Pihak Asing akan mengacaukan stabilitas di Indonesia , Melalui rekayasa konflik Hasil Pemilu 2014

  
Beberapa Negara Asing disinyalir telah merekrut antek-antek, yang seolah kritis dan peduli suara rakyat atas hasil Pemilu 2014  tetapi sebenarnya ujungnya adalah membuat pasca Pemilu Negara Indonesia tidak stabil.Gerakan ini dicurigai sebagai boneka2 asing untuk mengacaukan Indonesia.

   Seluruh rakyat Indonesia yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pemilu (FMP2)  menolak gerakan inkonstitusional yang akan membuat gerakan menolak  hasil Pemilu 2014. "Saya menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mewaspadai gerakan yang menolak Pemilu 2014, karena di belakang mereka membawa kepentingan asing," kata  FMP2, Heri Isnanto , namun Heri tak menyebutkan secara rinci kepentingan asing mana yang dibawa. Yang pasti, dia bilang, asing tidak ingin Indonesia menjadi negara kuat. Makanya, mereka akan terus berusaha mengacaukan stabilitas di Indonesia."Pemilu merupakan sarana konstitusional untuk mencari pemimpin secara damai. Kalau perubahan tanpa pemilu, yang ada hanyalah berdarah-darah, seperti di Thailand. Asing senang kalau Indonesia tidak stabil, sehingga kepentingan mereka menjajah Indonesia, tidak sempat terpikirkan oleh pemerintah," jelas .Heri menambahkan, untuk mendukung operasional mengacaukan Indonesia, asing ini merekrut antek-antek, yang seolah kritis, tetapi sebenarnya ujungnya adalah membuat Indonesia tidak stabil. Banyak calon yang memberi harapan seperti Jokowi, Prabowo, atau lainnya. Jadi kalau dibilang tidak ada pemimpin yang mumpuni, pertanyaannya, apa dasarnya? Jokowi dan Prabowo ada di puncak survei, mereka Punya integritas dan pembelaan terhadap NKRI. Kalau ada yang nolak pemilu, maka sudah pasti membawa kepentingan asing, karena tidak menghendaki orang yang Punya integritas akan memimpin Indonesia," jelasnya

 

Mantan Presiden Republik Indonesia yang ketiga, BJ Habibie menghimbau agar masyarakat di seluruh Indonesia untuk ikut berpartisipasi saat pileg maupun pilpres 2014 nanti.
Habibie pun menegaskan agar masyarakat memilih sosok pemimpin yang punya sifat problem solving atau pemecahan masalah, bukan yang hanya pandai bicara saja.
"Nanti kalau anda milih, pilih manusia yang mampu bukan karena pandai ngomong saja, tapi karena kenyataan menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks di tanah air untuk pembangunan. Ini yang penting, yang diutamakan problem solver," tegas Habibie di Jakarta, Kamis (20/3).Salah satu masalah krusial, kata Habibie, adalah lapangan pekerjaan. Pasalnya Indonesia saat ini mengalami bonus demografi, artinya usia produktif sedang bergairah."Lapangan kerja, banyak sekali yang dibutuhkan. Kalau saya ngomong seminggu tidak selesai," seloroh Habibie.Tapi Habibie tak menyebut nama siapa yang dimaksud sebagai pemimpin problem solver tersebut. Termasuk ketika ditanya Aburizal Bakrie (Ical), Joko Widodo (Jokowi), Rizal Ramli dan Prabowo Subianto. 

                                                            Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia

Kehidupan rakyat Indonesia yang memburuk adalah bukti semakin melencengnya pemerintahan dari tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terkandung dalam amanat UUD 1945.Penyelenggaraan Pemilu demokratis setelah Orde Baru tumbang sudah berlangsung tiga kali. Tapi masih belum juga melahirkan pemerintahan yang bersih dan menyejahterakan kehidupan rakyat.Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia yang dikawal Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, dan kelompok aktivis lainnya, mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, untuk mendeklarasikan "Dekrit Rakyat untuk Kedaulatan Indonesia" pada hari ini (Selasa, 18/3).
Mereka disambut oleh Ketua KPU, Husni Kamil Manik, dan anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

"Kami rakyat Indonesia menetapkan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum 2014 harus meneguhkan cita-cita kemerdekaan RI untuk menegakkan kedaulatan bangsa," demikian isi dekrit itu.

Selanjutnya, Dekrit tersebut juga meminta untuk penghentian seluruh kampanye dan propaganda yang menyesatkan oleh parpol dan capres. Dan, meminta parpol, caleg dan capres untuk menyampaikan program politik yang terukur.
"Dekrit itu dikeluarkan karena didorong oleh rasa cinta tanah air dan keyakinan kami sendiri sebagai satu-satunya jalan untuk menyelamatkan bangsa dan negara dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2014," demikian isi dekrit yang dibacakan secara bergantian itu

Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta, Willy Sumarlin mengimbau kepada seluruh partai politik (parpol) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mematuhi peraturan yang berlaku. Hal itu penting dilakukan supaya terwujud Pemilu jujur, adil, aman, tertib, damai, transparan dan berintegritas.Menurut dia, guna mewujudkan langkah konkrit demokrasi yang lebih baik maka masyarakat harus mendukung. Peserta Pemilu, kata dia lagi, juga diharapkan dapat menjaga kondisi keamanan dengan baik sehingga layanan publik tetap berjalan baik. "Selama masa kampanye, parpol dan para caleg harus tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan yang berlaku dan siap menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku. Hargai dan dukung sepenuhnya untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2014," terang dia dalam keterangannya, Selasa (18/3).
Kampanye bukanlah ajang untuk menebar isu atau menabur konflik. Karena itu, ia mengimbau agar menjauhi intrik dan intimidasi, provokasi, pelecehan, pencemaran nama baik, harkat dan martabat serta penghinaan satu sama lain atau kampanye hitam (black campaign) dalam bentuk apa pun. Menurut dia, parpol harus memberikan pendidikan politik baik kepada masyarakat.  "Masyarakat juga harus aktif, tidak hanya dalam masa kampanye, tapi mereka pun berbondong-bondong mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu Legislatif 9 April 2014," terang dia.
Ia pun mengajak masyarakat agar sadar atas kewajiban mereka sebagai warga negara dengan tidak menjadi golput. Masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih caleg terbaik untuk duduk di parlemen.
"Akankah rakyat yang mempunyai hak pilih membiarkan kesempatan memilih yang terbaik berlalu begitu saja dengan tak datang ke TPS? Jangan gadaikan negara ini untuk lima tahun ke depan dengan menjadi golput,"  tutup Willy Sumarlin