Batas Kepercayaan Rakyat ...............!

"Seluruh pemerintahan tak lebih dari kekuasaan dalam kepercayaan." Kesahihan ungkapan John Dryden tersebut menemukan pembuktiannya dalam drama rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
 
Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM berulang kali terjadi, tapi jarang yang ditarik-ulur berkepanjangan dan menuai gelombang aksi penolakan publik atas rencana pemerintah mengucurkan subsidi kepada rakyat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) atau Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
 
Bagaimanapun juga, masalah kenaikan harga merupakan perkara lumrah yang dialami masyarakat sehari-hari, mulai dari kenaikan harga sembako, pupuk, dan lain-lain. Dengan segala kesulitan yang melilitnya, rakyat kecil jarang berteriak menyerukan perlawanan. Selain itu, masalah pemberian subsidi kepada rakyat miskin juga normalnya merupakan kemestian yang patut mendapat dukungan publik.
 
Mengapa kali ini, meski pemerintah telah mengerahkan justifikasi para ahli dengan dalil-dalil ekonominya yang tampak hebat di atas kertas, terjadi gelombang aksi yang meragukan kejujuran pemerintah? Alasannya, di balik pro-kontra rencana kenaikan harga BBM itu terdapat kesenjangan dalam ukuran "kebenaran". Pemerintah hanya sibuk mengargumentasikan "kebenaran tipis" tentang defisit minyak dan potensi defisit keuangan negara.
 
Sedangkan, para demonstran mempertanyakan "kebenaran tebal" tentang mengapa kita menjadi defisit minyak dan apakah benar menaikkan harga BBM menjadi satu-satunya pilihan untuk menutupi defisit anggaran. Mengapa pula mengucurkan subsidi BLSM dalam momen menjelang pemilihan umum?
 
Ketidakmampuan pemerintah menjawab serangkaian pertanyaan tentang "kebenaran tebal" tersebut memberi penjelasan ikutan tentang kerasnya penolakan publik bahwa penentuan batas harga BBM kali ini menyentuh ambang batas kepercayaan publik kepada pemerintah. Dengan kata lain, aksi-aksi penolakan ini bukan sekadar menolak kenaikan harga dan pemberian subsidi, tapi mencerminkan akumulasi ketidakpercayaan publik pada kemampuan pemerintah untuk menjawab persoalan-persoalan riil yang dihadapi rakyat bawah.
 
Dari drama ketegangan di seputar rencana kenaikan harga BBM kali ini, kita bisa melihat perbedaan antara kepalsuan dan kesejatian. Pemerintah yang kerap mendengungkan keberhasilan perekonomian, lewat rekayasa statistika, justru berteriak menghadapi kenyataan potensi defisit keuangan negara. Pemerintah sebagai pemenang pemilu yang fantastis justru seperti ragu dengan kemenangannya, sehingga berbagai kebijakan yang diambilnya harus meminta belas kasih partai-partai koalisi, yang pada akhirnya tunduk pada formula "pemain besar" dalam koalisi.
 
Pemerintah yang kerap memanjakan kepentingan-kepentingan elitis demi mengompensasikan kelemahan kekuasaannya, yang harus dibayar mahal oleh penderitaan rakyat dan kedaulatan negara dalam jangka panjang.
 
Di dalam samudera kepalsuan politik seperti itu, kita bersyukur masih ada kekuatan lain yang bisa memandu bangsa ini keluar dari kegelapan dan kepelikan. Ketika pelbagai argumen pro-kontra didedahkan di ruang publik, dan masing-masing argumen terkesan memiliki rasionalitasnya, pilihan mana yang harus diambil pada akhirnya harus memperhatikan suara kejujuran dari arus bawah. Gelombang aksi mahasiswa, buruh, dan rakyat miskin lainnya yang muncul di berbagai kota besar dan kecil dalam skala nasional adalah suara kesejatian yang terus menggugat kepalsuan.
 
Perjalanan jatuh-bangunnya kekuasaan di Indonesia memberi pelajaran, sekuat apa pun rekayasa kepalsuan, pada akhirnya akan jebol oleh gelombang arus balik kesejatian. Mengelabui rakyat, dengan pura-pura menolong rakyat, tapi sejatinya demi kepentingan elitis, hanya akan menambah amunisi kepada arus kesejatian untuk bergerak lebih jauh, membongkar berbagai kepalsuan yang disembunyikan.
 
Menaikkan harga BBM adalah jalan termudah bagi pemerintah yang tak mau berkeringat. Namun, jika kita mau mengambil jalan kejujuran, mengabdi pada keselamatan dan kesejahteraan bangsa, penentangan arus bawah atas kenaikan harga BBM itu bisa menjadi momentum bagi perombakan tata kelola negara secara mendasar. Kita harus berani mengambil langkah-langkah yang sulit karena kebahagiaan adil makmur itu hanya akan datang setelah berani melakukan pengorbanan dan kerja keras. (Yudi Latif)
 
Kekerasan versus Kekerasan
 
Unjuk rasa belum juga beringsut dari paradigma lama sebagai arena unjuk kekerasan. Demonstran masih saja gemar pamer kekerasan, aparat kepolisian pun tetap riang gembira mempertontonkan keberingasan.
 
Paradigma itu pula yang kental mewarnai gelombang demonstrasi menolak penaikan harga BBM bersubsidi dalam beberapa hari terakhir. Demonstrasi yang berpuncak pada Senin (17/6), bertepatan dengan Rapat Paripurna DPR untuk mengesahkan APBN-P 2013, lagi-lagi menjadi suguhan menyesakkan.
 
Demonstrasi yang semestinya berlangsung damai beralih menjadi pentas kekerasan. Seperti yang sudah-sudah, sebagian demonstran kelebihan hormon dan nafsu kekerasan. Mereka seperti terjerat prinsip bahwa tanpa kekerasan, demonstrasi belum afdal.
 
Membakar ban bekas di tengah jalan dan melempari petugas seakan menjadi menu wajib yang tak boleh absen dalam unjuk rasa. Pengunjuk rasa juga masih gemar mengganggu hak orang lain. Di Bekasi, misalnya, buruh merazia sejumlah pabrik dan memaksa sesama pekerja turun ke jalan. Di Tangerang, pendemo sempat menghambat arus lalu lintas menuju Bandara Soekarno-Hatta.
 
Sama halnya di Jakarta dan Makassar, pendemo merangsek ke jalan-jalan utama yang berimbas pada kemacetan luar biasa. Di Medan, demonstran bahkan merusak salah satu hotel berbintang dan restoran cepat saji.
 
Lebih celaka lagi, demonstrasi telah menjelma sebagai arena pertarungan antaranak bangsa. Di banyak tempat, demonstran dan polisi bentrok. Polisi yang semestinya mengamankan unjuk rasa malah larut dalam tindak kekerasan.
 
Di Ternate, Maluku Utara, dan di Jambi, enam mahasiswa dan dua pewarta bahkan bertumbangan akibat kegarangan aparat. Dengan dalih kewalahan menghadapi demonstran, polisi begitu gampang melepaskan tembakan gas air mata, bahkan diduga juga mengumbar peluru tajam.
 
Tak seorang pun di Republik ini melarang orang berdemonstrasi untuk menyampaikan aspirasi. Namun, setiap orang berhak menuntut demonstrasi yang damai tanpa kekerasan.
 
Kita tidak meragukan para demonstran mengusung misi mulia. Mereka turun ke jalan menolak penaikan harga BBM bersubsidi semata-mata untuk membela rakyat.
 
Namun, kita juga harus melontarkan kritik sebab sebagian demonstran masih menempuh cara-cara kekerasan dalam berdemo. Tentu saja berdemonstrasi untuk membela rakyat dengan mengganggu kepentingan rakyat amat tidak tepat. Demonstrasi untuk menarik simpati, tetapi dengan mengedepankan kekerasan justru menimbulkan antipati.
 

Kita juga patut menggugat aparat kepolisian yang masih bertindak amatiran. Insiden di Ternate dan Jambi ialah bukti yang mustahil disangkal bahwa polisi belum profesional menangani demonstrasi.
 
Kenapa mereka garang menghadapi mahasiswa dan demonstran, tetapi selalu lunglai ketika menyikapi aksi ormas tertentu?
 
Tidak ada satu pun rakyat di negeri ini yang menyukai kekerasan. Hanya kesantunan para demonstran dan aparat kepolisian yang bisa membuat demonstrasi benar-benar menjadi pemanis demokrasi. (IRIB Indonesia/ROL/Metrotvnews)

AS Dikritik Karena Bersikap Lunak Terhadap Isu Minoritas di Indonesia

WASHINGTON — Pemerintah Amerika Serikat memperlihatkan kekhawatiran  terhadap peningkatan serangan terhadap umat agama minoritas di Indonesia, namun kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh Washington mengecilkan persoalan itu karena ingin membina hubungan yang lebih kuat dengan Indonesia.

Laporan mengenai kekerasan dan diskriminasi terhadap umat Kristen dan sekte Islam Syiah dan Ahmadiyah meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Komisi Tom Lantos untuk Hak Asasi Manusia, komisi bipartisan pada Kongres AS yang bertugas memonitor hak asasi manusia, mengadakan sidang di gedung Kongres untuk mengevaluasi situasi di Indonesia.

Salah satu ketua komisi tersebut, James P. McGovern, mengutip angka-angka dari lembaga nirlaba Indonesia yang memonitor kebebasan beragama, Setara Institute, yang menunjukkan bahwa ada 264 serangan dengan kekerasan terhadap kelompok minoritas agama pada 2012, naik dari 216 serangan pada 2010.

Pejabat senior Departemen Luar Negeri AS, Dan Baer, mengutarakan kekhawatiran akan serangan-serangan tersebut tanggapan pemerintah Indonesia yang tidak efektif, dengan mengatakan bahwa hal tersebut mengancam rusaknya reputasi Indonesia untuk toleransi beragama. Ia juga mengacu pada “tren yang mengkhawatirkan” dalam penutupan gereja-gereja, termasuk 50 gereja pada 2012, dan masjid-masjid Ahmadiyah. Ia menyerukan tindakan polisi yang lebih tegas dan reformasi hukum untuk memperlihatkan perlindungan terhadap semua minoritas.

Namun lembaga hak asasi manusia Human Rights Watch mengkritik tanggapan AS, dengan mengatakan bahwa pemerintah AS telah menolak mengakui secara publik apa yang oleh para pejabatnya diakui secara tertutup, bahwa penyiksaan terkait agama memburuk di Indonesia.

“Militan Islam semakin sering menggerakkan massa untuk menyerang kelompok minoritas agama dengan kekebalan hukum hampir total,” ujar John Sifton, direktur advokasi kelompok itu untuk Asia.

Minggu lalu, Departemen Luar Negeri AS meluncurkan laporan tahunan yang menyatakan bahwa rasa hormat pemerintah Indonesia untuk kebebasan beragama tidak berubah secara signifikan selama 2012.

“Hubungan AS dengan Indonesia sangat kuat, namun hubungan terkait hak asasi manusia kehilangan arti,” ujar T. Kumar, direktur advokasi internasional untuk Amnesty International USA.

Ia mendesak pemerintahan Obama untuk mengupayakan pembebasan lebih dari 70 tahanan politik dan penerbitan laporan pencarian fakta yang diperintahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk kematian aktivis Munir Said Thalib karena diracun arsenik pada 2004.

Aktivis-aktivis hak asasi manusia menduga pemerintah Indonesia ingin menyimpan laporan itu karena dapat melibatkan intelijen Indonesia.

Pemerintah Obama telah memberi tekanan yang lebih pada kepentingan diplomasi dan keamanan di wilayah Asia Pasifik dan mengatakan perlindungan kebebasan individual adalah kunci kebijakannya. Sebagai bagian dari langkah ini, AS telah mempererat ikatan dengan Indonesia, yang ingin memiliki peran lebih menonjol di panggung dunia.

Bagian dari ikatan ini adalah perluasan kerja sama di antara dua militer. Pada 2010, AS mengembalikan beberapa bantuan untuk Komando Pasukan Khusus (Kopassus), yang dibekukan selama satu dekade karena catatan hak asasi manusianya.

Dan Baer mengatakan pelanggaran-pelanggaran oleh militer Indonesia tidak lagi tersebar luas, namun permintaan tanggung jawab untuk kekerasan yang dilakukan terbatas. Ia mengatakan AS dengan hati-hati mengamati bagaimana Indonesia menangani kasus-kasus 11 anggota Kopassus yang ditahan karena serangan di sebuah penjara pada Maret lalu, dimana empat narapidana tewas dibunuh.

Angkatan Darat Indonesia telah mengakui bahwa tentara ada di belakang pembunuhan yang dilakukan sebagai balas dendam atas pembunuhan seorang anggota Kopassus di sebuah kafe beberapa hari sebelumnya.

Pemerintah Indonesia menanggapi kritik mengenai catatan kebebasan beragamanya dengan mengatakan bahwa kerukunan beragama masih kuat, dan tidak adil untuk menggeneralisir semua serangan terhadap minoritas dihubungkan dengan intoleransi. (AP/Matthew Pennington)

Team Independen, Para Pakar ilmu Geoteknik dan Pertambangan bawah tanah Indonesia dan Internasional menyelidiki Penyebab KasusTerowongan runtuh.Pertambangan Emas PT. Freeport ditutup

Di penghujung Bulan Mei 2013  ketika tengah berlangsungnya Penyelidikan Team investigasi yang dilakukan pemerintah Indonesia terkait peristiwa longsor di ruang pelatihan area Tambang Big Gossan di PT Freeport Indonesia pada 14 Mei 2013 lalu, kecelakaan kerja kembali terjadi di perusahaan tersebut. Kecelakaan terbaru ini terjadi di wilayah pertambangan bawah tanah PT Freeport Indonesia, tepatnya di lokasi tambang Deep Orezone (DOZ). Juru bicara PT Freeport Indonesia Daisy Primayanti, Jum’at (31/5), menjelaskan kepada VOA bahwa kecelakaan itu terjadi saat dilakukan kegiatan pemeliharaan di areal pertambangan. Seorang pekerja terpaksa menjalani perawatan akibat tertimbun materi biji basah (wet muck) bersama truk yang di tumpanginya. Pihak Freeport tengah melakukan investigasi terkait insiden tersebut.
"Tadi siang (Jum’at 31/5) tepatnya jam 13.30 Waktu Indonesia Timur, terjadi kecelakaan terhadap rekan kerja kita pengendara truk yang sedang melakukan perawatan di area tambang kita di kompleks Deep Orezone (DOZ). Rekan kita itu tertimpa material biji basah, kayak lumpur gitu. Yang bersangkutan segera kita larikan ke rumah sakit dan tengah menjalani perawatan," demikian keterangan Daisy Primayanti.

 
 "Ini murni kecelakaan dan tidak ada kaitan dengan insiden kecelakaan pada 14 Mei lalu. Kecelakaan kali ini juga tidak terjadi akibat ketidak stabilan tambang. Bukan itu penyebabnya," tambahnya.Daisy Primayanti memastikan PT Freeport Indonesia hingga kini masih menghentikan aktifitas pertambangan bawah tanahnya. Investigasi dari pemerintah Indonesia terkait peristiwa longsor di ruang pelatihan area Tambang Big Gossan di PT Freeport Indonesia pada 14 Mei 2013 lalu, masih terus berlangsung. "Aktifitas penambangan di bawah tanah belum kembali berlangsung. Yang ada saat ini adalah aktifitas perawatan dan perbaikan. Investigasi 'kan tengah berjalan. Kegiatan operasional penambangan tentunya menunggu hasil investigasi dan melihat pertimbangan-pertimbangan dari tim investigasi," jelas Daisy.  Sebelumnya pada hari Selasa  14 Mei 2013 lalu, atap fasilitas pelatihan tambang bawah tanah Freeport di area Big Gossan Timika Papua runtuh menimpa 38 orang pekerja  Freeport yang mengikuti pelatihan di fasilitas tersebut. Proses evakuasi korban insiden runtuhnya terowongan tersebut baru selesai pada 21 Mei lalu.Akibat insiden ini, sebanyak 28 orang pekerja tewas tertimbun runtuhan terowongan, lima pekerja mengalami luka berat dan lima pekerja lainnya mengalami luka ringan. Tim investigasi bentukan Pemerintah, kini tengah bekerja untuk mengetahui penyebab runtuhnya atap kelas tersebut.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan rapat mendadak Senin (20/5) di kantor Presiden Jakarta, terkait peristiwa longsor di terowongan Big Gossan Mil 74 kawasan pertambangan PT Frepoort Indonesia di Papua. Presiden menginstruksikan kepada Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Serta jajaran terkait termasuk PT Freeport Indonesia untuk segera melakukan investigasi terkait peristiwa itu.“Kita akan laksanakan investigasi secara menyeluruh apa yang menyebabkan… apakah bencana alam? Apakah karena faktor teknologi? Atau ada faktor kelalaian petugas dan sebagainya. Harus ketemu,” ujarnya.“Sebagaimana yang telah saya sampaikan kepada PT Freeport Indonesia dan jajaran Kementrian ESDM, Kementrian Tenaga Kerja dan Ttransmigrasi dan pihak terkait lainnya, agar sekali lagi melakukan pengecekan terhadap semua usaha tambang kita. Bukan cuma Freeport tetapi juga Aneka Tambang dan lainnya. Cek sekali lagi apakah masih dalam keadaaan aman kuat dan diduga tidak mengalami permasalahan apapun.”Presiden Yudhoyono sebelumnya memerintahkan jajaran kementerian terkait untuk segera berangkat ke lokasi, namun PT Freeport Indonesia meminta agar kehadiran pejabat pemerintah di lokasi ditunda dulu sampai proses evakuasi selesai dilakukan.Presiden mengatakan telah berkomunikasi dengan pihak Freeport terkait proses evakuasi para korban yang masih terus berlangsung. Ia juga mengapresiasi keputusan Freeport untuk menghentikan sementara aktivitas penambangan selama proses evakuasi korban berlangsung. 

"Keberadaan Freeport harus di evaluasi dari segi keamanan kerja yang jelas-jelas tidak aman. Kemudian dari prinsip kehati-hatian, karena kalau tekhnologi yang dimiliki Freeport sampai sekarang tidak bisa memastikan jaminan keamanan, maka harusnya pemerintah melakukan penghentian tambang bawah tanah oleh Freeport. Dan pada 1 Juni, kita bersama-sama dengan serikat buruh (akan) melakukan aksi ke kantor kementrian ESDM untuk memastikan hal itu termasuk soal penyelidikan oleh tim independen," papar Pius Ginting. Divisi Kampanye Tambang dan Energi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi Nasional) Pius Ginting kepada VOA menjelaskan beberapa lembaga swadaya masyarakat dan aktivis perburuhan akan melakukan  aksi besar-besaran di kantor Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jakarta, pada 1 Juni 2013. Aksi tersebut akan menuntut pemerintah agar mengevaluasi keberadaan PT Freeport Indonesia khususnya menyangkut aktifitas tambang bawah tanah dan keselamatan pekerjanya.

Sementara itu, dari kantor berita Reuters mengutip keterangan dari seorang pejabat serikat buruh, melaporkan seorang pekerja tewas setelah sebuah terowongan di tambang PT Freeport Indonesia longsor Jumat (31/5). Peristiwa tersebut membuat p pekerja didesak berhenti bekerja di tambang tembaga terbesar kedua itu.Pejabat serikat pekerja Virgo Solossa mengatakan bahwa seorang pekerja tewas setelah “sebuah terowongan bawah tanah longsor di daerah produksi ”
Freeport menghentikan operasi di kompleks Grasberg di Papua pada 15 Mei, sehari setelah 38 pekerja terperangkap dalam terowongan di luar daerah operasi utama mereka.Perusahaan itu menyatakan  bahwa mereka telah memulihkan operasi di tambang, yang juga mengandung cadangan emas terbesar dunia. Serikat pekerja telah menekankan bahwa mereka tidak akan kembali bekerja sampai semua hasil Team investigasi atas kecelakaan pada 14 Mei dan 31 Mei 2013 dituntaskan.,,!

Tambang terbuka di Grasberg biasanya memproduksi sekitar 140.000 ton bijih Tembaga berkadar Emas dan Uranium setiap hari, sementara operasi tambang dari bawah tanah menghasilkan 80.000 ton

“Kecelakaan terakhir ini menunjukkan bagaimana arogannya manajemen Freeport setelah mereka memaksa diri dan para pekerja kembali bekerja dan memulai aktivitas produksi,” ujar Solossa. “Itulah sebabnya serikat pekerja meminta semua pekerja berhenti bekerja sama sekali di semua daerah pertambangan Freeport,” tambahnya. Serikat pekerja itu mewakili sekitar 18.000 dari 24.000 pekerja tambang.

 














Para pekerja tambang di Papua Barat mempertanyakan standar keselamatan di tambang emas dan tembaga raksasa di mana sebuah fasilitas pelatihan bawah tanah runtuh pekan lalu, menewaskan puluhan penambang. ketika Para pekerja Freeport sedang mengikuti sesi pelatihan keselamatan ketika terowongan yang menuju ke fasilitas pelatihan bawah tanah Freeport  runtuh pada tanggal  14 &31 Mei Ada Sepuluh orang Pekerja  berhasil menyelamatkan diri, lima tewas seketika dan 23 lainnya terperangkap. Walaupun dilakukan upaya penyelamatan yang intensif seminggu ini, tidak ada korban selamat yang ditemukan. Jumlah korban tewas mencapai 28 orang. PT Freeport McMoRan langsung memberikan kompensasi kepada keluarga korban, termasuk memberikan beasiswa bagi anak-anak korban para Pekerja.Tapi pertanyaan tentang bagaimana standar keselamatan kerja pada fasilitas pelatihan bawah tanah itu  masih belum terjawab.hingga saat ini.Pejabat Serikat Pekerja Freeport Virgo Solossa mengatakan kepada VOA perusahaan seharusnya bisa berbuat lebih banyak untuk memastikan standar keselamatan.“(Ketika para pekerja ditanya tentang) apa pesan dan kesan mengikuti kegiatan ini, rata-rata semua peserta yang ikut disitu, menginginkan agar kegiatan annual refresher itu tidak dilakukan di dalam underground, kalau boleh dilakukan di Timika, atau di daerah 68. Semua peserta menginginkan hal itu karena tidak mau agenda (pelatihan keselamatan) itu terjadi di dalam underground. Kita (mengikuti) orientasi tentang safety, tapi tidak berada di tempat yang safe,” ujar Virgo.Dia mengatakan insiden itu seharusnya bisa dihindari jika pusat pelatihan itu dipindahkan ke permukaan tanah seperti yang sudah diminta berulang kali oleh para pekerja. Dia menambahkan Freeport tidak peduli dan tidak pernah menanggapi keluhan itu. 

Tetapi dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Presiden dan CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson mengatakan dia tidak punya alasan untuk meyakini bahwa standar keamanan di fasilitas pelatihan itu tidak layak.Richard mengatakan, "Saya memberitahu Menteri bahwa jika saya berada di sana hari itu, saya akan bergabung dengan para pekerja di tambang itu karena kami tidak khawatir atau takut tentang keamanannya.,itu sebabnya kita perlu memahami mengapa hal ini terjadi. Kami tidak menganggap tempat ini berbahaya. Jika kami punya indikasi akan adanya bahaya, kami tidak akan membiarkan pekerja berada disana. "Adkerson mengatakan bahwa keselamatan dalam semua operasi pertambangan bawah tanah akan ditinjau kembali dan Perusahaan akan transparan  terowongan dekat pertambangan bawah tanah Freeport Indonesia runtuh bulan lalu. Sebanyak 28 pekerja tambang meninggal. Insiden ini memaksa Freeport  menutup semua tambangnya di Papua untuk kepentingan investigasi dan sistem pemeriksaan keselamatan kerja. Tambang Grasberg, pertambangan open-pit tembaga dan emas terbesar sedunia, juga ditutup.  Menurut Richard Adkerson, insiden itu mengakibatkan korban jiwa terbanyak sepanjang sejarah Organisasi Freeport sedunia. Ditegaskan Adkerson, saat ini “kita tidak bisa berspekulasi mengenai penyebab insiden” .Menteri ESDM Jero Wacik juga menegaskan bahwa sebuah tim independen, termasuk pakar ilmu geoteknik dan pertambangan bawah tanah dari Indonesia dan Internasional akan menyelidi apa penyebab dua kali  insiden runtuhnya Terowongan tersebut. 
Sumber :   V.O.A - Andylala Waluyo  - 31.05.2013

25 Tahanan Politik dan Narapidana Politik Papua menandatangani surat pernyataan tentang penolakan grasi Presiden

Sebanyak 25 tahanan dan narapidana kasus makar yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura menolak rencana pemberian grasi dari pemerintah Indonesia kepada mereka pada Agustus nanti.

Koordinator Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua Peneas Lokbere kepada VOA menegaskan, para tahanan politik itu menandatangani surat pernyataan yang ditujukan langsung ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tentang penolakan grasi tersebut.

“Saya pikir itu tidak tepat. Ini sebuah penghinaan bagi bangsa Papua. Pemerintah Indonesia memberikan grasi, tapi akar pasal makar tetap terus melekat terhadap orang Papua. Kapanpun dan siapapun akan terus menghadapi ancaman penerapan pasal makar ini. Mereka dipenjara dengan hukuman berkisar 15 sampai 20 tahun penjara. Padahal mereka tidak mengorbankan kepentingan banyak orang tapi mereka dipenjara dengan hukuman yang sangat tinggi,” ujarnya.

“Bahkan ada juga para tahanan yang mengalami penyiksaan di penjara seperti Ferdinand Pakaya di LP Abepura. Mata sebelah kanannya mengalami rusak permanen. Ia dipukul oleh petugas LP Abepura. Jadi para tahanan politik papua membuat petisi menolak rencana Presiden Indonesia memberikan grasi kepada mereka.”

Pemerintah Indonesia, tambah Peneas, sebaiknya tidak mengeluarkan grasi terhadap para tahanan politik Papua, tapi membebaskan secara murni tanpa syarat apapun.

Aktivis National Papua Solidarity (NAPAS) Elias Patege mengatakan solusi terbaik dari permasalahan masalah Papua yang berlarut-larut ini adalah dialog damai dengan di mediasi oleh pihak ketiga. Pemerintah, tambahnya, secara bertahap sudah harus mengurangi jumlah militer di Papua.

“Solusi yang ditawarkan oleh rakyat Papua adalah dialog yang di mediasi oleh pihak yang netral. Dimana melalui dialog itu merumuskan, menetapkan apa solusi kedepan atas konflik politik yang sudah terjadi sejak 50 tahun yang lalu. Pemerintah harus punya niat yang baik untuk menyelesaikan konflik Papua secara komprehensif dan tidak secara parsial. Dimana saat ini secara sepihak pemerintah menerapkan kesejahteraan tapi disisi lain juga menerapkan pengiriman militer yang terus meningkat,” ujarnya.

Elias menambahkan, dari data yang dihimpun NAPAS, pada akhir Mei 2013, terdapat 76 orang tahanan politik di lembaga pemasyarakatan di Papua. Dalam minggu pertama Mei, menurutnya, tampak peningkatan jumlah penangkapan demonstrasi karena aktivitas mereka pada 1 Mei 2013 dalam memperingati 50 tahun pemindahan administrasi Papua ke Indonesia.

Dari data NAPAS, ujar Elias, telah terjadi penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan berkenaan dengan aktivitas dalam peringatan tersebut. Tiga orang aktivis meninggal dunia di Sorong, 36 orang ditangkap -- 30 orang diantaranya masih ditahan dan diduga mengalami penyiksaan di Timika dan Jayapura.

Dalam rilis yang diterima VOA, sebanyak 25 tapol/napol menandatangani surat pernyataan tentang penolakan grasi tersebut. Salah satu tahanan politik Filep Karma menuliskan bahwa mereka menolak grasi tersebut karena tidak membutuhkan dibebaskan dari penjara, tetapi menuntut pembebasan bangsa Papua dari penjajahan negara kolonial Republik Indonesia.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Darah Papua menyebutkan, Agustus mendatang sebanyak 50an tapol/napol akan mendapatkan grasi dari pemerintah pusat. Grasi tersebut merupakan salah satu poin dari 20 point tentang otonomi khusus plus.

Pemerintah hingga kini belum berkomentar soal penolakan grasi dari para tapol Papua ini. Namun juru bicara presiden Julian Aldrin Pasha usai pertemuan Presiden dengan Gubernur Papua Mei lalu memastikan, pemerintah tetap berkomitmen menyelesaikan masalah Papua dengan jalan damai.

“Karena tentu pandangan Presiden, semangat yang ada di pemerintahan daerah Papua saat ini dengan semangat yang ada di sebagian besar masyarakat Indonesia itu sama, yaitu ingin agar penyelesaian solusi damai tercipta dui Papua yang lebih bermartabat dan lebih berkeadilan. Ini yang sedang diupayakan bersama,” ujarnya.