28 Oktober 2012 Semangat Sumpah Pemuda yang menghormati Pluralisme mulai bangkit kembali.
Suara lonceng berdentang kencang berasal dari sebuah gereja. Tidak lama kemudian, adzan maghrib pun berkumandang dari sisi yang lain. Suara keduanya pun berhenti setelah seolah-olah saling bersahutan. Kondisi seperti ini lumrah terjadi setiap harinya di Manado, Sulawesi Utara. Kota dengan mayoritas penduduk memeluk agama Kristen ini, kedua terbanyak adalah agama Islam, banyak ditemukan gereja maupun masjid di beberapa titik kota. Namun, keduanya tampak bebas menjalankan ibadahnya masing-masing tanpa khawatir terganggu satu sama lain.
Semangat pluralisme tersebut yang tampak ingin diusung dalam Saresehan dan Dialog Nasional Lintas Agama yang dihelat oleh Garda Pemuda Nasional Wilayah Demokrat Sulawesi Utara (GP Nasdem Sulut). Dalam rangka merayakan hari sumpah pemuda yang jatuh pada 28 Oktober 2012 ini, pas sekali digelar di Manado untuk menciptakan simbol pluralisme.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah GP Nasdem Sulut, Hendrik Kawilarang Luntungan, mengutarakan acara ini digelar dalam rangka merespon kondisi bangsa saat ini yang dianggapnya sudah melenceng dari cita-cita pendiri bangsa dan semangat sumpah pemuda. Menurut Rully, biasa ia disapa, tingkat kerukunan ummat beragama di tanah air saat ini sudah mulai menurun. Di beberapa daerah, konflik antar warga kerap terjadi. "Kondisi ini terjadi karena pemimpin negara ini tidak bisa bertindak tegas," kata Rully kepada Taufiqurrohman dari GATRA di sela-sela acara di Hotel Aryaduta, Manado, 27 Oktober lalu.
Kondisi tersebut sebenarnya masih dapat diperbaiki. Buktinya, lanjut Rully, Indonesia masih memiliki beberapa daerah yang "kental" menjunjung tinggi pluralisme. Sebut saja Bali dan Yogyakarta yang masyarakatnya hidup damai berdampingan dan kerap menjadi daerah tujuan wisata. Tampaknya itu pula yang diinginkan Rully terhadap Manado, untuk menjadi salah satu daerah yang menjunjung tinggi pluralisme.
Rully menjelaskan, meski penduduk Sulut mayoritas nasrani, namun dipimpin oleh seorang gubernur yang beragama Islam dan tetap mampu menjaga kerukunan antar ummat beragama di daerahnya. GP Nasdem Sulut, menurutnya, menginginkan kondisi seperti ini diterapkan dalam konteks bernegara. "Indonesia bukan negara agama, tapi bangsa yang hidup dengan keberagaman," katanya.
Dengan menggerakkan pemuda, Rully mencoba untuk melakukan perubahan terhadap Indonesia yang menurutnya saat ini memiliki kerentanan terjadinya disintegrasi kebangsaan. "Harus ada gerakan dari pemuda dalam melakukan perubahan," tandasnya.
Cendekiawan muslim, Azyumardi Azra, yang turut hadir dalam saresehan yang mengusung tema kerukunan Indonesia dari Sulawesi Utara untuk Indonesia, menilai kerukunan bangsa justru terancam akibat sistem demokrasi yang dianut Indonesia. Menurutnya, demokrasi di Indonesia terlampau liberal sehingga berpotensi merusak tatanan kerukunan bangsa. "Selama sistem politik kita seperti ini, kita harus siap menghadapi ketidakrukunan itu dimana-mana," katanya.
Sementara itu, rohaniawan Katolik, Franz Magnis Suseno, mengatakan, kerukunan ummat beragama menjadi salah satu tantangan baru bagi pemuda Indonesia. Setiap generasi harus bisa mengevaluasi konsep kerukunan. Menurut Romo Magnis, biasa Franz akrab disapa, kerukunan tidak akan pernah tercapai 100%. Meskipun begitu, seluruh elemen bangsa harus belajar bagaimana mengelola perbedaan, baik perbedaan agama dan etnik, maupun perbedaan pendapat dan kepentingan. "Kita harus belajar bahwa perbedaan itu wajar," ujarnya.
Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan di Jakarta, Minggu, (28/10) menegaskan, peringatan Sumpah Pemuda ke-84 harus dijadikan momentum kaum muda memperkuat jiwa nasionalimse guna meyingkirkan cengkeraman pengaruh asing, khusus bidang ekonomi dan budaya individualistik yang mengancam martabat kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia.
Menurutnya, hal itu harus dilakukan kaum muda karena saat ini pengaruh dan kiprah pihak asing dalam perekonomian Indonesia sudah menjadi kaidah umum dan biasa, sehingga meletakkan bangunan ekonomi nasional ke dalam dinamika kapitalistime-neoliberalistik, yang sekaligus dapat mengubur cita-cita berikut asas perekonomian rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.
"Dengan merajalelanya dampak cengkeraman dan peruntungan asing ini, maka mandat kesejahteraan rakyat akan tetap tergerus, alias selamanya dalam potensi pemiskinan yang juga diakibatkan ketidakberdayaan negara dan pemerintah dalam melawan agenda asing," beber Syahganda.
Ia menyebutkan, bentuk-bentuk usaha asing menguasai perekonomian atau kekayaan tanah air, semata-mata demi memperkaya jaringan pihak luar, seperti pengerukan tambang emas, ladang perkebunan, dan sebagainya. Ironisnya, pihak asing ini malah dipelihara oleh pemegang kekuasaan meski menelantarkan dan menghina kedaulatan ekonomi rakyat. "Di luar itu, kita juga selalu takluk pada pasar produk asing dan kesulitan memasarkan produk sendiri karena tidak tegaknya nasionalisme kita," tandasnya.
Anggota dewan pengarah Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) Pusat itu mengungkapkan, fenomena arus gaya hidup masyarakat luas juga menciptakan rasa keprihatinan berbangsa, akibat dominannya penyerapan budaya asing serba hedonis-materialistik yang sengaja difasilitasi melalui berbagai corak, baik langsung ataupun tidak yang bertujuan menggulung nilai-nilai asli keindonesiaan untuk digantikan budaya asing yang penuh kekebasan individu.
"Kita menyaksikan, bahwa budaya kesederhaan, malu terhadap kehidupan rakyat yang masih miskin, dan peran solidaritas sosial, kini menjadi terdesak secara hebat oleh budaya impor yang mengutamakan egoisme maupun kepuasan diri sendiri," tandas Syahganda.
Atas dasar itu, imbuhnya, komponen kepemudaan Indonesia harus peka mencermati arus perjalanan bangsa yang mulai goyah sendi-sendinya, baik ekonomi ataupun moralitas budayanya. Kaum muda harus segera bangun dan mengubah kekeliuran yang tengah mendera bangsa secara tidak terhormat itu. "Pemuda Indonesia tidak boleh diam, mengingat keberadaan pemuda pada masa lalu acapkali berjuang untuk menegakkan kehormatan bangsa, oleh karena perjuangan menegaskan kedaulatan nasional, akan selalu hadir untuk disongsong oleh kaum muda," ungkapnya.
Ia berharap jatidiri pemuda Indonesia tak boleh redup untuk tampil mengukuhkan terciptanya bangunan keindonesiaan yang dipercaya rakyat, yakni dengan mengubah haluan dari kepentingan asing kepada nasionalisme bangsa yang menghormati basis kedaulatan ekonomi dan warisan budayanya sendiri.
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menilai, sikap kebhinekaan dan saling menghormati perbedaan kian luntur dari rakyat Indonesia pada peringatan sumpah pemuda yang ke-84 yang merupakan salah satu pemersatu bangsa tanpa memandang Suku Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). "Sangat prihatin, bahwa pada dekade belakangan ini, sikap saling menghormati dan merayakan perbedaan dalam masyarakat meluntur dan hampir punah. Padahal, cikal bakal negara bangsa Indonesia, dimulai salah satunya melalui Sumpah Pemuda," nilai Ketua Komnas Perempuan, Yuniyanti Chuzaifah di Jakarta, Minggu, (28/10).
Padahal, imbuh Yuniyanti, 84 tahun silam, pada pernyataan Sumpah Pemuda, para pemuda termasuk pemudi dari berbagai latar belakang etnis, agama, geografis, dan ragam bahasa, meneguhkan sebuah janji menjadi satu kesatuan untuk mengedepankan kepentingan bangsa Indonesia dengan menghormati keberagaman yang ada di nusantara Indonesia saat itu.
"Sumpah Pemuda adalah sebuah tekad membangun visi dan fondasi berbangsa untuk melupakan ego mayoritas-minoritas dan menepiskan kepentingan lokal, organisasional, etnis, agama dan lain-lain, bersiteguh bersama menentang ketidakadilan, diskriminasi, dehumanisasi, eksploitasi yang saat itu mewujud dalam bentuk kolonialisme," paparnya.
Dipaparkan, Spirit Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 itu, juga beriring dan disusul 2 bulan kemudian dengan terjadinya Kongres Wanita Indonesia Pertama, 22 Desember 1928, dengan spirit yang sama, bahwa keberagaman bisa menjadi kekuatan untuk menjadikan nusantara merdeka dari penindasan dalam bentuk apapun dan menggeliat bukan hanya penindasan terhadap bangsa Indonesia, tetapi melangkah satu tahap lagi untuk menentang penindasan terhadap perempuan yang kerap tenggelam dalam agenda nasionalisme yang lebih besar.
Berbahasa satu, Berbangsa satu, dan Bertanah air satu, Jelas bukan dimaksudkan untuk penyeragaman, tetapi justru bersatu dalam keberagaman. Dari janji ini, lahirlah Indonesia yang hari ini dihuni oleh lebih 207 juta penduduk dari lebih 300 kelompok etnis dengan lebih dari 800 bahasa lokal dan dialek.
"Janji ini kembali dikuatkan lewat amandemen konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan diperteguh dengan jaminan bagi pemenuhan hak-hak asasi manusia," pungkasnya. (Gustaf /Gatra.}
