HUT ke 53 Malaysia Kobarkan Patriotisme

Malaysia hari ini, Selasa (31/8), merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-53 dengan penuh semangat dan suka cita. Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak menyerukan peningkatan kekuatan kedaulatan negara dan mengobarkan semangat patriotisme kepada seluruh rakyatnya.

Peringatan Hari Nasional Malaysia itu dilangsungkan di Stadion Putra Bukit Jalil yang dihadiri para petinggi pemerintahan. Hadir di antaranya Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan istrinya Datin Seri Rosmah Mansor, Wakil Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan istri Puan Sri Norainee Abdul Rahman, mantan Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad dan jajaran kabinet. Mereka mengenakan batik Malaysia yang dibuat khusus. Tak ketinggalan hadir Raja Malaysia, Yang Dipertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin dan Permaisuri Agong Tuanku Nur Zahirah.

Dalam acara yang dihadiri lebih dari 10 ribu orang itu, Najib menyatakan pemerintah Malaysia siap menghadapi segala macam ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Pihaknya sangat serius mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsanya. "Dalam kerangka instrumen legal maupun berdasarkan kekuatan dari diri kita sendiri," tegasnya yang disambut tepuk tangan ribuan hadirin.

Najib juga meminta rakyatnya terus menjaga persatuan dan kesatuan nasional sebagai tiang untuk stabilitas dan perdamaian bangsa guna menciptakan masa depan yang lebih cemerlang. "Daya juang bangsa ini harus terus kita pertahankan demi hari depan anak-anak kita," seru Najib sembari mengingatkan agar persatuan yang telah utuh jangan sampai terpecah.

Najib melanjutkan, agar semua yang sudah dicapai dan dibangun selama ini tidak hancur maka seluruh elemen bangsanya wajib menjaga perdamaian dan stabilitas negara.

Pada kesempatan itu ia juga mengingatkan kepada seluruh elemen bangsanya bahwa Malaysia adalah tanah air tempat rakyatnya lahir, dibesarkan dan sebagai tempat tinggal untuk mendapatkan kebahagiaan hingga akhir hayat.

Seruan Najib tersebut menggelorakan semangat ribuan pengunjung yang hadir. Dengan semangat patriotik mereka meneriakkan "Merdeka" yang menggema di area stadion.

Para penonton juga dibuat terpesona dengan beragam penampilan atraksi yang menggambarkan berbagai inisiatif pemerintah dan rencana transformasi nasional untuk menuju keberhasilan nasional dan model ekonomi baru.

Perayaan yang berlangsung sangat meriah itu juga mempertunjukkan parade angkatan bersenjata, termasuk dengan anggota unit anti-terorisme dan pasukan yang melakukan operasi penyelamatan sandera.

BERNAMA l

Amerika Serikat terbukti intervensi Indonesia

>



Intervensi sejumlah lembaga asing terutama Amerika Serikat atas berbagai kebijakan Indonesia ternyata bukan isapan jempol belaka.

Baru-baru ini, anggota DPR dari FPDI-P, Eva Kusuma Sundari membongkar keterlibatan tiga lembaga yang berbasis di Amerika Serikat dalam mengintervensi kebijakan pemerintah Republik Indonesia.

Lembaga AS disinyalir oleh Badan Intelijen Nasional (BIN) tercatat paling banyak menjadi konsultan pemerintah Indonesia dalam merancang 72 undang-undang (UU) Rancangan Undang undang telah telah jelas jelas disusupi kepentingan asing. Ketiga lembaga tersebut adalah World Bank (Bank Dunia), International Monetary Fund (IMF), dan United States Agency for International Development (USAID).

Eva mengatakan, “Ketiganya terlibat sebagai konsultan, karena memberikan pinjaman kepada pemerintah untuk sejumlah program di bidang politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Makanya, mereka bisa menyusupkan kepentingan asing dalam penyusunan UU di bidang-bidang tersebut,”

Menurut dia, Bank Dunia antara lain terlibat sebagai konsultan dalam sejumlah program pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berbasis masyarakat.

Keterlibatan Bank Dunia tersebut, membuat pemerintah mengubah sejumlah UU antara lain UU Pendidikan Nasional (No 20 Tahun 2003), UU Kesehatan (No 23 Tahun 1992), UU Kelistrikan No 20 Tahun 2002, dan UU Sumber Daya Air (No 7 Tahun 2004).

Konsultasi Bank Dunia yang menyusup ke UU Pendidikan melahirkan program bantuan operasional sekolah (BOS) yang dibiayai utang luar negeri, begitu juga dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

“Tapi pemerintah punya utang cukup besar ke Bank Dunia melalui anak usahanya IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) dan IDA (International Development Association) untuk membiayai program BOS dan PNPM Mandiri,” ujar Eva.

Dari data yang dihimpun Suara Pembaharuan, pinjaman IBRD untuk Indonesia berjangka waktu 20 tahun dengan masa tenggang 5 tahun. Pada 2007, Bank Dunia menginvestasikan US$ 1,16 miliar di Indonesia untuk 28 proyek di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan berbasis masyarakat lainnya, di mana US$ 771 juta dolar merupakan pinjaman IBRD dan US$ 389 juta dolar pinjaman IDA. Untuk 2008-2010, pinjaman dari IBRA untuk membiayai program BOS sekitar US$ 600 juta.

Sementara itu, di UU Sumber Daya Air, bentuk penyusupan kepentingan asing dalam bentuk pemberian izin kepada pihak asing untuk menjadi operator atau pengelola, sehingga mematikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Di UU Kelistrikan, Bank Dunia mengarahkan pengelolaan listrik oleh pihak swasta atau dikelola oleh masing-masing daerah.

Eva mengungkapkan, IMF menyusupkan kepentingan melalui UU BUMN (No 19 Tahun 2003) dan UU Penanaman Modal Asing (No 25 Tahun 2007). “Dengan menerima bantuan IMF, pemerintah harus mengikuti ketentuan seperti privatisasi BUMN dan membuka kesempatan penanaman modal asing di usaha strategis yang seharusnya dikuasai negara,” kata Eva.

Sedangkan, keterlibatan USAID antara lain, pada UU Migas (No 22 Tahun 2001), UU Pemilu (No 10 Tahun 2008), dan UU Perbankan yang kini tengah digodok pemerintah untuk direvisi. Selama masa reformasi, USAID antara lain menjadi konsultan dan membantu pemerintah dalam bidang pendidikan pemilih serta penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan umum. Di sektor keuangan, membantu usaha restrukturisasi perbankan, pengembangan perangkat ekonomi makro yang baru, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan ekonomi.
Eva menilai, dengan keterlibatan USAID dengan membantu pelaksanaan pemilu dan pengembangan demokrasi, telah menyusupkan paham liberalisme dalam mekanisme pemilihan secara langsung, yang terkesan demokratis tapi ternyata rawan politik uang.

Dia menegaskan, menyusupnya kepentingan asing pada sejumlah UU telah merusak tatanan politik, ekonomi dan sosial-budaya. Meski berbeda lembaga, tapi syarat-syarat yang diajukan Bank Dunia, IMF, dan USAID secara substansi sama. Eva menuturkan, “Syaratnya, membuka pasar bebas, tidak boleh ada proteksi, pemain lokal dirugikan, free competitions dan membuat standarisasi yang membebani petani dan rakyat kecil.” (suara pembaharuan/PH)

Dicari Pemimpin Yang Punya Nyali

Indonesia harus lebih berani menjaga kedaulatannya sesuai aturan hukum internasional, kata Koordinator Staf Ahli Menteri Pertahanan Agus Brotosusilo di Jakarta, Selasa 24 Agustus.
"Meski belum ada keputusan final bahwa sebuah titik atau wilayah itu merupakan bagian wilayah RI,
kita harus berani mempertahankan dan menjaganya, sampai ada keputusan final secara internasional," ujar Agus Brotosusilo, ketika ditemui di ruang kerjanya.Dia mencontohkan insiden Tanjung Berakit. "Jika kita yakin Tanjung Berakit itu milik Indonesia, ya kita klaim dulu, kita pertahankan dan kita jaga. Sampai ada keputusan final tentang status wilayah itu, apakah Indonesia atau Malaysia," katanya."Kita harus bisa buktikan keyakinan itu, dengan pengetahuan tentang hukum laut internasional dan sarana prasarana memadai, seperti GPS atau alat komunikasi satelit dari masing-masing penjaga wilayah perairan kita. Kalau kita sudah tidak yakin, bagaimana kita mau mempertahankannya?" tutur Agus.
Wilayah Kepulauan Riau Kepri yang lebih dari 90 persen lautan, sering kali jadi sasaran kegiatan pencurian ikan, mulai dari perairan Pulau Pisang di sekitar Pulau Tokong Hiu, Karimun hingga perairan antara Selat Malaka dan Bengkalis . Termasuk perairan Natuna -sekitar Pulau Bone dan Kijang, serta Tanjung Berakit, Kabupaten Bintan yang terakhir kali menjadi lahan jarahan tujuh nelayan Malaysia yang sempat memanaskan lagi hubungan bilateral Indonesia-Malaysia.Agus mengatakan, sengketa wilayah laut antara Indonesia dan beberapa negara seperti Malaysia, bisa terjadi di landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)."Sengketa dengan Malaysia seringkali terjadi karena negeri jiran itu kerap menggunakan hukum laut tahun 1979 untuk menetapkan batas wilayah lautnya,

sedangkan kita mengacu pada Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, meski Malaysia ikut dalam konvensi tersebut," ungkapnya.Tentang mungkinkah Indonesia menggugat Malaysia yang tidak "mentaati" Konvensi Hukum Laut 1982, Agus mengatakan, hal itu mungkin saja dilakukan."Tetapi jika hingga ke Mahkamah Internasional menggugat memakan waktu lama dan biaya besar. Langkah yang paling efisien ya melalui perundingan. Tetapi sebelum berunding, kita harus yakin dulu dengan klaim kita atas suatu wilayah, sesuai hukum berlaku. Kalau kita tidak yakin dan tidak berani yaaa...percuma," ujar Agus.Selain itu, Indonesia juga harus membenahi koordinasi antarinstansi terkait dalam penanganan wilayah laut yang berbatasan dengan negara lain."Pemahaman yang baik tentang hukukm internasional, sarana prasarana yang memadai dan koordinasi yang solid dalam pengelolaan perbatasan laut, menjadi kunci utama Indonesia untuk lebih berani mempertahankan dan menjaga kedaulatan kita," katanya.

Sikap arogan Malaysia terhadap Indonesia dikarenakan dua hal, yaitu faktor ekonomi dan persenjataan militer.

Menurut pemerhati pertahanan Ade Daud Nasution, dari segi persenjataan militer Tentara Diraja Malaysia (TDM) jauh lebih maju ketimbang persenjataan milik TNI. "Senjata organik mereka sudah M-4 sama dengan tentara Amerika Serikat dan Inggris, sementara TNI masih pakai SS-1 dan SS-2 yang tidak kompatibel di medan berat," ujar Ade Dalam persenjataan udara, saat ini Malaysia memiliki squadron F-18 Hornet yang merupakan pesawat terbaru Amerika Serikat. Sedangkan Angkatan Udara (AU) masih mengandalkan F-16 yang sudah usang, adapun pesawat Sukhoi buatan Rusia belum mencapai satu squadron."Malaysia juga punya tank dan rudal di Johor daerah perbatasan, sementara kita tidak punya tank baru. Yang ada hanya Anoa tanpa altileri. Angkatan Laut Malaysia juga punya banyak kapal selam tipe besar bukan bekas seperti yang kita punya," jelas Ade. Oleh karena itu, Ade melihat sangatlah wajar Malaysia bisa membarter tujuh nelayannya yang ditangkap oleh Indonesia dengan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)."Malaysia lebih kaya daripada kita, apalagi persenjataannya lebih lengkap wajar saja kalau belagu dan menganggap Indonesia sebelah mata," terang Ade. Sebelumnya diberitakan, tiga petugas pengawas perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ditahan Polisi Malaysia saat sedang mengamankan kapal nelayan Malaysia yang mencuri ikan di Perairan Bintan, Jumat (13/8) malam. Ketiganya dibebaskan pemerintah Malaysia setelah sebelumnya pemerintah Indonesia membebaskan nelayan Malaysia.

Proses " Operasi Menjinakan Indonesia " dimulai ketika Tesis Militer dan Sosiologi Kepemimpinan Indonesia menjadi Pembicaraan Gedung Putih awal tahun 90 an ketika Suharto tidak menepati Janjinya turun Tahta setelah 25 tahun menjadi Presiden Indonesia & lahir kekuatan Ekonomi islam di Negara yang rakyatnya Mayoritas Islam serta kemampuan Indonesia dalam Industri berteknologi telah berhasil membangun Reaktor Nuklir Terbesar di Asia Tenggara telah membuat gerah Australia serta menganggu Kepentingan Amerika Di Indonesia belajar dari sejarah Masa Bung Karno maka secara sistematis dimulai Operasi Menjinakan Indonesia Besrsamaan Waktunya dengan Operasi Tirai Bambu mmenghadapi RRC agar singkatnya pembahasan tulisan ini dimulai ketika TNI tidak sigap dan terlihat takut ketika Pasukan Australia dengan Kapal dan Pesawat Tempurnya bolak balik masuk ke wilayah Indonesia membawa logistik untuk Fretelin tanpa ada Perlawanan dari ABRI padahal waktu itu referendum Timor timur belum disetujui Pemerintah Indonesia yang sedang mendapat tekanan PBB dan Ketika BJ habibie mulai terobsesi bujukan Eropa agar referendum Timor timur segera dilaksanakan Pihak ABRI tidak Menolak keinginan Habibie secara resmi dan pada Pemerintahan Gusdur & Mega yang sedang menghadapi dilema Multi Krisis maka beberapa utusan khusus Negara Asing berdatangan KeIndonesia dengan Program Indonesia Bebas dari Krisis multi dimensi baik Krisis ekonomi,konflik Horisontal antar Agama & gejolak Gerakan Separatis

Operasi Menjinakan Indonesia Masuk secara Nyata ke Indonesia dibungkus Indahnya Azas Demokrasi & HAM Yang Ikut ituangkan dalam Kesepakatan dengan IMF : diminta Agar Dominasi kekuatan Militer Baik Persenjataa + Jumlah Personel Militer Harus DiPangkas demi azas Penghematan dan Sentra2 Industri Bertekhnolgi tinngi dibatasi,Proyek - Proyek Pembangunan yang bernilai besar ditunda untuk waktu yang tidak terbatas dan Pada ranah Politik Praktis maka Azas Ideologi Tunggal Pancasila dihapus dan Doktrin Dwifungsi ABRI segera dihapus dengan diperbolehkan adanya Sistem Multi Partai yang bebas dengan Ideologi masing2, Untuk itu Pemerintah dan Parlemen Indonesia berkewajiban menjalankan rencana pemulihan Ekonomi sesuai detail Rancangan IMF dan Bank Dunia Apabila Pemerintah dan segenap Rakyat Indonesia tidak dapat mencapai Target Prestasi sesuai sasaran Program Pemulihan maka dalam waktu kurang dari Tiga tahun Indonesia akan hancur Chaos atau terjadi perang saudara di Indonesia di ramalkan Indonesia pecah menjadi tiga Negara atau lebih Seperti Yugoslavia dan Uni Soviet yang hanya tinggal kenangan Sejarah Peradaban Dunia, Negara Kepulauan Republik Indonesia Mungkin akan dibagi menjadi beberapa Negara bagian perserikatan agar lepas dari Krisis Moneter

Mengingat Banyaknya Pelanggaran HAM oleh ABRI Serta Indonesia tidak menganut azas demokrasi sesuai standard dunia dampak krisis Multi Dimensi telah sangat menganggu stabilitas Kawasan dan stabilitas Politik & Ekonomi Negara Industri Maju Maka Krisis di Indonesia menjadi ancaman serius masyarakat Ekonomi Dunia harus segera di revisi sesuai kemampuan Ekonomi masing masing Wilayah di Indonesia

Namun Apabila Para Pemimpin Indonesia masa itu Ingin Negara Kepulauan Indonesia Raya tetap utuh hanya akan tetap terwujud bila Pemerintah dan Parlemen Indonesia saat itu bersedia menjalankan rancangan IMF sesuai Rencana Pemulihan ekonomi& demokrasi hasil Rancangan Lembaga Dunia atas Inisiatif lobby Amerika Seikat dan sekutu2nya

Apa jadinya sebuah bangsa seperti Indonesia bila saat ini kita tak lagi memiliki Sosok kepemimpinan yang berani karena benar melawan eksploitasi yang merugikan rakyat & Negara Serta Pemimpin yang tegas Melawan siapapun yang terbukti melanggar wilayah kedaulatan Negara namun kenyataan yang saat ini terjadi ;jelas Indonesia telah kehilangan otoritas di wilayah kedaulatan Negara Indonesia,ditambah ketidak adilan menjadi keseharian , korupsi tumbuh subur dimana-mana, rakyat melarat dan yang paling mengerikan adalah Ternyata kita telah lebih dari 10 X dilecehkan bangsa lain

Karena ternyata Para Pemimpin kita hanyalah boneka Asing yang bila mendapat restu Negara Asing baru dapat ikut dalam PEMILU rakyat Namun Melalui kampanye Pencitraan Lewat Media ditambah metode politik uang yang terselubung yayasan atau LSM karena banyak kejanggalan metode seleksi pencalonan oleh KPU sampai D.P.T Pemilihan umum mulai dari PEMILU Anggota Parlemen dan Pemilihan Pemimpin Pemerintahan baik di Pusat maupun di Daerah - daerah yang Berpontensi Ekonomi, kaya Sumber daya Alam

Lobby Perusahaan-perusahaan Trans Nasional berhasil mereka mulai secara impiris ikut membuat Rancangan Perundang – undangan dan mempersiapkan beberapa kader baik untuk PEMILU Pemimpin Pusat dan Pilkada Pemimpin daerah demi kelangsungan hidup Perusahaan-Perusahaan Trans Nasional para Calon Pemimpin harus dapat memperjuangkan Kepentingan Perusahan Trans Nasional diterima Lobby Perusahan Trans Nasional dan kepentingan Politik Amerika Serikat dan Para sekutunya
Ini Adalah sebagian kecil bukti nyata selama hampir lebih satu Dasawarsa Indonesia Dirancang paksa untuk Patuh mengikuti Rancangan Negara Adi Kuasa & kroni 2 nya Indonesia Raya akan tetap Utuh 20 tahun kedepan walau Kenyataanya Rakyat dan Negara Jadi Sapi Perahan

Mungkin inilah gambaran nyata bangsa kita Indonesia hari ini di mata Rakyat & Pemerintah Malaysia. Sebab jelas Indonesia telah kehilangan otoritas di wilayah kedaulatan Negara Indonesia,ditambah ketidak adilan menjadi keseharian , korupsi tumbuh subur dimana-mana, rakyat melarat dan yang paling mengerikan adalah Ternyata kita telah lebih dari 10 X dilecehkan bangsa lain dalam kurun Januari 2009 - Agustus 2010 Tanpa sebutir pelurupun ditembakan dari Senjata Tentara Nasional Indonesia , sebagai Penanggung Jawab Keamanan dan Penjaga kedaulatan Negara Indonesia Raya

Bagaimana tidak, kasus penangkapan nelayan warga Malaysia yg menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia,yang berbuntut insiden penculikan penembakan adalah hal yang tak pernah kita harapkan. Padahal, sudah terang-terangan ketujuh nelayan Malaysia melakukan pencurian di wilayah perairan Indonesia, sebelah utara pulau Bintan, Jumat 13 Agustus lalu (Kompas 17/8). Bukannya menunjukkan rasa malu dan bersalah, polisi Malaysia malah menghadang ketiga petugas patroli laut kita dengan melakukan tembakan peringatan. Rasanya tak ada lagi segan bangsa Malaysia kepada bangsa ini. Sebuah bangsa Melayu yang dulu pernah mengenyam pendidikan dari bangsa Indonesia kini mereka mulai berani mengusik nyali bangsa ini.Bukan kali ini saja, ambil contoh Ambalat. Malaysia mengklaim bahwa pulau Ambalat bukan milik Indonesia dengan dalih bahwa Ambalat tidak sah menurut hukum internasional sebagai bagian batas teritorial Indonesia dan mereka klaim,itu milik Malaysia.

Mengapa mereka berani melecehkan bangsa kita?
Malaysia melecehkan kita mungkin karena mereka tahu tingkat kemampuan patroli kita di Indonesia bagian timur. Mereka tahu kemampuan TNI AL kita lemah di situ dan sebagian besar kekuatan kita ada di darat, sehingga mereka berani membuat-apa yang disebut military skirmishes (perang kecil-kecilan)-untuk mengetes kemampuan kita.

Mengambil Sikap Tegas

Melihat kenyataan ini, amat perlu pemerintah menyikapinya dengan serius, terkhususnya kementerian luar negeri dan menteri pertahanan. Pemerintah harus mengambil sikap tegas, tidak cukup hanya dengan memberikan peringatan seperti nota diplomatik, masih perlu disertai dengan kebijakan tegas yang mampu memberi efek jera kepada setiap nelayan bangsa lain jika terbukti melakukan pelanggaran wilayah. Di sisi lain, pemerintah perlu memberi kekuatan kepada para petugas patroli laut kita, supaya mereka merasa diayomi dan mendapat dukungan penuh dari negara.
Insiden Jumat (13/8) lalu, sesungguhnya tidak membuktikan bahwa postur tubuh pertahanan kita hari ini melemah, hanya saja pemerintah selama ini tidak berani mengambil sikap tegas atas apa yang dilakukan Malaysia kepada kita.
Memang, untuk negara seluas Indonesia dari Sabang sampai Merauke, rentang efektif kemampuan untuk menangkal, mencegah, dan menindak memang butuh energi besar. Tetapi bukan berarti negara ini sedang benar-benar tidak berdaya. Meminjam pendapat Mike Murdock (1996) yang mengatakan bahwa senjata yang dipilih musuh anda merupakan tanda rasa takutnya kepada anda. Maka, uji nyali yang ditawarkan Malaysia kepada kita tak lain hanyalah sebuah gertak sambal yang menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang kuat. Oleh sebab itu, otoritas dan kewibawaan bangsa ini perlu dipertahankan. Tanpa otoritas, yang ada hanya ketidakteraturan, tanpa kewibawaan, negara tiada. Disinilah pemerintah perlu membangun otoritas dan kewibawaannya di mata bangsa lain dan perlakuan Arogan Tentara Malaysia yang seperti ini layak ditanggapi secara serius.
Dalam keadaan seperti saat ini, rasanya perlu merenungkan kembali apa yang pernah diungkapkan oleh Juwono Sudarsono, mantan Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Bersatu periode 2004-2009 (Kompas, 2/8), mengatakan bahwa the best defense is social justice (solusi terbaik pertahanan kita adalah keadilan sosial weight Menurut beliau, makin banyak orang terangkat dari kemiskinan, makin banyak orang tidak tertarik pada radikalisme, apakah sekuler atau agama.


Berharap membangun pertahanan yang kuat tanpa membangun keadilan sosial ibarat membangun rumah di atas pasir, rapuh. Sejatinya, rumah pertahanan harus dibangun diatas batu keadilan dan kesejahteraan rakyat. Disinilah pemerintah perlu serius mengurus masalah penduduk dan wilayahya. Kesejahteraan rakyat harus terus ditingkatkan. Pemerintah dan semua pihak perlu bekerja keras, bila perlu sampai berdedeh-dedeh berdarah-darah demi kesejahteraan rakyat. Anggaran pertahanan yang masih minim memang menjadi kendala besar. Membangun rumah pertahanan dengan menelisik dari dalam wajah asli bangsa ini style, rupa korupsi yang kian sistematis, mafia hukum, inefisiensi anggaran dan inefisiensi birokrasi serta budaya melayani diri sendiri harus ditelanjangi. Pemerintah harus bekerja keras menyelenggarakan pemerintahan dengan benar-benar, meminimalkan disfungsi serta mengutamakan efisiensi. Kesenjangan ekonomi dan sosial yang sangat mencolok, angka kemiskinan dan pengangguran amat tinggi sampai hari ini, menjadi pertanda rapuhnya pertahanan kita. Keadilan sosial yang bernafaskan kemanusiaan masih jauh dari harapan. Bangsa sebesar Indonesia ini belum bisa duduk sama rata, berdiri sama tinggi dengan Malaysia, bahkan kita harus merelakan saudara - saudara kita menjadi kuli (TKI) di Malaysia.

Saya ingin menutup tulisan ini dengan mempertanyakan kembali Apakah Indonesia mampu ? untuk berani karena benar dalam menjaga Kedaulatan Indonesia menghadapi Gangguan bukan hanya dengan Malaysia di Sumatra dan Kalimantan , Sulawesi tapi juga Menghadapi Negara Negara seperti : Australia , Amerika Serikat , Papua New Guinea mulai dari Aceh , N.T.T sampai Irian Barat dan Juga China di Kepulauan Natuna
Dimana dan kemana etos kepemimpinan untuk Berani, Jujur & tegas wahai Para Elit Pemimpin Bangsa Indonesia baik yang di Pusat dan daerah ? Kita berharap. Pemimpin negeri ini membuka mata terhadap keadaan rakyat serta berani berbuat demi kehormatan Indonesia. Jangan sampai bangsa kita dilecehkan lagi oleh bangsa lain di masa datang Amin..!
***(ANTARA/DetikNews/Kompas/Gustaf)

Peringatan Proklamasi Ke 65 diPulau Terluar " Kisar

Selasa.17 Agustus 2010, Pulau Kisar — Simulasi pembebasan pulau terluar oleh pasukan Batalyon marinir Pertahanan pangkalan (Yonmarhanlan) IX Lantamal Kupang Nusa Tenggara Timur mewarnai peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke-65 tingkat provinsi Maluku, di Pulau Kisar, Maluku Barat Daya,

Wartawan ANTARA yang meliput langsung di lokasi upacara melaporkan, peringatan detik-detik proklamasi di salah satu dari delapan pulau terluar di Maluku itu dipimpin Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu dan dihadiri Wakil Menteri Perindustrian, Aleks Retraubun, Dirjen Pengembangan Sumber Daya laut Kementrian Kelautan dan Perikanan, Adji Sularso, Pangdam XVI/Pattimura, Majen TNI. Syarifudin Hatta, Kapolda Maluku Brigjen Pol Totoy Herawan Indra.

Hadir pula Penjabat Bupati MBD Angky Renjaan serta anggota DPRD Maluku dan Maluku Barat Daya, juga tokoh agama termasuk Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM), Jhon Ruhulesin, Uskup Diosis Amboina Mgr. P.C. Mandagi, dan Sekretaris MUI Maluku Ibnu Alwan.
Selain itu, pengurus dan anggota OKP lintas agama, KNPI, dan ribuan warga pulau Kisar. Semua mengikuti dengan seksama jalannya upacara detik-detik Proklamasi tersebut, yang untuk pertama kalinya dilaksanakan di Maluku Barat Daya, sejak kabupaten ini dimekarkan dari Maluku Tengara Barat (MTB) pada 18 september 2008.

Aksi pembebasan

Dalam peringatan HUT Proklamasi tersebut diskenariokan bahwa Pulau Kisar sebagai pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Australia dan Timor Leste diserang kelompok musuh yang ingin mengusai wilayah itu dan melepaskannya dari pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pasukan elit TNI-AL itu pun kemudian diterjunkan untuk menumpas musuh dan merebut kembali pulau tersebut, melalui jalur laut dan mendarat di lapangan pantai Uhun, Desa Purpura, Pulau Kisar.

Pengiriman pasukan elit itu dipandang perlu dilakukan karena saat bersamaan Gubernur Maluku bersama sejumlah pejabat TNI/Polri dan tokoh agama sedang berada di daerah itu untuk menghadiri peringatan detik-detik Proklamasi, juga terancam keselamatannya.

Dengan menggunakan sejumlah peralatan tempur pasukkan elit itu mendarat di pesisir pulau Kisar, tetapi mereka dihadang tembakan beruntun musuh yang bersembunyi di perbukitan batu sepanjang bibir pantai Pulau Kisar.
Aksi kontak tembak pun tidak dapat dielakkan dan korban jiwa pun berjatuhan, serta dengan semangat juang yang tinggi musuh dapat dilumpuhkan dan Bendera Merah-Putih dapat direbut kembali.

Bendera tersebut kemudian diserahkan oleh pasukan Yonmarhanlan kepada Gubernur Karel Albert Ralahalu untuk di tancapkan diatas pulau itu, sebagai bentuk kekuasaan negara atas wilayah itu.
Dengan diaksikan ribuan warga Gubernur Ralahalu didampingi Kapolda Herawan Indra, Pangdam Syafruddin Hatta serta tiokoh agama dan pemuka masyarakat dan pemuda, menancap bendera merah putih di pesisir pantai itu dan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti pulau pulau terluar.

Acara detik-detik proklamasi brlangsung meriah dan diisi pelepasan ribuan balon merah-putih oleh pasukan berkuda yang umumnya merupakan masyarakat setempat.
Sedangkan pengibaran duplikat bendera Merah Putih dilakukan siswa-siswi SMU Negeri I Pulau Pulau Terselatan dan yang dipercayakan pembawa duplikat bendera untuk dikibarkan yakni Cindy Lokarleky.

Komitmen NKRI

Gubernur Ralahalu dalam kesempatan itu, menegaskan, ditunjuknya Pulau Kisar sebagai lokasi peringatan HUT Proklamasi tahun 2010, sebagai bentuk komitmen pemerintah dan masyarakat di Maluku termasuk di Pulau Kisar sebagai poulau terluar untuk tetap berada dalam bingkai NKRI.

“Ini wujud komitmen bersama untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI termasuk di wilayah perbatasan dengan Australia dan Timor Leste ini,” katanya.

Simulasi yang dilakukan pun menurutnya, sebagai bentuk kesiapan aparat keamanan untuk mengantisipasi berbagai gangguan yang datang dan akan berdampak memisahkan wilayah NKRI.Menurut Ralahalu,
penetapan Kisar sebagai lokasi peringatan HUT Kemerdekaan ke-65 di sela-sela peringatan detik-detik Proklamasi tingkat provinsi Maluku juga menandai berakhirnya kegiatan pelayaran bertaraf internasional Sail Banda, selain bentuk perhatian pemerintah pusat dan daerah terhadap keberadaan masyarakat di wilayah terluar.

“Pemerintah pusat dan provinsi Maluku serius memperhatikan masa depan dan kesejahteraan anak bangsa di wilayah pulau-pulau terluar dalam bingkai NKRI,” kata Ralahalu. ANTARA Maluku

BATAN sudah Mampu bangun PLTN aman Lingkungan ; Reaktor Berteknologi CANDU {Canadian Deuterium Uranium}

Selama ini,Ditengah krisis energi yang terus melanda negeri ini, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)berusaha menawarkan energy solutif untuk berbagai masalah saat ini, yaitu dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Bahkan, Badan Tenaga Atom Internasionalpun mengatakan bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang siap membangun PLTN. pandangan masyarakat Indonesia terhadap energi nuklir dapat dikatakan buruk. Berbagai penolakan masayarakat muncul ketika ada rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Ini terjadi bukan tanpa alasan, masyarakat belum sepenuhnya paham tentang energi nuklir.

Bahkan ketika mendengar kata “nuklir”, benak sebagian masyarakat Indonesia pasti langsung tertuju pada bom dan bayangan buruk lainnya. Namun, menurut berbagai penelitian membuktikan bahwa nuklir bisa digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Terbukti dari banyaknya negara maju dan berkembang yang mulai menjadikan nuklir sebagai sumber tenaga utama pembangkit listrik.

Dalam seminar yang bertemakan \'Menuju Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir untuk Mempercepat Kesejahteraan Bangsa\', dibahas secara detail fakta yang menyebutkan bahwa nuklir tidak seberbahaya yang seperti di kira.

“Dalam mengembangkan energi, aspek yang harus diperhatikan adalah sosial, ekonomi dan lingkungan, tidak bisa meninggalkan salah satunya,” papar Prof Muhtasor PhD, selaku Dewan Energi Nasional. Muhtasor juga menjelaskan pemerintah sudah mencanangkan pembangunan Pembangkit Listrik tenaga Nuklir (PLTN) 2015 mendatang.

Di negara-negara tetangga pun sudah menerapkan teknologi serupa. Seperti China, Korea Selatan juga India. Lagi pula, Muhtasor melanjutkan, Indonesia punya potensi besar untuk mensuplai kebutuhan nuklir Indonesia.

Senada dengan Muhtasor, Dr Taswanda Taryo MSc Eng, Deputi BATAN, mengungkapakan cadangan uranium Indonesia masih ada sampai 230 tahun mendatang. “Belum lagi recyclenya, masih punya waktu berabad-abad,” tuturnya.

Faktor yang dinilai bahaya dalam berdirinya PLTN adalah reaktornya, akan tetapi dapat diminimalisir dengan air yang menjadi pendingin dari reaksi nuklir tersebut. “Dan isu bahwa nuklir menyumbang climate change, nuklir hanya menyumbang sedikit sekali CO2,” tambah Taswanda.

Selain mendatangkan pembicara dari BATAN dan ITS, seminar nasional yang berjalan seharian itu juga mendatangkan pakar nuklir dari Kanada, Ian Love. Petinggi AECL (Atomic Energi of Canada Limited) ini membawakan materi Rencana Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Terkini.

Dalam presentasi singkatnya, pria berkebangsaan Skotlandia ini memaparkan teknologi Candu Reaktor. Sistem pembangkit listrik yang menggunakan uranium dan heavy water (deuterium oksida). “Sistem ini sudah digunakan di Canada 1950, dan bisa diterapkan di Indonesia,” ungkapnya. (fz/rik/nrf)

Soal Kerjasama Militer 2010, Sjafrie Bantah Didikte Amerika

Kementerian pertahanan membantah adanya syarat yang sifatnya mendikte dalam kerjasama militer antara Indonesia dengan Amerika Serikat. "Tidak ada syarat apapun," ujar Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Samsoeddin di Jakarta, Rabu (11/8).

Sebelumnya beredar kabar soal adanya perjanjian dibalik kerjasama militer antara Indonesia dan Amerika. Disebutkan bahwa Amerika akan memberikan bantuan kepada Indonesia di bidang militer, asalkan ada beberapa perwira yang dianggap bermasalah dikeluarkan dari kesatuan kopassus. Atau dengan kata lain Indonesia disuruh benahi urusan hukum para tentara yang terkait isu pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Terhadap kabar itu, Sjarfrie juga berani memastikan jika itu hanyalah isu belaka. "Kami tidak mau didikte Amerika," ujarnya.

Menurut Sjafrie, naskah kerjasama awal itu sebenarnya antardepartemen dari dua negara. Naskah itu kemudian diturunkan lagi hingga ke tingkat satuan militer. Termasuk diantaranya, dua pasukan elit dua negara.

Menurut Sjafrie, soal tentara dan pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan urusan rumah tangga masing-masing negara. Sehingga tidak bisa dicampuri. Solusinya itu adalah penyelesaian secara hukum positif di negara Indonesia. "Hal itu sudah dianggap selesai dan jelas," ujarnya.

Lalu Sjafrie menjelaskan bentuk kerjasama antara militer Amerika dan militer Indonesia. Menurutnya kerjasama itu bersifat universal, soal sharing informasi, teknis militer , taktis militer. "latihan bersama itu paling bisa dilakukan," ujarnya.

selain itu, kata Sjafrie, ada pula program pertukaran perwira, siswa. hal itu dilakukan untuk menimba ilmu kemiliteran lebih baik dari sisi kedua negara. Dia berharap program ini tideak terfokus pada pertukaran perwira senior. Namun sebaliknya, kata dia, program justru harus menyentuh perwira junior. "Mereka pemimpin masa depan," ujarnya.Nickmatulhuda-TEMPO >

Indonesia Membutuhkan Segera Pesawat Udara Amphibi

BANDUNG - Pesawat Udara yang dapat Tinggal landas dan Mendarat di Perairan Laut Tenang sangat dibutuhkan oleh Rakyat dan aparat Negara Indonesia namun kita Dibius oleh banyak Propaganda Asing agar Takut akan laut Sehingga Lebih mudah untuk mereka mengatur kedaulatan Laut Negara Kepulauan Republik Indonesia

Pesawat amfibi berkapasitas 12 penumpang yang akan menjadi lini produksi baru PT Dirgantara Indonesia (DI) di luar produksi yang sudah digarap mulai mendapat sambutan hangat dari pasar dalam negeri.

Saat ini, BUMN strategis itu tengah getol melakukan roadshow guna menawarkan pesawat hasil produksi di bawah lisensi pabrikan Dornier Seawings, Jerman ke pemerintah-pemerintah daerah. Dalam dua bulan terakhir, pabrikan pesawat yang berbasis di Bandung itu menyasar kawasan Indonesia timur.

Kawasan itu dinilai cocok dengan karakteristik pesawat yang dapat menghubungkan antar-kepulauan dan daerah terpencil. "Di Manado, pesawat itu mendapat respon positif, tapi mereka mempertimbangkan dulu segi pendanaannya. Bulan ini kami melakukannya di Mataram," kata Jubir PT DI, Rakhendi Triyatna saat dihubungi di Bandung,

Menurut dia, roadshow itu akan dilakukan selama dua tahun. Sebagai tahap awal, proses pemasaran itu akan digulirkan selama empat bulan ke depan sejak April lalu. Estimasi PT DI, Indonesia membutuhkan sedikitnya 500 pesawat jenis tersebut dalam lima sampai sepuluh tahun mendatang.

Pesawat itu dapat mendarat dan terbang dengan landasan air seperti laut di samping landasan konvesional. Keberadaannya yang bersifat multifungsi seperti untuk kelancaran fungsi pemerintahan, bisnis, hingga pariwisata dianggap bakal mampu menggerakan roda ekonomi kawasan.

"Desainnya milik Dornier. Begitu ada pesanan, kami tinggal memproduksinya. Satu unit bisa diselesaikan antara 1 sampai 1,5 tahun. Hampir keseluruhan pemda kami garap dalam pemasaran ini. Tak menutup kemungkinan kementerian tertentu menjadi sasaran," jelasnya dalam satu kesempatan.

Dengan keyakinan itu, pabrik pesawat nasional tersebut yakin pesawat multiguna tersebut yang dapat pula difungsikan sebagai angkutan kargo bakal mendapatkan pasar di Tanah Air. Meski demikian, Rakhendi enggan menyebutkan berapa harga yang dilepas bagi satu unit pesawat amfibi yang dikendalikan dua kru itu ke konsumen.

Sebenarnya hal ini sudah dilakukan sejak lama pasca Proklamasi Kemerdekaan dengan berdirinya Indonesian Airways dan kemudian dilakukan TNI-AU oleh DAUM (Djawatan Angkutan Udara Militer) untuk menghubungkan daerah-daerah terisolir di Indonesia. Salah satu jenis pesawat yang menjadi andalan adalah PBY5A Catalina (amphibi) RI-006 dengan pilot James Fleming dan Abdul Fatah. Lucunya setelah 63 tahun Indonesia merdeka tipe amphibi sudah jarang terlihat lagi di bandara, palingan Cessna Caravan milik sebuah perusahaan charter swasta nasional selebihnya capungnya MAF.

Singkat kata singkat cerita, masih banyak tempat-tempat yang berpotensi di tanah air namun keterbatasan alat transportasi menyebabkan mandeknya laju pembangunan ditanah air, yang akhirnya berakibat mandeknya potensi pendapatan masyarakat pula. Penerbangan perintis yang mblusuk (masuk sampai ujungnya dunia) adalah jawaban yang reasonable pada kondisi keuangan negeri kita yang tidak kunjung membaik. Bukan ngejek, kenyataannya transporasi air baik sungai, danau dan penyebrangan maupun pelayaran antar pulau memakan waktu yang lama. Apalagi jalan darat dimasa krisis yang nggak selesai-selesai ini. Hanya saja dibutuhkan inovasi usaha dengan mengganti avtur/avgas dengan mogas (Pertamax Plus) atau solar karena harga avtur/avgas yang makin tinggi toh sudah banyak pabrikan ternama yang memproduksi mesin yang certified untuk kebutuhan ini.

Jika saja pemda atau pengusaha angkutan udara jeli, Twin Otter DHC-6 dapat dipasangi float untuk kebutuhan operasi amphibi. Siapa sih yang menyangsikan keandalan Twin Otter untuk nyari duit? Selain payloadnya lumayan, berang-berang ini lincah untuk mblusuk ke airstrip yang nggak punya final sekalipun macam di Ilu- Irian Jaya. Tanyakan saja salah satu penerbang Twin Otter yang sekarang terbang di Qatar dengan A330. Dengan float tidak akan mengurangi kelincahan pesawat ini untuk beroperasi seperti biasanya. Ditambah lagi jika mau memodifikasi dapurpacu dengan certified biofuel engine dari jarak/jelantah yang kini ditawarkan di internet, maka biaya operasional akan makin ditekan, hanya saja bau exhaustnya akan bervariasi dari ayam goreng sampai ikan asin (just kidding). Namun, sekarang bisnisman mana yang percaya ide kreatif namun “gila” seperti ini.


Penulis pernah menulis di tabloid lokal Lampung membahas peluang-peluang bisnis dengan amphibian namun tidak ada minat sama sekali dari pebisnis lokal. Suatu yang patut disayangkan karena Lampung adalah melting pot Indonesia sejati karena mayoritas bermukim suku Jawa, Bali, Lampung, Bugis dan Jaseng (Jawa Serang - sebutan warga Lampung yang berasal dari Banten) dan suku-suku Indonesia lainnya yang merupakan faktor pendukung untuk pariwisata. Selain itu penduduk Lampung banyak yang berpenghasilan tinggi terutama dari perkebunan kopi, nanas dan pisang, dan perikanan. Tingginya penghasilan tidak dibarengi dengan mobilitas yang baik sehingga pemerataan didaerah pedalaman tidak baik, sudah rahasia umum jika petani kopi Lampung memiliki kulkas, TV besar dan barang mewah lain padahal tidak terjangkau listrik. Alhasil kulkas mereka hanya digunakan untuk lemari pakaian, ini kenyataan!

Rasanya under estimate jika orang mengatakan penduduk pedalaman tidak mampu menggunakan jasa transportasi udara, karena kelihatannya tidak hanya di Sumatera saja penduduk pedalaman memiliki kemampuan finansial cukup. Di Kalimantan dan Irian sudah dibuktikan oleh penerbangan-penerbangan misi yang melayani rute pedalaman. Berhubung Indonesia memiliki topografi yang didominasi perairan daripada daratan maka amphibi-lah yang bisa memenuhi tantangan alamiah di negara kita. Ditambah dengan sarana pendukung yang relatif lebih murah daripada bandara biasa rasanya jawaban untuk membuka isolasi pedalaman amphibian adalah jawaban yang pas untuk Indonesia. Yang harus dicermati adalah pemilihan pesawat yang tepat agar pengusaha bisa untung dan tetap memenuhi standar kelaikan penerbangan.


Pesawat amphibi selain bisa untuk transportasi orang dan barang juga andal dijadikan pemadam kebakaran, baik kelas emprit seperti CL-45 dari Bombardier Kanada atau Be-12 “Tchaika” dari Rusia. Khusus untuk Tchaika selain dapat untuk melayani angkutan sipil pesawat ini masih digunakan untuk pemadam kebakaran dan patroli maritim anti kapal selam jarak sedang oleh negara bekas Uni Sovyet. Toh ketika penulis surfing di web Beriev, mereka masih memproduksi tipe ini. Dan kini Beriev memproduksi Be-112 yang katanya cocok untuk perintis dengan 27 penumpang, MTOW 11 ton maximal payload 2.350 kg, masih katanya, ground/water takeoff roll 860m sedangkan landing roll 515m. Jika menggunakan 2хРТ6А-67R Be-112 bisa dikebut sampai 230 knots sedangkan economic cruise 205 knots, kayaknya bisa dicoba untuk Pemda yang memiliki banyak daerah terpencil namun masih terbatas dananya untuk menyediakan jalan propinsi atau kabupaten. Repotnya, membuka pikiran birokrat di daerah untuk menggunakan moda transport ini entah karena pola pikir yang masih tradisional dan cenderung berbelit-belit, tahu toh maksudnya? Padahal dengan membuka isolasi akan menambah Pendapatan Asli Daerah bersangkutan sekaligus mensejahterakan warga setempat. Kerjasama operasi mungkin bisa jadi solusi yang pas jika Pemda belum memiliki AOC untuk CASR 135 atau 121. Selain itu toh jika personil Pemda selama ini menggunakan pesawat untuk perjalanan dinas dengan pesawat komersial reguler, cara ini menghemat Biaya Perjalanan Dinas.

Sedangkan diatas kelas itu pemerintah Indonesia pernah menggunakan Be-200 untuk memadamkam kebakaran di Sumatera dan Kalimantan. Daripada menyewa terus dari luar negeri, Pemda bisa memiliki secara patungan atau menyewakan pada Pemda lain yang memiliki kerawanan yang sama. Keunggulan amphibian fire fighter ini adalah turn over yang singkat mulai mengeduk 12 m3 (12 ton) air dan menyiramkannya kemudian mengeduk lagi. Air yang disiramkan diambil dari perairan pantai maupun sungai yang banyak terdapat di tanah air. Pendek kata sortie per hari yang mampu dilakukan jauh lebih banyak daripada fire fighter non amphibi seperti yang digunakan di negara Paman Sam seperti yang pernah penulis lihat saat commercial training di California. Perlu ada pesawat ginian karena dongkol juga setiap terbang saat kemarau selalu berurusan dengan jarak pandang yang terbatas karena asap.

Penulis tertarik dengan jenis Be-200 karena konfigurasinya yang sewaktu-waktu bisa diubah menjadi pesawat berpenumpang sekitar 75 orang katanya. Dengan 2 mesin jetnya jenis ini lumayan untuk jadi pengganti pesawat legendaris Garuda seperti F-28 atau sekelas diatasnya yaitu DC-9. Keunggulan pesawat yang multi role sepertinya tidak menjadi perhatian para pembuat keputusan, entah kenapa, tapi mudah-mudahan ada alasan terbaik sehingga mereka tidak memilih pesawat multi role. Apalagi jika operator dibawah CASR 135 alias charteran, mereka bisa switch konfigurasi pesawatnya menjadi apapun pesanan pengguna jasanya. Namun kok kayaknya dari negara-negara barat (terutama Amerika) penulis belum pernah mendengar tipe yang sekelas, apakah eksperimen mereka tertinggal atau nggak interest dengan amphibi karena runway yang begitu banyak dinegaranya?

Masih dari kelas amphibi Rusia, ada wahana Ekranoplane yang menggunakan ground effect untuk mengangkat badan pesawat sehingga melayang diatas ombak. Ekranoplane tipe Orlenok dengan payload 140 ton (majalah Angkasa No.11, 1998) agaknya bisa dipertimbangkan penggunaannya, selain itu ada kelas Lun yang payload-nya 400 ton saat butuh raksasa pengangkut. Lebih dari itu mungkin militer kita bisa mempertimbangkan penggunaan “monster Laut Kaspi” yang panjangnya 100m dan payload 554 ton dengan speed 500km/jam untuk memanggul 6 rudal permukaan-permukaan 3M80 ‘Moskit’. Ketimbang Jetfoil yang masih menyentuh air saat jelajah, pasti keunggulan speednya jauh unggul karena menggunakan ground effect. Dengan kecepatan yang tinggi dan daya angkut yang besar wahana ini cocok dijadikan platform pencegat / Marine Patrol Aircraft / Vessel militer Indonesia.


Mungkin wahana Ekranoplane ini bisa mengefisienkan semua ongkos mulai investasi hingga operasional sehingga jadi andalan untuk PT. ASDP bahkan PELNI ketimbang bikin jembatan antar pulau yang ambisius. Toh negeri maju macam Inggris masih menggunakan Hovercraft untuk mengarungi selatnya. Ironisnya ada pegawai pemerintahan yang mengatakan hal ini sulit dilakukan, karena efesiensi biaya berarti sulit untuk dijadikan lahan korupsi. Sebel juga tiap wacana efesiensi yang baru ada dipikiran saja, sudah ada wacana tolakan dari kalangan birokrasi. Harus kembali diingat karena Indonesia adalah negara kepulauan, pola pikir kita harus sesuai dengan kondisi negeri kita. Bagaimana kita mengarungi dan menjaga lautan kita jika wahana yang digunakan ibaratnya masih berupa sampan atau sepeda air?

Mungkin kebanyakan owner usaha transportasi kita masih terpengaruh visi dari negara asing yang kondisinya berbeda dengan Indonesia yang negara kepulauan, atau jangan-jangan cuma penulis yang terlampau idealis dan tidak membumi sehingga tidak memiliki visi yang pas dengan keadaan Indonesia saat ini? Untuk transportasi Indonesia penulis rasa motto TNI-AL dan TNI-AU digabungkan saja menjadi “Di laut dan angkasa tanah air kita jaya”. Jayalah Indonesiaku, bangkitlah Segera dari keterpurukan ketidak Mampuan Negara Kita yang berkelanjutan.