Merangkai Halusinasi atau Berani Berkata dan Berperilaku Jujur

Panggung politik Indonesia kini ditaburi satu kata kunci, yaitu halusinasi. Kata itu demikian gampang dihamburkan, sampai-sampai tidak jelas siapa yang berhayal atau ber andai-andai jelas mereka sedang dan lebih suka berhalusinasi, apakah yang menuding ataupun yang dituding ?..!

Pemantiknya ialah kicauan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M.Nazaruddin dari tempat persembunyiannya. Ia menuding sejumlah elite Partai Demokrat terlibat korupsi proyek yang dibiayai APBN.Nyanyian itu lalu dibantah ramai-ramai antara lain dengan menyebut Nazaruddin berhalusinasi.Yang aneh ialah Ketua Umum Anas Urbaningrum kemudian melaporkan Nazaruddin ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Itu artinya Anas menilai nyanyian Nazaruddin bukan halusinasi, melainkan nyanyian orang waras,

karena hanya orang waras yang dapat menjadi subjek hukum.Sampai di situ sudah tidak jelas siapa yang berhalusinasi. Bukankah Anas pun sedang berhalusinasi melaporkan kepada polisi orang yang justru sedang buron, yang sedang dicari Interpol, yang tidak diketahui di mana rimbanya ?

Polisi pun berhalusinasi, yaitu setelah memeriksa Anas di Blitar akan memeriksa Nazaruddin untuk mengonfrontasikan hasilnya dengan orang yang masih buron itu.

Perlu juga diingat, Mei lalu, sepekan setelah Nazaruddin dinyatakan pergi ke Singapura, para petinggi Partai Demokrat dengan gegap gempita menyatakan Nazaruddin tidak kabur. Ia sedang berobat dan dijamin pasti akan kembali ke Tanah Air. Namun, kenyataannya Nazaruddin tidak kunjung pulang.
Sejauh ini, kembalinya Nazaruddin ke Tanah Air hanyalah halusinasi elite Partai Demokrat.

Yang terjadi justru Nazaruddin kian memberontak,Ia menunjukkan tampangnya melalui wawancara via Skype.Ia memakai topi yang unik, seperti topi pandan, dan atas permintaan si pewawancara mencubit dulu pipinya untuk menunjukkan bahwa dia tidak berhalusinasi.

Pucuk pimpinan tertinggi di Demokrat meminta agar kader yang tidak sanggup menjalankan politik bersih secara sukarela hengkang dari partai. Siapa yang mau mengakui dirinya tidak bersih ? Apa itu bukan halusinasi ?..!

Makin lengkaplah sudah halusinasi itu ketika Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan sebuah tim telah dikirim untuk menjemput Nazaruddin. Dijemput di mana? Kok lama amat menjemputnya.Itu bukan yang pertama Patrialis Akbar berhalusinasi. Ia pernah bilang Nazaruddin dari Singapura ke Vietnam lalu terbang ke Afrika.

Indonesia Police Watch (IPW) menilai pemeriksaan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang dilakukan di Blitar, Jawa Timur untuk memproses dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Pemeriksaan itu dinilai memboroskan anggaran lantaran laporan Anas dibuat di Jakarta. menunjukkan kepolisian semakin gampang dipecundangi kekuatan partai politik. "Kasus ini menunjukkan Polri tidak independen dan tidak profesional," kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane melalui siaran pers, Sabtu, 30 Juli 2011.Pane mengatakan, Anas sebagai ketua umum partai sudah berhasil memperalat Polri untuk menunjukkan arogansi dan powernya. Pemeriksaan ini juga memberi sinyal bahwa sesungguhnya Anas tidak akan tersentuh meskipun bekas Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin telah membeberkan kasus korupsi yang melibatkan mantan Ketua Umum PB HMI itu.

Begitulah, rangkaian halusinasi dihamburkan karena tidak ada keberanian berkata dan berlaku jujur. (Tempo/Micom)

Krisis Pangan Akibatkan Satu Milyar Orang Lebih Tidur dalam Keadaan Lapar

Ditemui di sela-sela Festival Indonesia di Washington DC akhir pekan lalu.DR Sri Mulyani – Direktur Pelaksana Bank Dunia Untuk Kawasan Asia mengatakan krisis pangan yang melanda dunia membuat gejolak harga pangan semakin tidak menentu dan menyebabkan sedikitnya 44 juta warga baru masuk ke dalam kelompok “orang miskin” tahun lalu. Bahkan lebih dari satu milyar orang kini terpaksa tidur dalam kondisi kelaparan setiap malam.

Sri Mulyani mengatakan, "Dunia saat ini dalam kondisi menghadapi krisis pangan yang membuat volatilitas atau gejolak harga pangan memang menyebabkan paling tidak 44 juta masyarakat sejak tahun lalu masuk ke dalam kelompok miskin dan lebih dari 1 milyar orang setiap hari tidur dalam kondisi kelaparan”.

Menurut Sri Mulyani data itu juga mencakup warga di kawasan Asia – termasuk Indonesia. Karenanya Bank Dunia sudah menghimbau negara-negara di kawasan Asia untuk melakukan investasi lebih besar pada sektor pertanian dan segera menyelesaikan kendala produksi yang ada sehingga produktivitas pangan bisa dimaksimalkan dan harga bisa stabil kembali.

Menurut Sri Mulyani – Direktur Pelaksana Bank Dunia Untuk Kawasan Asia, Bank Dunia sudah menyiapkan sejumlah program untuk segera mengatasi hal ini.

“Yang dilakukan Bank Dunia adalah menaikkan atau memfokuskan kembali seluruh dukungan kepada negara-negara terutama negara berkembang untuk berinvestasi di sektor pertanian dan mengurangi kendala sisi produksi. Apakah dalam bentuk riset teknologi, produktifitas perlahan atau logistik dan konektivitas. Bank Dunia bersama-sama kelompok G-20 bekerjasa untuk memformulasikan langkah-langkah yang bisa meminimalkan kenaikan harga pangan dan volatilitas tadi," ujar Sri Mulyani.

Akibat semakin tingginya harga pangan secara global, rumah tangga keluarga miskin cenderung memilih makanan murah dan tidak bernutrisi atau terpaksa mengurangi biaya perawatan kesehatan dan pendidikan mereka. Data Bank Dunia menunjukkan di negara-negara miskin dimana orang rata-rata menghabiskan dua per tiga pengeluaran mereka sehari-hari untuk makan maka kenaikan harga pangan berpotensi menjadi tantangan pertumbuhan global dan stabilitas sosial.

Menurut Badan Urusan Logistik Indonesia beras – yang merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia – mulai 11 Juli ini naik 25 persen dari 6.000 rupiah per liter ke kisaran 8.500 hingga 9.000 rupiah per liter. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari banyak warga Indonesia yang mulai beralih ke beras kualitas yang lebih rendah.

Seperti Ini Cara Amerika Melampiaskan Kecemburuannya Terhadap Cina

Kepala Staf Gabungan Militer Amerika Serikat, Mike Mullen, mengakhiri kunjungannya ke Cina dengan tanpa meraih hasil dalam menyelesaikan atau paling tidak mereduksi ketegangan berkepanjangan antara Washington dan Beijing. Bahkan friksi militer dan politik antara Cina terus mengganjal hubungan kedua negara.

IRNA melaporkan, kunjungan itu dilakukan di saat Mullen mengetahui bahwa kehadiran militer Amerika Serikat di perairan selatan Cina telah membuat geram para pejabat tinggi Beijing. Namun Mullen mengatakan, "Amerika Serikat merasa bertanggung jawab untuk hadir di perairan selatan Cina."

Para pejabat Cina menilai pernyataan tersebut merefleksikan watak intervesif Amerika Serikat. Kehadiran militer AS itu juga membuktikan bahwa Washington sama sekali tidak mempertimbangkan protes Beijing sebelumnya atas berbagai manuver yang digelar militer Amerika bersama dengan negara lain di dekat perairan Cina. Amerika sengaja menggelar manuver militer dengan Vietnam dan Filipina di perairan selatan Cina yang hingga kini masih dipersengketakan. Jika para pejabat Cina menilai kehadiran militer Amerika di perairan tersebut sebagai faktor penyulut perselisihan di kawasan, namun tampaknya kunjungan Mullen ke Beijing dimaksudkan untuk mengesankan bahwa Cina-lah yang menjadi biang friksi.

Dalam konferensi persnya di Cina, Mullen mengatakan, "Amerika Serikat mengkhawatirkan perselisihan kawasan laut di selatan Cina yang kaya sumber energi." Sama seperti para pejabat Amerika lainnya, Mullen dengan mudah menjustifikasi manuver militer AS bersama Vietnam dan Filipina dengan menyatakan, "Washington khawatir. Kami termasuk negara yang khawatir dan kekhawatiran tersebut benar. Terjadi banyak peristiwa di kawasan ini yang tidak menyenangkan."

Koran Taipei Times dalam hal ini menulis, "Amerika Serikat mendukung Filipina dalam masalah sengketa laut selatan Cina dan berpendapat bahwa masalah ini sangat penting mengingat wilayah tersebut kaya sumber energi. Namun Cina berpendapat bahwa hanya negara-negara regional yang berhak menyelesaikan masalah ini tanpa campur tangan Amerika."

China Daily menyinggung janji Amerika Serikat dalam mendukung Filipina dalam kasus sengketa perairan selatan Cina itu, menulis, "Negara-Negara ASEAN tidak boleh membiarkan campur tangan pihak asing."

Kepala Staf Gabungan Militer Cina, Chen Bingde, mereaksi pernyataan Mullen dan menyatakan, "Amerika Serikat bersikap dan berkata kontradiktif. Mereka berbicara tentang penyelesaian damai friksi namun mereka menyatakan tidak akan meninggalkan kawasan. Mereka juga menggelar manuver militer. Mereka menurunkan pasukan namun pada saat yang sama berkoar tentang perundingan." Dalam kunjungannya,

Cina menyatakan bahwa Cina adalah kekuatan baru dunia yang terus menguat setiap hari. Perhitungan yang keliru akan mengakibatkan bahaya serius dan lepas kontrol di kawasan." Dengan mengakui bahwa Cina sebagai kekuatan besar yang terus berkembang, Mullen juga berusaha menggiring opini umum bahwa kekuatan baru dengan peritungan keliru itu akan mengancam kawasan dan besarnya kekuatan tersebut juga berbahaya bagi negara lain.Perspektif Mullen itu semakin jelas ketika ia mengatakan bahwa "Kekuatan militer yang lebih besar harus dibarengi dengan tanggung jawab, kerjasama, dan transparansi yang lebih besar. Tanpa itu semua, kekuatan militer tersebut akan berwatak menjajah.

Para pemerhati menilai statemen Mullen itu merefleksikan hebatnya kekhawatiran dan kecemburuan para pejabat tinggi Gedung Putih atas peningkatan kekuatan Cina baik di sektor ekonomi maupun militer.
(IRIB/MZ)

AKSI MOGOK KERJA PARA BURUH PT FREEPORT INDONESIA

Mogok 8000 Buruh PT FREEPORT INDONESIA membuat kegiatan produksi terganggu managment Freeport mengatakan mendapat surat dari DPD SPSI Provinsi Papua yang membekukan kepengurusan yang ada sekarang.Para pekerja menuntut kenaikan gaji dari US$1,8 atau RP 15.000 per jam menjadi US$15 atau Rp 128.000.
Terkait dengan tuntutan pembatalan PHK pemimpin serikat buruh,PT Freeport mengatakan keputusan indisipliner karena tidak bekerja tanpa izin selama lebih lima hari tersebut sudah dicabut dan diganti menjadi pemberian peringatanPT Freeport Indonesia mengatakan ribuan pekerja yang mogok meminta kenaikan gaji .Juru bicara Freeport Ramdani Sirait mengatakan hari Selasa (5/7) bahwa mereka seharusnya menunggu hasil pembicaraan antara manajemen dan wakil buruh.”Manajemen siap untuk memulai perundingan dalam rangka perjanjian kerja bersama antara manajemen dengan karyawan untuk periode 2011/2013. Namun sejauh ini manajemen belum bisa melakukan itu karena belum tahu sebenarnya siapa yang akan mewakili secara sah,” katanya

Aksi Mogok Para buruh di PT Freport Indonesia sangat membuat kita bersama terheran heran Perusahaan Tambang Emas dan uranium dari bumi Papua terkesan alot atau tidak mau memberikan kenaikan gaji buruh beserta bonus mereka kaum buruh wajib Pemerintah bela dan fasilitasi ditambah berita mengejutkan soal PT Freeport Indonesia (FI). Kabarnya para Buruh mengetahui ternyata mereka bekerja selain eksplorasi emas dan temabaga juga mengeksplorasi uranium yang sepintas memang berwarna kuning kehitam hitaman yang dikirim dalam bentuk konsentrat oleh PT Freeport Indonesia(FI)

Perusahaan tambang raksasa itu terbukti telah memproduksi secara illegal serta mengekspor uranium sejak delapan bulan silam.Tindakan PT. Freeport Indonesia (FI) yang telah melenceng jauh dari kontrak karyanya ini, bukan merupakan hal yang baru, pasalnya perusahaan raksasa ini hanya diketahui menambang tembaga, sedangkan emas, batu bara dan bahan tambang non migas lainnya baru diketahui publik pada tahun 1990-an.

Kali ini, sebagaimana diberitakan Harian Bintang Papua, perusahaan Amerika yang sudah beroperasi di Papua sejak tahun 1964 itu kembali mengulang sejarah dengan melakukan penambangan Uranium tanpa sepengetahuan Pemerintah, dan publik Papua. Hal ini membuat DPR Papua naik pitam, pasalnya dari hasil tambang yang dikeruk perusahaan raksasa dunia itu, pemerintah dan rakyat Papua hanya kebagian Rp30 miliar.
Kali ini sebagaimana diberitakan Harian Bintang Papua, perusahaan Amerika yang sudah beroperasi di Papua sejak tahun 1964 itu kembali mengulang sejarah dengan melakukan penambangan Uranium tanpa sepengetahuan Pemerintah, dan publik Papua. Hal ini membuat DPR Papua naik pitam, pasalnya dari hasil tambang yang dikeruk perusahaan raksasa dunia PT Freeport Indonenisa itu, Pemerintah dan rakyat Papua hanya kebagian Rp30 miliar.pertahun

PT Freeport diduga menggali bahan baku uranium secara diam-diam sejak delapan bulan silam. Hal itu diungkap oleh Yan Permenas Mandenas S.Sos, Ketua Fraksi Pikiran Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua kepada ANTARA di Jayapura, Selasa (1/7), di ruang kerjanya. Ia menjelaskan, “Kegiatan ini dilakukan secara tersembunyi dan telah berlangsung cukup lama”

Anggota Komisi C DPR Papua itu menambahkan, Freeport telah mencuri hasil kekayaan masyarakat Papua dan membohongi pemerintah dengan hasil tambang yang disalurkan lewat jaringan pipa-pipa bawah tanah. “Ini namanya pencuri, PT Freeport sudah lakukan pencurian, karena diam-diam memproduksi Uranium yang tidak ada dalam kontrak kerja”.Informasi ini menurutnya, didapatkan dari sejumlah masyarakat dan karyawan Freeport di Timika. Dijelaskannya, “Selain karyawan dan masyarakat, saya juga mendapat laporan dari sumber yang dapat dipercaya”.Hal ini sangat disayangkan mengingat pajak yang didapatkan dari perusahaan emas terbesar didunia ini, hanya berjumlah Rp30 milyar pada tahun lalu. Mandenas juga mengeluhkan, bahwa dewan belum bisa bergerak karena terkendala masalah klasik, yaitu belum ada alokasi dana untuk turun ke lapangan.

Menyinggung, tindakan DPRP terhadap penambangan liar tersebut, Yan mengatakan, walaupun PT FI berada di wilayah pemerintah Provinsi Papua, namun Pemerintah Provinsi dan DPRP tidak bisa mengambil tindakan yang legal terhadap perusahaan raksasa tersebut.Ia menjelaskan, “Kalau untuk PT Freeport ini birokrasinya terlalu panjang dan berbelit-belit, kami susah masuk ke sana, kan semua mineral tambang itu dikirim lewat pipa-pipa, siapa yang tahu, tidak adakan, apalagi akses kesana tidak gampang”.Namun, sambung Yan, DPRP tidak hilang akal, tinjauan ke lokasi penambangan akan tetap dilakukan sambil menunggu pengurusan birokrasi untuk meninjau lokasi penambangan perusahan tersebut.

Sampai sejauh ini Freeport mengatakan Aksi pemogokan pekerja yang rencananya akan berlangsung selama seminggu ini tidak mengganggu produksi perusahaan penghasil emas dan tembaga terbesar dunia ini.”Pengapalan konsentrat dari pelabuhan di Amapare di Mimika masih berjalan sampai saat ini,” kata juru bicara Freeport Ramdani Sirait.Ketika ditanyakan sampai kapan Freeport dapat bertahan dari pengaruh buruk pemogokan 8.000 dari 22.000 keseluruhan karyawan, Freeport mengatakan belum bisa memberikan konfirmasi tentang hal tersebut karena masih perlu melakukan konfirmasi ke bagian operasional.Namun seorang pemimpin serikat pekerja mengatakan kegiatan produksi sejauh ini terganggu.”Ini merupakan perkiraan awal tetapi saya kira dari tingkat operasional 100%, operasi pertambangan sekarang berkurang menjadi di bawah 10% yang hampir sama dengan tidak ada operasi,” kata Virgo Solossa seperti dikutip kantor berita Reuters.

Papua, Tanah Rebutan Tiga Negara Asing

Menurut penulusuran Lia Suntoso, peneliti The Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta, Papua merupakan daerah yang kini menjadi perebutan antara tiga kekuasaan. Yang satu adalah negara adidaya Amerika Serikat, dua lainnya Inggris dan Australia. Ini semua berawal dari keberadaan Freeport di Papua yang memulai operasi pada tahun 1967. Kini, gejolak politik di sana sudah bergerak terlalu jauh dari inti permasalahan sesungguhnya. Pelanggaran HAM, pencemaran lingkungan, dan korupsi yang merajalela di tanah Papua seringkali membuat kita lupa untuk mengkaji ulang apa sebenarnya yang membuat harga Papua begitu mahal bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Potensi tanah Papua memang tidak diragukan lagi. Dan, sebagian besar saham Freeport Indonesia dimiliki oleh Freeport McMoran Copper & Gold Inc, dan sisanya dimiliki oleh raksasa pertambangan Inggris/Australia Rio Tinto; Rio Tinto sendiri hak 40% atas pemberdayaan Grasberg (laporan tahunan Freeport dapat diakses melalui www.fcx.com; situs Rio Tinto adalah www.riotinto.com).

Selain keberadaan Freeport yang memberi keuntungan besar, apa menariknya Papua bagi ketiga negara tersebut, dan kalau perlu dipisahkan dari NKRI? Secara kebetulan, UU Investasi Asing pertama di Indonesia, UU Nomor 1 (1967) Pasal 6 ayat (1-h) mencatat pembangkitan tenaga atom sebagai salah satu bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara penguasaan penuh karena bidang ini dianggap penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Masalahnya, jurnal berbagai scientific community mencatat bahwa kekayaan alam di Papua belum sepenuhnya tereksplorasi, termasuk di antaranya adalah tambang uranium.

Amerika Serikat kebakaran jenggot melihat program nuklir di Libia, Iran, atau Korea Utara, meskipun pada kenyataannya AS merupakan konsumen uranium terbesar dunia saat ini –yang tidak memiliki sumber daya alam yang signifikan atau setidaknya belum mau terbuka mengenai potensi bahan baku nuklir di dataran Amerika sendiri.

Karena itu, Amerika Serikat dan Inggris, sebagai sekutu dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan, pasti akan sangat dipermudah dengan terdapatnya, sekecil apa pun, sumber uranium di Papua. Atau sebaliknya, keberadaan nuklir akan sangat menaikkan harga atau global positioning Indonesia di mata dunia.

Apabila dihubungkan dengan pergerakan politik internasional, disinyalir tolak-menolak antara negara-negara nuklir dan non-nuklir terlihat sangat jelas. Melihat betapa pentingnya peran nuklir dalam diplomasi pada saat ini, perang atas Papua mungkin saja merupakan produk tarik-menarik antara Amerika dan Inggris, dan Australia, dengan Australia yang memiliki posisi lebih kuat dan nothing to lose dalam konteks ini.

Berbagai teori geologi pecahan lempeng menyebut benua Australia, Pulau Papua (Papua Nugini dan Irian Jaya), dan Timor Timur adalah satu daratan. Jelas bukan mustahil Papua adalah sumber potensial, readily available, uranium bagi Amerika Serikat. Uranium terbentuk dalam supernova, jauh sebelum zaman Pangaea. Berlanjut dengan terpisahnya lempeng Australia yang sekarang dikenal sebagai benua Australia dan Pulau Papua, endapan mineral yang terkandung dalam lempeng tersebut kemungkinan besar sama.

Di daerah yang begitu miskin, mungkin rakyat Papua sendiri tidak menyadari apa yang berada di bawah kaki mereka. Karena itu, sudah waktunya, ada atau tidaknya kekayaan alam yang tersembunyi, pemerintah kita melakukan survei untuk memperjelas kepentingan-kepentingan luar negeri yang dapat dikatakan tendensius seputar Papua, untuk mempertahankan aset negara, sesuai dengan versi asli UU Nomor 1 (1967).Selama ini banyak kekayaan alam yang seharusnya dapat menjadi pemasukan negara dan dapat mensejahterakan rakyat diambil alih oleh pihak asing. Mereka cenderung mengeksploitasi sumber daya alam kita untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Potensi alam Indonesia sangat melimpah. Seharusnya kita menyadari itu dan berusaha untuk mengelola sumber daya alam tersebut dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain itu apabila kita dapat mengelola potensi alam kita sendiri secara bijaksana tentu hal tersebut akan berdampak pada membaiknya perekonomian Indonesia. Sudah saatnya berubah.

Indonesia National Security Act

Menhan Purnomo Yusgiantoro mengemukakan Undang Undang Keamanan Nasional (Indonesia National Security Act ) Mutlak dibutuhkan Indonesia segera karena kebutuhan mendesak Negara dan bangsa Indonesia akan Perangkat hukum dalam memelihara dan mempertahankan eksistensi & menjaga Keutuhan Wilayah NKRI
Usai memimpin Sidang ke-3 Komite Kebijakan Industri Pertahanan Pertahanan (KKIP) ia menuturkan,RUU Keamanan Nasional yang telah diserahkan pada parlemen pekan lalu memuat perihal kewenangan penangkapan dan penyadapan oleh unsur keamanan nasional dalam penjelasan pasal 54 huruf e.Menhan menuturkan, kegiatan intelijen tidak semata dilakukan oleh unsur militer dan keamanan,
instansi lain pun memiliki aparat intelijen yang merupakan mata dan telinga untuk menghimpun segala informasi dan sesuatu yang dibutuhkan.

Purnomo mengemukakan, keputusan pemerintah untuk memasukkan kewenangan menangkap dan melakukan penyadapan oleh unsur keamanan nasional dimasukkan dalam RUU Keamanan Nasional didasari perkembangan ancaman yang terjadi.

Undang undang Keamanan Nasional menekankan kepada kemampuan Pemerintah dalam melindungi integritas rakyat dan bangsa Indonesia serta menjaga Keutuhan teritorial negara dari ancaman yang datang dari luar dan dalam negeri Poin Poin penting dan wajib harus ada dalam Rancangan Undang undang keamanan nasional :

• Penggunaan diplomasi untuk bersekutu menggalang Opini Dunia Internasional untuk ikut menjaga keutuhan NKRI dan mengisolasi ancaman Negara-negara Asing yang ingin mencampuri urusan dalam negeri Indonesia

• Penataan Angkatan Bersenjata yang sanggup menjaga Kedaulatan, keamanan dan keutuhan wilayah Indonesia Siap siaga setiap saat untuk menghalau serangan agresi Asing secara efektif dan modern namun tetap dicintai seluruh Rakyat Indonesia

• Implementasi konsep Pertahanan Rakyat Semesta yang bersifat sipil maka seluruh Rakyat Indonesia dari beragam Suku , etnik dan agama mempunyai kesetaraan hak dan kewajiban bela Negara dalam mepertahankan NKRI dan Ideologi Pancasila dan apabila terbukti warga Indonesia yang secara sengaja telah bekerja dan mendapat keuntungan materi dari organisasi Spionase Asing akan dituntut minimal 20 tahun pidana penjara tanpa potong tahanan dan maksimal hukuman mati

• Kesiagaan seluruh Elemen Bangsa Indonesia dalam menghadapi situasi darurat Seperti Perang dengan Negara Asing , Memerangi Gerakan Separatis baik yang bersifat ke daerah an ataupun Gerakan Separatis keagamaan & Jaringan terorisme.

• Pembentukan Dewan Keamanan Nasional bertugas secara menyeluruh mengawasi kegiatan operasi Militer dan operasi intelijen ,serta secara aktif mengawal setiap proses Penyidkan dilakukan oleh POLRI bersama Kejaksaan sampai Proses akhir keputusan sidang pengadilan para tersangka dimana harus terbukti murni karena perbuatan tersangka telah membahayakan Keamanan Negara serta keutuhan NKRI serta menjamin setiap proses tersebut bukan rekayasa demi kepentingan rezim Pemerintah yang sedang berkuasa dan bukan demi kepentingan kelompok sosial politik di Indonesia. Dan memastikan isolasi hak berpolitik dan hak berserikat para mantan terpidana bejalan sesuai Undang undang

• Setiap proses penegakan Hukum Undang undang Keamanan Negara hanya dapat diliput secara transparan oleh media Pers dalam negri baik media cetak dan media elektronik dan kantor Media luar negri / media Asing tidak dapat diperbolehkan melakukan liputan langsung demi menjaga Opini dan citra Indonesia dimata Dunia Internasional apabila terbukti maka Media asing melakukan liputan langsung dan merugikan Negara maka media asing baik media massa biasa maupun media masa dunia maya/ media internet maka kantor Media Asing pra jurnalisnya dilarang beroperasi di Indonesia selama 5 tahun , apabila media internet akan ditutup dan diblokir keberadaannya dalam dunia maya Indonesia selama 5 tahun

• Penggunaan kekuatan intelijen dalam mendeteksi transfer Informasi Rahasia Negara melalui dunia maya adalah mutlak demi untuk mengalahkan atau menghindari berbagai ancaman : Separatisme, Ideologi bangsa dan ancaman spionase negara asing , serta melindungi informasi rahasia Negara

• Penggunaan kekuatan kontra-intelijen guna meminimalisasi infiltrasi operasi intelijen Negara asing beserta organisasi binaan spionase asing serta menangkap para anggota spionase asing demi untuk Melindungi Kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga sumber sumber daya nasional

• Kepastian hukum yang fleksibel namun tetap menjunjung tinggi hak – hak asasi Manusia yang meliputi Pengawasan dengan melibatkan elemen – elemen non Pemerintah mulai dari proses penangkapan sampai dengan selesai menjalani masa hukuman pidana yang ditetapkan oleh Pengadilan para aktor mantan narapidana yang telah menyelesaikan Putusan hukum Pidana boleh ikut memilih Pemilu namun para Mantan Narapidana tidak diperbolehkan ikut menjadi calon yang akan dipilih dalam Pemilu Nasional , PILKADA , serta tidak dapat melakukan kegiatan Politik kemasyarakatan baik mejadi Pembicara Seminar , Penceramah , Juru Kampnye tidak diperbolehkan mejadi Pimpinan maupun anggota organisasi Partai Politik & Organisasi kemasyarakatan atau keagamaan selama kurun Waktu 10 tahun .