SUBMARINE Kilo Class - Rusia

JAKARTA - Rencana Pemerintah Indonesia untuk membeli kapal selam jenis Kilo Class dari Rusia mendapatkan dukungan. Mayoritas Anggota DPR R.I 

.  Biro Desain Pusat Rubin untuk Rekayasa Kelautan tengah mengerjakan desain kapal selam generasi terbaru bekerja sama dengan institut AL Rusia, demikian disampaikan Kepala Rubin Igor Vilnit, Jumat (17/12).

"Ini juga terlihat dari usulan anggaran tambahan TNI sebesar Rp35 triliun tempo hari, di mana usulan anggaran tambahan untuk TNI AL adalah sekitar Rp14,5 triliun, ini nominal terbesar dibanding TNI AD dan TNI AU," kata Sukamta Anggota Komisi I DPR  RI mengatakan mendukung semangat TNI membeli kapal tersebut. 

Melalui keterangan tertulis yang diterimaSindonews, Senin (28/9/2015). dia menilai usulan tersebut wajar karena Indonesia adalah negara maritim. Sekitar 70% wilayah Indonesia adalah laut. "Keamanan di laut harus juga diprioritaskan," tutur Sukamta. Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai saat ini kapal selam Kilo Class buatan Rusia paling canggih.Anggota Komisi I DPR Sukamta mengatakan mendukung semangat TNI membeli kapal tersebut. 

Dia menginginkan kekuatan pertahanan laut Indonesia mumpuni agar disegani oleh negara lain"Kita bisa disegani di lautan. Terlebih lagi kita sebentar lagi menghadapi MEA (masyarakat Ekonomi ASEAN). Belum lagi Konflik Tiongkok Selatan juga seperti bom waktu. Pertahanan dan keamanan di laut menjadi mendesak untuk dipenuhi," kata Anggota KOMISI 1

Rakyat Malaysia sudah tidak percaya pada kepemimpinan PM Najib Tun Razak

Tun Dr Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia dalam blognya mengatakan, PM Najib Tun Razak telah gagal dalam memimpin Malaysia dan sudah kehilangan kepercayaan publik. Dia juga sejak lama telah meminta Najib Razak untuk mundur dari jabatannya sekarang. "Masyarakat Malaysia, baik itu orang Melayu, China, India, penduduk Sabah atau Sarawak sudah tidak percaya lagi pada Najib," katanya seperti dilansir Asia One Seusai pidato di Kuala Lumpur kemarin (4/4),

Mahathir menyatakan Partai Barisan Nasional (UMNO) wajib menggelar suksesi secepatnya, seandainya Najib enggan mundur. "Reputasi pemerintah Malaysia sekarang sudah tercoreng," ujarnya seperti dilansir AsiaOne, Minggu (5/4). Mahathir sempat melontarkan kritik keras pada Najib lewat blog pribadinya, chedet.cc, tiga hari lalu. 
Dia menyatakan ada bukti bahwa utang BUMN 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang dulu dipimpin Najib terjadi akibat penggelapan dana. Mahathir mengaku selama ini sempat mendiamkan ulah Najib, tapi pada akhirnya tidak tahan. "Saya tidak bisa lagi diam karena banyak surat kabar internasional melabeli Malaysia sebagai negara korup," tuturnya.Sebelumnya, politikus 89 tahun yang bersahabat dengan Presiden Soeharto ini mengatakan 

Rakyat Malaysia sudah tidak percaya pada kepemimpinan Najib. "Rezim ini akan tumbang jika (Najib) masih memimpin UMNO," tulis Mahathir di blog-nya yang kini tak lagi bisa diakses. Kasus Korupsi 1MDB terjadi pada 2008. Pengusaha bernama Jho Low Taek mendapat kemudahan pinjaman senilai USD 2,8 miliar. Dana yang seharusnya dipakai untuk membangun infrastruktur dan proyek migas itu hilang tak berbekas. Selain raibnya dana 1MDB, Najib juga tersandung kasus korupsi dana pembelian kapal selam dari Prancis pada 2003. Seorang sosialita dibunuh polisi karena mengetahui detail korupsi tersebut. Pelaku pembunuhan yakni Perwira Polisi Azhar Umar divonis mati, lalu 'bernyanyi' di persidangan bahwa dia hanya menjalankan perintah atasan.

Mahathir masih memiliki pengaruh kuat di internal UMNO. Pada 2009, PM yang berkuasa dua dekade lebih itu berhasil memimpin upaya pelengseran penerusnya, Abdullah Badawi. Najib kini mendapat serangan ganda. Selain kritik dari Mahathir yang masih terhitung sekutunya, oposisi Malaysia juga aktif menggalang perlawanan pada pemerintah. Putri Anwar Ibrahim, Nurul Izzah yang belum lama ditangkap kini melawat ke Indonesia. Dia bahkan menyuruh partai UMNO dan Barisan Nasional agar ikut menggulingkan Najib Razak. Pasalnya, jika Najib berkuasa, kedua partai tersebut akan kalah pada pemilihan umum mendatang, begitu katanya.

 Alasan Mahatir berusaha untuk melengserkan Najib lantaran kasus yang belakangan sedang menimpa PM Negeri Jiran tersebut, seperti kasus pembunuhan model Mongolia Altantuya Shaariibuu, kontroversi Pembangunan 1 Malaysia, dan pembelian jet pribadi. 

Mahatir merasa heran, dari mana anak tiri Najib Razak, Riza Aziz mendapat uang untuk pembuatan film 'Wolf of Wall Street' kalau bukan dari pembangunan 1 Malaysia tersebut. Pembangunan akan dilakukan, sementara Malaysia menghadapi bencana alam, biaya hidup yang semakin tinggi, serta perekonomian yang tidak menentu. "Pemerintah hanya akan menyia-nyiakan dana saja," ungkap Mahatir. Dia juga mengatakan, seharusnya Najib tidak usah membeli jet pribadi, yang sebenarnya sudah didapat oleh PM. "Sebagai PM, dia sudah mendapatkan jet pribadi untuk kepentingan resmi, namun pesawat itu tak hanya digunakan untuk urusan bisnis dan diplomatik, namun untuk kepentingan pribadinya. Jadi untuk apa dia membeli satu lagi?" ujar Mahatir mengutarakan pendapatnya. Mengenai pembunuhan model Mongolia itu, Mahatir juga mengutarakan pendapat di blognya. "Saya belum pikun walaupun sudah hampir 90 tahun. Saya ingat betul perkataan Sirul Azhar Umar, polisi yang dihukum karena membunuh model Mongolia itu. Dia bilang melakukan tindakan itu saat di bawah perintah. Jadi tunggu apa lagi?" kata Mahatir.
Tun Dr Mahathir Mohamad, merupakan mantan PM terlama Malaysia. Dia menjabat jadi Perdana Menteri dari tahun 1981 hingga 2003.
(mdk/ard)

Siapakah Kepala BIN pilihan Presiden Joko Widodo ?

Besar kemungkinan posisi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang saat ini dijabat oleh Letnan Jenderal TNI (Purn) Marciano Norman akan segera diganti oleh Presiden Joko Widodo. Usulan nama calon Kepala BIN yang baru pun ditawarkan oleh lembaga Imparsial pada Senin (23/2}petang.

Tiga nama kandidat calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) baru yang dimiliki pemerintah yaitu Letnan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, mantan Wakil Kepala BIN As’ad Said Ali, dan mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Razi, dipandang tidak layak memimpin lembaga intelijen negara tersebut. Ketiga orang itu dianggap tidak bersih dari dugaan pelanggaran HAM dan konflik politik yang membayangi sejarah hidup mereka. Sekretaris eksekutif Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM), Choirul Anam, menilai BIN ke depannya harus menjadi lembaga yang menjalankan tugas sesuai hukum dan koridor penegakan HAM di Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya posisi Kepala BIN harus diisi oleh tokoh yang tidak memiliki potensi keterlibatan dalam kasus pelanggaran HAM di masa lalu. "sangat keberatan atas pencalonan As'ad Said (sebagai calon Kepala BIN) selama ia belum pernah diperiksa di pengadilan sampai keluar putusan tetap. Kecuali dia pernah diadili dan terbukti bersih atau tidak dirinya dalam kasus Munir, kami baru menerima. Fakta

yg KASUM dapatkan dari investigasi ada keterlibatan As'ad dalam pembunuhan Munir," ujar Anam dalam acara diskusi bertema 'Tarik Ulur Kepala Badan Intelijen Negara' di Kantor Komnas HAM, Menteng, div> Menurut Anam, As'ad Said saat ini masuk sebagai nominasi terkuat calon Kepala BIN karena ia dipandang memiliki unsur sipil oleh Pemerintah. Namun, dugaan keterlibatan As'ad dalam kasus pembunuhan Munir tampak dilupakan oleh Pemerintah dalam proses seleksi calon Kepala BIN. Saat peristiwa pembunuhan Munir terjadi 2004 lalu As'ad diketahui masih menjabat posisi sebagai Wakil Ketua BIN. "Secara struktur BIN saat itu, dia bertanggung jawab mengeluarkan uang untuk operasi intelijen dan mengurusi segala administrasi. Jadi ada dugaan As'ad terlibat kasus tersebut (pembunuhan Munir) karena wewenangnya yang besar," ujar Anam menjelaskan. Penolakan juga datang terhadap nama Sjafrie Sjamsoeddin dan Fachrul Razi sebagai kandidat calon Kepala BIN baru. Baik Sjafrie maupun Fachrul dianggap sempat terlibat beberapa peristiwa politik pada rentang tahun 1998-1999 yang masih menjadi misteri hingga saat ini. "Fachrul adalah bagian dari masa lalu. Persinggungannya dengan kekuasaan saat transisi politik 1998 lalu membuat posisinya tidak netral. Sjafrie juga saya kira salah satu Jenderal yang bermasalah karena dugaan keterlibatan dalam beberapa peristiwa politik di tahun 1998," ujar Ketua Badan Setara Institute Hendardi dalam kesempatan yang sama. Untuk menghasilkan Kepala BIN yang sesuai harapannya, Hendardi mengusulkan uji publik dilakukan terhadap calon pemimpin lembaga intelijen negara itu. Selain itu, ia juga ingin agar proses pemilihan Kepala BIN nantinya terbuka dan dapat disaksikan oleh masyarakat luas.

Nama-nama kandidat kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang beredar sekarang dipertanyakan terkait rekam jejaknya dengan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. "Sjafrie (Sjamsoeddin) masih ada kasus pelanggaran HAM. Dia belum diadili dan diduga terlibat kerusuhan Mei 1998," kata ketua organisasi pegiat Ham Setara, Hendardi, di Jakarta"Calon Kepala BIN harus memberikan harapan baru bagi produk-produk kerja intelijen yang kontributif bagi kemajuan pembangunan bangsa. Proses pemilihan harus terbuka dan calon-calonnya harus diketahui publik serta melalui proses seleksi publik. Karena itu perlu dipertimbangkan calon-calon yang independen, bersih, dan bebas dugaan keterlibatan pelanggaran HAM," kata Hendardi. Penguatan intelijen adalah satu dari empat kebijakan Panglima TNI. Tiga lainnya adalah penguatan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI untuk meningkatkan kualitas prajurit TNI; modernisasi alutsista; dan menghilangkan ego sektoral. Selain memberi nilai buruk terhadap tiga nama calon Kepala BIN dari Pemerintah, dalam acara di Komnas HAM Senin sore tadi juga disampaikan nama-nama calon Kepala BIN yang dipandang memiliki kemampuan dan integritas yang tinggi. "Calon-calon Kepala BIN yang baik menurut saya adalah Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, politisi PDIP TB. Hasanuddin, Andreas Parera, dan peneliti LIPI Ikrar Nusa Bhakti," ujar Direktur Program Imparsial Al Araf.

Direktur Program Imparsial Al Araf mengajukan empat nama calon Ketua BIN yang dipandang memiliki integritas dan rekam jejak yang baik selama ini. "Calon-calon Kepala BIN yang baik menurut saya adalah Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo, politisi PDIP TB. Hasanuddin, Andreas Parera, dan peneliti LIPI Ikrar Nusa Bhakti," ujar Al Araf pada acara diskusi bertajuk 'Tarik Ulur Kepala Badan Intelijen Negara' di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Senin (23/2). Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menilai calon Kepala Badan Intelijen Negara harus sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo yakni kerja, kerja dan kerja. Selain itu, menurutnya, calok kepala BIN harus memiliki kompetensi dalam mengatasi ancaman di depan yang bersifat asimetris. "Sosok ka-BIN sebaiknya disesuaikan dengan visi presiden dan potensi ancaman dan tantangan ke depan yg lebih banyak bersifat asimetris - terutama di bidang ekonomi, siber dan pertahanan-keamanan," jelas Mahfudz Calon Kepala BIN baru dipandang lebih baik jika tidak berasal dari elemen militer yang masih aktif. Selain itu, jaminan bahwa kepala BIN terbebas dari potensi pelanggaran HAM di masa lalu juga harus menjadi bahan pertimbangan Presiden dalam menentukan orang yang akan menduduki jabatan tersebut. "Kami menekankan agar pejabat publik dijamin bersih dari indikasi pelanggaran HAM untuk seluruh jabatan publik. Khusus kepala BIN, Komnas HAM meminta kandidat harus benar-benar bersih dari indikasi pelanggaran. Uji publik harus dilakukan terhadap calon Kepala BIN nanti," ujar Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga dalam acara yang sama.

"Kami menekankan agar pejabat publik dijamin bersih dari indikasi pelanggaran HAM untuk seluruh jabatan publik. Khusus kepala BIN, Komnas HAM meminta kandidat harus benar-benar bersih dari indikasi pelanggaran. Uji publik harus dilakukan terhadap calon Kepala BIN nanti," ujar Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga dalam acara yang sama. Hingga saat ini diketahui telah ada tiga nama kandidat calon Kepala BIN baru yang dimiliki pemerintah. Letjen (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, mantan Wakil Kepala BIN As’ad Said Ali, dan mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Razi adalah nama calon kuat Kepala BIN yang mengemuka.>