Indonesia harus lebih berani menjaga kedaulatannya sesuai aturan hukum internasional, kata Koordinator Staf Ahli Menteri Pertahanan Agus Brotosusilo di Jakarta, Selasa 24 Agustus.
"Meski belum ada keputusan final bahwa sebuah titik atau wilayah itu merupakan bagian wilayah RI,
kita harus berani mempertahankan dan menjaganya, sampai ada keputusan final secara internasional," ujar Agus Brotosusilo, ketika ditemui di ruang kerjanya.Dia mencontohkan insiden Tanjung Berakit. "Jika kita yakin Tanjung Berakit itu milik Indonesia, ya kita klaim dulu, kita pertahankan dan kita jaga. Sampai ada keputusan final tentang status wilayah itu, apakah Indonesia atau Malaysia," katanya."Kita harus bisa buktikan keyakinan itu, dengan pengetahuan tentang hukum laut internasional dan sarana prasarana memadai, seperti GPS atau alat komunikasi satelit dari masing-masing penjaga wilayah perairan kita. Kalau kita sudah tidak yakin, bagaimana kita mau mempertahankannya?" tutur Agus.
Wilayah Kepulauan Riau Kepri yang lebih dari 90 persen lautan, sering kali jadi sasaran kegiatan pencurian ikan, mulai dari perairan Pulau Pisang di sekitar Pulau Tokong Hiu, Karimun hingga perairan antara Selat Malaka dan Bengkalis . Termasuk perairan Natuna -sekitar Pulau Bone dan Kijang, serta Tanjung Berakit, Kabupaten Bintan yang terakhir kali menjadi lahan jarahan tujuh nelayan Malaysia yang sempat memanaskan lagi hubungan bilateral Indonesia-Malaysia.Agus mengatakan, sengketa wilayah laut antara Indonesia dan beberapa negara seperti Malaysia, bisa terjadi di landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)."Sengketa dengan Malaysia seringkali terjadi karena negeri jiran itu kerap menggunakan hukum laut tahun 1979 untuk menetapkan batas wilayah lautnya,
sedangkan kita mengacu pada Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, meski Malaysia ikut dalam konvensi tersebut," ungkapnya.Tentang mungkinkah Indonesia menggugat Malaysia yang tidak "mentaati" Konvensi Hukum Laut 1982, Agus mengatakan, hal itu mungkin saja dilakukan."Tetapi jika hingga ke Mahkamah Internasional menggugat memakan waktu lama dan biaya besar. Langkah yang paling efisien ya melalui perundingan. Tetapi sebelum berunding, kita harus yakin dulu dengan klaim kita atas suatu wilayah, sesuai hukum berlaku. Kalau kita tidak yakin dan tidak berani yaaa...percuma," ujar Agus.Selain itu, Indonesia juga harus membenahi koordinasi antarinstansi terkait dalam penanganan wilayah laut yang berbatasan dengan negara lain."Pemahaman yang baik tentang hukukm internasional, sarana prasarana yang memadai dan koordinasi yang solid dalam pengelolaan perbatasan laut, menjadi kunci utama Indonesia untuk lebih berani mempertahankan dan menjaga kedaulatan kita," katanya.
Sikap arogan Malaysia terhadap Indonesia dikarenakan dua hal, yaitu faktor ekonomi dan persenjataan militer.
Menurut pemerhati pertahanan Ade Daud Nasution, dari segi persenjataan militer Tentara Diraja Malaysia (TDM) jauh lebih maju ketimbang persenjataan milik TNI. "Senjata organik mereka sudah M-4 sama dengan tentara Amerika Serikat dan Inggris, sementara TNI masih pakai SS-1 dan SS-2 yang tidak kompatibel di medan berat," ujar Ade Dalam persenjataan udara, saat ini Malaysia memiliki squadron F-18 Hornet yang merupakan pesawat terbaru Amerika Serikat. Sedangkan Angkatan Udara (AU) masih mengandalkan F-16 yang sudah usang, adapun pesawat Sukhoi buatan Rusia belum mencapai satu squadron."Malaysia juga punya tank dan rudal di Johor daerah perbatasan, sementara kita tidak punya tank baru. Yang ada hanya Anoa tanpa altileri. Angkatan Laut Malaysia juga punya banyak kapal selam tipe besar bukan bekas seperti yang kita punya," jelas Ade. Oleh karena itu, Ade melihat sangatlah wajar Malaysia bisa membarter tujuh nelayannya yang ditangkap oleh Indonesia dengan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)."Malaysia lebih kaya daripada kita, apalagi persenjataannya lebih lengkap wajar saja kalau belagu dan menganggap Indonesia sebelah mata," terang Ade. Sebelumnya diberitakan, tiga petugas pengawas perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ditahan Polisi Malaysia saat sedang mengamankan kapal nelayan Malaysia yang mencuri ikan di Perairan Bintan, Jumat (13/8) malam. Ketiganya dibebaskan pemerintah Malaysia setelah sebelumnya pemerintah Indonesia membebaskan nelayan Malaysia.
Proses " Operasi Menjinakan Indonesia " dimulai ketika Tesis Militer dan Sosiologi Kepemimpinan Indonesia menjadi Pembicaraan Gedung Putih awal tahun 90 an ketika Suharto tidak menepati Janjinya turun Tahta setelah 25 tahun menjadi Presiden Indonesia & lahir kekuatan Ekonomi islam di Negara yang rakyatnya Mayoritas Islam serta kemampuan Indonesia dalam Industri berteknologi telah berhasil membangun Reaktor Nuklir Terbesar di Asia Tenggara telah membuat gerah Australia serta menganggu Kepentingan Amerika Di Indonesia belajar dari sejarah Masa Bung Karno maka secara sistematis dimulai Operasi Menjinakan Indonesia Besrsamaan Waktunya dengan Operasi Tirai Bambu mmenghadapi RRC agar singkatnya pembahasan tulisan ini dimulai ketika TNI tidak sigap dan terlihat takut ketika Pasukan Australia dengan Kapal dan Pesawat Tempurnya bolak balik masuk ke wilayah Indonesia membawa logistik untuk Fretelin tanpa ada Perlawanan dari ABRI padahal waktu itu referendum Timor timur belum disetujui Pemerintah Indonesia yang sedang mendapat tekanan PBB dan Ketika BJ habibie mulai terobsesi bujukan Eropa agar referendum Timor timur segera dilaksanakan Pihak ABRI tidak Menolak keinginan Habibie secara resmi dan pada Pemerintahan Gusdur & Mega yang sedang menghadapi dilema Multi Krisis maka beberapa utusan khusus Negara Asing berdatangan KeIndonesia dengan Program Indonesia Bebas dari Krisis multi dimensi baik Krisis ekonomi,konflik Horisontal antar Agama & gejolak Gerakan Separatis
Operasi Menjinakan Indonesia Masuk secara Nyata ke Indonesia dibungkus Indahnya Azas Demokrasi & HAM Yang Ikut ituangkan dalam Kesepakatan dengan IMF : diminta Agar Dominasi kekuatan Militer Baik Persenjataa + Jumlah Personel Militer Harus DiPangkas demi azas Penghematan dan Sentra2 Industri Bertekhnolgi tinngi dibatasi,Proyek - Proyek Pembangunan yang bernilai besar ditunda untuk waktu yang tidak terbatas dan Pada ranah Politik Praktis maka Azas Ideologi Tunggal Pancasila dihapus dan Doktrin Dwifungsi ABRI segera dihapus dengan diperbolehkan adanya Sistem Multi Partai yang bebas dengan Ideologi masing2, Untuk itu Pemerintah dan Parlemen Indonesia berkewajiban menjalankan rencana pemulihan Ekonomi sesuai detail Rancangan IMF dan Bank Dunia Apabila Pemerintah dan segenap Rakyat Indonesia tidak dapat mencapai Target Prestasi sesuai sasaran Program Pemulihan maka dalam waktu kurang dari Tiga tahun Indonesia akan hancur Chaos atau terjadi perang saudara di Indonesia di ramalkan Indonesia pecah menjadi tiga Negara atau lebih Seperti Yugoslavia dan Uni Soviet yang hanya tinggal kenangan Sejarah Peradaban Dunia, Negara Kepulauan Republik Indonesia Mungkin akan dibagi menjadi beberapa Negara bagian perserikatan agar lepas dari Krisis Moneter
Mengingat Banyaknya Pelanggaran HAM oleh ABRI Serta Indonesia tidak menganut azas demokrasi sesuai standard dunia dampak krisis Multi Dimensi telah sangat menganggu stabilitas Kawasan dan stabilitas Politik & Ekonomi Negara Industri Maju Maka Krisis di Indonesia menjadi ancaman serius masyarakat Ekonomi Dunia harus segera di revisi sesuai kemampuan Ekonomi masing masing Wilayah di Indonesia
Namun Apabila Para Pemimpin Indonesia masa itu Ingin Negara Kepulauan Indonesia Raya tetap utuh hanya akan tetap terwujud bila Pemerintah dan Parlemen Indonesia saat itu bersedia menjalankan rancangan IMF sesuai Rencana Pemulihan ekonomi& demokrasi hasil Rancangan Lembaga Dunia atas Inisiatif lobby Amerika Seikat dan sekutu2nya
Apa jadinya sebuah bangsa seperti Indonesia bila saat ini kita tak lagi memiliki Sosok kepemimpinan yang berani karena benar melawan eksploitasi yang merugikan rakyat & Negara Serta Pemimpin yang tegas Melawan siapapun yang terbukti melanggar wilayah kedaulatan Negara namun kenyataan yang saat ini terjadi ;jelas Indonesia telah kehilangan otoritas di wilayah kedaulatan Negara Indonesia,ditambah ketidak adilan menjadi keseharian , korupsi tumbuh subur dimana-mana, rakyat melarat dan yang paling mengerikan adalah Ternyata kita telah lebih dari 10 X
Karena ternyata Para Pemimpin kita hanyalah boneka Asing
Lobby Perusahaan-perusahaan Trans Nasional berhasil mereka mulai secara impiris ikut membuat Rancangan Perundang – undangan dan mempersiapkan beberapa kader baik untuk PEMILU Pemimpin Pusat dan Pilkada Pemimpin daerah demi kelangsungan hidup Perusahaan-Perusahaan Trans Nasional para Calon Pemimpin harus dapat memperjuangkan Kepentingan Perusahan Trans Nasional diterima Lobby Perusahan Trans Nasional dan kepentingan Politik Amerika Serikat dan Para sekutunya
Ini Adalah sebagian kecil bukti nyata selama hampir lebih satu Dasawarsa Indonesia Dirancang paksa untuk Patuh mengikuti Rancangan Negara Adi Kuasa & kroni 2 nya Indonesia Raya akan tetap Utuh 20 tahun kedepan walau Kenyataanya Rakyat dan Negara Jadi Sapi Perahan
Mungkin inilah gambaran nyata bangsa kita Indonesia hari ini di mata Rakyat & Pemerintah Malaysia. Sebab jelas Indonesia telah kehilangan otoritas di wilayah kedaulatan Negara Indonesia,ditambah ketidak adilan menjadi keseharian , korupsi tumbuh subur dimana-mana, rakyat melarat dan yang paling mengerikan adalah Ternyata kita telah lebih dari 10 X
Bagaimana tidak, kasus penangkapan nelayan warga Malaysia yg menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia,yang berbuntut insiden penculikan penembakan adalah hal yang tak pernah kita harapkan. Padahal, sudah terang-terangan ketujuh nelayan Malaysia melakukan pencurian di wilayah perairan Indonesia, sebelah utara pulau Bintan, Jumat 13 Agustus lalu (Kompas 17/8). Bukannya menunjukkan rasa malu dan bersalah, polisi Malaysia malah menghadang ketiga petugas patroli laut kita dengan melakukan tembakan peringatan. Rasanya tak ada lagi segan bangsa Malaysia kepada bangsa ini. Sebuah bangsa Melayu yang dulu pernah mengenyam pendidikan dari bangsa Indonesia kini mereka mulai berani mengusik nyali bangsa ini.Bukan kali ini saja, ambil contoh Ambalat. Malaysia mengklaim bahwa pulau Ambalat bukan milik Indonesia dengan dalih bahwa Ambalat tidak sah menurut hukum internasional sebagai bagian batas teritorial Indonesia dan mereka klaim,itu milik Malaysia.
Mengapa mereka berani melecehkan bangsa kita?
Malaysia melecehkan kita mungkin karena mereka tahu tingkat kemampuan patroli kita di Indonesia bagian timur. Mereka tahu kemampuan TNI AL kita lemah di situ dan sebagian besar kekuatan kita ada di darat, sehingga mereka berani membuat-apa yang disebut military skirmishes (perang kecil-kecilan)-untuk mengetes kemampuan kita.
Mengambil Sikap Tegas
Melihat kenyataan ini, amat perlu pemerintah menyikapinya dengan serius, terkhususnya kementerian luar negeri dan menteri pertahanan. Pemerintah harus mengambil sikap tegas, tidak cukup hanya dengan memberikan peringatan seperti nota diplomatik, masih perlu disertai dengan kebijakan tegas yang mampu memberi efek jera kepada setiap nelayan bangsa lain jika terbukti melakukan pelanggaran wilayah. Di sisi lain, pemerintah perlu memberi kekuatan kepada para petugas patroli laut kita, supaya mereka merasa diayomi dan mendapat dukungan penuh dari negara.
Insiden Jumat (13/8) lalu, sesungguhnya tidak membuktikan bahwa postur tubuh pertahanan kita hari ini melemah, hanya saja pemerintah selama ini tidak berani mengambil sikap tegas atas apa yang dilakukan Malaysia kepada kita.
Memang, untuk negara seluas Indonesia dari Sabang sampai Merauke, rentang efektif kemampuan untuk menangkal, mencegah, dan menindak memang butuh energi besar. Tetapi bukan berarti negara ini sedang benar-benar tidak berdaya. Meminjam pendapat Mike Murdock (1996) yang mengatakan bahwa senjata yang dipilih musuh anda merupakan tanda rasa takutnya kepada anda. Maka, uji nyali yang ditawarkan Malaysia kepada kita tak lain hanyalah sebuah gertak sambal yang menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang kuat. Oleh sebab itu, otoritas dan kewibawaan bangsa ini perlu dipertahankan. Tanpa otoritas, yang ada hanya ketidakteraturan, tanpa kewibawaan, negara tiada. Disinilah pemerintah perlu membangun otoritas dan kewibawaannya di mata bangsa lain dan perlakuan Arogan Tentara Malaysia yang seperti ini layak ditanggapi secara serius.
Dalam keadaan seperti saat ini, rasanya perlu merenungkan kembali apa yang pernah diungkapkan oleh Juwono Sudarsono, mantan Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Bersatu periode 2004-2009 (Kompas, 2/8), mengatakan bahwa the best defense is social justice (solusi terbaik pertahanan kita adalah keadilan sosial weight Menurut beliau, makin banyak orang terangkat dari kemiskinan, makin banyak orang tidak tertarik pada radikalisme, apakah sekuler atau agama.
Berharap membangun pertahanan yang kuat tanpa membangun keadilan sosial ibarat membangun rumah di atas pasir, rapuh. Sejatinya, rumah pertahanan harus dibangun diatas batu keadilan dan kesejahteraan rakyat. Disinilah pemerintah perlu serius mengurus masalah penduduk dan wilayahya. Kesejahteraan rakyat harus terus ditingkatkan. Pemerintah dan semua pihak perlu bekerja keras, bila perlu sampai berdedeh-dedeh berdarah-darah demi kesejahteraan rakyat. Anggaran pertahanan yang masih minim memang menjadi kendala besar. Membangun rumah pertahanan dengan menelisik dari dalam wajah asli bangsa ini style, rupa korupsi yang kian sistematis, mafia hukum, inefisiensi anggaran dan inefisiensi birokrasi serta budaya melayani diri sendiri harus ditelanjangi. Pemerintah harus bekerja keras menyelenggarakan pemerintahan dengan benar-benar, meminimalkan disfungsi serta mengutamakan efisiensi. Kesenjangan ekonomi dan sosial yang sangat mencolok, angka kemiskinan dan pengangguran amat tinggi sampai hari ini, menjadi pertanda rapuhnya pertahanan kita. Keadilan sosial yang bernafaskan kemanusiaan masih jauh dari harapan. Bangsa sebesar Indonesia ini belum bisa duduk sama rata, berdiri sama tinggi dengan Malaysia, bahkan kita harus merelakan saudara - saudara kita menjadi kuli (TKI) di Malaysia.
Saya ingin menutup tulisan ini dengan mempertanyakan kembali Apakah Indonesia mampu ? untuk berani karena benar dalam menjaga Kedaulatan Indonesia menghadapi Gangguan bukan hanya dengan Malaysia di Sumatra dan Kalimantan , Sulawesi tapi juga Menghadapi Negara Negara seperti : Australia , Amerika Serikat , Papua New Guinea mulai dari Aceh , N.T.T sampai Irian Barat dan Juga China di Kepulauan Natuna
Dimana dan kemana etos kepemimpinan untuk Berani, Jujur & tegas wahai Para Elit Pemimpin Bangsa Indonesia baik yang di Pusat dan daerah ? Kita berharap. Pemimpin negeri ini membuka mata terhadap keadaan rakyat serta berani berbuat demi kehormatan Indonesia. Jangan sampai bangsa kita dilecehkan lagi oleh bangsa lain di masa datang Amin..!
***(ANTARA/DetikNews/Kompas/Gustaf)
