JAKARTA - Kondisi bangsa akhir-akhir ini membuat rakyat makin apatis menjalani kehidupan sehari-hari. Berbagai rupa masalah bangsa dan kerakyatan menjadi potret kegagalan pemimpin negara membawa negara menuju cita-cita sebagai negara yang berdaulat adil dan makmur. Namun Menurut Penilaian Lembaga The Fund for Peace (FFP)
Bahwa Indonesia Negara Gagal , yang benar Indonesia adalah Negara Auto Pilot
Hal tersebut disampaikan oleh politikus PDI Perjuangan Dewi Aryani kepada wartawan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/6/2012).
Mnurut dia, headline salah satu media swasta hari ini menjadi puncak berita derita utama bahwa Indonesia memang benar menuju negara gagal. Media tersebut menyebutkan bahwa dalam Indeks Negara Gagal (Failed States Index/FSI) 2012 yang dipublikasikan di Washington DC, Amerika Serikat, Senin (18/6) kemarin, Indonesia menduduki peringkat ke-63 dari 178 negara. Dalam posisi tersebut, Indonesia masuk kategori negara-negara yang dalam bahaya (in danger) menuju negara gagal."Kita sudah dalam posisi terjerat oleh ketergantungan. Kedaulatan di berbagai bidang tergerus oleh kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara. Indikasinya antara lain Pemerintah "tidak hadir" alias auto pilot, Hukum belum jadi panglima dan harga keadilan mahal, Pendidikan dan kesehatan tidak terjangkau mayoritas rakyat, Intoleransi menguat termasuk politisasi terhadap intoleransi. Kita tidak punya intelligence minded sehingga national interest tergadai, social distrust dan social disobey terjadi dimana mana," ungkap anggota Komisi VII DPR RI itu .Ketergantungan paling nyata kata dia, sudah terjadi diberbagai sektor. Seperti ketergantungan dalam sektor kebutuhan pangan, energi, bahkan dalam pemanfaatan APBN juga tidak dirasakan oleh masyarakat. "Ketergantungan dan jeratan yang sangat nyata diantaranya berbagai impor bahan primer Food and Energy, minyak dan gas, hingga penggunaan dan pemanfaatan APBN tidak efektif dan efisien. Dalam bidang ekonomi, keadilan ekonomi di pasar modal tidak nampak dilihat dari kondisi dimana saham-saham BUMN yang go publik rakyat Indonesia tidak merasakan memiliki manfaatnya," jelasnya. Oleh sebab itu dia mendesak pemerintah agar segera melangkah-langkah untuk mengatasi ketertekanan dalam berbagai sektor tersebut. Sebab jika tidak Republik Indonesia sebagai negara kaya raya nantinya hanya tinggal sejarahnya saja."Peran pemerintah memberikan kebutuhan dasar untuk rakyat sangat memprihatinkan. Berbagai tekanan psikologis terus berlangsung mulai dari soal kenaikan harga bbm,kenaikan harga listrik, ketakutan PHK buruh di berbagai sektor, dan sebagainya. Hendaknya pemimpin menyadari hal ini, kita sudah berada di ujung tanduk. Jangan sampai NKRI tinggal sejarah saja nantinya", tandas Dewi.
Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PKS Indra mengaku, tidak kaget dengan rilis yang dikeluarkan The Fund for Peace (FFP) yang menempatkan Indonesia pada urutan ke-63 dari 178 negara dan memasukkan Indonesia dalam kelompok negara-negara gagal di dunia."Apabila kita lihat dan telaah secara seksama, memang dalam beberapa tahun terakhir pemerintah telah gagal menjalankan peran dan kewajibanya," ungkap Indra melalui pesan telefon genggam kepada wartawan, Kamis (21/6/2012).Menurutnya, Indonesia diliputi berbagai masalah yang tidak terselesaikan dengan baik dan terjadi hampir di berbagai bidang. Indra mencontohkan, di bidang penegakan hukum dan HAM saja rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum masih jauh dari harapan sebagai akibat prilaku menyingpang para penegak hukum. "Law enforcement atas peraturan perundang-undangan yang ada begitu lemah dan tebang pilih. Hukum hanya tajam ke bawah. Selain itu perilaku korup dan kasus korupsi terus marak merambah diseluruh lini," jelasnya.Pemerintah kerapkali diakui Indra gagal memberikan perlindungan dan pembelaan atas hak masyarakat, terutama masyarakat kecil dari tindakan perampasan hak dan kesewenang-wenangan para pemodal atau kapitalis, yang akhirnya membuat masyarakat frustasi dan berujung pada tindakan anarkisme dan konflik berkepanjangan.Lebih lanjut, Indra mengatakan, di bidang lainnya pun pemerintah tidak mampu berbuat banyak. Sehingga, sangat wajar dan tepat apabila FFP memasukkan Indonesia dalam kelompok negara-negara gagal di dunia.
"Tentunya rilis FFP harus jadi cambuk bagi pemerintah dan seluruh elemen bangsa untuk bisa berbuat dan berkontribusi lebih optimal lagi. Sehingga tujuan negara bisa benar-benar tercapai dan Indonesia tidak lagi disebut sebagai negara gagal," simpulnya.
Salah satu penyebab Indonesia dalam keadaan bahaya memeng diprediksi Indonesia akan terpecah belah di tahun 2015 karena adanya konspirasi global , ada grand strategy global untuk menghancurkankeutuhan Indonesia. Ada skenario tingkat tinggi yang ingin menghancurkan Indonesia atau bahkan menghilangkan nama Indonesia sebagai negara bangsa, tegasnya. Ketergantungan pada PihakAsing paling nyata sudah terjadi diberbagai sektor. Seperti ketergantungan dalam sektor kebutuhan pangan, energi, bahkan dalam pemanfaatan APBN sebagai stimulator ekonomi juga tidak dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. "Ketergantungan pada impor dan jeratan yang sangat nyata diantaranya berbagai bahan primer Food / impor kedelai dan gandum di bidang Energy, Impor Miyak dan system Distribusi yang Amburadul Bahan bakar minyak dan gas, hingga penggunaan dan pemanfaatan APBN tidak efektif dan efisien. Dalam bidang ekonomi, keadilan ekonomi di pasar modal tidak nampak dilihat dari kondisi dimana saham-saham BUMN yang go publik rakyat Indonesia tidak merasakan 
memiliki manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung ini adalah sebagian hasil kerja sistematis dari Konspirasi global , mereka terus bergerak dan bekerja secara cerdas dengan menggunakan kekuatan canggih melalui penetrasi ekonomi , budaya, baik penyesatan opini rakyat melalui media , arus investasi, berbagai tema kampanye indah seperti demokratisasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, modernisasi, kebebasan pers, kemakmuran, kesejahteraan, semakin banyaknya aset penting dan berharga yang dikuasai invetor asing di bawah kendali organisasi keuangan internasional. Sementara di bidang kebudayaan, ditandai dengan begitu derasnya kebudayaan global memengaruhi gaya hidup kalangan muda. sampai pada mimpi-mimpi indah lewat bisnis obat-obatan terlarang dengan segmen generasi muda agar Pemuda pemudi Indonesia menjadi pasif dam pudarnya nya semangat Nasionalisme
Namun, menurut mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, Indonesia sama sekali tidak dalam situasi menuju negara gagal.Justru, menurutnya, skor indeks Indonesia terus membaik sejak 2005 lalu. "Tidak fair menyatakan kita menuju negara gagal, tanpa melihat bahwa skor indeks negara gagal kita justru terus membaik, sehingga di tahun 2012 ada pada skor 80,6 yang merupakan skor terbaik Indonesia sejak indeks negara gagal dirilis di tahun 2005," kata Denny dalam keterangan tertulis yang diterima Wartawan, Kamis (21/6/2012).
Kata dia, untuk menyimpulkan kemana arah Indonesia, berdasarkan hasil survei Fund for Peace harus dilakukan dengan analisis yang lebih menyeluruh. Menurutnya, tidak fair menilai Indonesia menuju negara gagal dengan hanya mendasarkan pada peringkat kita yang turun hanya satu di tahun 2012, tanpa melihat bagaimana peringkat Indonesia cenderung terus membaik di tahun sebelumnya sejak tahun 2005."Melihat keseluruhan survei sejak 2005, akan terlihat jelas bahwa skor kita terus membaik, dari tahun ke tahun, setelah sempat memburuk pada skor 89,2 di tahun 2006, skor Indonesia terus naik menjadi 84,4 tahun 2007, 83,3 tahun 2008, 84,1 2009, 83,1 tahun 2010, 81,6 tahun 2011 dan terakhir 80,6 tahun 2012," ujarnya.Diakuinya, peringkat ke-63 di 2012 memang penurunan dibandingkan peringkat 64 di 2011. Namun, tambah dia, tetap jauh lebih baik dari peringkat terburuk ke-32 di 2006, 55 di 2007, 60 di 2008, 62 di 2009, dan 61 di 2010.Melihat kecenderungan peringkat sejak 2005, dan skor yang terus membaik, sehingga indeks negara gagal kita di 2012 berada pada angka 80,6, kata Denny, merupakan nilai indeks tertinggi sejak survei diadakan oleh Fund for Peace."Maka dengan tetap harus waspada dan bekerja lebih keras, Alhamdulillah, kesimpulannya kita bukan mendekat, tetapi makin jauh dari negara gagal berdasarkan hasil survei Fund for Peace tersebut,"Ujar Denny Indrayana
 |
| Para Bocah mengemis di Nusa Tenggara Timur |
Terkait hal tersebut, Menkopolhukam Djoko Suyanto angkat bicara. Ia membantah jika Indonesia dianggap sebagai negara yang gagal.“Indikator gagal itu seperti apa?, negara yang pemerintahannya berjalan dengan baik, (mulai dari presiden, gubernur, bupati dan walikota),” kata Djoko dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Rabu (20/6/2012). Orang tidak melihat itu semua, lanjut Djoko, dan yang justru malah mengeluh dan sinikal itu mestinya bersyukur dengan keadaan real yang ada dan bersama sama memperbaiki apa yang kurang.“Karena melupakan nikmat yang telah mereka rasakan,” tukasnya. Sebelumnya Djoko mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,5 %. Saat ini Indonesia juga memiliki cadangan devisa lebih dari $115 miyard. Demokrasi yang mekar, kebebasan media dan check and ballances dilakukan dengan baik. APBN 1400 Triliun dan ada program yang dilaksanakan semua lembaga. ” tegas Menkopolhukam Djoko Suyanto
Ketua DPR Marzuki Alie mengakui masih adanya kesenjangan ekonomi di masyarakat. Namun, menurutnya, hal ini tidak bisa jadi patokan hingga Indonesia masuk dalam kategori negara gagal.
"Memang ada kesenjangan, ini tugas kita semua bahwa ada orang miskin bagaimana kita bersama-sama mengatasi kemiskinan. Tapi jangan seolah seperti yang sudah dilakukan selama reformasi ini seolah-olah tidak ada sama sekali dan lebih percaya orang luar negeri," kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/6/2012). pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat baik dan mendapat apresiasi oleh negara eropa dan negara yang tergabung dalam G-20. Dari segi keamanan juga relatif lebih aman. Jika dulu Indonesia kerap mendapat teror bom, namun menurutnya saat ini relatif tidak ada. "Ekonomi kita tumbuh, hak rakyat dipenuhi, hak rakyat berupa pendidikan sudah meningkat sampai menengah ke atas, kita juga sudah sesuaikan BPJS tentang jaminan sosial di mana pada 2013 masyarakat Indonesia akan dilayani kesehatan tidak terbatas wilayah tapi seluruh Indonesia. Jadi banyak sekali kemajuan yang kita apresiasi," ungkapnya Dia berharap, masyarakat bangga karena Indonesia sebagai bangsa bisa mandiri meski diakuinya belum sempurna. Kata dia, membangun negara besar yang wilayahnya terpencar-pencar tidak semudah membalikkan telapak tangan."Kita ini harus mengerti ada yang enggak senang Indonesia maju. Ini namanya dunia," ungkap Ketua DPR Marzuki Alie
Seperti yang diberitakan DPR mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara lugas dan terbuka menyikapi posisi Indonesia yang kembali memburuk dalam Daftar Indeks Negara Gagal 2012. Indonesia masuk kategori negara-negara yang dalam bahaya (in danger) menuju negara gagal. "Pemerintah perlu bersikap apa adanya sehingga rakyat akan memberikan dukungan dan partisipasinya untuk bersama-sama memperbaiki keadaan. Dukungan dan partisipasi publik ini penting sekali mengingat tiga indikator untuk menyusun FSI (Failed States Index) 2012 itu sangat terkait dengan perilaku sosial budaya masyarakat, yaitu tekanan demografis, protes kelompok-kelompok minoritas di masyarakat, dan penegakan hak asasi manusia," kata Wakil Ketua MPR Hadjriyanto Y Thohari kepada wartawan Rabu (20/6/2012).Seharusnya kata dia, pemerintah membeberkan semua permasalahan yang menyangkut ketiga indikator tersebut, dan ke depan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan apa yang harus dilakukan masyarakat. Di era keterbukaan seperti sekarang ini seyogyanya semua permasalahan juga harus dibuka saja agar masyarakat sadar sehingga permasalahan dapat dipecahkan bersama secara partisipatif."Tekanan demografi dalam bentuk ledakan demografis misalnya, kan sangat menuntut kesadaran rakyat untuk sama-sama mengendalikan ledakan jumlah penduduk yang implikasinya memang sangat besar dan berat bagi perekonomian nasional itu. Tidak lah mungkin program pengendalian penduduk dapat dilakukan seperti program KB di masa lalu yang sarat dengan pemaksaan. Semuanya harus tumbuh dari kesadaran bersama," papar Wakil Ketua MPR Hadjriyanto Y Thohari
.
Namun Pengamat politik, Fadjroel Rahman, menilai, berkembangnya iklim demokrasi di Tanah Air sangat dipengaruhi program yang diusung, bukan oleh sosok pemimpinnya.
"Masyarakat harus medidik dirinya melalui program yang ada, bukan hanya sekadar melihat sosoknya. Sudah terbukti bahwa Indonesia dinilai menjadi negara urutan ke-63 sebagai negara gagal," katanya dalam sebuah diskusi di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (21/6/2012).
Hal ini, kata mantan aktivis 1998 ini, karena masyarakat Indonesia masih gemar melihat figur dan simbol dalam memilih seorang pemimpin ketimbang melihat program.“Jangan melihat ganteng, santun atau berkumis, lihatlah program dan lihat
 |
| Bangkitlah Garudaku |
track record-nya," ujar peneliti Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG) ini. Jika publik memaksakan memilih pemimpin berdasarkan penilaian figur, kata Fadjroel, dampaknya akan banyak program yang sejatinya dibuat oleh orang lain dan dijalankan oleh sosok yang tidak kompeten dalam menjalankan program tersebut. “Dan masyarakat kecewanya sampai 600 persen,” ujarnya.Karena itu, dia kembali mengingatkan agar masyarakat terus mendidik diri dalam memilih calon pemimpin harus melihat dari programnya, tidak lagi melihat sosoknya. “Karena tidak semua sosok yang populis itu membuat program-program yang original," tutupnya.
.
Bahwa Indonesia Negara Gagal , yang benar Indonesia adalah Negara Auto Pilot
Hal tersebut disampaikan oleh politikus PDI Perjuangan Dewi Aryani kepada wartawan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/6/2012).
Mnurut dia, headline salah satu media swasta hari ini menjadi puncak berita derita utama bahwa Indonesia memang benar menuju negara gagal. Media tersebut menyebutkan bahwa dalam Indeks Negara Gagal (Failed States Index/FSI) 2012 yang dipublikasikan di Washington DC, Amerika Serikat, Senin (18/6) kemarin, Indonesia menduduki peringkat ke-63 dari 178 negara. Dalam posisi tersebut, Indonesia masuk kategori negara-negara yang dalam bahaya (in danger) menuju negara gagal."Kita sudah dalam posisi terjerat oleh ketergantungan. Kedaulatan di berbagai bidang tergerus oleh kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara. Indikasinya antara lain Pemerintah "tidak hadir" alias auto pilot, Hukum belum jadi panglima dan harga keadilan mahal, Pendidikan dan kesehatan tidak terjangkau mayoritas rakyat, Intoleransi menguat termasuk politisasi terhadap intoleransi. Kita tidak punya intelligence minded sehingga national interest tergadai, social distrust dan social disobey terjadi dimana mana," ungkap anggota Komisi VII DPR RI itu .Ketergantungan paling nyata kata dia, sudah terjadi diberbagai sektor. Seperti ketergantungan dalam sektor kebutuhan pangan, energi, bahkan dalam pemanfaatan APBN juga tidak dirasakan oleh masyarakat. "Ketergantungan dan jeratan yang sangat nyata diantaranya berbagai impor bahan primer Food and Energy, minyak dan gas, hingga penggunaan dan pemanfaatan APBN tidak efektif dan efisien. Dalam bidang ekonomi, keadilan ekonomi di pasar modal tidak nampak dilihat dari kondisi dimana saham-saham BUMN yang go publik rakyat Indonesia tidak merasakan memiliki manfaatnya," jelasnya. Oleh sebab itu dia mendesak pemerintah agar segera melangkah-langkah untuk mengatasi ketertekanan dalam berbagai sektor tersebut. Sebab jika tidak Republik Indonesia sebagai negara kaya raya nantinya hanya tinggal sejarahnya saja."Peran pemerintah memberikan kebutuhan dasar untuk rakyat sangat memprihatinkan. Berbagai tekanan psikologis terus berlangsung mulai dari soal kenaikan harga bbm,kenaikan harga listrik, ketakutan PHK buruh di berbagai sektor, dan sebagainya. Hendaknya pemimpin menyadari hal ini, kita sudah berada di ujung tanduk. Jangan sampai NKRI tinggal sejarah saja nantinya", tandas Dewi.
Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PKS Indra mengaku, tidak kaget dengan rilis yang dikeluarkan The Fund for Peace (FFP) yang menempatkan Indonesia pada urutan ke-63 dari 178 negara dan memasukkan Indonesia dalam kelompok negara-negara gagal di dunia."Apabila kita lihat dan telaah secara seksama, memang dalam beberapa tahun terakhir pemerintah telah gagal menjalankan peran dan kewajibanya," ungkap Indra melalui pesan telefon genggam kepada wartawan, Kamis (21/6/2012).Menurutnya, Indonesia diliputi berbagai masalah yang tidak terselesaikan dengan baik dan terjadi hampir di berbagai bidang. Indra mencontohkan, di bidang penegakan hukum dan HAM saja rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum masih jauh dari harapan sebagai akibat prilaku menyingpang para penegak hukum. "Law enforcement atas peraturan perundang-undangan yang ada begitu lemah dan tebang pilih. Hukum hanya tajam ke bawah. Selain itu perilaku korup dan kasus korupsi terus marak merambah diseluruh lini," jelasnya.Pemerintah kerapkali diakui Indra gagal memberikan perlindungan dan pembelaan atas hak masyarakat, terutama masyarakat kecil dari tindakan perampasan hak dan kesewenang-wenangan para pemodal atau kapitalis, yang akhirnya membuat masyarakat frustasi dan berujung pada tindakan anarkisme dan konflik berkepanjangan.Lebih lanjut, Indra mengatakan, di bidang lainnya pun pemerintah tidak mampu berbuat banyak. Sehingga, sangat wajar dan tepat apabila FFP memasukkan Indonesia dalam kelompok negara-negara gagal di dunia.
"Tentunya rilis FFP harus jadi cambuk bagi pemerintah dan seluruh elemen bangsa untuk bisa berbuat dan berkontribusi lebih optimal lagi. Sehingga tujuan negara bisa benar-benar tercapai dan Indonesia tidak lagi disebut sebagai negara gagal," simpulnya.
Salah satu penyebab Indonesia dalam keadaan bahaya memeng diprediksi Indonesia akan terpecah belah di tahun 2015 karena adanya konspirasi global , ada grand strategy global untuk menghancurkankeutuhan Indonesia. Ada skenario tingkat tinggi yang ingin menghancurkan Indonesia atau bahkan menghilangkan nama Indonesia sebagai negara bangsa, tegasnya. Ketergantungan pada PihakAsing paling nyata sudah terjadi diberbagai sektor. Seperti ketergantungan dalam sektor kebutuhan pangan, energi, bahkan dalam pemanfaatan APBN sebagai stimulator ekonomi juga tidak dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. "Ketergantungan pada impor dan jeratan yang sangat nyata diantaranya berbagai bahan primer Food / impor kedelai dan gandum di bidang Energy, Impor Miyak dan system Distribusi yang Amburadul Bahan bakar minyak dan gas, hingga penggunaan dan pemanfaatan APBN tidak efektif dan efisien. Dalam bidang ekonomi, keadilan ekonomi di pasar modal tidak nampak dilihat dari kondisi dimana saham-saham BUMN yang go publik rakyat Indonesia tidak merasakan 
memiliki manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung ini adalah sebagian hasil kerja sistematis dari Konspirasi global , mereka terus bergerak dan bekerja secara cerdas dengan menggunakan kekuatan canggih melalui penetrasi ekonomi , budaya, baik penyesatan opini rakyat melalui media , arus investasi, berbagai tema kampanye indah seperti demokratisasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, modernisasi, kebebasan pers, kemakmuran, kesejahteraan, semakin banyaknya aset penting dan berharga yang dikuasai invetor asing di bawah kendali organisasi keuangan internasional. Sementara di bidang kebudayaan, ditandai dengan begitu derasnya kebudayaan global memengaruhi gaya hidup kalangan muda. sampai pada mimpi-mimpi indah lewat bisnis obat-obatan terlarang dengan segmen generasi muda agar Pemuda pemudi Indonesia menjadi pasif dam pudarnya nya semangat Nasionalisme 
