Kamis, Desember 31, 2009

Pemimpin yang Konsisten Akan Demokrasi & Pluralisme


JAKARTA 30 Des. – Staf pribadi Gus Dur, Adhi Massardi mendatangi rumah duka di Jalan warung Silah Nomor 10 Ciganjur, Jakarta Selatan, malam ini.
Dia mengatakan, dirinya diminta pihak keluarga untuk ikut menyemayamkan jenazah mantan Presiden RI keempat itu. Namun penyemayaman belum diketahui, apakah di rumah atau di Masjid Jami Almunawarah.

“Belum tahu, belum dapat informasi dari warga, apa di masjid atau di rumah,” ungkap Adhi Massardi, Rabu (30/12/2009).
Dia mengungkapkan, sembilan tahun mengenal Gus Dur, di mana tokoh bangsa ini sebagai pribadi yang konsisten akan demokrasi dan pluralisme, memerhatikan nasib bangsa dan kesejahteraan.
Menurut Adhi, terakhir bertemu Gus Dur pada hari Minggu lalu, “Saya tadi sempat bertemu dengan Goerge Junus yang rencananya akan memberikan bukunya ke Gus Dur. Tapi bukunya belum sempat dikasih, Gus Dur keburu meninggal,” tuturnya.
Kondisi kesehatan Gus Dur drop ketika tengah berziarah ke makam Ibu Nyai Fatah di Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang.
Sebelum ke Jombang, Gus Dur terlebih dulu menyempatkan diri bersilaturrahmi ke kediaman KH Mustofa Bisri di Rembang, Jawa Tengah. Kamis 24 Desember lalu, Gus Dur sempat dilarikan ke RS Swadana Jombang namun kemudian dibawa ke RSCM, Jumat 25 Desember 2009 Gus Dur dirawat lantaran kadar gula darahnya turun. Selain itu di RSCM, Gus Dur juga menjalani operasi pencabutan gigi.

Menurut Yusuf Misbach, anggota tim dokter RSCM kondisi kritis Gus Dur akibat komplikasi penyakit yang dideritanya. “Ini berkaitan dengan penyakit diabetes, ginjal, struk dan jantung,” paparnya. Dia menambahkan, sempat dilakukan tindakan medis secara intensif, namun keadaan kian memburuk. Sekira pukul 18.15 WIB, mengalami kondisi kritis sebelum akhirnya dinyatakan wafat sekira pukul 18.45 WIB.
(ram)

Senin, Desember 28, 2009

TNI A.L saatnya sekarang Berpikir Tentang Network-Centric Warfare

Berpikir Tentang Network-Centric Warfare

Australia pada November 2009 telah menerbitkan dokumen berjudul NCW Roadmap 2009. Dokumen itu merupakan revisi dari NCW Roadmap 2007. Salah satu alasan penerbitan revisi itu adalah penyesuaian terhadap Buku Putih Pertahanan 2009 Defending Australia in the Asia Pacific Century: Force 2030. Berdasarkan NCW Roadmap 2009, beberapa target mengalami revisi, semisal networked maritime task group yang harusnya memasuki tahap initial operating capability pada 2011 menjadi 2014. Begitu pula dengan networked fleet dari 2014 menjadi 2016, sementara full operational capability-nya ditargetkan pada 2019.
Apa yang bisa dijadikan pelajaran bagi Indonesia dari semua hal tersebut? Arus utama dalam operasi militer di dunia masa kini adalah NCW. Meskipun Indonesia masih tertinggal, namun belum terlambat untuk mulai berpikir soal NCW sejak sekarang. Soal realisasinya baru bisa dimulai pada 2030 atau 2040, itu bukan masalah. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali, sebab apabila Indonesia tidak melakukan sama sekali berarti akan semakin ketinggalan pada 15-20 tahun ke depan.
Dinamika keamanan ke depan tetap tidak dapat mengabaikan peran aktor negara. Dengan demikian, peluang adanya benturan kepentingan nasional antara Indonesia dengan Australia di masa depan masih terbuka lebar. Artinya, kekuatan militer Indonesia nanti akan berhadap dengan kekuatan militer yang menerapkan NCW. Lalu bagaimana menghadapi kekuatan tersebut?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, silakan mendalami apa yang dimaksud dengan NCW. Dari pendalaman itu, dapat direka apa saja yang harus disiapkan oleh Indonesia ke depan.

Sabtu, Desember 19, 2009

Jenazah Kwalik Dibungkus Bendera Bintang Kejora




Sabtu, 19 Desember 2009 | 14:47 WIB

TIMIKA, KOMPAS.com — Peti jenazah Kelly Kwalik, Panglima Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) Wilayah Timika, Sabtu (19/12/2009) siang sekitar pukul 15.30 WIT tiba di Kantor DPRD Mimika, Papua.

Dari Timika dilaporkan, peti jenazah Kelly Kwalik dibawa ke Kantor DPRD Mimika menggunakan mobil jenazah milik Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) setelah semalam diinapkan di rumah sakit itu.

Setelah tiba di pintu gerbang DPRD Mimika, jenazah Kelly Kwalik diserahkan oleh Direskrim Polda Papua Kombes Petrus Waine mewakili Polri kepada DPRD Mimika yang diterima oleh Ketua Sementara Trifena Tinal BSc. Selanjutnya, jenazah diserahkan kepada keluarga yang langsung mengusungnya menuju tempat persemayaman sementara di pintu masuk Kantor DPRD Mimika.

Peti jenazah Kelly Kwalik dibungkus dengan Bendera Bintang Kejora yang dijaga oleh empat anggota Satgas Papua. Juru Bicara warga, Hans Magal, mengimbau warga pendukung Kelly agar menerima jenazah pemimpin mereka dengan tertib.

Massa menyambut kedatangan jenazah Kelly Kwalik dengan menggelar waita atau tarian adat masyarakat pegunungan Papua sambil berteriak-teriak.

Suasana di sekitar Kantor DPRD Mimika cukup kondusif. Massa saat ini masih menunggu kehadiran Presidium Dewan Adat Papua (DAP) untuk membicarakan prosesi pemakaman Kelly Kwalik.

Jenazah Kelly Kwalik sesuai rencana akan dimakamkan di dekat Bandara Mozes Kilangin Timika sesuai hasil

Jumat, Desember 11, 2009

Pengkhianatan di Ring-1 SBY ?




Jakarta 10/12 - Ini refleksi bagian keempat tentang pemerintahan Soeharto. Pelajaran pentingnya, bahwa orang-orang di Ring-1 Presiden seperti pisau bermata dua: tajam untuk menikam lawan, juga mematikan jika terkena badan sendiri.

Tulisan ini dibuat setelah tiga tulisan dipublikasikan, pada saat kebatinan bangsa Indonesia sedang tertuju pada arus besar. Yaitu: gerakan massa memperingati Hari Anti Korupsi se-Dunia, 9 Desember 2009.

Tulisan ini juga dibuat berdasarkan analisa dan informasi yang diperoleh dari lapangan, berdasarkan perkembangan situasi politik harian. Baik yang terpola di media atau yang muncul dalam gerakan massa, yang diolah melalui proses intelektual di Media Institute, Jakarta.

Kesimpulan dari tiga tulisan sebelumnya menunjukkan, bahwa Ali Moertopo dengan Komando Operasi Khususnya, telah membawa kepemimpinan Pak Harto ke dalam konflik kepentingan yang mengerikan.

Kekuasaan dibangun melalui benturan antar-kelompok, rekayasa peristiwa, sampai pada transaksi kekuasaan untuk kepentingan penimbunan kekayaan pribadi atau kelompok.

Nah, yang patut dicermati adalah: ketika terjadi eskalasi tinggi konflik yang mengarah pada posisi Kepresidenan SBY, beberapa figur muncul. Yaitu, figur yang sebenarnya bukan orang yang tidak kenal sama sekali dengan SBY. Tapi, orang yang pernah satu pemikiran, satu arus gerakan, dan mungkin satu forum.

Perhatikan saja pergerakan dua isu besar, yang menguras energi publik secara nasional: yaitu pembenturan antara KPK Vs Polri. Sebagai isu turunan, muncullah blasting issue memperbesar tagline Cicak Vs Buaya.

Juga, bagaimana Tim-8 dan Bibit-Chandra menjadi selebiti yang high rate, sehingga mengalami episode anti-klimaks ketika Bibit-Chandra kembali menjadi pimpinan KPK.

Kemudian, bagaimana Hari Anti Korupsi, 9 Desember 2009, menjadi begitu penting bagi banyak elemen gerakan. Sehingga, selebrasinya harus membuat prosesi turun ke jalan dalam bentuk aksi demonstrasi. Lalu, anti-klimaks ketika massa yang turun dalam aksi itu, tidak mencapai kuota yang digembar-gemborkan.

Dua amunisi politik: Cicak Vs Buaya dan Aksi 9/12, pada akhirnya hanya menjadi Low Explosive Political Pressure. Ya, tekanan politik berdaya ledak rendah. Tidak sampai menjadi gerakan institusional, yang bisa menggoyang konstitusi, yaitu melakukan pergantian kepemimpinan nasional.

Kenapa?

Dalam pelajaran politik praktis, ada 5-M yang harus dipenuhi untuk melakukan political pressure atau political bargaining. 5-M itu adalah Man, Money, Machine, Management and Motive.

Dua isu besar; Cicak-Buaya dan Aksi 9/12, yang membuat Presiden SBY harus pidato berkali-kali dalam suasana yang tegang, jelas tidak dipersiapkan untuk penggulingan kekuasaan.

Nah, pertanyaannya: kenapa isu ini terus di-drilling? Juga, siapa yang berpotensi melakukannya?

Jawabannya sederhana saja, yaitu orang-orang yang selama ini merasa diuntungkan oleh SBY, dan sekarang ini sudah tidak bisa lagi mendapatkan keuntungan itu. Mereka, tentu saja, adalah orang-orang yang selama ini berada di Ring-1 kekuasaan SBY dan posisinya di Ring-1 kekuasaan itu sebagai motif pribadi.

Kenapa?

Karena, orang-orang itulah yang memenuhi kriteria 5-M untuk membuat gerakan politik, yang intelectual segmented seperti kasus Bibit-Chandra dan Hari Anti Korupsi 9/12 harus menjadi besar. Orang biasa seperti saya, masih belum memenuhi unsur itu.[bersambung]disadur ;im sumarsono

Minggu, Desember 06, 2009

Hasil Studi otak :Ternyata wanita emosional


Pria dan wanita merespon secara berbeda terhadap bahaya, demikian studi yang dilakukan terhadap otak.Satu tim dari Krakow di Polandia menggunakan "functional magnetic resonance imaging" (fMRI) untuk mengakses kegiatan otak saat 40 relawan diperlihatkan berbagai gambar. Kaum pria menunjukkan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan tindakan yang harus mereka ambil untuk menghindar atau menghadapi bahaya.
Namun studi yang dipaparkan kepada Masyarakat Radiologi di Amerika Utara menemukan aktivitas di pusat-pusat emosional di otak perempuan.
Para peneliti dari Rumah Sakit Universitas Jagiellonian melakukan pemindaian terhadap 21 pria dan 19 wanita.
Monitor otak Kegiatan otak dimonitor sementara relawan itu diperlihatkan citra objek dan gambar dari kehidupan masyarakat biasa yang dirancang untuk menimbulkan tingkat emosional yang berbeda. Citra itu diperlihatkan dua kali.Pertama kalinya hanya gambar-gambar negatif yang diperlihatkan.Untuk kedua kalinya, hanya diperlihatkan gambar-gambar positif.Ketika melihat gambar-gambar negatif, kaum wanita memperlihatkan kegiatan yang lebih kuat dan intenstif di thalamus kiri.Daerah ini yang merelay sensor informasi ke pusat-pusat otak untuk rasa sakit dan kenikmatan.Kaum pria menunjukkan kegiatan di kawasan otak yang disebut insula kiri yang memainkan peran penting dalam mengendalikan fungsi syaraf tidak sadar seperti pernafasan, detak jantung dan pencernaan. Pada intinya, kegiatan di kawasan ini utamanya untuk tubuh akan lari dari bahaya atau menghadapinya.



Suhu global akan meningkat 4'C Setiap Tahun


Kenaikan suhu didasarkan studi dengan proyeksi fosil minyak
Berdasarkan perkiraan dalam percepatan pemanasan global, para ilmuwan Inggris mengatakan suhu rata-rata global akan naik 4’C pada 2060.Sebuah studi yang dilakukan oleh Kantor Meteorologi Inggris menggunakan proyeksi fosil minyak, yang mencerminkan kecenderungan selama 20 tahun belakangan.Model komputer yang mereka kembangkan juga menggunakan faktor baru berupa bagaimana karbon dioksida diserap oleh laut dan hutan. Hasil temuan mereka, yang dipresentasikan dalam konperensi di Universitas Oxford akhir September, memperkirakan kenaikan suhu rata-rata 4’C.
Tingkat kenaikan itu, yang diukur dari jaman pra-industri akan dicapai 2070, dengan kemungkinan lebih cepat, yaitu Tahun 2060. Richard Betts, dari Kantor Meteorologi, mengaku kaget dengan perhitungan tersebut karena kenaikan berlangsung dalam jangkauan umur manusia.
"Jika emisi gas rumah kaca tidak segera dipotong maka kita akan melihat perubahan iklim besar-besaran dalam masa hidup kita,” tambahnya.
Variasi meluas
PRAKIRAAN KENAIKAN
Akhir Abad 21
• Kutub Utara naik 15'C
• Afrika bagian Selatan 10'c
• Kawasan Afrika lain 7'C
Model komputer yang digunakan menemukan variasi yang meluas, dengan Artik atau Kutub Utara menghadapi kenaikan sampai 15’C pada akhir abad ini. Sementara itu sebagian dari wilayah Selatan Afrika bisa mengalami kenaikan 10’C, dan kawasan lain Afrika sekitar 7’ C atau lebih.Dalam perkiraan 2007, Panel Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim, IPPC, mengatakan kenaikan rata-rata pada akhir abad antara 1,8' C hingga 4'C, walaupun tidak menutup tingkat kenaikan yang lebih tinggi.Kantor Meteorologi Inggris menegaskan bahwa model yang mereka bangun menekankan adanya ketidakpastian peran siklus karbon dalam perkiraan mereka.Negara-negara penghasil emisi besar dan negara maju punya komitmen untuk mempertahankan kenaikan suhu global rata-rata 2’C per tahun dalam waktu 40 tahun ke depan, yang dianggap sebagai titik berbahaya dalam perubahan iklim.
Sumber : BBC London

Sabtu, Desember 05, 2009

Kelelahan, Hasan Tiro Dirawat Inap Malam ini di RS Zainoel Abidin


Banda Aceh - Tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Hasan Tiro dilarikan ke RS Zainoel Abidin, Banda Aceh, Sabtu (5/12/2009). Dia sempat dirawat di ruang ICU dan dibantu alat pernafasan. Lelaki berumur 84 tahun yang lama mengasingkan diri di Swedia itu kelelahan.

Beberapa mantan tokoh GAM sore tadi menjenguk Hasan Tiro. Menurut Hasbi Abdullah, yang saat ini menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), kondisi Tiro sudah membaik.

Hingga saat ini, Hasan Tiro masih terus menjalani perawatan dan diinfus. Sejumlah orang dekat dan keluarganya menjaga Tiro di RS. Belum diketahui secara jelas sakit yang diderita Hasan Tiro. Namun, diduga dia kelelahan.

Tiro berada di Aceh sejak Oktober 2009. Selama di Aceh, Hasan Tiro memiliki banyak aktivitas, bertemu para tokoh dan pejabat pemerintah, termasuk pulang ke kampung halamannya.

Kamis, Desember 03, 2009

Tolak RPP Penyadapan: Babak Baru Upaya Melemahkan KPK

Awal Desember 2009

Terkait dengan rncana penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Penyadapan di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata dilakukan Konferensi Pers dengan tema: MENOLAK RPP PENYADAPAN sebagai bentuk Pelemahan KPK Gaya Baru. Narasumber: Emerson Yuntho, Wakil Koordinator ICW dan Febri Diansyah, Peneliti Hukum ICW. Dibawah ini ada RILIS MEDIA yang disampaikan tadi siang, dan di attachmen ada 13 persoalan hukum dalam RPP Penyadapan tersebut dan Berkas RPP Tata Cara Intersepsi per: 6 Oktober 2009.

Point Kritis Penyadapan
RPP Penyadapan

PERNYATAAN PERS
TOLAK RPP PENYADAPAN: BABAK BARU UPAYA MELEMAHKAN KPK

Pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informasi saat ini tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai tata cara penyadapan bagi penegak hukum (atau disebut RPP tentang Tata Cara Intersepsi). Pemerintah beralasan bahwa Rancangan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menertibkan kewenangan penyadapan karena sekarang patut dicurigai antar instansi saling melakukan penyadapan. RPP ini ditargetkan selesai enam bulan ke depan.

Gagasan atau ide pengaturan penyadapan ini muncul ketika KPK sedang dilemahkan dan dikriminalisasi. Padahal KPK dinilai relatif lebih berhasil menuntaskan kasus korupsi yang melibatkan banyak aktor yang berasal dari kalangan eksekutif, legislative, yudikatif dan swasta. Prestasi ini tentu tidak bisa dilepaskan dari kewenangan luar biasa yang dimililikinya, khususnya “melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan mulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan” (Pasal 12 ayat (1) huruf a). Dengan kewenangan penyadapan tersebut, terbukti sejumlah koruptor berhasil dijerat dan tertangkap tangan oleh KPK. Sebut saja kasus korupsi yang melibatkan Mulyana W Kusumah, Artalyta Suryani, Al Amin Nasution, dan masih banyak lainnnya. Bahkan dugaan adanya Mafia Peradilan dan rekayasa hukum pada kasus Bibit dan Candra juga terungkap dalam persidangan MK. Bayangkan jika kewenangan penyadapan ini dipangkas dan dikontrol oleh penguasa yang diragukan komitmen pemberantasan korupsinya?

Inisiatif Menkominfo ini juga menimbulkan kesan bahwa ada upaya pemerintah untuk mengebiri kewenangan KPK. Apalagi ide ini muncul tidak lama setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membuka rekaman hasil penyadapan antara Anggodo dengan sejumlah kalangan. Penyadapan yang dilakukan oleh KPK pada akhirnya mengungkapkan fakta dugaan rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK.

Kesesatan Hukum
Selain mengancam pemberantasan korupsi, substansi RPP tersebut juga dinilai menyalahi konsep hukum dan tata negara Indonesi. Bahkan, MK melalui salah satu putusannya menyatakan bahwa kewenangan penyadapan KPK sudah konstitusional. Atau kalaupun perlu diatur, harus dilakukan secara hati-hati, tidak berakibat melemahkan KPK dan diatur setingkat Undang-undang. Sehingga, jika RPP ini dipaksakan, kita bisa katakan, ada upaya sadar melawan putusan Mahkamah Konstitusi.

Ide RPP ini juga tidak populis, ketika publik menginginkan KPK diperkuat dan bukan justru membatasi. Pada sisi lain kami mempertanyakan komitmen Menkoinfo Republik Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi dan dukungan terhadap KPK.

Penyusunan regulasi ini juga harus dimaknai sebagai babak baru pelemahan KPK, setelah upaya melemahkan KPK melalui permohonan permohonan uji materiil (judicial review) di MK dan kriminalisasi pimpinan KPK mengalami kegagalan. Hanya koruptor dan pendukungnya yang terganggu dengan upaya penyadapan KPK dan tidak menginginkan KPK menjadi lebih kuat.

Pemerintah juga tidak perlu menerbitkan PP tentang Penyadapan. UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur secara tegas larangan penyadapan yang dilakukan selain untuk kepentingan penegakan hukum.

Dalam Pasal 31 ayat (1) UU 11 tahun 2008, lanjutnya, yang mengatur BAB VII tentang Perbuatan Yang Dilarang adalah termasuk setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

Dan dalam ayat (2) menyebutkan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik. Dalam UU tersebut, juga Pasal 47 juga mengatur mengenai sanksi dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Dengan demikian tata cara penyadapan diserahkan kembali pada UU yang berlaku.Ketentuan Penyadapan KPK diatur dalm UU KPK dan aturan turunan di internal KPK.

Selain itu jika dicermati kembali secara subtansi RPP Penyadapan (intersepsi) yang disusun oleh Depkominfo memiliki sejumlah kelemahan atau persoalan (Terlampir). Beberapa diantaranya adalah adanya keharusan izin atau penetapan Ketua Pengadilan ketika melakukan penyadapan. Proses izin atau penetapan Ketua Pengadilan sebagai syarat dalam melakukan penyadapan menjadikan proses menjadi sangat birorkartis dan berlarut-larut. Keberhasilan KPK (dibandingkan dengan Kejaksaan dan Kepolisian) selama ini karena tidak mengalami hambatan terkait dengan proses perizinan mulai dari pemeriksaan anggota dewan atau kepala daerah hingga membuka rekening perbankan seorang tersangka.

Untuk kondisi praktek mafia peradilan yang masih marak di pengadilan maka proses izin atau penetapan ini berpotensi menjadi “dagangan” oknum Ketua Pengadilan. Pertanyaan mendasar lainnya adalah ketika KPK ingin menyadap Hakim atau Ketua Pengadilan atau pejabat pengadilan bahkan pimpinan MA apakah izinnya akan keluar atau …?

Pada intinya RPP yang ada justru mempersempit ruang KPK, memperpanjang birokrasi sehingga proses menjadi berlarut-larut, potensial terjadi kebocoran mulai dari tahap permintaan hingga hasil penyadapan, membuka peluang praktek korupsi diperadilan, pembentukan Pusat Intersepsi Nasional dan Dewan Intersepsi Nasional memberikan peluang adanya intervensi dan membuat proses penegakan hukum menjadi tidak efektif dan cenderung gagal. KPK adalah institusi yang paling dirugikan dari terbitnya regulasi ini dan berdampak pada upaya pemberantasan korupsi akan mengalami kemunduran.

Menjebak SBY
Kami berpendapat, RPP yang nantinya akan ditandatangani Presiden SBYdapat dikategorikan sebagai langkah yang berpotensi menjebak Presiden jika substansi RPP justru mengandung kesesatan hukum dan melemahkan pemberantasan korupsi. Meskipun insiatif RPP berasal dari Menkominfo, akan tetapi PP tersebut tetaplah akan dilihat sebagai kerja Presiden SBY. Dan, jika PP itu justru mengkebiri KPK, maka diperkirakan pemerintah akan kembali tergoncang seperti saat ini. Karena masyarakat Indonesia sudah sangat sadar efek korupsi yang sangat buruk bagi kehidupan, sedangkan institusi yang mulai berhasil adalah KPK. Ketika lembaga ini mulai sangat dicintai rakyat, maka segala pihak yang mencoba melemahkan dan mengkebiri kewenangan pamungkasnya akan menjadi musuh pemberantasan korupsi. Musuh dari harapan rakyat Indonesia yang ingin koruptor dijerat dan dihukum seberat-beratnya.

Karena itulah, jika Presiden SBY masih berkomitmen dengan penguatan KPK dan pemberantasan korupsi, maka RPP ini harus dihentikan. Dan perlu ada teguran dan sanksi terhadap pihak yang mencoba menyerang pemberantasan korupsi. KPK seharusnya diperkuat, bukan dipreteli upaya-upaya melemahkan kewenangannya. Jika KPK lemah, koruptorlah pihak yang paling diuntungkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka kami menyatakan:

1.Mengingatkan Presiden SBY agar tidak terjebak dengan agenda pelemahan KPK dan Pemberantasan Korupsi.
2.Menolak RPP tentang Penyadapan (Tata Cara Intersepsi). Proses ini dinilai harus dibaca sebagai masih terusnya terjadi upaya pelemahan KPK.
3.Proses atau mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh KPK tetap mengacu pada UU KPK yang saat ini berlaku, dengan tetap mendoorong penerapan standar operasional procedure (SOP) dan check and balance internal yang ketat serta adanya audit secara regular.

Saatnya Kita Renungkan Bersama wahai Para Wakil Rakyat

Jumat, November 27, 2009

Angkatan Laut Kerajaan Malaysia


Kerajaan Malaysia dalam Prespektif Strategi dan Pertahanan Laut adalah Prioritas geopolitik utama dan kepentingan strategis Malaysia terletak di laut. Physically, Malaysia is surrounded by two globally significant water bodies – the Strait of Malacca and the South China Sea, which in turn borders other strategic seas such as the Indian Ocean, the Andaman Sea, the Sulu Sea and the Sulawesi Sea. Secara fisik, Malaysia adalah dikelilingi oleh dua badan air yang signifikan secara global - Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, yang pada gilirannya berbatasan dengan laut strategis lainnya seperti Samudera Hindia, Laut Andaman, Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Malaysia also derives part of its economic wealth from the sea from its exploitation of petroleum and fisheries resources. Malaysia juga memperoleh bagian dari kekayaan ekonomi dari laut dari eksploitasi sumber daya minyak bumi dan perikanan. The significance of the sea to Malaysia is also manifested in the unresolved conflicts it has with its neighbors over maritime boundaries and marine resources. Makna dari laut ke Malaysia juga diwujudkan dalam konflik yang belum diselesaikan itu dengan tetangga-tetangganya lebih dari batas-batas maritim dan sumber daya laut.

The Royal Malaysian Navy has its genesis in the Straits States Royal Naval Volunteer Reserve established a mere one year after the formation ofthe Royal Malay Regiment in 1933. Angkatan Laut Kerajaan Malaysia mempunyai asal-usul di Straits Serikat Royal Naval Volunteer Reserve didirikan hanya satu tahun setelah pembentukan ofthe Royal Malay Regiment pada tahun 1933. This small band of sailors proved their mettle during the Second World War and the 'Konfrantasi' with Indonesia in the 1960s. Band kecil pelaut membuktikan keberanian mereka selama Perang Dunia Kedua dan 'Konfrantasi' dengan Indonesia pada 1960-an.

In the mid-1990s Malaysia entered a joint venture project with Australia to build 39 Off-shore Patrol Vessels for the Malaysian Navy, thus opening an opportunity for an export-oriented ship-building industry. Pada pertengahan 1990-an malaysia memasuki sebuah proyek patungan dengan Australia untuk membangun 39 Off-pantai Kapal Patroli untuk Angkatan Laut Malaysia, sehingga membuka kesempatan untuk berorientasi ekspor industri pembangunan kapal. This vessel would have been of sufficient size and capability to fulfil patrolling duties. Kapal ini akan menjadi yang cukup besar dan kemampuan untuk memenuhi tugas-tugas patroli. Importantly, the OPV was designed to carry a helicopter, essential for the conduct of boarding operations in extremely rough weather conditions. Penting, OPV dirancang untuk membawa helikopter, penting untuk melakukan operasi asrama dalam kondisi cuaca yang sangat kasar. The 'failed' Offshore Patrol Vessel (OPV) project was cancelled in the mid-1990's after Malaysia pulled out of negotiations for a joint project. The 'gagal' Offshore Patrol Vessel (OPV) proyek ini dibatalkan pada pertengahan 1990-an setelah Malaysia menarik diri dari perundingan untuk sebuah proyek bersama.

The New Generation Patrol Vessel (NGPV) program, which originally envisioned a total of 27 ships, was delayed for almost three years caused by mismanagement of the local shipyard and system integration issues. Generasi Baru Patrol Vessel (NGPV) program, yang awalnya direncanakan total 27 kapal, sudah tertunda selama hampir tiga tahun yang disebabkan oleh kesalahan manajemen galangan kapal lokal dan isu-isu integrasi sistem. The first two ships of the Kedah-class had been delivered to the Royal Malaysian Navy and were based in East Malaysia. Dua kapal pertama dari kelas Kedah telah diserahkan kepada Angkatan Laut Kerajaan Malaysia dan berbasis di Malaysia Timur. In 2008 Malaysia announced that the next four ships in the NGPV program were going forward. Pada tahun 2008 Malaysia mengumumkan bahwa empat kapal di program NGPV akan maju. Malaysia could be looking for enhanced ASW capabilities in the second batch of NGPVs. Malaysia mungkin mencari untuk meningkatkan kemampuan ASW di batch kedua NGPVs.

Malaysia has announced its intention to buy at least two frigates with an option for two more from BAE Systems. Malaysia telah mengumumkan niatnya untuk membeli setidaknya dua frigat dengan opsi dua lagi dari BAE Systems. However, because of uncertainty over the budget, by early 2009 the future of this deal, known as the Frigate Batch 2 program, was cloudy. Namun, karena ketidakpastian atas anggaran, dengan awal 2009 masa depan kesepakatan ini, dikenal sebagai Frigate Batch 2 program, adalah berawan. Malaysia was presumed to also be looking at other sources to supplement their fleet. Malaysia itu diduga juga akan melihat pada sumber-sumber lain untuk melengkapi armada mereka. Malaysia was also looking to acquire one or more multi role amphibious ships to supplement its ageing amphibious support ships, to support peacekeeping and humanitarian missions. Malaysia juga mencari untuk memperoleh satu atau lebih multi peran kapal-kapal amfibi untuk melengkapi dukungan para amfibi penuaan kapal, untuk mendukung misi penjaga perdamaian dan kemanusiaan. Among the potential sources were Spain's Navantia, Dutch Royal Schelde and Merwede, France's DCNS, China and the Republic of Korea. Di antara sumber-sumber potensial Navantia Spanyol, Belanda Royal Schelde dan Merwede, DCNS Perancis, Cina dan Republik Korea. However, budget for the program remained a problem. Namun, anggaran untuk program ini tetap menjadi masalah.

The Government of Brunei has decided to sell off the three OPVs, KDB Nakhoda Ragam, KDB Bendahara Sakam and KDB Jerambak, built at BAE Systems shipyard in Glasgow for the Royal Brunei Navy after a long-running legal dispute was resolved. Pemerintah Brunei telah memutuskan untuk menjual tiga OPVs, Nakhoda Ragam KDB, KDB Bendahara Sakam dan KDB Jerambak, BAE Systems dibangun di galangan kapal di Glasgow untuk Royal Brunei Angkatan Laut setelah lama berjalan sengketa hukum itu diselesaikan. The ships were built under a deal costing £600 million, between BAE Systems and Brunei, and were completed in 2004. Kapal-kapal itu dibangun di bawah kesepakatan biaya £ 600 juta, antara BAE Systems dan Brunei, dan selesai pada tahun 2004. However the Brunei claimed the ships were not as they had ordered, and they remained berthed in Scotstoun until the arbitration dispute ended in May 2007, allowing the ships to be sold. Namun di Brunei menyatakan bahwa kapal-kapal itu tidak seperti mereka telah memerintahkan, dan mereka tetap berlabuh di Scotstoun sampai sengketa arbitrase berakhir pada Mei 2007, yang memungkinkan kapal-kapal untuk dijual. Malaysia is the likeliest buyer for the three ships, provided they could get it at a reasonable price. Malaysia adalah pembeli yang paling mungkin untuk tiga kapal, asalkan mereka bisa mendapatkannya dengan harga yang pantas.

Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd (BN Shipyard) achieved another milestone when the fifth locally made patrol vessel (PV5) was successfully named, KD (Kapal Diraja) KELANTAN by her highness Raja Perempuan Kelantan Tengku Anis Binti Almarhum Tengku Abdul Hamid. Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd (BN Shipyard) mencapai tonggak lain ketika kelima kapal patroli buatan lokal (PV5) telah berhasil bernama, KD (Kapal Diraja) Kelantan oleh Yang Mulia Raja Perempuan Kelantan Tengku Anis Binti Almarhum Tengku Abdul Hamid. Also witnessed by the Sultan of Kelantan, his highness, Tuanku Ismail Petra Sultan Yahya Petra, the ceremony was held on 24 November 2008 at the Royal Malaysian Navy (RMN) Naval Base in Lumut. Juga disaksikan oleh Sultan Kelantan, kebesaran-Nya, Tuanku Ismail Petra Sultan Yahya Petra, upacara diadakan pada tanggal 24 November 2008 di Angkatan Laut Kerajaan Malaysia (RMN) Naval Base di Lumut. Also present was YBhg Laksamana Madya Dato' Seri Ahmad Ramli Haji Mohd Nor (Retired), the Managing Director of BN Shipyard which in his speech said that, 'The naming event is significant as it represents yet another milestone of BN Shipyard's ability to deliver the patrol vessel despite the hurdles faced.' Juga hadir adalah Laksamana Madya YBhg Dato 'Seri Ahmad Ramli Haji Mohd Nor (Purn), Managing Direktur BN Shipyard yang dalam sambutannya mengatakan bahwa, "Penamaan event ini penting karena merupakan tonggak lain dari BN Shipyard kemampuan untuk memberikan kapal patroli meski rintangan yang dihadapi. "

In line with BN Shipyard's vendor development program for maritime related industries, more than 1,000 local companies had participated in the patrol vessel project. Sejalan dengan vendor BN Shipyard program pengembangan industri maritim terkait, lebih dari 1.000 perusahaan lokal telah berpartisipasi dalam proyek kapal patroli. The vessel would subsequently undergo its final outfitting, Setting-To-Work (STW) of equipment and systems, Harbor and Sea Acceptance Trials (HAT and SAT) and Life Firing Trials (LFT) prior to its delivery to RMN for commissioning. Kapal kemudian akan menjalani perlengkapan yang terakhir, Pengaturan-Untuk-Work (Stw) peralatan dan sistem, Harbor dan Ujian Penerimaan Laut (HAT dan SAT) dan Life Memecat Ujian (lft) sebelum ke RMN untuk pengiriman ke commissioning.

The government is planning to go ahead with the construction of the second batch of the new generation patrol boats for the Royal Malaysian Navy (RMN) once the first batch of six boats (which includes KD KELANTAN) has been delivered to the RMN by early 2010. Pemerintah berencana untuk terus maju dengan pembangunan batch kedua generasi baru untuk kapal patroli Angkatan Laut Kerajaan Malaysia (RMN) setelah batch pertama dari enam kapal (yang termasuk KD Kelantan) telah diserahkan kepada RMN dengan awal 2010 . KD KELANTAN was designed as a versatile vessel capable of performing a myriad of tasks ranging from search and rescue, crisis management to offshore patrol duties. KD Kelantan dirancang sebagai wadah serbaguna mampu melakukan berbagai tugas mulai dari pencarian dan penyelamatan, manajemen krisis untuk tugas-tugas patroli lepas pantai. The vessel was also built on an advanced modular warship design that allows flexible installation of weapons, electronics and major service systems. Kapal juga dibangun di atas kapal perang yang maju desain modular yang memungkinkan instalasi fleksibel senjata, elektronik dan sistem layanan utama. Due to modularisation with standardised dimensions and interfaces, large components of KD KELANTAN can be quickly installed, removed, exchanged or replaced. Karena dimensi modularisation dengan standar dan interface, komponen besar KD Kelantan dapat dengan cepat diinstal, dihapus, ditukar atau diganti. This allows dimension flexibility for upgrading or modernisation, time and cost saving, maintenance and repair within a significantly shorter period. Hal ini memungkinkan dimensi fleksibilitas untuk upgrade atau modernisasi, menghemat waktu dan biaya, pemeliharaan dan perbaikan signifikan dalam periode pendek. The modularity concept technique enables BN Shipyard to undertake parallel construction of the ship platform and the modular payload concurrently. Konsep modularitas teknik yang memungkinkan BN Shipyard untuk melakukan pembangunan paralel kapal modular platform dan payload secara bersamaan. In the final outfitting phase of a ship, the already tested modules are forwarded to the shipyard, installed on board and connected to the vessel's respective service systems within just a few days. Pada akhir tahap perlengkapan kapal, yang sudah diuji modul akan diteruskan ke galangan kapal, yang terpasang pada papan dan terhubung ke kapal sistem pelayanan masing-masing hanya dalam beberapa hari.

Plans called for 2 Scorpene submarines & 1 Agosta 70B from Armaris of France to be delivered in 2008 The Malaysian Scorpene submarine program reached a milestone in March 2007 when a joining ceremony was held in Cherbourg, France to commemorate the joining of the fore and aft sections of the first Scorpene submarine built for the Malaysian Navy. Rencana memanggil untuk 2 Scorpene kapal selam & 1 Agosta 70B dari Armaris dari Perancis dan akan dikirim pada 2008 program kapal selam Scorpene Malaysia mencapai suatu tonggak Maret 2007 ketika bergabung dengan upacara diadakan di Cherbourg, Prancis untuk memperingati bergabung dari bagian depan dan belakang dari kapal selam Scorpene pertama dibangun untuk Angkatan Laut Malaysia. According to plan, DCNS in Cherbourg will be in charge of building two fore sections while Navantia will be in charge building the two aft sections in Cartagena, Spain. Menurut rencana, dalam Cherbourg DCNS akan bertanggung jawab membangun dua bagian sementara Navantia kedepan akan bertanggung jawab membangun dua bagian buritan di Cartagena, Spanyol. The two submarines were expected to arrive in Malaysia by 2009. Kedua kapal selam itu diperkirakan tiba di Malaysia pada tahun 2009. The submarines, upon commissioning, were known as KD Tunku Abdul Rahman and KD Tun Abdul Razak. Kapal-kapal selam, setelah commissioning, yang dikenal sebagai KD Tunku Abdul Rahman dan KD Tun Abdul Razak.

The country's second Scorpene submarine was named and launched by the Raja Permaisuri Agong Tuanku Nur Zahirah on 09 October 2008 at a ceremony witnessed by Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin at the Navantia Naval shipyard. Kedua negara itu dinamai kapal selam Scorpene dan diluncurkan oleh Raja Permaisuri Agong Tuanku Nur Zahirah on 09 Oktober 2008 di suatu upacara yang disaksikan oleh Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin di galangan kapal Naval Navantia. Deputy Defence Minister Datuk Wira Abu Seman Yusop, armed forces chief Gen Tan Sri Abdul Aziz Zainal, navy officials and shipyard workers were among those who gathered to celebrate the launching of the 67.5-metre diesel-powered submarine, KD Tun Razak. Wakil Menteri Pertahanan Datuk Wira Abu Seman Yusop, kepala angkatan bersenjata Jenderal Tan Sri Abdul Aziz Zainal, para pejabat angkatan laut dan pekerja galangan kapal di antara orang-orang yang berkumpul untuk merayakan peluncuran 67,5 meter kapal selam bertenaga diesel, KD Tun Razak.

The KD Tun Razak, like the country's first submarine, KD Tunku Abdul Rahman, was built by DCNS of France and Navantia of Spain. The KD Tun Razak, seperti kapal selam pertama negara itu, KD Tunku Abdul Rahman, dibangun oleh DCNS dari Perancis dan Navantia dari Spanyol. KD Tun Razak will enter service in March, 2010. KD Tun Razak akan memasuki layanan pada bulan Maret 2010. The submarine was named after the country's second prime minister, Tun Abdul Razak Hussein, in recognition of his contribution to the country. Kapal selam diberi nama setelah kedua negara perdana menteri, Tun Abdul Razak Hussein, sebagai pengakuan atas kontribusi kepada negara. The first submarine, KD Tunku Abdul Rahman, is named after Malaysia's first prime minister. Kapal selam pertama, KD Tunku Abdul Rahman, diberi nama setelah Malaysia perdana menteri pertama. Both submarines can undertake a wide range of missions, including naval blockades, information-gathering and landing or retrieval of commandos. Kedua kapal selam dapat melakukan berbagai misi, termasuk blokade laut, pengumpulan-informasi dan pendaratan atau perolehan kembali komando.

They can operate alone or in combination with air and sea forces. Mereka dapat beroperasi sendiri atau dalam kombinasi dengan kekuatan udara dan laut. The new generation diesel-powered Scorpene has been hailed as a benchmark in the world conventional submarine market. Generasi baru mesin diesel Scorpene telah dikatakan sebagai patokan dalam dunia pasar kapal selam konvensional. It is capable of operating in coastal waters and the high seas. Hal ini mampu beroperasi di perairan pesisir dan laut yang tinggi. It is armed with wire-guided torpedoes and Exocet SM39 sub-launched, anti-surface-ship missiles. Ini dipersenjatai dengan torpedo berpemandu kawat dan sub-SM39 Exocet diluncurkan, anti-kapal permukaan rudal. Malaysia is the second customer for the vessel after Chile, while India is acquiring it under a slightly different deal since it is building it in its own dockyard under licence. Malaysia adalah untuk pelanggan kedua kapal setelah Chile, sementara India adalah memperoleh di bawah kesepakatan yang sedikit berbeda karena merupakan bangunan di galangan sendiri di bawah lisensi. Both submarines will be based at the naval base in Kota Kinabalu, Sabah. The Scorpenes can operate at depths of 350m for 40 days, making them suitable for deployment in the South China Sea and the Straits of Malacca. The Scorpenes dapat beroperasi pada kedalaman 350m selama 40 hari, membuat mereka cocok untuk ditempatkan di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka. They are manned by a crew of 31. Mereka diawaki oleh awak 31.

In his speech, Deputy Defence Minister Datuk Wira Abu Seman Yusop said the Scorpene submarines would strengthen the RMN's capability in undertaking the many challenging tasks facing it. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Pertahanan Datuk Wira Abu Seman Yusop mengatakan, kapal selam Scorpene akan memperkuat kemampuan RMN dalam melaksanakan banyak tugas-tugas menantang menghadapinya. He said it would not only protect the country's shores but also the underwater assets. Dia mengatakan tidak hanya akan melindungi negara pantai, tetapi juga aset di bawah air. "Malaysia is essentially a maritime nation. Given its geographical setting, it is inevitable that Malaysia's national interest and security concerns are closely related and associated with the sea." "Malaysia pada dasarnya adalah bangsa maritim. Mengingat latar geografisnya, itu tidak dapat dihindarkan bahwa Malaysia kepentingan nasional dan keamanan sangat erat terkait dan berhubungan dengan laut." He said the country's maritime area was about twice its land mass area. Dia mengatakan negara wilayah maritim sekitar dua kali luas daratan. "Within this span of water lies rich maritime resources and minerals that increasingly contribute to the country's economy." "Dalam rentang ini terletak air maritim yang kaya sumber daya dan mineral yang semakin berkontribusi terhadap perekonomian negara." He pointed out that more than 90 per cent of the country's domestic and international trade was dependent on sea transportation. Dia menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen dari dalam negeri dan perdagangan internasional tergantung pada transportasi laut. "On the seabed lies underwater piping that transport our oil and gas ashore, as well as cables that link major international communication networks," he said. "Di dasar laut terletak di bawah air pipa yang mengangkut minyak dan gas kita ke pantai, serta kabel yang menghubungkan jaringan komunikasi internasional," katanya.

On 27 January 2009 DCNS delivered the Royal Malaysian Navy's first-ever submarine. Pada tanggal 27 Januari 2009 DCNS menyampaikan Angkatan Laut Kerajaan Malaysia pernah pertama-kapal selam. This on-time delivery follows Malaysia's decision to set up a submarine force comprising two Scorpene-type conventional-propulsion boats. Ini pengiriman tepat waktu mengikuti keputusan Malaysia untuk mendirikan sebuah kekuatan kapal selam Scorpene yang terdiri dari dua jenis konvensional-propulsi kapal. The Royal Malaysian Navy took formal delivery of Scorpene submarine KD Tunku Abdul Rahman at the official handover in Toulon. Angkatan Laut Kerajaan Malaysia mengambil pengiriman resmi kapal selam Scorpene KD Tunku Abdul Rahman pada penyerahan resmi di Toulon. The guests of honour included RMN Chief of Staff Admiral Dato'Sri Aziz Hj Jaafar. Para tamu kehormatan termasuk Kepala Staf RMN Laksamana Dato'Sri Aziz Jaafar Hj. KD Tunku Abdul Rahman is the first of two Scorpene submarines ordered by Malaysia in June 2002 and developed jointly by DCNS and Spanish naval shipbuilder Navantia. KD Tunku Abdul Rahman adalah yang pertama dari dua kapal selam Scorpene diperintahkan oleh Malaysia pada Juni 2002 dan dikembangkan bersama oleh DCNS dan pembuat kapal angkatan laut Spanyol Navantia. In addition to the submarines proper, the contract calls for associated logistics and training. Di samping kapal selam yang tepat, kontrak yang terkait panggilan untuk logistik dan pelatihan. This major milestone for the RMN followed the completion, in late December 2008, of KD Tunku Abdul Rahman's final sea trials demonstrating remarkable operational and combat system capabilities. Ini tonggak utama untuk mengikuti RMN selesai, pada akhir Desember 2008, dari KD Tunku Abdul Rahman laut akhir persidangan menunjukkan luar biasa sistem operasional dan kemampuan tempur. These trials included successful firings of Black Shark heavyweight torpedoes and missiles. Persidangan ini termasuk sukses pemecatan dari kelas berat Black Shark torpedo dan rudal. KD Tunku Abdul Rahman was scheduled to arrive in Malaysia early in the second half of 2009. KD Tunku Abdul Rahman dijadwalkan tiba di Malaysia pada awal semester kedua tahun 2009. The second of the series, KD Tun Razak, was scheduled for delivery in late 2009. Kedua dari seri, KD Tun Razak, dijadwalkan untuk pengiriman pada akhir tahun 2009.

The Royal Malaysian Navy (RMN) wants an organic maritime patrol and reconnaissance capability. Angkatan Laut Kerajaan Malaysia (RMN) menginginkan organik patroli maritim dan pengintaian kemampuan. This role is currently provided by four Raytheon Beechcraft Super King Air B200Ts acquired in 1994. Peran ini saat ini disediakan oleh empat Raytheon Beechcraft Super King Air B200Ts diperoleh pada tahun 1994. Given the requirement to better patrol the Malacca Straits against piracy and smuggling, the RMN has examined offers from Lockheed Martin, Northrop Grumman, Saab/Embraer and EADS. Mengingat persyaratan untuk lebih berpatroli di Selat Malaka melawan pembajakan dan penyelundupan, yang telah memeriksa RMN penawaran dari Lockheed Martin, Northrop Grumman, Saab / Embraer dan EADS. Malaysia has identified a requirement for three to four platforms. Malaysia telah mengidentifikasi kebutuhan selama tiga hingga empat platform.

The Navy had plans to buy 12 Eurocopter EC-725 worth RM1.607 billion, to replace the ageing fleet of Sikorsky S61-A4 Nuri. Angkatan Laut berencana membeli 12 Eurocopter EC-725 senilai RM1.607 miliar, untuk menggantikan armada penuaan Sikorsky S61-A4 Nuri. However, the purchase was postponed on 28 October 2008 because the government had to focus on projects that were more beneficial to the people. Namun, pembelian itu ditunda pada tanggal 28 Oktober 2008 karena pemerintah harus fokus pada proyek-proyek yang lebih bermanfaat bagi rakyat. The EC-725 aircraft was chosen because the model was an upgrade from the AS532 Cougar helicopter and had made its first flight in 2000 to fulfil French Air Force Combat Search and Rescue (CSAR) requirements. EC-725 pesawat ini dipilih karena model itu upgrade dari AS532 Cougar helikopter dan telah melakukan penerbangan pertama pada tahun 2000 untuk memenuhi Angkatan Udara Perancis Combat Search and Rescue (CSAR) persyaratan.

Jumat, November 20, 2009

Terapi Termutakhir Jantung Koroner


Jumat, 20 November 2009 | 12:52 WIB
Setelah era penggunaan stent (semacam kerangka metal) untuk membuat pembuluh darah yang tersumbat terbuka dan stent berlapis obat untuk mencegah penyumbatan kembali, kini muncul terapi arteri koroner termutakhir, yakni balon salut obat (drug eluting balloon/DEB). Drug eluting balloon ini digunakan dengan cara yang sama seperti kateter koroner untuk pelebaran pembuluh darah yang menyempit. Perbedaannya adalah DEB ini mengeluarkan sejenis obat antiproliferatif yang disebut paclitaxel yang akan diserap oleh dinding sekitar pembuluh darah. Obat ini juga digunakan untuk stent salut obat (drug eluting stents/DES).Kemajuan terapi koroner ini disampaikan oleh Prof Dr dr Teguh Santoso, SpPD, SpJP, pakar kardiologi intervensi dan penyakit dalam dari FKUI-RSCM dan Martin Unverdorben, MD, PhD, ahli kardiologi dan pengembang serta peneliti terapi balon salut obat dari Jerman dalam acara media edukasi Sequent Please, Temuan Baru Salut Obat, di RS.Medistra, Jakarta, Kamis (19/11).

Pemasangan DES, atau awam menyebutnya cincin, saat ini merupakan prosedur yang lazim dan terbukti efektif untuk pasien dengan penyakit jantung koroner untuk memperlebar jalur arteri sehingga aliran darah kembali lancar tanpa operasi. Namun, terapi ini memiliki risiko terjadinya penyempitan kembali. "Celah-celah di antara stent bisa menimbulkan kerak baru atau neointimal," kata Teguh.
Dengan terapi balon salut obat, risiko penyempitan arteri bisa ditekan berkat obat yang mampu meresap ke dinding pembuluh darah. "Pelepasan obat tidak membutuhkan stent, selain itu materialnya mudah diserap tubuh," kata Martin.

Pada penelitian terhadap 52 pasien yang diujikan baik dengan menggunakan DEB maupun balon konvensional yang tak bersalut obat, diketahui dalam enam bulan hanya 5 persen pasien DEB yang memerlukan intervensi ulang karena terjadinya penyempitan.
Keunggulan lain dari balon salut obat ini adalah mampu mencapai daerah-daerah yang menyempit dan tidak bisa diakses oleh stent. "Terapi terbaru ini bisa untuk kasus penyempitan arteri kembali paska pemasangan stent atau pembuluh darahnya terlalu kecil. Dan kasus ini populasinya banyak di Asia," papar Teguh.
Selain itu, lama penggunaan obat pengencer darah pada pasien DEB juga lebih sebentar, hanya 3 bulan, bandingkan dengan pasien DES yang harus mengonsumsi obat pengencer darah selama 12 bulan. Biaya tindakan dan pengobatan pun jauh lebih rendah dibanding terapi konvensional.

Kendati demikian, Teguh mengingatkan bahwa DEB bukanlah satu-satunya terapi untuk penyakit jantung koroner. "Bila pembuluh darah menyempit kembali meski sudah dibalon maka terpaksa harus dipasang stent, namun stent-nya dipasang tanpa obat karena dinding pembuluh darahnya sudah diobati," jelasnya.
Penyakit jantung koroner ditandai dengan penyumbatan (penyempitan) pembuluh darah jantung oleh endapan lemak maupun penebalan dinding pembuluh yang terdiri atas sel otot polos dan produksi matriks ekstrasel yang berlebihan. Ini menyebabkan hambatan aliran darah. Penderita umumnya merasakan napas sesak dan sedikit perasaan tertekan di dada. Menurut Teguh, sebagian besar penderita penyakit jantung koroner yang berusia kurang dari 40 tahun adalah perokok.

Rabu, November 18, 2009

Rekomendasi Tim 8, ternyata ; 'Asal Atasan Senang' Masih Dominan di Kalangan Para Penyidik Perkara

Jakarta - Tim 8 menilai profesionalisme penyidik dan penuntut umum yang menangani kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah masih sangat kurang. Pasalnya, budaya 'Asal Bapak Pimpinan Senang' masih dominan terjadi.

"Fenomena mengikuti ‘apa yang diinginkan oleh atasan’ dikalangan penyidik & penuntut umum masih kuat," tulis Tim 8 dalam temuannya di halaman 29.

Temuan Tim tersebut didasarkan atas sangkaan dan dakwaan terhadap Bibit dan Chandra yang tidak didukung fakta dan bukti yang kuat. Sehingga apa yang dilakukan Para penyidik Polri dan penuntut umum cenderung dipaksakan.

"Sehingga penyidik dan penuntut umum tidak bebas mengembangkan temuannya secara obyektif dan adil. Sehingga terkesan adanya rekayasa," jelas Tim 8.

Tim 8 menerangkan, intervensi atasan sangat mempengaruhi kinerja penyidik dan penuntut umum. "Munculnya intruksi dari atasan tersebut, tidak terlepas dari adanya benturan kepentingan pada atasan yang bersangkutan," tandasnya.

Dalam rekomendasi setebal 31 halaman, Tim 8 meminta agar Polri menerbitkan SP3 dan kejaksaan menerbitkan SKPP untuk menghentikan kasus Bibit-Chandra. Jaksa Agung juga bisa menghentikan kasus ini dengan melakukan deponir dengan melihat kepentingan umum.

Tim 8 juga merekomendasikan agar pihak berwenang menjatuhkan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab terhadap proses hukum yang dipaksakan, melakukan reformasi kepolisian dan kejaksaan, KPK, dan LPSK dengan tetap menghargai independensi lembaga tersebut, terutama KPK.


(ape/mpr)

Selasa, November 17, 2009

Rekomendasi Tim 8 Susno: Dua Kali Pengadilan Nyatakan Saya Tidak Bersalah


Jakarta - Salah satu rekomendasi Tim 8 yakni meminta agar kasus Susno Duadji dituntaskan. Atas rekomendasi tersebut, Susno pun membela diri.
Menurut jenderal polisi bintang tiga ini, pengadilan telah menyatakan dirinya tidak bersalah. Bahkan hasil pemeriksaan Irwasum Polri mengungkapkan bahwa dirinya tidak melanggar kode etik terkait penanganan kasus Bibit dan Chandra M Hamzah.
"Saya dua kali dituntut di PN Selatan dan menang. Yang saya sidik itu Bank Century, masyarakat tidak perlu mengaitkan dengan Bibit dan Chandra. Kapolri sudah jelaskan tidak ada balas dendam, tidak ada upaya menggembosi (KPK)," kata Susno.
Berikut petikan wawancara dengan Komjen Pol Susno Duadji yang hari ini sudah aktif kembali sebagai Kabareskrim di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jaksel, Selasa (17/11/2009).

Bagaimana tanggapan Bapak soal hasil rekomendasi Tim 8?
Rekomendasi terutama no 5 itu sudah dijelaskan berkali-kali saya diperiksa Irwasum dua kali, satu terkait laporan MAKI satu terkait laporan pengacara(Bibit & Chandra).
Kesimpulan dari situ saya tidak terbukti melanggar disiplin kode etik dan pidana. Irwasum merupakan lembaga yang kami hormati. Bintang tiga sudah ada yang jadi korbannya, bintang satu juga ada. Irwasumnya sendiri juga pernah. Itu masih tidak dipercaya? Lantas apalagi?
Saya dua kali dituntut di PN Selatan dan menang. Yang saya sidik itu Bank Century, masyarakat tidak perlu mengaitkan dengan Bibit dan Chandra. Kapolri sudah jelaskan tidak ada balas dendam, tidak ada upaya menggembosi.
Kemarin sudah dijelaskan tuduhan itu dimulai dari laporan Antasari. Saya tidak dilibatkan dalam kasus pimpinan KPK nonaktif. Untuk menghindari tuduhan saya balas dendam, saya tidak dilibatkan dalam kasus pimpinan KPK nonaktif. Memang sebagian penyidiknya dari Bareskrim tapi itu ada dari Babinkam, ada yang dari Jatim itu langsung di bawah Pak Wakabareskrim (Irjen Dikdik), sejak (eks Wakabareskrim) Pak Hadiatmoko.
Makanya terkait KPK saya tidak pernah menampakkan diri. (Penyidik) Itu langsung bertanggungjawab ke Kapolri.

Kata Bapak ada aliran dana Century terkait Pilpres?
Saya tidak pernah sebut, itu pertanyaan. Kami tidak pernah mengaitkan dengan pemilu. Kami masih dalam tahap lidik.

Bapak sendiri ke Singapura untuk apa?
Kapolri sudah jelaskan, saya tidak masuk tim. Namun saya diminta bantuan karena untuk Anggoro Widjojo mau diperiksa kalo dia tidak ditangkap. Tidak cukup harus dengan telepon, saya harus menemui. Saya bilang saya tidak bawa borgol dan dia baru mau bicara. Selanjutnya penyidik yang melakukan (pemeriksaan).
Bapak jadi target hak angket Bank Century, tanggapannya?

Bisa saja, seluruh WNI akan memberi penjelasan kalo Century naik hak angket saya bisa beri penjelasan.

Terkait rekomendasi SP3?
Karena saya bukan penyidiknya saya tidak beri tanggapan itu, jangan saya mendahului Kapolri.
Pernyataan Bapak soal kontra-intelijen disebut sebagai strategi?
Itu kan hanya yang namanya disebut kontra intelijen.

(ape/gah)

Minggu, November 15, 2009

Sepak Terjang Ang Tju Nek dan Ang Tju Hong ; Kakak Beradik Anggodo , Anggoro dari Kalimati



Jakarta: Banyak kalangan hingga kini mempertanyakan belum ditahannya Anggodo Widjojo. Padahal, adik tersangka kasus korupsi di Departemen Kehutanan, Anggoro Widjojo itu diduga berperan besar dalam rekayasa untuk menjerat dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Siapa sebenarnya Anggodo Widjoyo?
Anggodo Widjojo beserta Anggoro Widjojo--kini masih buron, adalah arek Suroboyo asli. Kakak beradik ini berkarier dan menjadi pengusaha sukses di Kota Pahlawan itu. Di kalangan pengusaha Surabaya, nama Anggodo dan Anggoro Widjojo memang tidak terlalu dikenal. Tapi, bila disebutkan nama asli Tionghoa-nya, yakni Ang Tju Nek (Anggodo) dan Ang Tju Hong (Anggoro), hampir semua pengusaha senior mengenal mereka. Bahkan, mereka mengetahui dengan citra tertentu kepada adik kakak itu.
Di mata para pengusaha papan atas Surabaya, Ang Tju Nek dan Ang Tju Hong adalah pengusaha yang banyak berkecimpung di bisnis ilegal. Bahkan, seorang pengusaha yang cukup dekat dengan keduanya sejak kecil, mengatakan, mereka dikenal bengal sejak kecil dan remaja. "Mereka sukanya berkelahi, terutama yang gemuk itu (Anggodo--Red.)," ujar seorang pengusaha senior, seperti dikutip Jawa Pos.
Jika di kalangan teman remajanya Anggodo dikenal sebagai anak muda yang suka main pukul, penampilan Anggoro kebalikannya. Pria yang terakhir menjadi bos PT Masaro Radiokom, perusahaan rekanan departemen dalam proyek sistem komunikasi terpadu serta Motorola, perusahaan teknologi informasi terkemuka Amerika itu, dikenal sebagai pemuda yang cerdas dan tangkas. "Anggoro lebih kalem. Tapi, dari gerak matanya dia sebetulnya cerdas dan tangkas dalam bisnis," imbuh sumber yang seorang pengusaha itu.
Boleh dibilang, bakat bisnis Anggodo dan Anggoro menurun dari ayah mereka, Ang Gai Hwa. Sebagai perantau dari Tionghoa, Gai Hwa di kalangan pengusaha-pengusaha perintis industri di Surabaya dikenal supel dan suka bergaul. Gai Hwa bekerja sebagai penjual dinamo di kawasan Kalimati (sekarang Kompleks Kembang Jepun, Red.), Surabaya. "Orangnya suka cerita, karena itu dia banyak teman dan relasi," jelasnya.
Selain meneruskan bisnis sang ayah, Anggodo dan Anggoro terus mengembangkan bisnis keluarga. Sayang, karena sifat bawaan keduanya, lahan bisnis baru yang dipilih sering menyerempet hal yang melanggar hukum. "Karena itu, mereka mulai dijauhi kolega-kolega. Padahal, kami menyayangkannya. Bagaimanapun, mereka saudara sekampung halaman di Tionghoa," ujar sumber itu.
Satu di antara bisnis yang sempat mendatangkan penghasilan melimpah bagi Anggoro dan Anggodo adalah menjadi agen Sumbangan Dana Sosial Berhadiah alias SDSB--judi yang dilegalkan pemerintah pada akhir era 80-an. "Apalagi mereka dekat dengan Roby Ketek (nama asli Rudy Sumampow, pengusaha terkaya Surabaya era 80-an)," ungkapnya. Kongsi bos SDSB yang dekat dengan banyak pejabat pusat di Jakarta itu, Anggodo dan Anggoro mendapat keuntungan melimpah hingga mampu membeli kompleks perkantoran dan hiburan Studio East di kawasan Simpang Dukuh, Surabaya.
Pada awal 90-an, bisnis dua bersaudara itu memasuki masa suram. Sejak itulah, kakak beradik ini tak terdengar kiprahnya di jagat bisnis Surabaya. Kabar keduanya baru muncul 10 tahun kemudian, saat mereka mendirikan PT Masaro Radiokom dan lebih mengejutkan lagi mereka sukses menjadi agen pemasaran Motorola, perusahaan telekomunikasi papan atas asal Amerika Serikat. Sejak itu mereka kembali sering muncul di pergaulan pengusaha Surabaya, meski sebatas gathering dan entertainment.
Namun, kelompok pengusaha senior Surabaya kembali kecewa saat mengetahui bahwa perilaku Anggodo dan Anggoro tidak berubah. "Ternyata, saat sukses lagi, muncul sombongnya," ujarnya. Bahkan, di kalangan penikmat dunia malam di Jakarta dan Surabaya, Anggoro dikenal sebagai pengusaha yang suka berfoya-foya.
Nah, perilaku foya-foya itu kembali membuat kolega pengusaha mulai menjauhi keduanya. "Para sesepuh pengusaha di sini prihatin, kenapa punya uang dihambur-hamburkan, kenapa tidak disumbang ke kampung halaman (di Negeri Tiongkok--Red.)," ujarnya. Karena itu, saat Anggodo dan Anggoro kini tersandung masalah hukum di Ibu Kota, banyak pengusaha yang memilih berpaling muka.
Adapun Anggodo sebenarnya adalah pengusaha kayu jati. Namun, Anggodo bukan pengusaha kayu jati biasa. "Dia rajanya jati. Kalau tak lewat dia, kayu jati sulit bisa keluar dari Perhutani," kata seorang bekas pengusaha kayu yang cukup ternama kepada Jawa Pos. Menurut dia, kayu Jawa adalah spesialisasi Anggodo. "Terutama kayu jati yang diolah untuk flooring (lantai)," ucapnya. Di bisnis itu Anggodo boleh dibilang "memonopoli", terutama di Jawa. "Kalau tak lewat dia (Anggodo), selalu saja ada masalah dengan Perhutani," tambahnya.
Besar lewat bisnis kayu jati, Anggodo lantas melebarkan sayap. Dia mulai bersentuhan dan menjalin kedekatan dengan aparat hukum. Setapak demi setapak, dia membangun "karier" sebagai makelar kasus kelas kakap di Surabaya. "Boleh dibilang, saat saya masih ingusan, Anggodo sudah menjadi raja di Surabaya. Sepanjang 1990-an, nama Anggodo bisa menjadi jaminan kasus selesai," tutur seorang perwira polisi yang mengaku cukup dekat dengannya.
Perwira tersebut mengatakan, kelebihan Anggodo adalah sifatnya yang royal, gampang berkomunikasi, dan bisa di-sambati. "Sering, meski hanya kongkow-kongkow, Anggodo memberikan uang tanpa ada pretensi apa pun," tuturnya. Selain itu, perhatian Anggodo kepada seseorang pun sampai ke keluarga. Misalnya, Anggodo tak jarang membantu pengobatan anak seorang temannya yang sakit. Tapi, pada gilirannya, ketika Anggodo sedang "butuh", teman-temannya tadi pun segan untuk tak membantunya.
Maka bukan pemandangan yang aneh, di setiap acara kongkow Anggodo di Surabaya, selalu terlihat aparat penegak hukum. Entah itu pejabat polisi, kejaksaan, dan sebagainya. Luasnya jaringan (yang siap membantunya) itulah yang membuat Anggodo menjadi makelar kasus yang paling andal di Surabaya. Kabarnya, saat menjadi Wakil Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya, Susno Duadji pun cukup dekat dengannya sewaktu di Surabaya.
Seiring dengan perkembangan waktu, teman-teman yang telah "dibina" Anggodo sejak masih menjadi perwira menengah atau bahkan pertama, pun telah menapak karier yang lebih tinggi. Itu pulalah yang membuat Anggodo menapaki status lebih tinggi. Konsekuensinya, sejak 2002, Anggodo lebih sering di Jakarta. Wilayah "permainan"-nya pun kini di Jakarta, bukan hanya lokal Surabaya. "Ke Surabaya bila ada kasus-kasus yang penting saja, atau ada kasus-kasus khusus," tambah perwira tersebut.
Di Ibu Kota, sumber-sumber di kepolisian mengatakan kelas Anggodo untuk "membereskan sebuah kasus di bawah tangan" sudah selevel dengan Artalyta Suryani, pengurus kasus Sjamsul Nursalim yang dibekuk KPK, beberapa waktu lalu. "Sangat kakap dan punya akses langsung ke pejabat-pejabat penentu keputusan," tuturnya.
Malah menurut sumber tersebut, Anggodo dulu pernah dimintai tolong Antasari Azhar untuk mengurus kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen yang melibatkan dirinya. Namun, karena bukti-bukti sudah kuat, dan "terlalu berbahaya untuk dimainkan", Anggodo tak sanggup. Akhirnya kasus tersebut jalan terus. Lantaran itulah, Antasari kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membidik Anggoro. "Di mana kemudian, Anggoro dan Anggodo `menyerang balik` ke KPK," tuturnya. Meski kebenarannya harus dibuktikan terlebih dulu, yang jelas, runtutan kronologinya cukup masuk akal.
Selain itu, Anggodo dikenal sangat flamboyan. Dia gampang luluh terhadap wanita. Ong Yuliana adalah salah satu contohnya. Anggodo dan Ong Yuliana dikenal dekat sejak 2006. Itu ketika pria bernama Tionghoa Ang Tju Nek itu membantu kasus Ong Yuliana yang baru saja menjadi kontroversi di Surabaya karena dibantarkan oleh Polres Surabaya Selatan dalam kasus narkoba.
Terlebih, selain cantik, Ong Yuliana mempunyai kemampuan pijat totok yang cukup mumpuni untuk menyembuhkan penyakit saraf. Menurut penuturan salah seorang teman Yuliana, Anggodo pernah mengalami sedikit gangguan saraf yang membuat cara berjalannya sedikit agak menyeret. Nah, di tangan Yuliana kaki Anggodo bisa berjalan normal kembali. Inilah yang membuat Anggodo semakin lengket dengan wanita yang berkali-kali terjerat kasus narkoba ini. Kedekatannya dengan Anggodo membuat Ong Yuliana juga tertular "kesaktian". Dia sempat menjadi kontroversi karena dibantarkan, baik di kepolisian maupun di kejaksaan.
Pada 2007, Ong Yuliana ditangkap Satuan Narkoba Polwiltabes Surabaya. Namun, ketika ditangkap, Ong Yuliana tak mendapat keringanan. Beberapa sumber mengatakan, polisi "kapok bermain" dengan Ong Yuliana. Buktinya, Ong tetap ditahan. Namun, Kepala Unit Idik II Satnarkoba Polwiltabes Surabaya Ajun Komisaris Polisi Effendi mengatakan, penahanan yang dia lakukan waktu itu sudah prosedural. "Kami tak pernah mau bermain-main dengan kasus narkoba," tutur perwira yang kini menjabat Kanit Idik I Satnarkoba Polwiltabes Surabaya tersebut.
Hanya saja, dia membenarkan ketika menahan Ong Yuliana, Anggodo kerap menjenguknya. "Tapi, saya tak pernah menanyainya. Dia (Anggodo) mengaku sebagai temannya. Karena tak ada urusan dengan dia, saya tak pernah komunikasi," tutur Effendi. Tapi, Effendi mengelak ketika ditanya apakah Anggodo pernah mencoba "mengaturnya"? "Tidak, tidak pernah. Buktinya, Yuliana tetap kami tahan," ucap Effendi.
Adapun Surabaya Post menulis, nama Anggodo dan Anggoro memang tidak begitu asing di telinga perwira-perwira kepolisian yang berdinas di Polwiltabes Surabaya. Dikatakan salah satu perwira kepolisian yang berdinas di Polwiltabes Surabaya, Anggoro pernah datang ke Satuan Reserse Kriminal. Namun ia mengaku tidak tahu dan tidak mengerti kedatangan Anggoro.
Selain pernah bertemu di Satreskrim, Anggoro juga sering sekali mengajak rekan-rekannya dugem (dunia gemerlap). Dikatakannya, ia dulu pernah diajak di sebuah diskotek terkenal di Surabaya dan mentraktir segalanya. "Saya dulu tidak tahu siapa orang ini, kok ngajak orang-orang ke hiburan malam dan semua dibayarinya. Saya kan cuman diajak saja. Eh, tahunya saya ya baru-baru ini kalau dulu yang ngajak itu Anggoro," ungkapnya. "Itu pun nggak cuman sekali, seringlah pokoknya. Yang jelas dia itu suka foya-foya," tambah dia.
Anggodo juga pernah dipanggil DPRD Surabaya. Menurut Musyafak Rouf, mantan Ketua DPRD Surabaya periode 2004-2009, Anggodo pemilik Restoran Valencia di Kertajaya. Pada tahun 2005, restoran itu ramai dikunjungi pelanggan. Saking ramainya parkir mobil membludak ke jalan raya.
Kondisi itu menimbulkan banyak keluhan warga. Akhirnya dilaporkan ke DPRD. "Dewan sempat mengundang Anggodo untuk hearing (dengar pendapat). Hasilnya, Anggodo diminta menertibkan parkir kendaraan pengunjung restorannya," cerita Musyafak di kantornya, Rabu pagi silam, kepada Surabaya Post.
Sementara menurut salah satu bankir di Surabaya, Anggodo cukup terkenal di kalangan pengusaha keturunan Tionghoa. Sebab, pria itu dinilai cukup lihai membantu berbagai sengketa hukum para pengusaha. "Dia sih pengusaha abu-abu, maksudnya tidak jelas industrinya apa, tapi yang jelas dia memang makelar kasus," ujar bankir itu yang enggan disebut jati dirinya.
Tidak hanya di Surabaya, Anggodo juga memiliki jaringan hingga Jakarta dan luar Jawa. Meski demikian, menurut bankir tersebut, Anggodo sebenarnya hanya pembantu Anggoro. "Anggoro itu secara personel baik, juga sering ikut kegiatan sosial. Dia kan yang sebenarnya punya duit," jelasnya.
Terkait apakah Anggoro Widjojo mantan bos PT Masaro Radiokom pernah mencari kredit ke tempatnya. Ia mengakui, memang pernah, tapi pihaknya tidak menyetujui karena risikonya terlalu besar. "Saya sekadar kenal dan tahu dia salah seorang pengusaha Surabaya. Tapi karena katanya agak nakal, kami tidak berani risikonya bisa macet," jelasnya. Ia juga mendengar kalau Anggoro juga memiliki anak perusahaan di Gresik. "Cuma tak tahu bergerak di bidang apa," katanya.
Merujuk paparan rekaman di Mahkamah Konstitusi, Selasa silam, dia mengaku tidak terlalu terkejut. Soalnya, bukan rahasia lagi kalau Anggodo memang kerap membantu jika ada kasus terkait hukum. "Tapi saya terkejut dengan banyaknya nama yang muncul, bisa menghancurkan kredibilitas penegakan hukum di Indonesia itu," katanya.(ANS) disadur bebas Liputan6.com,

Rabu, November 11, 2009

Kuasa Hukum: Yang Dikatakan Wiliardi Hanya Sebagian Kecil

Rabu, 11 November 2009 | 16:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Apollo Djara Bonga, kuasa hukum terdakwa mantan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Wiliardi Wizar, mengatakan, apa yang diungkapkan kliennya hanya sebagian kecil fakta mengenai penanganan kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Kliennya akan membuka fakta-fakta lain dalam sidang selanjutnya.
"Itu bagian kecil yang diungkapkan Wiliardi. Masih ada hal-hal lain yang belum diungkap seperti soal intimidasi. Itu akan diungkap di persidangan berikutnya," ucap dia di Mabes Polri, Rabu (11/11).
Apollo mengatakan, pihaknya akan meminta pengadilan menghadirkan nama-nama anggota Polri yang disebutkan oleh kliennya saat persidangan kemarin untuk dimintai keterangan. Mereka yang disebutkan yaitu Staf Ahli Kapolri Irjen Hadiatmoko dan Wakil Direktur Keamanan dan Kejahatan Transnasional Bareskrim Kombes Mohammad Iriawan.
"Jadi, kalau mau melakukan penegakan hukum dan menginformasikan tidak ada tekanan, harus ada kesediaan dan kesiapan moral saudara-saudara yang disebutkan untuk jadi saksi," jelas dia.
Seperti diberitakan, Wiliardi memberikan pernyataan menghebohkan saat persidangan kemarin. Dalam sidang, Williardi mengaku berita acara pemeriksaan (BAP) dirinya dikondisikan. Keterangan dalam BAP-nya disamakan dengan keterangan dalam BAP tersangka Sigid Haryo Wibisono untuk menjerat Antasari. Dia juga mengaku perubahan BAP itu atas perintah atasannya, yaitu Kapolri.

Jumat, Oktober 30, 2009

Badan Intelijen Negara ,



MASSA SICH MUDAH2AN NAMA B.I.N DIUBAH KEMBALI JADI B.A.K.I.N OLEH PAK TANTO MAKA KAMI SEGENAP SENAPATI TANPA LENCANA DUKUNG PERIODE KEPEMIMPINAN MU JENDERAL,SEMOGA AMIN AMIN YA ROBB AL AMIN

Minggu, Oktober 18, 2009

Mungkinkah Terulang Perang Dingin , Blok Barat VS Blok Timur ?

Relik Perang Dingin di Arus Globalisasi

PENDAPAT umum mengatakan, robohnya Tembok Berlin dan bubarnya Uni Soviet menjelang 1990-an merupakan pertanda berakhirnya Perang Dingin. Itu berarti polarisasi antara Barat di bawah AS kontra Timur di bawah komando Uni Soviet selama lebih dari 50 tahun berakhir sudah.

Memang, konfigurasi dunia sejak awal 1970an pernah menjadi tripolar karena adanya konflik Soviet-Cina yang mengakibatkan peredaan ketegangan Baijing-Washington. Tapi pola Barat vs Timur sebagai penanda konflik ideologi dunia tak banyak berubah.

Sebagai penggantinya muncullah globalisasi dengan ciri dunia yang lebih terintegrasi sebagai dampak dari makin banyaknya manusia yang berpindah tempat. Itu ditambah lagi semakin cairnya pergerakan modal dan jasa serta adanya saling ketergantungan antara wilayah dan negara.

Satu pertanda utama dari globalisasi adalah ketersingkiran ideologi sebagai faktor yang selama lebih dari 50 tahun telah berfungsi sebagai motif berlangsungnya Perang Dingin. Kini hubungan antarnegara lebih didasarkan kepada kepentingan praktis, khususnya ekonomi dan kepentingan nasional lainnya.

Globalisasi tercermin dari peran G-20 yang makin besar, menggantikan G-8, ketika negara-negara industri maju mendominasi pengaturan perekonomian dunia. Di samping itu tekad Washington-Beijing membuka hubungan bilateral dan kemitraan strategis guna mengatasi krisis finansial dunia menjadi pertanda tentang makin menonjolnya proses globalisasi dan integrasi dunia.

Namun di tengah arus globalisasi yang sedang kencang itu, ada indikasi tentang masih kentalnya aura Perang Dingin. Itu ditunjukkan dengan makin eratnya Cina-Rusia, khususnya dengan terbentuknya 'kemitraan strategis' Beijing-Moskow. Ini dianggap sebagai penyeimbang dari pertalian yang sama antara Washington-Beijing.

Karena itu ada pendapat hubungan Beijing-Moskow yang kian erat dalam lima tahun terakhir ini bertujuan menumpulkan peran Barat yang dituduh masih ingin mendiktekan aturan permainan dan mempertahankan supremasi militer, diplomasi, politik dan ekonomi di alam globalisasi ini. Oleh karena itulah kemitraan strategis Cina-Rusia itu seakan membersitkan aroma Perang Dingin dan membuat lagi dunia menjadi bipolar.

Beijing-Moskow memang makin mesra. Malahan ada pengamat mengatakan, satu-satunya sukses paling besar dalam politik luar negeri Rusia pasca-Perang Dingin tak lain dari mengeratkan hubungan dengan Cina. Pada Juni 2005 kedua pihak menandatangani perjanjian tapal batas yang selama puluhan tahun menjadi obyek silang sengketa, bahkan pernah menimbulkan perang perbatasan.

Sementara itu kegiatan perdagangan di perbatasan berlangsung ramai. Di kota-kota tapal batas wilayah Cina bermunculan toko dengan nama dan iklan berbahasa Rusia yang menawarkan produk Cina. Turisme juga berkembang. Pada 2006 saja sekitar 2 juta turis Rusia bertandang ke Cina dan tak kurang dari satu juta turis Cina berwisata di Rusia. Dalam tiga tahun terakhir ini angka itu pasti meningkat.

Volume perdagangan Rusia Cina juga meningkat tajam, Statistik 2007 menunjukkan U$$48 miliar, padahal pada 1999 angka itu hanya berkisar pada US$5,7 milyar. Dalam politik, diplomasi, dan sekuriti kerjasama itu juga kelihatan menonjol. Pada 2001 Cina dan Rusia bersama empat negara berpenduduk mayoritas Islam yang dulu bernaung di bawah atap Uni Soviet (Kazakstan, Kirgistan, dan Uzbekistan) menandatangani Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO).

Tujuan utama traktat Shanghai itu adalah untuk menghadapi ancaman terorisme Islam. Maklumlah, di Asia Tengah yang berada di bawah kekuasaan dan pengaruh Cina-Rusia tengah berkembang kegiatan yang dituduh terorisme, dilatarbelakangi ambisi mendirikan negara di bawah tradisi Islam fundamentalis.

Atas dasar itu ahli strategis berpendapat, Rusia-Cina tengah membangunkan kembali Perang Dingin dan bipolarisme. Dan dunia akan kembali ke pola politik, diplomasi dan konfrontasi seperti pada 1945-1990. Semangat itu, menurut pendapat ini, terutama dibangun oleh Rusia yang masih penasaran lantaran kebanggaannya tercampak akibat rontoknya Uni Soviet dan kekalahan sosialisme dalam bersaing dengan kapitalisme.

Namun, di sisi lain ada pendapat yang menganggap hubungan Cina-Soviet tak akan banyak menganggu tatanan dunia yang sudah terbentuk oleh globalisasi. Mengapa begitu? Pertama, Cina pasti tak akan mengubah situasi seperti sekarang dan kembali ke bipolarisme, karena ia telah banyak diuntungkan olehnya. Berkibarnya Cina menjadi salah satu kekuatan dunia adalah berkat kebijakan membuka diri terhadap dunia luar (baca: Barat), dalam segala bidang mulai dari ekonomi, sampai ke teknologi.

Peredaan ketegangan dengan Barat yang dirintis Mao pada 1970an dan dilanjutkan oleh Deng Xiaoping dan para penerusnya telah memberikan ruang yang aman baginya untuk fokus pada pengembangan dirinya, juga dalam segala bidang. Pendapat kedua ini juga menolak akan kemungkinan pemunculan kembali Perang Dingin karena hubungan Beijing-Moskow tak lebih dari marriage of convenience.

Kontak dagang Cina-Rusia yang demikian subur lebih banyak menunjukkan kehausan Cina akan enerji. Sebab, walaupun angka perdagangan kelihatan menguntungkan, itu lebih didominasi oleh perjanjian dan investasi Cina di bidang perminyakan dan gas bumi. Politik dan diplomasi juga tak menunjukkan gejala timbulnya lagi bipolarisme.

Karena, misalnya saja, sebegitu jauh Cina menyambut dingin ajakan Rusia untuk memperluas SCO menjadi pakta militer yang menyaingi NATO. Cina juga enggan untuk mendukung agresi terhadap Georgia atas alas an yang dibikin Moskow bahwa Geogia-lah yang menyerang duluan. Kelihatannya Cina tak ingin terlibat dalam konflik di Kaukasus.

Dalam perdaganganpun Rusia tak lebih dari mitra dengan posisi lebih rendah. Karena justru Cina yang diuntungkan. Kini dengan SCOnya, ekonomi dan perdagangan Cina mampu menerobos Asia Tengah yang di masa lalu secara tradisional didominasi Rusia. Posisi Rusia dalam berpatner strategis dengan Cina, dengan demikian hanya sebatas mitra minor. Ini sama seperti posisi Cina dalam bermitra dengan Barat, walaupun kini Cina memegang kartu yang cukup kuat.

Alhasil, pendapat bahwa dunia akan kembali ke polarisasi Perang Dingin adalah pendapat kuno. [mor]

disadur bebas : A. Dahana

Kamis, Oktober 15, 2009

Peraih Nobel Perdamaian harus buktikan Mereformasi Dewan Keamanan PBB

Walau Pro dan Kontra Bermunculan dari segala Penjuru dunia namun perlu kita simak ketika Tokoh Hugo Chavez Kecam Nobel Perdamaian Obama dengan Tulisannya
Presiden Venezuela Hugo Chavez mengecam keras Nobel Perdamaian yang diberikan kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama. Menurutnya, Obama tidak melakukan tindakan nyata apa pun selain pemikiran-pemikirannya yang penuh harapan.
Demikian seperti dilansir Reuters, Senin (12/10/2009).
Chavez, yang seringkali mengkritisi Obama secara personal perihal kebijakan 'imperialis'-nya ini, berpendapat pemberian Nobel kepada pemimpin Amerika Serikat tersebut merupakan suatu kesalahan. Dikatakan dia, tindakan Obama selama ini belum layak mendapatkan penghargaan bergengsi tersebut. "Apakah yang telah dilakukan Obama selama ini layak untuk mendapatkan penghargaan ini? Juri hanya memfokuskan pada harapan-harapannya tentang penghapusan senjata nuklir dunia, namun melupakan peranannya dalam menempatkan batalyonnya di Irak dan Afghanistan, dan keputusannya untuk mendirikan markas militer baru di Kolombia," tulis Chavez dalam sebuah kolom.
"Untuk pertama kalinya, kita menyaksikan pemberian penghargaan dengan nominator yang sebenarnya tindakannya tidak layak mendapatkan penghargaan tersebut: memberikan penghargaan kepada seseorang karena memberikan harapan sangat jauh dari kenyataan," tambah dia. Tidak hanya itu, Chavez bahkan mengkritik pemberian Nobel kepada Obama ini seperti layaknya memberikan hadiah kepada pelempar bola dalam baseball hanya karena dia berjanji akan memenangkan 50 pertandingan dan mengalahkan 500 orang pemukul. Hal ini sangat tidak realitis.
Namun, kritikan Chavez ini sangat bertolak belakang dengan tanggapan yang diberikan oleh seniornya, Fidel Castro yang sebetulnya juga sering mengkritik AS. Mantan Presiden Kuba ini justru mengatakan pemberian Nobel ini merupakan 'tindakan positif'. Ucapannya ini lebih menyiratkan kritikan terhadap kebijakan Presiden pendahulu Obama di Gedung Putih. Walau Begitu harus diakui yang Dibuat Obama tahun 2009 baru berupa Pidato dan wacana2 . Tapi bagi Indonesia saatnya mendorong pembuktian wacana Peraih Nobel Perdamaian 2009 untuk buktikan bahwa Obama Presiden USA betul2 dapat membuat tonggak sejarah dunia untuk perdamaian di Milenium abad 21 ini dengan mulai unutuk mereformasi Dewan Keamanan Dunia dengan Menjujung kesederajatan , Keadilan dalam menjaga Perdamaian Dunia , Semoga Indonesia jadi sahabat setia dampingi Mr Obama merealisasikan Mimpi2 nya , Amin

Kamis, Oktober 08, 2009

'Andai Kau Ta Mampu Menggapai Angan , Jangan Pula Kau Menepis Kenyataan'

Pengacara Anggap Pemeriksaan Susno Duadji Tidak Obyektif

Jakarta, 7/10 (ANTARA) - Achmad Rifai, anggota Tim Pengacara Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah, anggota tim pengacara Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah, mengatakan, proses hukum terhadap Komjen Pol Susno Duadji tidak obyektif bagai Sandiwara dagelan Proses Hukum ini adalah Manuver Susno Duadji karena hasil Investigasi Itwasum Disiapkan untuk Tameng Hukum Susno dari Tuntutan Hukum Tim Advokat KPK dan kerasnya Tuntutan elemen - elemen Masyarakat agar non aktifkan Susno maka sebagai pemuas dahaga sesaat dibuat Manuver dengan menggelar Sandiwara Rekayasa dari Proses investigasi Hukum oleh Itwasum Polri, Dalam Rapat Rapat Investigasi komjen Susno Duadji berlangsung dengan penjagaan Ketat serta tertutup untuk umum dan Pers Dalam pembahasan materi Rapat Investigasi Itwasum ternyata tidak menyertakan bukti bukti ataupun saksi saksi yang diajukan Tim Pembela KPK apalagi membahas bukti yang diajukan Tim Pengacara dalam Rapat " Investigasi yang dilakukan Itwasum hetika menyelidiki kasus ini tidak fair,tidak obyektif dan terlihat Protektif"kata Achmad Rifai ditemui ANTARA di gedung KPK.
Sebelumnya Inspektur Pengawasan Umum (Itwasum)Polri Komjen Pol Yusuf Manggabarani mengatakan berdasarkan Hasil Penyidikan Itwasum terbukti Komjen Pol Susno Duadji tidak terlibat suap dan dalam penyalahgunaan wewenang " Hasil Investigasi Itwasum itu adalah Jawaban lebih tepat disebut tanggapan Polri dari laporan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) dan Tim Pembela dua Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif yakni Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto yang melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang ketika menetapkan keduanya sebagai tersangka. Dengan tegas Achmad Rifai menjelaskan,bahwa proses tuntutan hukum terhadap Komjen Susno Duadji belum tuntas, terutama karena Polri belum mengklarifikasi materi yang dilaporkan kepada pihak terkait." Mereka hanya mengklarifikasi itu pada kawan-kawan mereka sendiri " kata Achmad Rifai juga menegaskan seharusnya Itwasum Mabes Polri klarifikasi Pimpinan KPK sebagai pihak yang melaporkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Susno Duadji selanjutnya Anggota Tim Pengacara KPK menjelaskan pihaknya telah melampirkan sejumlah bukti yang menunjukkan ada beberapa pihak yang perlu dimintai keterangan selain Susno Duadji Bukti yang dimaksud antara lain adalah surat permintaan KPK kepada Bareskrim dan seluruh Kapolda di Indonesia untuk membantu menangkap orang yang dimasukkan KPK dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)Menurut tim pengacara Tergugat Komjen Susno Duadji telah dengan sengaja tidak mengindahkan surat KPK tertanggal 7 Juli 2009 itu karena terbukti Susno justru menemui Pengusaha Anggoro Widjojo yang masuk dalam DPO di Singapura pada 10 Juli 2009.Menurut Achmad, pertemuan Susno dengan Anggoro itu pernah disampaikan oleh Susno kepada pimpinan KPK pada 15 Juli 2009 Oleh karena itu, kata Achmad Seharusnya sebagai Lembaga Pengawasan Itwasum tidak hanya meminta keterangan Susno tetapi juga memeriksa pimpinan KPK sebagai pelapor serta Itwasum berkewajiban memeriksa semua pihak pihak terkait lainnya Selain itu tim pengacara sudah melampirkan bukti transkrip hasil rekaman pembicaraan antara Susno dengan pihak -pihak lain Pembicaraan itu diduga terkait dengan penanganan kasus Bank Century. Berarti Selain Pengelola Bank Century dan Para Deposan besar diduga kuat ada Kejahatan Konspirasi yang melibatkan pihak-pihak Lembaga Penjamin , Depkeu dan BI terkait Arahan Gubenur BI serta dialog lembaga Penjamin dengan Menkeu saat itu. "Seharusnya bukti bukti ini juga ditindaklanjuti untuk diselidiki oleh Itwasum Polri sebelum mengumumkan hasil Investigasi oleh Itwasum Polri," kata Ahmad Rifai
Tim pengacara KPK juga mencantumkan bukti transkrip pesan singkat (SMS) bernada ancaman yang dikirim seseorang yang diduga kuat elit Polri yang menggunakan telepon seluler dengan Nomor pada lima angka terakhir .....77777
Dalam SMS itu tertulis beberapa nama yang sama dengan nama pejabat KPK, yaitu Yasin dan Haryono (Wakil Ketua KPK), Ade, serta Suaidi Husin.Dalam struktur di KPK, Ade Rahardja menjabat Deputi Penindakan. Dia membawahi Direktur Penyidikan yang kini dijabat oleh Suaidi Husin. Keduanya adalah perwira tinggi kepolisian.
Isi lengkap sms itu adalah,
"Dik Suaidi Husin Check anggotanya apakah ada yang opsnal khusnya nama : tugini dan dally rustamblin yg skr sdh posisi jepit oleh sneper jatim. Kalau betul anak buahmu, akan sy delay unt melumpuhkannya, tapi kalau anak buahmu agar sgr dihubugi unt ditarik dan jng diulangi unt giat liar spti ini, krn menureut undang2 lidik dan tut atas perintah pimpinan dan saat ini pimpinan sdg kosong sbb 2 org bukanlah pimpinan, sec.yuridis giat tsb adalah kriminal.tolog smpkan haryono dan yasin cc.Pak Ade."


Seharusnya Penyidik Itwasum Polri berkewajiban dihadapan hukum untuk memeriksa orang yang menerima SMS ," kata Achmad seraya menegaskan

Rencananya, Achmad dan anggota tim Pengacara KPK segera melaporkan hasil Itwasum ke Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS)."Karena jelas sudah tidak sesuai dengan norma hukum sama sekali, sehingga patut dilakukan pemeriksaan ulang,tepatnya Proses Investigasi Hukum menyeluruh sampai meja Sidang Pengadilan " kata Achmad.

*Ahmad Rifai salah satu dari sedikit Pengacara Jakarta Yang Bersih terbukti Ahmad pengacara yang track record nya bebas dari tindak kejahatan Mafia Peradilan yang Kini Marak

Selasa, September 29, 2009

DILEMA KPK APAKAH ULAH PATI POLRI ?



email asli

— Pada Jum, 11/9/09, susno_duadji@yahoo.com menulis:

Dari: susno_duadji@yahoo.com
Judul: Re: [Keluarga POLRI] ,untuk kita renungkan.

Kepada: “Jacky Mardono Tjokrodiredjo”
Tanggal: Jumat, 11 September, 2009, 10:16 PM

Yth Bpk Jacky Mardono Tjokrodirejo
Selaku Guru, Senior, Bapak, Panutan, dan Lurah KBP

Perkenankan pd kesempatan ini melalui Email kami menyampaikan penjelasan terkait dng informasi yg direlease media masa pd minggu ini dng berbagai judul yg pd intinya ADA PERSAINGAN ANTARA POLRI DAN KPK atau SALING BALAS DENDAM ANTARA POLRI DAN KPK, Isu yg muncul Polri menangkap/memeriksa Pimpinan KPK dan KPK akan memeriksa Pejabat Tinggi Polri berinisial SD karena diduga Korupsi dalam penyidikan kasus bank Century.

Jelas sekali bhw Pati Polri berinisial SD adalah saya SUSNO DUADJI, oleh karenanya sbg seorang Perwira Tinggi Polri, seorang Alumni Akabri Kepolisian yg secara langsung adalah anak didik Bapak Jacky Mardono,dan sebagai anggota Polri, secara moral sy harus pertanggung jawabkan dng jawaban penjelasan sbb :

1. Saya masih dan tetap konsisten memegang sumpah Perwira bahwa saya sampai saat ini tidak akan dan tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang akan menjatuhkan / merendahkan martabat Perwira Polr melakukan yang berkaitanya dng tuduhan SUAP Rp 10 M dlm menangani kasus bank Century ini adala FITNAH yg sungguh menyakitkan. Yg benar adalah dng susah payah Bareskrim melacak unt menemukan dan menyelamatkan asset hasil kejahatan bank century baik di dlm dan luar negeri, hasilnya sungguh menajubkan dari kerugian bank century Rp 6,7 T berhasil ditemakan. Setara Rp 13 Triliun di LN, dan Rp 900an M di DN. Skr sdh dibekukan di bank2 di LN menunggu putusan tetap thd para tersangka unt proses pengembalian ke Indonesia.
Trm ksh bantuan bpk IJP B Permantoro Wkl Ketua PPATK.
Ttg tuduhan kabareskrim campur tangan dlm pencairan rekning nasabah bank century itu BENAR sekali krn kasus bank century ditangani oleh Tim SKB gabungan beberapa instansi terkait termasuk unt meneliti dan melacak rekning dan aliran dana (bi,polri,ppatk,lps,century baru) hasilnya adalah rekning yg diduga kealiran uang haram para pelaku langsung dibekukan dan disita, rekning yg clear langsung bisa beraktivitas. Ada beberapa rek besar yg tidak mampu dibayar oleh century walau sdh diklarifikasi, saya curiga pdhl dana LPS sdh digrujug melebihi perkiraan. Pemilik dana putus asa, marah dan lapor ke Bareskrim, BI, Menku dan LPS. Menejemen Century ketakutan dan minta unt jangan diproses takut bank akan rush karena kehilangan TRUST/kepercayaan. Menejemen Bank menyuruh pemilik rekning minta surat klarifikasi pd kabareskrim sbg syarat pencairan, sy heran pdhl klarifikasi oleh tim gabungan, oh rupanya ini akal2an bank unt tunda wkt bayar. Masih jg tidak cair akhirnya bank minta bareskrim memfasilitasi perundingan kedua pihak, saya setuju asal di kantor bareskrim. Kedua pihak daytang saya terima dng dir 2/eksus ternyata tidak juga dpt dicairkan dng alasan dana belum ada, smp skr belum cair. Hal inilah yg membuat sy tambah curiga dan melalui teman2 sy minta hal ini diangkat ke publik unt dicari apa penyebabnya, ternyata hasilnya baik skl, BPK akan mengaudit semoga jadi kenyataan dan membuahkan hasil positif unt titik awal penyidikan polri ke tahaf berikut.
2. Sejak awal saya jadi kabareskrim sy diberitau kalau tlp saya disadap KPK, dan bukan hanya hp saya saja tapi hp petinggi polri lainya: para direktur bareskrim, Log, lantas, ka/wakapolri. Hal ini saya infokan pd Kapolri, KaBIK dll
3. Awal 2009. Antasari Anhar Ket KPK ditangkap Polri krn pembunuhan.mulai ditiupkan isu Polri mengkerdilkan KPK.
4. Pd rapat staf KPK Abdullah Lukemahua (Penasehat KPK) menyatkan stand Polri lawan KPK 1 : 0 mari kerja keras supaya stand menjadi minimal 1 : 1lalu ditemukan ide membuka hasil penyadapan Polri.terpilihlah
5. Sejak tilpun disadap sy gunakan kesempatan ini unt mepermaikan Pimpinan KPK dengan cara berbicara seolah2 akan terjadi serah terima uang suap pd saya, pancingan dan jebakan dilakukan 3x, sbb :
7. Polda metro sidik kasus penyadapan hp Rani yg terkait antasari. Penyadapan atas perintah wkl ketua kpk Chandera Hamzah dan telah diperiksa penyidik kpk,situasi ini diramaikan dng situasi kasus putih.
8. Sy sngt mencitai KPK krn sec moral dan history sy punya keterikatan dng KPK sbb sy adalah seorang tim perancang UU ttg KPK, saya tdk rela kalau KPK dinodai oleh perbuatan kesewenang2an dan penyalahgunaan wewenang oleh segelintir oknum di KPK.
9. Sejak kepemimpin generasi ke II KPK sy sedih banyak sekali penyalah gunaan wewenang, tebang pilih, menghukum yg kecil membebawskan yg beswar, berlindung di balik pujian dan pembelaan NGO penjilat, cengeng kayak bayi baru dipanggil merengek pd NGO.
10. KPK berhasil membangun citra diri sbg hantu, semu org takut, pikiran waras jadi hilang, even DPR yg galak itu, polisi, gubernur dll takut sama KPK, tak ada yg berani koreksi kesalahan.
11. Logika berpikir public jadi hilang ; penyadapan sebelum penetapan status pemilik tilpun dianggap legal, alat bukti yg didapat sec illegal dianggap legal, tdk puas menjadi penyelidik,penyidik, penuntut, juga menjadikan diri sbg pembuat undang2 ter bukti dng menciptakan alat bukti baru berupa “omong2 di sidang” yg dikemas dlm bahasa asing spy nampak ilmiah “fakta yuridis hasil Persidangan” anehnya sidang orang lain dipakai sbg alat bukti orng lain. KPK unt lidik dan sidik menggunakan hukum acr yg agak berbeda dng hukum acara konvensional dng maksud unt mebatasi agar wewenangnya tdk disalah gunakan ; spti penetapan seseorang sbg terlidik adat syarat tertentu, penetapan unt ditingkatkan sbg tersangka dll,syarat pencekalan, penyidikan tanpa penghentian penyidikan, dll. Nyatanya persyaratan dan prosedur ini dilanggar sendiri.
12. Antasari Anhar Ketua KPK non aktif dari balik jeruji tahanan sec resmi melaporkan kejahatan yg dilakukan pimpinan KPK dan Pejabat KPK yaitu terima suap kasus PT. Masaro dan penyalahgunaan kewenangan spti penentuan tersangka, cabut cekal berfungsi sbg SP3 dll, laporan dan Testimoni diteruskan pd DPR dan publik shg menjadi pertanyaan anggota Dewan pd RDP dng Kapolri..
13. Beberapa contoh kasus besar yg diproses KPK raib tak jelas ujung pangkalnya ditelan oleh kejutan KPK nangkapi anggota DPR atau mantan pejabat. Jarang kita dengar swata yg jadi TSK kecuali Anggoro yg berani melakukan perlawanan krn merasa benar, dia berani ! Pernahkah kita punya catatan ttg kasus ; Sinar Mas Nilai Rp 1,5 T , RNI juga Rp x T, Joko Chandera yg dicabut cekalnya oleh KPK, dll.
14. Sebagai KBP tidakah kita tersinggung berat dng statment NGO bhw Polri dan jaksa tdk mampu tangani korupsi dng baik, itu OMDO alias Omong Doang tanpa data yg sahih, ini fakta autentik thn 2008 KPK dng Rp 397 M menghasilkan P21 sebanyak 30 Perkara, Polisi dng Rp 8 M dng 161 Perkara, Jaksa 180 perkara dengan sekitar Rp 20 M. Masih ditambah lagi dng kewenangan istimewah yg dimiliki KPK. Hayo mana yg hebat ?
15. Masih tergores luka di hati sy melihat Mantan Kapolri Rusdihardjo dizolimi KPK, waktu itu sy msh di luar Polri. Sekarang KPK coba mau menzolimi isteri mantan wk Polri dan seorang pejabat BPK Pensiunan Pati Polri. Sy tau mereka belum dan tidak pantas jadi tersangka, jiwa corp sy bergetar unt tampil dan memberi pesan yg jelas dan tegas pd KPK unt jangan coba memerika Ibu dan bpk KB Polri tsb tanpa seijin Kabareskrim, dan mereka diberi pengamanan para sneper tangguh, bathin sy tentram karena Keluargaku tidak dizolimi lagi. Saya bangga dengan komandan dan seniorku TB1 dan TB2 ternyata BELIAU sngt setia pd KB Polri, aku SALUT dan SALUT.
16. Tidak ada permusuhan atau saingan antara Polri dng KPK apalagi unt lenyap kan KPK krn dari sejarahnya KPK lahir oleh “BiDAN” pintar dan setia namanya POLRI, dan smp saat ini ada 126 Personil terbaik Bareskrim ditugaskan di KPK, tanpa mereka KPK tak ubahnya macan ompong tanpa kuku dan sakit2an.

Pk Jacky dan Warga KBP yg terhormat, saat ini umur saya sudah setengah abad lebih, sdh punya cucu. Tentunya sbg murid Pk Jacky sudah menjadi sumpah setia bhw saya TIDAK ingin membuat beliau MALU. Apapun tindakan yg saya lakukan sudah saya hitung untung ruginya, sudah saya hitung apa dampaknya bagi sypribadi, bagi institusian, bagi KBP dan apa manfaatnya bagi masyarakat.

Pk Jacky yg saya hormati, sdh sy prediksi bhw apabila genderang ini saya tabuh maka sy akan diserang dng membabi buta baik oleh lawan maupun kawan, sy akan dijuhi, dan dituduh apa saja dan semua org langsung percaya dan yakin pd tuduhan yg dikemas dng baik dialamatkan pd saya. Tradisi bangsa kita ; cepat percaya pd berita media, malas berfikir apalagi analisis. Saya tau posisi citra sy saat ini tapi saya tak akan mundur satu inci pun.
Saya akan malu duduk di kursi Kabareskrim kalau tidak nelakukan perubahan, tidak berani memerangi penyelewengan walau siapa dan apapun yg saya hadapi. Sy sdh hitung tdk mungkin sy duduk di kursi Kabareskrim smp 5 thn, ya artinya kalau sy tidak berbuat sekarang lantas kapan lagi ? Gendang itu SUDAH saya tabuh, artinya perang melawan kezoliman dan kesewenang2 an sudah jalan, saya tdk perlu melawan media krn energy media demikian dahsyat, sy akan bersinergy dng energy itu shg nanti waktu jualah yg akan menghapus semua praduga yg salah.
Percayalah waktu berjalan cepat dan tiada seorangpun mampu membendung kebenaran itu.
Sekian !
Hormat saya pada warga KBP dan warga Polri umumnya.
Jakarta, 12 september 09

Susno duadji 1977

Regards,

Susno Duadji

Sumber :
DIarsipkan di bawah: Sekilaf Info |Kutipan dari harian Sindo, Ditandai: email, isi, ini, polri, Curhat, Kabareskrim, Mabes, Komjen, Pol, Susno Duadji
Arsip KAPOLRI Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri

Pengikut dari 5 benua

Arsip Blog