Grand Design Amerika Serikat Terhadap Papua

Grand Design Amerika Serikat Terhadap Papua

Pengantar

Sebuah artikel yang cukup menarik ditulis oleh seorang pengagum Adolf Hitler. Penulis mengaku sangat tertarik dengan dunia intelijen dan pernah atau masih sedang mencoba menembus lembaga intelijen di Indonesia. Seorang muda yang kreatif dan berhasil mendapatkan coretan bocoran analisa intelijen berkat kecerdikannya.

Saya rasa cukup adil untuk mempercayai pengakuannya telah berhasil memperoleh sejumlah tulisan analisa intelijen dari kantor BIN. Mengapa saya percaya? tidak lain karena saya tahu persis kelemahan BIN yang bisa diibaratkan gudang analisa yang sangat rahasia namun dipelihara bagaikan tempat sampah. Dokumen berserakan tanpa ada prosedur penghancuran atau penyimpanan yang memadai, anggota-anggotanya yang oleh penulis (Abwehrmeister) disebut sebagai punggawa pejaten pada umumnya sudah melupakan prinsip internal security dan cenderung semborono. Kondisi inilah yang memudahkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kelemahan tersebut untuk tujuan yang macam-macam.

Saya jadi ingat perbincangan dengan mantan Kepala BAKIN (KABAKIN) almarhum Letjen (purn) Z.A. Maulani ketika beliau masih bertugas di kantor Sekretariat Wakil Presiden. Menurut beliau laporan BAKIN seperti garbage in garbage out. Menyedihkan sekali bukan?
Isi sebuah laporan intelijen barangkali biasa saja dan bersifat rutin, tetapi karena ia dibuat oleh lembaga intelijen maka tidak selayaknya diperlakukan seperti kertas bungkus pisang gorang.

Tentu perspektif di atas tidak bersifat general, karena masih ada junior-junior saya yang sekarang naik dalam level eselon 1 dan 2 yang benar-benar menjaga prinsip internal security dan berhasil menjalankan tugas dengan begitu baiknya. Untuk figur-figur yang tegas dan punya komitmen tinggi dalam tugas maka tidak ada celah bagi kesembronoan. Dari sisi unsur militer juga demikian ada yang sangat profesional dan ada yang sembrono. Mudah membedakannya unsur militer yang masuk BIN hanya ada dua macam, pertama adalah mereka yang sangat dibutuhkan karena kemampuannya dan kedua adalah mereka yang mengemis segala cara kepada Kepala BIN agar diberikan jabatan karena di militer karirnya tamat.

Kebobrokan organisasi BIN maupun BAIS inilah yang melahirkan seorang Senopati Wirang yang harus menanggung MALU menuliskan BLOG I-I berdasarkan pada pengalaman pahit bertahun-tahun. Pernah saya menulis surat kaleng kepada Presiden Suharto...hasilnya malah pembersihan organisasi dan ancaman-ancaman. Memang saya bukan Ksatria yang terang-terangan menantang sistem, tetapi apalah artinya perjuangan satu suara yang lemah ini. Saya sudah menyaksikan banyak korban berjatuhan bahkan seorang sahabat ada yang sampai di Penjara dan seorang Jenderal Yoga Soegama hanya sempat minta maaf di depan mayatnya setelah sahabat saya sakit sekian lama. Setidaknya sejak saya bergabung dengan Intelijen Tempur, Intelijen Strategis dan Intelijen Sipil dan sampai masa akhir hidup saya ini belum ada yang menyadari siapa saya.

Ah pengantarnya jadi terlalu banyak, habis saya kesal dengan sistem pengamanan yang amat sangat buruk di institusi intelijen Indonesia.


Silahkan disimak artikel dari seseorang yang sangat memimpikan dirinya menjadi seorang agen intelijen.
------------------------------------------------------------------------------------------------

GRAND DESIGN AMERIKA SERIKAT TERHADAP PAPUA
oleh: ABWEHRMEISTER
Menarik kita amati perkembangan kasus Papua, yang diawali dari kasus Abepura (yang menuntut ditinjau ulangnya kontrak karya antara PT.Freeport Indonesia dan pemerintah RI) dan kasus pemberian visa tinggal sementara oleh Australia bagi puluhan orang aktivis Papua Merdeka yang menyatakan adanya genocide di Papua. Mari kita coba mengamati secara lebih seksama kedua kasus tersebut.

1. Tuntutan peninjauan ulang kontrak karya antara pemerintah RI dan PT.Freeport Indonesia.
Hal ini mulai mendapat perhatian publik setelah terjadi demo besar-besaran oleh sebagian besar unsur masyarakat Papua (baik di Papua maupun di Jakarta) yang menelan korban dari aparat dan dari masyarakat. Mereka menuntut di tinjau ulangnya kontrak karya pengolahan Sumber Daya Alam yang dilakukan PT.Freeport Indonesia, sebuah perusahaan Amerika Serikat. Tuntutan ini dikarenakan selama ini PT.Freeport Indonesia dinilai lalai dalam menangani masalah lingkungan hidup dan PT.Freeport Indonesia dirasa tidak memberi dampak positif secara signifikan kepada masyarakat asli Papua. Hal ini diperkuat oleh adanya laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia yang menyatakan bahwa (pada intinya) telah terjadi degradasi/penurunan kualitas lingkungan hidup di Papua, yang apabila dibiarkan terus menerus akan sangat merugikan Indonesia. Beberapa tokoh politisi dan parlemen Indonesia belakangan angkat bicara dan mengakomodir keinginan masyarakat Papua melalui parlemen. DPR mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kontrak karyanya dengan PT.Freeport Indonesia. Hanya sayang sikap DPR ini hanya melalui pernyataan-pernyataan tokohnya secara parsial, bukan sikap resmi DPR secara institusional sebagai lembaga parlemen Indonesia. Tanpa perlu menjadi seorang expert, kita bisa melihat adanya gangguan terhadap kepentingan Amerika Serikat di Indonesia. Bisa dibayangkan berapa besar kerugian yang dialami PT.Freeport Indonesia (baca: Amerika Serikat) apabila peninjauan ulang kontrak karya tersebut benar-benar terjadi. Sebenarnya peninjauan ulang kontrak kerja sama merupakan HAK Indonesia sebagai negara yang berdaulat penuh atas Papua. Ditinjau dari segi hukum (tentunya hukum Indonesia), pembaruan suatu perjanjian dimungkinkan untuk dilakukan sebelum habis masa berlaku perjanjian tersebut apabila ada hal-hal yang secara prinsipil melanggar UU. Ketentuan ini bisa kita lihat dari pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW) yang menyatakan sebagai berikut :”semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.”
Dari uraian pasal tersebut diatas nampak jelas bahwa suatu perikatan hukum (baca: perjanjian) dapat ditarik kembali (atau diperbarui) apabila mendapat kesepakatan dari kedua belah pihak dan atau pelanggaran terhadap UU yang berlaku. Dalam hal ini UU No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Posisi pemerintah dalam hal ini sebenarnya sangat kuat baik secara de facto maupun secara de jure. Pemerintah tidak perlu takut terhadap pencitraan buruk Indonesia di luar negeri. Saya yakin banyak putera-puteri Indonesia yang ahli dalam bidang komunikasi dan pencitraan diri. Masih banyak investor asing lain yang mau menanamkan modalnya di Papua. Dalam kasus ini PT.Freeport Indonesia (baca:Amerika Serikat) jelas-jelas merasa terancam dan merasa terusik posisinya di Indonesia. Logikanya, pasti mereka akan memberikan reaksi yang kita tidak tahu entah apa. Melihat arah kebijakan luar negeri AS yang kental nuansa kapitalisme (baca: kolonialisme) yang dilatar belakangi sumber daya alam (Irak, Blok Cepu, Amerika Latin),bisa dipastikan mereka akan mempertahankan kepentingannya dengan segala cara. Pengalaman kita pada masa pemerintahan Soekarno, dimana AS berencana untuk menduduki Indonesia melalui skenarionya membumi hanguskan CALTEX di Riau untuk kemudian mendarat dan menguasai Indonesia. Kejadian itu pada masa pemberontakan PRRI-PERMESTA pada zaman pemerintahan Soekarno. Saya merasa bersyukur skenario tersebut gagal total dan akhirnya mencoreng muka AS. Bukan tidak mungkin AS akan mempertahankan kepentingannya dengan cara-cara yang sama atau sama sekali baru yang tidak kita duga sebelumnya. Kita harus dapat mengantisipasi potensi-potensi ancaman dimasa datang. Untuk tujuan itulah tulisan ini saya buat.


2. Kasus pemberian visa tinggal sementara oleh Australia terhadap aktivis separatisme Papua.
Kasus ini membuat hubungan bilateral Indonesia – Australia kembali memanas. Indonesia menarik kembali dubesnya, sementara dubes Australia dipanggil Menlu RI untuk menjelaskan sikap pemerintahan Australia. Untuk yang kesekian kalinya hubungan Indonesia – Australia menegang. Masih segar dalam benak rakyat Indonesia bagaimana peran aktif Australia dalam kasus lepasnya Timor-Timur dari pangkuan ibu pertiwi. Belakangan diketahui bahwa motif utama Australia dalam mensponsori kemerdekaan Timor-timur adalah celah timor yang ditengarai kaya akan minyak. Sobat kental AS ini nampaknya telah belajar banyak dari sohibnya itu. Pemberian suaka dan visa tinggal tersebut jelas-jelas tidak mencerminkan sikap dukungan Australia terhadap kedaulatan wilayah NKRI, seperti yang selama ini berulang kali mereka utarakan kepada berbagai media dunia. Sikap mereka ini menunjukkan bahwa mereka memberi dukungan kepada elemen-elemen separatisme di Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari adanya dukungan berupa moril dan materiil dari berbagai parpol Australia terhadap pihak separatis Papua (sebagaimana tercantum dalam temuan data dan fakta yang dibawa oleh tim parlemen Indonesia yang akan sowan ke Australia). Terlebih lagi kita memiliki pengalaman pahit pada masa lalu dalam kasus lepas nya Timor-Timur dari NKRI. Apakah kita akan jatuh dalam lubang yang sama untuk yang kedua kalinya? Saya yakin bahwa ini adalah suatu skenario yang disusun bersama antara Australia dan AS dengan tujuan untuk mengambil alih sumber daya alam yang terdapat di Papua. Indikasinya adalah Australia begitu mengekspos penindasan yang dialami oleh para aktivis separatisme Papua (versi mereka tentunya). Bahkan mereka menuduh telah terjadi genocide di bumi Papua. Ini adalah suatu tuduhan serius yang tidak berdasar. Serius karena istilah genocide merupakan salah satu pelanggaran HAM berat, setara dengan yang dilakukan oleh NAZI Jerman. Tidak berdasar karena tuduhan tersebut tanpa disertai data, fakta dan bukti yang kuat dan meyakinkan. Ini adalah bagian dari skenario panjang AS dan Australia untuk merebut sumber daya alam Indonesia. Selama ini Amerika dikenal sebagai agresor yang mengabaikan norma-norma apapun dalam menjaga kepentingannya diberbagai penjuru dunia. Tidak perlu legitimasi, tidak perlu ada bukti yang kuat, dan sering kali mengabaikan PBB.
3. Alternatif penyelesaian masalah.
Berkali-kali Australia menginjak-injak harga diri dan martabat bangsa Indonesia. Penangkapan nelayan Indonesia, pelanggaran kedaulatan Indonesia di udara oleh AU Australia (boleh tanyakan pada saudara-saudara kita di AURI), lepasnya Tim-tim dari NKRI, pemasangan instalasi rudal yang dapat menjangkau wilayah NKRI, dan sekarang dukungan secara terang-terangan terhadap elemen separatisme Papua (pihak parlemen Indonesia dan kalangan intelijen pasti tahu lebih banyak). Kita semua pasti mahfum bahwa kita tidak bisa berharap banyak dari PBB. Sudah banyak kejadian yang menunjukkan bahwa PBB tidak memihak kepada rasa keadilan masyarakat internasional dan didalam tubuh PBB sendiri ada perbedaan perlakuan terhadap negara-negara anggotanya. Masih adanya hak veto bagi beberapa negara menunjukkan hal ini. Padahal hak veto tersebut sangat tidak relevan dan sangat mencederai asas persamaan kedudukan negara-negara yang berdaulat di dunia. Tidak akan pernah tercapai susunan dunia yang adil, merata dan sejahtera bila PBB (sebagai organisasi internasional yang utama) masih tidak berubah. Sikap Indonesia yang menarik kembali duta besarnya di Australia mencerminkan adanya perhatian yang serius dari pemerintah RI. Kita harus menata ulang kembali hubungan bilateral kita dengan Australia. Saya menyarankan beberapa alternatif penyelesaian disini, yaitu :
§ Secara eksternal
- Melakukan komunikasi bilateral dengan Australia melalui saluran diplomatik secara lebih intensif dan komprehensif dalam konteks Papua
- Mencari dukungan dalam berbagai forum internasional terhadap keutuhan kedaulatan wilayah NKRI (negara-negara Asia-Afrika, ASEAN, PBB,dll)
- Memberikan penjelasan kepada masyarakat internasional bahwa apa yang terjadi di Papua adalah murni masalah intern dalam negeri Indonesia, bahwa tidak ada peristiwa pelanggaran HAM berat (genocide) yang terjadi di bumi Papua seperti yang dituduhkan para aktivis separatisme Papua, bahwa apa yang dilakukan Australia adalah bentuk sikap bermusuhan dan melegalisasi tuduhan pelanggaran HAM berat di Indonesia, bahwa sikap Australia tersebut merupakan suatu bentuk ancaman terhadap kedaulatan sah suatu negara yang dapat menimpa negara mana saja di dunia dan merupakan preseden buruk dimasa datang.
§ Secara internal
- Melakukan pengusutan tuntas terhadap kasus kerusuhan Abepura, Papua.
- Merangkul semua elemen masyarakat Papua untuk bersama-sama mencari solusi yang terbaik bagi bangsa dan negara RI (hal ini lebih sulit dalam hal implementasi di lapangan).
- Mencari bukti keterlibatan asing dalam kasus Papua.
- Para pemimpin bangsa ini agar tidak serta merta mengeluarkan pernyataan yang bersifat tuduhan yang menyudutkan saudara sebangsa sendiri (politisasi). Akan lebih baik jika kita memfokuskan perhatian dan stamina kita untuk mengantisipasi ancaman dari luar. Kasus ini adalah murni masalah harga diri dan martabat Indonesia, tidak perlu kita larut dalam kepentingan politik sesaat.
- Melakukan pemberdayaan intelijen nasional baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini sangat penting artinya untuk menangkal ancaman-ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Sebagai contoh, pembentukan aturan hukum yang jelas bagi kalangan intelijen nasional lebih urgent ketimbang RUU APP misalnya.

Akhir kata, semoga tulisan ini dapat, paling tidak, menimbulkan kesadaran berbangsa dan semoga dalam tataran lebih luas dapat memberikan alternatif wawasan dalam menanggapi sikap Australia. Semoga Tuhan YME melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Amin !!

Korupsi Lebih Mudah Diungkap daripada Maling Jemuran"

JAKARTA - Komjen Pol Susno Duadji menyatakan tidak sulit untuk mendeteksi adanya korupsi dalam satu kasus. Dia bahkan menyebut lebih mudah mengetahuinya ketimbang maling jemuran.

Pernyataan itu disampaikan saat menjawab pertanyaan anggota Pansus Hak Angket Bank Century, Bambang Soesatyo.

Bambang menanyakan sebelum Kapolri memerintahkan untuk menelusuri dan menangkap pemilik Bank Century Robert Tantular, kepolisian sudah memiliki indikasi ke arah kasus korupsi.

“Belum tahu, tapi untuk kasus korupsi tidak sulit untuk mendeteksinya, dibanding dengan maling jemuran,” papar Susno saat rapat Pansus di Gedung DPR, Senayam, Jakarta, Rabu (20/1/2010).

Dia menjelaskan, kalau maling jemuran indikasinya banyak, bisa ditiup angin, dicuri pemulung, dan lain-lain. “Tapi untuk kasus korupsi itu orang dekat dan orang yang berkuasa yang melakukannya,” tandas mantan Kabareskrim itu.

Pertanyaan itu disampaikan anggota Pansus untuk memastikan apakah penangkapan Robert didasarkan atas bukti hukum yang kuat atau semata-mata karena perintah Wakil Presiden saat itu, Jusuf Kalla.

Pada kesempatan itu Susno menegaskan indikasi ke arah korupsi sudah ada. Pasal terhadapnya pun dikenakan setelah melakukan pendalaman dalam pemeriksaan. Penangkapan itu juga dilakukan untuk mencegah Robert melarikan diri ke luar negeri.(hri)

Sekitar 20 anggota Taliban serbu Kabul

Ibukota Afghanistan menjadi ajang baku tembak dan ledakan akibat serangan yang diduga dilakukan oleh pasukan Taliban.
Pertempuran terjadi di dekat Hotel Serena dan istana presiden dalam serangan yang menurut Taliban melibatkan 20 pejuang mereka.
Situs internet Taliban mengatakan serbuan tersebut memang sengaja diarahkan kepada istana presiden dan Hotel Serena, satu-satunya hotel bintang lima di Kabul.
Para pejabat Afghanistan mengatakan lima orang terbunuh dalam peristiwa ini, sedangkan Presiden Hamid Karzai mengatakan kondisi keamanan sudah pulih.
Wartawan BBC Allan Little yang berada di Kabul mengatakan tentara pemerintah Afghanistan telah mengambil posisi di sejumlah gedung, dan pertempuran tampaknya bergeser ke arah selatan kota itu.
Dia mengatakan mendengar paling tidak dua ledakan.
Sementara itu seorang pembom bunuh diri meledakkan diri dalam sebuah mobil di dekat gedung kementrian pendidikan, laporan-laporan sementara menyebutkan terdapat korban jiwa dalam serangan ini.
Ledakan yang lebih kecil terjadi di daerah sekitar bioskop Pamir.
Bukan kebetulan
Hampir pada waktu yang sama sebagian anggota kabinet disumpah sekitar 100 meter dari lokasi serangan
Daoud Sultanzoy
Seorang anggota parlemen Afghanistan Daoud Sultanzoy mengatakan dia mendapat laporan bahwa para pelaku serangan telah berpindah dan mengambil alih sebuah bangunan yang terletak 500 meter atau 800 meter di selatan daerah yang sebelumnya mereka kuasai.
Sebelumnya pasukan internasional yang dipimpin Nato, Isaf, mengatakan pihaknya bekerjasama erat dengan pasukan Afghanistan untuk mengendalikan situasi.
Jumlah korban belum diketahui dengan pasti tetapi saksi mata melihat sejumlah orang yang terluka diangkut dalam ambulans.
Serangan Taliban atas kota Kabul bukan sekali ini terjadi.
Oktober lalu lima staf PBB terbunuh dalam serbuan terhadap sebuah wisma tamu PBB. Hotel Serena juga menjadi sasaran serangan.
Wartawan BBC di Kabul mengatakan keberhasilan Taliban menembus kawasan yang dijaga ketat di Kabul akan mencemaskan pasukan keamanan, meskipun mereka mengatakan berhasil mencegah banyak upaya serangan yang lain.
Serangan ini terjadi pada saat sebagian anggota kabinet Presiden Karzai sedang disumpah.
Daoud Sultanzoy mengatakan serangan yang terjadi jam 10 waktu setempat itu bukan kebetulan.
"Hampir pada waktu yang sama sebagian anggota kabinet disumpah sekitar 100 meter dari lokasi serangan," kata Sultanzoy.
Banyak posisi kabinet masih kosong karena parlemen sudah dua kali menolak sejumlah calon menteri yang diajukan Presiden Karzai.

Polri Segera Deportasi Buronan CIA

Jakarta - Bob Marshal, buronan Central Inteligence Agency (CIA) yang ditangkap petugas imigrasi Bogor pada 15 Januari 2008 lalu saat ini masih mendekam di rutan Mabes Polri. Dalam waktu dekat Bob segera dideportasi ke negeri asalnya Amerika Serikat.

"Ya, (Bob) itu masih di proses oleh Set NCB (Sekretariat National Central Bureau Interpol Indonesia) karena ini kan berhubungan dengan warga negara asing," ujar Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Ito Sumardi, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (15/1/20).

Ito menjelaskan, perintah pengembalian Bob telah diterima Mabes Polri dari pemerintah AS. Bob adalah orang yang memiliki catatan buruk dan menjadi buronan CIA selama ini oleh karenanya diperintahkan untuk ditangkap.

"Ya kan ada red notice dari pemerintah Amerika jadi kita tangkap," ujarnya.

Bob merupakan warga negara Amerika yang ditangkap oleh pihak imigrasi Bogor saat hendak membuat paspor. Ia ditangkap 15 Januari 2008 lalu.

Marshal dijerat dua pasal sekaligus karena melanggar UU No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yakni, Pasal 48 yang menyebutkan, tersangka ketika masuk Indonesia tanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Sedangkan pelanggaran lainnya, yakni terhadap Pasal 53 UU No 9, bahwa tersangka tidak dapat menunjukan atau tidak memiliki paspor dan izin tinggal yang sah di Indonesia.Atas pelanggaran itu tersangka dapat diancam hukuman enam tahun penjara dan dideportasi setelah tersangka menjalani proses hukum di Indonesia."Dia memiliki 40 paspor," tambah Ito.

Bob pertama kali masuk ke Indonesia sekitar bulan Desember tahun 2007 melalui Batam dari Johor Malaysia dengan menggunakan perahu bersama tujuh imigran gelap lainnya pada malam hari, ketika petugas patroli perairan Indonesia terlengah

Marshal semula diduga sebagai pelaku pemalsuan paspor. Namun berdasarkan hasil penyelidikan Polri menyimpulkan Marshal adalah anggota CIA sekaligus buron CIA yang diburu sejak tahun 1974. Berdasarkan informasi yang dihimpun, di Amerika dan London dia merupakan tersangka dalam kasus penjulan senjata api ilegal. Hingga saat ini belum diketahui motif Marshal masuk ke Indonesia.

Pengalihan Bisnis T.N.I Terlaksana apabila ada Dana Cadangan Pengganti .. !

TNI belum lepas bisnisnya

TNI dilaporkan belum bisa melepaskan diri dari kegiatan bisnisnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikatakan telah gagal melepaskan "kerajaan bisnisnya" seperti diperintahkan peraturan Presiden tahun 2004 untuk meningkatkan peran sipil dalam membangun demokrasi, kebablasan atau sengaja untuk Lebih mengkebiri TNI
' APAKAH TNI DIPAKSA LEPASKAN KERAJAAN BISNISNYA AGAR TNI TIDAK MEMPUNYAI DANA CADANGAN STRATEGIS KETIKA DARURAT PERANG ? Karena Jelas organisasi TNI adalah organisasi Pemerintah R.I yang Paling solid ini diakui oleh Dunia dan Nasionalisme para Prajurit TNI adalah yang Terbaik dari seluruh komponen Bangsa Indonesia ini penting untuk menjaga dan membela Keutuhan Negara Indonesia

Namun Laporan Human Rights Watch (HRW) menyebutkan langkah yang telah diambil "tidak cukup" dan menyebabkan militer Indonesia tidak bisa mempertanggungjawabkan bisnisnya kepada pemerintah. "Sungguh disayangkan meskipun sudah ada ketentuan DPR, pemerintah tidak memiliki rencana mengambil alih kepemilikan atau manajemen dari bisnis itu," kata peneliti dan penulis laporan itu Lisa Misol seperti dikutip kantor berita AFP. "Janji untuk memonitor dari dekat tidak cukup baik," lanjutnya.
Menurut HRW, bisnis militer "memberikan kontribusi bagi kejahatan dan korupsi, menghambat profesionalisme militer dan mengganggu fungsi militer itu sendiri." Aneh analisa HRW kali ini .!!
Meskipun peraturan Presiden tahun 2004 menyebutkan agar TNI melepaskan bisnisnya pada akhir tahun 2009, sejumlah jenderal dikatakan masih menguasai 23 yayasan, lebih dari 1.000 koperasi dan 15 perusahaan. HRW menambahkan, "Kebijakan baru juga tidak menangani pertanggungjawaban pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan bisnis militer. " HRW mengambil contoh penembakan para pengunjuk rasa oleh personil militer.Menurut HRW, tahun 2007 di Pasuruan anggota Angkatan Laut menembak mati empat warga desa yang memprotes pengambilan lahan yang dilakukan beberapa puluh tahun silam.
Bernilai dua triliun Verifikasi Tim Pelaksana Timnas Pengalihan Bisnis TNI yang dilakukan bulan November 2008 menemukan bisnis TNI bernilai Rp.2 triliun, ditambah tanah dan bangunan. Sebagian besar bisnis yang dilakukan TNI tersebut berupa yayasan dan koperasi. Mantan ketua tim pelaksana Timnas Pengalihan Bisnis TNI, Erry Riyana Hardjapamekas, mengatakan bisnis TNI meliputi 23 yayasan dengan 53 perusahaan di bawahnya, dan 1.068 koperasi dengan dua perusahaan. Selain bisnis dalam bentuk yayasan dan koperasi, TNI juga memiliki 16.000 hektar tanah, serta 3.400 kavling tanah dan bangunan, maupun hampir 7.000 unit bangunan.

Tim Nasional Pengalihan Bisnis TNI dibentuk berdasarkan keputusan presiden dan berakhir masa tugasnya pada Bulan Oktober 2009.
Mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan meski berdasarkan Peraturan Presiden semua aktivitas bisnis TNI sudah berada di bawah kendali pemerintah namun proses ini belum sepenuhnya usai.

Dana Darurat Perang
" Seyogyanya Sebelum Bisnis TNI diambil Alih Pemerintah ,Maka Pemerintah Harus Menyiapkan Dana Darurat Perang diluar Dana APBN serta juga diluar dana Pembelian Alutsita yaitu Deposito Dana Darurat Perang untuk operasional Militer Strategis minimal 10 Milyard dollar Amerika Dalam bentuk valas dan rupiah yang disimpan oleh para Administratur Keuangan dari ketiga Angkatan TNI, yang dapat dicairkan oleh Para Panglima dari ke3 Angkatan TNI setelah disetujui PANGAB Apabila dikemudian hari Indonesia di intervensi negara negara sekitar maka dana tersebut dapat membiayai Operasional Tempur TNI selama 120 hari dalam keadaan Darurat Perang tanpa harus TNI meminta - minta dari depkeu & Dephan ,tanpa harus mengemis persetujuan DPR .Sekarang mampukah Presiden Susilo Bimbang Yudhoyono bersama Dephan & Tim Pelaksana Timnas Pengalihan Bisnis TNI Merealisasikannya Dana tersebut sebelum Bisnis TNI diambil Alih ???

Gus Dur Di daulat sebagai Bapak Tionghoa

SOLO – Jasa Abdurrahman Wahid alias Gus Dur memperjuangkan hak warga Tionghoa begitu membekas. Atas jasa Gus Dur itu, masyarakat keturunan di Surakarta menyatakan siap mendaulatnya sebagai Bapak Tionghoa.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Perkumpulan Masyarakat Surakarta (PMS) Sumartono di sekretariat PMS di wilayah Jebres, Senin (4/1/2010).

Menurut dia, penghargaan untuk Gus Dur itu dilakukan karena besarnya jasa Gus Dur terhadap warga Tionghoa di mana Gus Dur mengakui agama Konghucu sebagai salah satu aliran kepercayaan di Indonesia.

Gus Dur juga berperan menghapus diskriminasi yang selama ini diterima oleh warga Tionghoa. “Gus Dur memperbolehkan kesenian barongsai, untuk dipertontonkan kepada khalayak umum, sehingga kesenian barongsai sejajar dengan wayang kulit dan wayang orang di Jawa,” katanya.

Selain itu, Gus Dur juga memperbolehkan diajarkannya bahasa China di sekolah-sekolah warga keturunan.

Selain akan mendaulat Gus Dur sebagai Bapak Tionghoa, PMS juga akan mendukung pemberian gelar pahlawan nasional kepada Gus Dur.

“Untuk itu PMS akan membantu pengumpulan bukti-bukti tentang Gus Dur,” jelasnya.

Menara Tertinggi di Dunia resmi dioperasikan

Beberapa tahun terakhir Dubai menyedot perhatian dunia dengan berita tentang pulau-pulau buatan, gedung berputar serta hotel berbintang tujuh. Hari Senin ini gedung tertinggi di dunia, Burj Dubai, mulai dioperasikan.

Tingginya sekitar dua kali Empire State Building di New York AS, dan bisa dilihat sejauh jarak 95 km sementara bagian luarnya ditutup dengan panel kaca 26.000 buah, yang menyilaukan pandangan di tengah terik matahari padang pasir setempat.
Rancangan bangunan ini belum pernah ada baik secara teknik maupun logistik sebelumnya, bukan cuma terkait ketinggiannya tetapi juga karena Dubai sangat terpengaruh oleh kecepatan angin dan dekat dengan patahan bumi."Anda tahu bagaimana mengakalinya tapi anda selalu bertanya-tanya apakah cara itu benar-benar bisa diterapkan," Mohamed Ali Alabbar, Direktur Emaar, pengembang pembangunan Burj Dubai menjelaskan pada BBC.
"Kami pernah dua kali kena sambaran petir, gempa besar terjadi tahun lalu dengan sumber gempa di Iran, lalu ada juga macam-macam angin yang menimpa saat kami tengah membangun. Hasilnya bagus dan saya salut pada para perancang dan profesional yang mendirikan gedung ini."

Bergeser dari barat ke timur

Salah satu perusahaan di belakang Burj adalah perusahaan pengelola angin asal Kanada RWDI. Angin kencang di daratan Dubai bisa berhembus dengan kecepatan 50km per jam. Di puncak gedung, kekuatannya bisa naik menjadi tiga kali lipat.Wayne Boulton, manajer tim pengelola angin RWDI di Timur Tengah, menjelaskan bagaimana mereka menguji ketahanan menara itu terhadap goncangan angin. " Kami membangun sebuah model dengan skala tertentu dan meletakkannya dalam sebuah lorong angin," kata Boulton. "Di dalam terowongan ini kami bisa menguji berbagai jenis kecepatan angin dan dari berbagai arah. Kami bisa uji tekanan yang dihasilkan pada permukaan menara dibawah kondisi normal serta dibawah situasi ekstrim."
Dengan tinggi sekitar 800 meter, Burj Dubai dengan mudah mematahkan rekor bangunan tertinggi sebelumnya, menara Taipei 101 di Taiwan, setinggi 508 meter. Dua puluh tahun terakhir terjadi pergeseran pembangunan gedung pencakar langit dari Barat ke Timur. Empat dari lima gedung tertinggi di dunia terdapat di Asia dan Timur Tengah

Gajah Putih ?

Dubai adalah kota dengan predikat paling, dimana semuanya harus merupakan paling besar atau paling bagus. Namun seperti banyak gedung dengan gelar tertinggi lainnya, Burj Dubai direncanakan dan dibangun pada masa keemasan ekenomi, sementara selesai pada saat kejatuhan sektor properti. Gedung Empire State diselesaikan ditengah Depresi Besar AS tahun 1930an sementara menara Petronas di Malaysia selesai tahun 1990an sekitar terjadinya krisis keuangan Asia. . Kenyataan ini membawa orang bertanya-tanya apakah pemecah rekor bangunan tertinggi di dunia ini merupakan gajah putih, perumpamaan untuk barang yang nampak mewah dan indah dari luar namun justru menjadi beban besar bagi pemiliknya. Mohamed Ali Alabbar membantah keras.
"Sampai hari ini kami sudah menjual 90% menara ini dan kami perkirakan akan 90% terisi," katanya. "Kami beruntung sudah mendapat laba sekitar 10%. Mulanya kami pikir impas saja sudah cukup, karena kami bisa mendapat banyak uang dengan menggarap lahan sekitar Burj Dubai yang luasnya mencapai 500 hektar."Fakta bahwa pengembang membukukan keuntungan sebesar US$1,5 miliar dari investasinya terjadi akibat pembelian lahan dilakukan dengan melepas saham bukan secara tunai, dan sebagian besar apartemen dan unit perkantorannya dijual sebelum harga properti ambruk..Investor sudah menyerahkan sekitar 80% nilai apartamen dan kantor tersebut dan akan menggenapi pembayaran 20% saat menempatinya

Skenario Kosovo Untuk Papua Barat Lepas dari Indonesia

Skenario Kosovo Yugoslavia Untuk Papua Merdeka

Penulis : Hendrajit (Penulis adalah Direktur Eksekutif Global Future Institute-GFI)

Ini bukan rumor ini bukan gosip. Sebuah sumber di lingkungan Departemen Luar Negeri Amerika mengungkap adanya usaha intensif dari beberapa anggota kongres dari Partai Demokrat Amerika kepada Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk membantu proses ke arah kemerdekaan Papua secara bertahap.

Menarik juga informasi ini jika benar. Karena dengan tampilnya Presiden Barrack Obama di tahta kepresidenan Gedung Putih, praktis politik luar negeri Amerika amat diwarnai oleh haluan Partai Demokrat yang memang sangat mengedepankan soal hak-hak asasi manusia. Karena itu tidak heran jika Obama dan beberapa politisi Demokrat yang punya agenda memerdekakan Papua lepas dari Indonesia, sepertinya memang akan diberi angin.Irian Barat harus Lepas dari Negara Indonesia sebelum 2014

Beberapa fakta lapangan mendukung informasi sumber kami di Departemen Luar Negeri tersebut. Betapa tidak. Dalam dua bulan terakhir ini, US House of Representatives, telah mengagendakan agar DPR Amerika tersebut mengeluarkan rancangan FOREIGN RELATION AUTHORIZATION ACT (FRAA) yahg secara spesifik memuat referensi khusus mengenai Papua.agar kepentingan dan nama Perusahaan Multinasional Freport tidak akan jadi catatan sejarah terburuk dalam Perusakan lingkungan dan budaya di Dunia atas exploitasi Rakus Freport Di Irian Barat ,Maka Indonesia harus jadi kambing hitam.

Kalau RUU ini lolos, berarti ada beberapa elemen strategis di Washington yang memang berencana mendukung sebuah opsi untuk memerdekakan Papua secara bertahap. Dan ini berarti, sarana dan perangkat yang akan dimainkan Amerika dalam menggolkan opsi ini adalah, melalui operasi intelijen yang bersifat tertutup dan memanfaatkan jaringan bawah tanah yang sudah dibina CIA maupun intelijen Departemen Luar Negeri Amerika. Bukan melalui sarana invasi militer seperti yang dilakukan George W. Bush di Irak dan Afghanistan.

Karena itu, Departemen Luar Negeri RI haruslah siap dari sekarang untuk mengantisipasi skenario baru Amerika dalam menciptakan aksi destabilisasi di Papua. Berarti, Departemen Luar Negeri harus mulai menyadari bahwa Amerika tidak akan lagi sekadar menyerukan berbagai elemen di TNI maupun kepolisian untuk menghentikan adanya pelanggaran- pelanggaran HAM oleh aparat keamanan.

Undang-Undang Foreign Relation Authorization Act (FRAA) Pintu Masuk Menuju Papua Merdeka

Kalau RUU FRAA ini lolos di kongres Amerika, maka Amerika akan menindaklanjuti UU FRAA ini melalui serangkaian operasi politik dan diplomasi yang target akhirnya adalah meyakinkan pihak Indonesia untuk melepaskan, atau setidaknya mengkondisikan adanya otonomi khusus bagi Papua, untuk selanjutnya memberi kesempatan kepada warga Papua untuk menentukan nasibnya sendiri.

Skenario semacam ini jelasnya sangat berbahaya dari segi keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan sialnya kita juga lemah di fron diplomasi maupun fron intelijen. Padahal, skema di balik dukungan Obama dan Demokrat melalui UU FRAA, justru diplomasi dan intelijen menjadi strategi dan sarana yang dimainkan Washington untuk menggolkan kemerdekaan Papua.

Karena itu, kita harus mewaspadai beberapa kasus kerusuhan yang meletus di Papua, bahkan ketika pemilihan presiden 8 Juli 2009 lalu sedang berlangsung.

Mari kita kilas balik barang sejenak. 13 Mei 2009, terjadi provokasi paling dramatis, ketika beberapa elemen OPM menguasai lapangan terbang perintis Kapeso, Memberamo, yang dipimpin oleh disertir tentara, Decky Embiri. Meski demikian, berkat kesigapan aparat TNI, pada 20 Juni 2009 berhasil dipukul mundur.

Namun provokasi OPM nampaknya tidak sampai di situ saja. 24 Juni 2009, OPM menyerang konvoi kendaraan polisi menuju Pos Polisi Tingginambut. Konvoi diserang di kampung Kanoba, Puncak Senyum, Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya. Anehnya, kejadian ini hanya 50 meter dari pos milik TNI

Dalam kejadian di Tingginambut ini, seorang anggota Brimob Polda Papua tewas tertembak. Singkat cerita, inilah sekelumit kisah bagaimana sepanjang tahun 2009 ini OPM telah melakukan penyerangan di kawasan Tingginambut hingga tujuh kali serangan.

Namun TNI + POLRI Akhirnya berhasil Menangkap beberapa anggota dari Gerakan Pengacau Keamanan Papua hingga tewasnya Kelly Kwalik, Panglima Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) Wilayah Timika, pertengahan desember 2009

Jika kita cermati melalui manuver politik politisi Demokrat menggolkan RUU FRAA di Washington dengan kejadian kerusuhan berantai di Papua, bisa dipastikan kedua kejadian tersebut berkaitan satu sama lain.

Dalam teori operasi intelijen, serentetan kerusuhan yang dipicu oleh OPM dengan memprovokasi TNI dan Polri, maka tujuannya tiada lain untuk menciptakan suasana chaos dan meningkatnya polarisasi terbuka antara TNI-Polri dan OPM yang dicitrakan sebagai pejuang kemerdekaan.

Skenario semacam ini sebenarnya bukan jurus baru bagi Amerika mengingat hal ini sudah dilakukan mantan Presiden Bill Clinton ketika mendukung gerakan Kosovo merdeka lepas dari Serbia, dan bahkan juga mendukung terbentuknya Kosovo Liberation Army (KLA).

Seperti halnya ketika Clinton mendukung KLA, Obama sekarang nampaknya hendak mencitrakan OPM sebagai entitas politik yang masih eksis di Papua dengan adanya serangkaian kerusuhan yang dipicu oleh OPM sepanjang 2009 ini.

Lucunya, beberapa elemen LSM asing di Papua, akan menyorot setiap serangan balasan TNI dan Polri terhadap ulah OPM memicu kerusuhan, sebagai tindakan melanggar HAM.

Tapi sebenarnya ini skenario kuno yang mana aparat intelijen kita seperti BIN maupun BAIS seharusnya sudah tahu hal akan dimainkan Amerika ketika Obama yang kebetulan sama-sama dari partai Demokrat, tampil terpilih sebagai Presiden Amerika.

Isu-isu HAM, memang menjadi ”jualan politik” Amerika agar Australia mendukung kemerdekaan Papua. Karena melalui sarana itu pula Washington akan memiliki dalih untuk mengintervensi penyelesaian internal konflik di Papua. Dengan Operasi Milter Australia Bersama Selandia baru & Papua New Guinea berkedok Pelanggaran HAM dan Demi Stabilitas Kawasan Melanesia,Sesungguhnya Mereka incar Hasil- hasil Tambang di Papua

Di sinilah sisi rawan UU FRAA jika nantinya lolos di kongres. Sebab dalam salah satu klausulnya, mengharuskan Departemen Luar Negeri Amerika melaporkan kepada kongres Amerika terkait pelanggaran- pelanggaran HAM di Papua. Setelah Merdeka Freport akan hengkang namun anak Perusahaan Freport yang ada di Sidney Australia melanjutkan exploitasi perusakan Gunung Jaya Wijaya dengan cara yang humanis

Apakah TNI bersama Seluruh Rakyat Indonesia Raya Mampu Melawan Mereka ? Yakinlah Kita Mampu karena Kami 40 juta Pemuda -Pemudi Indonesia Siap Bersama - sama TNI Pasti Mampu Menghalau Para Agresor dari Irian Barat yang Mutlak Bagian dari Wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
Jayalah Indonesia Raya . Merdeka

Waspadai Operasi Amfibi Australia di tahun 2010

TNI Harus Fokus Waspadai Operasi Amfibi Australia

Tahun 2010 Saatnya Pejabat Teras TNI Mewaspadai Australia atas Manuver Angkatan Laut Australia di Indonesia Timur akhir 2009 menyikapi kondisi rawan Sosial Politik di Maluku dan Irian saat ini Australia sedang mencari landasan dasar hokum bila Angkatan Bersenjata Australia melakukan operasi militer masuk ke Papua atas nama HAM di Papua Barat ,
Pada 27-29 Januari 2010, Royal Australian Navy melalui Seapower Centre akan mengadakan Seapower Conference 2010. Dalam konferensi bertema Combined and Joint Operations From The Sea, topik yang akan dibahas adalah operasi amfibi. Tentu bagi kita bangsa Indonesia yang berbatasan langsung dengan Australia, menjadi pertanyaan mengapa temanya dipilih soal tersebut ? Apakah TNI mapu membaca sinyal2 tsb
Jawabannya tidak akan sulit untuk ditemukan bila kita memahami kebijakan pertahanan Australia. Negeri yang dilahirkan oleh para narapidana itu menjadi kawasan di sebelah utara sebagai wilayah kepentingannya melalui istilah direct approach. Sebab mustahil ancaman dan tantangan terhadap negeri di mana kaum Aborigin tersingkir di tanah leluhur mereka sendiri muncul dari wilayah selatan yang berupa kawasan kutub yang penghuninya lebih banyak binatang daripada manusia. Untuk mengendalikan direct approach, kebijakan pertahanan Canberra mirip dengan induknya di Washington, yakni berperang sejauh mungkin di luar wilayah kedaulatan nya.
Oleh karena itu, sangat jelas ada korelasi antara pengadaan kapal perusak berkemampuan peperangan udara kelas Hobart, kapal LHD kelas Canberra dan rencana pembangunan 12 kapal selam baru. Semua kekuatan itu akan diproyeksikan ke wilayah direct approach Australia yang berada di kawasan utara. Proyeksi kekuatan bukan sekedar untuk kepentingan operasi HADR dan merespon langsung serangan terhadap Australia, tetapi meliputi pula pengendalian perairan di sebelah utara dan juga menciptakan stabilitas apabila ada pergolakan politik dan komunal yang akan terjadi di wilayah utara Australia ,jangan boleh Kita di injak kedaulatan untuk kedua kali
Karena Australia tidak mempunyai pasukan Marinir, maka yang akan difungsikan sebagai pasukan pendarat adalah Angkatan Darat. Seperti dinyatakan dalam Buku Putih Pertahanan Australia, kekuatan darat negeri itu akan diproyeksikan pada wilayah pantai dari perairan direct approach untuk menjamin dasar Hukum & keamanan navigasi kapal perang Angkatan Laut Australia dalam Melaksanakan operasi Militer .
Dengan kata lain, Indonesia Jangan naif memandang pembangunan kemampuan operasi amfibi Australia semata-mata untuk HADR seperti yang ditunjukkan di Aceh pada 2004 dan Padang pada 2009. Indonesia jangan pernah melupakan kasus Timor-Timur 1999, di mana Australia melaksanakan proyeksi kekuatan atas nama stabilitas kawasan. Kasus serupa bisa pula terjadi di Papua dan atau Maluku atau wilayah lainnya di sekitar ALKI II dan III. Indonesia jangan pula terlalu naif bahwa negeri turunan para narapidana itu akan memegang teguh Perjanjian Lombok, sebab AMS pun mereka injak-injak pada 1999 dengan meng atas nama kan stabilitas kawasan. Saatnya TNI siap Menghadapi Kemungkinan yg Terburuk yang miungkin terjadi …. !
Kembali kepada tema dalam Seapower Conference 2010, tema itu dirancang bukan tanpa preseden dan maksud tertentu. Tema itu berada dalam bingkai kepentingan nasional Australia. Pertanyaannya, apakah bingkai kepentingan nasional Australia sejalan dengan bingkai kepentingan nasional Indonesia? Waspadalah