Rakyat dan Operasional Aparat Negara di daerah Kepulauan Indonesia membutuhkan 1000 -1500 Pesawat Amfibi di Tahun 2012

BANDUNG - Minimal 1000 - 1500 Pesawat Udara Amfibi adalah kebutuhan mendesak menghadapi ditahun 2012 mengingat negara kepulauan kita menjawab tantangan kebutuhan angkutan udara yg cepat dan Murah yang akan menjawab tantangan zaman atas meningkatnya mobilitas ekonomi Rakyat antar Pulau ini kebutuhan mayoritas rakyat di kepulauaan adalah wajib di fasilitasi Pemerintah Bp Sulio Bambang Yudono beserta keseriusan Perangkat Kementerian terkait

Ini juga alat pemukul Militercepat Dalam menjawab setiap usaha yang merongrong kedaulatan laut serta kepulauan diseluruh wilayah Negara Kepulauan Republik Indonesia Apibila didudukung DPR ini akan mengangkat kembali citra Para Anggota DPR, DPRD membuat Noktah sejarah bahwa DPR RI periode 2009 - 2014 akan mengangkat kembali kehormatan dan citra Anggota & lembaga DPR setelah Citra Anggota dan Lembaga DPR sepanjang tahun 2011 sangat buruk citra Para Anggota baik secara kelembagaan DPR ataupun DPRD

Apabila Pemerintah dengan dukungan DPR serta Kemauan Politik Pemerintah menjawab kebutuhan mobilitas rakyat antar pulau pulau diseluruh wilayah kedaulatan R.I siap mendukung Pemerintah agar bersedia Membiayai Produksi Pesawat Amfibi Oleh PT D.I karena mendesak dbutuhkan 1000 sampai dengan 1500 Pesawat Udara Amfibi Pesawat Amfibi oleh Rakyat & Aparat Negara membuthkan Pesawat - Pesawat Udara Amfibi yang dapat Tinggal landas dan Mendarat di Perairan Laut Tenang sangat dibutuhkan oleh Rakyat yang hidup diPulau - pulau Mari Kita Canangkan dan Mengajak seluruh Komponen Bangsa sosialisakan kepada rakyat dibantu aparat Pemerintah Setempat agar rakyat nya tidak takut Pada Laut

Mutlak Segara dibutuhkan Pembangunan 684 Pusat sarana Pendaratan Pesawat Amphibi oleh Aparat Negara baik itu disetiap Pelabuhan Laut di Seluruh Indonesia ataupun Pulau - pulau diseluruh kepulauan Nusantara

Mata Pendidikan Maritim agar dijadikan mata pendidikan wajib yang harus diajarkan pada setiap statra tingkat pendidikan yang ada di mayarakat adalah Kewajiban Kita Seluruh segenap Komponen Bangsa untuk mensosia]isasi kan pada Setiap rakyat Indonesia bahwa Indonesia adalah Negara Maritim yang berdaulat dibantu dinas Penerangan Aparat Setempat agar rakyat nya tidak takut oleh laut Jangan pernah mau baik secara sadar atau tidak bahwa sekarang kita telah Dibius oleh banyak Propaganda Asing agar Takut akan laut Sehingga Lebih mudah untuk mereka mengatur Lalulintas Laut Dan menjaga kedaulatan Laut Negara Kepulauan Republik Indonesia

Pesawat amfibi berkapasitas 12 penumpang yang akan menjadi lini produksi baru PT Dirgantara Indonesia (DI) di luar produksi yang sudah digarap mulai mendapat sambutan hangat dari pasar dalam negeri.

Saat ini, BUMN strategis itu tengah getol melakukan roadshow guna menawarkan pesawat hasil produksi di bawah lisensi pabrikan Dornier Seawings, Jerman ke pemerintah-pemerintah daerah. Dalam dua bulan terakhir, pabrikan pesawat yang berbasis di Bandung itu menyasar kawasan Indonesia timur. Tinggal adakah Kemauan Politik dari Pemerintah ,yang didukung oleh DPR RI Pasti masarakyat dibeberapa kepulauan akan bangkit Perekonomian nya Jenis Pesawat pesawat Amphibi adalah mutlak dibutuhkan Negara Kepulauan , Terbukti dalam Road Show dinilai cocok dengan karakteristik pesawat yang dapat menghubungkan antar-kepulauan dan daerah terpencil. "Di Manado, pesawat itu mendapat respon positif, tapi mereka mempertimbangkan dulu segi pendanaannya. Bulan ini kami melakukannya di Mataram," kata Jubir PT DI, Rakhendi Triyatna saat dihubungi di Bandung,

Menurut dia, roadshow itu akan dilakukan selama dua tahun. Sebagai tahap awal, proses pemasaran itu akan digulirkan selama empat bulan ke depan sejak April lalu. Estimasi PT DI, Indonesia membutuhkan sedikitnya 1500 pesawat jenis tersebut dalam lima sampai sepuluh tahun mendatang. baik untuk kebutan ekonomi dan militer

Pesawat itu dapat mendarat dan terbang dengan landasan air seperti laut di samping landasan konvesional. Keberadaannya yang bersifat multifungsi seperti untuk kelancaran fungsi pemerintahan, bisnis, hingga pariwisata dianggap bakal mampu menggerakan roda ekonomi kawasan.

"Desainnya milik Dornier. Begitu ada pesanan, kami tinggal memproduksinya. Satu unit bisa diselesaikan antara 1 sampai 1,5 tahun. Hampir keseluruhan pemda kami garap dalam pemasaran ini. Tak menutup kemungkinan kementerian tertentu menjadi acuan sasaran strategi ," jelasnya dalam satu kesempatan. memaksimalkan Hasil Produksi secara massal/ mass product

Dengan keyakinan itu, pabrik pesawat nasional tersebut yakin pesawat multiguna tersebut yang dapat pula difungsikan sebagai angkutan kargo bakal mendapatkan pasar di Tanah Air. Meski demikian, Rakhendi enggan menyebutkan berapa harga yang dilepas bagi satu unit pesawat amfibi yang dikendalikan dua kru itu ke konsumen.
0


Sebenarnya hal ini sudah dilakukan sejak lama pasca Proklamasi Kemerdekaan dengan berdirinya Indonesian Airways dan kemudian dilakukan TNI-AU oleh DAUM (Djawatan Angkutan Udara Militer) untuk menghubungkan daerah-daerah terisolir di Indonesia. Salah satu jenis pesawat yang menjadi andalan adalah PBY5A Catalina (amphibi) RI-006 dengan pilot James Fleming dan Abdul Fatah. Lucunya setelah 63 tahun Indonesia merdeka tipe amphibi sudah jarang terlihat lagi di bandara, palingan Cessna Caravan milik sebuah perusahaan charter swasta nasional selebihnya capungnya MAF.

Singkat kata singkat cerita, masih banyak tempat-tempat yang berpotensi di tanah air namun keterbatasan alat transportasi menyebabkan mandeknya laju pembangunan ditanah air, yang akhirnya berakibat mandeknya potensi pendapatan masyarakat pula. Penerbangan perintis yang mblusuk (masuk sampai ujungnya dunia) adalah jawaban yang reasonable pada kondisi keuangan negeri kita yang tidak kunjung membaik. Bukan ngejek, kenyataannya transporasi air baik sungai, danau dan penyebrangan maupun pelayaran antar pulau memakan waktu yang lama. Apalagi jalan darat dimasa krisis yang nggak selesai-selesai ini. Hanya saja dibutuhkan inovasi usaha dengan mengganti avtur/avgas dengan mogas (Pertamax Plus) atau solar karena harga avtur/avgas yang makin tinggi toh sudah banyak pabrikan ternama yang memproduksi mesin yang certified untuk kebutuhan ini.

Jika saja pemda atau pengusaha angkutan udara jeli, Twin Otter DHC-6 dapat dipasangi float untuk kebutuhan operasi amphibi. Siapa sih yang menyangsikan keandalan Twin Otter untuk nyari duit? Selain payloadnya lumayan, berang-berang ini lincah untuk mblusuk ke airstrip yang nggak punya final sekalipun macam di Ilu- Irian Jaya. Tanyakan saja salah satu penerbang Twin Otter yang sekarang terbang di Qatar dengan A330. Dengan float tidak akan mengurangi kelincahan pesawat ini untuk beroperasi seperti biasanya. Ditambah lagi jika mau memodifikasi dapurpacu dengan certified biofuel engine dari jarak/jelantah yang kini ditawarkan di internet, maka biaya operasional akan makin ditekan, hanya saja bau exhaustnya akan bervariasi dari ayam goreng sampai ikan asin (just kidding). Namun, sekarang bisnisman mana yang percaya ide kreatif namun “gila” seperti ini.

Penulis pernah menulis di tabloid lokal Lampung membahas peluang-peluang bisnis dengan amphibian namun tidak ada minat sama sekali dari pebisnis lokal. Suatu yang patut disayangkan karena Lampung adalah melting pot Indonesia sejati karena mayoritas bermukim suku Jawa, Bali, Lampung, Bugis dan Jaseng (Jawa Serang - sebutan warga Lampung yang berasal dari Banten) dan suku-suku Indonesia lainnya yang merupakan faktor pendukung untuk pariwisata. Selain itu penduduk Lampung banyak yang berpenghasilan tinggi terutama dari perkebunan kopi, nanas dan pisang, dan perikanan. Tingginya penghasilan tidak dibarengi dengan mobilitas yang baik sehingga pemerataan didaerah pedalaman tidak baik, sudah rahasia umum jika petani kopi Lampung memiliki kulkas, TV besar dan barang mewah lain padahal tidak terjangkau listrik. Alhasil kulkas mereka hanya digunakan untuk lemari pakaian, ini kenyataan!

Rasanya under estimate jika orang mengatakan penduduk pedalaman tidak mampu menggunakan jasa transportasi udara, karena kelihatannya tidak hanya di Sumatera saja penduduk pedalaman memiliki kemampuan finansial cukup. Di Kalimantan dan Irian sudah dibuktikan oleh penerbangan-penerbangan misi yang melayani rute pedalaman. Berhubung Indonesia memiliki topografi yang didominasi perairan daripada daratan maka amphibi-lah yang bisa memenuhi tantangan alamiah di negara kita. Ditambah dengan sarana pendukung yang relatif lebih murah daripada bandara biasa rasanya jawaban untuk membuka isolasi pedalaman amphibian adalah jawaban yang pas untuk Indonesia. Yang harus dicermati adalah pemilihan pesawat yang tepat agar pengusaha bisa untung dan tetap memenuhi standar kelaikan penerbangan.


Pesawat amfibi selain bisa untuk transportasi orang dan barang juga andal dijadikan pemadam kebakaran, baik kelas emprit seperti CL-45 dari Bombardier Kanada atau Be-12 “Tchaika” dari Rusia. Khusus untuk Tchaika selain dapat untuk melayani angkutan sipil pesawat ini masih digunakan untuk pemadam kebakaran dan patroli maritim anti kapal selam jarak sedang oleh negara bekas Uni Sovyet. Toh ketika penulis surfing di web Beriev, mereka masih memproduksi tipe ini. Dan kini Beriev memproduksi Be-112 yang katanya cocok untuk perintis dengan 27 penumpang, MTOW 11 ton maximal payload 2.350 kg, masih katanya, ground/water takeoff roll 860m sedangkan landing roll 515m. Jika menggunakan 2хРТ6А-67R Be-112 bisa dikebut sampai 230 knots sedangkan economic cruise 205 knots, kayaknya bisa dicoba untuk Pemda yang memiliki banyak daerah terpencil namun masih terbatas dananya untuk menyediakan jalan propinsi atau kabupaten. Repotnya, membuka pikiran birokrat di daerah untuk menggunakan moda transport ini entah karena pola pikir yang masih tradisional dan cenderung berbelit-belit, tahu toh maksudnya? Padahal dengan membuka isolasi akan menambah Pendapatan Asli Daerah bersangkutan sekaligus mensejahterakan warga setempat. Kerjasama operasi mungkin bisa jadi solusi yang pas jika Pemda belum memiliki AOC untuk CASR 135 atau 121. Selain itu toh jika personil Pemda selama ini menggunakan pesawat untuk perjalanan dinas dengan pesawat komersial reguler, cara ini menghemat Biaya Perjalanan Dinas.

Sedangkan diatas kelas itu pemerintah Indonesia pernah menggunakan Be-200 untuk memadamkam kebakaran di Sumatera dan Kalimantan. Daripada menyewa terus dari luar negeri, Pemda bisa memiliki secara patungan atau menyewakan pada Pemda lain yang memiliki kerawanan yang sama. Keunggulan amphibian fire fighter ini adalah turn over yang singkat mulai mengeduk 12 m3 (12 ton) air dan menyiramkannya kemudian mengeduk lagi. Air yang disiramkan diambil dari perairan pantai maupun sungai yang banyak terdapat di tanah air. Pendek kata sortie per hari yang mampu dilakukan jauh lebih banyak daripada fire fighter non amphibi seperti yang digunakan di negara Paman Sam seperti yang pernah penulis lihat saat commercial training di California. Perlu ada pesawat ginian karena dongkol juga setiap terbang saat kemarau selalu berurusan dengan jarak pandang yang terbatas karena asap.

Penulis tertarik dengan jenis Be-200 karena konfigurasinya yang sewaktu-waktu bisa diubah menjadi pesawat berpenumpang sekitar 75 orang katanya. Dengan 2 mesin jetnya jenis ini lumayan untuk jadi pengganti pesawat legendaris Garuda seperti F-28 atau sekelas diatasnya yaitu DC-9. Keunggulan pesawat yang multi role sepertinya tidak menjadi perhatian para pembuat keputusan, entah kenapa, tapi mudah-mudahan ada alasan terbaik sehingga mereka tidak memilih pesawat multi role. Apalagi jika operator dibawah CASR 135 alias charteran, mereka bisa switch konfigurasi pesawatnya menjadi apapun pesanan pengguna jasanya. Namun kok kayaknya dari negara-negara barat (terutama Amerika) penulis belum pernah mendengar tipe yang sekelas, apakah eksperimen mereka tertinggal atau nggak interest dengan amphibi karena runway yang begitu banyak dinegaranya?

Masih dari kelas amphibi Rusia, ada wahana Ekranoplane yang menggunakan ground effect untuk mengangkat badan pesawat sehingga melayang diatas ombak. Ekranoplane tipe Orlenok dengan payload 140 ton (majalah Angkasa No.11, 1998) agaknya bisa dipertimbangkan penggunaannya, selain itu ada kelas Lun yang payload-nya 400 ton saat butuh raksasa pengangkut. Lebih dari itu mungkin militer kita bisa mempertimbangkan penggunaan “monster Laut Kaspi” yang panjangnya 100m dan payload 554 ton dengan speed 500km/jam untuk memanggul 6 rudal permukaan-permukaan 3M80 ‘Moskit’. Ketimbang Jetfoil yang masih menyentuh air saat jelajah, pasti keunggulan speednya jauh unggul karena menggunakan ground effect. Dengan kecepatan yang tinggi dan daya angkut yang besar wahana ini cocok dijadikan platform pencegat / Marine Patrol Aircraft / Vessel militer Indonesia.


Mungkin wahana Ekranoplane ini bisa mengefisienkan semua ongkos mulai investasi hingga operasional sehingga jadi andalan untuk PT. ASDP bahkan PELNI ketimbang bikin jembatan antar pulau yang ambisius. Toh negeri maju macam Inggris masih menggunakan Hovercraft untuk mengarungi selatnya. Ironisnya ada pegawai pemerintahan yang mengatakan hal ini sulit dilakukan, karena efesiensi biaya berarti sulit untuk dijadikan lahan korupsi. Sebel juga tiap wacana efesiensi yang baru ada dipikiran saja, sudah ada wacana tolakan dari kalangan birokrasi. Harus kembali diingat karena Indonesia adalah negara kepulauan, pola pikir kita harus sesuai dengan kondisi negeri kita. Bagaimana kita mengarungi dan menjaga lautan kita jika wahana yang digunakan ibaratnya masih berupa sampan atau sepeda air?

Mungkin kebanyakan owner usaha transportasi kita masih terpengaruh visi dari negara asing yang kondisinya berbeda dengan Indonesia yang negara kepulauan, atau jangan-jangan cuma penulis yang terlampau idealis dan tidak membumi sehingga tidak memiliki visi yang pas dengan keadaan Indonesia saat ini? Untuk transportasi Indonesia penulis rasa motto TNI-AL dan TNI-AU digabungkan saja menjadi “Di laut dan angkasa tanah air kita jaya”. Jayalah Indonesiaku, bangkitlah Segera dari keterpurukan ketidak Mampuan Negara Kita yang berkelanjutan.

Setengah Abad setelah Trikora

Oleh Toeti Adhitama

Ungkapan dalam `OPM' rasanya valid saja, apabila Papua Barat memang bukan bagian dari wilayah Hindia Belanda yang dijajah Belanda, yang pada 17 Agustus 1945 memproklamasikan diri sebagai negara Republik Indonesia yang merdeka.

GEJOLAK di Papua B a r a t m e n u n t u t upaya keras untuk membuat langkahlangkah strategis mencegah kerusuhan berkala yang meledak di provinsi tersebut sejak Operasi Trikora (Trikomando Rakyat) setengah abad lalu.

Operasi selama dua tahun itu berlaku setelah pengumuman Presiden Soekarno di Yogyakarta, 19 Desember 1961. Dampak Trikora terhadap sta bilitas nasional dan wawasan Nusantara pernah diseminarkan di Jakarta seperempat abad yang lalu, tepatnya 19 Desember 1986, dalam rangka memperingati 25 tahun Trikora.

Dalam seminar itu terungkap sejarah Trikora: pembentukan Komando Mandala di bawah pimpinan Pak Harto untuk mengembalikan Irian Barat (sebutan waktu itu) ke wilayah Indonesia, Operasi Jaya-Wijaya untuk menyerbu Irian Barat, sikap Amerika yang akhirnya mendesak Belanda supaya ke luar dari wilayah tersebut (suatu kebijakan yang rupanya didorong kecenderungan Indonesia untuk bertumpu pada Soviet), dan bagaimana tentara kita mendaratkan pasukan di Irian Barat.

Kisah-kisah menarik di medan laga dan diplomasi itu cukup menggugah perhatian peserta seminar mengenai sejarah NKRI sekitar masa itu, khususnya tentang Papua Barat, yang antara lain disampaikan Dr Roeslan Abdulgani (1914-2005), pelaku sejarah yang menjadi narasumber yang fasih dan cermat. Menurut catatan sejarah, pada 15 Agustus 1962 diadakan perundingan Indonesia-Belanda di Markas PBB di New York.

Pihak Indonesia diwakili Dr Soebandrio. Hasil persetujuan menyebutkan Belanda akan menyerahkan pemerintahan Papua Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), yang pada gilirannya menyerahkan pemerintahan itu kepada Indonesia pada 1 Mei 1963.

Setelah penyerahan pemerintahan Papua Barat, Indonesia membubarkan Dewan Papua dan melarang bendera dan lagu kebangsaan Papua. Keputusan itu ditentang sejumlah pihak di Papua dan melahirkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1965.

Kemungkinan perubahan revolusioner Seminar Desember 1986 itu antara lain menghasilkan kesimpulan bahwa masyarakat yang bersikap dan berperilaku sederhana, dengan lembagalembaga yang belum memadai, hanya mampu mengadaptasi lingkungan mereka, bukan mengubahnya. Sepertiga peserta seminar waktu itu terdiri dari mereka yang berasal dari Papua. Mereka secara beruntun menyampaikan pandangan yang menyentak, yang menyiratkan pertanyaan: Apa arti kejayaan Trikora dan apa efeknya bagi penduduk Papua? Menurut mereka, mereka pun punya andil dalam usaha membebaskan diri dari Belanda. Ada nada mereka merasa terabaikan dan belum diikutsertakan. Itu yang menurut mereka mudah menggoyahkan sikap kebangsaan mereka. Keluhan itu sudah disampaikan 25 tahun lalu; mungkin sudah pula dirasakan jauh sebelum itu dan bahkan berlanjut sampai sekarang.

Permasalahan Papua Barat tentu tidak sederhana. Gubernur Isaac Hindom (periode 1982-1988) waktu itu mengatakan luas wilayah Papua Barat 4x wilayah Jawa, berpenduduk sekitar 1,5 juta jiwa, memakai 300 bahasa, dan tersebar di seluruh wilayah yang sebagian besar boleh dikata belum dibuka.

Apakah kita memiliki dana dan kemampuan untuk perubahan cepat yang bisa diterima rakyat daerah itu? Sebagai jawaban untuk persoalan Papua Barat, pemerintah Republik Indonesia melalui UU Nomor 21 Tahun 2001 memberikan Otonomi Khusus (UU Otsus) kepada Provinsi Papua.

Ada tiga masalah krusial yang melandasi terbitnya UU Otsus sebagai solusi untuk Papua, yakni konfl ik politik, yang berfokus pada isu tuntutan Papua merdeka yang oleh pemerintah Indonesia dipandang sebagai gerakan separatis; konfl ik sosial antarwarga sebagai akibat tidak adanya solusi memadai atas menguatnya konfl ik politik yang muncul lebih dahulu; dan ketertinggalan pembangunan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat asli Papua, dibandingkan sebagian besar provinsi lain di Indonesia’.(Melawan Korupsi dari Aceh sampai Papua, 2006).

Buku yang diterbitkan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia itu selanjutnya menyatakan ada tiga tujuan UU Otsus, yakni di bidang-bidang politik, sosial, dan ekonomi. Isinya berkisar tentang pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dengan kebijakan desentralisasi yang lebih memadai; pengakuan dan penghormatan atas identitas sosial budaya dan hak-hak dasar masyarakat asli Papua dalam kerangka kebinekaan Indonesia; dan peningkatan alokasi dana pembangunan dalam rangka pemulihan dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, terutama warga asli Papua yang rentan.

Pendekatan budaya dan kesejahteraan `Perlu pendekatan budaya' begitu sering diungkapkan dalam opini mengomentari perkembangan di Papua Barat belakangan ini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri dalam pertemuan dengan Menhan Amerika Serikat di Bali, awal minggu ini, menyatakan Indonesia menggunakan pendekatan kesejahteraan, bukan kekerasan seperti di waktu lalu. Demikian menurut Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah.

Menurut anggota Komisi I DPR, Effendi Choire, UU Otsus terbit sebagai kompromi untuk solusi suatu masalah besar. UU itu harus dijalankan sebagai solusi. Namun, terkesan pendekatan ‘security’ yang dipakai, bukan pendekatan komprehensif yang meliputi bidang kesejahteraan, hak asasi manusia, dan hak masyarakat asli Papua.

Dari sudut security, ada anggapan, UU Otsus akan memungkinkan Papua Barat memerdekakan diri dari Indonesia. Padahal, sebenarnya UU itu justru dibuat agar Papua Barat tetap dalam NKRI. Namun, apakah otsus memang sudah tepat untuk solusi bagi Papua Barat? Pertanyaan itu pernah diajukan kepada mantan Gubernur Isaac Hindom. Dia menjawab bahwa otsus itu mampu menjawab aspirasi rakyat Papua bila dilaksanakan sepenuhnya dengan baik. Namun, penyelewengan dan korupsi membuat program-program prioritas otsus tidak terlaksana.

Ada artikel menarik, ‘Menggerakkan Masyarakat Papua Menghadapi Korupsi’, tulisan tiga ahli hukum dari The Institute for Civil Society Strengthening (ICS), dimuat dalam buku Melawan Korupsi yang disebutkan sebelumnya dalam tulisan ini. Disarankan artikel itu, perlu ada langkah-langkah operasional mendesak.

Pertama, membuat kajian kritis dan publikasi peraturan perundang-undangan daerah yang sekiranya memberi peluang terjadinya korupsi. Kedua, mendorong pemahaman dan keberanian publik tentang pentingnya arti peraturan daerah yang mendukung advokasi antikorupsi. Ketiga, mendorong kemauan institusi eksekutif dan legislatif daerah untuk mengubah peraturan daerah yang memberi peluang terjadinya korupsi serta membuat peraturan daerah yang mencegah terjadinya korupsi.

Tidak kurang upaya pemerintah dan ormas-ormas untuk mempertahankan Papua Barat di NKRI. Namun, gigih pula usaha golongan separatis untuk melepaskan Papua Barat dari Indonesia. Salah satu buku karya Pendeta Socrates S Yoman, berjudul OPM (Otsus, Pemekaran dan Merdeka), menyatakan konsep ‘merdeka’ dalam buku itu berarti kembali kepada kemerdekaan dan kedaulatan asli. Artinya, leluhur dan nenek-moyang orang Melanesia, orang asli Papua ini, sejak dulu telah merdeka, tidak pernah dikuasai bangsa lain. Singkatnya, orang asli Papua mau bebas dan merdeka dari penjajahan Indonesia.

Ungkapan dalam ‘OPM’ rasanya valid saja, apabila Papua Barat memang bukan bagian dari wilayah Hindia Belanda yang dijajah Belanda, yang pada 17 Agustus 1945 memproklamasikan diri sebagai negara Republik Indonesia yang merdeka.

*) Tulisan pernah dimuat di Media Indonesia, 28 Oktober 2011

Usulan pembubaran KPK yang dilontarkan sejumlah anggota DPR merupakan bentuk kepanikan dan pemikiran yang keliru.

Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Andrinof Chaniago kepada VOA, Rabu mengatakan usulan pembubaran KPK merupakan bentuk kepanikan sejumlah anggota dewan. Hal ini disebabkan saat ini KPK sedang dalam proses memeriksa sejumlah kasus korupsi yang melibatkan banyak anggota DPR.

Menurut Andrinof, usulan sejumlah anggota dewan yang ingin membubarkan KPK itu akan semakin menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan juga DPR."Kalau lembaga-lembaga penting di negara ini sebagai pilar demokrasi tidak dipercaya oleh warga negara maka itu sama saja negara itu dalam keadaan lumpuh. maka yang terjadi adalah penurunan tingkat partisipasi masyarakat dan munculnya skeptisme dari masyarakat dan apatisme masyarakat terhadap politik, pemilu dan sebagainya", kata Andrinof.

Koordinator Divisi Korupsi Politik KPK, Adnan Topan Husodo mengatakan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi bagi sejumlah politikus di Senayan merupakan sebuah ancaman. Data KPK menyebutkan saat ini terdapat 40 anggota DPR yang sedang diproses hukum karena terlibat kasus korupsi.KPK mengungkapkan banyaknya anggota DPR yang kurang mendukung adanya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya usulan pembubaran KPK oleh sejumlah anggota dewan.Selain itu, adanya rencana Komisi Hukum DPR yang ingin mengurangi kewenangan-kewenangan KPK melalui revisi Undang-undang KPK padahal Undang-undang tersebut masih cukup baik.
"Dengan kekuasaan mereka untuk bisa merevisi atau mengamandemen Undang-undang, wujud postur KPK kedepan itu akan jauh lebih buruk daripada yang sekarang", demikan pernyataan Adnan Topan Husodo."Memang ini ada beberapa instrument dan amunisi yang bisa digunakan oleh DPR", tambah koordinator Divisi Korupsi Politik KPK.
Dalam rapat konsultasi dengan pimpinan DPR hari Senin, anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah mengusulkan agar KPK dibubarkan."Lebih baik KPK dibubarkan karena saya tidak percaya dengan kerja institusi superbodi di dalam demokrasi', demikian kata Fahri Hamzah.

Serangan terhadap KPK juga datang dari Ketua Komisi Hukum DPR Benny Kabur Harman. Politikus dari Partai Demokrat ini menyatakan apa yang dilakukan KPK adalah mekanisme menciptakan ketakutan dan ini merupakan terorisme baru bagi anggota dewan."Waduh kalau KPK dibubarin bagaimana koruptor mau ditangkap. Bisa-bisa korupsi malah tambah banyak. Saya sih tidak setuju kalau KPK dibubarkan," demikian komentar Kiki, warga Jakarta, menanggapi usulan pembubaran KPK.Tanggapan masyarakat Jakarta atas usulan pembubaran KPK yang dilontarkan sejumlah anggota DPR tersebut cukup beragam."Lebih baik yang dibubarkan DPR nya daripada KPKnya. Karena selama ini sudah jelas bahwa sumber korupsi kebanyakan justru bermula atau dimulai dari DPR", kometar Dea.

SUMBER VOA INDONESIA

RAKYAT SAMBUT HUT TNI KE-66

Seremonial Hari Ulang Tahun TNI ke-66
Selain Parade Pasukan juga di tandai adanya penganugrahan ” Bintang Dharma”. Kemarin pada tanggal 1 oktober 2011, Panglima TNI Laksmana Agus Suhartono, SE menyematkan tanda kehormatan kepada 10 perwira tinggi. Penganugerahan tersebut diberikan atas dasar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44/TK/TAHUN 2011 pada tanggal 21 Juni 2011 yang lalu dan jasa bakti juga pengabdian kepada Negara. 10 perwira tinggi TNI yang menerima Bintang Dharma tersebut antara lain,

1. Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo (Kasad)

2. Letjen TNI (Purn) Rasyid Qurnuen Aquary, S.IP. (Pati Mabesad)

3. Letjen TNI (Purn) Muhamad Noer Muis, S.IP., M.Sc. (Pati Mabesad)

4. Letjen TNI Hotmangaradja Pandjaitan (Sesmenko Polhukam RI)

5. Letjen TNI Budiman (Wakasad)

6. Laksdya TNI Gunadi, M.D.A. (Irjen Kemhan RI)

7. Laksdya TNI Marsetio, M.M. (Wakasal)

8. Letjen TNI (Mar/Purn) Nono Sampono, S.Pi., M.Si. (Pati Mabesal)

9. Marsdya TNI Eris Herryanto, S.IP., M.A. (Sekjen Kemhan RI)

10. Marsdya TNI Dr. Rio Mendung Thalieb, M.Sc., Ph.D. (Pati Mabes TNI).

Upacara tersebut dihadiri oleh Kasal Laksamana TNI Soeparno, Kasau Marsekal TNI Imam Sufaat, Dansesko TNI Laksdya TNI Mochamad Jurianto, S.E., para Asisten Panglima TNI, Kabalakpus TNI dan Asisten Personel Angkatan.Parade Pasukan yang mengikuti upacara ini berasal dari seluruh kesatuan yang ada ditubuh TNI AD, AL dan AU. Komandan Upacara yang memimpin pasukan upacara kali ini berasal dari TNI AU.
Dari mulai Sukhoi serta Pesawat F 16 Fighting Falcon, F 5 Tiger, Hawk MK-53 dan Satu helikopter berwarna hijau gelap diparkir di halaman rumput Markas Besar TNI, Cilangkap, sebagai salah satu komponenyang atraktif dalam upacara hari jadi ke-66 TNI pada 5 Oktober . Dua kanon 30 milimeter dan dua selongsong besar peluncur roket menambah sangar penampilan Helikopter itu adalah Mil Mi-35P

Terlepas dari itu semua, TNI sebenarnya masih mempunyai PR besar. Beberapa gangguan keamanan masih menjadi kerikil-kerikil tajam bagi keutuhan NKRI, Seperti :

* Minimnya dana Opersional TNI serta banyaknya Alusista TNI yang sudah usang dan kurangnya Personel TNI dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan Wilayah Republik Indonesia

* Bergolaknya Papua dengan munculnya perjuangan tentara OPM ( Organisasi Papua merdeka ) ternyata mereka adalah tiga Resimen Tentara yang dilatih oleh tentara bayaran Asing dan dibiayai oleh 2 negara tetangga yang hingga detik ini masih juga belum terkendali

* Kritisnya Peralatan Tempur dan kurangnya personel Prajurit didaerah - daerah wilayah perbatasan, terutama dengan Negara tetangga kita Malaysia , Singapura. terakhir Radar TNI di pulau Sebatik sudah tidak berfungsi sejak 9 bulan yang lalu dan Di Ambalat masih terdapat sepuluh titik bermasalah, di Kalimantan merupakan titik api yang berpotensi menjadi sumber sengketa

* Krisis sosial yang berkelanjutan, seperti yang terjadi baru-baru ini di Ambon. Selain POLRI, TNI juga memiliki peranan penting demi menjaga kedamaian dan ketentraman negeri ini.

Disamping menjaga keutuhan NKRI yang meliputi darat, laut, dan udara. TNI juga memiliki andil besar dalam memelihara perdamaian dunia dan menjalankan misi-misi kemanusiaan keberbagai Negara yang sedang membutuhkan bantuan.

Seluruh komponen Rakyat Indonesia Mencintai TNI , Dirgahayu TNI ke 66

“PKI” Kian Menggurita di Nusantara

Julianto Simanjuntak dalam sebuah artikelnya mengistilahkan PKI dengan makna yang berbeda.

PKI ternyata semakin kuat di nusantara. Namun istilah yang dimaksud Simanjuntak adalah PKI yang merupakan kepanjangan dari Partai Korupsi Indonesia, bukan Partai Komunis Indonesia. Sebuah istilah yang tepat untuk mengungkapkan kondisi Indonesia saat ini!!!

Menurut Simanjuntak, jika dulu ada Partai Komunis Indonesia ikut meramaikan tatanan politik negara kira, sekarang seolah bangkit "Partai Korupsi Indonesia". "PKI" yang satu ini dampak sosial, hukum dan ekonominya lebih buruk dan jahat dari PKI di jaman Ir. Soekarno.

Kondisi "PKI" di Indonesia

"Partai" ini berkembang, terrpelihara dengan baik, dihormati dan tumbuh subur di mana-mana. "Kelompok Koruptor" mendapatkan perlakuan istimewa, baik di kantor pejabat hingga di penjara. Di penjarapun dapat kamar sekelas bintang 5 plus (kamar mewah, plus ijin jalan jalan ke luar negri).

Di Indonesia ini aneh bin ajaib, percaya boleh tidak, Tersangka korupsipun masih bisa jadi pejabat tinggi di kementrian, meski dikasi embel-embel.

Anggota "Partai" ini, nampaknya tidak punya lembaga tetapi melembaga. Tidak terstruktur tapi sangat teratur. Tidak punya pemimpin, tapi punya panutan, bahkan pelindung. Bayangkan, ada tersangka korupsi mau diperiksa polisi (katanya) harus pake ijin.

Anggota "Partai Korupsi Indonesia " Tidak "membunuh" dengan senjata, tetapi dengan kuasa. Tampak sopan, tetapi menzholimi orang yang tidak bersalah. Tidak memukul dengan tangan, tetapi tega membayar "pembunuh bayaran."

Menurut hemat saya "Partai" ini lebih lihai dari bandar Narkoba kelas dunia. Pengaruh "partai" ini membuat setiap orang yang dekat padanya menjadi teler. Mabuk uang dan mabuk kekuasaan, hingga lupa sedang berbuat kejahatan.

Ironisnya Pancasila seperti tidak ada kekuatannya mencegah korupsi. Para koruptor makin sakti, bergentayangan di seluruh negri, kekuatannya makin menjadi-jadi. Sebab didalangi pejabat tinggi. Lewat berjayanya korupsi maka Sila kelima Pancasila, makin jauh dari harapan. Apakah kesaktiannya hanya untuk menumpas PKI, tetapi tak berdaya menumpas para koruptor berdasi? Ironis.

Mungkin ini sebabnya Citra pemerintahan SBY makin menurun. Apalagi sejak koruptor tertangkap itu dekat dengan istana dan kekuasaan. Sebut saja M. Nazaruddin, Mantan Bendahara Partai Demokrat, dan sebagian masih dalam penyidikan.

Ada beberapa Kasus besar lainnya seperti: kasus Bank Century, mafia pemilu, kasus Lapindo, dan kasus mafia Pajak. Ada kasus suap Miranda, kasus Nunun, kasus Neneng, kasus Kemenakertrans, kasus Banggar, dan lain-lain. Drama politik korupsi dan suap benar-benar membuat rakyat dibuat capek, linglung, bingung dan pusing. Sebab isunya diduga sudah menyentuh Panglima Pemberantas korupsi, yakni dua pimpinan KPK.

Terakhir yang paling heboh dugaan keterlibatan anggota banggar di kasus korupsi kemenakertrans, dan juga karena "nyanyian sakit hati Muhamad Nazaruddin ,Mantan Bendahara Partai Demokrat

Istilah Korupsi

Korupsi merupkan kata yang berasal bahasa Latin, yakni corruptio berasal dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok.. Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal dengan cara memperkaya diri atau memperkaya pihak-pihak yang dekat dengannya, dan menyalahgunakan wewenang dan amanat publik.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, dan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.


Selain itu, ada beberapa jenis tindak pidana korupsi seperti memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan), melakukan penggelapan dan pemerasan dalam jabatan, melibatkan diri dalam pengadaan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan menerima gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah dalam praktiknya rentan korupsi. Bentuk korupsi sangat beragam dan berbeda-beda dari tingkat yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, hingga korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Klimaks korupsi disebut kleptokrasi, yang arti harfiahnya pemerintahan para pencuri. Dalam kleptokrasi, semua tindakan korupsi dilakukan secara terang-terangan, bahkan berkesan legal dan lumrah dilakukan.

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah.

Salah satu indikator korupsi yang banyak dijadikan rujukan adalah indeks persepsi korupsi (IPK), yang merupakan persepsi dunia usaha terhadap korupsi dan pelayanan publik di suatu negara atau daerah. Angka 0 menunjukkan tingkat korupsi terparah, sedangkan angka 10 menunjukkan tingkat korupsi terendah. Laporan Transparency International menunjukkan IPK Indonesia 2010 sama seperti IPK 2009, yaitu 2,8, dan menempati posisi ke-110. Di sisi lain, laporan Transparency International Indonesia (TII) mengenai indeks persepsi korupsi kota-kota di Indonesia menunjukkan rata-rata IPK 2004 = 4,69, IPK 2006 = 4,72, IPK 2008 = 4,48, dan terakhir IPK 2010 = 4,73.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi hanyalah strategi membangun citra dan cuma gemuruh di media tanpa menyentuh permasalahan korupsi itu sendiri. Tidak adanya perubahan yang signifikan, baik IPK Indonesia maupun rata-rata IPK kota-kota di Indonesia.

Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang melihat peringkat Indonesia dalam perbandingan korupsi antar negara yang tetap rendah. Hal ini juga ditunjukkan dari banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia.

SUMBER:(Kompas/Tempo/Infokorupsi.org/AR)

Pemimpin Kharismatik Libya MuamarQaddafi memang sasaran empuk. Sikapnya yang eksentrik serta track record kekerasan yang dilakukannya terhadap para oposannya membuat NATO dengan mudah meraih dukungan dunia saat melancarkan operasi menjarah Libya. Langkah awal NATO adalah dengan membekukan aset-aset Libya. Alasan yang mereka berikan tentu saja: itu uang Qaddafi, hasil korupsi atas kekayaan rakyatnya. Karena itulah, tak banyak yang memrotes. Seolah-olah negara-negara Barat memang berhak membekukan uang orang-orang yang dituduh korupsi. Total aset Libya yang dibekukan Barat berjumlah $150 milyar dollar, $100 milyar dollar di antaranya berada dalam genggaman negara-negara yang bergabung dalam agresi NATO ke Libya.

Pertanyaannya, kemana uang itu sekarang? Siapa yang memanfaatkannya? Sebelum sampai ke jawaban, ada fakta menarik yang tak banyak diketahui publik: Libya ternyata tidak punya hutang luar negeri. Libya adalah negara kaya, dengan cadangan minyak terkaya di Afrika.

Lalu, NATO dengan alasan ‘humanitarian intervention' membombardir puluhan ribu target sipil: fasilitas kesehatan, sekolah, sistem distribusi air, rumah, masjid, jalanan, atau perkantoran. Bahkan rumah Qaddafi pun tak luput dari bombardir, sehingga menewaskan tiga cucu Qaddafi, dan anak-menantu Qaddafi. Kini, Libya telah porakporanda. Seharusnya, ‘uang Qaddafi' yang dibekukan itu dikembalikan kepada rakyat Libya, minimalnya kepada NTC, yang dengan sekejap meraih pengakuan dari negara-negara NATO sebagai ‘pemerintahan transisi yang sah di Libya'. Tapi bagaimana kenyataannya?

Negara-negara NATO kini beramai-ramai menawarkan bantuan untuk merekonstruksi Libya yang sudah hancur itu. Dalam perundingan di Paris, para pemimpin negara-negara NATO setuju untuk mencairkan milyaran dollar uang yang dibekukan itu untuk membantu pemerintahan transisi Libya membangun kembali fasilitas pelayanan publik. Hanya, parahnya, dana itu akan diberikan dalam bentuk hutang!

Financial Post (10/9) melaporkan, beberapa hari setelah pemimpin negara-negara NATO menyetujui pencairan aset Libya yang dibekukan itu, diadakan pertemuan G8 di Marseille. Dalam pertemuan itu, negara-negara G8 setuju untuk menggelontorkan dana pinjaman sebesar 38 milyar dollar kepada negara-negara Arab, dan ‘menawarkan kepada Libya untuk menerima dana pinjaman itu'. Wakil dari NTC hadir dalam pertemuan di Marseille tersebut.

Siapa saja negara-negara G8 yang ‘berbaik hati' memberikan pinjaman kepada negara-negara Arab yang kacau-balau akibat berbagai aksi penggulingan rezim itu? Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, AS, Kanada, dan Rusia. Sementara itu, asset $150 milyar dollar Libya yang dibekukan itu, ternyata berada di Perancis, AS, Inggris, Belgia, Netherland, Italia, Kanada. Benar-benar sebuah ‘kebetulan' bahwa negara-negara ini sebagiannya bergabung di G8, dan semuanya bersama-sama bergabung dalam NATO.

Pertanyaan selanjutnya, mengapa sedemikian ‘kebetulan': aset Libya berada di negara-negara agresor Libya? Seolah-olah terlihat wajar bahwa para koruptor menanamkan uang di negeri-negeri Barat. Namun, fakta lain menunjukkan bahwa ternyata ada orang-orang yang selama ini mengelola keuangan Qaddafi dan merekalah yang kini bersatu dalam barisan anti-Qaddafi.

Pada tahun 2008, dibentuk The Libyan Investment Authority. Lembaga inilah yang menginvestasikan uang rakyat Libya di berbagai negara Barat. Tokoh-tokoh LIA antara lain adalah Mohamed Layas, yang sebulan sebelum dimulainya aksi pemberontakan di Libya (Januari), menyimpan uang atas nama LIA sebesar 32 juta dollar di bank AS. Lima pekan kemudian (Februari), AS membekukan aset Libya.

Tokoh lainnya adalah Farhat Bengdara. Bengdara adalah politisi kelahiran Benghazi. Selain sebagai anggota LIA, dia juga Gubernur Bank Sentral Libya. Aksi pemberontakan Libya pecah di Benghazi (tanah kelahiran Bengdara) pada 17 Februari. Pada 21 Februari, Bengdara meninggalkan Libya dan tinggal di Turki sejak saat itu. Sungguh sebuah kebetulan, hanya 4 hari kemudian, PBB menerapkan ‘no fly zone' di Libya.

Banyak orang menyebut-nyebut dengan nada ejekan, bahwa pembahasan ‘di balik layar' seperti ini adalah teori konspirasi. Namun, sesungguhnya segalanya sangat masuk akal. Negara-negara NATO adalah negara-negara kapitalis yang tidak akan membuang-buang uang hanya demi ‘menolong' orang Afrika. Dan serbuan ala NATO tidak akan terjadi hanya dengan perencanaan mendadak. Segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan matang, termasuk pendanaannya. Sumber dana termudah tentu saja, dengan merekrut orang-orang di sekeliling Qaddafi untuk menyimpan uang di bank-bank negara-negara NATO, lalu ‘dibekukan' atas nama kemanusiaan. Dan kini, dengan dana yang sama, mereka menawarkan hutang kepada pemerintahan transisi Libya untuk merekonstruksi negeri yang sudah mereka porakporandakan itu.

Metode Perampokan Negara - Negara Barat seperti yang mereka lakukan di Libya sangat mungkin diterapkan pada Indonesia dikemudian hari dengan versi yang hampir sama .
Maka Pemerintah dan Rakyat seluruh Indonesia perlu lebih waspada serta tidak mudah untuk di adu domba . Wasalam

Sumber : Dina Y. Sulaeman*
*penulis adalah alumnus Magister Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran

Ketergantungan Indonesia pada Komoditas impor

Pemerintah dan rakyat Indonesia sudah kecanduan impor. Ketergantungan Indonesia pada komoditas yang didatangkan dari negara lain itu semakin mengkhawatirkan.
Khususnya di sektor pangan, perut anak negeri ini semakin digantungkan pada hasil bumi negara lain. Hal itu tampak dari nilai impor pangan Indonesia yang selama semester I/2011 mencapai Rp45,6 triliun atau naik Rp5 triliun lebih ketimbang semester I/2010 sebesar Rp39,91 triliun.

Komoditas impor pun semakin bervariasi, mulai dari beras, jagung, singkong, bawang merah, cabai, hingga buah-buahan seperti jeruk.

Bahkan, Indonesia sebagai salah satu pemilik garis pantai terpanjang di dunia juga mengimpor garam untuk konsumsi warganya.

Tak hanya itu, untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di dalam negeri, pemerintah juga mengimpor. Jumlahnya pun terus bertambah.

Terakhir, pemerintah menambah kuota impor daging beku sebesar 28 ribu ton.

Dengan demikian, total daging sapi beku yang didatangkan pada tahun ini menjadi 100 ribu ton.

Penambahan itu memicu protes dari peternak. Mereka khawatir peningkatan kuota impor itu bakal mendistorsi harga daging sapi lokal.

Apalagi, jumlah sapi lokal saat ini mencapai 14,8 juta ekor atau telah melebihi target swasembada sapi, yaitu 14,3 juta ekor. Seharusnya tidak ada alasan lagi untuk mengimpor.

Namun, pemerintah berkukuh menambah kuota. Dengan dalih mengamankan stok, keran masuk barang impor dibuka lebar-lebar.

Kengototan itu menegaskan tidak adanya keberpihakan pemerintah pada sumber daya lokal. Sekaligus menunjukkan tiadanya keinginan untuk membangun kedaulatan pangan.

Padahal, persoalan kemandirian pangan mendesak untuk dibenahi. Sebab, hal itu menyangkut kebutuhan primer rakyat.

Terlalu menggantungkan pemenuhan kebutuhan pokok pada produk impor bisa menjadi bumerang di kemudian hari. Apalagi dengan ancaman krisis pangan yang membayangi dunia, pasar pangan global tidak bisa lagi dipercaya sebagai sumber stok.

Indonesia harus mulai mengandalkan pasokan dalam negeri. Membangun swasembada pangan memang butuh kerja keras, tetapi bukan mustahil untuk dicapai karena negara ini punya semua. Lahan yang luas, iklim yang tropis, bangsa yang agraris, sampai pasar yang besar.

Tinggal keberpihakan pemerintah pada sektor pertanian yang belum tampak. Juga, tidak adanya keberanian memberangus kartel pangan membuat negeri ini menjadi negeri pecandu impor.(mediaindonesia)

China Kembangkan Terobosan Baru Teknologi Nuklir

Republik Rakyat China menyatakan telah membuat terobosan dalam teknologi nuklir, dengan pengujian pertama sebuah reaktor neutron cepat eksperimental. Lembaga Energi Atom Tiongkok menyebut telah menguji reaktor kecil di luar Beijing Kamis, menghubungkannya ke jaringan listrik untuk menghasilkan listrik.

Dengan menguji sebuah reaktor neutron cepat eksperimental, Tiongkok bertekad menjadi inovator terkemuka dalam tenaga nuklir.Tes itu menyorot tekad Beijing untuk menjadi inovator terkemuka dalam tenaga nuklir meskipun ada perlambatan dalam menyetujui PLTN baru untuk pemeriksaan keamanan setelah bencana nuklir di Jepang pada bulan Maret.

Beijing menghabiskan waktu satu tahun untuk menguji reaktor neutron cepat sebelum menghubungkannya ke jaringan listrik.

Teknologi baru itu meningkatkan efisiensi energi reaktor uranium, yang memungkinkan penggunaan uranium lebih sedikit untuk menghasilkan listrik. Ini juga berarti bahwa limbah nuklir dari reaktor yang lebih tua, yang kurang efisien, berpotensi digunakan kembali. Para ahli mengatakan teknologi itu juga mengurangi limbah radioaktif.

Namun, reaktor neutron cepat juga memiliki kelemahan potensial, termasuk sistem pendingin yang mungkin lebih berisiko.
Sumber : VOA

MENTERI - MENTERI S.B.Y. TITIPAN AMERIKA

Wikileaks kembali membuka 'rahasia' Indonesia. Kali ini bukan tentang penyalahgunaan wewenang oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tapi mengenai beberapa menteri dalam kabinet Indonesia Bersatu II.

Situs kontroversial itu merilis beberapa dokumen rahasia dari kedutaan Amerika di Jakarta tentang menteri-menteri RI yang berpotensi menjadi sekutu Amerika. Menteri-menteri itu diharapkan dapat memuluskan tujuan AS di berbagai bidang, di antaranya ekonomi, kesehatan dan politik luar negeri.

Demikian inti bocoran terbaru dari kawat diplomatik yang dikirim Duta Besar AS untuk Jakarta kala itu, Cameron Hume, ke Gedung Putih, yang termuat di laman WikiLeaks, Kamis (24 Agustus 2011) kemarin. "Kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang baru menjanjikan dalam hal kerjasama AS-Indonesia di sejumlah isu penting seperti: ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan keamanan pertahanan," demikian pernyataan dalam dokumen tersebut.

Dokumen berkode 09JAKARTA1773 itu dibuat pada 23 Oktober 2009, dua hari setelah Presiden SBY mengumumkan kabinet barunya. Dalam dokumen itu, Cameron Hume memaparkan beberapa nama menteri yang potensial menjadi sekutu Amerika.

Di bidang ekonomi, ada Sri Mulyani Indrawati yang menjadi Menteri Keuangan. Ani --demikian panggilan Sri Mulyani-- pernah menjadi pejabat di Bank Dunia (World Bank). Sedangkan duet Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dan Menteri Perindustrian MS Hidayat disebut sebagai personal yang diterima dengan baik oleh kalangan pebisnis.

Sementara Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa dinilai bisa ‘bermanfaat' secara politik karena memiliki kedekatan dengan SBY. Meski Hatta dianggap kurang berperan dalam reformasi, tetapi "Bisa dimanfaatkan kekuatan politiknya untuk mendorong sejumlah kebijakan," tulis dokumen yang dipaparkan WikiLeaks itu.

Dalam bidang kesehatan, AS menyebutkan nama Endang Rahayu Sedyaningsih sebagai calon sekutu AS. pemilihan Endang, dokter lulusan Harvard yang pernah bekerja di USAID dan berpengalaman menyelesaikan kasus flu burung, disebut AS sebagai "pertanda baik." Sementara Menteri Lingkungan Hidup Gusti M. Hatta disebut sebagai akademisi terhormat dan akan memfokuskan isu perubahan iklim dalam masa kerjanya.

Bocoran kawat diplomatik Kedubes AS itu juga menyebutkan mitra kunci dalam isu keamanan dan pertahanan, yakni Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djoko Suyanto. Mantan Panglima TNI itu, di mata AS, menjadi tokoh penting dalam reformasi militer Indonesia. Laporan tersebut menyebutkan bahwa nama Djoko Suyanto tidak asing bagi militer AS, karena dia pernah dilatih di pangkalan udara Nellis di negara bagian Nevada.

Terkait menteri pertahanan, pihak AS menilai bahwa sosok Purnomo Yusgiantoro sangat pas mengisi pis tersebut. "Purnomo telah bekerjasama dalam isu keamanan, kontraterorisme dan energi dengan kita," kata dokumen tersebut.

Selain itu, Dubes AS juga menganggap perlunya dilakukan tindakan nyata untuk menarik Menteri Marty Natalegawa sebagai partner kunci hubungan diplomatik AS-RI. Tindakan pertama yang diminta oleh Kedubes AS, Menteri Luar Negeri Hillary Clinton segera memberikan selamat kepada Marty karena ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri RI yang baru. Saat itu, Marty menggantikan posisi menlu sebelumnya yang dijabat oleh Hassan Wirajuda.

Dokumen tersebut juga membuat rekomendasi agar Menlu AS, Hillary Clinton, tidak hanya mengucapkan selamat, tetapi juga meminta diadakannya pertemuan di sela-sela pertemuan APEC pada November di Jakarta 2008. Dokumen itu merekomendasikan agar Washington merangkul Menlu Natalegawa untuk menjadi rekan dan penyokong kebijakan AS.

Berbeda dengan dokumen di Wikileaks dalam kasus 'penyalahgunaan wewenang' oleh presiden SBY yang mendapat reaksi keras dari pemerintah RI, kali ini belum ada respon dari pejabat RI.

Bagi Amerika, semakin banyak tokoh yang bisa dimanfaatkan untuk memuluskan kebijakannya di Indonesia, maka semakin dalam pula cengkeraman ‘invasi terselubung' yang dilakukan AS di negeri yang mayoritas berpenduduk Muslim ini. Dan Amerika, tampaknya, telah memainkan perannya lewat tangan orang-orang dekatnya di kabinet. (Gatra)

Etika Pemimpin dan Reputasi Bangsa

Mengapa etika penting bagi sebuah bangsa? Jawabnya, ia berkaitan erat dengan kepercayaan (trust), yang pada gilirannya menentukan integritas para pemimpin dan reputasi bangsa itu.

Mengacu pada Francis Fukuyama, jika hendak menguji ketahanan sebuah bangsa dan kemampuannya bersaing di dunia, lihatlah pada tingkat kepercayaan yang diemban masyarakatnya. Di situ pula, di tengah karakteristik budaya kepercayaan yang berakar itu, faktor kehidupan ekonomi bangsa teruji.

Di situlah kemudian sebuah modal sosial berdiri kokoh. Modal sosial itu - yang dipraktikkan sebagai suatu kebiasaan dan punya akar dalam fenomena agama dan tradisi etika-kemudian membuahkan sebuah alasan penting bagi berfungsinya ekonomi modern dan institusi politik secara benar.

Namun, apakah etika itu? Etika, akal budi, atau akhlak bukanlah sekadar "melakukan sesuatu dengan benar" (do things right), melainkan merupakan pendekatan sistematis untuk menentukan "cara yang benar dalam bertindak", yang jadi pegangan bagi pemimpin yang baik. Oleh sebab itu, tak aneh jika masyarakat lalu mengaitkan urusan etika dengan fungsi kepemimpinan berbagai lembaga publik di negeri kita.

Orang bertanya, misalnya, apakah etis kalau petugas KPK bertemu secara diam-diam dengan terduga korupsi atau jika tokoh partai atau wakil rakyat berbohong atau bicara simpang siur? Sekiranya tidak melanggar hukum pun, etiskah memberi "amplop" kepada petugas lembaga peradilan atau menagih utang kartu kredit dengan ancaman? Selain itu, apakah tak melanggar etika jika kerumunan sebuah acara keagamaan justru makin memacetkan jalanan dan menyusahkan banyak orang lain?

Berbeda dengan hukum yang mengatur tentang apa yang harus dilakukan orang, etika adalah mengenai apa yang selayaknya dilakukan. Etika bermula saat hukum berakhir. Apabila hukum berkaitan dengan pelaksanaan aturan dan prosedur yang tegas, etika menyangkut berbagai pilihan pengambilan keputusan yang lebih fleksibel. Itu sebabnya pelanggaran etika sering berimpitan dengan pelanggaran hukum, tetapi penanganannya lebih pelik karena memerlukan pendekatan berdasarkan nilai moral, filsafat, atau agama.

Pelanggaran etika sering ditutupi dengan "pembenaran" atau rasionalisasi, yakni menciptakan alasan mengada-ada demi menjaga agar "citra diri" tetap utuh. Saat orang tak dapat mencari alasan sebenarnya atas perbuatannya, ia akan mencari "rasionalisasi" bagi kelakuannya atau menimpakan kesalahan kepada orang lain.

Di antara beberapa "pembenaran" yang sering dipakai adalah pelaku mengaku "hanya menjalankan perintah orang lain". Meski banyak terjadi pada organisasi yang hierarkis, pembenaran model ini juga tidak bisa diterima karena, ketika seseorang "bebas bertindak", maka tidak ada keharusan bagi dia menaati perintah yang melawan hukum.

Pelaku lain mencari pembenaran dengan relativitas etis lewat pernyataan: "semua orang toh melakukan hal yang sama". Itu lazim terjadi karena manusia punya tendensi alamiah untuk menaati aturan main dalam kelompoknya. Saat pelaku meyakini apa pun yang kata kelompoknya sebagai "benar", kemungkinan itulah yang "benar".

Lebih parah lagi, kecenderungan itu bisa menjadikan pelaku berlepas tangan dari tanggung jawab moral. Tak hanya itu. Ada juga pelaku yang memakai rasionalisasi bahwa "tindakannya tidak membuat banyak perbedaan" sebab "kalaupun saya tidak melakukannya, toh orang lain akan berbuat hal yang sama".

Etika, "trust", dan reputasi
Etika, kepercayaan, dan reputasi (nama baik) adalah tiga sekawan yang tidak terpisahkan. Runtuhnya nama baik seorang tokoh, sebagaimana ambruknya reputasi sebuah organisasi, sering kali terjadi akibat pelanggaran etika.

Itu sebabnya mengapa para ahli komunikasi dunia menyarankan, saat hendak mengambil keputusan yang terkait dengan masalah etika, setiap organisasi mesti mengacu pada nilai-nilai dan pandangan yang ada di tengah masyarakat.
Lewat hubungan "mengambil dan memberi" dengan publiknya, pemimpin-dalam semua ranah kehidupan bernegara-menyerap apa yang diinginkan publiknya ke dalam rumusan strategi jangka panjang lembaganya. Dengan demikian, mereka mengedepankan pertimbangan "konsekuensi" model utilitarianism; lalu memilih keputusan terbaik yang "memaksimalkan hasil positif dan meminimalkan yang negatif" bagi orang banyak.

Banyak prinsip etika yang lain, di antaranya dua prinsip penting ini. Pertama, selalu menyampaikan kebenaran dan hanya yang benar-only the truth and the whole truth-tidak menyembunyikan sebagian dan mengungkap sebagiannya lagi. Kedua, membuktikan selarasnya kata dan tindakan. Banyak penelitian menunjukkan, persepsi publik terhadap sebuah organisasi ditentukan 90 persen oleh apa yang "dilakukan" organisasi dan hanya 10 persen dari apa yang "dikatakan" para tokohnya.

Lewat kedua hal itu, integritas meningkat, kepercayaan terbangun, dan reputasi terbentuk. Bukan hanya reputasi pemimpin politik, bahkan juga di bidang bisnis. Perusahaan dengan reputasi baik, menurut Fombrun dan Van Riel (2004), terbukti selalu mengalahkan perusahaan yang buruk reputasinya dalam semua ukuran finansial selama lima tahun berturut-turut.

Masalahnya, penerapan etika memang memerlukan keberanian moral dan hasilnya baru bisa dipetik dalam jangka panjang. Namun tidak perlu khawatir: riset membuktikan bahwa kemampuan menerapkan etika biasanya sejalan dengan naiknya "pangkat" seseorang dalam kariernya. Oleh sebab itu, kita berharap para pemimpin bisa menjadi teladan dalam menjunjung etika agar mereka mendapatkan kepercayaan demi reputasi dan kemajuan bangsa.

Syafiq Basri Assegaff: Dosen Ilmu Komunikasi dan Peneliti di Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina.(kompas)

Australia Didukung Inggris Memancing Irian Barat ke Air Keruh Menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia

Sebuah kabar menghebohkan berhembus dari Australia. Kabar yang dipublikasikan jaringan media fairfax, dan ditindaklanjuti oleh The Canberra Times pada Sabtu (13/8/2011) kemarin, menyebut tentang laporan rahasia mengenai kaum separatis Papua yang ditulis oleh kesatuan elit militer Indonesia, Kopassus. Laporan tersebut mengklaim adanya kelompok-kelompok bersenjata yang bersiaga untuk perang gerilya. Tetapi dalam laporan diungkap bahwa kelompok itu hanya memiliki satu senjata untuk setiap 10 orang.

Laporan yang bertajuk ‘Anatomi Separatis Papua (Anatomy of Papuan Separatis)' itu menyatakan, penduduk dari provinsi timur yang kaya akan sumber daya ini ‘mudah dipengaruhi oleh ide-ide separatis'. "Tuntutan irasional untuk hak adat atas tanah dan terbatasnya infrastruktur serta transportasi telah menghambat pertumbuhan ekonomi," kata laporan itu.

Di bagian lain, dikatakan bahwa ketaatan dan kesetiaan orang Papua terhadap pemimpin adat/agama mereka sangat tinggi. "Sampai pada titik dimana adat memiliki keutamaan di atas hukum dan menciptakan peluang terjadinya konflik horisontal," ungkap laporan tersebut.Yang lebih mengkhawatirkan, laporan berdasar atas operasi pengawasan yang luas di wilayah otonomi khusus dan tempat tinggal bagi sekitar 2,7 juta orang itu berisikan dokumen-dokumen mengenai tokoh-tokoh kunci dalam gerakan kemerdekaan Papua. Tak hanya itu, dalam laporan juga diungkap sejumlah nama politisi, akademisi, wartawan, pekerja sosial dan pemimpin agama dari seluruh dunia yang menyokong gerakan separatisme di Papua.

Di antara mereka ada senator Partai Demokrat AS Dianne Feinstein, Uskup Agung Desmond Tutu, anggota parlemen Inggris dari partai Buruh Andrew Smith serta mantan pemimpin Papua Nugini Michael Somare. "Mereka adalah beberapa dari sekelompok besar orang yang bersekutu menuntut Papua Merdeka," demikian tertulis di laporan tersebut, seperti diungkap oleh The Canberra Times.

Total ada 19 dokumen milik Kopassus tentang Papua yang dibocorkan oleh kelompok media Fairfax Australia. Dokumen bertahun 2006-2009 itu adalah laporan analisis detail tentang anatomi gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka, serta orang-orang yang dicurigai memberikan dukungan dan simpatinya kepada mereka.
Laporan itu menggambarkan pengawasan ketat yang dilakukan oleh intelijen Kopassus di Papua terhadap orang-orang yang dianggap sebagai tokoh gerakan separatis, orang-orang asing yang dicurigai mendukung gerakan ini, termasuk mengawasi turis-turis asing yang berkunjung ke sana.

Diungkap juga daftar informan yang ditugasi untuk mengawasi orang-orang yang dicurigai oleh Kopassus. Kendati jati diri informan-informan itu tidak disebutkan, namun dalam dalam laporan itu mereka digambarkan berdasarkan temperamen dan motivasi mereka. Informan-informan ini digambarkan berasal dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, birokrat, guru, tukang ojek, kepala suku, kepala desa, hingga petani.

"Materi dokumen ini menyingkap bahwa pemerintah Indonesia menjalankan sebuah jaringan mata-mata dan informan di Papua dalam skala target dan jangkauan yang mengejutkan," tulis The Canberra Times. Pengawasan yang dilakukan oleh Kopassus, kata Canberra Times, juga dilakukan oleh TNI, polisi, serta BIN. Koran Australia itu menyebutkan, dokumen ini hanya sedikit contoh dari semua operasi yang tengah berlangsung di Papua.

Sejak otonomi khusus diperkenalkan pada 2001, diperkirakan jumlah pasukan TNI yang dikerahkan di sana berlipat ganda--dari tiga batalyon menjadi enam batalyon. Diperkirakan, jumlahnya sekitar 15.000 orang, atau sekitar 13 kali dari jumlah pasukan separatis di sana. Berdasarkan dokumen tersebut, kekuatan kelompok separatis di Papua meliputi 1.129 orang tentara separatis, dilengkapi 131 senjata serta granat.
The Canberra times juga menyebut sejak dua pekan lalu, pihak TNI maupun Kopassus belum memberikan respons terhadap klarifikasi dari mereka. Tetapi, Kepala Dinas Penerangan Umum Markas Besar TNI Kolonel Cpl Minulyo Suprapto mengaku tidak pernah dihubungi oleh The Canberra times.
Ia pun belum mengetahui tentang adanya pemberitaan media Australia yang membocorkan 19 dokumen rahasia milik Kopassus tahun 2006-2009.

The Saturday Age, media Australia yang lain, turut meramaikan isu kebocoran dokumen tentang Papua tersebut. Koran online itu mengungkap trik Kopassus memasang jaringan intel dan informan untuk memantau, tidak saja sayap militer gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka-Tentara Pembebasan Nasional (OPM-TPN), tetapi juga tokoh-tokoh masyarakat sipil Papua yang selama ini tak mendukung kemerdekaan Papua.

Tak ketinggalan, Saturday Age juga mengungkap daftar informan yang selama ini memasok informasi kepada Kopassus, mulai dari wartawan, mahasiswa, birokrat, pemimpin gereja, guru, tukang ojek, kepala suku, kepala desa, petani, hingga para pekerja di hutan. Satu tokoh pemimpin OPM-TPN bahkan terungkap memiliki delapan informan Kopassus dalam jaringannya, termasuk salah kerabatnya, seorang gadis berusia 14 tahun. Versi online surat kabar tersebut (www.theage.com.au) bahkan memajang foto seorang anggota Kopassus berpangkat letnan yang disebut menulis sebagian besar laporan intelijen tentang situasi di Papua selama tahun 2006-2009.

Media-media yang berbasis Australia itu menyebutkan bahwa dokumen tersebut sebagai alat pantau orang asing di Papua. Sebab, dokumen memuat nama-nama orang asing yang disebutkan mendukung gerakan Papua Merdeka. Seperti nama beberapa senator Amerika, Anggota Parlemen Selandia Baru, Anggota Kongres Amerika Serikat, Jaringan NGO Asing, Anggota Parlemen Irlandia, Anggota Parlemen Eropa, Anggota Parlemen Inggris, hingga jurnalis asing di Papua.

Menurut Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, maraknya kembali gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) harus disikapi dengan hati-hati. Diketahui bahwa untuk memuluskan tujuannya lepas dari NKRI, OPM juga menggalang dukungan dari luar negeri, salah satunya adalah Inggris.

International Parliamentary for West Papua yang diluncurkan di House of Commons, London, Inggris, 15 Oktober 2008, bertujuan untuk mendukung penentuan nasib sendiri warga asli Papua. IPWP tersebut juga didukung oleh dua anggota parlemen Inggris yaitu Hon Andrew Smith MP dan Lord Harries. Tokoh utama dibalik pergerakan pembebasan Papua Barat, yakni Benny Wanda. Benny mengklaim dirinya sebagai pemimpin kemerdekaan Papua Barat.

Situated in the easternmost reaches of Indonesia's sprawling archipelago, the Papua region is a source of continuing embarrassment for Indonesia - a country that has otherwise made substantial strides as a democratic and http://www.blogger.com/img/blank.gifeconomic power. Despite being granted special autonomy 10 years ago and targeted for accelerated economic development, its indigenous Melanesian people are the country's poorest and many are deeply unhappy with Jakarta's rule and a heavy security presence.

The documents, which date from 2006 to 2009, reveal that independence activists and members of the OPM-TPN, the small armed resistance, are under intense surveillance, but so too are many ordinary Papuans and civic leaders who do not advocate independence but are concerned about the advancement of their people, or are influential in the community.


Priyo yang juga ketua desk otonomi khusus Papua dan Aceh ini meminta pemerintah memanggil Dubes Inggris untuk Indonesia. "Saya heran, gerakan OPM di Papua ini muncul ternyata atas prakarsa salah seorang oknum anggota parlemen Inggris. Untuk itu, saya meminta pemerintah agar memanggil Dubes Inggris," ujar Priyo.

Menurut Priyo, ada anggota Parlemen Inggris yang memfasilitasi konferensi International Parliamentary for West Papua (IPWP) untuk OPM di Inggris. Padahal, Inggris termasuk negara yang bersahabat dengan Indonesia. "Jadi, jangan main api," tegasnya.

Tidak hanya Inggris, Australia juga tak henti memancing di air keruh. Oknum-oknum di negara tersebut, tampaknya, tidak rela Papua terus berada di pangkuan Pertiwi. Padahal, pasca Pepera (Penentuan Pendapat rakyat) yang digelar PBB pada 1969, sudah tak terbantahkan lagi bahwa Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jadi, apapun gerakan memisahkan Papua dari Indonesia dikategorikan sebagai gerakan makar yang harus diberantas. Tak terkecuali campur tangan asing yang hendak memisahkan Papua dari Indonesia
(Gatra / Fairfax Digital network navigation - The Canberra Times)

Waktu Ternyata adalah rangkaian Kesempatan yang Tak Pernah Kembali

Tidak ada satu orangpun yang mengingkari pentingnya waktu sebagai modal tak ternilai. Terlebih-lebih di masa kini ditambah begitu cepatnya teknologi berkembang yang membuat upaya memanfaatkan waktu secara efisien menjadi lebih urgen. Ada sebuah peribahasa yang mengatakan bahwa "waktu adalah emas". Tapi ada juga sebagian orang yang menolak itu dan mengatakan waktu bukan emas, tapi lebih mulia dari emas. Alasan mereka karena orang dapat membeli emas, tapi waktu tidak dapat dibeli. Waktu bak aliran air sungai yang senantiasa dalam kondisi bergerak dan tidak akan pernah kembali. Sekaitan nilai waktu, Imam Ali as berkata, "Wahai manusia! Pahamilah bahwa kalian yang sedang melewati dan bakal berakhir, bukan waktu yang sedang berakhir."

Sejatinya, dalam kehidupannya manusia berhadapan dengan dua pilihan; menjadi pelaku atau penonton menyaksikan apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Siapa saja menginginkan menjadi pelaku dan bukan penonton. Tapi untuk menjadi pelaku hanya dapat dilakukan dengan mengelola waktu sedemikian rupa agar dapat mencapai tujuan yang hendak diraih. Sebuah kehidupan yang telah diatur sejak awal bakal memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengontrol dirinya. Ia dapat mengarahkan dirinya terkait kehidupan pribadi dan sosial. Bila kehidupan manusia tidak memiliki tujuan dan arah yang jelas, orang tersebut akan memusnahkan segala waktu tak ternilai yang dimilikinya untuk melakukan hal-hal yang mubazir.

Islam mengajak semua orang agar memanfaatkan waktunya dengan benar. Waktu itu sendiri dalam pandangan Islam sebagai sesuatu yang mulia dan suci. Imam Muhammad Baqir as mengatakan, "Allah benci kepada manusia yang menyia-nyiakan waktunya." Islam bahkan mewanti-wanti para pemuda khususnya agar tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Karena masa muda adalah sebuah periode dimana seseorang mampu mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan energi yang masih berlimpah. Energi yang dimilikinya di usia muda juga memberikannya semangat untuk berusaha lebih serius lagi.

Betapa banyak orang yang mencapai usia tua dan lemah hanya dapat menyesali dirinya. Mereka menyesal mengapa ketika di usia muda tidak melakukan hal-hal yang bermanfaat. Sekaitan dengan masalah waktu senggang anak-anak muda, kepada mereka Ayatollah Sayyid Ali Khamenei mengatakan, "Satu hal yang dapat kami rekomendasikan kepada remaja dan pemuda adalah memanfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu yang mereka miliki." Rahbar menyebut pekerjaan terbaik di usia mereka adalah belajar, olahraga dan mensucikan diri. Beliau juga menyebut upaya memanfaatkan kesempatan yang pendek sangat berpengaruh. Berbagi pengalaman dalam masalah ini beliau mengatakan, "Saya berhasil membaca buku 20-an jilid dalam selisih waktu 10,15 dan 20 menit dalam perjalanan di bus."

Bila kita telah memahami dengan baik betapa pentingnya waktu, ada satu pertanyaan yang muncul. Bagaimana kita dapat memanfaatkan waktu seefisian mungkin? Jalan terbaik untuk mencegah kita menyia-nyiakan waktu adalah dengan menyusun program kerja. Program kerja sebuah cara untuk mengalahkan waktu. Orang-orang sukses selalu mengatakan bahwa satu dari rahasia kesuksesan mereka adalah menyusun program kehidupannya.

Banyak buku dan artikel yang mengulas banyak tentang bagaimana menyusun program dan mengelola waktu. Kebanyakan orang yang mendengar kata "manajemen waktu" langsung membayangkan waktu harus dikelola. Pemahaman yang demikian tentu saja tidak benar. Karena manajemen waktu pada dasarnya adalah memenej diri sendiri, bukan waktu yang diatur. Waktu senantiasa berjalan dan tidak akan pernah bisa dikelola. Sementara kehidupan manusia memiliki keterbatasan yang perlu dikelola agar dapat meraih kesuksesan. Di sini setiap orang membutuhkan ketrampilan untuk mengelola waktunya.

Seseorang yang memiliki tujuan hidup berarti ia telah menguasai bagian terpenting dari manajemen waktu. Hakikatnya, sebuah program sejak awal harus dibangun dari tujuan-tujuan yang ingin direalisasikan dan dari sana dilakukan skala prioritas, mana yang harus didahulukan. Oleh karenanya, setiap orang harus mampu membedakan mana tujuan akhir dan mana yang sela. Tujuan-tujuan yang telah ditetapkan itu harus realistis sekaligus utopis, sehingga mampu menggerakkan pelakunya. Seseorang yang memiliki tujuan akan senantiasa bergerak, berusaha dan fokus dalam sebuah lajur yang ingin dilewatinya. Dengan demikian, ia tidak akan menyia-nyiakan waktunya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada dalam program yang telah disusunnya.

Poin penting lainnya dalam menyusun program adalah berusaha menjauhi pekerjaan yang berulang dan menetapkan batas akhir penyelesaian sebuah pekerjaan. Dalam menyusun program, seseorang harus mengalokasikan batas waktu untuk setiap pekerjaan yang hendak dilakukannya. Memperhatikan masalah ini membuat manusia lebih realistis dalam menyempurnakan daftar program yang disusunnya. Di sini, penting untuk mengenal dengan baik dan benar serta tepat faktor-faktor yang membuat waktu seseorang menjadi sia-sia.

Menyia-nyiakan waktu bergantung pada sejumlah faktor. Terkadang kita menyia-nyiakan begitu saja waktu kita yang begitu bernilai dan tidak memanfaatkannya dengan benar. Tapi terkadang orang lain menjadi penyebab hilangnya waktu kita begitu saja. Untuk menyusun program selama sehari semalam, Imam Kazhim as berkata, "Berusahalah untuk membagi waktumu selama sehari semalam menjadi empat bagian. Sebagian untuk bermunajat kepada Allah, sebagian lagi untuk bekerja, sebagian lain untuk hubungan sosial dan berdialog dengan orang-orang yang dapat dipercaya. Mereka akan menjelaskan kekurangan-kekuranganmu agar engkau menutupinya. Bagian keempat dari waktumu alokasikan untuk menikmati segala urusan halal baik materi maupun spiritual. Bagian keempat ini dapat membantumu melakukan tiga bagian yang lain."

Perhatian kepada masalah agama dalam menyusun program dan menentukan kesempatan dalam setiap hari untuk melakukan shalat di awal waktu dan membaca al-Quran merupakan perbuatan yang mampu menyempurnakan jiwa manusia. Program-program spiritual semacam ini akan semakin menyempurnakan program yang disusun. Dalam sebuah riwayat dari Imam Hasan as disebutkan, "Berusahalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya dan berusahalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok hari." Dengan demikian, dalam menyusun program hendaknya kita juga memperhatikan masalah akhirat, sebagaimana yang dilakukan terhadap masalah dunia. Imam Hasan Askari as berkata, "Jangan sampai engkau menghabiskan waktumu hanya untuk dunia, sementara engkau tertinggal dalam urusan akhirat... Dalam memanfaatkan kesempatan dan waktu yang ada harus dimanfaatkan sebisa mungkin untuk mencari rezeki yang halal dan melakukan kewajiban. Engkau harus dapat menyatukan dua hal ini."

Ada sebagian waktu yang dipandang khusus oleh Islam. Sebagai contoh, waktu shalat termasuk waktu-waktu yang dapat dimanfaatkan manusia untuk meraih kesempurnaan lebih. Bulan Ramadhan juga merupakan kesempatan istimewa yang diberikan kepada manusia dimana setiap detiknya berisikan rahmat dan cinta ilahi. Rasulullah Saw dalam khotbahnya menyambut bulan Ramadhan mengucapkan, "Wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian bulan Allah dengan berkah, rahmat dan maghfirah. Bulan yang di sisi Allah merupakan bulan paling mulia. Hari-harinya paling mulia, malam-malamnya paling mulia, dan saat-saatnya paling utama. Di bulan ini kalian diundang untuk menjadi tamu-tamu Allah dan kalian diajak untuk menerima karunia Allah. Di bulan ini tarikan dan desahan nafas kalian adalah tasbih, tidur kalian ibadah, amal kalian diterima, dan doa kalian dikabulkan. Maka dari itu, mohonlah kepada Allah dengan niat yang jujur dan hati yang bersih, agar Allah memberikan taufik kepada kalian untuk dapat melakukan puasa dan membaca Kitab-Nya."

Dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad Saw, kita dapat memahami kebesaran bulan Ramadhan. Begitu mulianya sehingga tidur seorang yang berpuasa tidak terhitung menyia-nyiakan waktu, bahkan mendapat pahala. Sementara membaca satu ayat al-Quran mendapat ganjaran seperti orang yang mengkhatamkan seluruh al-Quran. Tak diragukan lagi bahwa bulan Ramadhan merupakan kesempatan paling baik untuk memperbaiki diri dan semakin mendekati Allah Swt. Sebuah kesempatan yang bila terlewatkan, menyebabkan pelakunya akan menyesal di kemudian hari

Merangkai Halusinasi atau Berani Berkata dan Berperilaku Jujur

Panggung politik Indonesia kini ditaburi satu kata kunci, yaitu halusinasi. Kata itu demikian gampang dihamburkan, sampai-sampai tidak jelas siapa yang berhayal atau ber andai-andai jelas mereka sedang dan lebih suka berhalusinasi, apakah yang menuding ataupun yang dituding ?..!

Pemantiknya ialah kicauan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M.Nazaruddin dari tempat persembunyiannya. Ia menuding sejumlah elite Partai Demokrat terlibat korupsi proyek yang dibiayai APBN.Nyanyian itu lalu dibantah ramai-ramai antara lain dengan menyebut Nazaruddin berhalusinasi.Yang aneh ialah Ketua Umum Anas Urbaningrum kemudian melaporkan Nazaruddin ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Itu artinya Anas menilai nyanyian Nazaruddin bukan halusinasi, melainkan nyanyian orang waras,

karena hanya orang waras yang dapat menjadi subjek hukum.Sampai di situ sudah tidak jelas siapa yang berhalusinasi. Bukankah Anas pun sedang berhalusinasi melaporkan kepada polisi orang yang justru sedang buron, yang sedang dicari Interpol, yang tidak diketahui di mana rimbanya ?

Polisi pun berhalusinasi, yaitu setelah memeriksa Anas di Blitar akan memeriksa Nazaruddin untuk mengonfrontasikan hasilnya dengan orang yang masih buron itu.

Perlu juga diingat, Mei lalu, sepekan setelah Nazaruddin dinyatakan pergi ke Singapura, para petinggi Partai Demokrat dengan gegap gempita menyatakan Nazaruddin tidak kabur. Ia sedang berobat dan dijamin pasti akan kembali ke Tanah Air. Namun, kenyataannya Nazaruddin tidak kunjung pulang.
Sejauh ini, kembalinya Nazaruddin ke Tanah Air hanyalah halusinasi elite Partai Demokrat.

Yang terjadi justru Nazaruddin kian memberontak,Ia menunjukkan tampangnya melalui wawancara via Skype.Ia memakai topi yang unik, seperti topi pandan, dan atas permintaan si pewawancara mencubit dulu pipinya untuk menunjukkan bahwa dia tidak berhalusinasi.

Pucuk pimpinan tertinggi di Demokrat meminta agar kader yang tidak sanggup menjalankan politik bersih secara sukarela hengkang dari partai. Siapa yang mau mengakui dirinya tidak bersih ? Apa itu bukan halusinasi ?..!

Makin lengkaplah sudah halusinasi itu ketika Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan sebuah tim telah dikirim untuk menjemput Nazaruddin. Dijemput di mana? Kok lama amat menjemputnya.Itu bukan yang pertama Patrialis Akbar berhalusinasi. Ia pernah bilang Nazaruddin dari Singapura ke Vietnam lalu terbang ke Afrika.

Indonesia Police Watch (IPW) menilai pemeriksaan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang dilakukan di Blitar, Jawa Timur untuk memproses dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Pemeriksaan itu dinilai memboroskan anggaran lantaran laporan Anas dibuat di Jakarta. menunjukkan kepolisian semakin gampang dipecundangi kekuatan partai politik. "Kasus ini menunjukkan Polri tidak independen dan tidak profesional," kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane melalui siaran pers, Sabtu, 30 Juli 2011.Pane mengatakan, Anas sebagai ketua umum partai sudah berhasil memperalat Polri untuk menunjukkan arogansi dan powernya. Pemeriksaan ini juga memberi sinyal bahwa sesungguhnya Anas tidak akan tersentuh meskipun bekas Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin telah membeberkan kasus korupsi yang melibatkan mantan Ketua Umum PB HMI itu.

Begitulah, rangkaian halusinasi dihamburkan karena tidak ada keberanian berkata dan berlaku jujur. (Tempo/Micom)

Krisis Pangan Akibatkan Satu Milyar Orang Lebih Tidur dalam Keadaan Lapar

Ditemui di sela-sela Festival Indonesia di Washington DC akhir pekan lalu.DR Sri Mulyani – Direktur Pelaksana Bank Dunia Untuk Kawasan Asia mengatakan krisis pangan yang melanda dunia membuat gejolak harga pangan semakin tidak menentu dan menyebabkan sedikitnya 44 juta warga baru masuk ke dalam kelompok “orang miskin” tahun lalu. Bahkan lebih dari satu milyar orang kini terpaksa tidur dalam kondisi kelaparan setiap malam.

Sri Mulyani mengatakan, "Dunia saat ini dalam kondisi menghadapi krisis pangan yang membuat volatilitas atau gejolak harga pangan memang menyebabkan paling tidak 44 juta masyarakat sejak tahun lalu masuk ke dalam kelompok miskin dan lebih dari 1 milyar orang setiap hari tidur dalam kondisi kelaparan”.

Menurut Sri Mulyani data itu juga mencakup warga di kawasan Asia – termasuk Indonesia. Karenanya Bank Dunia sudah menghimbau negara-negara di kawasan Asia untuk melakukan investasi lebih besar pada sektor pertanian dan segera menyelesaikan kendala produksi yang ada sehingga produktivitas pangan bisa dimaksimalkan dan harga bisa stabil kembali.

Menurut Sri Mulyani – Direktur Pelaksana Bank Dunia Untuk Kawasan Asia, Bank Dunia sudah menyiapkan sejumlah program untuk segera mengatasi hal ini.

“Yang dilakukan Bank Dunia adalah menaikkan atau memfokuskan kembali seluruh dukungan kepada negara-negara terutama negara berkembang untuk berinvestasi di sektor pertanian dan mengurangi kendala sisi produksi. Apakah dalam bentuk riset teknologi, produktifitas perlahan atau logistik dan konektivitas. Bank Dunia bersama-sama kelompok G-20 bekerjasa untuk memformulasikan langkah-langkah yang bisa meminimalkan kenaikan harga pangan dan volatilitas tadi," ujar Sri Mulyani.

Akibat semakin tingginya harga pangan secara global, rumah tangga keluarga miskin cenderung memilih makanan murah dan tidak bernutrisi atau terpaksa mengurangi biaya perawatan kesehatan dan pendidikan mereka. Data Bank Dunia menunjukkan di negara-negara miskin dimana orang rata-rata menghabiskan dua per tiga pengeluaran mereka sehari-hari untuk makan maka kenaikan harga pangan berpotensi menjadi tantangan pertumbuhan global dan stabilitas sosial.

Menurut Badan Urusan Logistik Indonesia beras – yang merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia – mulai 11 Juli ini naik 25 persen dari 6.000 rupiah per liter ke kisaran 8.500 hingga 9.000 rupiah per liter. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari banyak warga Indonesia yang mulai beralih ke beras kualitas yang lebih rendah.

Seperti Ini Cara Amerika Melampiaskan Kecemburuannya Terhadap Cina

Kepala Staf Gabungan Militer Amerika Serikat, Mike Mullen, mengakhiri kunjungannya ke Cina dengan tanpa meraih hasil dalam menyelesaikan atau paling tidak mereduksi ketegangan berkepanjangan antara Washington dan Beijing. Bahkan friksi militer dan politik antara Cina terus mengganjal hubungan kedua negara.

IRNA melaporkan, kunjungan itu dilakukan di saat Mullen mengetahui bahwa kehadiran militer Amerika Serikat di perairan selatan Cina telah membuat geram para pejabat tinggi Beijing. Namun Mullen mengatakan, "Amerika Serikat merasa bertanggung jawab untuk hadir di perairan selatan Cina."

Para pejabat Cina menilai pernyataan tersebut merefleksikan watak intervesif Amerika Serikat. Kehadiran militer AS itu juga membuktikan bahwa Washington sama sekali tidak mempertimbangkan protes Beijing sebelumnya atas berbagai manuver yang digelar militer Amerika bersama dengan negara lain di dekat perairan Cina. Amerika sengaja menggelar manuver militer dengan Vietnam dan Filipina di perairan selatan Cina yang hingga kini masih dipersengketakan. Jika para pejabat Cina menilai kehadiran militer Amerika di perairan tersebut sebagai faktor penyulut perselisihan di kawasan, namun tampaknya kunjungan Mullen ke Beijing dimaksudkan untuk mengesankan bahwa Cina-lah yang menjadi biang friksi.

Dalam konferensi persnya di Cina, Mullen mengatakan, "Amerika Serikat mengkhawatirkan perselisihan kawasan laut di selatan Cina yang kaya sumber energi." Sama seperti para pejabat Amerika lainnya, Mullen dengan mudah menjustifikasi manuver militer AS bersama Vietnam dan Filipina dengan menyatakan, "Washington khawatir. Kami termasuk negara yang khawatir dan kekhawatiran tersebut benar. Terjadi banyak peristiwa di kawasan ini yang tidak menyenangkan."

Koran Taipei Times dalam hal ini menulis, "Amerika Serikat mendukung Filipina dalam masalah sengketa laut selatan Cina dan berpendapat bahwa masalah ini sangat penting mengingat wilayah tersebut kaya sumber energi. Namun Cina berpendapat bahwa hanya negara-negara regional yang berhak menyelesaikan masalah ini tanpa campur tangan Amerika."

China Daily menyinggung janji Amerika Serikat dalam mendukung Filipina dalam kasus sengketa perairan selatan Cina itu, menulis, "Negara-Negara ASEAN tidak boleh membiarkan campur tangan pihak asing."

Kepala Staf Gabungan Militer Cina, Chen Bingde, mereaksi pernyataan Mullen dan menyatakan, "Amerika Serikat bersikap dan berkata kontradiktif. Mereka berbicara tentang penyelesaian damai friksi namun mereka menyatakan tidak akan meninggalkan kawasan. Mereka juga menggelar manuver militer. Mereka menurunkan pasukan namun pada saat yang sama berkoar tentang perundingan." Dalam kunjungannya,

Cina menyatakan bahwa Cina adalah kekuatan baru dunia yang terus menguat setiap hari. Perhitungan yang keliru akan mengakibatkan bahaya serius dan lepas kontrol di kawasan." Dengan mengakui bahwa Cina sebagai kekuatan besar yang terus berkembang, Mullen juga berusaha menggiring opini umum bahwa kekuatan baru dengan peritungan keliru itu akan mengancam kawasan dan besarnya kekuatan tersebut juga berbahaya bagi negara lain.Perspektif Mullen itu semakin jelas ketika ia mengatakan bahwa "Kekuatan militer yang lebih besar harus dibarengi dengan tanggung jawab, kerjasama, dan transparansi yang lebih besar. Tanpa itu semua, kekuatan militer tersebut akan berwatak menjajah.

Para pemerhati menilai statemen Mullen itu merefleksikan hebatnya kekhawatiran dan kecemburuan para pejabat tinggi Gedung Putih atas peningkatan kekuatan Cina baik di sektor ekonomi maupun militer.
(IRIB/MZ)

AKSI MOGOK KERJA PARA BURUH PT FREEPORT INDONESIA

Mogok 8000 Buruh PT FREEPORT INDONESIA membuat kegiatan produksi terganggu managment Freeport mengatakan mendapat surat dari DPD SPSI Provinsi Papua yang membekukan kepengurusan yang ada sekarang.Para pekerja menuntut kenaikan gaji dari US$1,8 atau RP 15.000 per jam menjadi US$15 atau Rp 128.000.
Terkait dengan tuntutan pembatalan PHK pemimpin serikat buruh,PT Freeport mengatakan keputusan indisipliner karena tidak bekerja tanpa izin selama lebih lima hari tersebut sudah dicabut dan diganti menjadi pemberian peringatanPT Freeport Indonesia mengatakan ribuan pekerja yang mogok meminta kenaikan gaji .Juru bicara Freeport Ramdani Sirait mengatakan hari Selasa (5/7) bahwa mereka seharusnya menunggu hasil pembicaraan antara manajemen dan wakil buruh.”Manajemen siap untuk memulai perundingan dalam rangka perjanjian kerja bersama antara manajemen dengan karyawan untuk periode 2011/2013. Namun sejauh ini manajemen belum bisa melakukan itu karena belum tahu sebenarnya siapa yang akan mewakili secara sah,” katanya

Aksi Mogok Para buruh di PT Freport Indonesia sangat membuat kita bersama terheran heran Perusahaan Tambang Emas dan uranium dari bumi Papua terkesan alot atau tidak mau memberikan kenaikan gaji buruh beserta bonus mereka kaum buruh wajib Pemerintah bela dan fasilitasi ditambah berita mengejutkan soal PT Freeport Indonesia (FI). Kabarnya para Buruh mengetahui ternyata mereka bekerja selain eksplorasi emas dan temabaga juga mengeksplorasi uranium yang sepintas memang berwarna kuning kehitam hitaman yang dikirim dalam bentuk konsentrat oleh PT Freeport Indonesia(FI)

Perusahaan tambang raksasa itu terbukti telah memproduksi secara illegal serta mengekspor uranium sejak delapan bulan silam.Tindakan PT. Freeport Indonesia (FI) yang telah melenceng jauh dari kontrak karyanya ini, bukan merupakan hal yang baru, pasalnya perusahaan raksasa ini hanya diketahui menambang tembaga, sedangkan emas, batu bara dan bahan tambang non migas lainnya baru diketahui publik pada tahun 1990-an.

Kali ini, sebagaimana diberitakan Harian Bintang Papua, perusahaan Amerika yang sudah beroperasi di Papua sejak tahun 1964 itu kembali mengulang sejarah dengan melakukan penambangan Uranium tanpa sepengetahuan Pemerintah, dan publik Papua. Hal ini membuat DPR Papua naik pitam, pasalnya dari hasil tambang yang dikeruk perusahaan raksasa dunia itu, pemerintah dan rakyat Papua hanya kebagian Rp30 miliar.
Kali ini sebagaimana diberitakan Harian Bintang Papua, perusahaan Amerika yang sudah beroperasi di Papua sejak tahun 1964 itu kembali mengulang sejarah dengan melakukan penambangan Uranium tanpa sepengetahuan Pemerintah, dan publik Papua. Hal ini membuat DPR Papua naik pitam, pasalnya dari hasil tambang yang dikeruk perusahaan raksasa dunia PT Freeport Indonenisa itu, Pemerintah dan rakyat Papua hanya kebagian Rp30 miliar.pertahun

PT Freeport diduga menggali bahan baku uranium secara diam-diam sejak delapan bulan silam. Hal itu diungkap oleh Yan Permenas Mandenas S.Sos, Ketua Fraksi Pikiran Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua kepada ANTARA di Jayapura, Selasa (1/7), di ruang kerjanya. Ia menjelaskan, “Kegiatan ini dilakukan secara tersembunyi dan telah berlangsung cukup lama”

Anggota Komisi C DPR Papua itu menambahkan, Freeport telah mencuri hasil kekayaan masyarakat Papua dan membohongi pemerintah dengan hasil tambang yang disalurkan lewat jaringan pipa-pipa bawah tanah. “Ini namanya pencuri, PT Freeport sudah lakukan pencurian, karena diam-diam memproduksi Uranium yang tidak ada dalam kontrak kerja”.Informasi ini menurutnya, didapatkan dari sejumlah masyarakat dan karyawan Freeport di Timika. Dijelaskannya, “Selain karyawan dan masyarakat, saya juga mendapat laporan dari sumber yang dapat dipercaya”.Hal ini sangat disayangkan mengingat pajak yang didapatkan dari perusahaan emas terbesar didunia ini, hanya berjumlah Rp30 milyar pada tahun lalu. Mandenas juga mengeluhkan, bahwa dewan belum bisa bergerak karena terkendala masalah klasik, yaitu belum ada alokasi dana untuk turun ke lapangan.

Menyinggung, tindakan DPRP terhadap penambangan liar tersebut, Yan mengatakan, walaupun PT FI berada di wilayah pemerintah Provinsi Papua, namun Pemerintah Provinsi dan DPRP tidak bisa mengambil tindakan yang legal terhadap perusahaan raksasa tersebut.Ia menjelaskan, “Kalau untuk PT Freeport ini birokrasinya terlalu panjang dan berbelit-belit, kami susah masuk ke sana, kan semua mineral tambang itu dikirim lewat pipa-pipa, siapa yang tahu, tidak adakan, apalagi akses kesana tidak gampang”.Namun, sambung Yan, DPRP tidak hilang akal, tinjauan ke lokasi penambangan akan tetap dilakukan sambil menunggu pengurusan birokrasi untuk meninjau lokasi penambangan perusahan tersebut.

Sampai sejauh ini Freeport mengatakan Aksi pemogokan pekerja yang rencananya akan berlangsung selama seminggu ini tidak mengganggu produksi perusahaan penghasil emas dan tembaga terbesar dunia ini.”Pengapalan konsentrat dari pelabuhan di Amapare di Mimika masih berjalan sampai saat ini,” kata juru bicara Freeport Ramdani Sirait.Ketika ditanyakan sampai kapan Freeport dapat bertahan dari pengaruh buruk pemogokan 8.000 dari 22.000 keseluruhan karyawan, Freeport mengatakan belum bisa memberikan konfirmasi tentang hal tersebut karena masih perlu melakukan konfirmasi ke bagian operasional.Namun seorang pemimpin serikat pekerja mengatakan kegiatan produksi sejauh ini terganggu.”Ini merupakan perkiraan awal tetapi saya kira dari tingkat operasional 100%, operasi pertambangan sekarang berkurang menjadi di bawah 10% yang hampir sama dengan tidak ada operasi,” kata Virgo Solossa seperti dikutip kantor berita Reuters.

Papua, Tanah Rebutan Tiga Negara Asing

Menurut penulusuran Lia Suntoso, peneliti The Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta, Papua merupakan daerah yang kini menjadi perebutan antara tiga kekuasaan. Yang satu adalah negara adidaya Amerika Serikat, dua lainnya Inggris dan Australia. Ini semua berawal dari keberadaan Freeport di Papua yang memulai operasi pada tahun 1967. Kini, gejolak politik di sana sudah bergerak terlalu jauh dari inti permasalahan sesungguhnya. Pelanggaran HAM, pencemaran lingkungan, dan korupsi yang merajalela di tanah Papua seringkali membuat kita lupa untuk mengkaji ulang apa sebenarnya yang membuat harga Papua begitu mahal bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Potensi tanah Papua memang tidak diragukan lagi. Dan, sebagian besar saham Freeport Indonesia dimiliki oleh Freeport McMoran Copper & Gold Inc, dan sisanya dimiliki oleh raksasa pertambangan Inggris/Australia Rio Tinto; Rio Tinto sendiri hak 40% atas pemberdayaan Grasberg (laporan tahunan Freeport dapat diakses melalui www.fcx.com; situs Rio Tinto adalah www.riotinto.com).

Selain keberadaan Freeport yang memberi keuntungan besar, apa menariknya Papua bagi ketiga negara tersebut, dan kalau perlu dipisahkan dari NKRI? Secara kebetulan, UU Investasi Asing pertama di Indonesia, UU Nomor 1 (1967) Pasal 6 ayat (1-h) mencatat pembangkitan tenaga atom sebagai salah satu bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara penguasaan penuh karena bidang ini dianggap penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Masalahnya, jurnal berbagai scientific community mencatat bahwa kekayaan alam di Papua belum sepenuhnya tereksplorasi, termasuk di antaranya adalah tambang uranium.

Amerika Serikat kebakaran jenggot melihat program nuklir di Libia, Iran, atau Korea Utara, meskipun pada kenyataannya AS merupakan konsumen uranium terbesar dunia saat ini –yang tidak memiliki sumber daya alam yang signifikan atau setidaknya belum mau terbuka mengenai potensi bahan baku nuklir di dataran Amerika sendiri.

Karena itu, Amerika Serikat dan Inggris, sebagai sekutu dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan, pasti akan sangat dipermudah dengan terdapatnya, sekecil apa pun, sumber uranium di Papua. Atau sebaliknya, keberadaan nuklir akan sangat menaikkan harga atau global positioning Indonesia di mata dunia.

Apabila dihubungkan dengan pergerakan politik internasional, disinyalir tolak-menolak antara negara-negara nuklir dan non-nuklir terlihat sangat jelas. Melihat betapa pentingnya peran nuklir dalam diplomasi pada saat ini, perang atas Papua mungkin saja merupakan produk tarik-menarik antara Amerika dan Inggris, dan Australia, dengan Australia yang memiliki posisi lebih kuat dan nothing to lose dalam konteks ini.

Berbagai teori geologi pecahan lempeng menyebut benua Australia, Pulau Papua (Papua Nugini dan Irian Jaya), dan Timor Timur adalah satu daratan. Jelas bukan mustahil Papua adalah sumber potensial, readily available, uranium bagi Amerika Serikat. Uranium terbentuk dalam supernova, jauh sebelum zaman Pangaea. Berlanjut dengan terpisahnya lempeng Australia yang sekarang dikenal sebagai benua Australia dan Pulau Papua, endapan mineral yang terkandung dalam lempeng tersebut kemungkinan besar sama.

Di daerah yang begitu miskin, mungkin rakyat Papua sendiri tidak menyadari apa yang berada di bawah kaki mereka. Karena itu, sudah waktunya, ada atau tidaknya kekayaan alam yang tersembunyi, pemerintah kita melakukan survei untuk memperjelas kepentingan-kepentingan luar negeri yang dapat dikatakan tendensius seputar Papua, untuk mempertahankan aset negara, sesuai dengan versi asli UU Nomor 1 (1967).Selama ini banyak kekayaan alam yang seharusnya dapat menjadi pemasukan negara dan dapat mensejahterakan rakyat diambil alih oleh pihak asing. Mereka cenderung mengeksploitasi sumber daya alam kita untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Potensi alam Indonesia sangat melimpah. Seharusnya kita menyadari itu dan berusaha untuk mengelola sumber daya alam tersebut dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain itu apabila kita dapat mengelola potensi alam kita sendiri secara bijaksana tentu hal tersebut akan berdampak pada membaiknya perekonomian Indonesia. Sudah saatnya berubah.