Rakyat Indonesia Tolak Renovasi Kedubes Amerika Serikat

Kedutaan Besar AS di Jakarta yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan akan melakukan modernisasi kawasan. Langkah itu dilakukan dalam upaya meningkatkan pelayanan.

Gedung Kedutaan Besar ini sendiri akan tetap berada di lokasinya yang sekarang, yaitu di Jalan Medan Merdeka Selatan. Hal ini sebagai bagian dari keinginan Amerika Serikat untuk tetap melestarikan dan meningkatkan kedekatannya dengan kawasan alun-alun kota yang memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi ini.

Proyek senilai $450 juta ini juga akan membuka lapangan perkerjaan baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia. Proses pembangunan ini direncanakan akan berlangsung selama lima tahun dan akan melibatkan lebih dari 5.000 pekerja dari Indonesia. Proyek ini dijadwalkan rampung tahun 2017.

Kedutaan Besar baru di Jakarta ini akan menggunakan standar tertinggi dalam hal rancangan, tata ruang dan keramahan lingkungan, selain untuk mendukung hubungan khusus antara AS dan Indonesia. Kompleks Kedutaan Besar ini dirancang untuk memberikan citra keterbukaan dan transparansi. Tim perancang proyek ini telah melakukan beberapa kali kunjungan ke Indonesia selama kurun lima tahun terakhir ini untuk meneliti mengenai arsitektur, rancangan, dan budaya Indonesia, serta berkonsultasi dengan para ahli-ahli di Indonesia agar dapat memasukkan elemen-elemen budaya ke dalam rancangan tersebut. Dalam rancangan yang inovatif ini, dinding-dinding kaca akan menggantikan dinding-dinding batu yang biasanya digunakan oleh Kedutaan-Kedutaan Besar AS.

Dinding pelindung matahari dan dinding penutup yang mengitari gedung ini terinspirasi dari desain tekstil yang sangat dipengaruhi oleh tradisi-tradisi kuat dalam seni dan budaya Indonesia. Tekstur-tekstur serta pola-pola tersebut diambil dari budaya Indonesia untuk dijalin kedalam satu tema dengan rancangan tata ruang dan interior  sehingga memberikan gedung ini sebuah atmosfir yang mudah dikenal, ramah dan nyaman bagi para pengunjung Kedutaan.

Kompleks yang terdiri dari beberapa bangunan ini akan digunakan oleh para staf Kedutaan Besar AS dan Misi AS untuk ASEAN dengan ruang kerja seluas 36.000 meter persegi. Rencana gedung ini akan meliputi gedung utama dengan 10 lantai, gedung parkir, gedung-gedung penunjang, ruang tunggu konsuler, tiga pintu gerbang dan restorasi sebuah gedung bersejarah di kompleks ini. Sebagai salah satu bagian dari proyek ini, Amerika Serikat akan merelokasi dan merestorasi sebuah gedung bersejarah yang digunakan oleh delegasi Republik Indonesia selama negosiasinya dengan pihak Belanda tahun 1949.

Gedung ini memiliki nilai historis tinggi bagi Indonesia karena pernah menjadi kantor Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Menurut Dubes Marciel, modernisasi kawasan kedubes ini menantang, karena meskipun pembangunan tengah berjalan, kegiatan kedubes harus tetap berjalan. Selain itu, pihak kedubes juga berusaha menegaskan atmosfir terbuka yang menjadi ciri kedubes sejak berdiri pada 1949.

"Meskipun jadi lebih terbuka, namun tetap ada pengamanan. Anda tentu saja tidak bisa melenggang bebas masuk ke dalam area kedutaan besar negara manapun tanpa adanya pengamanan," ujar Dubes Marciel.

Apakah gedung ini ramah lingkungan? Dilapangan terbukti AS adalah negara penyumbang emisi terbesar selain Cina juga AS adalah satu-satunya negara yang melepaskan dua bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Termasuk perusahaan-perusahaannya merupakan salah satu negara yang paling banyak menyebabkan kerusakan di muka bumi seperti Freeport.

Gedung itu nantinya juga untuk menampung misi AS untuk ASEAN. Dengan mempekerjakan 5000 tenaga kerja dari Indonesia tidak bisa dianggap keuntungan bagi Indonesia, maka itu hanya sesaat dan sangat kecil jika dibandingkan dengan kerugian dan ancaman ke depan yang harus dihadapi negeri ini.

Kedutaan AS di manapun juga menjalankan fungsi intelijen. Bahkan fungsi ini termasuk salah satu fungsi utama. Sejumlah kawat diplomatik yang dibongkar oleh Wikileaks berisi tentang berbagai informasi tentang negara tuan rumah termasuk kawat diplomatik dari kedubes dan konsul AS di Indonesia hanya menegaskan berjalannya fungsi itu. Karena itu, kedubes AS sebenarnya juga menjadi "markas" intelijen AS di setiap negara tuan rumah.

Tak jarang juga menjalankan peran intervensi dan kontrol. Dubes AS bisa jadi tak ubahnya seorang gubernur jenderal yang seara riil mengontrol dan memerintah negeri dimana dia ditugaskan.  Karena itu makin besar kedutaan itu hanya menjadi sinyal makin besarnya semua peran dan fungsi itu dijalankan terhadap negara tuan rumah.

Belajar Dari Kedubes AS di Irak dan Pakistan

Gedung kedubes AS di Jakarta, pembangunannya direncanakan menghabiskan dana USD 450 juta (sekitar Rp 4,2 triliun). Gedung utamanya nantinya akan memiliki luas 36.000 meter persegi atau 3,6 ha.  Bangunan sebesar itu tentu bisa menampung ribuan personel.  Dengan ukuran sebesar itu, nanti kedubes AS di Jakarta akan menjadi kedubes AS terbesar ketiga di dunia setelah kedubes AS di Irak dan Pakistan.

Kedubes AS di Irak
Kedubes AS di Irak berada di jantung kota Baghdad, dibuka pada Januari 2009 menempati area seluas 104 acre atau sekitar 42,087 ha.  Luas itu sama dengan enam kali luas gedung PBB di New York, 80 kali luas lapangan  bola, hampir setengah luas Kebun Raya Bogor dan hampir sama luasnya dengan kota Vatikan.

Kedubes yang dibangun oleh kontraktor asal Kuwait, First Kuwaiti Trading & Contracting, menelan biaya sekitar USD 750 juta - USD 1 miliar. Kompleks yang ada di tepian sungai Tigris itu terdiri dari 21 bangunan lengkap layaknya sebuah kota kecil, memiliki pasukan pertahanan, memiliki sumber tenaga dan air sendiri, dilengkapi berbagai sarana termasuk saran kesehatan, tempat belanja, gym, theater, pub, sarana olah raga, sampai kolam renang standar olimpiade.

Kompleks sebesar itu bisa menampung 16.000 personel baik sipil maupun militer. Didalamnya sebanyak 2000 orang diplomat berkantor.  Juga didukung oleh ribuan marinir, dan personel sipil.  Sejak proses pembangunannya sudah melibatkan militer dan FBI.  Juru Bicara Departemen Justin Higgins pada saat pembangunannya mencatat bahwa sejumlah besar non diplomat bekerja dalam misi pembangunan -ratusan personel militer, lusinan agen FBI, disamping perwakilan dari Departemen Pertanian, Perdagangan dan departemen AS lainnya.

Dalam laporan Komisi Hubungan Luar Negeri Senat AS disebutkan, bahwa kedubes AS di Baghdad akan memiliki sumur air, pembangkit listrik dan fasilitas pengolahan limbah. Sistem akan 100 persen mandiri dalam hal fasilitas kota. Dalam hal keamanan disebutkan, bahwa keamanan akan dijaga oleh marinir AS, dengan perimeter area tidak bisa kembali, dengan struktur yang 2,5 kali standar, lima pintu masuk berkeamanan tinggi ditambah pintu masuk dan pintu keluar darurat (The Associated Press, 14 April  2006). Pada Februari 2012, akibat tekanan defisit, pemerintah AS memangkas sejumlah personel di kedubes AS di Baghdad menjadi sekitar setengahnya saja.

Kedubes AS di Pakistan
Kedubes AS di Pakistan berada di jantung kota Islamabad.  Mulai dibangun tahun 2009 menempati area seluas 7,2 ha. Direncanakan pembangunannya menghabiskan biaya USD 1 miliar. Kedubes AS di Pakistan ini akan menjadi kedubes AS terbesar kedua setelah kedubes AS di Irak.

Kedubes bisa akan bisa menampung ribuan personel.  Pada tahun 2009, AS menambah 1000 orang personel sebagai tambahan terhadap 750 personel yang sudah ada.  Asia The Dawn harian berbahasa Inggris di Pakistan menyebutkan bahwa, "apa yang kelihatan untuk lebih diwaspadai adalah staf tambahan itu mencakup 350 orang marinir AS.  Disamping itu, Pejabat Amerika menekan Islamabad untukmengijinkan impor ratusan kendaraan tempur pengangkut pasukan milik Dyncorp -kontraktor keamanan AS. Dengan deskripsi seperti itu tak heran Asia Times menyebut kedubes AS di Pakistan tiu layaknya pangkalan militer dalam bentuk kedubes.

Melihat kedua kedubes AS terbesar itu ternyata keduanya juga dijadikan "markas" militer AS. Maka gedung kedubes yang akan dibangun nanti dengan luas bangunan utama 3,6 ha itu yang jelas akan berfungsi sebagai "markas" intelijen yang mengumpulkan berbaga informasi yang berguna bagi kepentingan AS. Selain itu, bukan mustahil pula akan menjadi semacam "markas" kecil militer AS.  Hal itu mungkin saja, tanpa melihat seberapa besar kemungkinannya. Apalagi untuk memasukkan peralatan yang diperlukan bisa berlindung pada stempel diplomatik sehingga tidak perlu ribet melalui pemeriksaan kepabeanan.

Keberadaan gedung baru kedubes AS nanti tidak mendatangkan manfaat dan keuntungan bagi negeri ini. Sebaliknya, justru akan memperdalam intervensi dan mengokohkan penjajahan AS.  "Pembangunan gedung kedubes AS yang baru itu harus ditolak," ujar jubir HTI .

Gedung yang dibangun AS adalah berikut markas satuan pengaman laut Marine Security Guard Quarters (MSGQ) dengan embel-embel fasilitas rahasia dan personil keamanan yang diperlukan (Secret Facility and Personnel Security Clearances Required). Ini mengindikasikan secara jelas apa yang akan dibangun dari gedung 10 lantai ini. Dan gedung ini letaknya tidak jauh dari Istana Negara.

Hal ini dapat di lihat pada salinan kontrak rancang-bangun pembangunan kedutaan besar Amerika di Indonesia Department of State 2012 Design-Build Contract for US Embassy Jakarta, Indonesia .Project Description (Secret Facility and Personnel Security Clearances Required) SAQMMA-12-R0061, Jakarta, Indonesia NEC. The project will consist of design and construction services including a New Office Building (NOB) with attached Marine Security Guard Quarters (MSGQ).

Hasil survei terkait pembangunan gedung baru adalah dari total voters: 588 orang.

Amerika Serikat berencana membangun gedung baru Kedubes AS senilai $450 juta di Jakarta, yang akan rampung tahun 2017. Bagaimana sikap anda ?

1. Tolak, karena AS adalah negara muhariban fi'lan, yang memerangi kaum Muslim di Pakistan, Afghanistan, Irak, Yaman dan berbagai negeri lain (95%, 560 Votes).

2. Terima, karena akan membuka lapangan pekerjaan (5000 pekerja) dan sebagai salah satu simbol komitmen Kemitraan Komprehensif negara demokrasi (3%, 20 Votes).

3.Abstain, tidak mengerti harus bersikap bagaimana (1%, 8 Votes).

Dari hasil survei ini menunjukan bahwa pembangunan Kedubes AS di Jakarta Makin Memperkokoh Intervensi dan Penjajahan AS di Indonesia. (Kompasiana / SL)
Oleh: Rachmad Yuliadi Nasir

Jerry Gray Mualaf yang Cinta Indonesia

Di antara banyak kalangan yang mencoba mengungkap skenario AS atas Indonesia, Jerry D. Gray, mantan anggota militer Angkatan Udara AS, secara spesifik cukup konsisten untuk terus menelanjangi kejahatan AS. Jerry aktif menuangkan analisis terkait kejahatan AS, melalui seminar, diskusi ataupun tulisan-tulisan kritis.

Sejak berakhirnya perang dingin, Amerika Serikat menempatkan diri dalam posisi hegemoni tunggal. Untuk mewujudkan hegemoni atas dunia, AS membangun sistem politik, ekonomi, dan militer yang harus ditaati oleh negara ataupun entitas bukan negara di seluruh dunia. AS ingin melibatkan seluruh dunia dalam agenda global ala AS. Sebagai konsekuensi, AS akan memerangi pihak manapun yang menentang agenda global tersebut. Disukai ataupun tidak, Indonesia, dengan segala kelebihan yang dimiliki tentu saja menjadi incaran AS. Berbagai skenario terkait upaya AS untuk menguasai RI telah diungkap oleh banyak kalangan. Di antara banyak kalangan yang mencoba mengungkap skenario AS atas Indonesia, Jerry D. Gray, mantan anggota militer Angkatan Udara AS, secara spesifik cukup konsisten untuk terus menelanjangi kejahatan AS. Jerry aktif menuangkan analisis terkait kejahatan AS, melalui seminar, diskusi ataupun tulisan-tulisan kritis. Di mata Jerry, Pemerintahan AS adalah pemerintahan yang paling jahat di dunia. Kendati pemimpinnya sudah berganti, tidak terjadi perubahan. Semua presiden AS pasca John F Kennedy menjadi anggota Council on Foreign Relations (CFR). CFR tidak sekedar mengendalikan CIA, tapi juga berkuasa mengontrol Departemen Luar Negeri AS. CFR mempunyai kewenangan untuk menggodok kebijakan luar negeri AS. Di era kepresidenan Bill Clinton, 100 anggota CFR diangkat sebagai duta besar AS di berbagai negara untuk menyebarluaskan propaganda federalisme dan globalisme. Jerry D Gray, yang bergabung dengan USAF sejak 1978-1982, merasakan langsung kejahatan pemerintah AS. Sebagai anggota militer AS, Jerry mengaku telah menjadi korban eksperimen vaksin pendongkrak agresifitas. Tidak sekedar menebar wacana, Jerry D Gray, yang masuk ke Indonesia sejak 1985, telah memantapkan niatnya untuk menjadi warga negara Indonesia. Jerry atau Haji Abdurrahman mengenal Indonesia setelah sebelumnya bekerja di Arab Saudi sejak 1982. Dengan pengalaman sebagai ahli mekanik pesawat terbang, alumni Hickam Air Force dan A & P Hawai University ini dipercaya untuk menjadi ahli mekanik pesawat pribadi Raja Fahd. Saat berada di Jeddah, Jerry leluasa mengembangkan kemampuan khususnya, yakni menyelam dan aktivitas dokumentasi bawah air. Puluhan sertifikasi internasional di bidang olah raga selam telah diraih Jerry. Tak heran jika Jerry dikenal sebagai master instruktur selam yang diakui internasional. Profesi instruktur selam inilah yang pada akhirnya membawa Jerry masuk ke Indonesia. Jerry menempati posisi rangking tertinggi instruktur selam di Indonesia. Selama di Indonesia Jerry juga berhasil mengabadikan keindahan panorama bawah laut Indonesia, baik dalam format foto ataupun video. Ketika tragedi berdarah “Mei 1998” pecah, Jerry diminta CNBC Asia untuk menjadi juru kamera freelance. Dari dokumentasi “Tragedi Mei” itulah Jerry semakin memantapkan niatnya untuk mengabdi sebagai warga negara Indonesia. “Pada kerusuhan Mei 1998, di mana semua orang asing meninggalkan Jakarta dan Indonesia, saya sudah merasa sebagai warga negara Indonesia. Saya baru tersadar bahwa saya cinta Indonesia,” ungkap Jerry. Kecintaan terhadap Islam dan Indonesia itulah yang mendorong Jerry D Gray untuk mengambil posisi berseberangan dengan AS dan pendukungnya. Dengan pengalaman, kamampuan dan analisis yang tajam, Jerry pun aktif membongkar kebobrokan AS dan sekutunya. Hasil riset dan analisis itu dituangkan dalam sejumlah buku yang hampir semuanya membongkar konspirasi AS dan sekutunya. Di antaranya, “The Real Truth 911”, “American Shadow Government”, “Demokrasi Barbar ala Amerika”, “Deadly Mist”, dan “Rasulullah is My Doctor”.  Secara khusus, dalam buku Deadly Mist, Jerry dengan berani membongkar upaya AS merusak kesehatan manusia. Disebutkan bahwa penyakit mematikan seperti flu burung, SARS, dan AIDS adalah hasil rekayasa Amerika Serikat. Dengan fakta yang diambil langsung, Jerry membuktikan adanya upaya penyebaran virus penyakit dengan menggunakan pesawat terbang di atas langit Jakarta dan sekitarnya. Langkah berani yang diambil Jerry bukan tanpa resiko. Sebagai “pengkhianat” AS, berbagai ancaman pembunuhan fisik hingga pembunuhan karakter sering dihadapi Jerry D Gray. Tak hanya itu, sebelum menjadi WNI, pihak Kedubes AS di Jakarta memandang Jerry D Gray sebagai sosok yang membahayakan AS. Berikut kutipan wawancaranya dengan INTELIJEN pada Oktober 2010 di Jakarta.         Pemerintah RI Pro AS Apa pertimbangan Anda menjadi WNI dan mengambil posisi menentang Pemerintahan AS? Saya malu menjadi warga negara AS, ratusan juta orang telah menjadi korban kejahatan Pemerintahan AS, bahkan dari warga negara AS sendiri. Saya salah satu korban dari kejahatan AS. Indonesia adalah bangsa yang besar yang harus dipertahankan. Saya sangat mengenal dan memahami Indonesia. Saya mantan tentara AS yang menjadi musuh AS sendiri. Untuk Indonesia, saya rela lepaskan kewarganegaraan AS, kolega, keluarga, dan bahkan karir dan masa depan saya. Kehidupan di AS memang menawarkan materi yang jauh lebih besar, tetapi saya lebih suka hidup di Indonesia daripada di AS. Saya ingin menyumbangkan pemikiran saya kepada bangsa Indonesia tentang perlunya nasionalisme yang kuat, karena saya tahu Indonesia menjadi target AS dan Israel.  Indonesia harus memiliki fighting spirit. Mengapa orang Indonesia bangga bisa kuliah di Harvard, saya sendiri tidak melihat keunggulan Harvard. Saya siap dengan segala resikonya. Sejak buku “The Real Truth 911” diterbitkan, saya mendapat informasi dari kalangan intelijen di Indonesia, bahwa saya telah dijadikan target pembunuhan agen CIA. Saya sangat berhati-hati dengan kemungkinan kecelakaan di jalanan ataupun ancaman racun di makanan. Di setiap acara yang sifatnya terbuka dan memprovokasi kebencian terhadap AS, misalnya seminar atau bedah buku, saya selalu diawasi agen-agen CIA yang menyamar. Saya juga pernah diintimidasi di konsulat jenderal untuk mengungkapkan kegiatan dan aktivitas saya. Sejauhmana upaya AS dan sekutunya dalam menguasai Indonesia? Agar bisa menguasai Indonesia dan bahkan dunia, AS berupaya untuk melemahkan Indonesia. Salah satunya adalah dengan merusak kesehatan bangsa Indonesia. Secara sistematis, upaya pelemahan itu dilakukan dengan cara yang halus dan kasar. Secara sistematis dengan bantuan promosi dan publikasi media, rakyat Indonesia dicokol dengan obat-obatan, vaksin, imunisasi dan makanan yang sebenarnya membahayakan kesehatan. Bagi saya, program imunisasi dan vaksinasi adalah kejahatan luar biasa yang dilakukan WHO. Indonesia telah menjadi korban konspirasi AS dan WHO ini. Terungkap fakta bahwa negara Kuba menjadi negara paling sehat di dunia karena menolak program imunisasi WHO. Berdasarkan fakta, 95 persen penduduk Jakarta dan sekitarnya telah mendapatkan vaksin cacar, tetapi faktanya, ribuan penduduk Jakarta terkena cacar. Sekitar 90 persen vaksi ataupun obat di apotik tidak menyembuhkan. Semuanya berorientasi bisnis dan bahkan merupakan bagian dari upaya population control. Promosi anti biotik cukup gencar, padahal sekitar 85 persen pasien di rumah sakit tidak perlu antibiotik. Pada 2009, industri farmasi di AS berhasil menjual antibiotik lebih dari 1500 ton anti biotik, dengan total keuntungan di atas US$ 247 miliar. Selain vaksin, dalam industri makanan ada kejahatan industri yang merusak kesehatan manusia. Zat-zat berbahaya seperti vetsin dan pemanis buatan aspartam, digunakan oleh produsen makanan dan minuman, dan bahkan obat-obatan. Anda melihat adanya upaya pihak asing untuk memperlemah Indonesia dengan cara yang lebih radikal, misalnya penggunaan senjata biologi? AS memiliki program populatian control. Sejak awal Presiden Jimmy Carter telah menyetujui adanya program pengurangan minimum dua miliar manusia dari negara ketiga. Setelah persetujuan itu AIDS menjadi epidemik. Setelah itu, Kongres AS menyetujui dana riset sebesar US$ 10 juta yang akan digunakan untuk memproduksi virus mematikan seperti halnya AIDSDia setuju, pada 1978, AIDS jadi epidemik. Program itu tidak lain merupakan program produksi senjata biologi untuk population control. Di Indonesia, agen asing akan memperlemah kesehatan rakyat Indonesia agar fighting spirit bangsa melemah. Saat ini perlu diwaspadai adanya upaya penyemprotan debu ethylene bromide dan micro fiber di langit dengan menggunakan pesawat udara. Dalam beberapa kesempatan dibuktikan bahwa sejumlah pesawat telah meninggalkan chemical trails (chemtrails) di langit Jakarta dan sekitarnya. Berbeda dengan contrails yang dikeluarkan pesawat jet, chemtrails bisa ditumpangi dengan virus-virus atau zat-zat berbahaya. Misalnya bromium yang dicampur dengan virus influenza. Bromium diarahkan untuk memunculkan luka di saluran pernafasan. Dengan adanya luka, virus influenza mudah mengendap di saluran pernafasan. Awal september 2010, di langit Jakarta, terlihat chemtrails yang disemprotkan oleh pesawat tanker jet yang diduga milik Angkatan Udara AS. Penyemprotan dilakukan hingga empat kali. Beberapa hari setelah penyemprotan terakhir, pasien dengan keluhan infeksi pernafasan melonjak naik hingga 400 persen di Jakarta. Semua pihak harus mewaspadai semprotan yang dilakukan di awal bulan Ramadhan 2009. Jelas-jelas ini ditujukan untuk melemahkan umat Islam, di mana di awal puasa memiliki kondisi fisik yang lemah. Jika memang hal tersebut membahayakan kesehatan manusia apa upaya yang telah Anda lakukan terkait serangan itu?Saya sudah presentasikan penelitian tentang semprotan chemtrails di langit Jakarta kepada penasehat intelijen salah satu calon Wakil Presiden RI menjelang Pilpres 2009. Saya sampaikan rekaman detil lokasi, waktu, tempat dan jenis pesawat. Saya telah sebutkan bahwa jenis pesawat itu adalah tanker jet milik UA AS. Harus dipertanyakan, siapa yang memberikan ijin sehingga pesawat militer ini terbang di bawah awan, atau sekitar 4-5 ribu meter. Chemtrails keluar bukan dari mesin tetapi dari dua lobang di bawah sayap pesawat. Setelah insiden semprotan itu sebagian penduduk Jakarta terkena sindrom gangguan pernafasan dan demam. Seharusnya, dengan akses yang ada, detil pesawat dan waktu penerbangan bisa dicocokkan dengan data Bandara Soekarno Hatta. Di sisi lain, ahli analisis udara juga perlu dilibatkan untuk menganalisa sample chemtrails yang tertinggal di gedung-gedung tinggi. Mungkin karena melihat adanya konspirasi internasional, tokoh politik itu tidak mau campur tangan. Sebagai Anda melihat adanya pembiaran terkait upaya pihak asing merusak kesehatan rakyat Indonesia untuk melemahkan Indonesia baik secara halus ataupun kasar?Bagi saya, Menkes Siti Fadilah Supari adalah national hero yang harus dipertahankan untuk membendung upaya jahat AS dan sekutunya di bidang kesehatan. Siti Fadilah tidak melontarkan spekulasi tetapi menyodorkan bukti. Misalnya dalam konspirasi virus flu burung di Indonesia. Siti Fadilah ketika menjabat telah mengeluarkan tiga jenis imunisasi anak dari daftar wajib imunisasi yang dikeluarkan WHO. Siti Fadilah Supari harus dikembalikan ke Depkes, atau minimal tokoh yang sehaluan dengan sikap Siti Fadilah. Ironisnya, Siti Fadilah digantikan oleh Menkes yang dikenal dekat dengan AS dan WHO. Pemerintah Indonesia saat ini terlalu pro AS. Lebih ironis lagi, vaksin miningitis untuk jamaah haji Indonesia terbukti menggunakan enzim babi. Bahkan dalam vaksin ini diduga menggunakan zat khusus hasil aborsi. Biodata                  Nama: Jerry Duane Gray Tempat/Tgl Lahir: Wiesbaden, Jerman, 24 September 1960 Agama: Islam Pendidikan: - Pendidikan dasar dan menengah , Iowa - Sekolah Pemeliharaan Pesawat Terbang, Texas - Engineer Pesawat Udara, Hawaii University Karir: - USAF (1978-1982) - Hickam Air Force - New Saudi Mechanic (1982-1984) - Master Instruktur Selam, Jeddah (1984) - Master Instruktur Selam, Indonesia (1985) - Underwater Cameraman (1982-) - Cameraman, Televisi CNBC Asia (1998) - Cameraman pertama, Metro TV - Jurnalis freelance media internasional Sumber :www.intelijen.co.id

Lembaga Asing Intervensi Produk UU bersama DPR di fasilitasi Pemerintah

Tiga lembaga yang berbasis di Amerika Serikat (AS) tercatat paling banyak menjadi konsultan pemerintah dalam merancang 72 undang-undang (UU) yang disinyalir Badan Intelijen Nasional (BIN) disusupi kepentingan asing. Ketiga lembaga tersebut adalah World Bank (Bank Dunia), International Monetary Fund (IMF), dan United States Agency for International Development (USAID). “Ketiganya terlibat sebagai konsultan, karena memberikan pinjaman kepada pemerintah untuk sejumlah program di bidang politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Makanya, mereka bisa menyusupkan kepentingan asing dalam penyusunan UU di bidang-bidang tersebut,” kata Anggota DPR dari FPDI-P Eva Kusuma Sundari kepada. Menurut dia, Bank Dunia antara lain terlibat sebagai konsultan dalam sejumlah program pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berbasis masyarakat. Keterlibatan Bank Dunia tersebut, membuat pemerintah mengubah sejumlah UU antara lain UU Pendidikan Nasional (No 20 Tahun 2003), UU Kesehatan (No 23 Tahun 1992), UU Kelistrikan No 20 Tahun 2002, dan UU Sumber Daya Air (No 7 Tahun 2004).

Konsultasi Bank Dunia yang menyusup ke UU Pendidikan melahirkan program bantuan operasional sekolah (BOS) yang dibiayai utang luar negeri, begitu juga dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. “Tapi pemerintah punya utang cukup besar ke Bank Dunia melalui anak usahanya IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) dan IDA (International Development Association) untuk membiayai program BOS dan PNPM Mandiri,” ujar Eva. Dari data yang dihimpun SP, pinjaman IBRD untuk Indonesia berjangka waktu 20 tahun dengan masa tenggang (grace period) 5 tahun. Pada 2007, Bank Dunia menginvestasikan US$ 1,16 miliar di Indonesia untuk 28 proyek di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan berbasis masyarakat lainnya, di mana US$ 771 juta dolar  merupakan pinjaman IBRD dan US$ 389 juta dolar pinjaman IDA. Untuk 2008-2010, pinjaman dari IBRA untuk membiayai program BOS sekitar US$ 600 juta.

Era Pemerintahan SBY yang sangat pro-neoliberal, dikeluarkan lagi UU No 25/2007 tentang PMA. Dalam UU PMA yang baru ini, modal asing tidak lagi dibatasi—bisa 100%. Hak guna usaha bisa 94 tahun dan, jika waktunya sudah habis, bisa diperpanjang 35 tahun lagi. Lebih tragis lagi: tidak ada lagi perlakuan berbeda antara modal asing dan domestik.Akibatnya, sebagian besar sumber daya alam dan sektor ekonomi strategis dikuasai asing. Akhirnya, seperti diperingatkan Bung Karno, sebagian besar keuntungan mengalir keluar, sedangkan rakyat ditinggal kering-kerontang. Konon, rakyat Indonesia hanya menikmati 10% dari keuntungan ekonomi, sedangkan 90%nya dibawa oleh pihak asing keluar. ;

Sekarang terbukti sudah bahwa intervensi asing atas kedaulatan nasional Indonesia

Sebut saja: UU nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas. Banyak pihak, khususnya kalangan peneliti, sudah membuktikan bahwa UU ini dibuat dengan sokongan lembaga-lembaga asing. Yang terakhir disebut-sebut mendanai pembuatan UU ini adalah United States Agency for International Development (USAID)  Dokumen yang diserahkan itu adalah Program Reformasi Sektor Energi yang diambil dari situs USAID. Di sana disebutkan bahwa USAID membiayai perbantuan teknis dan pelatihan (technical assistance and training) dalam mengimplementasikan UU Migas, Kelistrikan, dan Energi Geotermal. Dalam dokumen itu juga tertulis, ”These laws were drafted with USAID assistance (UU ini dirancang dengan bantuan USAID).”Dana yang dialirkan USAID untuk pembahasan UU Migas dan turunannya, selama kurun waktu 2004 - 2007adalah 21,1 juta dollar AS atau sekitar Rp 200 miliar.Namun, ke mana saja dana itu mengalir, menurut Zulkifli, belum bisa memastikannya. ”Dana itu dikeluarkan ke mana ?  

Terindikasi ada Praktek Suap alias jual beli Pasal Undang undang di DPR RI

Masih Banyak lagi Produk Undang undang yang sarat kepentingan Asing diantaranya  :
1. Perundang-undangan yang membolehkan pihak asing menguasai kekayaan alam nasional: UU nomor 22 tahun 2011 tentang migas, UU nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara, UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal asing, dan UU nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air, UU No.18/2004 tentang Perkebunan, UU No.19/2004 tentang Kehutanan, RUU pengadaan tanah, dan lain-lain.
Dampaknya: modal asing mengusai kekayaan alam nasional di sektor migas (85-90%),  kekayaan batubara (75%),  mineral (89%), perkebunan (50%), dan lain-lain. Akibatnya: 90% keuntungan ekonomi mengalir keluar, dan hanya 10% yang dibagi-bagi di dalam negeri.
2. Perundang-undangan yang menyebabkan asset strategis dan menguasai hajat hidup rakyat dikuasai asing: UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN (RUU perubahan UU BUMN 2011), Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang No. 17/2008 tentang Pelayaran, UU perbankan No. 10 Tahun 1998 (diperbaharui tahun 2009) UU Badan Penyelenggara Jaminan sosial, UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), RUU Perguruan Tinggi, RUU Pangan, dan lain-lain.
Dampaknya: privatisasi sejumlah perusahaan strategis yang melayani kebutuhan dasar rakyat, seperti perusahaan listrik, telekomunikasi, penyedia air minum, industri baja, industri penerbangan, dan lain-lain. Ini juga disertai dengan privatisasi layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain sebagainya. Akibatnya: rakyat harus membayar sangat mahal setiap layanan kebutuhan dasarnya.
3. Perundang-undangan yang melegitimasi politik upah murah: UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Dampaknya: pemberlakukan pasar tenaga kerja yang fleksibel, pemberlakuan sistim kontrak dan outsourcing, dan lain-lain.
4. Perundang-undangan yang mengesahkan agenda perdagangan bebas: UU No 38 Tahun 2008 tentang pengesahan piagam ASEAN, UU perdagangan, UU kawasan ekonomi khusus (KEK), dan lain-lain.
Sebagian besar UU itu jelas bertentangan dengan kepentingan nasional; juga bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Akan tetapi, semua Produk UU itu berhasil diundangkan karena adanya keterlibatan pihak-pihak di dalam negeri sebagai penyokongnya: pemerintahan komprador (SBY-Budiono), sebagian kekuatan politik di parlemen, sebagian intelektual, dan LSM tertentu.

Ketua DPR Marzuki Ali mengatakan, perlu pembuktian untuk memastikan apa memang ada 72 UU yang dianggap membawa kepentingan asing. Jika tidak ada bukti, maka sulit menuduh bahwa UU itu merupakan pesanan asing. “Harus ada pembuktian untuk menyatakan itu. Jangan hanya asumsi dan katanya,” kata Marzuki . Ia mengaku, belum mendapat laporan mengenai hal tersebut. Dia juga tidak mau berkomentar lebih jauh jika belum ada pembuktian sebagai titipan asing. Sebuah lembaga swadaya masyarakat asing diketahui berkantor di Gedung DPR RI, Jakarta. United Nations Development Programme (UNDP) itulah LSM yang berkantor gedung parlemen Indonesia.                                                                                    
 Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengungkap telah terjadi praktik jual beli pasal di DPR.Pemerintah menyatakan tidak terlibat dalam kasus itu. "Tidak ada ya. Kita tidak tahu ada jual beli pasal," kata Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham Wicipto Setiadi saat dihubungi. Wicipto mengatakan, ia sudah sering terlibat dalam pembuatan undang-undang. Pasalnya, ia pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Perundang-Undangan hingga saat ini menjabat sebagai BPHN. Namun, tidak pernah ia mendengar ada praktik jual beli pasal di DPR.Menurut dia, dalam merancang undang-undang, DPR memang membutuhkan waktu lama. DPR harus melakukan kajian akademis. Namun, dalam perancangan itu, tidak pernah sekalipun ada indikasi jual beli pasal yang melibatkan pemerintah. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengungkapkan ada 406 kali pengujian undang-undang ke MK sejak 2003 hingga 9 November 2011 di mana 97 di antaranya dikabulkan karena inkonstitusional. Mahfud menilai buruknya legislasi ini terjadi karena ada praktik jual beli kepentingan dalam pembuatan UU.

LSM Asing berkantor di gedung Sekretariat Jenderal DPR, lantai 7 dan di lantai 3 gedung DPD RI.  Namun, untuk di gedung Sekjen logo UNDP berwarna biru sudah hilang, sementara di DPD masih terpampang dengan jelas. Menurut Ketua DPP Partai Golkar, Firman Subagyo dirinya mengaku kaget atas keberadaan kantor UNDP tersebut. "Saya kaget kalau ada NGO asing, ini kan gedung negara kita menyimpan dokumen negara yang sangat penting. Kalau ada NGO asing di gedung wakil rakyat, waduh ini luar biasa,"Firman juga curiga NGO tersebut merupakan bagian dari CIA. Padahal ketika dirinya masuk gedung parlemen di luar negeri diperiksa secara detil oleh pihak keamanan disana, bahkan dilarang memotret.Karena itu, ia mempertanyakan siapa yang mengizinkan NGO tersebut. Untuk diketahui, UNDP sendiri merupakan salah satu NGO asing yang berada di bawah PBB.60 UU Indonesia Dipengaruhi Perusahaan dan LSM Asing. Setidaknya ada 60 produk perundangan Indonesia yang dipengaruhi kepentingan perusahaan asing dan sangat merugikan kepentingan nasional.Begitu disampaikan anggota Komisi IV DPR RI Siswono Yudhohusodo di Gedung DPR Senayan,. Dia mencontohkan, UU sumber daya air dan sejumlah perundangan yang mengatur praktik perbankan.Karenanya, dia meminta agar Seluruh Eleman Rakyat  mewaspadai segala kepentingan tertentu yang ditargetkan oleh lembaga asing, baik perusahaan maupun LSM asing seperti Greenpeace.Dia juga mengatakan, data yang disampaikan Greenpeace mengenai kerusakan hutan Indonesia, misalnya, harus diwaspadai karena bisa jadi merupakan bagian dari skenario asing menyudutkan perekonomian nasional Indonesia. "Data tersebut jelas-jelas berorientasi kepada kepentingan perusahaan luar negeri. Pemerintah jangan mudah percaya info-info itu,” katanya. Dia juga mengatakan, bukan baru kali ini LSM asing itu memiliki agenda terselubung. Dari pengalaman yang lalu, demikian Siswono, LSM asing bahkan sudah berhasil mempengaruhi sampai tingkat perundang-undangan tadi.

 72 UU Diintervensi Asing Pengamat dari Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur, Bambang Budiono menyebutkan 72 undang-undang di Indonesia diintervensi asing. "Hal itu membuat Pancasila dikepung dua ideologi fundamentalisme yakni fundamentalisme pasar dan fundamentalisme agama," kata dosen Fisip Unair ini di Surabaya,. Ia mengemukakan hal tersebut dalam seminar tentang Pancasila bertajuk "Indonesia Menuju Negara Paripurna" yang diselenggarakan Universitas Narotama (Unnar) Surabaya untuk memperingati wafatnya penggali Pancasila, Soekarno. Menurut antropolog itu, kepungan tersebut terlihat dari adanya 75 persen pertambangan, 50,6 persen perbankan, 70 persen jaringan telekomunikasi, dan 65 persen agroindustri di Indonesia yang sudah dikuasai asing. "Kepemilikan asing itu antara lain 70 persen jaringan telekomunikasi yang dimiliki Kuwait, sedangkan agroindustri antara lain 65 persen kecap dikuasai AS, delapan persen sawit dikuasai Singapura, dan 12 persen sawit dikuasai Malaysia," katanya. Selain itu, 100 persen teh dan makanan ringan merek tertentu juga dimiliki Inggris, kemudian 74 persen minuman ringan dikuasai Prancis."Hal tersebut terjadi, karena kepemilikan asing itu masuk dalam 72 UU dengan kompensasi utang dan bantuan teknis kepada Indonesia, di antaranya UU minyak dan gas, UU telekomunikasi, UU listrik, UU sumberdaya air, dan sebagainya," katanya. Bahkan, kata dia, ada badan asing yang berkantor di DPR untuk mengawali UU tersebut. "Tidak hanya itu, pendidikan dan kesehatan juga dimasuki. Sekarang 49 persen pemain asing sudah diizinkan masuk pendidikan, dan juga swastanisasi rumah sakit," katanya. Oleh karena itu, kata mantan Direktur Pusham Unair ini, pertumbuhan ekonomi hanya diwaspadai, karena keuntungan dari pertumbuhan tersebut bukan menjadi milik Indonesia, melainkan milik kalangan asing.

"Kalau mau selamat, solusinya adalah kembali kepada Pancasila yang digali Bung Karno, tetapi solusi itu tidak mudah, sebab fundamentalisme sudah mengepung kita," katanya. Sementara itu, Presiden The Soekarno Center Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Weda, pembicara lain dalam seminar ini mengatakan Pancasila dalam pandangan Soekarno adalah berdaulat secara politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam seni budaya."Bung Karno mengatakan revolusi belum selesai, tetapi maksudnya adalah revolusi karakter terkait kemandirian politik, ekonomi, dan seni budaya, tetapi revolusi itu pula yang membuat Bung Karno jatuh, karena negara lain ingin menjajah Indonesia secara politik, ekonomi, dan budaya," kata Rektor Universitas Mahendradatta, Bali itu