Perusahaan Internet Minta Izin Buka Rincian Program Pemantauan Amerika Serikat

Mayoritas rakyat Amerika kecewa atas Program PRIMS yang telah mengorbankan perlindungan hak hak Kebebasan privasi.Rakyat Amerika . Demi menjaga Citra Perusahaan Raksasa seperti  Google, Facebook dan Microsoft  dimata Dunia saat ini Tiga perusahaan besar Internet meminta kepada Pemerintah Federal & Presiden Amerika Barack Obama untuk dapat memperbolehkannya membuka rincian perintah pengadilan federal agar perusahaan teknologi itu menyerahkan informasi tentang para penggunanya kepada badan-badan spionase Amerika. Para eksekutif Google, Facebook dan Microsoft mengatakan mereka ingin semuanya transparan dan terbuka kepada publik Amerika dan masyarakat Dunia
 

Google, Facebook dan Microsoft mengatakan mereka ingin semuanya transparan dan terbuka di publik. Pejabat tertinggi urusan hukum Google,  David Drummond  menulis bahwa “tidak ada yang disembunyikan” perusahaannya.Drummond mengatakan berbagai laporan media bahwa Google memberi akses tanpa batas ke informasi tentang penggunanya kepada badan-badan spionase sama sekali tidak benar. Ia mengatakan instruksi pemerintah agar merahasiakan rinciannya hanya menambah rumor dan spekulasi.Laporan Facebook menunjukkan badan-badan penegak hukum menuntut data mengenai sekitar 38.000 pengguna, kira-kira separuh permintaan itu berasal dari pihak berwenang Amerika.
 

Facebook mengatakan laporannya mencakup setiap permintaan pemerintah untuk data pengguna antara 1 Januari hingga 30 Juni. Media jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter bisa menjadi sarana perencanaan bagi aktivis sehingga situs-situs itu menjadi target pemerintah. dan Microsoft beserta Google juga telah merilis data seberapa sering pemerintah meminta informasi mengenai pengguna layanan perusahaan mereka.
Badan Keamanan Nasional Amerika (NSA) telah mengakui laporan-laporan suratkabar bahwa programnya bernama PRISM menngumpulkan email dan data lainnya dari berbagai perusahaan Internet.
 

Seorang bekas kontraktor NSA, Edward Snowden, membocorkan kepada harian Guardian dan Washington Post mengenai program PRISM dan pemantauan NSA atas nomor-nomor telepon yang dihubungi.bahwa ia adalah sumber laporan berita mengenai pemantauan telepon dan data internet yang dilakukan Badan Keamanan Nasional Amerika (NSA) – sebuah program yang menurut pemerintahan Obama mengamankan Amerika dari terorisme.

 

Seorang pria Amerika berusia 29 tahun yang mengaku ia yang memaparkan program pengintaian Amerika yang sangat dirahasiakan itu adalah remaja putus sekolah sewaktu SMA yang dengan cepat memegang posisi bagus dalam lingkaran intelijen Amerika.Adalah Edward Snowden dibesarkan di negara bagian North Carolina dan Maryland di Pantai Timur Amerika. Dalam sebuah wawancara dengan koran Inggris The Guardian, ia mengatakan ia tidak pernah tamat SMA tapi mempelajari program komputer di sebuah perguruan tinggi komunitas Maryland dan memperoleh diploma Pendidikan Pengembangan Umum atau GED.The Guardian mengatakan pekerjaan pertama Snowden adalah sebagai satpam di Badan Kemanan Nasional Amerika atau NSA, yang menugasinya di sebuah fasilitas rahasia di Universitas Maryland.Harian itu mengatakan bakat Snowden dalam membuat program komputer membantunya pindah ke Dinas Intelijen Amerika atau CIA sebagai spesialis keamanan Teknologi Informasi.
 

The Guardian mengutip militer Amerika yang mengatakan Snowden mendaftarkan namanya dalam pasukan cadangan sebagai calon anggota pasukan khusus pada bulan Mei 2004 tetapi tidak menyelesaikan pelatihan dan dikeluarkan empat bulan kemudian.Snowden memberitahu surat kabar itu bahwa karir militernya terhenti setelah "kedua kakinya patah dalam kecelakaan pelatihan."
Snowden mengatakan CIA menempatkannya di Jenewa, Swiss pada tahun 2007 dengan status diplomatik. CIA pada umumnya tidak bersedia mengkonfirmasi atau menyangkal apakah seseorang pegawainya atau bukan. dan Snowden memberitahu koran itu bahwa ia keluar dari CIA tahun 2009 dan melakukan berbagai tugas sebagai kontraktor swasta untuk NSA, termasuk tugas di perusahaan komputer Dell dan di sebuah fasilitas militer Amerika di Jepang.Perusahaan konsultan pertahanan Amerika Booz Allen Hamilton mengatakan mereka mengontrak Snowden awal tahun ini di sebuah kantor di Hawaii. Dikatakan Snowden telah bekerja tidak sampai tiga bulan ketika ia memberitahu para wartawan bahwa ia adalah sumber pembocoran informasi program pengintaian Amerika itu. Keberadaan Snowden tidak diketahui  Ia mengatakan ia berencana untuk mencari suaka di negara manapun yang percaya pada kebebasan berbicara dan privasi global.

Sementara itu, para pejabat Eropa sedang mengevaluasi program intelijen itu dan mencari tahu apakah program itu melanggar privasi setempat. Pemerintah-pemerintah Eropa sedang berusaha untuk menjelaskan apakah mereka mengizinkan Washington memata-matai warga negara mereka atau justru diuntungkan dengan tindakan mata-mata itu, yang kemungkinan ilegal di dalam negeri mereka.Para pejabat Uni Eropa di Brussels, Belgia, berjanji akan berusaha mencari jawaban dari para diplomat Amerika dalam pertemuan tingkat menteri pekan ini di Dublin. 

 

Di Washington,terjadi perdebatan sengit dan para legislator mengatakan mereka sedang mencari cara-cara potensial  untuk mengamankan Amerika dari serangan teroris tanpa mengorbankan perlindungan privasi. Para Anggota Senat Amerika mengatakan penting untuk segera dapat mengungkapkan Program PRISM  itu apa ? dan mereka menyebutnya bahwa Program pemantauan besar-besaran oleh pemerintah atas warga sipil telah melanggar Amandemen  Konstitusi Amerika Serikat

 

Sumber : VOA / The Guardian .

Iran Pamerkan 30 Rudal Canggih, Mampu Capai Israel dan Markas AS di Teluk

Teheran - Iran memamerkan rudal jarak jauh miliknya yang mampu menjangkau jarak 2.000 kilometer. Rudal yang dipamerkan dalam parade militer mampu mencapai wilayah Israel dan bahkan markas militer Amerika Serikat di wilayah Teluk.

Seperti dilansir AFP, Senin (23/9/2013), total ada 30 rudal yang dipamerkan dalam parade militer yang menandai peringatan Perang Irak-Iran selama tahun 1980-1988 silam. Rudal yang dipamerkan tersebut terdiri atas 12 rudal Sejil dan 18 rudal Ghadr yang tidak hanya mampu mencapai wilayah Israel tapi juga markas AS di wilayah Teluk.

Namun saat berpidato dalam parade ini, Presiden Iran Hassan Rowhani menegaskan bahwa persenjataan ini hanya akan digunakan untuk mempertahankan diri. Dia memastikan Iran tak akan menyerang negara mana pun.

"Selama 200 tahun terakhir, Iran tidak pernah menyerang negara lain. Demikian juga hari ini, angkatan bersenjata Republik Islam Iran dan pemimpinnya tidak akan pernah meluncurkan aksi agresif apapun di wilayah ini," tegas Presiden Rowhani.

"Tapi mereka akan selalu melawan para agresor sekuat tenaga hingga meraih kemenangan," imbuhnya.

Rudal Sejil pertama diuji coba pada November 2008 lalu. Sedangkan rudal Ghadr diuji coba pada September 2009. Kedua rudal ini terdiri atas dua tahap dan menggunakan bahan bakar padat sehingga memudahkan untuk dipindahkan dan diluncurkan secara cepat.

Secara terpisah, komandan angkatan laut Garda Revolusioner terang-terangan menyatakan bahwa kedua jenis roket tersebut mampu menyeang kapal perang AS yang ada di wilayah Teluk. Militer AS memang memiliki markas di wilayah Teluk, atau tepatnya di perairan Bahrain.

"Kami memiliki peralatan yang cukup untuk menghancurkan kapal dan pesawat perang Amerika di Teluk," ucap Laksamana Ali Fadavi seperti dikutip kantor berita ISNA.

  Novi Christiastuti Adiputri - detikNews - Senin, 23/09/2013 16:59 WIB

Cina Subsidi mobil Hemat energi hingga 2015

Cina telah meluncurkan skema baru untuk mensubsidi kendaraan hemat bahan bakar dalam upaya memerangi meningkatnya polusi udara di kota-kota utama.

Jalan - jalan Raya di China Pekat Polusi

Pemerintah akan menyediakan hingga 60.000 yuan (US$ 9.800) kepada para pembeli dari semua mobil berbahan bakar listrik, "hampir semuanya listrik" dan kendaraan hidrogen hingga 2015.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penjualan mobil Cina seperti seperti BYD, yang membuat mobil berbahan bakar listrik dan baterai.
Namun, program ini tidak termasuk mobil hibrida dengan bahan bakar gabungan bensin dan listrik.
Dalam sebuah pernyataan, pemerintah mengatakan kebijakan itu ditujukan untuk "mempercepat pengembangan kendaraan dengan energi terbarukan, mempromosikan penghematan energi dan mengurangi polusi udara.

Pemerintah Indonesia tidak mau ketinggalan demi menekan ketergantungan akan bahan bakar fosil / Minyak bumi maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah pemotongan  pajak insentif  pada mobil yang ramah lingkungan lebih dikenal dengan nama low cost green car (LCGC).

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan produksi mobil murah di Indonesia seharusnya tidak diutamakan untuk pasar domestik tetapi harus berorientasi ekspor.

"Saya minta agar Menteri Perindustrian mendorong itu untuk ekspor. Sebetulnya, kita ini menginginkan Indonesia menjadi basis ekspor menjelang perdagangan bebas Asean," katanya di Jakarta, Rabu (18/09).
"Kita punya potensi menjadikan Indonesia sebagai basis produksi otomotif, selain tekstil dan lainnya. Kalau kita lengah, industri otomotif nanti pindah ke Thailand. Kesempatan inilah yang harus kita ambil."
"Sehingga jangan sampai keberadaan mobil murah membanjiri pasar domestik saja. Idealnya mayoritas untuk ekspor."
Bulan Juni 2013 Pemerintah Indonesia resmi mengeluarkan PP Nomor 41 Tahun 2013 tentang insentif pajak barang mewah (PPnBM) bagi produksi mobil ramah lingkungan.
Dengan potongan pajak ini, mobil-mobil dengan kapasitas di bawah 1.200 cc dan memiliki konsumsi bahan bakar minyak setidaknya 20 km per liter dapat dipasarkan lebih murah dengan perkiraan harga di bawah Rp100 juta.Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian, Budi Darmadi menjelaskan peraturan tersebut dibuat untuk meningkatkan daya saing industri nasional.
"Tujuannya untuk mendatangkan investasi dan kemandirian teknologi, insentif diberikan kepada industri perakitan dan komponen khusus untuk mobil kelas 1.200 cc dan 1.500 cc -untuk diesel- dengan potongan 25% hingga 100%," jelasnya
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku tidak setuju dengan penjualan mobil murah yang nantinya akan menambah kemacetan di Jakarta.
Jokowi, begitu dia biasa dipanggil, mengatakan kebijakan itu tidak sesuai dengan 17 langkah penanganan kemacetan lalu lintas Jakarta yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden Boediono.
Kebijakan yang bertolak belakang ini kemudian membuat Jokowi menyurati Wapres.
"Kita sedang mengejar fasilitas dan infrastruktur dengan cepat [untuk mengurangi kemacetan], tapi tiba-tiba kemudian ini datang mobil murah, ya saya surati Wapres," ujarnya seperti dikutip Kompas.com.

Regulasi tersebut dianggap tidak membantu pengembangan mobil merek nasional seperti mobil Marmut Listrik (Marlip) dibuat oleh LIPI ini misalnya.

Budi menilai insentif ini penting tidak hanya untuk mengangkat daya saing industri mobil nasional, tetapi juga memiliki dampak besar pada penciptaan lapangan pekerjaan baru.
"Kita tidak bisa melarang orang membeli mobil. Pilihannya apakah mobil itu disuplai oleh dalam negeri atau impor? Kalau saya pilih dibuat dari dalam negeri," sambungnya.
Saat ini, menurut Budi, sudah ada 10 investasi di bidang perakitan dan sekitar 100 investasi di bidang komponen dengan nilai mencapai US$6,5 miliar. Investasi sebesar ini akan membuka setidaknya 30.000 lapangan pekerjaan baru yang tentunya menguntungkan bagi perekonomian Indonesia.

Kompetisi

Insentif pajak mobil ramah lingkungan

Pengenaan pajak (PPnBM) 0% dari harga jual untuk kendaraan bermotor termasuk program mobil hemat energi dan harga terjangkau, selain sedan dan station wagon, dengan persyaratan:
1. motor bakar cetus api dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu.
2. motor nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 kilometer per liter atau bahan bakar lain yang setara dengan itu.
Sumber: PP No.41 Tahun 2013

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Gaikindo, menyambut baik dikeluarkannya regulasi tersebut.
Pasalnya, industri mobil di Indonesia kini bersaing cukup ketat dengan Thailand. Produksi mobil di negeri gajah putih itu sudah cukup pesat didorong regulasi serupa.
"Tahun lalu pasar domestik kita produksinya 1,1 juta, sementara Thailand 1,4 juta. Ini untuk domestik saja, sedangkan produksi Thailand total bisa sampai 2,2 juta, jadi sebagian ada pasti ada yang impor termasuk ke Indonesia," ujar Eddy Sumedi, Sekretaris Gaikindo.
Sementara itu agen tunggal pemegang merek atau ATPM seperti Toyota dan Daihatsu yang berproduksi di Indonesia mengaku sudah siap memproduksi mobil emisi rendah.
Mobil irit dengan merek Agya dan Ayla ini dibandrol murah dengan kisaran harga Rp80 juta hingga Rp100 juta.
"Setelah PP, akan dilanjurkan dengan penerbitan peraturan pendukung dari Kementrian Perindustrian dan Keuangan. Kalau ditanya siap produksi atau tidak, Toyota dan Daihatsu sudah siap sejak Januari kemarin," kata Presiden Direktur Toyota Astra Motor, Johnny Darmawan.
"Dulu sempat 20.000 orang yang sudah ingin pesan tetapi karena PP-nya tertunda terus, kita sekarang tidak tahu berapa orang yang masih berminat," sambungnya.
Johnny memperkirakan satu atau dua bulan ke depan, ketika peraturan pendukung sudah keluar, pihaknya sudah bisa memasarkan.

Susah bersaing

Mobil Tawon sudah siap produksi dengan kapasitas 300 hingga 500 unit per bulan.

Namun regulasi mobil murah ini dikritik oleh beberapa pihak karena dianggap tidak memihak pengembangan mobil bermerek nasional.

Pengamat otomotif Suhari Sargo mengatakan peraturan ini hanya menguntungkan agen tunggal pemegang merek saja, seperti Toyota atau Daihatsu di Indonesia. Sementara industri mobil dengan merek nasional seperti Esemka, Tawon, dan Kancil sampai sekarang masih dibina setengah hati.
"ATPM itu juga pemiliknya asing, sementara kita sendiri tidak pernah dengan serius membangun mobil merek nasional. Kalau pemerintah mau membuat mobil murah, harusnya perusahaan-perusahaan kecil itu yang dibina," katanya.

Penjualan mobil di Indonesia

Penjualan per tahun

• 2013: 497.670 unit (periode Jan-Mei)
• 2012: 1.116.230 unit
• 2011: 894.164 unit
• 2010: 764.710 unit
• 2009: 483.548 unit
• 2008: 603.774 unit

Sumber: Gaikindo

Senada, Dewa Yuniardi, dari Asosiasi Industri Automotif Nusantara mengatakan mobil nasional seperti merek Tawon yang kini sudah diproduksi terbatas tidak akan mampu bersaing dengan mobil bermerek asing yang semakin murah.
"Harga mereka turun, harga kita turun juga tapi tidak signifikan. Jadi, kalau cuma selisih Rp10 juta hingga Rp20 juta, konsumen pasti tidak akan pilih produk kami. Karena selain kami pemain baru, teknologi dan investasi kami juga masih kalah."
Dewa mengatakan mobil Tawon saat ini berkisar Rp40 juta hingga Rp70 juta dengan kapasitas produksi 300-500 unit per bulan. tetapi produsen masih takut memasarkan secara massal.

"Kami belum berani pastikan produksi sebelum pelaksanaan peraturan ini jelas, karena kalau regulasi ini diterapkan, kita bakal mati. Kita harus lihat dulu bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap kita?" sambungnya. Namun Hatta mengatakan kebijakan mobil murah juga harus mendorong penciptaan mobil bermerek nasional.

Hingga kini tercatat sudah empat jenis mobil murah yang diluncurkan oleh agen tunggal pemegang merek (ATPM), diantaranya Agya dari Toyota Astra Motor, Ayla dari Astra Daihatsu Motor, Datsun Go+ dari Nissan Motor, dan Honda Brio Satya dari Honda Prospect Motor.
Semua rata-rata dihargai di bahwa Rp100 juta. Model Ayla misal dipasarkan mulai dari Rp76 juta saja.
Namun Hatta mengatakan aturan untuk mendorong ekspor mobil murah akan sepenuhnya diserahkan kepada Kementerian Perindustrian, yang terpenting kebijakan itu harus tepat sasaran.
"Produksi mobil murah di Indonesia juga harus memberikan kontribusi pada penciptaan mobil nasional, mampu dorong berkembang industri komponen berskala kecil menengah, dan mendorong program ramah lingkungan dengan mengurangi ketergantungan dengan bahan bakar minyak."

"Kriteria itu yang harus dijaga," sambung Hatta Rajasa
Pada Juni lalu, Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian, Budi Darmadi mengatakan dalam skala nasional, insentif pajak untuk mobil murah ini penting diberikan, karena tidak hanya untuk mengangkat daya saing industri nasional, tetapi juga memiliki dampak besar pada penciptaan lapangan pekerjaan baru."Kita tidak bisa melarang orang membeli mobil. Pilihannya apakah mobil itu disuplai oleh dalam negeri atau impor? Kalau saya pilih dibuat dari dalam negeri," sambungnya.
 Pemerintah China memilih bersiasat lantaran polusi asap dan debu yang makin merajalela. Maka, pilihan pada kendaraan-kendaraan bertenaga listrik menjadi yang utama.

Menurut warta Xinhua pada Sabtu (29/6/2013), Pemerintah China sudah menyiapkan sekitar 500
mobil listrik untuk tes pasar. Padahal, lima tahun silam, tak satu pun mobil listrik terjual.

Adalah BAIC Motor yang membuat mobil listrik EV150. "Mobil ini tidak punya emisi dan sangat bersahabat dengan alam. Mengemudikannya pun mudah," kata Insinyur Senior BAIC Motor Si Hai di Beijing.

Kendati begitu, mobil listrik masih memerlukan subsidi agar mampu menjaring minat konsumen. Mobil berbanderol 250.000 yuan itu sudah bisa dimiliki konsumen dengan harga separuhnya. Sementara Pemerintah China memberikan subsidi 60.000 yuan per unit.

Sementara itu, Pemerintah China mematok 5 juta kendaraan hemat energi hingga 2020. Menurut Pemerintah China, mobil listrik yang menjadi pelopor ini bisa menjadi potensi bagi perusahaan-perusahaan lokal untuk membantu pemerintah memenuhi target tersebut.

PBB: Para Arsitek Perang dan oknum Pemberontak Suriah Tersangka Kejahatan Perang

Ketua Komisi HAM PBB Navi Pillay menyerukan penyelidikan independen terhadap kejahatan perang yang diduga dilakukan pejuang pemberontak Suriah.  Pillay pada Jumat (2/8) mengatakan tim PBB di Suriah mendapati bukti bahwa pemberontak bulan lalu adalah  Pelaku Kejahatan Perang terekam video, dan menyebut insiden itu "sangat mengejutkan."

Pillay menyatakan siapa saja dari kedua pihak yang berperang, yang melanggar hukum kemanusiaan dan HAM internasional, harus bertanggung jawab. Ditambahkannya, pasukan pemberontak seharusnya tidak berpikir bahwa mereka kebal hukum.Karena Berdasarkan Konvesi Internasional  Para Arsitek Perang Dan Pemberontak yang terbukti Melakukan kejahatan Perang Wajib diseret ke Pengadilan Hukum Internasional  lau bagaimana bila yang Terbukti  melakukan adalah Negara - negara asing   / konspirasi oknum - oknum Pemerintah Asing yang terbukti melakukan kejahatan perang internasional yang mengakibatkan lebih dari 300,000 orang tewas dalam  Rekayasa Perang Syria.2012 - 2013 . Namun PBB bersama Pengadilan Internasional wajib membuktikan pada Masyarakat Dunia bahwa Mereka bertindak atas nama kebenaran dan humanity tanpa Diskriminasi , karena berdasarkan Pemberitaan Terkini
Fars News (5/8) melaporkan, Jenderal John Wright diangkat menjadi Komandan Koordinasi dan Operasi Amerika untuk penyerangan dengan menggunakan tangan kedua ke Suriah.
Petinggi militer berusia 57 tahun yang memiliki pengalaman perang di Afghanistan, Irak dan Libya itu memulai aktifitas pertamanya di kantornya di Amman, ibukota Yordania dan sebelumnya telah melakukan koordinasi dengan Arab Saudi.Secara Jelas John Wright menyarankan agar Saudi tidak campur tangan dalam masalah pengerahan pasukan dalam perang Suriah, kerjasama Saudi dengan Amerika di bidang finansial dan logistik.

 
Tanggung jawab resmi di pemerintahan Barack Obama, Presiden Amerika Serikat terkait intervensi di Suriah dilimpahkan kepada Badan Intelijen Pusat (CIA). Pelimpahan tugas ini diusulkan Komite Politik dan Keamanan Gedung Putih kepada Obama, dan direalisasikan setelah mendapat pengesahan darinya.
Maka Segera ditunjuk oleh Komite Jenderal John Wright menjadi Komandan Koordinasi dan Operasi Amerika untuk penyerangan dengan menggunakan tangan kedua ke Suriah. Segera  John Wright menyarankan agar Saudi tidak campur tangan dalam masalah pengerahan pasukan dalam perang Suriah, kerjasama Saudi dengan Amerika di bidang finansial dan logistik. Petinggi militer berusia 57 tahun yang memiliki pengalaman perang di Afghanistan, Irak dan Libya itu memulai aktifitas pertamanya di kantornya di Amman, ibukota Yordania dan sebelumnya telah melakukan koordinasi dengan Arab Saudi.

Berkenaan dengan hal ini, pada tanggal 12 Juni 2013 dilakukan pertemuan antara John Wright dengan Bandar bin Sultan di Amman. Hasilnya, rudal-rudal panggul dan anti-tank Stinger buatan Amerika diserahkan kepada kelompok-kelompok teroris asuhan CIA .

Alalam (5/8) melaporkan, ribuan  anasir bersenjata yang tengah dilatih dan  John Wright membenarkan telah merekrut seluruh pasukan untuk perang Suriah dari para pemuda negara itu dan saat ini tiga ribu orang pemberontak Suriah tengah dilatih di pangkalan militer Al Muwaqqar, Yordania di dekat perbatasan Suriah. Daraa direncanakan sebagai kemenangan pertama Amerika.
CNN (4/8) melaporkan bahwa Dinas Rahasia Amerika Serikat (CIA) telah berhasil memancing keluar misil anti-udara dari Libya dan memberikannya kepada para teroris Suriah, melalui Turki

Rusia menolak dan Memveto Sanksi guna melakukan Intervensi oleh  Dewan Keamanan PBB terhadap Pemeritah Negara Syria  dan berkeras bahwa bukan tugas Dewan Keamanan PBB untuk mendesak penyingkiran Rezim Pemerintahan manapun.di Dunia
Namun Menteri Luar Ngeri Rusia, Sergei Lavrov mengatakan konflik berdarah di Suriah yang telah berlangsung lebih dari dua tahun tidak bisa diselesaikan lewat intervensi militer. karena itu dalam waktu dekat akan diadakan dialog oleh Rusia ,Lavrov mengatakan, Rusia menganggap sangat penting untuk menggunakan setiap kesempatan guna bertukar ide dan pendapat mengenai bagaimana menghentikan perang saudara itu lewat proses politik dialog dan pemilu setelah adanya Perdamaian .Rusia berkeras bahwa dialog antara kedua pihak, pemerintah dan oposisi . Untuk itu dimulai gencata senjata agar bersemi Perdamaian abadi bersaudara di Syria

Aparatur Negara Berjamaah Permalukan Negara Indonesia Tercinta

Indonesia dalam darurat keamanan. Dalam demokrasi yang menghendaki pemuliaan hak-hak asasi manusia, nyawa manusia justru kian murah. Pembunuhan dan pemerkosaan kian merebak; peredaran narkoba makin menggurita; pertikaian antarsindikat makin mengganas, di luar kemampuan aparatur keamanan untuk mengendalikannya.
 
Menghadapi titik genting perkembangan republik ini, aparat negara justru saling bertikai. Konflik antara unsur kepolisian dan tentara memasuki babak ter Rawan dalam sejarah kita. Presiden makin tenggelam dalam urusan partainya. Menyalahi adagium "loyalitasku pada partai berhenti pada saat pelayananku pada negara dimulai," di ujung kiprahnya sebagai kepala negara, Presiden SBY justru mengenakan baju secara terbalik.
 
Pemimpin partai dan anggota dewan satu per satu tersangkut dalam jaringan korupsi politik. Saat yang sama, polisi, hakim, dan jaksa juga kian kerap tertangkap basah melakukan transaksi korupsi.
 
Menghadirkan para penyelenggara negara di kedalaman perenungan, yang akan tersimpul adalah kemasygulan. Mengapa republik yang didirikan oleh para pelopor mulia bisa jatuh ke genggaman tangan-tangan yang "hina"?
 

Perhatian para negarawan mulia adalah apa yang dapat diberikan untuk negara. Kebesaran jiwa mereka membuatnya tak mencari jabatan dan tak takut kehilangan jabatan. Adapun perhatian para politisi terhina adalah apa yang dapat diambil dari negara. Kekerdilan jiwa mereka membuatnya berlomba mengejar jabatan dan dengan segala cara manipulatif berusaha mempertahankannya.
 
Benar juga kata George Bernard Shaw, "Titel/jabatan memberi kehormatan pada orang-orang medioker, memberi rasa malu bagi orang-orang superior, dan diperhinakan oleh orang-orang inferior." Gemuruh para petaruh di bursa pencari jabatan pertanda pos-pos kenegaraan diisi oleh orang-orang medioker. Derasnya umpatan, sinisme, dan ketidakpercayaan publik pada lembaga-lembaga kenegaraan menyiratkan bahwa pos-pos kenegaraan dipimpin oleh orang-orang inferior.
 
Kombinasi dari orang-orang medioker dan inferior membuat para penyelenggara negara saling sikut berebut jabatan dan secara keroyokan mempermalukan negara. Situasi ini dipertontonkan secara telanjang, tanpa rasa malu, di depan publik—yang mestinya melahirkan keheranan, bagaimana bisa orang-orang hina dina seperti ini bisa menjadi penyelenggara negara.
 
Nakhoda negara hanya sibuk mematut-matut diri meski biduk republik terancam karam. Takut kehilangan dukungan politik kepartaian, di saat yang sama takut kehilangan muka di depan publik yang menghendaki perbaikan kinerja kabinet, pilihan yang diambil adalah strategi "penggemukan" jabatan. Menteri-menteri medioker-inferior dari partai politik ditambal oleh wakil-wakil medioker dari lingkungan pegawai negeri sipil, dengan mengorbankan efisiensi dan efektivitas pemerintahan.
 
Dewan Perwakilan Rakyat kita juga disesaki orang-orang medioker-inferior yang sulit memberi bagi negara, tapi berlomba mengambil dari negara. Tidak menyadari kehormatannya sebagai wakil rakyat, perilaku anggota dewan banyak yang memperhinakan otoritas DPR. Badan Anggaran lebih disinyalir sebagai sarang mafia anggaran. Komisi-komisi kerjanya sering memeras "komisi" (rent seeking). Kunjungan dan studi banding menjadi dalih untuk penyerapan dana.
 
Produk legislasi tidak menunjukkan bobot penalaran dan penghayatan yang dalam atas falsafah negara dan konstitusi. Sebagai perpanjangan dari kepentingan partai politik, anggota-anggota DPR juga kerap ingin mengambil terlalu banyak, melampaui batas-batas kewenangan dan kepantasan yang menimbulkan komplikasi dalam hubungan antarlembaga kenegaraan.
 
Lembaga-lembaga yustisia juga disesaki orang-orang medioker-inferior yang menjadikan aparatur penegak hukum menjadi perusak hukum. Aparat polisi menjadi pelindung jejaring kejahatan, kejaksaan menjadi sarang penyamun, hakim menjadi pemutus akhir untuk menjadikan yang hitam menjadi putih.
 
Kita harus mencari konsepsi baru bagaimana watak negara ini benar-benar sesuai dengan impian para pendiri bangsa yang menghendaki perwujudan "negara keadilan" dan "negara kekeluargaan". Para pendiri bangsa mendefinisikan negara sebagai organisasi kemasyarakatan yang bertujuan menyelenggarakan keadilan sosial. Para pendiri bangsa juga menghendaki eksistensi negara kekeluargaan yang mengatasi paham perseorangan dan golongan. Satu untuk semua dan semua untuk satu: individualitas dan sosialitas saling mengandaikan, bukan saling meniadakan.
 
Marilah berhenti bergotong royong mempermalukan negara, dengan mulai bergotong royong memuliakannya. Karena para penyelenggara negara tidak bisa bangkit sendiri, maka mereka harus dibangkitkan. Masyarakat harus membantu mereka keluar dari perangkap jaringan demokrasi kriminal. (Yudi Latif/ROL)
 
Menteri Parpol
 
Ibarat mesin, pemerintahan berjalan baik jika semua komponen bekerja prima. Bila salah satu komponen aus atau tidak lagi bisa mengikuti ritme, pemimpin sebagai pengendali mesin bertugas memperbaikinya. Bila komponen itu tak bisa juga diperbaiki, pengendali mesin harus menggantinya daripada mesin tersendat atau macet.
 
Kekhawatiran akan tersendatnya kinerja kabinet pemerintah itulah yang sedang terjadi di Tanah Air. Para menteri yang merupakan komponen penting laju pemerintahan kini asyik berpolitik.
 
Saat ini ada 10 menteri yang masuk daftar caleg sementara (DCS) untuk Pemilu Legislatif 2014. Para pembantu presiden itu ialah lima menteri dari Demokrat, kemudian dua menteri kader PKS, ada pula dua menteri dari PKB, terakhir satu menteri dari PAN.
Peran ganda itu sangat bisa membuat prioritas para menteri terbelah. Kewajiban menjalankan tugas negara tersaingi oleh program politik dan pencitraan pribadi.  
Keresahan akan kinerja pemerintahan diungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (22/7). Melalui juru bicaranya, Presiden menegaskan kegiatan parpol tidak boleh meminggirkan kepentingan negara dan tugas di pemerintahan.
 
Presiden pun mempersilakan mundur para menteri yang lebih fokus ke politik. Sikap Presiden pantas diapresiasi.Lewat pernyataan itu, Presiden telah menyentil para pembantunya. Namun, demi pemerintahan yang efektif, sikap Presiden selayaknya bisa lebih tegas
 
Dengan membiarkan para menteri yang menyambi berpolitik mengambil keputusan, Presiden justru menciptakan celah bagi mereka yang nakal. Akibatnya bukan saja program-program pemerintahan yang bisa meleset, antisipasi terhadap berbagai gejolak pun menjadi lambat. (ROL/Metrotvnews)

Intervensi Asing dan Militer dalam Pertumpahan Darah di Mesir

Krisis Mesir belum usai. Bahkan mungkin baru dimulai. Pendukung dan penentang Mursi masih melanjutkan unjuk rasa di berbagai kota Mesir yang berbuntut  bentrokan berdarah. Media Memberitakan Kini seluruh aktivitas Pemerintahan serta Ekonmi Mesir diliburkan.

bentrokan antara loyalis dan penentang Mursi baru-baru ini setidaknya menewaskan lima orang dan menciderai puluhan lainnya. Bentrokan yang terjadi di alun-alun Tahrir saja menewaskan satu orang dan menciderai lima lainnya. Selain itu, bentrokan antara loyalis dan oposan Mursi di kota Suez menyebabkan 85 orang cidera.

Militer Mesir memperingatkan akan menindak penyulut fitnah di negeri piramida itu. Tampaknya, konflik pasca kudeta militer terhadap Mursi semakin membara dan mengkhawatirkan. Kian hari kemarahan loyalis Mursi terhadap militer semakin membara. Dalam kondisi demikian, Ikhwanul Muslimin Mesir memegang kendali pembangkangan sipil terhadap pemerintahan transisi yang dikendalikan militer. Ikhwanul Muslimin mengklaim memiliki solusi untuk mengeluarkan Mesir dari krisis saat ini.

 Mesir merupakan negara Arab pertama yang menandatangani pakta perdamaian dengan Israel.

AS memperhatikan secara mendalam, bagaimanapun, ketidakstabilan yang terus berlanjut di Mesir akan memperluas konsekwensi di wilayah yang pernah diguncang kerusuhan, termasuk semakin tak berhukumnya Semenanjung Sinai.Demi Kepentingan Pemerintahan Obama dalam menjaga pengaruhnya dengan militer Mesir saat negara itu berjuang menghadapi masa transisi Mka secara Tersirat bantuan logistik untuk  para Demonstran Anti Mursi disuplai oleh kelompok kelompok dadakan danPara NGO ber afiliasi Amerika Serikat

Prakarsa Ikhwanul Muslimin bertumpu pada tiga poin. Pertama, semua pihak harus menghormati itikad bangsa Mesir yang telah memilih Mursi sebagai presiden yang terpilih secara demokratis melalui pemilu. Legitimasi presiden, undang-undang dasar dan parlemen harus dihidupkan kembali.  Kedua, presiden terpilih harus menggelar pemilu legislatif dan amandemen undang-undang dasar. Ketiga, semua kubu nasional dan politik harus duduk bersama dalam sebuah perundingan. Mereka harus berkomitmen terhadap hasil kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut.

Reaksi pertama terhadap prakarsa Ikhwanul Muslimin tersebut datang dari Front Penyelamat Nasional. Aliansi politik ini menolaknya dan menegaskan bahwa kondisi Mesir tidak akan kembali pada situasi sebelum 30 Juni, ketika masih dipimpin Mursi. Front Penyelamat Nasional mengklaim partai dan kubu politik Mesir tidak akan bersedia berunding dengan Ikhwanul Muslimin. Terang saja sikap itu akan memperpanjang berlanjutnya krisis di Mesir yang mengancam masa depan negara Arab di Afrika Utara itu.

Sekitar 25 hari Mesir dilanda unjuk rasa yang digelar kubu loyalis dan oposan Mursi yang digulingkan rezim militer. Kubu Islamis Mesir tidak mengakui legitimasi pemerintahan koalisi militer dan Liberal saat ini, bahkan mereka menilainya ilegal. Kini, kubu Front Penyelamat Nasional yang merupakan pendukung utama rezim militer saat ini mengambil sikap berhadap-hadapan dengan Ikhwanul Muslimin.

Kini muncul pertanyaan, sampai kapan perseteruan politik kedua kubu itu terus berlanjut. Lalu, mungkinkah mengendalikan negara dalam kondisi Mesir yang kisruh saat ini ?

Kini seluruh aktivitas pemerintahan Mesir diliburkan. Jalan berubah menjadi arena konflik antara kubu loyalis dan oposan Mursi. Militer pun tidak bisa mengendalikan situasi dan kondisi saat ini. Tidak lama lagi militer Mesir pun akan mengambil sikap tegas dengan memihak salah satu kubu dan memberangus kubu lainnya. Sementara itu kekerasan terus berlanjut dan pertumpahan darah tidak bisa dielakkan lagi.

Kini, muncul tesis yang memandang krisis di Mesir merupakan skenario yang didiktekan langsung dari luar negeri. Sebab pihak asing dalam kondisi krisis saat ini dengan leluasa dan lebih mudah mendiktekan tujuannya terhadap penguasa Mesir. Pada saat yang sama para boneka asing di dalam negeri semakin gencar membuka jalan mewujudkan sasarannya.
  tentara dan pemimpin militer ingin menjadikan Mesir sebagai Suriah yang baru. ^[1] Tuduhan tersebut muncul setelah tentara menewaskan 51 demonstran Ikhwan dan melukai lebih dari 430 lainnya di depan Markas Garda Republik di Kairo. ^[2] Sebagai tanggapan, tentara menyebut para demonstran sebagai “teroris.” ^[2] Dengan semua kekacauan ini, pertanyaannya adalah, ke arah mana Mesir akan menuju?
Para pemimpin beberapa faksi politik sekuler telah mampu memobilisasi puluhan ribu orang turun ke jalanan karena 3 alasan: kondisi ekonomi yang mengerikan, inkompetensi Ikhwan dan sentimen revolusioner yang masih ada pada massa karena Arab Spring. Sejak kudeta pada tahun 1952 oleh Gamal Abdul Nasser, institusi militer telah menjadi kekuatan utama di negara itu, dan hal ini jelas oleh fakta bahwa semua presiden sebelumnya adalah mantan pemimpin militer. Ikhwanul Muslimin didirikan pada tahun 1928 sebagai reaksi sosial-politik runtuhnya Kekhalifahan Islam Utsmani di Istambul. Setelah 85 tahun sejak pendiriannya dan karena sentimen massa Islam dan pemberontakan pada tahun 2011, tentara, dengan restu AS ^[3], telah memungkinkan Ikhwan untuk mencapai kursi kepresidenan. Faksi-faksi sekuler yang terpecah-pecah tidak bisa menggalang dukungan yang cukup dari masyarakat Mesir, meninggalkan kelonggaran sempit bagi Ikhwan untuk melakukan manuver.

Amerika Serikat tidak ingin pengaruh Islam politik tumbuh di kawasan ini, karena itu mereka menyambut gerakan-gerakan Islam liberal, sebagaimana Ikhwan, untuk ikut berpartisipasi dalam proses politik Mesir. AS tidak memiliki masalah dengan gerakan-gerakan ini untuk mencapai posisi kepemimpinan selama kekuasaan yang sesungguhnya berada di tangan otoritas sekuler, misalnya di Mesir hal ini terutama adalah angkatan bersenjata. AS tidak mengecam junta militer Mesir yang menggulingkan presiden yang terpilih secara demokratis, yang menunjukkan bahwa mereka puas dengan langkah yang telah diambil melalui beberapa bentuk permintaan rakyat. AS melihat kesempatan untuk mendiskreditkan agenda kelompok Islamis di mata rakyat dan bukan hanya Ikhwan. Selain itu, para ahli strategi AS tahu bahwa langkah-langkah tersebut akan memacu reaksi keras dari basis massa Islam yang pasti akan menyebabkan kerusuhan dan kekerasan, setidaknya untuk jangka waktu tertentu. Jadi mengapa AS dan junta militer mengambil langkah yang beresiko tersebut ?

 Mufti Qatar, Syeikh Yusuf Al-Qaradhawi mengeluarkan fatwa wajib bagi para demonstran untuk

membunuh penguasa. Alalam (23/7) melaporkan, Yusuf Al-Qaradhawi mengeluarkan fatwa tersebut dalam tayangan acara "Agama dan Kehidupan" di televisi Aljazeera, Qatar. Dalam acara tersebut dia tidak menyebutkan nama penguasa. .Koran Al-Sharuq terbitan Aljazair mereaksi fatwa Qaradhawi itu menulis, "Dari fatwa Qaradhawi itu dapat dipahami bahwa maksudnya adalah Abdel Fatah Al-Sisi, Menteri Pertahanan Mesir dan para panglima militer, karena mereka telah menggulingkan presiden terpilih Muhammad Mursi."


Sejatinya, dari sisi manapun kondisi Mesir sangat mengkhawatirkan. Bagaimanapun Mesir kini sedang melaju jalan dengan tujuan yang masih samar-samar. Militerpun sedang bersiap-siap untuk mengantisipasi pertumpahan darah besar di jalan antara loyalis dan oposan Mursi

Sumber : [1] Reuters.com,  http://www.reuters.com/article/2013/07/08/us-egypt-protest-brotherhood-syria-idUSBRE9670DA20130708
[2] Reuters.com, http://www.reuters.com/article/2013/07/08/uk-egypt-protests-idUKBRE96101L20130708
[3] AFP, http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hF-paJHAg17tLMRR-4VxmocVgQGQ?docId=CNG.0a272664987adaa3bf793f4d11f4fe3a.991
.(IRIB Indonesia/PH)

Kecurigaan Soal Intelijen Asing Di Indonesia, Khususnya Papua

Hampir 10 tahun yang lalu, sebuah peringatan keras disampaikan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) yang menjabat saat itu yaitu Jenderal Ryamizard Ryacudu bahwa ada sekitar 60 ribu intel asing berkeliaran di Indonesia.Mengutip berita yang dituliskan KORAN TEMPO berjudul “KSAD : 60 ribu Intel Asing di Indonesia” edisi 26 Desember 2003 disampaikan secara lengkap seperti ini :
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Ryamizard Ryacudu menyebutkan, sekurang-kurangnya terdapat 60 ribu intelijen asing tersebar di Indonesia. Menurut dia, para intel itu telah lama berada di Tanah Air. “Mereka masuk dengan mudah karena Indonesia belum memiliki arah yang tepat untuk menangkalnya,” kata dia kemarin di Jakarta.

Ryamizard tidak bersedia menjelaskan identitas para intel asing itu dan aktivitas mereka di Indonesia. Kata dia, data intelijen tidak bisa diungkapkan. Ia hanya menegaskan, para intel itu akan dihukum mati bila membocorkan rahasia negara Indonesia. Ia juga menyatakan, untuk menangkal masuknya para intel lebih banyak, “rakyat Indonesia harus memiliki semangat kebangsaan yang kuat.”
Pengamat militer dari CSIS Edy Prasetyono, yang dihubungi secara terpisah, menilai pernyataan KSAD harus didudukkan dalam kerangka tepat dan melihat konteks dunia saat ini. “Batas negara sudah tipis, bahkan hilang. Informasi juga sudah sangat terbuka,” kata dia.

Edy menambahkan, kriteria intel asing yang dimaksud KSAD harus diperjelas. Jika yang dimaksud KSAD adalah mereka yang berusaha mencari informasi rahasia suatu negara secara resmi, kata dia, bisa diperkirakan intel berada di kedutaan besar asing di Indonesia. “Kedutaan mana pun adalah intel yang bertugas secara resmi menggali informasi di negara tempatnya berkantor,” tuturnya.
Ia juga menjelaskan, banyak intel asing menyusup ke dalam tubuh LSM dan perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Jadi, ia menegaskan, jumlah intel asing yang disebutkan KSAD mencapai 60 ribu bisa saja benar. Namun, ia menambahkan, jumlah itu tidak perlu dikhawatirkan.
Yang harus mendapat perhatian lebih, menurut Edy, cara Indonesia membangun sistem politik, ekonomi, dan keamanan agar tidak mudah terguncang. Sistem yang baik, kata dia, dapat bertahan dalam suasana keterbukaan sekarang. Dia kemudian mencontohkan sejumlah negara yang akhirnya kandas ketika berusaha menghindarkan diri dari era keterbukaan seperti Myanmar dan Korea Utara.
Saat memberikan sambutan pada acara “Wisuda Purnawirawan Perwira Tinggi TNI AD” di Magelang bulan lalu, Ryamizard menyampaikan, Indonesia sedang menghadapi ancaman perang modern. Perang ini, kata dia saat itu, dimulai dari infiltrasi agen asing yang menggarap elemen masyarakat tertentu guna menciptakan ketidakstabilan nasional. “Mereka melakukan provokasi dan propaganda untuk memicu timbulnya konflik SARA,” kata dia.setelah hancur, masih kata KSAD di Magelang, para agen asing “akan mencuci otak dan mengubah paradigma berpikir dengan penggalangan teritorial. Agresor, kata dia, kemudian akan mengubah paradigma ideologi, politik, ekonomi, dan budaya bangsa Indonesia. Dengan cara ini, menurut dia, para agresor akan terhindar dari tuduhan pelanggaran HAM ataupun kejahatan perang. “Bahkan kerap dipuji sebagai pahlawan,” ia menambahkan.

Soal perang modern itu, Edy mengaku sependapat dengan KSAD. Indonesia, kata dia, memang berada di tengah-tengah perang modern. Bahkan, ia menganggap, perang gagasan sedang berlangsung di Asia Tenggara dengan munculnya ide Komunitas Keamanan Bersama. “Siapa yang paling diuntungkan dalam perang gagasan ini, dialah pemenangnya,” ia melanjutkan. Desakan pihak luar negeri kepada Indonesia untuk menggunakan pembangunan model ekonomi tertentu juga dianggapnya perang modern. Karena itu, kata dia, tentara memang harus ditingkatkan mutu dan keterampilannya dalam kerangka menjaga sistem keamanan negara. Meski begitu, ia berpendapat, tentara bukan satu-satunya garda pertahanan terdepan menghadapi perang modern ini.

Ilustrasi gambar : Dua anak kecil berlari membawa bendera merah putih

Pernyataan mantan kepala staf TNI Angkatan Darat (AD) Jenderal (purn) Ryamizard Ryacudu 10 tahun lalu soal adanya 60 ribu agen asing di Indonesia, baru kali ini mendapat konfirmasi pemerintah.
Tetapi itupun hanya dilokalisir bahwa diduga kuat intel asing bertebaran di PAPUA.
Mengutip pemberitaan REPUBLIKA (28/5/2013), tanggapan yang sangat amat terlambat itu itu disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Pertahanan Mayjen TNI Hartind Asrin menjelaskan, meski pernyataan tersebut hanya berbentuk opini publik, namun bukan berarti data itu tidak valid.
“Boleh jadi jumlah mereka mencapai angka tersebut. Kita semua harus waspada,”ujarnya saat dihubungi Republika, Senin (27/5) malam. Untuk penanganan intel tersebut, Hartind menegaskan, bola ada di tangan Badan Intelijen Nasional (BIN). Sedangkan, pemerintah hanya sebatas membuat kebijakan.
Tidak hanya itu, dia menjelaskan, media juga bisa berperan untuk membantu pengungkapan keberadaan agen asing ini. Menurutnya,  mereka menggunakan beragam profesi seperti wartawan, peneliti, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat.Sinyalemen dari Kementerian Pertahanan ini langsung mendapat respon dari anggota DPR.Masih mengutip REPUBLIKA (28/5/2013), Anggota Komisi I DPRRI Nuning Kertopati menjelaskan, bekal data tersebut harus dimanfaatkan oleh intel negara memperketat pengawasan.
Terlebih, adanya eskalasi ancaman di daerah konflik seperti Papua. “Maka pengawasan perlu ditingkatkan,”ujarnya saat dihubungi Republika, Senin (27/5) malam.

Menurutnya, intelijen asing biasanya datang ke satu negara dengan cara pengelabuan. Hal tersebut juga berlaku untuk para agen asing di Papua.“Misalnya intelijen asing di Papua bisa saja berkedok agama, bisnis atau pun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masih banyak lagi,”jelasnya.
Dia mengungkapkan, intelijen negara memang seharusnya dapat mengidentifikasi keberadaan mereka. Kemudian, mengelola informasi tersebut dengan cara meningkatkan komunikasi dengan pemuka agama atau adat budaya setempat. Sehingga, bentuk gerakan separatis atau terorisme bisa dicegah.

Peta wilayah PAPUA, Indonesia

Pembuktian terhadap keberadaan intel asing di Indonesia memang sangat sulit dilakukan.
Tetapi Indonesia juga memiliki perangkat dan sumber daya manusia yang bertugas di bidang intelijen, baik yang bertugas di Badan Intelijen Negara ataupun yang bertugas dimasing-masing institusi (semisal TNI dan Polri) pada divisi atau bagian intelijen.
Yang juga harus diwaspadai adalah jika patut dapat diduga ada oknum-oknum aparat Indonesia sendiri (serta seluruh jaringan yang dibangunnya) yang justru dipakai oleh kekuatan asing untuk menjadi kaki tangan dan operator-operator operasi rahasia mereka di Indonesia.
Pengetahuan dan segala sesuatu yang menyangkut data resmi, rahasia negara, dokumen resmi negara, informasi negara atau bahkan hasil-hasil penyadapan terhadap berbagai kalangan di Indonesia, hanya bisa dilakukan oleh aparat yang memiliki perangkat teknologi (IT) yang memungkinkan mereka mengakses semua itu.Dan satu hal yang harus diwaspadai juga, jangan justru ada oknum-oknum aparat Indonesia dan jaringan mereka, yang justru “ngaku-ngaku” jadi intel asing untuk jadi gagah-gagahan dan ajang fitnah yang berbau politik.  Ini yang disebut kontra intelijen.
Atau bisa juga yang patut dicurigai memerintahkan anggota tertentu untuk menyamar menjadi jurnalis untuk menyampaikan informasi yang menyesatkan dan provokasi ke jurnalis lain.
Banyak hal yang bisa terjadi menyangkut dunia intelijen.Dan orang awam seperti kita (dan mayoritas rakyat sipil Indonesia) sulit untuk bisa memahami permainan-permainan semacam ini. Apalagi sekarang adalah zaman modern. Jika benar negara-negara asing semakin berminat menginteli Indonesia maka mustahil bagi mereka menurunkan dan mengerakkan personil-personil yang secara fisik akan mudah dikenali sebagai orang asing (yang secara fisik dikenali sebagai bule).

Kalaupun warga negara asing memang masuk ke Indonesia dalam kapasitas mereka sebagai agen mata-mata, maka peluang yang paling aman bagi mereka adalah menjadi turis atau wisatawan.
Objek pengintelan yang paling mudah disusupi adalah media atau para jurnalis.Bukan berarti, para wartawan atau jurnalis itu yang menjadi intel asing.Tetapi hasil kerja dan seluruh perangkat kerja yang mereka gunakan dalam bidang kewartawanan yang jadi sasaran empuk penyadapan “berjamaah” (semisal laptop, komputer, blackberry dan semua perangkat komunikasi yang dimiliki kalangan jurnalis), ini yang paling mudah disadap.
Pengintelan di era yang modern ini akan sangat aman dilakukan dengan menggunakan perangkat IT.Disinilah harus diwaspadai juga, warung-warung atau kios-kios penjual pulsa di berbagai daerah, termasuk toko-toko tak resmi yang menjual alat-alat komunikasi. Terutama di Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan dan ibukota Indonesia.Tangan kita jangan mudah menuding negara asing sebagai pihak satu-satunya yang sangat berminat untuk menginteli negara Indonesia. Hendaklah juga aparat-aparat keamanan di negara ini melakukan introspeksi diri, sudah cukup loyalkah anda semua menjadi aparat di negara ini ?
Jangan-jangan ada diantara oknum aparat di Indonesia yang paling rawan disusupi dan dikendalikan kekuatan asing ? Bisa juga untuk kepentingan penguasa di negara ini.
Menyebar kemana-mana untuk menginteli target-target politik yang tujuannya untuk kepentingan perorangan dan antar kelompok. Rumah dari orang-orang yang mau diinteli dikepung dan diawasi, ibarat binatang buas mengawasi mangsanya dari detik ke detik tanpa henti dan tanpa punya rasa malu samasekali menginteli rumah rakyatnya sendiri. Menyamar jadi tetangga atau membuka usaha di lingkungan perumahan yang diminati oleh penguasa atau institusi tertentu untuk dipermainkan.

Ilustrasi gambar : tokoh tokoh nasional dan politisi di Indonesia

Apakah lawan politik pemerintah, tokoh nasional dan pihak-pihak yang bersuara kritis di negara ini dilindungi hak-haknya untuk berkomunikasi dan melakukan aktivitas mereka dengan aman tanpa pengintelan atau penyadapan ?

Khusus masalah Papua misalnya, kita menjadi pihak yang akhirnya semakin dibenci oleh rakyat Papua.
Bagaimana mereka tidak semakin membenci, fakta di lapangan menunjukkan bahwa oknum aparat keamanan kita memperkaya dirinya sendiri dengan sangat menakjubkan.
Kita ambil contoh kasus Aiptu Labora Sitorus yang bertugas di Polres Sorong.Siapa yang tidak takjub kalau polisi berpangkat rendah ini punya rekening obesitas Rp. 1,5 Trilyun.
Itu sudah bukan masuk dalam kategori rekening gendut tetapi rekening yang kegendutan alias obesitas.
Transaksi senilai Rp 1,5 triliun itu diduga terjadi selama 5 tahun, sejak 2007 hingga 2012. Rekening Labora yang dicurigai oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Ia juga digosipkan memiliki pulau pribadi di wilayah Raja Ampat, Papua. Lalu bagaimana cara kita menjelaskan kepada dunia tentang fakta yang sangat memalukan ini dari perilaku aparat keamanan kita di Papua ?
Bisakah dibayangkan dan dirasakan, betapa semakin benci dan geramnya rakyat Papua kepada kita semua tanpa terkecuali.

Saudara-saudara kita yang tinggal di wilayah terujung Indonesia ini merasa diabaikan oleh pemerintah tetapi ada oknum polisi yang bisa sekaya itu dari hasil mengeruk kekayaan alam dan berbisnis di wilayah Papua.
Hanya 1 orang polisi, bisa mempunyai rekening Rp. 1,5 Trilyun !
Seandainya pun ada ribuan atau belasan ribu intel asing di Papua, bisakah dibayangkan bahwa negara kita menjadi bahan tertawaan selama ini saat mereka memonitor ada polisi kita yang bertugas di Papua memiliki transaksi hingga Rp. 1,5 Trilyun ? Dan intelijen kita, terutama KEPOLISIAN yang merasa paling hebat dalam penanganan terorisme di negara ini, tidak bisa mendeteksi perilaku dari anggotanya sendiri di Papua.
Padahal Papua adalah satu-satunya wilayah didalam NKRI yang paling banyak disorot oleh komunitas internasional. Kita juga perlu memberikan saran kepada Mabes Polri agar tidak lagi menempatkan mantan-mantan Komandan Densus 88 Anti Teror untuk menjadi Kapolda Papua. Jauh lebih baik menempatkan putra daerah menjadi Kapolda di tanah kelahirannya sendiri. Beri kesempatan kepada putra daerah Papua untuk memimpin di tanah kelahirannya sendiri agar ada kebanggaan dari warga setempat bahwa putra daerah mereka jadi pimpinan institusi POLRI di Papua. Putra daerah Papua yang terakhir yang dipercaya menjadi Kapolda adalah Inspektur Jenderal Max Donald Aer pada era kepemimpinan Kapolri Jenderal Sutanto.
Belum tentu Amerika Serikat misalnya, akan menjadi sangat terkagum-kagum kalau Kapolda di Papua adalah mantan Komandan Densus 88 Anti Teror. Lalu prajurit TNI yang bertugas di Papua, juga harus diperhatikan dengan seluruh keterbatasan dana yang mereka miliki dalam menjalankan tugas.
Disinilah Mabes TNI Cilangkap, utamanya Mabes TNI Angkatan Darat, harus memperhatikan kesejahteraan prajurit mereka dan keluarganya jika sedang bertugas ke daerah-daerah terpencil.

Perhatikan prajurit kalian di daerah-daerah terpencil sebab anggaran negara memang tak besar untuk angkatan pertahanan Indonesia.Yang selalu menjadi alibi adalah keuangan negara terbatas.

Lambang Garuda Indonesia

Hal yang paling baik untuk menangkal dan menghindari praktek-praktek intelijen asing di Indonesia adalah pentingnya menjaga moralitas antar sesama anak bangsa.
Pekerjaan intelijen, tak harus memfokuskan sorotan mereka pada wilayah Papua saja, tetapi bisa ke seluruh lini kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kita harus bangga menjadi rakyat Indonesia.Kita harus jaga rasa percaya diri dan nasionalisme di dalam diri kita. Bakar, bakarlah kembali semangat nasionalisme dan cinta pada tanah air.

Kekuatan asing hanya dapat merambah dan merajalela menginteli negara kita kalau anak bangsa di negeri ini lemah terhadap rayuan asing. Imbalan menjadi intel asing bisa jadi memang akan sangat menggiurkan.
Kita tidak tahu mengenai hal ini secara pasti.

Loyalitas kepada kekuatan asing pastilah juga akan berbuah hal-hal yang sangat manis, mewah, glamour dan indah tak terhingga. Tapi sedikit saja kita lemah dan memberi celah kepada kekuatan asing untuk menguasai maka masa depan bangsa kita akan dipertaruhkan pada lembaran-lembaran yang suram.
Dan sebelum kita sibuk mencurigai kekuatan asing menginteli negara kita, mari masing-masing melakukan introspeksi diri.Apakah institusi anda, sudah cukup bersih dari praktek-praktek penyadapan atau pengintelan terhadap elemen-elemen masyarakat yang tak boleh dijamah dan diusik kemerdekaannya ? Apakah institusi anda, sudah cukup bersih dari pengaruh asing atau sudah benar-benar dijamin kesterilannya ?
Apakah institusi anda yakin, bahwa bukan institusi anda yang melakukan pengintelan dan penyadapan terhadap sesama anak bangsa di negara ini ?
Apalagi jika menginteli dan menyadap pekerjaan kewartawanan dan para aktivis yang berjuang untuk rakyat.
Laptop disadap, handphone atau blackbery disadap, seluruh perangkat kerja dan media sosial disadap, padahal bisa jadi semua praktek penyadapan itu hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan pribadi pada penyadap yang terus menerus ingin tahu urusan orang lain. Alias LANCANG.

Apalagi kalau alat penyadap yang digunakan sebenarnya adalah untuk menyadap bidang-bidang terorisme, narkoba dan kejahatan lainnya.Harus diwaspadai penyalah-gunaan, atau bahkan pencurian alat sadap dan hasil-hasil penyadapan itu sendiri.
Apalagi kalau alat sadap itu alih-alih malah digunakan untuk menyadapi para purnawirawan jenderal, tokoh nasional, lawan politik pemerintah, kalangan jurnalis dan pengusaha, partai-partai politik dan sebagainya.
Atau pura-pura menyamar menjadi seribu satu macam sosok agar bisa masuk ke dalam kehidupan para jurnalis, tokoh dan aktivis misalnya.Menyamar jadi rental mobil, rental supir, supir pribadi, supir dinas, pembantu rumah tangga, pedagang ini itu dan penyamaran lainnya yang sebenarnya sudah diluar batas kewenangan mereka dalam tugas pokok yang ada.
Yakinkan dulu institusi anda bahwa bukan kalian yang melakukan kegiatan-kegiatan intelijen yang kebablasan di negara ini. Kekuatan asing, hanya bisa merekrut dan memperbanyak agen mata-mata lokal mereka di Indonesia, jika warga negara Indonesia memang sangat lemah nasionalismenya.

Dugaan tentang adanya 6o ribu intel asing di negara ini adalah isapan jempol belaka kalau kecurigaan itu ditumpahkan semua kepada sosok-sosok yang berpenampilan fisik sebagai orang asing (bule).
Besar kemungkinan, mayoritas adalah warga negara Indonesia yang memutuskan untuk bekerja pada kekuatan asing. Lantas, siapa yang mau kita salahkan jika rakyat kita sendiri yang tergiur untuk bekerja pada kekuatan asing ?
Operasi intelijen di negara manapun memang harus mampu meraup dan mengeruk informasi yang sebanyak-banyaknya, dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi.
Dan di zaman sekarang ini — dimana Teknologi Informasi sudah sangat canggih luar biasa — penggunaan sumber daya manusia yang bekerja secara konvensional dalam operasi intelijen asing sesungguhnya sangat kecil prosentasenya. Sebab, hanya dengan menggunakan IT, negara manapun di dunia ini bisa saling menginteli dan saling mengawasi dari jarak jauh.
Negara yang sudah sangat maju, hanya tinggal duduk manis di negaranya, mereka bisa tahu segala hal tentang Indonesia dari jarak jauh (tanpa harus buang uang membayar agen agen lokal yang jumlahnya sampai 60 ribu orang ?). Kecanggihan teknologi harus diperhitungkan pada era kekinian.
Sehingga, yang lebih besar prosentasenya untuk bermain dalam transaksi intelijen asing adalah orang-orang yang patut dapat diduga memang sama-sama memiliki akses menembus seluruh data di negara dan menguasai kemajuan teknologi. Dan untuk menghadapi ancaman intel asing, tak cukup hanya kekuatan intelijen Indonesia yang bisa menangkis semua itu sendirian.
Kita, kita semua yang harus sama-sama waspada dan berpegang teguh pada nilai-nilai luhur yang sudah diajarkan oleh para founding fathers kita.

Presiden Sukarno merangkul Jenderal Sudirman yang baru kembali dari gerilya.

Simaklah pesan-pesan nasional dari para pendiri bangsa kita agar ke depan kita lebih waspada terhadap ancaman global yang menggunakan praktek intelijen untuk menyetir dan menguasai bangsa ini.
“Kita belum hidup dalam sinar bulan purnama, kita masih hidup di masa pancaroba, tetaplah bersemangat elang rajawali “. (Pidato HUT Proklamasi, 1949 Soekarno) “Janganlah mengira kita semua sudah cukup berjasa dengan segi tiga warna. Selama masih ada ratap tangis di gubuk-gubuk pekerjaan kita selesai ! Berjuanglah terus dengan mengucurkan sebanyak-banyak keringat.” (Pidato HUT Proklamasi, 1950 Bung Karno“Tidak seorang pun yang menghitung-hitung: berapa untung yang kudapat nanti dari Republik ini, jikalau aku berjuang dan berkorban untuk mempertahankannya”. (Pidato HUT Proklamasi 1956 Bung Karno)“Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian, bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat. Dan diatas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.” (Soekarno“Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun”. (Soekarno)

“Kita tak perlu takut pada pengaruh asing, sebab bangsa kita telah menunjukkan dapat menerima pengaruh asing tanpa merusak kebudayaannya sendiri, melainkan karena kreatifitas bangsa Indonesia sendiri pengaruh itu justru dijadikan‘memperkaya’ kebudayaan Indonesia.”  (Pesan Bung Hatta)
Kebudayaan kita menjadi kuat bila ada landasan yang kokoh, yakni adab dan moral. Kebudayaan adalah pertahanan rohani dan semangat, serta martabat bangsa. (Pesan Bung Hatta) Janganlah mudah tergelincir dalam saat yang akan menentukan nasib bangsa dan negara kita, seperti yang kita hadapi pada dewasa ini, fitnah yang besar atau halus, tipu muslihat yang keras atau yang lemah, provokator yang tampak atau sembunyi, semua itu insya Allah dapat kita lalui dengan selamat, kalau saja kita tetap awas dan waspada, memegang teguh pendirian cita-cita, sebagai patriot Indonesia yang sejati. (Pesan Jenderal Besar Soedirman di Jogjakarta tgl 4 Oktober 1949)

Dalam menghadapi keadaan yang bagaimanapun juga tetap jangan lengah, karena kelengahan dapat menyebabkan kelemahan, kelemahan menyebabkan kekalahan berarti penderitaan. Insyaf. Percaya dan yakinlah, bahwa kemerdekaan suatu negara dan bangsa, yang didirikan di atas korban harta benda dan jiwa raga, dari rakyat dan bangsanya itu, insya Allah tidak akan dapat dilenyapkan manusia siapa pun juga”.  (Pesan Jenderal Besar Soedirman)
Jadi, kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia dan jangan menggadaikan jatidiri kita sebagai rakyat Indonesia demi kepentingan apapun yang memberikan celah kepada kekuatan asing untuk menguasai.
Mari kita berkawan kepada negara-negara sahabat dan komunitas internasional manapun didunia ini, dengan menunjukkan jatidiri kita sebagai bangsa yang santun, bersahabat dan penuh integritas diri.
Sekali lagi, jaga NASIONALISME !

UU Ormas Dikhawatirkan Berangus Organisasi Kritis

Rapat paripurna DPR akhirnya mengesahkan RUU Ormas menjadi Undang-Undang meski ada penolakan dari sejumlah ormas.

 RUU Ormas sempat ditunda pengesahannya pada pekan lalu karena masih banyak penolakan dari masyarakat. Untuk itu diputuskan dalam rapat paripurna tanggal 25 lalu bahwa DPR akan melakukan sosialisasi kembali terkait RUU Ormas tersebut.

Ketua Panitia Khusus RUU Ormas Abdul Malik Haramain kepada wartawan mengatakan selama tahapan sosialisasi tersebut, pihaknya melakukan pertemuan konsultasi dengan Ketua PP Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Pengurus Persekutuan Gereja-gereja Indonesia, Wali Gereja Indonesia dan Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Selasa (2/7) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (ormas) menjadi Undang-undang meskipun masih ada penolakan dari sejumlah ormas yang khawatir aturan itu akan dipakai memberangus organisasi massa.

Pengesahan RUU tersebut dilakukan secara pemilihan suara. Partai yang mendukung pengesahan RUU Ormas menjadi Undang-undang adalah Partai Demokrat, Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan. Sedangkan partai yang menolak pengesahan RUU tersebut adalah Partai Amanat Nasional, Gerindra dan Hanura.

Alasan penolakan beberapa partai itu  karena masih ada penolakan dari sejumlah ormas.

Hasilnya, lanjut Haramain, ada delapan pasal yang direvisi, diantaranya soal  bidang kegiatan yang semula akan dikategorisasi diubah menjadi diserahkan kepada ormas sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

Selain itu,  ada penambahan syarat pendirian ormas yang didirikan oleh warga negara asing dan badan hukum asing dimana salah satu jabatan ketua, sekretaris atau bendahara harus dijabat oleh warga negara Indonesia.


Lebih lanjut, Haramain menjelaskan, pihaknya juga mengubah pasal soal sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap ormas lingkup provinsi, kabupaten/kota.  Dalam memberikan sanksi,  kepala daerah wajib meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala kejaksaan dan kepolisian setempat. Sebelumnya, kepala daerah hanya meminta persetujuan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.

Ormas-ormas yang berdiri sebelum proklamasi Indonesia, lanjut Haramain, tidak perlu mendaftar lagi.

“Kewenangan pemerintah lebih kepada (mem)fasilitasi karena hal pengawasan misalkan. Sebetulnya pengawasan kita serahkan kepada intern ormas tetapi pengawasan ketika melibatkan ormas lain atau publik yang lain maka pemerintah harus turun, karena itu pemerintah dan DPR membuat pasal tentang larangan dan sanksi,” ujarnya.

“Larangan itulah yang menjadi rambu-rambu bagi ormas untuk mengekspresikan kebebasannya yang kebebasannya yang tidak bisa mengganggu kebebasan orang lain atau mengancam orang lain.”

Di tempat  yang sama, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pihaknya akan segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait UU Ormas ini agar mereka dapat memahami secara utuh.

Gamawan memastikan tidak ada pasal yang represif dalam Undang-undang itu.

“Kita akan minta pendapat Mahkamah Agung (MA) kalau ada aktivitas organisasi yang melanggar ketentuan UU ini, tidak bisa langsung dibubarkan oleh Menteri Dalam Negeri. Tidak bisa begitu karena sekarang mekanisme hukum yang lebih kuat. Jauh lebih lunak UU ini dan sangat memperhatikan hak-hak masyarakat dan sangat mengakomodir proses hukum. Kalau misalkan satu organisasi membuat keributan dan sebagainya itu masih kita minta pendapat hukum,” ujarnya.

Di luar Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, ratusan buruh dari berbagai organisasi melakukan aksi menolak pengesahan RUU Ormas menjadi Undang-undang.

Koordinator aksi Iswan Abdullah mengatakan Undang-undang Ormas merupakan alat bagi pemerintah untuk mengintervensi ormas yang kritis. Serikat-serikat buruh, lanjutnya, juga akan sulit berdiri karena UU Ormas tersebut. Untuk itu, para buruh kata Iswan akan melakukan mogok nasional dalam waktu dekat untuk menolak Undang-undang itu.

“Kalau sebelumnya gerakan buruh atau serikat buruh hanya mencatatkan dinas tenaga kerja, maka ke depan harus mendapatkan izin pendirian dan berbadan hukum. Sementara menurut UU no. 21/2000 (tentang serikat pekerja/serikat buruh), serikat buruh hanya dicatatkan saja tetapi nanti itu dihapuskan,” ujarnya.

Aksi yang dilakukan ratusan buruh sempat sedikit memanas ketika polisi mencoba untuk membubarkan massa aksi. Meski sempat memanas, aksi tersebut tidak berakhir ricuh.

Sebelumnya pada Februari, sekelompok ahli dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menulis kepada para pembuat undang-undang di Indonesia, memperingatkan bahwa RUU Ormas mengancam akan membatasi kebebasan berbicara dan beragama. o

oleh Fathiyah Wardah

---

Batas Kepercayaan Rakyat ...............!

"Seluruh pemerintahan tak lebih dari kekuasaan dalam kepercayaan." Kesahihan ungkapan John Dryden tersebut menemukan pembuktiannya dalam drama rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
 
Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM berulang kali terjadi, tapi jarang yang ditarik-ulur berkepanjangan dan menuai gelombang aksi penolakan publik atas rencana pemerintah mengucurkan subsidi kepada rakyat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) atau Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
 
Bagaimanapun juga, masalah kenaikan harga merupakan perkara lumrah yang dialami masyarakat sehari-hari, mulai dari kenaikan harga sembako, pupuk, dan lain-lain. Dengan segala kesulitan yang melilitnya, rakyat kecil jarang berteriak menyerukan perlawanan. Selain itu, masalah pemberian subsidi kepada rakyat miskin juga normalnya merupakan kemestian yang patut mendapat dukungan publik.
 
Mengapa kali ini, meski pemerintah telah mengerahkan justifikasi para ahli dengan dalil-dalil ekonominya yang tampak hebat di atas kertas, terjadi gelombang aksi yang meragukan kejujuran pemerintah? Alasannya, di balik pro-kontra rencana kenaikan harga BBM itu terdapat kesenjangan dalam ukuran "kebenaran". Pemerintah hanya sibuk mengargumentasikan "kebenaran tipis" tentang defisit minyak dan potensi defisit keuangan negara.
 
Sedangkan, para demonstran mempertanyakan "kebenaran tebal" tentang mengapa kita menjadi defisit minyak dan apakah benar menaikkan harga BBM menjadi satu-satunya pilihan untuk menutupi defisit anggaran. Mengapa pula mengucurkan subsidi BLSM dalam momen menjelang pemilihan umum?
 
Ketidakmampuan pemerintah menjawab serangkaian pertanyaan tentang "kebenaran tebal" tersebut memberi penjelasan ikutan tentang kerasnya penolakan publik bahwa penentuan batas harga BBM kali ini menyentuh ambang batas kepercayaan publik kepada pemerintah. Dengan kata lain, aksi-aksi penolakan ini bukan sekadar menolak kenaikan harga dan pemberian subsidi, tapi mencerminkan akumulasi ketidakpercayaan publik pada kemampuan pemerintah untuk menjawab persoalan-persoalan riil yang dihadapi rakyat bawah.
 
Dari drama ketegangan di seputar rencana kenaikan harga BBM kali ini, kita bisa melihat perbedaan antara kepalsuan dan kesejatian. Pemerintah yang kerap mendengungkan keberhasilan perekonomian, lewat rekayasa statistika, justru berteriak menghadapi kenyataan potensi defisit keuangan negara. Pemerintah sebagai pemenang pemilu yang fantastis justru seperti ragu dengan kemenangannya, sehingga berbagai kebijakan yang diambilnya harus meminta belas kasih partai-partai koalisi, yang pada akhirnya tunduk pada formula "pemain besar" dalam koalisi.
 
Pemerintah yang kerap memanjakan kepentingan-kepentingan elitis demi mengompensasikan kelemahan kekuasaannya, yang harus dibayar mahal oleh penderitaan rakyat dan kedaulatan negara dalam jangka panjang.
 
Di dalam samudera kepalsuan politik seperti itu, kita bersyukur masih ada kekuatan lain yang bisa memandu bangsa ini keluar dari kegelapan dan kepelikan. Ketika pelbagai argumen pro-kontra didedahkan di ruang publik, dan masing-masing argumen terkesan memiliki rasionalitasnya, pilihan mana yang harus diambil pada akhirnya harus memperhatikan suara kejujuran dari arus bawah. Gelombang aksi mahasiswa, buruh, dan rakyat miskin lainnya yang muncul di berbagai kota besar dan kecil dalam skala nasional adalah suara kesejatian yang terus menggugat kepalsuan.
 
Perjalanan jatuh-bangunnya kekuasaan di Indonesia memberi pelajaran, sekuat apa pun rekayasa kepalsuan, pada akhirnya akan jebol oleh gelombang arus balik kesejatian. Mengelabui rakyat, dengan pura-pura menolong rakyat, tapi sejatinya demi kepentingan elitis, hanya akan menambah amunisi kepada arus kesejatian untuk bergerak lebih jauh, membongkar berbagai kepalsuan yang disembunyikan.
 
Menaikkan harga BBM adalah jalan termudah bagi pemerintah yang tak mau berkeringat. Namun, jika kita mau mengambil jalan kejujuran, mengabdi pada keselamatan dan kesejahteraan bangsa, penentangan arus bawah atas kenaikan harga BBM itu bisa menjadi momentum bagi perombakan tata kelola negara secara mendasar. Kita harus berani mengambil langkah-langkah yang sulit karena kebahagiaan adil makmur itu hanya akan datang setelah berani melakukan pengorbanan dan kerja keras. (Yudi Latif)
 
Kekerasan versus Kekerasan
 
Unjuk rasa belum juga beringsut dari paradigma lama sebagai arena unjuk kekerasan. Demonstran masih saja gemar pamer kekerasan, aparat kepolisian pun tetap riang gembira mempertontonkan keberingasan.
 
Paradigma itu pula yang kental mewarnai gelombang demonstrasi menolak penaikan harga BBM bersubsidi dalam beberapa hari terakhir. Demonstrasi yang berpuncak pada Senin (17/6), bertepatan dengan Rapat Paripurna DPR untuk mengesahkan APBN-P 2013, lagi-lagi menjadi suguhan menyesakkan.
 
Demonstrasi yang semestinya berlangsung damai beralih menjadi pentas kekerasan. Seperti yang sudah-sudah, sebagian demonstran kelebihan hormon dan nafsu kekerasan. Mereka seperti terjerat prinsip bahwa tanpa kekerasan, demonstrasi belum afdal.
 
Membakar ban bekas di tengah jalan dan melempari petugas seakan menjadi menu wajib yang tak boleh absen dalam unjuk rasa. Pengunjuk rasa juga masih gemar mengganggu hak orang lain. Di Bekasi, misalnya, buruh merazia sejumlah pabrik dan memaksa sesama pekerja turun ke jalan. Di Tangerang, pendemo sempat menghambat arus lalu lintas menuju Bandara Soekarno-Hatta.
 
Sama halnya di Jakarta dan Makassar, pendemo merangsek ke jalan-jalan utama yang berimbas pada kemacetan luar biasa. Di Medan, demonstran bahkan merusak salah satu hotel berbintang dan restoran cepat saji.
 
Lebih celaka lagi, demonstrasi telah menjelma sebagai arena pertarungan antaranak bangsa. Di banyak tempat, demonstran dan polisi bentrok. Polisi yang semestinya mengamankan unjuk rasa malah larut dalam tindak kekerasan.
 
Di Ternate, Maluku Utara, dan di Jambi, enam mahasiswa dan dua pewarta bahkan bertumbangan akibat kegarangan aparat. Dengan dalih kewalahan menghadapi demonstran, polisi begitu gampang melepaskan tembakan gas air mata, bahkan diduga juga mengumbar peluru tajam.
 
Tak seorang pun di Republik ini melarang orang berdemonstrasi untuk menyampaikan aspirasi. Namun, setiap orang berhak menuntut demonstrasi yang damai tanpa kekerasan.
 
Kita tidak meragukan para demonstran mengusung misi mulia. Mereka turun ke jalan menolak penaikan harga BBM bersubsidi semata-mata untuk membela rakyat.
 
Namun, kita juga harus melontarkan kritik sebab sebagian demonstran masih menempuh cara-cara kekerasan dalam berdemo. Tentu saja berdemonstrasi untuk membela rakyat dengan mengganggu kepentingan rakyat amat tidak tepat. Demonstrasi untuk menarik simpati, tetapi dengan mengedepankan kekerasan justru menimbulkan antipati.
 

Kita juga patut menggugat aparat kepolisian yang masih bertindak amatiran. Insiden di Ternate dan Jambi ialah bukti yang mustahil disangkal bahwa polisi belum profesional menangani demonstrasi.
 
Kenapa mereka garang menghadapi mahasiswa dan demonstran, tetapi selalu lunglai ketika menyikapi aksi ormas tertentu?
 
Tidak ada satu pun rakyat di negeri ini yang menyukai kekerasan. Hanya kesantunan para demonstran dan aparat kepolisian yang bisa membuat demonstrasi benar-benar menjadi pemanis demokrasi. (IRIB Indonesia/ROL/Metrotvnews)