Dicari Menkeu & Dirjen Pajak Baru Yang Berani Melawan Markus Pajak serta Benahi Kebocoran Pajak Negara

Perusahaan - Perusahaan Kakap Saat ini ternyata banyak mendapat potongan tax ratio di saat Ditjen Pajak terseok-seok membenahi diri, DPR justru memberi pekerjaan rumah (PR) tambahan dengan mengusulkan kepada pemerintah supaya menaikkan tax ratio hingga 16 persen atau sekitar Rp 950 triliun pada 2010 ini.

Tadinya kenek Metromini yang nurunin penumpang di depan kantor (Ditjen Pajak) bilang Pajak-Pajak, sekarang, sudah ganti jadi Gayus-Gayus. Bahkan, di perkumpulan RT kalau ada orang pajak di situ, dibilang pegawai pajak itu najis. Begitu pula dengan sejumlah gerakan di dunia maya yang digerakkan anak muda berupaya memboikot pembayaran pajak.
Keluhan ini disampaikan Direktur Jenderal Pajak, Muhammad Tjiptardjo, dalam satu kesempatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Direktorat Jenderal Pajak dengan Panitia Kerja (Panja) Perpajakan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), beberapa waktu lalu. Segenap anggota panja bertubi-tubi melayangkan pertanyaan kepada sejumlah

pejabat Ditjen Pajak. Dari kasus Gayus, target penerimaan, pembenahan instansi, hingga mencuat usulan untuk mendesak mundur Dirjen Pajak.
Meski dengan mimik sedikit bercanda, Tjiptardjo mengakui adanya tekanan psikologis cukup kuat terhadap pegawai yang bekerja di instansi itu akibat kasus Gayus Tambunan, salah satu Oknum Pajak tersangka korupsi penggelapan pajak dengan banyak rekening di Bank bank Asing di jakarta diluar simpanan sekitar Rp 28 miliar.di rekening BCA
Bila dikaji secara cermat, tekanan publik terhadap Ditjen Pajak setelah terkuaknya kasus ini memperlihatkan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, kasus tersebut bisa menjadi cambuk untuk memperbaiki reformasi birokrasi, khususnya di sektor perpajakan. Di sisi lain, ada semacam distrust ataupun ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika sisi kedua ini menguat dan pemerintah tidak segera melakukan perbaikan, bukan tidak mungkin masyarakat akan benar-benar enggan membayar pajak. Sehingga, tidak sekadar pada gerakan dunia maya dengan menggagas gerakan tolak bayar pajak.
Apabila ini terjadi, target penerimaan negara akan benar-benar terancam. Berbagai proyek pembangunan dan program pemerintah akan terhambat.
I 1
Karena, hampir 70 persen penerimaan negara bersumber dari sektor perpajakan.
Tengok RAPBN 2010, target penerimaan perpajakan ditetapkan sebesar Rp 742 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp 650 triliun berasal dari pajak. Sementara, dalam RAPBN Perubahan 2010 ada penurunan 1,3 persen menjadi sekitar Rp 733 triliun. Jumlah ini masih sekitar 70 persen dari total pemasukan penerimaan dalam negeri yang diperkirakan mencapai Rp 973 triliun.
Untungnya Ditjen Pajak masih bisa menghela napas, sebab hipotesis di atas untuk sementara waktu belum terbukti. Pasalnya, hingga batas waktu penyerahan
Pertanyaannya di manakah kebocoran itu? Mencuatnya kasus Gayus bagai menemukan titik terang. Modusnya cukup jelas bahwa terdapat kebocoran penerimaan pajak melalui kongkalikong antara wajib pajak (WP) dan oknum aparat pajak.
Sehingga, pembayaran yang seharusnya disetorkan sesuai penghitungan wajar, menjadi menyusut karena akal-akalan dari oknum petugas pajak. Posisi konsultan pajak yang seharusnya memberikan perhitungan secara akurat, justru jadi penghubung antara WP dan oknum petugas pajak dalam mempermainkan persentase setoran pajak.
Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) per 31 Maret 2010 lalu, sebanyak 5,9 juta SPT Tahunan sudah terkumpul. Padahal, jika dibandingkan dengan periode sama pada 2009 hanya tercatat 4,56 juta SPT. Dengan demikian, ada kenaikan sekitar 29,39 persen.
Tapi, apakah kekhawatiran ini hanya sampai di sini? Jawabannya tentu tidak. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan ancaman terhadap target penyerahan SPT tahunan belum selesai karena SPT badan baru akan terkumpul semua sampai dengan akhir April. Artinya, badai belum berlalu menghantam bahtera Ditjen Pajak.

Banyak kebocoran
Sejumlah kalangan menilai, upaya yang dilakukan pemerintah dalam menggenjot sektor perpajakan belum dilakukan secara optimal. Hal itu disebabkan masih banyaknya kebocoran-kebocoran di sektor perpajakan yang menyebabkan tax ratio terhadap gross domestic product masih sangat kecil. Tax ratio Indonesia kini hanya sekitar 12,4 persen dari PDB atau sekitar Rp 742 triliun. Mengacu situasi serupa di negara lain, angka tax ratio sudah lebih dari 15 persen.
Alih-alih mendapat potongan tax ratio di saat Ditjen Pajak terseok-seok membenahi diri, merevitalisasi kinerja, memoles citra kepada publik dan para wajib pajak, DPR justru memberi pekerjaan rumah (PR) tambahan dengan mengusulkan kepada pemerintah supaya menaikkan tax ratio hingga 16 persen atau sekitar Rp 950 triliun pada 2010 ini. "Masak kita kalah dari negara-negara miskin seperti Sri Lanka, mereka menargetkan tax rasio-nya 17 persen dan India lebih tinggi lagi," ujar anggota Panja Pajak DPR, Darmansyah.
Anggota Panja Perpajakan DPR lain bahkan ada yang sempat mengancam untuk meng-outsourcing Ditjen Pajak jika tidak mampu mengoptimalisasikan pemasukan dari pajak. Ancaman itu sebagai shocfc therapy.
Usulan tax ratio 16 persen memang bukan hal mustahil, tapi juga tidak mudah. Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, mengakui adanya potensi tersebut. "Potensi itu ada, tapi bagaimana kita mampu menangani masalah kebocoran-kebocoran ini?" ucapnya. Toh, Hatta mengakui ternyata masih cukup banyak potensi pajak yang belum tergarap.
Memang di dalam peraturan, para WP mempunyai hak untuk menyatakan keberatan jika merasa uang yang harus dibayarkan dirasa tidak sesuai dengan apa yang dimiliki WP dapat mengajukan itu di Subdirektorat Keberatan.
Menkeu Sri menjelaskan, sejak reformasi perpajakan dimulai pada 2006 sampai saat ini, sudah jarang WP yang bermain mata di Subdirektorat ini Karena itu, dari beragam kasus yang diajukan oleh WP, umumnya keberatan mereka ditolak. Meski, kata Menkeu, bukan berarti WP tidak mempunyai hak untuk keberatan.
Namun, seketat-ketatnya aturan, mafia pajak selalu memiliki celah untuk mengakali penerimaan pajak. Cara baru, dengan memperkarakan kasus keberatan WP ke Pengadilan Pajak, yakni melalui mekanisme banding yang melibatkan Subdirektorat Banding dan Pengadilan Pajak. Dengan demikian, mereka bisa lebih leluasa menjalankan tindakan penyimpangan sehingga kas negara terpangkas. "Di sini pemerintah kemudian banyak kalah," ungkap Menkeu. Karena itu, perbaikan bukan hanya sekadar di Ditjen Pajak, tetapi juga peradilan.
Sesuai UU Republik Indonesia Nomor
14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, disebutkan, jika putusan pengadilan pajak mengabulkan sebagian atau seluruh banding, kelebihan pembatalan pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar dua persen sebulan, untuk paling lama 24 bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak 2000 hingga 2008, sebesar 80 persen kasus dimenangi WP. Pada 2007, dari 2.270 perkara pajak yang diputus, Ditjen Pajak hanya menang untuk 406 kasus.
Sementara pada 2008, dari 3.027 kasus yang diputus Pengadilan Pajak dengan nilai Rp 16,1 triliun, WP memenangi 2.777 kasus dan sisanya dimenangkan Ditjen Pajak. Kerugian negara jika ini terjadi penyimpangan mencapai sekitar Rp 12,5 triliun.
Dalam hal kerawanan ini, Dirjen Pajak, Tjiptardjo, mengakui setidaknya
15ribu aparat Ditjen Pajak di Indonesia cukup rav/an melakukan penyelewengan. Umumnya, mereka berada di empat titik unit lahan basah, yakni bidang pemeriksaan,account representative, juru sita, serta penelaah keberatan dan banding.
Selain kebocoran-kebocoran ini, upaya untuk menagih utang pajak yang belum dibayarkan WP juga harus menjadi prioritas Ditjen Pajak. Ingat, jumlah nilai tunggakan pajak pada Maret 2010 lalu belum bergeser lebih jauh dari posisi Januari 2010. Ditjen Pajak melansir tunggakan pajak per akhir Maret lalu mencapai Rp 50,5 triliun atau menurun dari awal tahun Rp 50,8 triliun.
Pengawasan lemah
Kebocoran penerimaan dari sektor pajak ini memperlihatkan adanya kelemahan pengawasan yang dilakukan internal pajak. Direktorat Intelijen dan Penyidikan

Ditjen pajak yang seharusnya bisa memberikan informasi soal kekayaan atau harta yang dimiliki petugas pajaknya, ternya ta hanya mampu melakukan penyidikan terhadap WP yang nakal. Itulah yang kemudian dikritisi sejumlah anggota Panja Pajak DPR.
Anggota Panja, Ecky Awal Mucharam, mengatakan ada hal yang salah terkait dengan interpretasi dari fungsi intelijen dan penyelidikan. Menurutnya, unit mi seharusnya tidak hanya mengawasi wajib-wajib pajak, namun petugas pajak. Karena itu, kata dia, keduanya saling bersinggungan dan memiliki keterkaitan.
"Kemampuan intelijen ini bukan cuma WP, tapi juga petugas pajak," terangnya. Ia juga mensinyalir, kasus Gayus ini bukanlah yang pertama. Tetapi, masih ada Gayus-Gayus yang lain.
Tjiptardjo pun mengakui lemahnya pengawasan. Namun, dia berjanji akan melakukan pembenahan ke depan. Bahkan, kata dia, selama kuartal pertama ini pihaknya telah memberikan sanksi lebih dari 200 orang. Salah satu modus yang dilakukan, yakni pemalsuan data pajak. "Tapi, bukan berarti kalau ada tikus di lumbung, semua dibakar bersama lumbung dan padinya, lean?" kilah Tjiptardjo
Ecky lantas mengusulkan supaya BPK mengaudit Ditjen Pajak. Audit yang dilakukan adalah audit kepatuhan serta bagaimana pelaksanaan standard operating procedure (SOP) "Yang tidak boleh adalah audit pengisian SPT. Karena yang kita minta adalah audit kepatuhan," kata dia.
Pengamat Perpajakan. Darussalam, mengatakan reformasi harus dilakukan ke semua institusi perpajakan yang ada Selain Ditjen Pajak, reformasi dilakukan pada DPR yang mengeluarkan UU perpajakan, pengadilan pajak, serta asosiasi konsultan pajak. Saatnya pengganti Bu Sri Mulyano adalah MENKEU baru Yangg Mampu mrningkatkan Pendapatan Negara dari Pajak dan sanggup Basmi Markus Pajak Meminimalisai Kebocoran Pajak serta basmi Praktek manipulasi laporan Pajak Sari 1.857000 baik perusahaan atau perseorangan terdektesi mendekati 2 juta Wajib Pajak Kelas Kakap ada main ‘ mark up bekerja sama dengan aparat Perpajakan dalam membayar Pajak
Kini. Ditjen Pajak bersama Kementerian Keuangan bahu-membahu membenahi citra institusi pajak itu. Untuk langkah awal Ditjen Pajak, temyata cukup sepele, yakni mengganti slogan. Perubahan slogan baru yang sebelumnya Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya menjadi Bayar Pajaknya. Awasi Pemungutannya. Semoga Presiden SBY dengan MENKEU Baru Segera Cari Pengganti Dirjen Pajak yang Berani Pada Markus Pajak atau Para accountan pajak yang nakal Sanggup Bekerja secara teliti dan bersih Korupsi,

Kini Rakyat Menanti Bukti Mampukah Pemerintahan SBY dapat betul-betul laksanakan Pembenahan Penerimaan Pajak

. mt*.r, ai & gustaf

FILIPINA Jelang Kembalinya Trah Aquino

TEKAD itu muncul saat dia menyaksikan ratusan ribu warga Filipina tumpah ke jalan melepas kepergian ibunya, bekas presiden Corazon "Cory" Aquino. "Tak seorang pun dapat membantah bahwa rakyat berharap kembali ke suatu masa ketika kita memiliki demokrasi dan kemerdekaan yang sesungguhnya," begitu kalimat spontan yang meluncur dari mulut Benigno Aquino Jr.

Saat itu pria bujang yang akrab disapa Noynoy ini sudah menjadi senator. Tapi posisi itu dirasanya masih jauh untuk dapat mewujudkan demokrasi dan kedamaian bagi rakyat Filipina, yang dibayangi korupsi, kekerasan bersenjata, dan separatisme.

Tepat 40 hari setelah wafatnya Cory, di Kalayaan Hall of Club Filipino di Greenhills, San Juan City, Noynoy mengumumkan tekadnya mengikuti pemilihan umum 2010. Di tempat ini pula ibunya diambil sumpah sebagai Presiden Filipina pada 1986. "Saya menerima amanat rakyat Filipina untuk mencalonkan diri sebagai presiden," kata Noynoy, disambut tempik sorak pendukungnya. Partai Liberal menyokong penuh langkahnya itu.

Kehadiran Noynoy memberikan secercah harapan bagi rakyat Filipina. Sejumlah politikus yang telah mencalonkan diri menjadi presiden mundur teratur melihat dukungan rakyat yang begitu besar kepadanya. Partai Iglesia ni Cristo, yang selama ini mendukung bekas presiden Joseph Estrada, pun telah berpaling menyokong Noynoy. "Saya terkejut, tapi menghormati keputusan mereka. Saya tidak kehilangan harapan," kata pria 73 tahun yang kembali mencalonkan diri itu

Konglomerat Manuel "Manny" Villar pun tak gentar melihat besarnya dukungan kepada Noynoy. Manny, yang juga seorang senator, menyebut Noynoy kurang berpengalaman. "Dia belum menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan tidak pernah memimpin," ujarnya.

Noynoy memang terhitung pendatang baru di dunia politik Filipina. Karier politik pencinta biliar ini baru dimulai saat dia terpilih menjadi anggota DPR dari Distrik Tarlac pada 1998. Sembilan tahun kemudian, dia terpilih sebagai anggota senat.

Sebelum terjun ke politik, Noynoy berkutat dengan bisnis di berbagai perusahaan ternama di Filipina. Dia pernah bekerja di Nike, Mondragon, dan Intra-Strata sebelum akhirnya pada 1993 bekerja di pabrik gula milik keluarga Cojuangco, keluarga dari garis ibunya: Azucarera de Tarlac.

Dalam kampanyenya, Noynoy berjanji akan memerangi korupsi yang terjadi di Filipina semasa kepemimpinan Presiden Gloria Macapagal-Arroyo. Dia juga akan membentuk komisi khusus untuk menyelidiki skandal yang melibatkan pemerintah Arroyo. "Kantor atau komisi inilah yang nantinya akan memeriksa semua pelanggaran pemerintah sebelumnya," katanya.

Rencana tersebut mendapat reaksi keras dari Joseph Estrada, yang kembali mencalonkan diri. Komisi tersebut, menurut dia, telah dibentuk semasa ibu Noynoy menjadi presiden. "Nihil, tidak ada hasilnya. Lembaga itu justru menjadi sarang korupsi," katanya tegas.

Toh, survei beberapa lembaga menunjukkan tema antikorupsi-dan darah biru kedua orang tuanya-membuat Noynoy berpeluang besar menjadi presiden. Kepercayaan kalangan pengusaha terlihat dari hasil jajak pendapat yang dilansir ING Bank Filipina, pertengahan April lalu. Noynoy meraih 37 persen suara, disusul sepupunya, Gilbert Teodoro, dengan 28 persen, dan Manny Villar, 23 persen suara.

Jajak pendapat yang diselenggarakan Social Weather Stations sejak Desember lalu menunjukkan popularitas Noynoy terus melejit. April lalu, dia berhasil meraih 38 persen suara, mengalahkan Manny Villar, yang perolehan suaranya turun menjadi 28 persen, dan Estrada, yang hanya 17 persen. Dalam jajak pendapat Pulse Asia, Noynoy berada di urutan pertama dengan 39 persen suara. Urutan kedua, dengan 20 persen suara, ditempati Manny Villar dan Estrada.

Direktur Institut Reformasi Politik dan Pemilu Ramon Casiple tak heran dengan hasil jajak pendapat yang mengunggulkan Noynoy. Senator yang dekat dengan kalangan lembaga swadaya masyarakat, aktivis, dan wartawan ini bahkan dipastikan akan memenangi pemilu mendatang. “Rakyat butuh figur yang bisa dipercaya untuk membersihkan kekacauan yang ditinggalkan Arroyo,” katanya.

Sayangnya, pesta kemenangan Noynoy sepertinya harus ditunda. Komisi Pemilu Filipina telah mengumumkan terjadinya kerusakan optik pemindai pada mesin penghitung suara. Akibatnya, mesin itu harus diganti dan pemilu ditunda. Keputusan tersebut langsung ditentang Noynoy. “Mesin rusak tidak boleh menjadi hambatan untuk melaksanakan pemilu,” katanya dalam konferensi pers di Aquino-Roxas di Cubao, Quezon City.

Suryani Ika Sari (Philippine Star, Inquirer, Manila Times, Manila Bulletin)

Burhanuddin: Golkar Masuk, PKS Tak Tidur Nyenyak

JAKARTA- Ditunjuknya Abu Rizal Bakrie sebagai ketua harian koalisi partai menimbulkan ancaman Partai Keadilan Sejahtera. Pasalnya, Golkar akan memegang kendali koalisi setelah berada di posisi tersebut.

"Dipilihnya Ical sebagai panglima koalisi, menimbulkan ada beberapa partai yang nantinya tidak bisa tidur nyenyak. Partai nakal akan terancam, saya sebut saja PKS," kata pengamat politik Burhanuddin Muhtadi saat diskusi polemik di Jakarta, Sabtu (8/5/2010).

Ancaman reshuffle di kabinet Indonesia bersatu jilid II, menimbulkan Partai Golkar memiliki peluang menambahkan kadernya duduk di posisi menteri.
"Otomatis menimbulkan banyaknya insentif untuk Partai Golkar," terangnya.

Saat terjadinya gonjang-ganjing terkait skandal bank Century lalu, SBY memang tak serta merta memangkas partai koalisi yang membangkang karena khawatir menjadi bumerang ke pemerintah.

"Jika SBY langsung reshuffle pada saat kemenangan opsi C di sidang paripurna DPR, dikhawatirkan akan jadi peluru baru bagi parpol koalisi pendukung opsi C," sambungnya.(kem)

Careless Whisper

Buruh, Martabat Manusia, dan Keadilan

NASIB buruh di negeri ini masih memprihatinkan. Bergaji pas-pasan, para buruh itu seperti kuli di negeri sendiri, menjadi bangsa kuli yang harus bertaruh dalam ketidakpastian.

Merekalah saudara-saudara kita yang mesti kita bela dan perjuangkan. Harkat dan martabat mereka sebagai manusia, harus kita tegakkan.

Dalam peringatan Hari Buruh Dunia, pada Sabtu (1/5), massa pengunjuk rasa dilarang mengikutsertakan kerbau atau hewan dalam aksi yang diperkirakan melibatkan massa aksi yang banyak tersebut. Membawa binatang yang membahayakan ketertiban umum akan dilarang.

Polisi memperkirakan, para buruh dari pinggir Jakarta akan masuk ke Jakarta menuju sasaran, Istana Negara, Istana Wapres, Gedung DPR, Kantor Jamsostek, Kantor Kementerian Tenaga Kerja, dan Bundaran Hotel Indonesia. Selain menjaga sejumlah tempat itu, polisi secara khusus akan menjaga pabrik-pabrik yang pada tahun lalu kerap menjadi sasaran razia buruh untuk mengajak rekannya ikut berdemo.

Puluhan ribu buruh bersama dengan sejumlah elemen kemasyarakatan dan kemahasiswaan dari DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, berunjuk rasa menuntut reformasi sistem jaminan sosial sambil merayakan Hari Buruh Internasional di Jakarta, Sabtu (1/5).

Mereka menuntut pemerintah segera merealisasikan berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk menjalankan UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pemerintah harus mendukung SJSN yang akan melindungi rakyat Indonesia, tidak hanya kaum pekerja semata.

Komite Aksi Jaminan Sosial yang beranggotakan 54 elemen serikat pekerja/serikat buruh, organisasi kemasyarakatan, dan kemahasiswaan akan mengorganisasi aksi damai itu di Istana Merdeka. Massa mendesak pemerintah dan DPR tak menunda-nunda pelaksanaan SJSN.

Presiden SBY jangan sampai melanggar konstitusi dengan lima tahun mengabaikan UU No 40/2004. Buruh akan membentuk rantai manusia mengelilingi istana untuk meyakinkan pemerintah bahwa SJSN sama pentingnya dengan kasus Bibit-Chandra atau Bank Century.

Bersamaan dengan aksi di Jakarta, ribuan pendukung Komite Aksi Jaminan Sosial juga akan berunjuk rasa dengan isu serupa di semua kota besar di Pulau Jawa. Sampai saat ini, Komite Aksi Jaminan Sosial sudah menerima surat dukungan dari puluhan anggota DPRD.

Kita mendesak dunia usaha dan pemerintah duduk bersama buruh dalam mencari solusi agar SJSN itu bisa dilaksanakan. Bukan demi buruh melainkan demi kesejahteraan pekerja dan harkat serta martabat mereka.

Sebagai negara berideologi Pancasila, kita harus malu bahwa nasib buruh masih jauh dari kelayakan yang semestinya. Peringatan Hari Buruh 1 Mei hendaknya melecut kita untuk berempati kepada mereka. [mor]