Badan Intelijen dari masa ke masa

SELAIN TNI dan Polri, badan intelijen merupakan salah satu alat negara, bukan alat pemerintah atau alat dari rezim tertentu yang sedang berkuasa. Namun dalam kenyataannya, terutama selama rezim Orde Baru berkuasa, badan intelijen lebih terkesan sebagai alat penguasa.

Badan intelijen yang dimiliki negara RI, tidak saja BIN (Badan Intelijen Negara), tetapi ada badan-badan intelijen di bawah kendali TNI, Polri, dan bahkan lembaga sipil lainnya. Pimpinan badan intelijen di tubuh TNI dan Polri, tentu saja dijabat oleh perwira-perwira TNI dan Polri yang masih aktif. Sedangkan badan intelijen di luar TNI-Polri seperti BIN, mengapa lebih sering dijabat oleh para perwira TNI atau purnawirawan TNI.

Menurut berbagai sumber yang berhasil dirangkum oleh badan Litbang Majelis Mujahidin, selama empat dasawarsa lebih, sejak 1965 hingga tahun 2006 ini, kepala badan inteljen selalu dijabat oleh perwira TNI minimal berbintang dua.

Badan Pusat Intelijen (BPI) yang didirikan sejak November 1959 dan pernah dipimpin Dr Subandrio (tokoh PKI), dibubarkan pada tahun 1965. Sejak itu, badan intelijen bernama KIN (Komando Intelijen Negara) di bawah pimpinan Jenderal TNI Soeharto yang saat itu juga menjabat sebagai Menpangab/Menteri bidang Hankam/Ketua Presidium Kabinet Ampera. Namun dalam kesehariannya, KIN dijalankan oleh Mayjen TNI Hertasning, hingga tahun 1967.

Periode 1967-1968, setelah KIN dibubarkan, dibentuk BKI (Badan Kerja Intelijen), yang dipimpin Mayjen TNI Sudirgo. Ternyata, Sudirgo dianggap kekiri-kirian, maka KIN pun dibubarkan, kemudian menjadi BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen Negara), dirintis oleh Letjen TNI Yoga Soegama yang sempat menjalankan lembaga ini selama beberapa bulan (November 1968 hingga Maret 1969).

Letjen TNI Yoga Soegama dikirim ke New York menduduki posisi sebagai orang kedua untuk perwakilan Indonesia di PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dengan pangkat Duta Besar, setelah terjadi peristiwa kehilangan tas berisi dokumen di bandara. Posisi Yoga dilanjutkan oleh Mayjen TNI Sutopo Yuwono (1969-1974). Yoga kembali menduduki posisi Kepala BAKIN (1974-1989), setelah sekitar lima tahun bertugas di New York.

Pasca kepemimpinan Letjen Yoga Soegama, berturut-turut BAKIN dipimpin oleh Letjen TNI Soedibyo (1989-1997), kemudian Mayjen TNI Muthojib (1997-1998), dilanjutkan oleh Mayjen TNI ZA Maulani (1998-1999), dan terakhir Letjen TNI Arie J. Kumaat (1999-2001). Tahun 2001, BAKIN menjadi BIN (Badan Intelijen Negara), dipimpin pertama kali oleh Letjen TNI Purn AM Hendropriyono dan berfungsi menjalankan koordinasi atas seluruh badan intelijen yang ada.

Sejak KIN hingga BIN, Drs. As’ad merupakan orang sipil pertama yang berhasil menduduki posisi cukup tinggi, yaitu sebagai wakil kepala badan intelijen, sejak 1998 hingga masa kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Oleh komunitas politik, Drs. As’ad disebut sebagai orang NU. Ia mulai menduduki jabatan sebagai Waka BAKIN sejak BJ Habibie menggantikan Soeharto sebagai Presiden RI. Drs. As’ad ketika itu mendampingi Mayjen TNI Z.A . Maulani. Ketika Habibie turun dan digantikan Abdurrahman Wahid, Drs As’ad tetap pada posisinya, namun kali ini ia mendampingi Letjen TNI Arie J. Kumaat (Nashara). Pada saat jabatan Presiden RI dipegang Megawati, Kumaat digantikan Letjen TNI Purn Abdullah Makhmud Hendropriyono, kader PDI-P, dan Drs As’ad tetap pada posisinya.

Setelah Megawati tidak lagi menghuni Istana Negara, akibat kalah dalam Pilpres 2004 dan muncul Presiden Susilo Bambang Yudojono (SBY) yang terpilih untuk pertama kalinya melalui pemilihan langsung, AM Hendropriyono yang pernah menjadi atasan SBY melepaskan jabatannya. Posisi Hendro kemudian diisi oleh Letjen TNI Purn Syamsir Siregar. Sementara itu, Drs As’ad tetap awet pada posisinya, entah sampai kapan?

Naik turunnya kepala badan intelijen negara seirama dengan jatuh bangunnya pemimpin puncak lembaga eksekutif (presiden), maka tidaklah keliru bila ada yang menyimpulkan bahwa badan intelijen negara belum menjadi alat negara sepenuhnya, tetapi lebih sering menjadi alat penguasa.

Ali Moertopo dan Ekstrim

Konon Sosok intelijen yang paling dikenal dan licin adalah Ali Moertopo, meski ia belum pernah berhasil menduduki posisi puncak di lembaga intelijen. Ali pertama kali secara resmi berkiprah di dalam lembaga intelijen negara adalah pada tahun 1969 1974, ketika Mayjen TNI Sutopo Yuwono menjabat sebagai Kepala BAKIN, dan Ali Moertopo mendampinginya sebagai Deputy Kepala BAKIN.

Pada tahun 1974-1989, ketika Kepala BAKIN dijabat oleh Letjen TNI Yoga Soegama, Mayjen TNI Ali Moertopo menjabat sebagai Wakil Kepala BAKIN, selama kurang lebih empat tahun (1974-1978). Posisinya kemudian digantikan oleh Mayjen TNI LB Moerdani (1978-1980), yang juga menjabat sebagai Ketua G-I/Intel Hankam. Sebelum 1974, agenda kerja intelijen lebih banyak mengurusi ekstrim kiri (komunis), dwikora (konfrontasi dengan Malaysia), korupsi, pengamanan Pemilu, Timor Timur (yang kala itu masih dijajah Portugis). Baru setelah tahun itu masuklah agenda mengawasi ekstrim kanan khususnya generasi kedua DI/TII-NII.

Sebelum bergabung dengan TNI, Ali Moertopo pernah bergabung dengan tentara “Hizbullah”, salah satu unsur cikal bakal TNI. Danu M. Hasan adalah salah seorang anak buah Ali di Hizbullah. Pada gilirannya, ketika Ali masuk TNI, Danu bergabung ke dalam DI/TII. Danu M. Hasan sempat menjabat Komandeman DI/TII se Jawa. Kelak, pasukan Danu berhasil ditaklukkan oleh Banteng Raiders yang dikomandani Ali Moertopo. Perjalanan berikutnya, pasca penaklukan, terjalinlah hubungan yang lebih serius antara Ali dengan Danu di dalam kerangka “membina mantan DI/TII”. Pada persidangan kasus DI/TII, 1980-an, terungkap bahwa Ali Murtopo secara khusus menugaskan Kolonel Pitut Soeharto untuk menyusup ke golongan Islam, antara lain dengan mengecoh Haji Ismail Pranoto (Hispran) di Jawa Timur. Di Jawa Barat, Pitut “membina” Dodo Kartosoewirjo dan Ateng Djaelani. Namun gagal, kecuali Ateng Djaelani, sehingga di kalangan pimpinan DI dia dianggap pengkhianat.

Pada 1976 muncul kasus Komando Jihad (Komji) yang merupakan muslihat cerdik Ali Moertopo. Menggunakan istilah Islam sebagai perangkap menjebak umat Islam. Pada mulanya, Ali Moertopo mengajak para petinggi DI untuk menghadapi bahaya komunisme dari Utara (Vietnam). Ketika itu Vietnam yang komunis berhasil mengalahkan tentara Amerika (1975). Perang Vietnam berlangsung sejak 1961. Kemenangan komunisme Vietnam, kemudian dijadikan momok dan ancaman bagi Indonesia yang sejak awal Orde Baru sudah menjadi ’sekutu’ AS. Karena, sejak awal 1970-an sudah terlihat kecenderungan bahwa AS akan dikalahkan oleh kekuatan komunis Vietnam.

Dengan alasan menghadapi ancaman komunisme dari utara itulah, petinggi DI pasca wafatnya Imam NII, As-Syahid Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, diminta mengorganisasikan laskar, semacam Pam Swakarsa. Dalam waktu relatif singkat terkumpullah ribuan orang dari seluruh penjuru Nusantara, siap menghadapi bahaya komunisme dari utara.

Semangat membela tanah air dan mempertahankan aqidah Islam dari bahaya komunisme inilah yang menjadi alasan bagi sejumlah orang sehingga mau terlibat. Mereka yang berhasil direkrut pada umumnya rakyat kebanyakan, mulai dari pedagang, guru mengaji, guru sekolah umum, bahkan ada juga prajurit TNI. Walau sudah berhasil merekrut ribuan orang, namun tidak ada satu tetes perbuatan radikal pun yang dilakukan mereka. Tiba-tiba, secara licik mereka semua ditangkap, dan dipenjarakan dengan tuduhan hendak mendirikan Negara Islam Indonesia, dituduh subversif, dan diberi label Komando Jihad.

Gerakan Islam dan Intelijen

Hampir tidak ada lembaga Islam pergerakan di Indonesia yang steril dari penetrasi intelijen. Bahkan sejak awal Orde Baru, hal ini sudah mulai dilakukan. Tidak saja dalam rangka memata-matai, pada beberapa kasus justru menjadi ‘arsitek’ bagi terciptanya anarkisme atau gerakan radikal.

Awal tahun 1970, Ali Moertopo ‘menggarap’ Nur Hasan Ubaidah, sehingga berhasil dinobatkan sebagai “Imam” sebuah kelompok puritan ekstrim kanan yang kemudian terkenal dengan nama Islam Jama’ah (IJ). Salah satu ajarannya adalah mengkafirkan orang Islam di luar komunitasnya. Untuk menghindari protes massa akibat ajaran sesat yang dikembangkannya, Lembaga ini berganti nama menjadi Lemkari, kemudian berganti lagi menjadi LDII hingga kini. Jenderal TNI Purn Rudini mantan KASAD yang kemudian menjadi Mendagri, ketika itu berada di belakang perubahan nama dari IJ menjadi Lemkari, dan menjadi salah satu unsur pendukung GOLKAR terutama sejak Pemilu 1971. Oleh MUI, IJ atau Lemkari atau Darul Hadits dinyatakan sebagai aliran sesat. Bahkan Kejaksaan Agung telah mengeluarkan pelarangan di tahun 1971, melalui Surat Keputusan Jaksa Agung RI No: Kep-089/D.A./10/1971.

Meski tidak berhasil memproduksi berbagai tindakan radikal, setidaknya Ali Moertopo –kemudian dilanjutkan oleh Rudini– melalui Nur Hasan Ubaidah dan Islam Jama’ah-nya telah berhasil mendiskreditkan Islam sebagai sosok yang menakutkan, pemecah belah, bahkan sumber anarkisme.

Pada tahun 1978, intelijen berhasil membina dan menyusupkan Hasan Baw, mahasiswa IAIN Jogjakarta, ke dalam gerakan Warman, yang terkenal dengan serangkaian aksi radikalnya dengan sebutan Teror Warman di Jawa Tengah.

Tahun 1981 Najamuddin disusupkan ke dalam gerakan Jama’ah Imran di Cimahi, Jawa Barat. Najamuddin pula lah yang merancang aksi anarkis berupa penyerbuan Polsek Cicendo, bahkan merancang aksi pembajakan pesawat Garuda. Peristiwa ini dikenal dengan kasus “Pembajakan Woyla”. Salah seorang “sutradara” pembajakan Woyla adalah Mulyani (belakangan lebih dikenal dengan nama A. Yani Wahid, kini almarhum). Sebagai “sutradara” ia tidak ikut dalam aksi pembajakan, namun segala persiapan pembajakan berada di tangannya.

Semasa hidupnya, almarhum berkawan karib dengan AM Hendropriyono, bahkan ia menjadi motor penggerak di dalam mencetuskan konsep *ishlah* untuk kasus Lampung Berdarah. Selain itu, almarhum juga pernah menjadi staf Menkopolkam semasa dijabat Jenderal SBY. Bahkan almarhum ikut pula mensukseskan SBY hingga mencapai puncak sebagai Presiden RI.

Stigmatisasi ala Komando Jihad, juga terjadi pada kelompok pengajian pimpinan Imran bin Zein ini. Sebagai sebuah kelompok, pemuda-pemuda bersemangat kala itu sama sekali tidak menyebut dirinya sebagai Jama’ah Imran. Barulah setelah pecah kasus penyerbuan Polsek Cicendo dan Pembajakan Woyla, kelompok ini diberi label Jama’ah Imran oleh aparat berwenang.

Sekalipun pada tahun 1983 Ali Moertopo mati mendadak di Gedung Dewan Pers (jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat), namun kebijakan rekayasa intelijennya tetap berlanjut. Tahun 1986, gerakan Usrah pimpinan Ibnu Thayib kesusupan Syahroni dan Syafki, mantan preman blok M, yang menyebabkan timbulnya sebuah peristiwa berdarah, sehingga, membawa tokoh-tokoh kelompok ini masuk bui. Tahun 1988, Ibnu Thayib diberi ‘order’ sebagai umpan yang ternyata meleset, karena umpan itu tidak digubris. Tetapi, kemudian ‘ditelan’ oleh Nur Hidayat, seorang mantan karateka Nasional yang pernah menjadi bagian dari gerakan Usrah Ibnu Thayib. Lalu, pada Februari 1989, terjadilah tragedi yang terkenal dengan Lampung Berdarah di dusun Talangsari III, desa Rajabasa Lama, Lampung Tengah. Pembantaian yang menyebabkan tewasnya ratusan orang, termasuk anak-anak dan wanita, dipimpin langsung oleh AM Hendropriyono, Komandan Korem 043 Garuda Hitam, Lampung kala itu.

Pada tahun 1994, di Pandeglang terjadi penangkapan besar-besaran terhadap 800 lebih jamaah NII KW-9. Mereka yang ditangkap aparat itu adalah mantan anggota NII KW-9 pimpinan Abu Toto alias Panji Gumilang. Di hadapan aparat mereka mengaku baru saja melepaskan diri dari keanggotaan NII KW-9, serta menjelaskan bahwa pimpinan mereka adalah Abu Toto. Mereka semua akhirnya dijebloskan ke penjara dengan masa tahanan paling rendah 2-3 minggu, namun sosok yang bernama Abu Toto sama sekali tidak disentuh aparat.

Siapa Abu Toto? Menurut Mohammad Soebari, Mantan Kabag Keuangan DPR RI dan tokoh elite KW-9, di tahun 1980 ketika elite NII KW-9 ditangkap Ali Moertopo, Abu Toto kabur ke Sabah sambil membawa lari uang jamaah sebanyak dua miliar rupiah. Toto muncul kembali sekitar tahun 1988-1989 dan bergabung dengan Karim Hasan yang secara ideologis sudah berbeda dengan Soebari. Toto berhasil meyakinkan Karim Hasan yang secara aqidah sudah menyimpang itu untuk ‘kembali’ kepada NII. Padahal, di tahun 1983, Karim Hasan sudah menyatakan keluar dari NII faksi Adah Djaelani.

Tahun 1992, H. Rais Ahmad yang ketika itu menjabat sebagai pimpinan NII KW-9 ditangkap aparat. Namun, Toto yang juga petinggi KW-9 tidak tersentuh aparat. H. Rais akhirnya mendekam di tahanan hingga 1997 tanpa proses peradilan, hingga akhir hayatnya. Setelah H Rais ditangkap (1992), Toto pun leluasa mengambil tongkat estafet kepemimpinan NII KW-9 yang terus melanggengkan doktrin sesat ala Lembaga Kerasulan yang disebarkan Karim Hasan, hingga kini.

Seluruh peristiwa penangkapan jamaah NII KW-9 di tahun 1992 dan 1994, adalah atas laporan Toto sendiri. Menurut sumber dari kalangan pergerakan, sudah sejak 1986 Toto direkrut aparat, disuruh pulang dari pelariannya, kemudian ‘membangun kembali NII’ setelah sebelumnya masuk ke dalam lingkaran Karim Hasan, tokoh sekte Lembaga Kerasulan.

Pada tanggal 27 Agustus 1999, masyarakat pergerakan dikejutkan oleh sebuah pemberitaan berkenaan dengan diresmikannya sebuah pesantren oleh presiden BJ Habibie, di Indramayu. Pesantren termegah di Asia Tenggara itu bernama Ma’had Al-Zaytun, yang dipimpin oleh Syaikh Al-Ma’had AS Panji Gumilang.

Yang membuat kalangan pergerakan terkejut bukanlah kemegahan pesantren yangvberdiri di tengah-tengah kemiskinan rakyat sekitarnya, tetapi terutama tertuju kepada sosok yang bernama AS Panji Gumilang, yang tak lain adalah Abu Toto, alias Toto Salam, yang pernah memfitnah H Rais (1992) hingga masuk penjara, yang pernah melaporkan 800 lebih jamaahnya sendiri (jamaah NII KW-9) sehinga ditangkap aparat (tahun 1994), karena mereka melepaskan keanggotaannya di KW-9 dan tidak mengakui kepemimpinan Toto.

Tanggal 5 Juli 2004, masyarakat kembali dikejutkan oleh pemberitaan seputar pilpres putaran pertama, yaitu ketika Al-Zaytun berubah sementara menjadi ‘TPS Khusus’ yang menampung puluhan ribu suara (24.878 jiwa) untuk mendukung capres Jenderal Wiranto. Ketika itu, puluhan armada TNI-AD hilir-mudik mengangkut ribuan orang dari luar Indramayu yang akan memberikan suaranya di TPS Khusus tersebut. Sayangnya kemudian hasil dari TPS Khusus ini dianulir.

Pada Pemilu Legislatif 5 April 2004, terdapat sekitar 11.563 pemilih yang tersebar di 39 TPS Khusus Al-Zaytun, hampir seluruhnya (92,84 persen) diberikan kepada PKPB pimpinan Jenderal Hartono dan Mbak Tutut. Selebihnya (618 suara) diberikan kepada Partai Golkar pimpinan Akbar Tanjung.

Dari fakta-fakta ini, adalah masuk akal bila muncul wacana atau bahkan kesimpulan tentang kedekatan (atau bahkan keterkaitan) antara Toto alias Panji Gumilang dengan petinggi militer Orde Baru, Partai Golkar mesin politik Orde Baru, dan tokoh Orde Baru lainnya, termasuk intelejen. Pada 14 Mei 2003, Jenderal Hendropriyono dalam kapasitasnya sebagai Kepala BIN (Badan Intelejen Negara), atas nama Presiden Megawati, memenuhi undangan Panji Gumilang untuk menancapkan patok pertama bangunan gedung pembelajaran yang diberi nama *Gedung Doktor Insinyur Haji Ahmad Soekarno*. Kehadiran Jenderal Hendropriyono ketika itu, diikuti hampir seluruh pejabat tinggi BIN.

Sebelumnya, sekitar akhir 1999, ZA Maulani Kepala BAKIN saat itu pernah membawa pesan AS Panji Gumilang kepada Al Chaidar untuk tidak menerbitkan buku yang mengupas sepak terjang Toto Salam dan keberadaan Al-Zaytun. Beberapa bulan sebelum buku tersebut terbit, Al Chaidar diajak oleh Zaenal Muttaqin, Pemred Sabili kala itu ke rumah makan Sate Pancoran. Ternyata di tempat itu sudah menanti ZA Maulani. Al Chaidar mau menghentikan rencana penerbitan buku tersebut dengan imbalan satu miliar rupiah. Nampaknya tidak ada kesepakatan di antara mereka, dan sebagaimana telah sama-sama diketahui, buku tersebut terbit perdana pada Januari 2000, berjudul *Sepak Terjang KW9 Abu Toto*, dan hampir setiap bulan mengalami cetak ulang.

Zaenal Muttaqin, mantan aktivis Tarbiyah (Ikhwanul Muslimin) ini memang dikenal dekat dengan kalangan jenderal, seperti ZA Maulani, Muchdi PR (terakhir menjabat sebagai salah satu Deputy BIN di bawah Hendropriyono), Letjen Prabowo Subianto, Brigjen Adityawarman Thaha, Mayjen Kivlan Zein yang oleh Abdurrahman Wahid pernah disebut dengan julukan “Mayjen K” ketika kasus Ambon pertama kali meledak.

Sebelum kasus penimbunan senjata oleh Brigjen Koesmayadi diungkap oleh KSAD Jenderal TNI Djoko Santoso (29 Juni 2006), beberapa tahun sebelumnya sejumlah aktivis Islam pernah melaporkan kepada aparat kepolisian tentang adanya timbunan senjata di Al-Zaytun, pada sebuah tempat yang dinamakan bunker. Laporan itu baru ditindak-lanjuti aparat kepolisian beberapa bulan kemudian, setelah ratusan senjata itu dipindahkan ke tempat lain, dan bunker tempat penyimpanan senjata sudah berubah fungsi. Senjata-senjata itu milik seorang jenderal aktif yang sangat berpengaruh pada masanya.

Dari fakta-fakta di atas, nampaknya sulit untuk mencegah bila ada yang menyimpulkan bahwa Toto adalah sosok yang disusupkan ke dalam gerakan Islam, dengan proyek mercusuarnya berupa Ma’had Al-Zaytun. Namun, kebijakan susup-menyusup agaknya tidak berhenti sampai di situ. Salah satu tokohnya adalah Haris. Pada tahun 2000 ketika sejumlah tokoh Islam pro Syari’at menyelenggarakan Kongres Mujahidin pertama pada 5-7 Agustus, sosok Haris sudah ambil bagian dengan peranan yang cukup signifikan, sehingga ia bisa menjalin kontak ke kalangan tokoh Islam. Sebelum berkiprah di Kongres Mujahidin, sosok Haris sudah lebih dulu malang-melintang di berbagai gerakan Islam, menyusup melalui “pintu gerbang”-nya yaitu Ustadz Rani Yunsih, salah seorang tokoh Islam pergerakan, kini almarhum.

Belakangan diketahui, Haris mengaku ditugasi untuk aktif mengarahkan agar rekomendasi yang ditelurkan Kongres Mujahidin adalah institusi bernama “Jama’ah Islamiyah”. Namun gagal, karena Kongres ternyata melahirkan lembaga tansiq bernama Majelis Mujahidin, hingga sekarang.

Jadi, melalui jejak intel penyusup ini, diketahui bahwa sejak awal memang sudah ada kekuatan yang berusaha mewujudkan JI di Indonesia secara formal. Bahkan hingga kini, masih tetap ada keinginan untuk mengkaitkan antara MM dengan JI. Antara lain sebagaimana analisa yang dibangun Maftuh dan kawan-kawan melalui buku berjudul ” *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopaedia*”.

Ketika pecah tragedi WTC 11 September 2001, Haris –perwira menengah sebuah angkatan yang bekerja untuk badan intelijen, dan disusupkan ke MM– mengatakan, bahwa MM aman. Maksudnya jauh dari tindakan radikal apalagi terorisme. Sebagai sosok yang pandai bergaul, Haris pasti tahu persis siapa Ustadz Ba’asyir, terutama ketidak terkaitannya dengan JI, termasuk *track record* Ustadz Ba’asyir yang tidak pernah terkait tindak kekerasan. Itu semua tentu sudah dilaporkan Haris kepada institusinya.

Sosok Haris sebenarnya bisa dijadikan bukti, bahwa Ustadz Ba’asyir sama sekali jauh dari apa yang dituduhkan kepada beliau selama ini. Namun, mengapa beliau tetap saja ditahan? Nampaknya, aparat penegak hukum termasuk aparat intelijen, ketika itu sekadar melaksanakan order, mengikuti kehendak Presiden AS, George Walker Bush. Terbukti, ketika pemerintah SBY membebaskan Ba’asyir, yang paling sewot dan ribut justru PM Australia, Jhon Howard, sekutu AS.

Salah satu bukti adanya kepentingan asing yang berupaya mengkait-kaitkan Majelis Mujahidin dengan kegiatan terorisme, bisa diperoleh dari pengakuan Asep Rahmatan Kusuma, yang pengakuannya pernah dipublikasikan majalah berita mingguan GATRA.

Pada GATRA edisi 4 Januari 2006, Rahmatan mengakui bahwa ia pernah diperintah oleh CIA untuk mengirimkan anggota MM naik bus dari Garut ke Bandung pukul 05.00. Kelak, pada bus itu akan ditaruh bahan peledak. Sehingga, saat bus dihadang, ada orang MM yang diringkus. Menurut Asep Rahmatan Kusuma, ini merupakan rekayasa untuk menjebak anggota MM. Namun, “Alhamdulillah” rekayasa jahat itu gagal alias tidak berhasil.

Penyusupan agen intel ke dalam tubuh Majelis Mujahidin memang tidak selalu bertujuan untuk menjebak. Sebagaimana dilakukan oleh mantan Komandan Laskar Kristus Evangelist Wilayah Indonesia Timur, Andronikus Kaparang, M.Th, alias Lalu Muhammad Hasan alias Ihsan, yang menyusup ke MM dengan tujuan melacak mata rantai hubungan Majelis Mujahidin dengan Al Qaidah pimpinan Usamah bin Ladin. Juga, menelusuri sumber dana, dan kemungkinan keterlibatan Majelis Mujahidin dalam permusuhan dengan umat Kristen. Namun, Andronikus tidak menemukan keterlibatan Majelis Mujahidin atas kecurigaannya tersebut.

Pengakuan ini disampaikan Andronikus pada tanggal 9 Juli 2006, di Markaz Pusat Majelis Mujahidin, Jogjakarta. Memperalat Negara Sebagai institusi Islam yang berjuang bagi diterapkannya Syari’at Islam di lembaga negara, tanpa harus kehilangan kewaspadaan seorang mujahid, kehadiran agen intel ke dalam tubuh Majelis Mujahidin, bukanlah peristiwa yang terlalu mencekam. Selama ia hanya berusaha memastikan ada-tidaknya keterkaitan MM dengan aneka aksi terorisme yang pernah terjadi di Indonesia, maka penyusupan itu hanyalah sia-sia belaka. Karena, pasti sang agen tidak akan pernah menemukan bukti-bukti yang signifikan. Majelis Mujahidin hanya khawatir, bila kehadiran agen intel tadi tidak sekadar menggali informasi, tetapi melakukan serangkaian jebakan dan rekayasa untuk mengadu domba, menjebak, memfitnah, atau membenturkan MM dengan penguasa, dengan mengaitkan aksi radikal maupun terorisme yang pernah atau akan terjadi.

Sebagai instistusi dakwah dan jihad, bagi Majelis mujahidin, intel juga manusia, yang menjadi objek da’wah bagi pentingnya penegakan Syari’ah Islam di Indonesia. Sejauh gerakan Islam konsekuen menjadikan Syari’at Islam sebagai parameter utama dalam mengawal setiap aktivitas, program, termasuk pola berpikir tokoh-tokohnya, tidak ada hal yang harus dikhawatirkan. Harus dihilangkan cara pandang sebagai orang kalah, yaitu merasa menjadi korban konspirasi, merasa diperalat pihak lain, atau dijebak ideologi tertentu. Mengapa kita tidak berpikir sebaliknya, memposisikan gerakan Islam sebagai agen perubahan, bukan sebagai obyek penderita. Sehingga, bergaul dengan siapa saja, tidak seharusnya membuat kita kehilangan apa pun jua.

Menurut Al-Qur’an, Islam senantiasa bersikap bersahabat dengan siapa saja yang suka berbersahabat, berdamai dengan siapa saja yang ingin damai, dan juga siap melawan terhadap siapa saja yang mengusiknya. Melawan siapa saja yang mencetuskan fitnah, termasuk mereka yang tidak membiarkan pemikiran Islam berkembang bebas, atau orang yang hendak memaksakan ideologi tertentu pada kaum Muslimin. Siap melawan, baik melalui perang intelektual, taktik dan strategi, maupun menggunakan sarana fisik. Karena, kekuatan Syari’ah Islam pada seorang Muslim adalah jaminan bagi keselamatan jiwanya, hartanya, dan kehormatannya. Manakala komitmen pada Syari’ah Islam melemah, kaum Muslimin akan mudah menjadi sasaran pertumpahan darah, dan adu domba. Harta kekayaan serta kehormatan mereka akan menjadi obyek penjarahan musuh-musuhnya.

Aktivitas dakwah dan jihad, menyeru penegakan Syari’ah Islam, tidaklah bertentangan dengan konstitusi negara. Juga, sama sekali tidak berpotensi menimbulkan disintegrasi. Hasil penyusupan Haris dan Andronikus, seharusnya sudah bisa menjadi kontribusi berharga bagi badan intelijen untuk sampai pada sebuah kesimpulan, bahwa Majelis Mujahidin sama sekali tidak terkait dan tidak bisa dikait-kaitkan, apapun alasannya, dengan radikalisme dan terorisme. Kalau badan intelijen merupakan alat negara, akan lebih produktif bila aktivitasnya ditujukan untuk memata-matai berbagai tindakan yang berpotensi merugikan negara, seperti *illegal logging* (pembalakan liar), prostitusi, peredaran narkoba, penjualan bayi, preman, perkosaan, uang palsu, penyelundupan BBM, penambangan pasir liar, korupsi, penyelewengan dana BLBI yang mencapai triliunan rupiah, penimbunan senjata (dan jual-beli senjata organik kepada pihak-pihak yang tidak layak).

Masih sangat banyak jagat persoalan yang seharusnya menjadi objek badan intelijen ketimbang memata-matai MM, ataupun gerakan Islam lainnya, yang menyerukan kepada penegakan Syari’ah Islam. Sebagai alat negara, badan intelijen seharusnya bisa menemukan sebab-sebab mengapa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, misalnya, bisa direbut oleh Malaysia. Apa sebenarnya yang telah dilakukan aparat terkait sehingga kedua pulau itu bisa lepas begitu saja? Namun, jika kerja intelijen cuma mengobok-obok Majelis Mujahidin, padahal di luar sana banyak pihak sedang melakukan aneka kegiatan yang berpotensi menghancurkan NKRI, maka jawab lah pertanyaan ini: Benarkah intelijen sebagai alat negara, atau cuma memperalat negara guna kepentingan politik rezim yang berkuasa? Atau, untuk memuaskan negara asing seperti AS dan sekutunya, sehingga pemerintah bisa mendapat kucuran dana pinjaman (hutang) yang akan membebani generasi mendatang? Jika hanya itu, “masya Allah”, betapa nista dan tidak berdayanya akal sehat sebagian aparat di negeri ini.