Ketua Dewan Pembina / Pendiri Partai Demokrat Bpk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak fair saat menyikapi kasus-kasus yang melibatkan kader Demokrat.
Ketua Pembina SBY nampaknya masih mencoba melindungi kader yang terlibat kasus Sesmenpora seperti Nazaruddin dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng.walau fakta hukum berbeda Demikian Media Indonesia melaporkan.
"Saya jadi bertanya-tanya kalau sikapnya terhadap kadernya saja tidak fair, bagaimana dengan sikapnya terhadap kader partai lainnya?" ujar Ikrar saat ditemui di gedung DPD Ri, Jakarta, Rabu (18/5).Pengamat politik LIPI Ikrar Nusa Bakti menegaskan
Selain itu, Demokrat saat ini dalam kondisi yang sangat labil. Internal dalam Demokrat terjadi sikut-sikutan. Dirinya menilai, antara kubu dalam demokrat sedang saling menuding.
Ikrar mencontohkan, kubu Andi Malarangeng menuding kubu Anas Urbaningrum (Angelina Sondakh dan Nazaruddin adalah pendukung Anas Urbaningrum dalam kongres PD beberap waktu lalu, red).
"Ini justru memperlihatkan betapa bobroknya, labil dan lemahnya kesatuan dalam Partai Demokrat dalam menghadapi persoalan korupsi di Kemenpora ini," paparnya.
Ikrar melanjutkan, seharusnya kasus Nazaruddin dijadikan momentum oleh
SBY dan Demokrat untuk membersihkan nama. Kasus tersebut semestinya digunakan oleh kader-kader PD untuk membongkar dan memberangus korupsi secara sistematis."Sayangnya ini tidak dimanfaatkan untuk memberangus korupsi sistemik dengan sistematis. Kalau mau memberangus seharusnya Andi Malarangeng disidik untuk mengetahui juga kemana aliran dananya," tegasnya.
Dirinya pun melihat tidak mungkin jika Andi tidak tahu kasus ini sebelumnya dan mengatakan tidak terlibat.
"Yah dia katakan tidak tahu atau tahu, dia adalah menteri yang gagal. Kalau tidak tahu dia gagal karena tidak tahu ada permainan itu yang saya yakin tidak mungkin tidak tahu. Kalau tahu berarti dia terlibat dan tentunya harus mempertanggungjawabkannya. Asumsi saya tidak mungkin dia tidak tahu, karena ada aturan presiden bahwa menteri harus tahu jika ada penggunaan APBN di atas Rp50 miliar," tuturnya.
Sementara, Andi Malarangeng menjelaskan, dirinya tidak takut bila memang KPK ingin memeriksa dirinya. "Sejak awal saya siap bekerja sama penuh dengan KPK menuntaskan kasus ini," ujar Andi.
Menurut Andi, perannya di Kemenpora memastikan seluruh kerja organisasi kementerian terutama untuk persiapan SEA Games berjalan dengan baik. "Dan semua persoalan-persoalan tidak menjadi hambatan bagi Kementerian," tandasnya.
Partai Demokrat; Pecah atau Tidak?
Partai Demokrat menunjukkan perpecahan. Partai milik SBY ini tidak mampu menunjukkan konsistensi pernyataan presiden dalam penegakan hukum.
Dualisme sikap di tubuh Partai Demokrat atas kasus yang melilit Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin menunjukkan perpecahan internal.
Pengamat Politik Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi menyatakan perbedaan ini menunjukkan perbedan tajam dalam tubuh partai.
"Justru indikasi perbedaan tajam ini bukan dari luar tetapi oleh pihak dalam," ujarnya ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (18/5).
Pendapat tegas Ketua DPP Partai Demokrat Kastorius Sinaga yang memberikan dua opsi terhadap Nazaruddin, yakni pemecatan atau pengunduran diri, justru dibantah oleh Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul.
Perbedaan ini menunjukkan jauhnya manajemen yang solid di internal Partai Demokrat. Ditambah lagi munculnya Tim Pencari Fakta (TPF) DPP Partai Demokrat menunjukkan buruknya proses penegakan kode etik di dalam tubuh Partai Demokrat.
TPF justru hadir untuk membantah proses yang berjalan melalui dewan Kehormatan Partai Demokrat terhadap Nazaruddin. "Tidak ada konsistensi dalam partai politik ini dengan sikap Presiden Yudhoyono, selaku Ketua Dewan Pembina, yang meminta penegakan hukum tanpa pandang bulu," tegasnya.
Ia memperingatkan dua tokoh Partai Demokrat, Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum untuk bersikap awas mengendalikan konflik internal. Karena konflik ini tengah dipertontonkan kepada publik.
Apapun sikap Partai Demokrat menjadi perhatian publik.Burhanuddin berharap KPK dapat mengambil langkah tegas dan cepat dalam menyikapi polemik ini. Ia tak mau KPK terpengaruh atas jabatan Nazaruddin di dalam Partai Demokrat.
"Kira-kira sekarang sudah tiga pekan sejak penangkapan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olah Raga (Sesmenpora). Harusnya KPK tak perlu perhatikan konflik internal Partai Demokrat, langsung saja ditindak maka jawabannya ada disana," tegasnya.
Namun demikian, Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) yang juga kader Partai Demokrat (PD), Andi Mallarangeng, membantah internal PD mengalami perpecahan usai mencuatnya kasus suap Sesmenpora. Kasus suap tersebut menyeret nama kader partai ini.
"Nggak ada urusannya dengan itu. Partai Demokrat selalu solid," kata Andi saat ditemui di Gedung Nusantara I sebelum rapat dengan Komisi X pada Rabu (18/5).
Andi mengatakan, kalaupun ada persoalan yang harus diselesaikan di internal partai, ada mekanisme yang berjalan. "Semua kader tahu mekanisme organisasi partai seperti apa. Ada unit di partai yang punya tanggung jawab," katanya.
Untuk kasus suap Sesmenpora misalnya, ada unit Dewan Kehormatan yang memproses dan saat ini masih bekerja untuk hal tersebut. "Silakan Dewan Kehormatan melakukan tugasnya," katanya. Ia sendiri pun berharap semua persoalan ini bisa tuntas sehingga kebenaran itu bisa benar-benar terlihat.
(Media Indonesia/Republika/Micom/AHF)
