Perpecahan ' Dilema Serius Ketua Pembina menyikapi Kader kader Partai Demokrat yang korup

Ketua Dewan Pembina / Pendiri Partai Demokrat Bpk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak fair saat menyikapi kasus-kasus yang melibatkan kader Demokrat.
Ketua Pembina SBY nampaknya masih mencoba melindungi kader yang terlibat kasus Sesmenpora seperti Nazaruddin dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng.walau fakta hukum berbeda Demikian Media Indonesia melaporkan.

"Saya jadi bertanya-tanya kalau sikapnya terhadap kadernya saja tidak fair, bagaimana dengan sikapnya terhadap kader partai lainnya?" ujar Ikrar saat ditemui di gedung DPD Ri, Jakarta, Rabu (18/5).Pengamat politik LIPI Ikrar Nusa Bakti menegaskan

Selain itu, Demokrat saat ini dalam kondisi yang sangat labil. Internal dalam Demokrat terjadi sikut-sikutan. Dirinya menilai, antara kubu dalam demokrat sedang saling menuding.

Ikrar mencontohkan, kubu Andi Malarangeng menuding kubu Anas Urbaningrum (Angelina Sondakh dan Nazaruddin adalah pendukung Anas Urbaningrum dalam kongres PD beberap waktu lalu, red).

"Ini justru memperlihatkan betapa bobroknya, labil dan lemahnya kesatuan dalam Partai Demokrat dalam menghadapi persoalan korupsi di Kemenpora ini," paparnya.

Ikrar melanjutkan, seharusnya kasus Nazaruddin dijadikan momentum oleh SBY dan Demokrat untuk membersihkan nama. Kasus tersebut semestinya digunakan oleh kader-kader PD untuk membongkar dan memberangus korupsi secara sistematis.

"Sayangnya ini tidak dimanfaatkan untuk memberangus korupsi sistemik dengan sistematis. Kalau mau memberangus seharusnya Andi Malarangeng disidik untuk mengetahui juga kemana aliran dananya," tegasnya.

Dirinya pun melihat tidak mungkin jika Andi tidak tahu kasus ini sebelumnya dan mengatakan tidak terlibat.

"Yah dia katakan tidak tahu atau tahu, dia adalah menteri yang gagal. Kalau tidak tahu dia gagal karena tidak tahu ada permainan itu yang saya yakin tidak mungkin tidak tahu. Kalau tahu berarti dia terlibat dan tentunya harus mempertanggungjawabkannya. Asumsi saya tidak mungkin dia tidak tahu, karena ada aturan presiden bahwa menteri harus tahu jika ada penggunaan APBN di atas Rp50 miliar," tuturnya.

Sementara, Andi Malarangeng menjelaskan, dirinya tidak takut bila memang KPK ingin memeriksa dirinya. "Sejak awal saya siap bekerja sama penuh dengan KPK menuntaskan kasus ini," ujar Andi.

Menurut Andi, perannya di Kemenpora memastikan seluruh kerja organisasi kementerian terutama untuk persiapan SEA Games berjalan dengan baik. "Dan semua persoalan-persoalan tidak menjadi hambatan bagi Kementerian," tandasnya.

Partai Demokrat; Pecah atau Tidak?

Partai Demokrat menunjukkan perpecahan. Partai milik SBY ini tidak mampu menunjukkan konsistensi pernyataan presiden dalam penegakan hukum.

Dualisme sikap di tubuh Partai Demokrat atas kasus yang melilit Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin menunjukkan perpecahan internal.

Pengamat Politik Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi menyatakan perbedaan ini menunjukkan perbedan tajam dalam tubuh partai.

"Justru indikasi perbedaan tajam ini bukan dari luar tetapi oleh pihak dalam," ujarnya ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (18/5).

Pendapat tegas Ketua DPP Partai Demokrat Kastorius Sinaga yang memberikan dua opsi terhadap Nazaruddin, yakni pemecatan atau pengunduran diri, justru dibantah oleh Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul.

Perbedaan ini menunjukkan jauhnya manajemen yang solid di internal Partai Demokrat. Ditambah lagi munculnya Tim Pencari Fakta (TPF) DPP Partai Demokrat menunjukkan buruknya proses penegakan kode etik di dalam tubuh Partai Demokrat.

TPF justru hadir untuk membantah proses yang berjalan melalui dewan Kehormatan Partai Demokrat terhadap Nazaruddin. "Tidak ada konsistensi dalam partai politik ini dengan sikap Presiden Yudhoyono, selaku Ketua Dewan Pembina, yang meminta penegakan hukum tanpa pandang bulu," tegasnya.

Ia memperingatkan dua tokoh Partai Demokrat, Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum untuk bersikap awas mengendalikan konflik internal. Karena konflik ini tengah dipertontonkan kepada publik.

Apapun sikap Partai Demokrat menjadi perhatian publik.Burhanuddin berharap KPK dapat mengambil langkah tegas dan cepat dalam menyikapi polemik ini. Ia tak mau KPK terpengaruh atas jabatan Nazaruddin di dalam Partai Demokrat.

"Kira-kira sekarang sudah tiga pekan sejak penangkapan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olah Raga (Sesmenpora). Harusnya KPK tak perlu perhatikan konflik internal Partai Demokrat, langsung saja ditindak maka jawabannya ada disana," tegasnya.

Namun demikian, Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) yang juga kader Partai Demokrat (PD), Andi Mallarangeng, membantah internal PD mengalami perpecahan usai mencuatnya kasus suap Sesmenpora. Kasus suap tersebut menyeret nama kader partai ini.

"Nggak ada urusannya dengan itu. Partai Demokrat selalu solid," kata Andi saat ditemui di Gedung Nusantara I sebelum rapat dengan Komisi X pada Rabu (18/5).

Andi mengatakan, kalaupun ada persoalan yang harus diselesaikan di internal partai, ada mekanisme yang berjalan. "Semua kader tahu mekanisme organisasi partai seperti apa. Ada unit di partai yang punya tanggung jawab," katanya.

Untuk kasus suap Sesmenpora misalnya, ada unit Dewan Kehormatan yang memproses dan saat ini masih bekerja untuk hal tersebut. "Silakan Dewan Kehormatan melakukan tugasnya," katanya. Ia sendiri pun berharap semua persoalan ini bisa tuntas sehingga kebenaran itu bisa benar-benar terlihat.
(Media Indonesia/Republika/Micom/AHF)

The President’s Nightmare

Although he was careful lest he should gloat,
The president told the death of an ugly old goat
Afterwards, he went to his chambers to sleep
And began to dream when his REM was deep


In his dream, Osama was captured, not killed
At first, the president was thoroughly thrilled
That day had been delayed for ten long years
Osama as a captive first put an end to his fears

He imagined what the consequences might be
It could be more horrible than he wanted to see
Almost as if he were actually very wide awake,
Mr. Obama mused, what direction will this take?

Will the man just sit in the martyrs’ chair?
Having now been captured may put him there
What developments can we expect to ensue?
Will acts of violence his imprisonment renew?

What if insistent demands for the zealot’s release
Are the price his followers demand for peace?
How many deaths of innocents would be enough
To decide that holding him is just far too tough?

Most likely bin Laden we will hold for a while
But how soon, if ever, will he be put on trial?
If convicted, what punishment will we decide?
Shall he be put to death or in prison long reside?

The president kept dreaming in utter dismay
He didn’t know what to the nation best to say
As he was about to give in to most total grief
Realizing ‘twas a dream gave him such relief

By Elton Camp

NII dan Pembiaran Pemerintah

Dalam beberapa hari ini, media massa Indonesia banyak menyoroti tentang kasus NII (Negara Islam Indonesia) dan muncul berbagai reaksi tentang hal ini. Antara Jumat (29/4) menyebutkan. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Samarinda, Kalimantan Timur, KH Zaini Naim, mensinyalir, gerakan Negara Islam Indonesia NII di kota itu sudah ada sejak lima tahun silam atau pada 2006.
Dikatakannya, "MUI Samarinda empat hingga lima tahun yang lalu sudah mendeteksi adanya upaya untuk merekrut orang masuk ke NII."

Perkembangan NII di Samarinda tegasnya sulit dideteksi karena penyebarannya dilakukan secara berpindah. Gerakan NII di Samarinda lanjut Zaini Naim, tidak dilakukan di kampus tetapi di luar dan di mushalla.

Ia menduga, gerakan NII juga terkait dengan keberadaan Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat.
Antara News (30/4) juga menurunkan laporan tentang sikap yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu yang menilai keberadaan kelompok yang menamakan diri Negara Islam Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Menurutnya, "Keberadaan NII harus kita perangi bersama karena menciderai nilai dari dasar negara Indonesia yaitu UUD 1945 dan Pancasila,"
Ralahalu mengajak, seluruh komponen bangsa di daerah ini meningkatkan kewaspadaan terhadap kegiatan-kegiatan yang mengarah pada gerakan yang bertentangan dengan NKRI.

Sikap serupa juga ditunjukkan Bupati Lebak H Mulyadi Jayabaya yang menegaskan gerakan Negera Islam Indonesia (NII) yang saat ini meresahkan masyarakat harus diberantas tuntas hingga ke akar-akarnya karena bisa melakukan perbuatan makar dan memecah persatuan dan kesatuan bangsa.

Ia mengatakan, selama ini gerakan NII sangat meresahkan masyarakat juga bisa menimbulkan kekacauan, terlebih mereka sudah melakukan tindakan kriminal dengan cara penipuan, pemerasan, dan penculikan.

Sebagian besar korban gerakan NII adalah mahasiswa dan pelajar.

Gerakan NII sangat membahayakan juga bisa melakukan perbuatan melawan pemerintah yang sah atau makar.

Sengaja Dibiarkan

Sebelumnya, menurut pemberitaan Kompas.com edisi Kamis (28/4), Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyatakan, kembali mencuatnya pergerakan kelompok Negara Islam Indonesia (NII) karena adanya pengabaian dan pembiaran oleh negara. Menurutnya, isu NII sudah ada sejak lebih kurang 20 tahun lalu. Namun, negara tidak hadir untuk menyelesaikan masalah ini. Padahal, Majelis Ulama Indonesia telah menurunkan fatwa ini sejak dulu, tetapi pemerintah tetap tak bisa menyelesaikannya.

Pembiaran inilah yang, menurutnya, membuat kelompok NII dengan mudah menyebar, bahkan sampai ke sekolah menengah atas dan di perguruan tinggi. Din menilai negara tidak mampu untuk memutus mata rantai dari kelompok NII ini.

Sikap Din itu seiring dengan ungkapan Peneliti Setara Institute Ismail Hasani yang mensinyalir, mencuatnya kembali gerakan Negara Islam Indonesia (NII) memunculkan dugaan bahwa intelijen tak bekerja hingga tuntas untuk menelusuri akar-akar radikalisme. Ia menduga, ada sisi politis dari oknum intelijen yang memang membiarkan kelompok radikal berkembang dan eksis dengan menyisakan satu orang anggotanya untuk menjaga aktivitas gerakan tersebut.

Detikcom hari ini juga menurunkan berita yang sama mengenai NII. Menurut mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi, pemerintah RI tidaklah sulit dan tidak butuh waktu lama dalam menumpas NII KW 9. Sebab pemerintah sangat mengetahui soal NII.

Dikatakannya kepada wartawan Jumat malam (20/4), "Yang dilakukan NII KW 9 sudah membahayakan negara, dan sesungguhnya pemerintah tidak boleh membiarkannya karena sudah jelas bertentangan dengan ideologi negara dan bertentangan dengan konstitusi."

Saat ini, kata Hasyim, rakyat Indonesia menunggu sikap negara yang tegas. Bagaimana pun sumbernya (NII, Red) harus ditutup, begitu juga dengan muaranya. Bagi para pelaku yang mengajar dan merekrut anggota baru NII KW 9, maka mereka harus berhadapan dengan hukum.

Hasyim juga menilai, selama ini ada kecenderungan pembiaran. Tindakan hukum hanya diberlakukan bagi yang pengebom dan tindakan kriminal lainnya. Padahal, itu hanya kasuistis tetapi akar dari pergeseran bangsa menjadi negara agama, belum ada langka-langka konkret yang dilakukan pemerintah.

Ajaran NII

Kini kita simak laporan dari Kompas.com hari ini yang menguak siapa sebenarnya NII dari mulut Mantan Menteri Peningkatan Produksi Negara Islam Indonesia, Imam Supriyanto. Dikatakannya, Islam yang sebenarnya bukanlah ajaran yang dulu diajarkan oleh organisasinya tersebut. Imam Supriyanto kini telah resmi keluar dari Negara Islam Indonesia (NII).

Imam menuturkan kepada Tribunnews.com bahwa banyak ajaran sesat dan menyimpang dari NII. Shalat lima waktu, misalnya, dianggap bukanlah kewajiban untuk dijalankan. Padahal, dalam Islam, hukum shalat lima waktu adalah wajib.

"Shalat ketika itu saya anggap hanyalah ritual, tidak wajib. Yang wajib adalah mencari sedekah, infak, sana-sini. Dengan cara apa pun, infak harus saya dapat karena mereka yang bukan NII akan kami anggap bukan Islam dan halal hartanya (untuk dimiliki)," cerita Imam.

Dari yang dia ceritakan itu kemudian terungkap bahwa para petinggi NII ternyata gemar minum red wine (anggur merah). Meminum anggur merah itu menurutnya dianggap halal karena dianggap sebagai tanaman yang banyak di surga.

"Kami meminum red wine karena anggur adalah tanaman yang menghiasi surga. Itu pemahaman kami dulu. Alhamdulillah, saya diberi petunjuk oleh Allah SWT, keluar dari NII," ungkap Imam.

Sebelumnya, Imam juga mengungkap aset NII dalam berbagai bentuk, mulai dari uang tunai, obligasi, hingga emas. Ia mengaitkan NII dengan Pondok Pesantrean Al Zaytun di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

"Saya berdosa kalau tak menyampaikan apa adanya. Jangan sampai ada yang mengikuti langkah salah saya ini," aku Imam.

Kini, Imam mengaku harus meniti perjalanan hidupnya dari awal lagi. Imam yang tinggal di Purwakarta kini menjadi petani untuk menghidupi istri dan keenam anaknya. (ANT/MZ)