat menyerbu Libya, tetapi tidak ada tindakan yang mereka ambil untuk mengamankan Teluk Aden?

Sungguh sebuah pertanyaan yang kritis. Ya, mengapa perompak Somalia ‘dibiarkan' sedemikian merajalela? Masa sih AS dan NATO dengan persenjataan mereka yang sangat canggih tak mampu menumpas pembajak laut dari sebuah negara sangat-sangat miskin, Somalia?

Dulu saya pernah menulis mengenai indikasi ‘pembiaran' perompak Somalia itu, dengan mengutip analisis William Engdahl dari Global Research. Singkatnya begini, AS yang melancarkan serangan ke Yaman dengan alasan ‘mengejar Al Qaeda', sesungguhnya menghendaki perubahan rezim di sana. Yaman berbatasan dengan Arab Saudi di utara, Laut Merah di Barat, Teluk Aden dan Laut Arab di selatan, di seberang Teluk Aden ada Somalia, Jibouti. Di sebelah Jibouti berderet Eritrea, Sudan, dan Mesir. Dengan demikian, semua negara itu (Arab Saudi, Mesir, Somalia, Jibouti, Eritrea, Sudan, dan Yaman saling berhadapan dengan Selat Mandab (Bab el Mandab) yang super-strategis.Tanker-tanker minyak dari Teluk Persia harus lewat ke Selat Mandab, baru kemudian melewati Kanal Suez, dan menuju Mediterania.

Menurut Engdahl, jika AS punya alasan yang diterima opini publik internasional untuk memiliterisasi Selat Mandab, AS akan punya kartu truf di hadapan Uni Eropa dan China bila mereka ‘berani' di hadapan AS. Suplai energi China dan Eropa sangat bergantung dari Selat Mandab. Bahkan Selat Mandab bisa dipakai AS untuk menekan Arab Saudi agar tetap melakukan transaksi dalam dollar Amerika (sebagaimana pernah diberitakan media, Arab Saudi dan beberapa negara -termasuk Iran-pernah melontarkan keinginan untuk melakukan transaksi tidak dengan dollar). Engdahl juga menyebutkan adanya informasi dari Washington bahwa ada sumber minyak yang luar biasa besar di Yaman, yang sama sekali belum dieksplorasi.

Engdahl kemudian menyoroti kasus bajak laut Somalia yang membuat kacau di Selat Mandab selama dua tahun terakhir. Pertanyaannya: bagaimana mungkin bajak laut dari Somalia, sebuah negara yang berada di nomor teratas dalam list ‘negara gagal' (failed state) sampai punya senjata dan logistik yang canggih, sampai-sampai dalam dua tahun terakhir mampu membajak 80 kapal dari berbagai negara? Bahkan pembajak Somalia itu memakai gaya-gaya penjahat di negara maju: menelpon langsung kantor koran Times di Inggris, memberitahukan bahwa mereka sudah membajak. Saat ini, tercatat ada 56 kapal asing yang masih berada dalam ‘tawanan' pembajak Somalia beserta 800-an awak kapalnya. Selain kapal Indonesia "Sinar Kudus", ada kapal FV NN Iran yang ditawan sejak 2 Maret 2009 bersama 29 krunya.

Merajalelanya perompak Somalia di Selat Mandab memberi alasan kepada AS untuk menaruh kapal perangnya di sana. Pemerintah Mesir, Sudan, Jibouti, Eritrea, Somalia, Arab Saudi, sudah terkooptasi oleh AS sehingga diperkirakan tidak akan memberikan reaksi negatif bagi militerisasi AS di Selat Mandab. Kini, masih ada satu negara di sekeliling Selat Mandab yang masih perlu ditaklukkan: Yaman.
Pemerintah Yaman memang pro-AS, tapi masalahnya, Presiden Ali Abdullah Saleh tidak cukup kuat untuk mengontrol negaranya, karena itulah dia harus ‘digulingkan'. Aksi-aksi protes di Yaman saat ini, karenanya, sangat bersesuaian dengan keinginan AS.

Analisis Engdahl ini terasa klop dengan laporan dari AFP yang merilis pernyataan dari pejabat Interpol. Menurut mereka, aksi-aksi pembajakan di lepas laut Somalia dikontrol oleh sindikat kriminal, termasuk orang-orang asing (non-Somalia) yang tergiur oleh kesempatan untuk mendapatkan uang tebusan multi-juta dollar. Para pembajak itu memiliki senjata-senjata dan alat pendeteksi yang sangat canggih sehingga mereka mampu melakukan pembajakan di perairan dengan jarak yang sangat jauh, bahkan mencapai 1.200 nautical mil (=1380,935 mil) di lepas pantai Somalia. Mick Palmer, pejabat Interpol dari Australia, menyatakan bahwa ada bukti yang jelas, yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kecanggihan perlengkapan yang dimiliki para pembajak. "Jadi mereka mendapatkan bantuan yang sangat canggih dalam mendeteksi keberadaan kapal-kapal perdagangan besar," kata Palmer.

Tak heran bila Jean-Michel Louboutin, direktur eksekutif kepolisian di Interpol yang berbasis di Prancis menegaskan, "Ini adalah kejahatan yang terorganisasi."

Lebih jauh lagi, pejabat Interpol itu menjelaskan bahwa pembajak laut Somalia sebenarnya hanya mendapatkan sebagian kecil dari uang tebusan. Rata-rata, setiap dua juta dollar yang mereka dapatkan sebagai uang tebusan, hanya 10.000 dollar yang masuk ke kantong mereka. Sisanya, masuk ke kantong sindikat kriminal. Setengah juta dollar akan diambil oleh orang yang menghantarkan tebusan (biasanya diantarkan dengan helikopter yang mendarat di atas kapal yang dibajak), dan setengah juta dollar lagi diambil oleh negosiator.
Dengan tegas Palmer menyatakan, "Ini adalah sebuah industri besar. Besar sekali uang yang bisa dihasilkan dari pembajakan. Tetapi, para pembajak itu sendiri, banyak di antara mereka adalah remaja miskin, hanya mendapat sebagian kecil saja dari uang itu."
Jadi, bila kita kembali ke pertanyaan yang diajukan komentator di atas, setelah membaca uraian artikel ini, menurut Anda, apa jawabannya?[]

Minggu, April 24, 2011

U.S.A PELANGGAR HAM ATAU PEMBELA HAM





Departemen Luar Negeri AS setiap tahun, mempublikasikan laporan pelanggaran hak asasi manusia negara-negara dunia. AS mengklaim diri sebagai pemimpin dunia. Dengan laporan seperti ini, AS ingin diakui sebagai super power di dunia. Yang menjadi pertanyaan, mengapa hak asasi manusia mendapat perhatian besar sedemikian rupa dari Washington? Puluhan pakar dikerahkan untuk mempublikasi laporan tahunan hak asasi manusia (HAM) di seluruh dunia. Mengapa AS yang berkekuatan besar dari sisi militer dan ekonomi, masih membutuhkan kebijakan yang mengesankan sebagai pembela HAM di dunia?

Kecenderungan semacam ini sebenarnya muncul setelah hancurnya kekuatan Timur. AS setelah perang dingin, kehilangan Uni Soviet yang juga musuh terbesar di dunia yang secara tidak langsung melegalkan intervensi AS di berbagai negara. Setelah berakhirnya perang dingin, AS tidak memproduksi produk domestik bruto terbesar, tidak menganggarkan anggaran terbesar militer dan gudang senjata, serta tidak mempunyai hak untuk mengintervensi negara-negara.

Mau tidak mau, Washington dituntut untuk menjustifikasi superioritasnya di hadapan masyarakat dunia. Karena inilah, AS mengklaim sebagai pembela HAM dan demokrasi, bahkan klaim itu sengaja dimunculkan lebih kentara dibanding periode perang dingin.

Pelanggaran HAM di AS

Pada faktanya, hak asasi manusia adalah isu penting bagi kebijakan AS. Dari laporan itu, negara yang menjadi pendukung AS atau bukan dapat diketahui dengan baik. Laporan tahunan HAM yang dirilis Deplu AS juga dijadikan sebagai sikap AS atas negara-negara di dunia. Tak diragukan lagi, Republik Islam Iran menjadi pelanggan tetap dalam laporan pelanggaran HAM yang dirilis Deplu AS.

Iran disinggung sebanyak 80 halaman dalam laporan tahunan HAM yang dirilis Deplu AS. Pemublikasian pelanggaran HAM oleh Deplu AS dapat dikatakan sebagai tindakan pengulangan rutin. Akan tetapi perilisan itu kini kurang menjadi perhatian di dunia menyusul pelanggaran HAM AS di negeri sendiri dan negara-negara lain.

Pelanggaran HAM oleh AS sudah menjadi rahasia umum. Meski demikian, AS tetap tak malu diri dengan terus merilis daftar nama-nama negara yang diklaim sebagai pelanggar HAM. Iran, Rusia, Cina dan sejumlah negara lain penentang kebijakan Washington menjadi pelanggan tetap dalam daftar nama pelanggar HAM yang dibuat oleh AS. Bahkan klaim pelanggaran negara-negara itu dijabarkan secara detail.

Sejumlah media AS juga mengakui perilisan daftar nama negara pelanggar HAM sebagai alat Washington untuk menyudutkan negara-negara yang dianggap melawan kebijakan Gedung Putih. Buletin Foreign Policy yang juga termasuk media terkemuka di AS mempertanyakan klaim-klaim AS yang menuding Iran sebagai palanggra HAM. Dalam buletin itu disinggung bahwa AS tak memperhatikan hak manusia yang paling mendasar. Hal itu terjadi pada tindakan tentara AS yang dikirim ke negara-negara lain. Buletin juga menyebut pemberlakuan sanksi atas Iran sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang nyata oleh AS.

Media terkemuka AS itu juga menyinggung kejahatan-kejahatan AS seperti serangan militer ke dua negara, penculikan, penyiksaan atas ribuan tahanan di Guantanamo, Begram dan Abu Ghraib. Sumber yang sama juga menyebutkan kasus 15 tentara AS yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM dan penyiksaan terhadap para tahanan. Dilaporkan, "Dari 15 tentara hanya satu orang yang dinyatakan sebagai pelanggar hak asasi manusia dan penyiksa para tahanan. Pengadilan juga hanya menyatakan tiga dari semua tentara yang tersangka sebagai pihak yang bersalah, sedangkan sisanya dinyatakan bebas."

Koran lainnya yang mengungkap kriminalitas dan pelanggaran hak asasi manusia AS adalah Washington Post. Koran itu menyebutkan, sejumlah tentara AS membantai warga sipil Afghanistan yang tak bersalah. Bahkan disebutkan bahwa mereka membantai warga tak berdosa di Afghanistan dengan maksud hiburan. Ini benar-benar pelanggaran hak asasi manusia yang sama sekali tak dapat ditolerir. Yang lebih menyeramkan lagi, sejumlah tentara AS setelah membantai warga-warga sipil yang tak berdosa, memotong-motong jasad mereka.

Masih mengenai kekejian AS, Washington Post juga mengungkap bahwa AS benar-benar memanfaatkan Peristiwa 11 September dengan menangkapi semua pihak yang hanya dicurigai sebagai teroris. Mereka diculk dan dijebloskan ke penjara-penjara rahasia. Tak dapat dipungkiri, pembuatan penjara-penjara rahasia merupakan pelanggaran nyata. Para warga yang hanya sebatas dicurigai sebagai teroris langsung dipenjarakan tanpa prosedur pengadilan. Ini semua dilakukan oleh AS yang mengklaim sebagai pendukung HAM. Lebih dari itu, penyiksaan para tahanan di penjara-penjara rahasia menjadi skandal tersendiri bagi AS.

Obama dan HAM

Banyak skandal pelanggaran HAM yang dilakukan oleh AS. Sebagian pelanggaran HAM itu disebutkan dalam buku biografi Mantan Presiden AS, George W.Bush. Setelah itu, Barack Obama muncul sebagai Presiden AS yang menang dalam pemilu setelah mengangkat slogan-slogan pemanis yang di antaranya adalah penutupan penjara-penjara rahasia dan pengadilan atas para pelaku penyiksa di masa pemerintah Bush. Namun setelah Obama duduk di kursi kepresidenan, slogan yang disuarakan hanya sebatas janji tanpa realisasi.

Beberapa lama setelah menjadi Presiden AS, Obama menyatakan bahwa tidak ada pengusutan hukum bagi para perwira yang terlibat dalam kekerasan interogasi dan penangkapan para warga yang dicurigai teroris. Menurut pandangan Obama, para perwira hanya melakukan ketetapan dan instruksi yang ada. Untuk itu mereka tidak dapat diadili." Lebih lanjut, Obama mengatakan, "Menghabiskan waktu untuk mengecam masa lalu, tak akan menyelesaikan masalah."

Dalam laporan Kementerian Kehakiman AS disebutkan bahwa menelanjangi secara paksa, memukul perut dan muka, mencampur aduk makanan, membenturkan ke tembok buatan, mengikat dengan ikatan yang menyakitkan, menggunakan serangga dalam mengintimidasi para tahanan, mengeksekusi adalah hal -hal yang dikategorikan sebagai palanggaran hak asasi manusia. Akan tetapi menggunakan cara penyiksaan terburuk untuk interogasi terhadap tersangka tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia."

Iranphobia

Departemen Luar Negeri AS merilis laporan tahunan pelanggaran hak asasi manusia dan menjadikan Iran sebagai negara yang disorot secara khusus dalam laporan itu. AS sengaja melakukan itu dengan beberapa tujuan. Di antara tujuannya adalah Iranphobia di tingkat kawasan. Dengan cara ini, pengaruh Revolusi Islam Iran dapat diantisipasi di tengah gejolak kebangkitan rakyat di kawasan.

Tak diragukan lagi, kebangkitan rakyat secara serentak di kawasan merupakan kegagalan total politik AS. Apalagi AS selama ini dikenal sebagai sahabat dekat rezim-rezim penindas. Dengan kebangkitan rakyat di kawasan, AS benar-benar dihadapkan pada kondisi yang membingungkan. Pada saat yang sama, rezim-rezim penindas di kawasan adalah pihak-pihak yang menguntungkan kebijakan Washington.

Kebencian masyarakat atas AS bahkan dapat dipastikan sebagai faktor kebangkitaan rakyat di kawasan. Di Mesir, masyarakat menolak intervensi AS yang selalu merugikan kepentingan bangsa. Hal itu ditunjukkan rakyat Mesir dengan tetap berada di Bundaran Al Tahrir selama Hosni Mubarak yang juga antek utama AS di kawasan, tak diadili dan dihukum. Di Bahrain, masyarakat tetap menuntut demokrasi di negara mereka yang malah dihabisi oleh rezim Al Khalifa dan Saudi. Semua itu menunjukkan bahwa AS akan terkucilkan di kawasan, bahkan dunia. Selamat tinggal AS. (IRIB/AR/NA)

Selasa, Maret 22, 2011

Belajar dari Jepang , Sekarang kita Bangun Pusat Listrik Tenaga Nuklir Yang Aman

Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta mengatakan masyarakat tidak perlu paranoid dengan rencana pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).Seperti diberitakan Antara, Gusti usai membuka Rapar Koordinasi Regional (Rakoreg) Jawa di Yogyakarta, Senin (21/3) menuturkan, "PLTN ini perlu kita siapkan karena nanti energi fosil yang kita gunakan untuk pembangkit listrik akan habis".
Menurut dia, masyarakat tidak perlu takut dengan PLTN karena energi yang dihasilkan lebih bersih untuk lingkungan dibandingkan emisi batubara dan murah dibandingkan energi lain, meskipun investasi awal cukup besar.Ia menyarankan untuk saat ini energi yang aman dari sumberdaya alam lainnya seperti batubara, panas bumi dan air masih bisa digunakan, meskipun PLTN juga perlu dipersiapkan.

Gusti menjelaskan, dalam pembangunan PLTN yang harus diperhatikan yaitu bahan bakunya harus dipersiapkan, dan kesiapan untuk mengolahnya serta adanya tenaga ahli. Tempat pembangunan PLTN juga harus dipilih yang aman dari bencana alam.Dia menambahkan,” yang terpenting adalah menyiapkan mental masyarakat secara psikologis untuk menerima PLTN karena saat ini masyarakat trauma dengan nuklir terutama setelah berita kebocoran PLTN Fukushima, Jepang, akibat bencana gempa dan tsunami."Masyarakat kita sudah takut duluan, mereka tidak sadar bahwa di Indonesia sudah ada tiga reaktor nuklir meskipun bukan untuk PLTN tapi untuk penelitian," tambahnya.Dalam pembangunan reaktor nuklir, pengamanan juga menjadi hal utama yang dipikirkan yaitu lima lapis pengaman”, Ujar.Menteri Lingkungan Hidup

Hal paling penting adalah penyimpanan limbah nuklir yang harus hati-hati karena biasanya yang menimbulkan radiasi adalah limbahnya."Hal-hal yang harus disiapkan adalah persiapan dari segi fisik dan mental masyarakat," kata Gusti.
Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mensyaratkan bahwa jika ada kegiatan yang memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan maka harus memiliki Amdal.
Sebelum PLTN dibangun membutuhkan Amdal dan masyarakat berkesempatan untuk protes jika tidak setuju pembangunan tersebut lewat Amdal, kata dia.


Tidak hanya gempa dan sapuan tsunami, Jepang kini terancam bencana radiasi nuklir. Dalam empat hari, tiga reaktor di instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima Dai-ichi meledak. Sementara, unit reaktor keempat sempat terbakar hebat. Akibatnya sungguh mengerikan. Zat radioaktif kadar tinggi melalangbuana ke udara, bahkan hingga ratusan kilometer jauhnya. Sampai ke Tokyo.Ironisnya, momentum tersebut justru dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk menebar ketakutan lebih jauh soal bahaya nuklir. Bahkan tiba-tiba gerakan anti-nuklir menyeruak kembali di Indonesia.

Pakar fisika nuklir dari Tsukuba Jepang, Iwan Kurniawan menilai, rencana pembangunan PLTN di Indonesia tidak harus dibatalkan.Karena Indonesia dinilai Sangat siap untuk menangani masalah jika terjadi kebocoran nuklir.

"Kita Mungkin nggak sanggup. Bencana di Aceh [tsunami] dan Yogyakarta [letusan Gunung Merapi] saja tidak sanggup ditangani. Itu debunya, wedhus gembel, kelihatan. Kalau nuklir tidak terlihat," ujar Iwan dalam diskusi bertajuk 'Gerakan Anti PLTN di Indonesia' di Jakarta, Rabu 16 Maret 2011.Dari sisi teknologi, Iwan menegaskan, Jepang sangat jauh berada di atas Indonesia. Namun, saat menghadapi masalah kehancuran PLTN-nya saat ini, Jepang kewalahan. Apalagi Indonesia, yang menurut Iwan, tidak menguasai teknologi, khususnya nuklir. "Pengalaman kita adalah membeli. Jangan harap bisa menguasai teknologinya jika terus membeli. Indonesia tidak pernah mengembangkan teknologi apapun, tidak melakukan riset, maunya beli Kecuali kita mempersiapkan Tenaga Ahli Nuklir dengan cepat dan mau mengembangkan Riset2 ," tuturnya. Jika didasari untuk pembangkit tenaga listrik, Iwan menyatakan, pemerintah harus lebih kreatif lagi untuk mencari sumber daya lain pengganti minyak. Menurutnya, bio diesel dan bio fuel sangat tepat dijadikan sumber energi listrik,Walau untuk nuklir Harus Tetap dikembangkan demi diversifikasi sumber Energi

Senada, aktivis Greenpeace, Nurhidayati menyatakan, banyak yang memuji standar keselamatan, kedisiplinan dan kesiagaan bencana Jepang. Juga teknologinya. Itu saja masih kebobolan. "Bagaimana masyarakat bisa yakin bahwa, apa yang diterapkan Indonesia akan lebih baik atau setidaknya pada tingkatan penanggulangan yang sama?" katanya.

Perlukah tenaga nuklir dipertahankan?
Sebagaimana diberitakan Vivanews, Profesor Nuklir dan Teknik Radiasi di George W Woodruff School of Georgia Institute of Technology. Glenn E. Sjoden menulis opininya kepada CNN. Disadur dari CNN, Sjoden berpendapat perlu membuat tenaga nuklir yang aman.Menurutnya, saat ini tidak ada energi alternatif selain non fosil yang dapat menciptakan energi besar untuk memenuhi kebutuhan dunia selain dari tenaga nuklir.Perlu dicatat, reaktor di Daiichi telah didesan sebagai reaktor modern, tidak mempunyai pendingin aktif yang dibutuhkan, dan panas dari peluruhan akan dihilangkan melalui mekanisme pendinginan konveksi otomatis yang terdapat di semua desain reaktor modern. Namun hanya bagian unit yang lebih tua memerlukan pendinginan aktif untuk menghilangkan panas peluruhan.

Penggunaan air laut menandakan reaktor tidak akan pernah lagi menghasilkan daya listrik yang berguna untuk Jepang. Pasalnya air laut mengakibatkan kerosi yang membuat pembangkit tidak bisa dioperasikan. Secara keseluruhan, langkah ini memberikan kontribusi namun juga merusak sistem pembangkit.
Selanjutnya adanya radiasi yang disebarkan ke publik dalam dosis tinggi memunculkan spekulasi dan kepanikan.

Membuat tenaga nuklir yang aman

Sjoden menilai adanya kejadian di Jepang ini perlu menjadi perenungan banyak pihak, terutama kebenaran bahwa tidak ada tenaga alternatif selain fosil yang dapat membuat daya besar untuk memenuhi kebutuhan tenaga selain dari nuklir.
Tentu bisa menggunakan angin matahari,tenaga air, biomassa dan sejenisnya. Namun, secara kolektif, energi alternatif itu akan digunakan 20 persen dari kebutuhan energi. Untuk menjaga pemanasan global, listrik yang bersih, menghilangkan pemadaman listrik, hal itu dapat dilakukan dengan tenaga nuklir modern yang pasif aman dengan desain terbaru.

Lalu bagaimana dengan masalah sampah nuklir? di Prancis selama 40 tahun penggunaan nuklir tidak ada masalah sampah energi. Sebagian negara mendaur ulang bahan bakar yang digunakan, karena 95 persen bahan bakar dapat didaur ulang kembali ke reaktor dan digunakan lagi. Membuat tenaga nuklir merupakan sumber energi yang paling "hijau",
"Kita perlu mengambil jeda. Sebagai peristiwa di Jepang tentu besar, dan kita perlu merenungkan bersama cara-cara untuk meningkatkan di semua tingkat. Namun, saya percaya kita perlu cerdas dan melanjutkan misi tenaga nuklir untuk masa depan yang berkelanjutan" tulis Sjoden

Sikap Indonesia
Pemerintah Indonesia memastikan penggunaan pembangkit tenaga listrik nulkir (PLTN) merupakan opsi terakhir yang akan ditempuh. Pemerintah akan lebih mengandalkan sumber energi lain untuk menambah pasokan listrik nasional.
"Saya hanya ingin sampaikan ada atau tidak ada gempa di Jepang, pemerintah Indonesia menempatkan nuklir sebagai pilihan terakhir," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa usai Pembukaan Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu, 16 Maret 2011.Indonesia, lanjut Hatta, belum sepenuhnya memanfaatkan penggunaan energi alternatif untuk pembangkit listrik. Selain itu, pilihan untuk menggunakan energi campuran juga masih menjadi pilihan pemerintah untuk menambah daya listrik nasional."Kalau tidak ada energi lain, sepanjang kita punya energi alternatif, atau energi mix, PLTN itu letaknya dipilihan akhir. Dengan tidak menutup diri, tapi itu pilihan terakhir," katanya.

Untuk mendorong penambahan daya listrik nasional, pemerintah mengaku akan mempercepat penyediaan gas, diantaranya dengan membangun LNG Receiving Terminal.Indonesia sebelumnya juga pernah mewacanakan pembangunan PLTN untuk mengatasi krisis energi nasional. Awalnya, pemerintah berencana membangun PLTN di Semenanjung Muria, Jawa Tengah. Namun hingga saat ini rencana tersebut tidak pernah terealisasi.

Pilih Dampak dari Tetangga atau Negeri Sendiri ?
Berbeda dengan pemerintah pusat yang lebih berhati-hati, DPRD Kepulauan Bangka Belitung justru lebih agresif dan berani soal rencana pembangunan PLTN.
Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung Ismiryadi menegaskan rencana PLTN di provinsi itu harus terus berjalan. Indonesia harus memilih dampak dari PLTN di Bangka Belitung atau di Singapura.Seperti dikutip harian Kompas, Ismiryadi mengatakan, saat ini beberapa negara tetangga Indonesia sedang merencanakan pembangunan PLTN. Malaysia dan Vietnam sudah mengungkapkan rencana pembangunan PLTN."Kalau ada apa-apa dengan PLTN di sana, apa ada jaminan dampaknya tidak sampai ke Indonesia? Kalau masih ada dampaknya, kenapa tidak dibangun sendiri di sini. Pilih dampak dari Babel atau dari negara tetangga?" ujarnya di Pangkal Pinang, Kamis (17/3).,Kebocoran reaktor PLTN Fukushima Daiichi, Jepang Bukan alasan menghentikan rencana PLTN di Babel. Jika alasannya adalah kekkhawatiran bocor akibat gempa, seharusnya malah dicari cara membangun PLTN tahan gempa. "Apalagi studi kelayakan menunjukkan Babel relatif aman dari gempa," ujar Ketua DPRD Bangka Belitung Ismiryadi

Sumber : (Antara , CNN, Vivanews )


Pengikut dari 5 benua

Arsip Blog