Qaher mirip dengan F/A-18

Iran pada Sabtu (2/2) meluncurkan jet tempur terbaru yang diproduksi di dalam negeri, yang menurut para pejabat militer dapat menghindari radar.

Presiden Mahmoud Ahmadinejad mengatakan dalam sebuah upacara yang ditayangkan stasiun televisi pemerintah bahwa Qaher F-313, atau Dominant F-313, menunjukkan keinginan Iran untuk “menguasai puncak-puncak ilmu pengetahuan.”Presiden Mahmoud Ahmadinejad  mengatakan jet Qaher 313 “membawa pesan persaudaraan, perdamaian dan keamanan.” Ia mengatakan jet itu “tidak memicu ancaman terhadap siapapun.”Jet itu diperkenalkan dalam perayaan yang ditayangkan televisi pemerintah.

Republik Islamis itu terkena embargo senjata internasional, yang melarang negara itu membeli jet tempur dan suku cadang baru untuk armada angkatan udaranya yang menua.

Iran sedang merayakan peringatan ke-34 revolusi 1979, yang menggantikan dukungan Amerika dengan sebuah pemerintahan Islamis.

Qaher merupakan salah satu dari rancangan pesawat yang dibuat militer Iran sejak 2007. Pemerintah di Tehran telah berulangkali mengklaim telah mengembangkan teknologi-teknologi militer canggih pada beberapa tahun terakhir, namun klaim-klaim tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen karena negara tersebut tidak mengeluarkan detail teknis mengenai persenjataannya.

Republik Islam tersebut meluncurkan program militer swasembada pada 1980an untuk mengatasi embargo senjata Barat yang melarang ekspor teknologi dan peralatan militer ke Iran. Sejak 1992, Iran telah memproduksi sendiri tank-tank, kendaraan personel berlapis baja, misil, torpedo, pesawat tak berawak (drone) dan pesawat tempur.

“Qaher merupakan pesawat yang sepenuhnya dirancang dan dibuat oleh ahli-ahli penerbangan kami. Pesawat ini dapat menghindari radar dan dapat terbang secara rendah, membawa senjata, menarik pesawat musuh dan mendarat di lintasan pendek,” ujar Menteri Pertahanan Ahmad Vahidi.

Vahidi mengatakan bahwa bahan-bahan yang canggih digunakan dalam memproduksi tubuh pesawat, menjadikannya pesawat siluman Iran yang terbaik.

Meski demikian, beberapa laporan menyebutkan bahwa program Iran bergantung pada peralatan yang dipasok oleh kontraktor-kontraktor pertahanan internasional dan bahwa pesawat itu memiliki suku cadang yang dibuat di luar negeri atau menggunakan teknologi luar dalam rancangan domestiknya.

​​Foto-foto Qaher yang dirilis oleh kantor berita IRNA dan gambar-gambar dari stasiun televisi pemerintah menunjukkan pesawat jet berkursi tunggal, yang digambarkan sebagai pesawat tempur pengebom yang dapat menyerang pesawat lain dan target-target di darat.

Stasiun televisi berbahasa Inggris di Iran Press TV mengatakan Qaher mirip dengan F/A-18 buatan Amerika, pesawat canggih yang dapat bertempur di udara maupun menembus pertahanan udara musuh untuk menyerang sasaran di darat.

Namun Hasan Parvaneh, pejabat yang bertanggung jawab atas proyek tersebut, mengatakan bahwa rancangan fisik pesawat Iran itu unik dan tidak memiliki kesamaan dengan jet tempur asing mana pun.

“Pengembangan tergantung dari kemauan kita. Jika kita memiliki kemauan, tidak ada yang dapat menyerang kita di sana,” ujar Ahmadinejad pada upacara inaugurasi di Tehran.

“Kita pernah mengimpor mobil dan merakitnya di sini. Sekarang kita ada di satu titik di mana kita dapat merancang, membangun dan menerbangkan pesawat ke udara.”
Ahmadinejad mengatakan Qaher dibangun untuk menangkal ancaman.

“Ini bukan untuk ekspansi, namun untuk menangkis ancaman,” ujarnya, seraya mengklaim bahwa pesawat tersebut merupakan salah satu jet tempur paling canggih di dunia.

Pada 2007, Iran meluncurkan apa yang disebutnya jet tempur buatan dalam negeri pertama, yaitu Azarakhsh atau Petir. Pada tahun yang sama, pemerintah Iran mengklaim bahwa Azarakhsh telah mencapai tahap produksi industrial.

Saeqeh, atau Guntur, merupakan turunan dari Azarakhsh. Iran meluncrukan skuadron pengebom tempur Saeqeh pada pameran udara September 2010

Menuju Indonesia Maju dan Berkedaulatan Penuh 2013 - 2014

 

Kekuatan Imperialisme  Barat yang dipimpin Amerika Serikat bekerjasama dengan Inggris, Australia dan Malaysia terbukti dalam sejarah telah menggulingkan Presiden Soekarno . kelompok negara2 tersebut  berperan aktif  lahirnya Rezim kekuasaan Orde Baru yang dipimpin  Mayor Jendral Soeharto ( ketika masih berpangkat Letkol. Soeharto adalah salah satu Perwira dari 27  orang Perwira ABRI Anti ideologi Komunisme . mulai dibina Blok Barat sejak  tahun 1956 sebelum Letkol. Soeharto  diangkat menjadi KASTAF  KODAM  IV Diponegoro )  oleh  sebab itu, di awal masa kekuasaannya Orde Baru sesungguhnya secara total bekerja untuk melayani kepentingan2 Amerika Serikat dan Dunia Imperialisme Barat. Hal ini bisa dilihat dari kerja lembaga intelijen Indonesia yang banyak mengerjakan tugas-tugas dari CIA, bahkan sejumlah satuan2 intel indonesia dibentuk dan didanai CIA. 

                   Tidak salah jika banyak Pengamat dengan sinis menyatakan jika :

Indonesia pasca Soekarno sebenarnya merupakan negara bagian Amerika Serikat ke-51 setelah Hawaii. Diakui atau tidak diakui, hal ini terus berjalan sampai detik sekarang ini.

Dicari Presiden Indonesia yang Cerdas , Berani dan Berdaulat penuh juga Bermartabat & Bukan lagi yang terpilih Kepala Operator Negara binaan Pemodal  Asing

Sejatinya, peningkatan konflik di Indonesia, terutama konflik horizontal sejak Reformasi 1998, merupakan konsekuensi dari dianutnya liberalisme, yang secara filosofis mensyaratkan kebebasan individual. Sebagai perwujudannya dan demi demokrasi, Indonesia pun terbuka bagi ideologi transnasional atau kelompok mana pun, termasuk ideologi radikal yang bertentangan dengan Pancasila. Celakanya, rakyat dihadapkan pada aspek pendidikan, kesejahteraan, dan kedewasaan berdemokrasi—termasuk para politisi—yang masih jauh dari memadai, yang muncul adalah atmosfer kebebasan luas nyaris tanpa batas. Dengan demikian, tak mengherankan kalau pada akhirnya masyarakat kita menjadi rentan konflik.memperingatkan ancaman disintegrasi bangsa yang dihembuskan kekuatan asing.  Demi  eksploitasi sumber daya Mineral bernilai ekonmi tinggi yang ada di Wilayah Indonesia

Kekuatan asing saat ini semakin agresif menyulut konflik sektarian demi memperkeruh situasi dan kondisi dalam negeri . Periode tahun 2011 – 2012 terjadi 92  kasus  konflik sosial  ekonomi  dalam bentuk konflik  kekrasan dan kerusuhan ,baik konflik horizontal ataupun Vertikal  di sejumlah wilayah di Republik Indonesia  bahwa ternyata sumber konflik dan kekerasan sosial sebagian besar berakar dari pola pembangunan yang terlalu bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, berwatak sentralistik, dan bersandar penuh pada mekanisme pasar. Namun Polri  di beberapa lokasi konflik terpaksa  menjadi musuh Rakyat karena dibayar untuk membela kepentingan dan menjaga asset Perusahaan Multi Nasional di lokasi konflik  yang notabene Perusahaan dimiliki oleh Para Pemodal Asing   

Waspada terhadap  Neo Subversi.

Indonesia  10 tahun yang lalu direncanakan akan di balkanisasi oleh Australia , Malaysia  Papua New guniea , Inggris  serta  Selandia Baru dalam 4 tahun  namun karena  kepentingan keamana dan ekonomi  ditentang oleh  Amerika  , Jepang , Jerman  dan Belanda  walau begitu  mereka  sepakat secara bertahap membangun  Pilar Penjaga Keamanan disekitar Nusantara apabila Proses Liberalisasi Indonesia mengakibatkan  Perpecahan  maka  perlu  Pilar Pengaman Regional  dari akibat Konflik  multi dimensi yang berkepanjangan karena  pecahnya Indonesia  yang pasti akan  menganggu Keamanan Regional  secara langsung . Maka  Punah lah  identitas Negara Indonesia dari Peta Dunia 

Disinyalir saat ini lebih dari 28000 personil intelijen asing dan lebih dari 180000 warga negara Indonesia yang menjadi antek sel – sel  intelijen aktif  yang beroperasi di 33 Propinsi mereka ada yang di setiap lembaga pemeritahaan , Parlemen , yudikatif  dan di Pusat dan Daerah   ,baik itu Pengusaha , karyawan swsata , Tokoh Partai Politik  Mahasiswa , mereka menyusup  hampir disetiap strata sosial masyarakat  Indonesia   

"Namun Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi, cara melakukan subversi pun mengalami perkembangan. Tidak lagi melalui cara-cara pertumpahan darah atau perang saudara seperti yang dahulu dilaksanakan, namun saat ini neo subversi lebih halus dengan menggunakan gerakan rakyat / people power dalam usahanya untuk menggulingkan Pemerintah yang sah atau memecah belah suatu negara  contoh : penggulingan Pemerintahan Sukarno, Suharto , Presiden Dominika ,Tunisia ,Libya, Mesir dan Pecahnya Negara  Uni Sovyet , Yugoslavia ,Chekoslowakia  adalah bukti keberhasilan Operasi Neo Subversi “ 

                                                                                                                                                    

Walau terjadi sejumlah kerusuhan di berbagai wilayah di Indonesia  Namun api konflik itu berhasil dipadamkan berkat partisipasi aktif masyarakat padahal  musuh menduga Agenda Sepuluh tahun Proses Disinterigasi  Negara Kepulauan Indonesia Raya  yang mereka jalankan Pemerintah Pusat dan Daerah bersama TNI Polri berkewajiban untuk mengambil sikap tegas menyikapi instabilitas terbaru yang disulut kekuatan asing tersebut. pada aspek pencegahan dan penangkalan, termasuk bagi aneka macam potensi konflik di Tanah Air. Berangkat dari penilaian lingkungan strategis, secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terletak pada posisi amat strategis, dan memiliki kekayaan sumber daya alam yang Strategis dan melimpah. Konsekuensinya, beredar kepentingan asing yang berpotensi menimbulkan konflik.Secara demografis, kita punya keanekaragaman Etnik dengan multiaspek luar biasa. Di satu sisi, kondisi ini keunggulan komparatif bangsa. Namun, di sisi lain, kandungan konfliknya cukup tinggi sehingga kalau tak dikelola baik, akan muncul konflik nyata. Dengan demikian, secara natural / kodrati Indonesia memang mengandung potensi konflik cukup tinggi. Apalagi dengan situasi aktual yang liberalistik.Masalah-masalah yang bisa mengancam integrasi negara. Semuanya harus dimulai dari self perseption. Masalah yang terkait dengan self perseption adalah masalah kerusakan lingkungan hidup, transnational crime, pangan, dan separatisme. Transnational crime meliputi ilegal logging, money loundring, cybercrime.  

"Meski menghadapi banyak tekanan dan konspirasi musuh  Asing setelah 15 tahun Reformasi 1998,  Rakyat negara ini semakin cerdas berkepribadian kuat, berpengaruh dalam percaturan transformasi regional dan global, Bukti bahwa Rakyat  Bangsa  Indonesia  adalah  bangsa yang besar, arif, cermat dan cepat mengenali musuh  asing , dalam kurun  10 tahun  berhasil mencapai kemajuan besar di berbagai bidang baik pertahanan ataupun sosial ekonomi "Bukti peran aktif rakyat bersama TNI + POLRI  beserta  elemen Pemerintah baik Di Pusat dan di Daerah   adalah mereka yang telah  teruji oleh waktu setia pada Persatuan Indonesia telah  sukses  di  40  titik lokasi Konflik mereka  berhasil  melumpuhkan fitnah yang  disulut intelijen asing & anasir jaringannya  hingga  Konflik kerusuhan  Sosial dan ekonomi dapat didamaikan di beberapa lokasi Konflik di Nusantara "

"Yang memampukan seorang Penguasa bijak dan Jenderal yang baik untuk bisa menyerang, menaklukkan dan mencapai hasil yang melebihi jangkauan manusia biasa adalah informasi awal."

-- Sun Tzu - The Art of War -

Inti dari pekerjaan intelijen adalah memenangkan informasi. Dalam doktrin militer, informasi merupakan bagian integral dari komando dan kendali yang merupakan kunci setiap operasi.Namun hingga awal Tahun 2013 , belum ada kesepakatan dan kesamaan persepsi di  benak masyarakat., adalah perlu segera disosialisasikan  Skenario terburuk keamanan nasional  menurut  Analisa Intelijen Indonesia  di masyarakat    akan menggairahkan Persatuan  Bangsa dan rakyat akan bangkit dan rakyat sadar  kewajiban  Bela Negara  sehingga rakyat akan bertanya pada Komunitas Intelijen didaerah  setempat akan kebenaran hakiki setiap issu yang beredar dari  persoalan yang berpotensi konflik/  peka  di daerah setempat maka  apabila  Komunitas Intelijen daerah setempat memberikan informasi dengan azas kebenaran, jujur tidak berpihak , maka Rakyat tidak akan mudah lagi di adu domba oknum antek musuh asing baik melalui  SMS atau orasi – orasi  / Pamflet yang di sebar oleh lembaga swadaya yang  berkedok demi kesejahteraan/ kemanusiaan  . Kewajiban setiap lembaga  intelijen Negara  manapun di dunia untuk terpercaya informasinya  dan mampu memobilisasi  masyarakat nya agar jangan menjadi alat kepentingan asing , tidak mudah  percaya janji janji  mesin Propaganda  Musuh Asing.

Spy  versus  Spy

Kewajiban Pemerintah dan  Intelijen Indonesia yang mendesak  saat ini  adalah merubah citra angker tertutup Lembaga Intelijen Negara (BIN) menjadi  lembaga Intelijen Negara  lebih modern &  humanis agar  dicintai rakyat dan segera  sosialisasikan  bahaya  Neo Subversi serta membangun kepercayaan Rakyat  bahwa  Intelijen  Negara Indonesia  adalah Sahabat  sejati setiap warga / rakyat Indonesia  .

Pemerintah Indonesia  2014 – 2019

Akankah  roda  Pemerintahan Negara 2014 – 2019  dapat menjadi Pemerintah Pusat sampai  Pemerintah Daerah bisa berjalan  konsisten  , peka serta memahami dengan baik  dinamika rakyat agar dapat mengurai & menyelesaikan setiap akar permasalahan  yang timbul  dengan mengedepankan keadilan  serta  kepastian di hadapan Hukum  hingga ttidak mudah tersulut Konflik  kerusuhan sosial , Pemerintahan yang  bersih dari Korupsi & Kolusi .Dengan terbentuknya  Pemerintah yang kuat, tegas dan adil serta efektif berkerja mulai dari menghormati ke bhineka an yang berkeadilaan bagi seluruh  rakyat Indonesia hingga pemenuhan hak asasi warga negara, seperti  mendapat  keadilan yang sama di hadapan hukum , kesempatan kerja  dan  berusaha , pemenuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan, dengan mudah dan murah terpenuhi ?   maka  konflik kekerasan dan kerusuhan sosial di Tanah Air ku Indonesia akan Sirna                                              
 

BANTAI TUNTAS AGEN GANDA

Apabila saat Pemerintahan yang dipilih langsung oleh Rakyat di tahun 2014  berkuasa dengan Izin Tuhan Allah yang Maha Agung . Maka saat itu tiba  Negara  Republik Indonesia Raya akan berjaya, Rakyatnya adil sejahtera dan seluruh komponen Rakyat bangga berbangsa Indonesia 
 
Operasi Intelijen Mole dan Agen Ganda
Mole dan agen ganda merupakan bagian dari operasi eksploitasi, dan sifatnya ofensif dalam operasi kontra-intelijen. Mole merupakan jargon atau istilah bagi penetrasi di suatu organisasi (seperti pemerintah asing, dinas intelijen asing, atau bahkan organisasi teroris) yang dilakukan intelligence officer pihak lawan dan biasanya mengacu pada intelligent officer itu sendiri. Pendeteksian penyusup bisa dilakukan atas agen yang memiliki dan/atau bisa mengakses intelijen lebih dari prinsip need-to-know yang dimilikinya. Indikator ini bisa menjadi dasar kecurigaan dan aktivitas bermusuhan. Pengorganisasian arus informasi dan delegasi otoritas merupakan kuncinya.Sharing informasi dan penggabungan intelijen merupakan aktivitas yang paling rawan disusupi. Akibatnya, risiko yang tinggi bagi kegagalan penyusup membuat operasi intelijen  semakin mengandalkan kerja alat pengumpulan teknis, ketimbang pemanfaatan intelijen manusia 
Ekstraksi intelijen sangat tergantung pada teknologi pintar arus kerja (workflow) yang diterapkan pada manajemen pengumpulan intelijen. Perangkat analisis arus kerja dewasa ini belum bisa menangani sistem intelijen yang majemuk dan sangat dinamis, kecuali proses yang sudah didefinisikan.

Meskipun Indonesia sejak Tahun 2004 ( 9 tahun silam ) melaksanakan sistem  Pemilu demokrasi  paling Liberal di Dunia , mulai dari Pemilihan Anggota Parlemen ,Presiden & Pemilihan Gubernur hingga  walikota / Bupati secara langsung yang notabene sangat demokratis  namun berpotensi memecah belah Bangsa Indonesia ,namun kenyataan di setiap Pemilu Nasional dan PILKADA mayoritas pemilih mewakili  lebih dari 236 juta Rakyat Indonesia terbukti ingin tetap bersatu  dalam satu Negara Republik Indonesia Raya . ini  Anugrah dari Tuhan Allah Sang Maha Pencipta walau  beberapa kali  bangsa Indonesia dirongrong / dicoba oleh agenda negara negara asing dalam Operasi2 khusus disintegrasi Negara Indonesia agar Indonesia terpecah pecah dan Punah dari Peta Dunia walaupun telah direncanakan dengan seksama  baik melalui konspirasi DPR lewat terbitnya  produk Hukum Undang undang yang mengabaikan rasa keadilan rakyat dan memasung kedaulatan Bangsa Indonesia  atas kekayaan sumber sumber daya yang ada di bumi Nusantara. Kegagalan Operasi2 disintegrasi oleh musuh musuh Asing akan terulang lagi dimasa datang demi menguasai sumber2 daya mineral  yang ada di Indonesia. karena perjuangan keras mayoritas Rakyat Indonesia menentang setiap Agenda Operasi disintegrasi oleh Negara2 tetangga dan Negara2 Adi Kuasa berserta Jaringan sel-sel agen lokal  mereka orang indonesia asli .  Karena Didasari oleh Sila Pertama  Pancasila  : KETUHANAN YANG MAHA ESA  . 
Maka Penguasa sejati  Jagat Semesta  hanya  Tuhan Allah Yang Maha Pengasih telah berkehendak agar Negara Indonesia tetap  bersatu utuh hingga akhir dari  Peradaban Sejarah Manusia Modern. Kodrat Negara Indonesia tertoreh sebagai bukti Keagungan Allah , agar umat manusia makin yakin bahwa sesungguh nya Bila Tuhan Allah berkehendak  lain , apapun agenda Operasi Negara2 Musuh akan gagal memecah belah  rakyat Indonesia yang beragam etnik / suku bangsa yang hidup terpencar  pencar di lebih dari 17000 pulau yang dipisahkan oleh lautan luas ternyata dapat tetap bersatu dalam Satu Bangsa , Satu Pemerintahan  Negara Republik Indonesia . Damai & Sejahtera seluruh elemen etnik Rakyat beserta seluruh elemen keberagaman dalam satu Bangsa, satu  Negara Indonesia , senantiasa dilindungi dan dijaga keutuhan bangsa dan Negara nya oleh Tuhan Allah yang Maha kuasa  atas  segala ciptaannya  hingga AKHIR PERADABAN  MANUSIA DI DUNIA    ...!

Barnabas Seube Gubernur boneka PT. Freeport yang Gagal Sejahterakan Rakyat Papua

JAYAPURA: Pengamat Hukum dan Politik Internasional, yang juga Dosen Hubungan Internasional  FISIP Uncen JAyapura, Marinus Yaung, memprediksikan pada tahun 2013 mendatang, situasi politik di Papua sangat memanas, dan berjalan tidak normal serta menimbulkan persoalan baru.
  Salah satu Faktor penyebabnya adalah pelaksanaan Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur (Pilgub) Provinsi Papua, keputusan KPU dalam mengeliminir Bas-Jhon, itu sangat mengganggu kepentingan asing di Papua, dan akibatnya tahapan Pemilukada berjalan tidak normal, karena adanya tarik menarik antara kepentingan asing tersebut setelah Pilkada langsung mulai digulir di Indonesia, pengusungan paket kepemimpinan di beberapa daerah tidak lagi berdasarkan akuntabilitas dan semangat reformasi, tetapi lebih berdasarkan pertimbangan fanatisme etnik dan agama. Hampir setiap aliansi membangun fanatisme etnik dan agama dalam mengusung kandidatnya, termasuk ketika kompanye. Walaupun salah satu teknik untuk mencari suara dilakukan dengan berbagai cara, tetapi dari kaca mata prinsip demokrasi, aliansi politik yang demikian adalah langkah mundur.yang notabenenya akibat dari keputusan KPU Provinsi Papua yang tidak memperhitungkan dengan baik sebab dan akibatnya.Tentang penetapan calon/kandidat (Cagub dab Cawagub) yang lolos Pilgub, itu betul-betul membawa suatu kondisi yang tidak menguntungkan bagi politik nasional.“Secara generalis ini menguntungkan politik lokal, tapi kalau perhitungan politik nasional/internasonal tidak

Dengan demikian, dirinya bisa menjamin bahwa keputusan KPU dalam mengeliminir Bas-Jhon, itu sangat mengganggu kepentingan asing di Papua, dan akibatnya tahapan Pemilukada berjalan tidak normal, karena adanya tarik menarik antara kepentingan asing tersebut setelah Pilkada langsung mulai digulir di Indonesia, pengusungan paket kepemimpinan di beberapa daerah tidak lagi berdasarkan akuntabilitas dan semangat reformasi, tetapi lebih berdasarkan pertimbangan fanatisme etnik dan agama. Hampir setiap aliansi membangun fanatisme etnik dan agama dalam mengusung kandidatnya, termasuk ketika kompanye. Walaupun salah satu teknik untuk mencari suara dilakukan dengan berbagai cara, tetapi dari kaca mata prinsip demokrasi, aliansi politik yang demikian adalah langkah mundur.

menguntungkan sama sekali,” ungkapnya kepada wartawan dalam keterangan persnya di Café Axel, Jumat, (29/12/2012).

Freeport mendapatkan hak eksklusif penambangan di Timika, Tembagapura. Pada masa itu pula Freeport memperbarui kontrak tambang 30 tahun mereka. Dan bersama sama dengan segenap represi kekuasaan, Freeport merebut seluruh tanah ulayat adat di pegunungan tengah dan selatan Papua. Sementara apa yang didapat rakyat Papua selain tetap miskin dan lapar ? saya yakin banyak orang Indonesia bakalan marah jika tahu bahwa Freeport hanya menyumbang 1 sampai 3 persen dari pendapatannya untuk masuk ke kas negara ini. Lalu kemana 97 % tembaga, emas dan uranium yang dikeruknya selain untuk memakmurkan Freeport dan jaringan jaringannya itu sendiri ? It's sad but true. Freeport tidak hanya mengeruk 97 % kekayaan alam Papua untuk keuntungannya sendiri. Namun Freeport juga menggerus 97 % kearifan budaya lokal di pegunungan tengah dan selatan Papua. Karena bagi penduduk asli Papua, kultur mereka bersumber dari tanah nenek moyang merekaUntuk daerah yang memiliki tambang minyak dan gas, sangatlah mengherankan jika harga BBM seringkali mencapai 15 ribu per liter dan 70 ribu di tingkat eceran. Untuk daerah yang kaya emas, tembaga, dan uranium, sangatlah mengherankan jika Mayoritas suku asli penduduknya masih miskin dan lapar. Bagaimana jadinya manusia jika tanah hilang dan air pun harus bayar. Ia bukan hanya miskin, namun juga tercerabut dari kultur kebudayaan aslinya. Sejak tahun 1971, Freeport Indonesia, masuk ke daerah Amungsal, tanah keramat ini, dan membuka tambang Erstberg. Sejak saat itulah warga suku Amugme disingkirkan ke luar dari wilayah mereka ke wilayah kaki pegunungan.kekejaman Freeport. selain tanah dan kekayaan tanahnya dirampas,Moral masyarakat suku Amugme juga dirusak dengan alkohol dan Prostitusi ! kondisi lingkungan dan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan terus memburuk dan menuai protes akibat berbagai pelanggaran hukum dan HAM, dampak lingkungan serta pemiskinan rakyat sekitar Lokasi Eksplorasi tambang.Lembaga WALHI mengeluarkan laporan yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran terkini mengenai dampak operasi dan kerusakan lingkungan di sekitar lokasi pertambangan PT Freeport Indonesia. Hingga saat ini sulit sekali bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jelas dan menyeluruh mengenai dampak lingkungan kegiatan eksplorasi  pertambangan skala besar di Indonesia.

PT. Freeport Indonesia sendiri adalah sebuah perusahaan pertambangan yang mayoritas sahamnya dimiliki Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.. Perusahaan ini adalah pembayar pajak terbesar kepada Indonesia dan merupakan perusahaan penghasil emas terbesar di dunia melalui tambang Grasberg.PT Freeport Indonesia telah melakukan eksplorasi di dua tempat di Papua, masing-masing tambang Erstberg (dari 1967) dan tambang Grasberg (sejak 1988), di kawasan Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.  PT.Freeport berkembang menjadi perusahaan dengan penghasilan 2,3 miliar dolar AS. Menurut Freeport, keberadaannya memberikan manfaat langsung dan tidak langsung kepada Indonesia sebesar 33 miliar dolar dari tahun 1992–2004. Angka ini hampir sama dengan 2 persen PDB Indonesia. Dengan harga emas mencapai nilai tertinggi dalam 25 tahun terakhir, yaitu 540 dolar per ons, Freeport diperkirakan akan mengisi kas pemerintah sebesar 1 miliar dolar walau ada sebagian besar lagi hasil keuntungan dimanipulasi masuk ke kantong oknum2 korup di Lembaga Pemerintahan RI. 
 Mining International, sebuah majalah perdagangan, menyebut tambang emas Freeport sebagai yang terbesar di dunia (coba bayangin gan kalo tabang ini punya Indonesia, pasti kita udah menjadi salah satu negara terkaya cadangan emasnya si dunia). PT Freeport Indonesia (PTFI) telah memberi kontribusi senilai lebih dari 55 juta dolar AS melalui donasi sukarela, program pengembangan dan investasi dalam masyarakat lainnya selama 2008. Malah kini menciptakan penembak Gelap dan aksi teror yang marak terjadi setelah program tersebut diluncurkan

Freeport-McMoRan Copper Gold Inc. dan PTFI telah meluncurkan Kebijakan Masyarakat baru yang disetujui Dewan Direksi perusahaan pada awal 2009, yang menegaskan komitmen kami untuk melakukan peningkatan berkesinambungan dipihak kami atas evaluasi sosial, interaksi dengan pemangku kepentingan, kemitraan dengan masyarakat serta program pengembangan setempat.

Menurutnya, Kita harus jujur kepada rakyat Papua, bahwa kepentingan internasional, terutama kepentingan para donator dan investor dalam Pilgub ini sangat besar sekali, para investor asing dalam kurung waktu 5 tahun pada pemerintahan Gubernur Basnabas Suebu, itu begitu tertarik melakukan investasi besar-besar di Papua, bahkan lembaga-lembaga donator internasional membuat kantor perwakilannya di Papua, karena ada kepercayaan terhadap kepemimpin Gubernur Barnabas Suebu pada waktu itu. 
Namun, setelah keputusan KPU Papua mengeliminir  calon Gubernur Papua Barnabas Seube dan Jhon Tabo sebagai peserta Pilgub, maka ini akan berpengaruh pada iklim investasi di Papua, sebab kita tahu bersama PNPM Mandiri-Respek, itu donator terbesarnya datang dari Bank Dunia.

Dugaan tindak Korupsi 1.2 Trilyun Barnabas Suebu 

kasus dugaan penyimpangan APBD di daerah paling timur Indonesia itu tahun 2008 hingga 2010 yang merugikan negara senilai Rp1,28 triliun.  keterlibatan mantan Gubernur Papua Barnabas Saebu yang diduga bertanggung jawab dalam penyimpangan dana di Papua Dana Otsus yang di depositokan senilai Rp.1,2 Trilyun di dua Bank di Jayapura yakni Bank Papua dan Bank Mandiri yang dilakukan oleh Mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu,SH dan Kepala BPKAD Provinsi Papua Dr. Achmad Hatary.  
 
PT Freeport Indonesia (PTFI) telah memberi kontribusi senilai lebih dari 55 juta dolar AS melalui donasi sukarela, program pengembangan dan investasi dalam masyarakat lainnya selama 2008. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. dan PTFI telah meluncurkan Kebijakan Masyarakat baru yang disetujui Dewan Direksi perusahaan pada awal 2009, yang menegaskan komitmen kami untuk melakukan peningkatan berkesinambungan dipihak kami atas evaluasi sosial, interaksi dengan pemangku kepentingan, kemitraan dengan masyarakat serta program pengembangan setempat, malah menimbulkan adanya Penembak Gelap serta aksi-aksi Teror dilingkungan Areal Tambang yang  marak terjadi 

Praktek Suap  korupsi diLegalkan PT Freport buat  semacam Program program  keterlibatan pemangku kepentingan mencakup upaya Freeport memberikandana Khusus untuk oknum Gubernur sampai kepala Adat serta Program Khusus Pengamanan Polri+ TNI dibiayai PT Freeport Indonesia .Terbukti PT Freeport telah melakukan tindak Pidana korupsi namun kebal hukum.Maka upaya pemberantasan korupsi di Papua sering tersendat karena orang Papua sendiri tidak punya nyali untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Terkadang rakyat sendiri bingung bagaimana dan lewat jalur mana harus dilaporkan Persoalan utama banyak pejabat di Papua yang kebal dengan hukum. Mereka tidak mudah ditangkap karena mafia korupsi itu diduga melibatkan oknum KPK di Papua. Oleh karena itu, kedepan, harus ada kerja sama untuk membongkar mafia korupsi di tanah Papua.

Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Constan Karma menilai, lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) dari suatu lingkungan yang tidak menghargai kejujuran, memberi kesempatan untuk melakukan kecurangan atau perbuatan korupsi. Selain itu, motivasi dan kesempatan saling berhubungan. Semakin besar kebutuhan ekonomi seseorang yang bekerja di dalam lingkungan organisasi dengan sistem pengendalian intern yang lemah, maka motivasi untuk melakukan kecurangan atau perbuatan korupsi semakin kuat.“Untuk itu, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua dalam pemberantasan korupsi adalah dengan memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang system pengendalian intern pemerintah,” kata Gubernur Papua Constant Karma Dikatakannya, upaya kedua yang telah dilakukan pemerintah Papua untuk memenuhi instruksi Presiden RI nomor 17 tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2012 adalah melalui penandatanganan dokumen pakta integritas oleh Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD Papua yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu

Lembaga lembaga seperti USAID dan lainya  dari Amerika Serikat  telah banyak terlibat dalam membangun demokrasi, HAM dan kehidupan sosial budaya di Papua dengan mengucurkan dana yang begitu besar untuk menuju rakyat yang sejahtera dan makmur, tapi yang namanya bantuan dana USAID dan Bank Dunia masuk dalam kategori dana hibah tetapi dalam politik internasional, dikenal istilah There Is Nothing Such a Free Lunch (tidak ada makan siang gratis), artinya, seluruh dana bantuan asing itu pasti punya kepentingan.

Bangkitnya gerakan perlawanan identitas etnis
Faktor lainnya adalah masyarakat Papua dan pemerintah pusat mengetahui bahwa salah satu faktor utama yang mengganggu dan menghambat seluruh proses investasi pembangunan ekonomi di berbagai Negara dunia adalah bangkitnya gerakan perlawanan identitas etnis dalam berbagai bentuk di dunia dan hampir semua Negara di dunia yang masuk Negara-negara miskin dan terbelakang, terutama Negara di Afrika dan Asia Selatan.Negara-negara di kawasan itu,adalah Negara-Negara yang gerakan perlawanan identitas etnisnya begitu kuat, sedangkan di Papua gerakan perlawanan identitas etnis, kita kenal dengan model semangat primordinal Papua asli dan non Papua asli. Tanpa kita sadari gerakan perlawanan sekelompok orang (terutama tokoh adat, tokoh gereja, dan tokoh pemuda asal Papua) yang secara terang-terangan melalukan loby-loby politik ke luar negeri untuk mendapatkan dukungan lembaga internasional, organisasi gereja, dan anggota parlemen dari negara tertentu.

 Tema kampanye mereka pun dengan mudah dapat diikuti : Papua yang terpinggirkan dari pembangunan Indonesia, pelanggaran HAM, pemusnahan etnis Melanesia (genosida) di Tanah Papua, pengingkaran atas keabsahan PEPERA, perampasan tanah ulayat, dan Otsus yang gagal mensejahterakan masyarakat Papua. Siklus pemunculan tema-tema itu memang sudah diatur sedemikian rupa, untuk menjaga agar gejolak di wilayah Papua tetap aktual. tidak sehat bagi iklim investasi Papua kedepan.walau Penduduk non Papua lebih dari 60% dari total Penduduk Papua .lebih fokus menyoroti kegagalan pembangunan di Tanah Papua, dan bukan kepada tuntutan referendum atau merdeka karena Latar belakang gerakan perlawanan etnis ini akibat dari kebijakan ketidakadilan negara terhadap minoritas etnis di suatau Negara yang sudah sistematis dirancang, seperti dalam bidang sosial, budaya, ekonomi dan hak-hak hidup lainnya, sehingga dalam terminoligi hubungan internasional .  Dengan  keputusan KPU dalam mengeliminir Bas-Jhon, itu sangat mengganggu kepentingan asing di Papua, dan akibatnya tahapan Pemilukada berjalan tidak normal, karena adanya tarik menarik antara kepentingan asing tersebut setelah Pilkada langsung mulai digulir di Indonesia, pengusungan paket kepemimpinan di beberapa daerah tidak lagi berdasarkan akuntabilitas dan semangat reformasi, tetapi lebih berdasarkan pertimbangan fanatisme etnik dan agama. Hampir setiap aliansi membangun fanatisme etnik dan agama dalam mengusung kandidat nya , termasuk ketika kompanye. Walaupun salah satu teknik untuk mencari suara dilakukan dengan berbagai cara, tetapi dari kaca mata prinsip demokrasi, aliansi politik demikian adalah langkah berbahayaJujur saja gerakan politik Papua dan Tetua - tetua  Suku asli Papua itu sesungguhnya  bertujuan hanya untuk menciptakan keadilan dan pemerataan ekonomi dan pembangunan dalam kehidupan bermasyarakat “Jadi gerakan ini tidak punya tujuan untuk memperoleh sebuah posisi kekuasaan//ini yang salah diinterpretasi / diterjemahkan oleh elit politik di Papua/Pemerintah Pusat. Elit Politik yang ada di DPRP, MRP dan Dok 2, harus memperhitungkan kondisi sosial politik dimaksud. Banyak contoh negara di dunia yang tidak memakmurkan rakyat nya maka akan muncul gerakan perlawanan identitas etnis yang terpinggirkan.

Peristiwa sejarah kebangkitan Nasionalisme Bangsa Indonesia yang paling monumental adalah dikumandangkannya Sumpah Pemuda 84 tahun yang lalu dalam Kongres Pemuda II. Pada Kongres yang digelar di Indonesische Clubgebouw di Batavia tanggal 28 Oktober 1928 itu para peserta Kongres berikrar : Bertumpah darah Satu, Berbangsa Satu, Berbahasa Satu : INDONESIA. Di antara peserta kongres Pemuda 1928 itu terdapat dua pemuda dan seorang pemudi dari Tanah Papua. Mereka adalah Abner Ohee, tokoh adat dari Tobati-Enggros, Waena, Orpa Pallo dan Aitai Karubaba dari Serui. Ketiganya diutus oleh Sultan Tidore karena waktu itu, Tanah Papua masuk dalam kerajaan Kesultanan Tidore, sehingga ketiga perwakilan Papua itu menjadi bagian dari kumpulan Young Ambon. Abner Ohee dan Orpa Pallo kemudian menjadi suami-isteri yang salah seorang anaknya bernama Ramses Ohee pelaku sejarah Pepera 1969. Ramses dikenal sebagai seorang Ondoafi dari Waena, Papua, pelaku sejarah Pepera 1969 yang saat ini menjadi Ketua Barisan Merah Putih.

Dari beberapa Fakta sejarah di Papua telah membuktikan sejak sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, di dalam dada orang Papua sudah bersemi Nasionalisme ke-Indonesiaan bersama putra-putri Indonesia dari daerah lainnya.Fakta sejarah kedua, adalah berdirinya sejumlah partai politik di Tanah Papua pasca kemerdekaan Indonesia yang misinya menentang keberadaan penjajah Belanda dan mendukung kemerdekaan Indonesia. Pelaku sejarahnya adalah generasi kedua setelah Abner Ohee. Mereka adalah Silas Papare, Frans Kaisiepo, Samuel Damianus Kawab, Albert Karubuy, Marthen Indy, Yoseph Djohari, Sugoro Atmoprasojo, Lodewijk, Barent Mandatjan dkk.

Hasil sensus BPS 2010 menunjukan Provinsi Termiskin di Indonesia adalah Papua Barat pertama dan kedua adalah Provinsi Papua. Hal ini tidak diimbangi dengan dana ABPN,APBDP,dan APBDK, serta Royalty Migas Bawah Tanah dan Juga Royalty Freeport dan lebih miris lagi Dana Otonomi Khusus yang sejak 2002-2010 sudah sekitar Rp. 28,8 Trilyun digelontorkan ke Papua dan Papua Barat ternyata Dana segedeh itu tidak mampu mengangkat taraf hidup orang asli papua dari kemiskinan menjadi mapan.Berikutnya, untuk politik nasional ada persoalan mendasar yang luput dari perhatian kita bersama,  kembali lagi bahwa elit politik lokal di Papua terutama mereka yang ada di wilayah kabupaten/kota tidak mampu mendistribusikan kekuasaan dengan baik sampai ke tingkat kampung/desa, termasuk tidak mampu mendistribusikan sumber-sumber ekonomi, dan tidak mampu mengelola dan memanejerial SDM yang ada di kampung untuk menciptakan kesejahteraan di kampung-kampung, sehingga hasilnya meski ada anggaran trilyunan beredar di Papua, tapi 80 persen-90 persen masih sangat tertinggal dan miskin.

“Saya mempridiksikan bahwa secara nasional, pemerintah pusat akan mengambil sikap wait and see (menuggu dan melihat) perkembanagan Pilgub kedepan. Disamping itu juga saya mengamati bahwa Cagub dan Cawagub yang maju track rekornya belum diakui secara nasional, terutama dalam kemampuan dalam mendistribusikan kekuasaan, juga belum punya kemammpuan dalam memanejerial dan memberdayakan ekonomi dan elit politik yang ada di kabupaten/kota yang ada di Papua,” 
 
Pembangunan di Papua memang selalu menjadi sorotan publik, baik nusantara atau pun dunia internasional. Pembangunan di Papua selalu tertinggal dari provinsi saudarannya. Walau sudah 9 tahun otonomi khusus (Otsus) di Papua, tetapi tetap saja tidak membawa perubahan berarti bagi masyarakat Papua. Menurut Zack Z Rumpedai, bahwa Papua masih tertinggal jauh. Walau sudah dibagi dua wilayah, dimekarakan menjadi dua provinsi, Papua dan Papua Barat; tetap saja kesejateraan Papua jauh tertinggal. “Data tahun 1999-2007 menunjukkan bahwa jumlah masyarakat miskin di tanah Papua tersebar 25,18 % yang berada di kota dan 74, 82% berda di perkampungan. Berdasarkan data statistik indikator pembangunan Indonesia, bahwa Papua menduduk tingkat kemiskinan terburuk 41, 50% dan melek huruf 75,4%. Selain itu, indeks pembangunan manusia Papua sebesar 61, 5% yang dikategorikan menengah ke bawah. Itu semua karena korupsi para pejabatnya

Strategi terbaik untuk mempercepat pencapaian kemajuan bagi Papua dengan sumber dana yang terukur. Seperti, pembangunan sejumlah infrastruktur di wilayah pedalaman Papua, pembukaan lahan pertanian dan peternakan rakyat, penguatan sistem transportasi terpadu untuk menurunkan tingkat kemahalan, dan desain anggaran dan sistem insentif yang tepat sesuai indeks konstruksi kemahalan. 
 

Beberapa langkah yang sudah ditempuh pemerintah untuk tujuan ini, antara lain sejak TA 2012 ini Presiden SBY melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan luncurkan Program Adik Papua (Afirmatif Dikti Putra-Putri Papua) yang memberikan akses dan kuota beasiswa  kepada putra-putri Papua di Perguruan Tinggi di luar Papua. Presiden SBY juga mendorong pemberian kesempatan dan kuota untuk menjadi anggota TNI dan Polri, sekolah di AKMIL dan AKPOL, sekolah pilot, STAN, STPDN, Sekolah Statistik, dan Sekolah Tinggi Pertanahan. Bahkan Presiden SBY telah mengubah regulasi nasional untuk membuka kesempatan kepada pengusaha-pengusaha asli Papua untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dari APBN dan APBD

 (Perpres No.84/2012).masalah  Papua tak  bisa diselesaikan dengan menghujat dan memberontak. Tapi masalah Papua hanya  bisa  diselesaikan  antara rakyat Papua dan stakeholder demi menjaga persatuan dan kesatuan  didalam  membangun Papua  kedepan yang lebih baik
 laporan mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional FISIP Uncen Jayapura, tentang tujuan, alasan UP4B hadir di Papua selama kurung 1 tahun ini, karena tidak ada kepercayaan pemerintah pusat terhadap elit politik lokal di Papua.
Tentang adanya gerakan separatis yang  menyebabkan situasi keamanan di Papua tak kondusif , lanjutnya, Papua secara keseluruhan dalam keadaan aman dan damai kecuali di sejumlah daerah terjadi gejolak.
Karena itu, pihaknya menghimbau agar pemerintah khususnya aparat keamanan menanganinya secara bijaksana,dengan menggunakan cara cara yang damai, persuasif dan dialog  tanpa kekerasan. Kekerasan harus dicegah, terutama  kekerasan kepada mereka yang  tak bersalah. khusus  tentang masalah yang terjadi di PT Freeport  Indonesia pihaknya menghimbau agar semua pemangku kepentingan bekerjasama untuk  menyelesaikan masalah  ini secara  bijaksana untuk kebaikan semua baik  perusahaan, pemerintah, karyawan dan masyarakat  Papua.“Ibarat seekor sapi, masalahnya  bukan di sapinya tapi masalahnya ada pada keadilan dalam membagi susu sapi tersebut, TNI-Polri dan warga Papua adalah saudara sebangsa yang senasib sepenanggungan, bukan malah dibenturkan. Sekali lagi, kita Seluruh Elemen Indonesia wajib membela hak-hak warga negara Etnis Papua sesuai konsitusi Bangsa Indonesia dan mengedepankan perdamaian, keadilan yang seadil adilnya .