Meski Amdocs sudah dianggap perusahaan Israel di Irlandia, namun Kementerian Komunikasi dan Informatika tak lantas percaya dengan kabar tersebut. Mereka tetap berpegang pada pernyataan Kedubes Amerika Serikat.
Seperti diketahui, langkah bisnis Amdocs terjegal di ranah telekomunikasi Irlandia. Hal ini terjadi setelah sejumlah politisi di negeri itu mencium adanya keterkaitan penyedia billing system tersebut dengan zionis Israel.
Para politisi yang melontarkan ajakan boikot ini beberapa di antaranya adalah Proinsias De Rossa MEP, Chris Andrews TD dan Cllr. Richard Boyd Barrett. Mereka menggalang petisi yang ditujukan kepada Eircom, operator telekomunikasi incumbent di Irlandia, dan mendesak operator tersebut untuk tidak menandatangani proposal kerjasama dari sebuah konsorsium yang di dalamnya beranggotakan Amdocs.
Alasan boikot ini sederhana. Yakni sebagai rasa simpati kepada Palestina dan sikap protes mereka atas tindakan Israel yang dianggap sudah keterlaluan. Dukungan petisi ini kemudian dikumpulkan oleh Ireland Palestine Solidarity Campaign (IPSC) dan Irish Anti War Movement (IAWM).
Menanggapi isu tersebut, Kepala Humas dan Pusat Informasi Kementerian Kominfo, Gatot S. Dewa Broto kepada detikINET, Jumat (9/7/2010) berkelit bahwa Amdocs adalah perusahaan AS sebagaimana yang ditegaskan oleh Dubes AS di Jakarta. Gatot menjelaskan bahwa sesuai dengan keterangan Kedubes AS yang sudah memberi klarifikasi soal Amdocs secara langsung ke Menkominfo, Amdocs adalah perusahaan AS.
Selain itu, lanjut Gatot, Kominfo juga sudah memanggil Telkomsel terkait isu ini sekitar dua minggu yang lalu. Operator yang identik dengan warna merah itu diminta untuk memberi klarifikasi soal keterkaitan Amdocs dan Israel. Ia menambahkan, menurut Telkomsel, Amdocs adalah perusahaan Amerika.
Seperti diketahui, ketika tengah turut serta dalam tender pengadaan perangkat billing systemTelkomsel beberapa waktu lalu, Amdocs gencar dikabarkan berbau Israel.
Menkominfo Tifatul Sembiring bahkan sempat menegaskan kepada para pemain di industri telekomunikasi Tanah Air agar tidak melakukan kerja sama bisnis dengan perusahaan asal Israel. Jika ketahuan, sanksi pencabutan izin mengintai mereka.
Tifatul kala itu menyatakan, "Israel tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Lantas bagaimana kita bisa kerja sama bisnis dengan mereka".
Menurut Gatot, sebenarnya pelarangan menggandeng perusahaan asal Israel di industri telekomunikasi Indonesia sudah diatur dalam Pasal 21 UU Telekomunikasi.
Pasal tersebut kurang lebih berbunyi, penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum, melanggar kesusilaan, dan menggangu keamanan.
Gatot menjelaskan, "Untuk kerja sama dengan perusahaan Israel sendiri sudah jelas dilarang karena mengancam keamanan. Jika ada yang melanggar sanksinya berat, bisa dilakukan pencabutan izin".
Namun ketika isu kian panas, Kedubes AS langsung turun tangan untuk memberi klarifikasi. Tak tanggung-tanggung, Duta Besar AS Cameron Hume turun langsung untuk menjelaskan duduk perkara tersebut ke Menkominfo.
Kepada mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera ini, Dubes AS menjelaskan bahwa Amdocs adalah perusahaan yang tercatat di bursa New York dan berdomisili di Missouri, Amerika Serikat.
Setelah klarifikasi tersebut, Tifatul pun percaya sehingga mengizinkan Amdocs memasuki bisnis telekomunikasi Indonesia. Ia menegaskan, "Amdocs adalah perusahaan Amerika. Saya menerima surat-surat tentang perusahaan itu dari Dubes AS".
Amdocs merupakan penyedia perangkat lunak dan layanan terkait billing, manajemen hubungan pelanggan dan sistem pendukung operasi. Namun menurut laporan situs swp.ie, Amdocs merupakan salah satu pemain kunci bagi perekonomian Israel dan mendukung pemerintahan negara zionis tersebut.
Perusahaan lain yang sempat dikabarkan berbau Israel dan mau masuk ke Indonesia adalah Convergys dan Alvarion. Convergys sebelumnya adalah penyedia operating system dan billing system di sejumlah operator seperti Telkomsel. Sementara Alvarion yang sempat ingin digandeng oleh PT. Abhimata Cipta Abadi untuk perangkat Wimax di spektrum 3,3 GHz, belakangan juga disangkutpautkan dengan Sitra Wimax milik First Media di pita 2,3 GHz.
Menyikapi beredarnya isu tersebut, petinggi Convergys akhirnya buka suara soal kepemilikan dan basis negara asal perusahaan itu dibentuk. Penyedia billing system software ini mengaku tak memiliki sangkut-paut dengan negara Israel. Surat pernyataan klarifikasi yang ditandatangani Alan Koay, Director Client Management Asean Convergys yang berbasis di Singapura, membantah semua rumor yang menyebutkan perusahaannya memiliki afiliasi dengan negara Yahudi tersebut. /(Detiknews)
